Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Harga Beras Naik Padahal Stok Melimpah, Pengamat: Saatnya Bertindak

    Harga Beras Naik Padahal Stok Melimpah, Pengamat: Saatnya Bertindak

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pengamat kebijakan publik, Gigin Praginanto, memberi respons terkait kenaikan harga beras saat stok dalam negeri melimpah. 

    Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Gigin Praginanto memberikan pernyataan tegas.

    Ia meminta Pemerintah untuk melakukan tindakan tegas menyikapi permasalahan ini.

    Di mana, menurut Gigin, kalau perlua diusut apakah ada mafia yang menyebabkan hadirnya masalah ini. Kalau benar hal tersebut menurutnya perlu ditindak.

    “Setop omon-omon,” tulisnya dikutip Jumat (27/6/2025),

    “sudah saatnya bertindak. Libas bajingannya!,” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap adanya anomali di balik kenaikan harga beras saat stok dalam negeri melimpah. 

    Menurut Amran, harga beras justru naik saat stoknya menyentuh angka tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    FAO atau Organisasi Pangan Dunia menyebut produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton, lebih tinggi 3,6 juta ton dari target sebesar 32 juta ton. 

    Sementara United States Department of Agriculture, Kementerian Amerika Serikat memprediksi jumlahnya sebesar 34,6 juta ton.

    “Oleh karena itu, kami mencoba mengecek bersama Satgas Pangan Badan Pangan, dari Kepolisian, Kejaksaan, dari Inspektorat. Kita turun ngecek, apa sih yang terjadi. Kalau dulu harga naik, alasannya stok kurang, hanya 1 juta atau di bawah 1 juta. Nah itu adalah alasannya. Hari ini tidak ada alasan, harga naik. Ada anomali yang kami baca” katanya dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025). (Erfyansyah/Fajar) 

  • Kementan Bongkar Kecurangan Beras, Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun

    Kementan Bongkar Kecurangan Beras, Rugikan Konsumen Rp99,35 Triliun

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Pertanian (Kementan) telah mengungkap adanya praktik kecurangan serius dalam perdagangan beras di Indonesia. Modus manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi ini diperkirakan telah merugikan konsumen hingga mencapai Rp99,35 triliun.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 26 Juni 2025 menjelaskan bahwa anomali ini terdeteksi meskipun produksi padi nasional sedang tinggi, bahkan mencatat rekor tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok saat ini mencapai 4,15 juta ton.

    “Ada kejanggalan yang kami temukan. Kami bersama-sama melakukan pengecekan di pasar-pasar di 10 provinsi besar di Indonesia,” kata Mentan dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 26 Juni 2025.

    “Kami memeriksa mutu, kualitas, berat timbangan, dan lainnya. Ternyata banyak yang tidak sesuai, termasuk Harga Eceran Tertinggi (HET),” imbuhnya.

    Menyikapi temuan ini, Kementan berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk melakukan investigasi langsung di lapangan.

    Hasil pemeriksaan terhadap 136 sampel beras premium menunjukkan bahwa 85,56% tidak memenuhi standar mutu, dan hanya 14,4% yang sesuai ketentuan. Selain itu, 59,78% dijual di atas HET, sementara 40,22% sesuai HET. Untuk berat kemasan, 21,66% ditemukan tidak sesuai, sedangkan 78,14% sesuai.

    Pada beras medium, dari 76 merek yang disampel, 88,24% mutunya tidak sesuai standar, dan sisanya sesuai. Sebanyak 95,12% beras medium dijual di atas HET, dengan hanya 4,88% yang sesuai. Mengenai berat kemasan, 9,38% tidak sesuai, dan 90,63% telah memenuhi standar.

    Untuk memastikan akurasi data di lapangan, Kementan menggunakan 13 laboratorium di 10 provinsi.

    “Kami memakai lab karena kami tidak ingin ada kesalahan atau kecerobohan. Ini informasi yang sangat sensitif,” jelas Menteri.

    “Potensi kerugian yang kami temukan mencapai Rp99,35 triliun. Ini adalah hasil kerja keras tim kami di lapangan,” tambahnya.

    Pengambilan sampel dilakukan antara 6 hingga 23 Juni 2025, menghasilkan 268 sampel beras dari berbagai lokasi di 10 provinsi, meliputi Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), pasar dan penjual beras di Jabodetabek, Sulawesi Selatan, Lampung, Aceh, Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, hingga Jawa Barat.

    Menteri Pertanian menegaskan bahwa para pengusaha diberikan waktu 14 hari untuk memperbaiki praktik mereka. Jika pelanggaran masih ditemukan setelah tenggat waktu tersebut, tindakan hukum tegas akan diberlakukan sesuai peraturan yang berlaku.

    “Mulai hari ini, kami meminta para pelaku usaha untuk berbenah, tidak lagi menjual beras di atas HET. Periksa merek masing-masing, jika tidak sesuai, Anda akan berhadapan dengan pemerintah. Dalam dua minggu kedepan, semua harus sudah sesuai standar,” pungkasnya.***

  • Mentan Amran Laporkan 212 Merek Beras Bermasalah ke Kapolri dan Jaksa Agung

    Mentan Amran Laporkan 212 Merek Beras Bermasalah ke Kapolri dan Jaksa Agung

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melaporkan secara resmi 212 merek beras bermasalah ke Kapolri dan Jaksa Agung untuk ditindaklanjuti. Merek beras ini diketahui tidak sesuai dengan ketentuan mutu, berat, dan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

    Temuan ini merupakan hasil kerja lapangan yang kami lakukan bersama Satgas Pangan, Kejaksaan, Badan Pangan Nasional, dan unsur pengawasan lainnya.

    “212 merek yang tidak sesuai [ketentuan],” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) dikutip Jumat (27/6/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah bersama pihak terkait telah melakukan investigasi pada 6-23 Juni 2025. Investigasi mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dan diuji oleh 13 laboratorium.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Lalu, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

    Sementara untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Sebagai informasi, HET beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg). HET beras medium di cakupan wilayah yang sama sebesar Rp12.500 per kg. Untuk Sumatera selain Sumsel dan Lampung, HET beras premium di Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg.

    Untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras premium Rp14.900 per kg dan beras medium Rp12.500 per kg. Lalu wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, HET beras premium Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg. Terakhir, wilayah Maluku dan Papua HET beras premium Rp15.800 per kg dan beras medium Rp13.500 per kg.

    Amran menyebut, potensi kerugian konsumen akibat praktik curang ini bisa mencapai Rp99 triliun.

    “Kami sudah telpon Pak Kapolri dan Jaksa Agung. Hari ini juga kami serahkan seluruh data dan temuan lengkap. Negara tidak boleh kalah dengan mafia pangan,” katanya. 

    Pihaknya telah mengantongi nama-nama perusahaan yang menjual beras tidak sesuai ketentuan. Kendati begitu, dia enggan untuk mengungkapkan nama-nama perusahaan tersebut ke publik. Alih-alih mengungkapkannya ke publik, Amran memilih untuk menyerahkan daftar tersebut ke pihak berwajib.

    “Sudah terdeteksi tapi maaf [tidak bisa diumumkan]. Ini senyap, silent, tapi mematikan,” ucapnya.

    Atas temuan ini, Diameminta kepada 212 merek beras yang ditemukan tidak sesuai dengan ketentuan untuk segera menghentikan praktik-praktik tersebut. Pasalnya, praktik-praktik ini sangat merugikan banyak pihak, khususnya konsumen.

    “Kami memohon kepada seluruh saudaraku, sahabatku, yang bergerak sektor pangan khususnya beras, mari kita koreksi, mari kita perbaiki. Ini tidak boleh terjadi,” tutur Amran. 

    Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Helfi Assegaf menambahkan tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut merupakan tindak pidana. Dia mengancam akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dengan ancaman lima tahun penjara dan denda sebesar Rp2 miliar. 

    Kendati begitu, pemerintah telah sepakat untuk memberikan tenggat waktu hingga 10 Juli 2025 kepada pihak-pihak terkait untuk segera menjual beras sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Apabila pada batas waktu tersebut pemerintah masih menemukan adanya pelanggaran, Helfi beserta jajarannya tidak segan-segan untuk melakukan penegakan hukum.

    “Kita akan tindak tegas karena jelas sangat merugikan konsumen,” ujar Helfi.

  • Terbongkar! Kualitas Beras di 10 Provinsi Ini Ternyata Dimanipulasi

    Terbongkar! Kualitas Beras di 10 Provinsi Ini Ternyata Dimanipulasi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) akhirnya merilis hasil investigasi yang mengevaluasi mutu dan harga beras yang beredar di pasaran.

    Temuan dalam investigasi menunjukkan adanya potensi kerugian besar bagi konsumen, diperkirakan hingga Rp99,35 triliun per tahun.

    Hasil investigasi ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017.

    “Kami mencoba mengecek, bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dari Kepolisian, dari Kejaksaan kita turun ke lapangan, apa yang terjadi. Ada anomali yang kita baca, harga di tingkat penggilingan turun, tetapi di konsumen naik. Kami mengecek di 10 provinsi mulai mutu, kualitas, beratnya ternyata ada yang tidak pas termasuk HET,” ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Kamis (26/6/2025).

    Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi.

    Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56 persen beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.

    Lebih parahnya lagi, 59,78 persen beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET, sementara 21,66 persen lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

  • Amran Bongkar Modus “Penipuan” Beras, Warga RI Berpotensi Rugi Rp99 T

    Amran Bongkar Modus “Penipuan” Beras, Warga RI Berpotensi Rugi Rp99 T

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengendus anomali di balik kenaikan harga beras yang saat ini terjadi. Kenaikan yang terjadi saat ini, kata dia, berbeda dengan kebiasaan di mana hal itu bisa terjadi kalau pasokan sedikit.

    Amran bersama jajaran Kementerian Pertanian (Kementan), Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Satgas Pangan Polri, terjun melakukan investigasi dan mengevaluasi ke pasar. Hasilnya, mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No 31 Tahun 2017.

    “Kami mencoba mengecek, bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, dari Kepolisian, dari Kejaksaan kita turun ke lapangan, apa yang terjadi. Ada anomali yang kita baca, harga di tingkat penggilingan turun, tetapi di konsumen naik. Kami mengecek di 10 provinsi mulai mutu, kualitas, beratnya ternyata ada yang tidak pas termasuk HET,” kata Amran saat jumpa pers di kantornya, Kamis (26/6/2025), 

    Investigasi dilaksanakan pada tanggal 6-23 Juni 2025, mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan 2 kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

    Diduga, kenaikan harga beras terjadi karena ada beberapa oknum yang bermain curang dalam pasokan beras. Amran pun membeberkan modus-modus yang dilakukan oknum hingga berimbas ke kenaikan harga beras.

    Pertama, memanipulasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dengan dikemas ulang dan kembali diperjualbelikan dengan harga premium.

    “Kalau informasi yang kami terima, beras SPHP yang dijual ke penyalur itu, sebanyak 60-80% dijual dengan kondisi yang tidak sesuai standar, dibongkar kemudian dikemas ulang dan dijual sesuai harga beras premium. Jadi bukan harga standar SPHP,” ujarnya.

    Modus lain, bebernya, menggunakan merek yang tidak terdaftar atau teregistrasi di kementerian terkait. Ada juga praktik mengurangi isi, tidak sesuai dengan yang tertera pada kemasan.

    Beberapa oknum juga menurunkan kualitas berasnya, dari 212 merek beras yang beredar di pasaran, sekitar 80% tidak memiliki mutu yang sesuai.

    Terakhir yakni manipulasi harga, di mana banyak beras yang dijual tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Ini potensi kerugian konsumen bisa mencapai Rp 99 triliun, akibat praktik ini,” kata Amran.

    “Kita nanti akan gandengan tangan. Kami memohon kepada seluruh Saudaraku, Sahabatku yang bergerak di sektor pangan khususnya beras, mari kita koreksi, mari kita perbaiki. Ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Kami berkomitmen untuk menindak tegas pelaku yang memanipulasi kualitas dan harga pangan. Ini adalah upaya untuk memastikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegas Amran.

    Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf menambahkan, pihaknya akan memberikan waktu dua pekan kepada para produsen dan pedagang untuk melakukan klarifikasi dan menyesuaikan mutu serta harga produk dengan informasi yang mereka klaim dalam kemasan.

    “Jika tidak, Satgas Pangan akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan hukum,” kata Helfi.

    Foto: Mentan Amran Sulaiman menyerahkan laporan hasil investigasi anomali kenaikan harga beras kepada Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf di kantornya, Jakarta, Kamis (26/6/2025). dok. Kementan
    Mentan Amran Sulaiman menyerahkan laporan hasil investigasi anomali kenaikan harga beras kepada Kepala Satgas Pangan Brigjen Pol. Helfi Assegaf di kantornya, Jakarta, Kamis (26/6/2025). dok. Kementan

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Miris! Mentan Sebut Banyak Beras SPHP Dioplos dan Dijual Mahal

    Miris! Mentan Sebut Banyak Beras SPHP Dioplos dan Dijual Mahal

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terkait praktik-praktik curang yang dilakukan oleh oknum penyalur beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). 

    Amran mengatakan, pemerintah mendapat informasi bahwa sekitar 20%-40% beras SPHP yang dijual ke penyalur, dijual sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Selebihnya, beras dibongkar dan dikemas ulang, untuk kemudian dijual dengan harga premium dan medium.

    “Selebihnya dibongkar, kemudian dikemas ulang, dijual dengan harga premium, medium, Bukan [harga] SPHP,” ungkap Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (26/6/2025). 

    Untuk diketahui, penyaluran beras SPHP sendiri dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras di tingkat konsumen melalui penyaluran beras sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500-15.800/kg berdasarkan zonasi.

    HET beras SPHP untuk Zona 1 ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram (kg), Zona 2 Rp13.100 per kg, dan Zona 3 dipatok sebesar Rp13.500 per kg. 

    Kemudian, HET beras premium untuk Zona 1 dipatok sebesar Rp14.900 per kg, Zona 2 Rp15.400 per kg, dan Zona 3 Rp15.800 per kg. Sementara, HET beras medium dipatok sebesar Rp12.500 per kg untuk Zona 1, Rp13.100 per kg untuk Zona 2, dan Rp13.500 per kg untuk Zona 3.

    Sementara itu, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri Helfi Assegaf menambahkan, praktik menjual beras tidak sesuai dengan komposisi, kualitas, mutu, serta penggelembungan harga merupakan tindak pidana. Hal tersebut bahkan telah diatur dalam Pasal 7 dan 8 Undang-undang (UU) No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen. 

    Melalui beleid itu, pemerintah juga telah mengatur sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar. Dalam pasal 62 ayat 1 UU No.8/1999, disebutkan bahwa pelaku usaha yang melanggar akan dipidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp2 miliar.

    “Apabila rekan-rekan masih melakukan hal tersebut, tentunya kita akan melakukan penegakan hukum dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar,” tegas Helfi. 

  • Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian

    Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian

    Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menjadi pembicara dalam Munas HKTI 2025 di Jakarta, Selasa (24/6/2025) malam. ANTARA/Harianto

    Bappenas sebut peran penting lembaga riset untuk kemajuan pertanian
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Rabu, 25 Juni 2025 – 15:10 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menekankan pentingnya penguatan lembaga riset untuk kemajuan sektor pertanian Indonesia.

    “Bagaimana supaya ini bisa? Selain dengan semangat yang ada, Pak Amran (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) saya titip satu saja, lembaga penelitian kita dihidupkan. Apa yang harus kita teliti dan bagaimana kita harus meneliti supaya Indonesia bangkit kembali sektor pertaniannya,” kata Rachmat di sela menghadiri Munas HKTI 2025 dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

    Rachmat juga memberikan apresiasi atas kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam mendorong kebangkitan sektor pertanian nasional. Ia menilai Mentan Amran merupakan sosok yang tepat untuk mengomandani sektor pertanian Indonesia. Bahkan di tengah berbagai tantangan yang ada, Mentan Amran mampu menjaga sektor pertanian tetap stabil.

    “Memang pertanian itu tidak mudah tapi berkali-kali Pak Amran membuktikan ada harapan baru,” terangnya.

    Dalam paparannya, Rachmat menjelaskan sejarah pembangunan pertanian Indonesia di masa lampau. Kekayaan alam Indonesia mampu memberikan kejayaan bagi rakyatnya. Bahkan VOC pada masanya mampu menguasai dunia karena disokong dari hasil bumi Nusantara.

    “Rempah, gula, kopi kita adalah kekayaan kita yang pernah menjadikan Belanda menjadi negara yang makmur di Eropa. Bisakah ini kita ulangi Pak Amran? Bisakah kita bangkitkan ini semua? Dengan semangat seperti yang dilakukan Pak Amran, saya yakin ini bisa,” terangnya.

    Menurut Rachmat, kejayaan pertanian Indonesia dapat dikembalikan melalui penguatan lembaga penelitian dan pengembangan komoditas unggulan. Riset pertanian mampu menghasilkan varietas yang adaptif terhadap perubahan iklim bahkan mampu mendukung strategi hilirisasi guna peningkatan nilai tambah dan kesejahteraan petani.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan capaian sektor pertanian khususnya komoditas beras yang menunjukkan hasil memuaskan. Mulai dari proyeksi produksi padi yang meningkat tajam di tahun 2025 hingga rekor stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang tembus lebih dari 4 juta ton.

    “USDA (Departemen Pertanian Amerika Serikat) merilis proyeksi produksi padi melompat, tahun ini 34,6 juta ton. Kemudian tadi pagi dirilis FAO proyeksi produksi 2025 sebesar 35,6 juta ton. Lalu, stok beras kita, 4 juta ton. Ini adalah hasil kerja keras kita semua,” kata Mentan Amran.

    Ke depan, Kementan akan terus mengakselerasi berbagai program untuk mewujudkan Astacita Presiden Prabowo Subianto mulai dari swasembada pangan, biofuel, hilirisasi, bahkan makan bergizi gratis (MBG). Mentan Amran meyakini di tengah tantangan global yang kian kompleks, pertanian harus menjadi garda depan ketahanan bangsa.

    Sumber : Antara

  • Masa Depan Pertanian RI Ada di Tangan Generasi Muda dan Mahasiswa

    Masa Depan Pertanian RI Ada di Tangan Generasi Muda dan Mahasiswa

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan masa depan pertanian Indonesia berada di tangan generasi muda dan mahasiswa yang diyakini mampu membawa inovasi serta semangat baru bagi sektor pertanian nasional dengan pendekatan teknologi.

    “Kalau kita ingin berdaulat pangan maka kampus dan anak muda harus turun langsung. Jadilah pelopor, bukan penonton,” kata Mentan dalam arahannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-18 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat, dikutip Antara, Rabu, 25 Juni.

    Mentan menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam implementasi transformasi pertanian Indonesia dari sistem tradisional menuju pertanian modern yang berbasis teknologi dan inovasi.

    “Pertanian hari ini bukan lagi soal cangkul dan lumpur. Ini tentang teknologi, riset, dan inovasi. Mahasiswa harus menjadi lokomotif perubahan,” ujar Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta.

    Ia menegaskan cara mengungkit untuk nilai tambah dari sektor pertanian guna mendukung perekonomian nasional adalah dengan bentuk hilirisasi komoditas pertanian.

    “Semua produk kita yang paling besar dan paling dahsyat adalah pertambangan dan pertanian. Dan pertanian ini yang bisa memimpin masa depan bangsa Indonesia. Dan mahasiswa disini bisa memimpin Indonesia ke depan,” tutur Amran.

    Oleh karena itu, menurut Amran forum tersebut bukan hanya digunakan menjadi ajang konsolidasi gerakan mahasiswa secara nasional, tetapi juga ruang refleksi kolektif atas peran strategis generasi muda dalam menyongsong masa depan pertanian yang lebih maju dan bisa diwujudkan untuk Indonesia.

    “Konsistensi kuncinya. Konsistensi kebijakan bukan untuk pribadi tapi untuk negara. Skema investasi dalam budidaya dan industri hilir pertanian berdasarkan potensi sumberdaya dimana total investasi Rp371 triliun, dimana masyarakat dan anak muda lebih besar porsinya,” jelas Amran.

    Mentan mengaku membuka pintu yang lebar untuk melakukan kolaborasi sehingga Munas itu menjadi momentum strategis membangkitkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya inovasi dalam memperkuat sektor pangan nasional.

    “BEM sebagai aktor perubahan diharapkan mampu menjembatani riset kampus dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, salah satunya dengan hilirisasi,” tegas Amran.

    Sementara itu Rektor IPB, Prof. Arief Satria menambahkan mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di masa mendatang melalui berbagai inovasi.

    Dibutuhkan berbagai level kepemimpinan untuk mampu melakukan perubahan di masa mendatang.

    “Yang pertama adalah self leader, memimpin diri sendiri. Semua orang sudah menjadi pemimpin. Yang kedua adalah lead others, memimpin orang lain. Inilah yang sekarang ini kita lakukan,” ujar Arief di depan para peserta Munas BEM SI yang hadir.

    Level ketiga adalah lead change, yaitu memimpin perubahan, termasuk institusi dan organisasi. Dan level keempat yakni lead the future, memimpin masa depan.

    Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menekankan pentingnya mahasiswa sebagai penggerak budaya riset dan teknologi dalam mendukung inovasi termasuk di sektor pertanian.

    Menurutnya, BEM perlu menjadi lokomotif budaya baru berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi sebagai fondasi hilirisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan mandiri.

    “Kampus harus bergandengan tangan dengan industri, atau bahkan melahirkan industri. Aktivis mahasiswa harus menjadi contoh, dengan menguasai sains dan teknologi,” kata Brian.

  • Masa depan pertanian RI di tangan pemuda dan mahasiswa

    Masa depan pertanian RI di tangan pemuda dan mahasiswa

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Masa depan pertanian RI di tangan pemuda dan mahasiswa
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 24 Juni 2025 – 23:23 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan masa depan pertanian Indonesia berada di tangan generasi muda dan mahasiswa yang diyakini mampu membawa inovasi serta semangat baru bagi sektor pertanian nasional dengan pendekatan teknologi.

    “Kalau kita ingin berdaulat pangan maka kampus dan anak muda harus turun langsung. Jadilah pelopor, bukan penonton,” kata Mentan dalam arahannya pada pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) ke-18 Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, Jawa Barat, Selasa.

    Mentan menyampaikan pentingnya peran generasi muda dalam implementasi transformasi pertanian Indonesia dari sistem tradisional menuju pertanian modern yang berbasis teknologi dan inovasi.

    “Pertanian hari ini bukan lagi soal cangkul dan lumpur. Ini tentang teknologi, riset, dan inovasi. Mahasiswa harus menjadi lokomotif perubahan,” ujar Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta.

    Ia menegaskan cara mengungkit untuk nilai tambah dari sektor pertanian guna mendukung perekonomian nasional adalah dengan bentuk hilirisasi komoditas pertanian.

    “Semua produk kita yang paling besar dan paling dahsyat adalah pertambangan dan pertanian. Dan pertanian ini yang bisa memimpin masa depan bangsa Indonesia. Dan mahasiswa disini bisa memimpin Indonesia ke depan,” tutur Amran.

    Oleh karena itu, menurut Amran forum tersebut bukan hanya digunakan menjadi ajang konsolidasi gerakan mahasiswa secara nasional, tetapi juga ruang refleksi kolektif atas peran strategis generasi muda dalam menyongsong masa depan pertanian yang lebih maju dan bisa diwujudkan untuk Indonesia.

    “Konsistensi kuncinya. Konsistensi kebijakan bukan untuk pribadi tapi untuk negara. Skema investasi dalam budidaya dan industri hilir pertanian berdasarkan potensi sumberdaya dimana total investasi Rp371 triliun, dimana masyarakat dan anak muda lebih besar porsinya,” jelas Amran.

    Mentan mengaku membuka pintu yang lebar untuk melakukan kolaborasi sehingga Munas itu menjadi momentum strategis membangkitkan kesadaran mahasiswa akan pentingnya inovasi dalam memperkuat sektor pangan nasional.

    “BEM sebagai aktor perubahan diharapkan mampu menjembatani riset kampus dengan kebutuhan masyarakat di lapangan, salah satunya dengan hilirisasi,” tegas Amran.

    Sementara itu Rektor IPB, Prof. Arief Satria menambahkan mahasiswa sebagai generasi muda memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan di masa mendatang melalui berbagai inovasi.

    Dibutuhkan berbagai level kepemimpinan untuk mampu melakukan perubahan di masa mendatang.

    “Yang pertama adalah self leader, memimpin diri sendiri. Semua orang sudah menjadi pemimpin. Yang kedua adalah lead others, memimpin orang lain. Inilah yang sekarang ini kita lakukan,” ujar Arief di depan para peserta Munas BEM SI yang hadir.

    Level ketiga adalah lead change, yaitu memimpin perubahan, termasuk institusi dan organisasi. Dan level keempat yakni lead the future, memimpin masa depan.

    Senada dengan itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto menekankan pentingnya mahasiswa sebagai penggerak budaya riset dan teknologi dalam mendukung inovasi termasuk di sektor pertanian.

    Menurutnya, BEM perlu menjadi lokomotif budaya baru berbasis ilmu pengetahuan, riset, dan teknologi sebagai fondasi hilirisasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan dan mandiri.

    “Kampus harus bergandengan tangan dengan industri, atau bahkan melahirkan industri. Aktivis mahasiswa harus menjadi contoh, dengan menguasai sains dan teknologi,” kata Brian.

    Sumber : Antara

  • Wapres Gibran Panen Tebu di Banyuwangi, Dialog dengan Petani dari Seluruh Indonesia

    Wapres Gibran Panen Tebu di Banyuwangi, Dialog dengan Petani dari Seluruh Indonesia

    Liputan6.com, Banyuwangi – Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Banyuwangi selama dua hari, Senin-Selasa, (23/24/6/2025). Di hari pertama, Gibran mengawali dengan panen dan dialog dengan petani tebu di panen tebu di Kebun Tebu Jolondoro di sekitar PT Industri Gula Glenmore (IGG), Kecamatan Glenmore, Banyuwangi. 

    Kunjungan ke kawasan pertanian tebu terkait program swasembada pangan yang menjadi program utama pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran. “Pemerintah komitmen terkait swasembada pangan ini menjadi salah satu fokus utama,” kata Gibran, Senin (23/6/2025). 

    Selain dengan petani tebu di Banyuwangi, Gibran yang didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri BUMN Aminudfin Ma’ruf, Gubrnur Jatim Khofifah Indar Parawansa, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, juga berdialog dengan petani tebu dari berbagai wilayah di Indonesia secara online seperti dari Jatim, Sulawesi, Kalimantan dan melalui daring. 

    Dalam dialog tersebut Gibran dicurhati berbagai hal terkait masalah pertanian, mulai dari pupuk, alat-alat pertanian, distribusi, dan lainnya. Seperti yang diungkapkan Siswono, seorang petani meminta agar alokasi pupuk dan bibit untuk petani tebu disamakan dengan petani padi. Perwakilan petani dari berbagai wilayah Indonesia juga menyampaikan permasalahan seputar pertanian tebu.  

    Menanggapi hal tersebut, Gibran mengatakan telah menginventarisir permasalahan-permasalahan di sektor pertanian termasuk tebu. “Saya kira untuk masalah mekanisasi, pupuk, bibit, dari pemerintah pasti komit untuk membantu para petani. Bapak dan ibu tidak perlu risau, pasti akan kami selesaikan. Kita akan kejar nantinya semua bisa seperti beras, harganya baik, dan semua bisa diuntungkan,” jelas Gibran. 

    “Kita akan beresi ini semua. Karena di setiap Ratas (Rapat Terbatas) selalu pak presiden ditanyakan soal harga, produksi seperti apa, kendalanya apa, pasti ditanyakan terus. Masukan-masukan dari petani akan kami tindak lanjuti,” tambah Gibran. 

    Gibran juga mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian, Gubenur Jatim, Bupati Banyuwangi, yang terus bekerja dan bersinergi. “Kita harus apresiasi juga kepada Menteri Pertanian, Gubernur Jatim, dan Bupati Banyuwangi.  Ini pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah,” kata Gibran.