Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Terungkap Alasan Tak Semua Daerah Dapat Bansos dan Beras Murah

    Jakarta –

    Pemerintah hanya memprioritaskan bantuan pangan beras dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke daerah dengan harga beras tinggi. Sejumlah daerah itu yakni Indonesia bagian Timur.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan, alasannya karena tujuan program bantuan pangan beras dan SPHP sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    “Diberikan pada daerah yang harganya termonitor naik. Seperti saat ini di Indonesia Timur sebagai prioritas,” kata dia kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Bantuan beras ini akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan masing-masing KPM menerima 10 kilogram (kg) per bulan. Jumlah penerima ini menurun dibandingkan tahun lalu 22 juta KPM.

    Selama dua bulan itu, beras yang akan disalurkan kepada jutaan KPM sebanyak 360 ribu ton. Anggaran yang disiapkan pemerintah Rp 4,6 triliun hingga Rp 5 triliun.

    Sementara beras SPHP akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” ucap Arief.

    Dalam keterangan tertulis, Arief menekankan akan memfokuskan ke daerah-daerah yang paling memerlukan intervensi guna menekan harga beras. Ia mencontohkan daerah dengan harga beras tinggi Papua, Maluku, dan Indonesia Timur lainnya.

    “Wilayahnya kita utamakan daerah-daerah yang memang paling perlu. Paling perlu maksudnya yang harga berasnya sudah mulai tinggi, misalnya Papua, Maluku, Indonesia Timur itu. Termasuk daerah sentra atau tidak sentra tapi harga berasnya ada kenaikan, itu juga yang harus didahulukan,” urai Arief.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, beras SPHP tidak akan disalurkan kepada daerah dengan harga yang rendah. Hal itu akan berdampak pada semakin menurunnya harga beras dan gabah di daerah tersebut.

    “Pada tempat yang harga masih relatif rendah atau ada harga beras di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah) di tempat itu, jangan keluar SPHP, kenapa? Tambah menekan harga di tingkat petani dan itu membuat petani kita bisa terpuruk,” ucapnya.

    Penyaluran SPHP dilakukan saat masa panen raya habis. Karena dalam situasi itu, biasanya harga gabah pun meningkat karena produksi yang telah menurun di masa tanam.

    (ada/rrd)

  • Kementan awasi distribusi dan penyembelihan sapi kurban Presiden

    Kementan awasi distribusi dan penyembelihan sapi kurban Presiden

    Kita harus pastikan bahwa hewan kurban dalam kondisi sehat, dipotong secara benar, dan dagingnya aman serta layak dikonsumsi

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) mengawasi distribusi dan penyembelihan 578 ekor sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

    Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda mengatakan pengawasan dilakukan guna memastikan proses distribusi dan penyembelihan hewan kurban berjalan sesuai syariat dan prinsip kesejahteraan hewan.

    “Ini bukan tugas ringan. Kita harus pastikan bahwa hewan kurban dalam kondisi sehat, dipotong secara benar, dan dagingnya aman serta layak dikonsumsi,” kata Agung sebagaimana keterangan di Jakarta, Minggu.

    Agung juga memastikan pelaksanaan kurban pada Idul Adha 1446 Hijriah/2025 Masehi berjalan sesuai dengan prinsip kesehatan hewan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan (Kesrawan).

    Ia menekankan kepada seluruh petugas pemantau hewan kurban untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pemantauan.

    “Kita harus memastikan hewan kurban diperlakukan secara baik sejak sebelum dipotong, saat pemotongan, hingga penanganan produk dagingnya. Semua proses harus menjunjung tinggi standar kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan,” ucap Agung.

    Pelaksanaan pengawasan hewan kurban tahun ini difokuskan pada pemeriksaan dokumen Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem, legalitas tempat pemotongan, serta jaminan penerapan prinsip Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan).

    Kementan juga memastikan stok hewan kurban nasional dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan data proyeksi Dtijen PKH Kementan total ketersediaan hewan kurban tahun 2025 diperkirakan mencapai 3.217.397 ekor. Jumlah ini terdiri atas 784.668 ekor sapi, 34.840 ekor kerbau, 1.438.452 ekor kambing, dan 959.437 ekor domba.

    Adapun kebutuhan nasional diproyeksikan sebanyak 2.074.269 ekor hewan kurban. Dari jumlah tersebut, kebutuhan untuk sapi mencapai 703.348 ekor, kambing 913.444 ekor, domba 443.023 ekor, dan kerbau 14.454 ekor.

    “Selain cukup secara kuantitas, aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan juga menjadi prioritas agar hewan kurban yang tersedia memenuhi syarat syariah dan kesehatan,” jelas Agung.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan semangat Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekadar rutinitas tahunan, melainkan bentuk empati dan berbagi bersama.

    Di tahun ini, Mentan Amran menyalurkan 62 ekor hewan kurban yang didistribusikan di Jakarta, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan lainnya.

    “Kita ingin berbagi pada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Kami pernah merasakan apa yang dirasakan saudara-saudara kita. Kami lama hidup susah, jadi itu selalu mengingatkan kami bahwasanya saudara kami selalu ingin berbagi pada saudara kita” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Pemerintah Bakal Gelontorkan Beras Murah Sebanyak 250 Ribu Ton

    Jakarta –

    Pemerintah akan melakukan upaya intervensi harga dan pasokan beras selama Juni dan Juli 2025. Selain bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras juga akan disalurkan.

    Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menyebut, beras SPHP yang akan didistribusikan sebanyak 250 ribu ton. Angka ini naik dari penyaluran Januari-Februari 2025 sebanyak 181 ribu ton.

    “SPHP disiapkan 1,5 juta ton setahun, (untuk Juni-Juli) disalurkan 250 ribu ton. Sebelumnya Januari-Februari 2025 181 ribu ton,” kata Arief kepada detikcom, Minggu (8/6/2025).

    Arief mengatakan, penyaluran beras SPHP alias beras dengan harga yang murah ini akan dilaksanakan secepatnya berbarengan dengan bantuan pangan beras. Pemerintah juga akan mengutamakan distribusi SPHP ke daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “SPHP secepatnya Juni ini,” terangnya.

    Beras SPHP dapat dikatakan beras murah karena didistribusikan ke pasar tradisional dan ritel modern dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium Rp 12.500/kg. Biasanya beras SPHP dijual dalam kemasan 5 kg, jadi harganya di pasaran Rp 62.000.

    Harga beras SPHP juga menyesuaikan HET masing-masing daerah yang dibagi tiga zona. Misalnya untk zona 1 HET Rp 12.500/kg terdiri dari Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Kemudian zona 2 HET beras medium Rp 13.100/kg, meliputi Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan dan zona 3 Rp 13.500/kg, meliputi Maluku dan Papua.

    Sebelumnya, kembali ke Arief, dalam keterangan tertulis ia menjelaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras sejalan dengan akan disalurkannya bantuan pangan beras. Keduanya sama-sama menjadi upaya intervensi pemerintah dalam meredam fluktuasi harga beras.

    Arief mengatakan telah melaporkan kepada Meteri Koodinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa beras SPHP dapat disalurkan kepada daerah dengan harga beras yang tinggi.

    “Saya juga sudah komunikasi dengan Bapak Menko Pangan, Bapak Menteri Pertanian, beliau menyampaikan kalau ada indikasi di beberapa daerah yang memang sudah mulai naik, maka dilakukan SPHP. Ini juga sudah dilaporkan ke Bapak Presiden,” ungkapnya, dalam keterangan dia, Jumat (6/6/2025).

    (ada/rrd)

  • Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Kepala Bapanas Jamin Kualitas Baik Bansos Beras 10 Kg, Anggaran Rp4,9 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan untuk Juni—Juli 2025 memiliki kualitas yang baik.

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan bansos beras 10 kilogram selama Juni—Juli ini untuk membantu 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang membutuhkan.

    Arief mengestimasikan penyaluran bansos beras ini dilakukan pada akhir Juni hingga Juli 2025. Adapun, dia mengungkap pemerintah mengalokasikan anggaran senilai sekitar Rp4,9 triliun untuk bantuan pangan beras di tahun ini.

    “Bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk Juni—Juli 2025. Beras yang disalurkan harus kualitas yang baik,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).

    Arief menjelaskan bahwa bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025. Keputusan ini mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.

    Nantinya, penerima bansos beras ini mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa saat ini Bapanas tengah dalam proses administrasi penganggaran untuk selanjutnya menugaskan Perum Bulog menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP).

    “Paralel Badan Pangan Nasional sudah menugaskan Bulog untuk persiapan packaging dan logistik penyaluran beras kepada KPM,” terangnya.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan harga beras di pasar akan turun seiring dengan adanya bansos beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari gudang Perum Bulog sebanyak 360.000 ton beras untuk Juni—Juli 2025.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mengintervensi harga beras yang melambung melalui bansos beras ini, terutama untuk daerah dengan inflasi tinggi.

    “Ya [bansos beras bisa mengendalikan harga yang naik di pasar], karena di daerah inflasi terjadi inflasi, beras diintervensi di sana, tetapi yang daerah rendah jangan dong, terpuruk nanti,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (3/6/2025).

    Amran mengungkap bahwa data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Nilai Tukar Petani Tanaman Pangan (NTPP) berada di level 106,51 pada April 2025. Angkanya lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 108,95.

    “Artinya produksi banyak. Ini juga menunjukkan bahwa produksi di lapangan masih tinggi,” sambungnya.

    Tercatat, sampai dengan 3 Juni 2025 pukul 04.30 WIB, stok beras yang diamankan Bulog telah mencapai 4,05 juta ton. Angkanya tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir.

    “Kita pakai stok ini [4 juta ton stok di gudang Bulog]. kita pakai stok ini kan ada 360.000 [ton beras] untuk dua bulan. Caranya adalah supaya harga di tingkat petani tidak tertekan,” jelasnya.

    Dia menjelaskan penerima bansos beras ini terdiri dari tiga kategori. Pertama, bansos beras yang akan disalurkan dari stok di gudang Bulog akan diprioritaskan kepada daerah bukan penghasil padi. Kedua, penerima bansos beras adalah daerah yang harga sudah tinggi.

    Kemudian, ketiga adalah daerah kota. Dia berharap dengan adanya bansos beras ini akan mengintervensi harga beras di masyarakat tanpa mengganggu kesejahteraan petani.

    “Jadi semua nyaman konsumennya nyaman, petani yang tersenyum,” terangnya.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah akan menyalurkan 10 kg bantuan beras gratis selama dua bulan ke depan, di samping memberikan tambahan kartu sembako senilai Rp200.000 per bulan.

    “Mereka juga akan mendapatkan 10 kg beras bantuan beras gratis untuk 2 bulan, jadi akan dapat 20 kg beras. Dalam hal ini, total anggaran yang disediakan untuk pemberian tambahan kartu sembako dan bantuan pangan adalah Rp11,93 triliun,” jelas Menkeu Sri Mulyani seusai rapat terbatas yang dikutip di YouTube Sekretaris Presiden, Selasa (3/6/2025).

    Dia menjelaskan bansos beras ini akan dilaksanakan oleh Bapanas dan Kementan. Dalam hal ini, Kementan akan menjaga agar penyaluran beras bisa membantu kelompok paling miskin dan rentan tanpa menyebabkan harga beras turun di tingkat petani.

    “Karena kita selalu harus mencari keseimbangan antara harga beras yang bisa meningkatkan kesejahteraan petani dan harus dijaga nilai tukar petaninya dengan harga beras yang dijangkau oleh masyarakat, terutama kelompok miskin perkotaan agar bisa terjangkau,” tuturnya.

    Adapun, Bendahara Negara RI itu menambahkan bahwa nantinya bantuan beras ini akan ditetapkan pelaksanaannya pada Juni dan Juli tanpa mengganggu harga beras yang ada di tingkat petani.

  • Mentan Amran Sebut Pelaku Manipulasi Data Stok Beras Diproses Hukum

    Mentan Amran Sebut Pelaku Manipulasi Data Stok Beras Diproses Hukum

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pelaku manipulasi data stok beras akan diproses secara hukum. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang mempermainkan nasib petani dan mengacaukan ketersediaan pangan nasional demi kepentingan tertentu.

    “Saat ini sementara diproses oleh Satgas Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,” ujar Mentan Amran pada Jumat (6/6/2025).

    Menurutnya, terdapat oknum yang dengan sengaja mengubah data seolah-olah pasokan beras dalam negeri tidak mencukupi. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan, terbukti bahwa data tersebut dimanipulasi.

    “Sekarang beras kita banyak, tetapi ada yang mencoba-coba memainkan data sehingga kelihatannya beras kita kurang pasokannya. Ternyata setelah diperiksa, itu benar (ada yang memainkan data),” tegasnya.

    Meski pelaku telah mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Satgas Pangan, Amran menolak memberikan kelonggaran.

    Ia menjelaskan bahwa jika manipulasi seperti ini dibiarkan, maka keputusan impor beras akan diambil padahal stok dalam negeri mencukupi. Hal ini sangat merugikan petani yang telah bekerja keras.

    “Kalau kita impor, yang terpukul adalah petani. Mereka bisa tidak semangat berproduksi. Saya tidak akan biarkan pihak-pihak yang melemahkan petani,” kata Mentan.

    Lebih lanjut, Amran menyampaikan bahwa pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, berkomitmen besar dalam memperkuat sektor pertanian. Ini dilakukan melalui program subsidi pupuk dan kebijakan harga yang menguntungkan petani.

    “Bapak Presiden telah memberi kemudahan bagi pertanian, bantuan pupuk, memberi harga yang baik. Jadi jangan dizalimi petani. Kalau negara mau kuat, ingat petani,” tutupnya.

    Amran menegaskan, dengan petani yang kuat dan produktif, ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh dan berkelanjutan.

  • Masuk Kandidat Caketum, Jokowi Ngaku Ogah Gabung ke PPP: Saya di PSI saja

    Masuk Kandidat Caketum, Jokowi Ngaku Ogah Gabung ke PPP: Saya di PSI saja

    GELORA.CO – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ikut menanggapi kemunculan namanya dalam bursa calon ketua umum (Caketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Dengan nada santai dan senyum khasnya, Jokowi menyebut dirinya tidak tertarik bergabung dengan PPP. Jokowi justru memilih tetap bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

    “Ndak lah. Di PPP itu banyak tokoh bagus yang lebih layak jadi ketua umum (ketum). Mereka punya kapasitas dan kompetensi,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Solo seperti dikutip inilahjateng, Sabtu (7/6/2025).

    Jokowi menyatakan dirinya lebih nyaman bersama PSI, walaupun secara resmi ia belum dicalonkan sebagai ketua umum partai tersebut.

    “Saya di PSI saja lah. Tapi ya, di PSI juga saya belum dicalonkan,” katanya sambil tertawa.

    Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M. Romahurmuziy atau Rommy, menyampaikan, nama Jokowi sempat masuk dalam pembahasan internal partai dalam rangka mencari figur pemimpin baru. Ia mengakui telah berdiskusi langsung dengan Jokowi terkait hal itu.

    Namun, Rommy menegaskan, saat ini perhatian utama tertuju pada Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Menurutnya, Amran adalah figur yang paling realistis dan potensial untuk memimpin PPP ke depan.

    “Kami fokus pada Pak Amran. Itu hasil dari beberapa kali diskusi, termasuk dengan Pak Jokowi,” ungkap Rommy kepada media.

    Sikap Jokowi yang merendah memperlihatkan dirinya enggan terlalu dalam terlibat dalam dinamika perebutan kursi ketua umum partai lain, meski wacana publik terus mengaitkan namanya.

    “PPP itu punya banyak kader hebat. Tidak harus saya,” tegasnya.

  • Manipulasi Data Stok Beras, Mentan: Jangan Permainkan Nasib Petani

    Manipulasi Data Stok Beras, Mentan: Jangan Permainkan Nasib Petani

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya dalam menjaga kesejahteraan petani dan memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga. Ia mengungkapkan adanya dugaan manipulasi data stok beras oleh sejumlah pihak yang saat ini sedang ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Kasusnya sedang ditangani Satgas Pangan. Saya tegaskan, jangan main-main dengan nasib petani dan konsumen. Pasokan beras kita saat ini melimpah, tetapi ada pihak yang mencoba memanipulasi data seolah-olah stok menipis. Setelah ditelusuri, terbukti ada unsur kesengajaan dalam hal itu,” ujar Amran pada Jumat (6/6/2025).

    Ia menyatakan, oknum yang terlibat telah mengakui perbuatannya. Namun, proses hukum tetap akan berjalan untuk memberikan keadilan bagi petani dan menjaga integritas sistem pangan nasional.

    “Mereka sudah meminta maaf kepada Satgas Pangan, tetapi saya tegaskan, proses hukum tetap harus dilanjutkan. Ini bukan perkara sepele. Kalau data stok dimanipulasi dan dinyatakan kurang, pasti solusinya impor. Padahal faktanya stok kita cukup. Jika terus-menerus impor, petani yang jadi korban. Mereka akan kehilangan semangat untuk menanam. Saya tidak akan diam melihat pihak-pihak yang merugikan petani,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan perhatian besar terhadap sektor pertanian, antara lain melalui penyediaan bantuan pupuk dan penetapan harga yang menguntungkan petani.

    “Presiden memberikan banyak kemudahan untuk sektor pertanian, termasuk subsidi pupuk dan harga jual yang layak. Jadi jangan sampai petani dirugikan. Kalau negara ingin kuat, perkuat petaninya. Jumlah petani kita, dari sektor pangan, perkebunan, hingga peternakan, mencapai 150 hingga 160 juta orang. Jika mereka diberdayakan, Indonesia akan menjadi negara yang tangguh,” tutup Amran.

  • Produksi Beras dan Jagung Melimpah, Presiden Prabowo Puji Peran Mentan Amran

    Produksi Beras dan Jagung Melimpah, Presiden Prabowo Puji Peran Mentan Amran

    Kalbar, Beritasatu.com – Presiden RI Prabowo Subianto mengaku bersyukur atas kehadiran tokoh-tokoh berjiwa nasional seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam jajaran kabinetnya, terutama dalam mewujudkan swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama. Menurut Prabowo, keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi dalam negeri tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Kementerian Pertanian (Kementan) maupun Polri, TNI, dan lainnya.

    “Saya bersyukur, saya bersyukur, saya merasa beruntung pada saat saya dipilih rakyat, saya kedapatan tokoh-tokoh patriotik yang ada di sekitar saya,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri panen raya jagung serentak kuartal II di Provinsi Kalimantan Barat, Kamis, (5/6/2025).

    Prabowo mengatakan, tanda-tanda mewujudkan swasembada pangan khususnya beras mulai terlihat. Salah satu indikatornya adalah kemampuan pemerintah dalam meningkatkan produksi nasional dan memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP) yang telah mencapai stok lebih dari 4 juta ton.

    “Kita sudah diberi tanda-tanda keberhasilan, kita sedang menuju kepada kedaulatan pangan dan sebentar lagi kita bisa dengan gagah menatap muka, kita sudah bisa mengatakan Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita tidak takut bangsa manapun tidak takut. Kita menatap masa depan dengan gembira,” katanya.

    Terkait komoditas jagung, Prabowo menyampaikan bahwa dirinya telah menerima komitmen kuat dari Menteri Pertanian dan Kapolri mengenai kesiapan Indonesia untuk mulai mengekspor jagung di tahun depan. Ia menegaskan, langkah ini menandai titik balik penting dalam kebijakan pangan nasional sebab tidak ada lagi kebijakan impor yang akan dilakukan pemerintah.

    “Saya diberi jaminan oleh dua tokoh Indonesia (Mentan dan Kapolri) yang hebat untuk menjamin tahun 2026 Indonesia tidak impor lagi,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa swasembada pangan adalah kunci daripada keamanan negara. Lebih dari itu, swasembada pangan adalah kunci dari kemerdekaan.

    “Tidak ada bangsa yang merdeka sesungguhnya kalau bangsa itu tidak bisa produksi pangan sendiri. Karena itu perjuangan saya selama saya di politik saya selalu fokus dan tidak akan tenang sebelum Indonesia swasembada pangan. Setiap provinsi harus swasembada pangan, setiap pulau harus bisa produksi pangan sendiri,” ujarnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyampaikan terima kasih atas perhatian besar Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian sehingga Indonesia bisa menuju swasembada pangan.

    “Untuk itu kami pastikan produksi beras dan jagung adalah fokus yang akan kita kerjakan di tahun-tahun berikutnya,” jelasnya.

    Seperti diketahui, produksi beras nasional mengalami lonjakan signifikan sepanjang Januari hingga Juli 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi produksi beras mencapai 21,76 juta ton, meningkat 2,83 juta ton atau 14,49 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Selain itu, juga memperkirakan produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14% mampu mencapai 9,45 juta ton pada Januari-Juli 2025. Deputi Statistik Bidang Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan produksi diperkirakan akan meningkat sebesar 0,98 juta ton atau 11,08 persen dibandingkan periode Januari—Juli tahun lalu yang hanya mencapai 8,51 juta ton.

  • Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    Mentan Amran Sulaiman Tanggapi Isu Calon Ketua Umum PPP: Kita Urus Pangan Saja Dulu

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi santai isu yang menyebut namanya sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

    Saat dimintai komentar oleh awak media, Amran menegaskan bahwa fokus utamanya saat ini adalah menjalankan tugas sebagai menteri.

    “Kita urus pangan saja dahulu,” ujar Amran singkat usai menyaksikan pemotongan hewan kurban pada perayaan Iduladha 1446 H di Makassar, Sulawesi Selatan, dikutip Sabtu (7/6/2025).

    Amran menyatakan bahwa dirinya saat ini sedang berkonsentrasi penuh pada upaya memperkuat ketahanan dan mewujudkan swasembada pangan nasional, sesuai dengan visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Ia menegaskan bahwa sektor pangan merupakan prioritas utama dalam kepemimpinannya di Kementerian Pertanian.

    Diketahui, Amran selama ini dikenal sebagai sosok yang tidak terikat pada partai politik mana pun. Meski demikian, ia menjalin hubungan baik dengan banyak tokoh, termasuk para ketua umum partai dan mantan Presiden Joko Widodo.

    Nama Amran mencuat sebagai kandidat Ketua Umum PPP setelah Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP, M Romahurmuziy atau Rommy, menyebutnya sebagai salah satu figur yang dinilai layak memimpin partai. Rommy menyatakan bahwa usulan itu datang langsung dari mantan Presiden Jokowi.

    “Beberapa kali diskusi saya dengan Pak Jokowi, termasuk di Solo, memang salah satu sebab kenapa semakin fokus pada nama Pak Amran karena beliau tahu kualitas dan totalitasnya jika diberi amanah,” ujar Rommy dalam pernyataan resminya.

  • Ekonomi kemarin, dugaan manipulasi data pangan hingga okupansi kereta

    Ekonomi kemarin, dugaan manipulasi data pangan hingga okupansi kereta

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang disiarkan dan terjadi pada Jumat, masih menarik serta relevan untuk disimak kembali pada pagi ini.

    Mulai dari dugaan mafia pangan yang hendak memanipulasi data pasokan beras yang disampaikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman hingga okupansi KAI pada masa libur Idul Adha.

    Berikut rangkumannya.

    Mentan menduga ada mafia manipulasi data pasokan pangan

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman menduga ada upaya oknum mafia pangan yang hendak memanipulasi data pasokan beras dengan mempermainkan situasi di tengah proses pemenuhan ketahanan dan swasembada pangan di Indonesia.

    “Itu sementara diproses oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan. Kami minta jangan mempermainkan nasib petani dan konsumen,” ujar Mentan disela menyaksikan pemotongan hewan kurban Hari Raya Idul Adha 1446 di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat.

    Menurut dia, dari informasi internal ditemukan dugaan oknum-oknum tertentu yang berupaya mempengaruhi opini publik dengan mencoba memanipulasi data pasokan beras minim, padahal kenyataannya sangat melimpah.

    Baca selengkapnya.

    Menteri ESDM pastikan akan kunjungi tambang nikel Raja Ampat

    Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa pihaknya akan mengunjungi Raja Ampat untuk melihat kondisi alam dan tambang nikel.

    “Saya kebetulan ada rencana, mau kunjungi wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat melihat sumur-sumur minyak di Sorong, di Fak-Fak sama Bentuni. Nah mungkin saya lihat celah-celah waktu saya di situ, saya akan mencoba ke sana (Raja Ampat),” kata Bahlil saat ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.

    Di sana, Bahlil akan mencoba bersilaturahmi dengan warga dan beberapa pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tambang nikel.

    Baca selengkapnya.

    Diskon tarif tol 20 persen di Tol Trans Jawa mulai

    Jasamarga Transjawa Tol sebagai bagian dari Jasa Marga Group yang mengelola ruas jalan tol Trans Jawa memberikan diskon tarif tol sebesar 20 persen yang diberlakukan pada hari ini Jumat, 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB hingga Sabtu, 7 Juni 2025 pukul 24.00 WIB.

    VP Corporate Secretary & Legal PT JTT Ria Marlinda Paallo sebagai bentuk kontribusi dalam mengatur distribusi lalu lintas dan memberikan manfaat langsung bagi pengguna jalan.

    “Pemberlakuan diskon tarif tol sebesar 20% akan berlaku selama 10 hari di ruas jalan tol Trans Jawa terbagi menjadi tiga periode yaitu periode Hari Raya Iduladha 2025 yang dimulai pada hari ini, Jumat, 6 Juni 2025 pukul 00.00 WIB hingga Senin, 9 Juni 2025 pukul 24.00 WIB,” ujar Ria di Jakarta, Jumat.

    Baca selengkapnya.

    Kementan pastikan hewan kurban aman-sehat dan sesuai syariat

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan kesiapan stok hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 2025/1446 Hijriah dalam kondisi yang aman, sehat, dan sesuai syariat.

    “Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah, Kementan memastikan kesiapan stok hewan kurban dalam pelaksanaan kurban kali ini dalam kondisi aman, sehat, dan sesuai syariat,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Dia menyebutkan, berdasarkan data proyeksi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan, tahun ini ketersediaan hewan kurban nasional mencapai 3.217.397 ekor. Sedangkan kebutuhan hewan kurban nasional pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 2.074.269 ekor.

    Baca selengkapnya.

    KAI catat okupansi keberangkatan libur Idul Adha capai 130 persen

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat okupansi keberangkatan jelang libur Idul Adha 2025 mencapai 130 persen, dengan 218.473 pelanggan terlayani dari total kapasitas 168.043 kursi pada Kamis, 5 Juni 2025.

    “Angka ini mencerminkan antusiasme tinggi masyarakat. Dengan sistem naik turun penumpang di berbagai stasiun sepanjang perjalanan, satu kursi dapat digunakan lebih dari satu pelanggan dalam sehari,” ujar Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Secara akumulatif, lanjut Anne, hingga Jumat (6/6) pukul 07.00 WIB, penjualan tiket untuk periode 5–9 Juni 2025 mencapai 681.363 tiket, atau setara 80 persen dari total kapasitas kursi yang disediakan sebanyak 850.937 kursi.

    Baca selengkapnya.

    Pewarta: Rizka Khaerunnisa
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.