Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas dukungan dalam kebijakan pembiayaan petani tebu, khususnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Amran seusai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan itu membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    ”Kami mewakili petani Indonesia. Terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Luar biasa. Sekarang Insya Allah petani tebu plasma itu bernapas lega,” katanya.

    Ia menjelaskan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    ”Kemudian nanti pabriknya menjadi avalis. Kalau avalis tanpa jaminan. Tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” tuturnya.

    Kebijakan itu merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan oleh petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal.

    Mentan juga berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” papar Amran.

    Mentan mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional.

    Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan, salah satunya akumulasi pada KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

    “Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah ini kan menghambat,” katanya pula.

    Kementan mencatat produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Mentan merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu.

    Selain itu, penyediaan sarana produksi, pemberian kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plafon Rp 500 Juta, Pemerintah Buat Program KUR Khusus Petani Tebu

    Plafon Rp 500 Juta, Pemerintah Buat Program KUR Khusus Petani Tebu

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) meluncurkan dukungan dalam kebijakan pembiayaan petani tebu, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diharapkan dapat menggenjot produksi tebu di Tanah Air.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp 500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    “Program baru di skema kredit KUR adalah tebu rakyat. Ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan Rp 500 juta, dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok,” ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Ke depan, pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    Kebijakan ini merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan oleh petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal.

    Diharapkan, kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Dengan revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield. Dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional. Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan, salah satunya akumulasi pada KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

    “Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp 500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah, ini kan menghambat,” kata Amran dalam keterangannya.

    Sebagai informasi, produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton. Mentan Amran merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu, penyediaan sarana produksi, pemberian kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.
     

  • Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Rancang Skema Baru KUR untuk Petani Tebu hingga Pekerja Migran

    Pemerintah Rancang Skema Baru KUR untuk Petani Tebu hingga Pekerja Migran

    Jakarta –

    Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk petani tebu, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pekerja migran. Pertama, untuk petani tebu, plafon KUR yang akan diberikan sebesar Rp 500 juta, baik untuk individu dan kelompok.

    Namun yang beda, petani tebu bisa mendapatkan KUR dengan plafon yang sama lagi setelah mendapatkan Rp 500 juta, tanpa harus pindah kepada KUR komersial. Hal ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peningkatan produksi gula

    “Dengan demikian maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat konferensi pers di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (3/7/2025).

    Kedua, pemerintah akan meluncurkan KUR untuk sektor perumahan, khususnya untuk UMKM di bidang konstruksi. Rencananya, plafon yang akan diberikan sampai Rp 5 miliar. KUR untuk UMKM konstruksi ini dapat digunakan untuk membangun 38-40 unit rumah dengan 36.

    “Kemudian juga diberikan untuk demand side untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian kita akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp 13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp 117 triliun,” terangnya.

    Untuk sektor perumahan atau konstruksi, pemerintah akan memberikan fixed subsidi bunga sebesar 5%. Jadi kalau perbankan memberikan bunga KUR 11%, maka kontraktor UMKM bisa membayar 6%.

    “Tapi kalau dia kasih 12% ya bayarnya 7%, sesuai dengan perbankan masing-masing, himbara maupun swasta,” jelasnya.

    Ketiga, pemerintah akan menyiapkan KUR untuk pekerja migran tanpa jaminan dengan plafon sebesar Rp 100 juta. KUR ini diharapkan dapat digunakan oleh pekerja migran sebagai ongkos kepergian mereka dan digunakan untuk pelatihan

    “Kemudian juga diberikan pembahasan mengenai pekerja migran di mana pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp 100 juta. Itu bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” jelasnya.

    Dalam keterangan berbeda, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan terkait KUR untuk petani tebu. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp 500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    “Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” ungkapnya.

    Ia mengungkapkan bahwa ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    “Kemudian nanti pabriknya menjadi avalis. Kalau avalis tanpa jaminan. Tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” jelasnya.

    (ada/ara)

  • Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    Bongkar Mafia Beras, Amran Sulaiman Ngaku Pernah Ditegur Dua Kali Tapi Tak Mundur

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali tampil tegas di hadapan anggota Komisi IV DPR RI. Dalam rapat kerja yang digelar Rabu, 2 Juli 2025, ia menyampaikan bahwa langkahnya memerangi mafia beras sempat mengundang teguran dari salah satu petinggi negara.

    Teguran itu datang usai Amran membongkar dugaan kerugian negara yang mencapai Rp99 triliun akibat praktik kecurangan dalam distribusi beras.

    Namun begitu, Amran tak gentar. Ia menegaskan bahwa temuan tersebut berdasarkan data konkret dari hasil investigasi gabungan antara Kementan, Satgas Pangan Polri, Kejaksaan Agung, dan Badan Pangan Nasional.

    Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap 268 merek beras di 13 laboratorium yang tersebar di 10 provinsi. Hasilnya cukup mencengangkan, sebanyak 85,56 persen beras premium tidak memenuhi standar mutu, 59,78 persen dijual di atas harga eceran tertinggi (HET), 21 persen beratnya tidak sesuai dengan label.

    Tak hanya itu, hanya 20–40 persen dari beras subsidi yang benar-benar dijual sesuai ketentuan. Selebihnya, beras subsidi dikemas ulang dan dijual dengan harga premium.

    “Ini kami lakukan karena muncul anomali. Tiga bulan berturut-turut harga di tingkat petani turun, tapi di konsumen justru naik. Padahal stok beras di Bulog melimpah,” kata Amran dalam rapat tersebut.

    Ia juga mengungkap bahwa ini bukan kali pertama dirinya mendapatkan teguran saat berusaha membenahi tata niaga pangan.

    Dalam pidato wisuda di Universitas Hasanuddin beberapa waktu lalu, Amran pernah menceritakan bahwa ia ditegur setelah menutup perusahaan yang terlibat mafia pangan.

  • Terbongkar Skandal Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 10 T!

    Terbongkar Skandal Beras Oplosan Rugikan Negara Rp 10 T!

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) membongkar kasus beras oplosan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Kasus oplosan beras tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp 10 triliun dalam waktu lima tahun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan bersama dengan Satgas Pangan Polri, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) turun mengecek ke lapangan di tempat penyaluran SPHP. Hasilnya, dari total SPHP yang didapatkan di outlet, sebanyak 20% dipajang dan 80% dioplos untuk dijual premium.

    “Kita lihat tanya langsung tempat penyaluran SPHP yang dilakukan adalah 20% dipajang, 80% dibongkar dijual premium (harganya) naik Rp 2.000-3.000,” kata Amran saat Raker dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).

    Dari praktik tersebut, Amran menerangkan negara mengalami kerugian Rp 2 triliun per tahun atau Rp 10 triliun dalam lima tahun. Amran mengakui pembongkaran praktik oplos beras ini memang berat bagi pihaknya. Kendati begitu, Amran siap menanggung risiko ke depannya.

    “Negara subsidi Rp 1.500. Kemudian kemudian diangkat naik lagi harga Rp 2.000-3.000. Kita hitung kerugian negara Rp 2 triliun ini satu tahun. Kalau lima tahun Rp 10 triliun, ya diambil adalah Rp 1,4 triliun. Emang berat bagi kami kami siap tanggung risiko,” jelas Amran.

    Beras Oplosan Beredar di Minimarket

    Beras oplosan itu, lanjut Amran, sempat beredar di minimarket hingga supermarket terkenal. Temuan ini didapatkan usai pihaknya mengambil sampel beras di minimarket.

    “(Beras oplosan) beredar, supermarket beredar. Itu kita ambil sampel-sampel dari sana semua. Dari semua tingkatan, kita ambil sampel itu,” ujar Amran kepada awak media.

    Usai kasus tersebut terbongkar, Amran menerangkan pihak minimarket menarik peredaran beras oplosan. Amran berharap dengan tindakannya ini dapat membawa dampak baik bagi masyarakat.

    “Kelihatan ada pergerakan ditarik, dan mudah-mudahan itu berdampak baik untuk konsumen,” tambah Amran.

    Sebelumnya, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya telah mengecek ke lapangan. Berdasarkan hasil itu, Arief menyebut ada praktik pengoplosan dalam penyaluran SPHP demi mendapatkan keuntungan. Sebab, penyaluran SPHP beberapa waktu lalu menggunakan beras impor dengan persentase butir beras patahnya mencapai 5%.

    “Karena kemarin itu menggunakan beras impor dengan broken 5% sebenarnya itu beras premium kalau dibuka di mix memang akan mendapatkan keuntungan. Ini yang nggak boleh sehingga beras SPHP memang menggunakan kemasan 5 kilogram dan memang benar di tempat yang baik,” kata Arief dalam RDP dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Selatan (1/7).

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (acd/acd)

  • Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Titiek Sentil Amran Soal Tumpukan Beras Impor Berkutu: Itu Bukan Beras yang Fresh

    Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyentil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman seiring adanya beras impor tahun lalu yang sudah lama menumpuk di gudang Perum Bulog.

    Titiek menilai tumpukan beras impor yang tersimpan di gudang Bulog selama 10 bulan membuat kualitas beras menjadi turun, bahkan berkutu alias sudah tidak segar.

    Hal ini mengingat beras yang disalurkan pemerintah lewat bantuan sosial (bansos) pangan merupakan beras sisa tahun lalu. Adapun, sebanyak 360.000 ton beras dan 1,5 juta ton beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) akan disalurkan di tahun ini.

    “Saya rasa tidak aman [dikonsumsi] ya Pak Menteri [Andi Amran Sulaiman], karena kalau beras itu sudah terlalu lama disimpan di gudang, itu kami lihat sendiri sudah ada kutunya, walaupun bukan kutu hitam, kutu putih, tetapi tetap saja itu bukan beras yang fresh kalau terlalu lama disimpan,” ujarnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Alhasil, dia pun mempertanyakan sudah berapa lama sebenarnya tumpukan beras impor itu tersimpan di gudang Bulog.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, mungkin, berarti sudah berapa bulan itu? Sudah 10 bulan ada di gudang, lebih dari 10 bulan mungkin ya hampir setahun,” katanya.

    Menurut Titiek, beras impor tahun lalu yang sudah tersimpan selama hampir satu tahun itu harus segera dikeluarkan. Namun, dia menilai jika beras impor tahun lalu itu dikeluarkan dan dibagikan kepada masyarakat untuk bansos bukan merupakan hal yang baik.

    “Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini. Kalau kita kasih bantuan juga dengan beras yang kurang bagus kualitasnya, yang sudah ada kutu dan sebagainya, itu kan tidak baik,” ucapnya.

    Terlebih, saat ini hasil panen Indonesia melimpah. Untuk itu, dia menyarankan agar beras impor tahun lalu segera dikeluarkan. Di sisi lain, Titiek juga mengaku Komisi IV selalu mempertanyakan nasib dari beras impor itu.

    “Jadi tolong diperhatikan mengenai beras-beras yang lama, walaupun setiap kali kami tanya selalu bilang sudah ada pengobatan penyemprotan, itu kan yang disemprot di luarnya saja. Itu tumpukan yang sampai setinggi plafon itu. Yang [tumpukan] tengah-tengah kan ya nggak dapat kesemprot, jadi tolong diperhatikan,” tuturnya.

  • 10 Produsen Beras Kakap Dipanggil Polisi!

    10 Produsen Beras Kakap Dipanggil Polisi!

    Jakarta –

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan Bareskrim Polri telah melayangkan surat pemanggilan kepada 10 produsen beras terbesar yang diduga melakukan pelanggaran dalam distribusi dan pengemasan beras.

    Hal ini menyusul temuan mengejutkan dari hasil investigasi terhadap 268 merek beras yang beredar di pasar.

    “Bayangkan, 86% tidak sesuai dengan standar. Hari ini, pemanggilannya sudah dilayangkan, yang pertama ada 10 yang terbesar dipanggil dan kami sudah terima serta lihat tembusan panggilannya,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Rabu (2/7/2025).

    Langkah tegas ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Amran mengaku sempat diingatkan berhati-hati karena kasus tersebut melibatkan pengusaha besar.

    “Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti,” tambah Amran.

    Menurut Amran nama-nama perusahaan pelaku pelanggaran belum diumumkan karena menunggu proses resmi dari pihak kepolisian agar barang bukti tidak dihilangkan. Dia memastikan usai proses penindakan tersebut selesai, pihaknya akan mengumumkan ke publik.

    “Semua terumumkan secara otomatis kalau sudah dipanggil oleh penegak hukum,” jelas Amran.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun lapangan bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, serta Kepolisian ke pasar. Ternyata ditemukan mayoritas beras yang dijual di pasaran, baik dalam kategori premium maupun medium, menunjukkan tidak sesuai volume, tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), tidak teregistrasi PSAT, dan tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan Permentan No.31 Tahun 2017.

    Investigasi dilakukan pada periode 6 hingga 23 Juni 2025 ini mencakup 268 sampel beras dari 212 merek yang tersebar di 10 provinsi. Sampel ini melibatkan dua kategori beras, yaitu premium dan medium, dengan fokus utama pada parameter mutu, seperti kadar air, persentase beras kepala, butir patah, dan derajat sosoh.

    Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa 85,56% beras premium yang diuji tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan. Bahkan, 59,78% beras premium tersebut juga tercatat melebihi HET. Sementara 21,66% lainnya memiliki berat riil yang lebih rendah dibandingkan dengan yang tertera pada kemasan.

    Sedangkan untuk beras medium, 88,24% dari total sampel yang diuji tidak memenuhi standar mutu SNI. Selain itu, 95,12% beras medium ditemukan dijual dengan harga yang melebihi HET, dan 9,38% memiliki selisih berat yang lebih rendah dari informasi yang tercantum pada kemasan.

    Lihat juga Video Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman

    (rea/hns)

  • Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Mentan Minta Bulog Agresif Serap 4,5 Juta Ton Beras Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) meminta agar Perum Bulog menambah penyerapan beras dalam negeri menjadi 4,5 juta ton dari semula 3 juta ton di tahun ini.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan realisasi serapan beras yang dilakukan Bulog sudah mencapai 2,65 juta ton sampai Juni 2025. Angka ini hampir mendekati target 3 juta ton pengadaan gabah/beras dalam negeri di tahun ini.

    Sejalan dengan realisasi serapan yang hampir mencapai target, Amran meminta dukungan Komisi IV DPR dan mengusulkan agar Instruksi Presiden (Inpres) diubah.

    Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menargetkan pengadaan beras dalam negeri pada 2025 adalah sebanyak 3 juta ton.

    “Kami ingin masukan, mungkin ada perubahan Inpres, kami butuh dukungan karena target kita hanya 3 juta ton [pengadaan beras dalam negeri]. Karena di luar prediksi target kita serapan beras tahun ini 3 juta ton,” kata Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV di DPR, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

    Amran mengatakan dengan target 3 juta ton, maka sisa Bulog menyerap hasil panen petani tinggal sekitar 300.000 ton lagi, mengingat saat ini Bulog telah menyerap hampir 2,7 juta ton.

    “Artinya apa? 1 bulan ke depan tidak ada pembelian beras lagi [oleh Bulog]. Padahal masuk panen kedua,” ujarnya.

    Adapun, Amran mengaku Kementan juga telah meminta untuk mengadakan rapat koordinasi (rakor) guna mempercepat Inpres sebelum memasuki puncak kedua panen pada Agustus mendatang.

    “Karena Inpres kemarin mencapai saja 3 juta [ton] itu sudah luar biasa ternyata realisasinya alhamdulillah lebih baik,” pungkasnya.

  • Mentan serahkan penindakan 212 produsen beras nakal ke penegak hukum

    Mentan serahkan penindakan 212 produsen beras nakal ke penegak hukum

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memilih untuk tidak langsung mengungkapkan nama-nama 212 produsen beras yang nakal dan menyerahkan penindakannya kepada aparat penegak hukum demi menjaga barang bukti.

    “Karena itu agar barang bukti tidak dihilangkan. Dan nanti pasti diumumkan semua, terumumkan secara otomatis, kalau sudah dipanggil oleh penegak hukum,” kata Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

    Amran mengatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung untuk menindak tegas para pelaku.

    Menurutnya, ini adalah momentum penting mengingat stok beras nasional melimpah dan produksi dalam negeri dalam kondisi baik, tetapi harga di pasaran justru dipermainkan.

    “Sekarang ini tidak ada alasan harga naik, tidak ada. Produksi naik sesuai BPS, sesuai badan pangan dunia (FAO) … Kemudian stok kita tertinggi sepanjang sejarah. Terus alasan apa lagi harga naik?” tegas Amran.

    Menanggapi laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi Juni yang salah satunya dipicu oleh kenaikan harga beras, Amran berpendapat bahawa itu terjadi karena adanya anomali harga.

    Ia menyebut bahwa pada bulan-bulan sebelumnya, harga di tingkat petani justru turun, sementara harga di tingkat konsumen naik.

    “Ternyata beras yang dijual premium bukan premium, 80 persen. Beras dijual medium bukan medium, itu beras curang,” ujar Amran.

    Selain pengoplosan, Amran juga menemukan adanya produk beras yang volumenya kurang dan kualitasnya di bawah standar yang seharusnya.

    Investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras, padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton.

    Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

    Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan.

    Pewarta: Shofi Ayudiana
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.