Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Ungkap Arahan Prabowo untuk Batasi Impor Singkong-Tapioka

    Mentan Ungkap Arahan Prabowo untuk Batasi Impor Singkong-Tapioka

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi banjir impor singkong-tapioka. Arahan Prabowo utamanya untuk melindungi petani.

    “Itu keputusannya kami di ratas (rapat terbatas), kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Beliau menyampaikan lindungi petani dalam bentuk apapun,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Sebagai tindak lanjut, dia melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Hasil rapat itu ada dua kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan impor singkong dan tapioka, pertama larangan terbatas (lartas) dan kedua pengenaan tarif.

    “Itu ada dua kemungkinan, masih dipertimbangkan atau tarif dengan lartas,” terangnya.

    Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Amran mengatakan pemerintah akan menggenjot produksi produk turunan dari singkong. Hal ini sebagai langkah menambah nilai tambah komoditas tersebut, baik untuk petani dan negara.

    “Kami sudah menyurat khusus singkong ke Menteri Kehutanan kita kawal, ekspor sudah ada peminatnya dan kita akan hilirisasi. Kemudian kita membuat lartas, nggak boleh petani sendiri dibiarkan impor mengalir. Tetapi yang punya singkong di negara lain juga orang Indonesia sendiri yang akhirnya memukul petani kita,” jelasnya.

    Rencana Pajaki Impor Singkong-Tapioka

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengatakan pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk untuk impor singkong dan tapioka untuk menekan angka impor komoditas tersebut.

    Kebijakan itu baru rencana karena sampai saat ini terkait impor singkong dan tapioka belum dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Masih nunggu rakor Kemenko Perekonomian. Ya waktu itu kan salah satu solusinya dikenakan tarif bea masuk, tapi kan belum diputuskan,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

    Permasalahan singkong dan tapioka ini bermula dari protes petani singkong yang mengalami kerugian akibat harga anjlok. Turunnya harga singkong disebabkan oleh melimpahnya pasokan yang tidak terserap oleh pabrik tapioka.

    Bukan tanpa sebab pabrik tapioka tidak menyerap singkong petani. Pabrik-pabrik tapioka itu juga kesulitan menjual hasil produksinya karena industri memilih impor. Inilah yang menjadi penyebab utama dari permasalahan harga singkong yang anjlok.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pernah mengatakan sebanyak 250 ribu ton tapioka Lampung tidak terserap oleh industri dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh datangnya tapioka impor yang harganya lebih murah.

    Dampaknya tidak hanya merugikan produsen tapioka, petani juga ikut merugi. Produsen yang sulit menjual tapiokanya membuat produksi terhenti dan tidak membeli singkong.

    “Permasalahan utama pengusaha, harga tidak kompetitif, dengan tepung tapioka impor yang jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Mereka produksi per kg 6.000. Tepung tapioka impor Rp 5.200/kg dan tidak kena pajak, tidak pernah kena pajak,” kata dia rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/6/2025).

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (ada/ara)

  • Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.

    Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.

    “Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.

    Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.

    Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

    Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.

    “Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun,” tandasnya.

    Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.

    “Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian,” pungkasnya.

  • Perintah Prabowo, RI Berikan Bantuan 10.000 Ton Beras ke Palestina

    Perintah Prabowo, RI Berikan Bantuan 10.000 Ton Beras ke Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina berupa 10.000 ton beras pada Senin (7/7/2025), di mana bantuan kemanusiaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia.

    Amran mengungkapkan bantuan tersebut diberikan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Indonesia memberikan bantuan pada saudara kita di Palestina sebanyak 10.000 ton beras. Kami sudah lepas dan berikan ke Menteri Pertanian Palestina,” kata Amran saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Sebelumnya, Amran mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

    “Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka dan kita support pangannya,” ucap Amran.

    Foto: Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. (Dok. Kementan)
    Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. (Dok. Kementan)

    Amran mengungkapkan pengiriman bantuan beras tersebut akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan Waktu dan mekanisme pendistribusian.

    “Bantuan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

    “Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih telah mendukung Palestina di semua bidang, terutama atas dukungan terhadap hak rakyat Palestina,” ucapnya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mentan Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 44,6 T buat Cetak Sawah-Genjot Produksi

    Mentan Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 44,6 T buat Cetak Sawah-Genjot Produksi

    Jakarta

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran 2026 menjadi Rp 44,64 triliun. Angka ini naik dibandingkan penganggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13,75 triliun.

    Permintaan penambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang sebesar Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun,” kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Penambahan anggaran itu diminta untuk berbagai kebutuhan dalam mencapai swasembada pangan. Rinciannya, tambahan Rp 29,37 triliun untuk cetak sawah dari 225 ribu hektare (ha) menjadi 275 ribu ha serta tambahan bantuan benih dari 300 ribu ha menjadi 1 juta ha.

    Kemudian anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis, tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala. Selain itu untuk kebutuhan produksi komoditas yang dominasi impor seperti bawang putih, kedelai, dan gandum sebesar Rp 10,07 triliun.

    “Serta sebesar Rp 5,2 triliun untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP sebagai konsekuensi pengalian PPL daerah ke pusat,” jelasnya.

    Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 13,75 triliun telah ditetapkan melalui surat bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 15 Mei 2025Hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.

    Penetapan itu dengan rincian belanja sebesar Rp 1,64 triliun, belanja operasional Rp 890 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp 11,23 triliun.

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (ada/ara)

  • Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 07:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat terobosan besar dalam transformasi baru untuk pertanian lewat sejumlah Instruksi Presiden (Inpres), yang diterbitkannya dalam waktu 6 bulan. Inpres tersebut diketahui berpengaruh cukup besar.  Di mana salah satunya, terkait penyaluran pupuk ke petani yang sudah tidak melalui mekanisme panjang.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dalam wawancara eksklusif bersama Elly Husin dalam Program Orang Penting Garuda TV, dikutip Minggu (6/6). 

    “Luar biasa bapak presiden 4 inpres turun dalam waktu 6 bulan dan ini berkontribusi cukup besar. Contoh pupuk, dulu prosesnya panjang. Sekarang dari menteri, pabrik, langsung ke petani,” ungkapnya.

    Amran menambahkan, penyederhanaan regulasi dan manajerial, serta efisiensi penyaluran pupuk langsung kepada petani disebut menjadi kunci keberhasilan. Selain Inpres pupuk, presiden juga menerbitkan Inpres-inpres lainnya untuk mendukung kesejahteraan para petani. 

    “Ini baru satu Inpres, masih ada Inpres lainnya seperti irigasi, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL), ini luar biasa,” paparnya. 

    Selain itu, Amran menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

    “Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih. Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun”, ungkapnya. 

    Dalam wawancaranya, ia juga mengatakan capaian ini tak lepas dari arahan dan peran dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong produksi dalam negeri. Amran juga menyampaikan apresiasi kepada BUMN, TNI, Polri, Bulog dan Petani yang telah membantu Kementan dalam produksi dan menjaga stok pangan.

    “Ini merupakan gagasan besar Bapak Presiden, [Kementerian Pertanian RI] kami hanya eksekutor, berikutnya ada TNI dan Kepolisian yang membantu, ada BUMN, Bulog, dan petani sebagai pahlawan,” ungkapnya. 

    Selanjutnya, Amran kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu berpesan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada rakyat. Amran juga diminta untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian.

    “Bapak selalu berpesan berikan yang terbaik kepada rakyat indonesia terutama petani”, tegasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut kebijakan pembiayaan petani tebu melalui program kredit usaha rakyat (KUR) membuka ruang baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani.

    Pasalnya, Amran menyebut bahwa sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta. Namun kini, para petani tebu dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menjelaskan, pabrik gula nantinya bakal dilibatkan sebagai avalis atau penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, jelas dia, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    “Kalau avalis tanpa jaminan, tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” terangnya.

    Menurut Amran, kebijakan ini menjadi respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan para petani tebu. Dia berharap, kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal dengan adanya skema KUR ini.

    Dia juga berharap skema kebijakan KUR petani tebu ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang tengah berlangsung.

    “Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” imbuhnya.

    Adapun, produksi gula nasional 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Diharapkan, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Airlangga menjelaskan bahwa skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” ujar kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

  • Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memang tengah memperbaiki tata kelola perberasan di Indonesia. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengultimatum para pedagang agar mematuhi aturan.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta para pelaku usaha perberasan segera berbenah dengan menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

    “Untuk label pada produk beras, itu maksudnya harus sesuai. Kalau tertera 5 kilogram (kg), tolong beratnya jangan kurang dari 5 kg, mengurangi timbangan itu tidak boleh,” kata Arief di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Arief menegaskan, upaya pemerintah membenahi perberasan nasional sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen sehingga tidak dirugikan dan tetap mendapatkan beras di pasaran sesuai kualitas dan preferensi yang diinginkan.

    “Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) kemarin menyampaikan hasil dari uji beberapa laboratorium, masih ada beberapa produk beras yang tidak mengikuti syarat dan ketentuan serta tak sesuai labelnya. Itu yang jadi concern pemerintah supaya masyarakat sebagai konsumen juga tidak dirugikan,” beber Arief.

    Dia meminta pelaku usaha beras segera mengevaluasi produknya dan mendaftarkan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang prosesnya cepat karena Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) tersedia di seluruh provinsi.

    Diungkapkan Arief, syarat mutu beras wajib dipenuhi sesuai Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 dan pendaftaran PSAT menjadi bagian dari kontrol keamanan pangan bersama dinas pangan daerah. Edukasi label pangan terus dilakukan Bapanas dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar masyarakat memahami ciri beras berkualitas dan terbiasa mengecek informasi penting sebelum membeli produk pangan kemasan.

    Arief pun mengingatkan pelaku usaha untuk melakukan tera ulang timbangan secara berkala agar berat beras sesuai takaran, menghindari kasus serupa seperti ketidaksesuaian takaran MinyaKita. “Jadi mohon kepada para pelaku usaha, harus mereview, memperbaiki (penjualan beras agar sesuai ketentuan),” kata Arief.

  • Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan sejumlah skema kredit usaha rakyat (KUR) tambahan yang diperuntukkan bagi petani tebu, pekerja migran, hingga perumahan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Dia berharap pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Adapun, skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Pemerintah juga akan memberikan fasilitas KUR perumahan dengan plafon maksimal Rp5 miliar, terutama bagi kontraktor yang tergolong sebagai UMKM.

    Airlangga menjelaskan, dengan plafon pembiayaan hingga Rp5 miliar, maka kontraktor UMKM bisa membangun sekitar 38–40 unit rumah tipe 36. Sementara itu, jangka waktu pinjaman bisa hingga 4–5 tahun.

    “Itu [KUR perumahan] diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM, yaitu modal sampai Rp5 miliar,” terangnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, pemerintah juga memberikan KUR perorangan untuk renovasi rumah atau usaha senilai Rp13 triliun.

    “Untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kami akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun,” tuturnya.

    Nantinya, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa subsidi bunga untuk kontraktor UMKM dengan bunga fix sebesar 5%.

    Ini artinya, jika perbankan memberikan bunga sebesar 11%, maka kontraktor UMKM hanya membayar bunga 6%. Namun, pemberian bunga ini mengikuti kebijakan masing-masing perbankan, baik itu Himbara maupun swasta.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan KUR untuk pekerja migran tanpa jaminan senilai Rp100 juta, yang diharapkan para pekerja migran memiliki ongkos pergi maupun pelatihan.

    Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kebijakan KUR petani tebu ini membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    Amran mengatakan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menuturkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, nantinya pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    Adapun, Amran berharap kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” pungkasnya.

  • Diintimidasi Bongkar Kecurangan Beras, Mentan Amran Tak Gentar

    Diintimidasi Bongkar Kecurangan Beras, Mentan Amran Tak Gentar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi intimidasi saat membongkar praktik kecurangan beras yang selama ini merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

    Dalam pernyataannya kepada publik, Amran mengaku telah diingatkan agar berhati-hati karena menghadapi “orang-orang besar” yang diduga berada di balik praktik curang dalam tata niaga dan distribusi beras. Namun, peringatan itu tidak menyurutkan langkahnya.

    “Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti,” kata Amran dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Berantas Mafia Pangan demi Petani dan Bangsa

    Amran menegaskan, apa yang ia lakukan merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat kecil, petani, dan bangsa Indonesia.

    Ia menyatakan siap menghadapi segala risiko dan tekanan demi membela kepentingan petani dan keadilan harga beras.

    “Kami tidak peduli, yang penting kami membela rakyat Indonesia, membela petani, membela yang ada di level bawah. Kami siap segala risiko, kami siap tanggung,” ujarnya tegas.

    Pernyataan ini juga pernah disampaikan Mentan Amran dalam puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 di Jakarta pada 30 Juni lalu.

    Saat itu, ia kembali menekankan bahwa tidak akan mundur menghadapi mafia pangan, bahkan jika mendapat serangan dari berbagai pihak.

    “Jiwa ragaku untuk Merah Putih. Kami siap untuk Merah Putih,” ucapnya lantang, dikutip dari Antara, Jumat (4/7/2025).

    Kenangan Masa Lalu Jadi Penguat Tekad

    Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menceritakan pengalaman masa kecilnya, di mana ia harus makan beras dicampur pisang karena harga beras yang tinggi.

    Pengalaman pahit itulah yang menjadi pemicu tekadnya untuk mencegah kondisi serupa terulang di masa kini.

    “Kami pernah merasakan, kami tidak ingin hal itu terulang pada saudara-saudara kita seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat langsung untuk membenahi regulasi pangan, memberantas mafia, serta memberikan kemudahan bagi petani.

    Investigasi Nasional Ungkap Kecurangan Besar

    Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan investigasi kecurangan beras setelah ditemukannya anomali dalam pasar beras nasional.

    Padahal, menurut data resmi, produksi padi nasional saat ini berada pada tingkat tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,2 juta ton. Namun ironisnya, di lapangan ditemukan praktik curang yang merugikan masyarakat.

    Hasil temuan dari sampel 136 merek beras premium menunjukkan 85,56% tidak sesuai mutu beras, 59,78% tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.

    Sementara itu, dari 76 merek beras medium ditemukan 88,24% tidak sesuai mutu, 95,12% tidak sesuai HET, dan 9,38% tidak sesuai berat.

    Secara total, pelanggaran ditemukan pada 212 merek beras di pasar nasional.

    Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

    Selain fokus pada pemberantasan mafia pangan, Amran juga menegaskan komitmennya terhadap hilirisasi sektor hortikultura dan perkebunan sebagai langkah jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Dengan reformasi tata kelola pangan dan semangat membela petani, Mentan Amran berharap masa depan pertanian Indonesia lebih mandiri dan berkeadilan, bebas dari permainan harga yang merugikan masyarakat.

  • Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (3/7).

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Sumber : Antara