Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan beli 40 ton cabai petani Aceh, dikirim via Hercules ke Jakarta

    Mentan beli 40 ton cabai petani Aceh, dikirim via Hercules ke Jakarta

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membeli 40 ton cabai petani asal Aceh, yang dikirim via pesawat Hercules ke Jakarta, guna menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

    “Langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar,” kata Mentan Amran dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Mentan Amran yang juga Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) itu menerima langsung pengiriman puluhan ton cabai itu di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12) malam.

    Dia membeli 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    Dari 40 ton, sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma. Sedangkan sisanya dikirim ke wilayah Medan, Sumatera Utara.

    “Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi,” tegas Amran.

    Ia menuturkan langkah itu merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.

    “Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong,” tegasnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bencana Sumatera Bikin 70 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

    Bencana Sumatera Bikin 70 Ribu Hektare Sawah Gagal Panen

    Tercatat ada sekitar 70 ribu hektare lahan sawah yang rusak akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengungkap ada 11 ribu hektare sawah yang hilang total akibat bencana tersebut.

    Kerusakan ini diperkirakan membuat ratusan ribu ton padi gagal panen. Pemerintah pusat menyatakan akan mencetak ulang 11 ribu hektare sawah.

    Bagi petani, ini bukan sekadar data.
    Ini tentang satu musim tanam yang lenyap, dan harapan yang ikut tenggelam.

  • Amran Minta Dirjen Telepon Manajer Distributor Pupuk: Cepat Cabut Izinnya!

    Amran Minta Dirjen Telepon Manajer Distributor Pupuk: Cepat Cabut Izinnya!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman segera menindak tegas distributor pupuk subsidi yang mempersulit petani. Salah satunya meminta kartu tani sebagai syarat mendapat pupuk subsidi.

    Padahal, menurut Amran, petani cukup memberikan KTP saja. Pernyataan ini disampaikan saat Dialog bersama Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta.

    Awalnya, ada laporan dari HKTI Yogyakarta terkait distributor pupuk subsidi di Kabupaten Sleman yang menolak melayani petani tanpa kartu tani. Padahal pemerintah telah menetapkan bahwa penebusan pupuk subsidi cukup menggunakan KTP.

    “Cukup pakai KTP aja, tidak usah kartu tani,” tegas Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (17/12/2025).

    Setelah mendapat informasi bahwa distributor yang dimaksud berada di wilayah Sleman, Amran langsung memerintahkan pencabutan izin kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Pertaniaan agar praktik yang mempersulit petani tidak boleh lagi terjadi dan harus dihentikan.

    “Cepat, segera cabut izinnya Pak Dirjen hari ini. Telepon managernya sekarang. Kalau tidak dicabut izinnya, lebih parah kalau Pak Dirjen yang saya cabut jabatannya,” tegas Amran.

    Saat ini pemerintah telah melakukan penyederhanaan regulasi dalam penyaluran pupuk subsidi agar tidak lagi menyusahkan petani. Melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2024 dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025, sistem pupuk bersubsidi yang sebelumnya diatur oleh lebih dari 145 regulasi lintas instansi baik pemerintah pusat maupun daerah, kini disederhanakan menjadi satu kebijakan nasional yang terpadu.

    “Dulu ada 145 regulasi, sekarang dari produsen langsung ke petani. Saya minta HKTI kawal ini semua,” tegasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menegaskan peran HKTI sebagai mitra pemerintah dalam mengawal kebijakan pertanian di lapangan. Dirinya mengingatkan agar seluruh pihak mematuhi kebijakan dan tidak mempersulit petani.

    “Sudah lama aku beritahu, petani jangan dipersulit. Jangan biarkan rakyat berteriak-teriak,” ujar Amran.

    Menutup dialog, Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melindungi petani. “Petani kita, semua anak kita, kita akan perhatikan,” pungkas Amran.

    Tonton juga video “Mentan Targetkan Papua Bisa Swasembada Pangan dalam 2 Tahun”

    (aid/hns)

  • Kementan pastikan progres cetak sawah di Muara Bungo berjalan baik

    Kementan pastikan progres cetak sawah di Muara Bungo berjalan baik

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian memastikan progres program cetak sawah di Kabupaten Muara Bungo, Jambi, berjalan baik sesuai target sebagai upaya meningkatkan luas tanam dan mewujudkan swasembada pangan serta kesejahteraan petani.

    “Semua berjalan dengan baik, tidak terkecuali di Kabupaten Muara Bungo. Saya sudah memastikan langsung ke lapangan bahwa proses cetak sawah berjalan baik,” kata Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian Kementan Hermanto dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan Kementerian Pertanian memastikan program cetak sawah di Muara Bungo, terus menunjukkan perkembangan signifikan. Pemerintah menegaskan tidak ada program yang mangkrak maupun gagal dalam pelaksanaannya.

    Hermanto menjelaskan, seluruh kontraktor dan unsur yang terlibat dalam program cetak sawah memiliki komitmen kuat untuk mempercepat pencapaian swasembada pangan.

    Ia menuturkan upaya tersebut dilakukan sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto serta arahan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Hermanto menegaskan, program cetak sawah juga bukan sebatas proyek jangka pendek yang ditinggalkan setelah pembangunan fisik selesai. Pemerintah, kata dia, terus mengawal dan meningkatkan kualitas lahan agar dapat berproduksi secara berkelanjutan.

    Menurutnya pelaksanaan cetak sawah di Jambi menunjukkan hasil positif. Sejumlah lahan bahkan telah memasuki masa tanam dan panen, menandakan program tersebut mulai memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi pangan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Mau Papua Swasembada Pangan dalam 3 Tahun, Cetak Sawah dan Bangkitkan Sagu

    Prabowo Mau Papua Swasembada Pangan dalam 3 Tahun, Cetak Sawah dan Bangkitkan Sagu

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menargetkan untuk mempercepat swasembada pangan nasional, termasuk menjadikan Papua swasembada pangan paling lambat dalam tiga tahun ke depan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan langkah konkret untuk mengejar ketertinggalan produksi beras.

    “Masalah Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” ujar Amran dalam keterangan pers kepada awak media di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (16/12/2025) malam.

    Menurut Amran, saat ini kebutuhan beras Papua mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120.000 ton. Guna menutup kekurangan tersebut, pemerintah akan melakukan pencetakan sawah baru secara masif.

    “Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 ton. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah, paling 3 tahun, bisa jadi 2 tahun selesai 100.000 sehingga Papua adalah swasembada pangan,” ungkap Amran.

    Lebih lanjut, Amran menyampaikan visi besar pemerintah dalam membangun kemandirian pangan di seluruh wilayah Indonesia.

    Dia menyebut swasembada pangan di setiap pulau, tanpa ketergantungan distribusi antarwilayah, merupakan solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

    “Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau, Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatra sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” tegasnya.

    Langkah-langkah tersebut diharapkan menjadi fondasi kuat bagi percepatan pembangunan Papua sekaligus memperkokoh ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

    Selain beras, pemerintah juga akan mengoptimalkan potensi pangan lokal Papua melalui revitalisasi industri sagu. Mentan Amran menyebutkan bahwa pabrik sagu di Sorong akan kembali diaktifkan.

    “Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” pungkasnya.

  • Kemarin, Mentan raih rekor Muri hingga proyeksi ekonomi pada 2026

    Kemarin, Mentan raih rekor Muri hingga proyeksi ekonomi pada 2026

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan Kantor Berita ANTARA pada Selasa (16/12/2025), mulai dari Menteri Pertanian mendapatkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (Muri) hingga proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2026.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pada Rabu ini.

    Mentan Amran sabet Rekor MURI berkat libatkan 416 ribu petani milenial

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman meraih rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) setelah melibatkan 416 ribu petani milenial dalam berbagai program pertanian nasional.

    Amran mengatakan penghargaan MURI tersebut diberikan atas capaian jumlah petani muda terbanyak yang terjun langsung ke sektor pertanian melalui inisiatif Kementerian Pertanian yang dinilai tertinggi dalam sejarah, bahkan pada skala global.

    Baca selengkapnya di sini.

    Zulhas: Indonesia stop impor, harga beras dunia turun

    Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut, kebijakan Indonesia untuk menghentikan impor beras telah mempengaruhi harga beras global.

    Menurutnya, Indonesia pernah menduduki posisi sebagai importir beras terbesar di dunia. Namun dalam waktu singkat, Indonesia berhasil meningkatkan produksi nasional sehingga tidak perlu lagi melakukan impor.

    Baca selengkapnya di sini.

    OJK bakal tertibkan praktik penagihan utang usai pengeroyokan Kalibata

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan akan menertibkan praktik penagihan utang, khususnya dengan menekankan tanggung jawab ke kreditur atau pihak pemberi pinjaman yang menugaskan penagih.

    Pernyataan ini menyusul kasus pengeroyokan di Kalibata, Jakarta Selatan pada Kamis malam (11/12) yang menewaskan dua penagih utang.

    Baca selengkapnya di sini.

    Kemenkeu longgarkan syarat TKD untuk Pemda terdampak banjir Sumatra

    Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan kelonggaran syarat penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra.

    Kebijakan itu diberikan kepada 52 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pefindo proyeksikan ekonomi Indonesia tumbuh 5,1 persen yoy pada 2026

    PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun mendatang mencapai 5,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dengan rentang kisaran antara 4,9 persen hingga 5,3 persen yoy.

    Kepala Divisi Riset Ekonomi/Chief Economist Pefindo Suhindarto menyatakan, proyeksi tersebut mengindikasikan bahwa perekonomian domestik diprediksi akan tetap solid meskipun bayang-bayang perlambatan ekonomi global masih berlanjut.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Aria Ananda
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kemarin, Mentan raih rekor Muri hingga proyeksi ekonomi pada 2026

    Mentan: Papua ditargetkan swasembada pangan dalam 3 tahun

    Papua itu, kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah menargetkan wilayah Papua dapat swasembada pangan dalam waktu 3 tahun ke depan.

    Oleh karena itu, Amran mengungkap pemerintah akan mencetak sawah baru, serta mengoptimalkan penanaman dan pemanfaatan pangan lokal, yaitu sagu.

    “Papua itu, kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” kata Mentan Amran Sulaiman saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI Jakarta, Selasa (16/12).

    Amran kemudian menjelaskan kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sementara produksi beras Papua kurang lebih 120.000 ton. Artinya, ada kekurangan sekitar 500.000 ton untuk mewujudkan Papua swasembada beras.

    “Nah, 500.000 ton membutuhkan sawah 100.000 hektare. Kita sudah bagi, Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat. Bahkan, 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah. Insyaallah paling 3 tahun, bisa jadi (terwujud dalam) 2 tahun selesai 100.000 (ha) sehingga Papua adalah swasembada pangan,” kata Amran Sulaiman.

    Tidak hanya itu, Amran melanjutkan pemerintah juga berencana merevitalisasi industri sagu, mengingat sagu merupakan komoditas pangan lokal utama di Papua. Amran menyebut pabrik sagu di Sorong, Papua Barat Daya, akan dihidupkan kembali.

    “Kemudian tadi, ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” kata Mentan Amran Sulaiman.

    Dalam kesempatan yang sama, Amran menekankan visi besar pemerintahan Presiden Prabowo ialah ingin membangun kemandirian pangan tidak hanya secara nasional, tetapi mandiri hingga di setiap pulau Indonesia.

    Jika setiap pulau swasembada pangan, maka mereka tak perlu bergantung pada pasokan dari luar. Alhasil, visi itu diyakini sebagai solusi permanen untuk menjaga stabilitas pasokan dan mengendalikan inflasi nasional.

    “Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau (swasembada pangan). Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera sudah swasembada. Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan sehingga dia ngangkut, itu tidak ada diangkut antarpulau, dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” ujar Amran Sulaiman.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan Sudaryono: HKTI siap kawal dan sukseskan sektor pertanian

    Wamentan Sudaryono: HKTI siap kawal dan sukseskan sektor pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sudaryono menegaskan komitmen pihaknya untuk terlibat aktif dalam mengawal dan memastikan keberhasilan program sektor pertanian nasional.

    “Sendirian kita lemah, tetapi jika kita bersama, kita akan menjadi semakin kuat. HKTI siap berperan aktif mendukung program prioritas pertanian nasional, termasuk swasembada pangan dan penguatan kedaulatan pangan nasional,” kata Wamentan Sudaryono saat membuka Dialog HKTI bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang berlangsung terbatas di Jakarta, Selasa.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar menyatakan seluruh insan HKTI siap menjadi garda terdepan bersama para petani di Indonesia untuk mewujudkan swasembada menuju kedaulatan pangan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan dijalankan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Menurutnya, menyampaikan keberhasilan pembangunan pertanian nasional tak dapat dilakukan oleh Kementan semata, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, penyuluh pertanian, hingga petani sebagai pemangku kepentingan utama yang tergabung dalam berbagai asosiasi.

    Dia menuturkan Presiden Prabowo telah menempatkan sektor pertanian dan pangan sebagai prioritas utama nasional.

    Penetapan tersebut mencerminkan pandangan strategis bahwa pangan bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga menyangkut martabat bangsa dan kedaulatan negara.

    “Pertanian dan pangan menjadi prioritas Presiden. Ini bukan hanya kebijakan teknis, tetapi ideologi yang menempatkan pangan sebagai fondasi penting bagi bangsa,” ujar Sudaryono.

    Dalam dialog yang dihadiri 592 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk pengurus pusat dan daerah HKTI, pemuda tani, wanita tani, pengusaha tani, serta berbagai organisasi tani, Sudaryono menekankan HKTI memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk terlibat aktif dalam agenda prioritas tersebut.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan targetkan cetak 100 ribu ha sawah agar Papua capai swasembada

    Mentan targetkan cetak 100 ribu ha sawah agar Papua capai swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menargetkan pencetakan 100 ribu hektare sawah di Papua guna mempercepat swasembada pangan di Papua dalam dua hingga tiga tahun melalui dukungan pemerintah pusat dan kolaborasi bersama pemerintah daerah.

    Amran mengatakan kebutuhan beras Papua saat ini mencapai sekitar 660 ribu ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 120 ribu ton, sehingga masih terdapat defisit sekitar 500 ribu ton.

    “Untuk menutup kekurangan sekitar 500 ribu ton beras tersebut, dibutuhkan pencetakan sawah baru seluas kurang lebih 100 ribu hektare,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Dia menyampaikan pihaknya sudah membagi pelaksanaan program itu mulai di Papua Selatan, Papua, dan Papua Barat.

    “Bahkan enam provinsi di Papua juga mengajukan permohonan cetak sawah,” ujar Mentan.

    Menurut Mentan, pencetakan 100 ribu hektare sawah tersebut akan diselesaikan melalui intervensi langsung pemerintah pusat.

    Ia optimistis dengan dukungan lintas kementerian dan pemerintah daerah, target tersebut dapat rampung paling lambat tiga tahun, bahkan berpeluang selesai dalam dua tahun sehingga Papua dapat mencapai swasembada pangan secara berkelanjutan.

    Amran menegaskan swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mewujudkan kemandirian pangan nasional tanpa ketergantungan antarwilayah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • HKTI dan Kementan sinergi perkuat pertanian hingga peternakan rakyat

    HKTI dan Kementan sinergi perkuat pertanian hingga peternakan rakyat

    Jakarta (ANTARA) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Kementerian Pertanian bersinergi memperkuat sektor pertanian hingga peternakan rakyat melalui kolaborasi kebijakan, pendampingan lapangan, dan pengawasan program untuk meningkatkan produksi, kesejahteraan petani, serta ketahanan pangan nasional.

    Wakil Ketua Umum HKTI Bidang Peternakan Cecep M Wahyudin mengatakan dalam memperkuat sinergi pihaknya menggelar dialog bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk membahas penguatan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan rakyat.

    “Dialog ini membahas peningkatan produksi, hilirisasi, serta penguatan struktur industri agar lebih seimbang dan berkelanjutan. Ini sebagai bagian dari strategi ketahanan pangan nasional dan pembangunan ekonomi berbasis desa,” kata Cecep di Jakarta, Selasa.

    Ia menuturkan salah satu isu yang dibahas adalah struktur pasar industri perunggasan yang saat ini masih didominasi oleh segelintir pelaku besar.

    Dia menyebutkan saat ini pangsa pasar industri ayam didominasi dua sampai tiga perusahaan besar dengan penguasaan lebih dari 70 persen.

    HKTI berupaya membangun struktur peternakan yang lebih seimbang, dengan target penguasaan pasar sekitar 27 persen pada tahun ketiga dan keempat. Target tersebut dilakukan melalui pembangunan infrastruktur terintegrasi yang direncanakan secara bertahap, mulai dari sisi hulu hingga hilir.

    “Konsepnya ada pembangunan yang benar-benar dari nol dan terintegrasi, mulai dari grandparent stock, parent stock, pabrik pakan, obat-obatan dan vaksin, hingga cold storage dan rumah potong ayam,” jelasnya.

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan pemerintah terus mendorong penguatan seluruh subsektor pertanian, termasuk tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan, dengan memastikan negara hadir dalam peningkatan produksi dan penyediaan sarana pendukung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.