Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 44,6 T buat Cetak Sawah-Genjot Produksi

    Mentan Minta Tambahan Anggaran Jadi Rp 44,6 T buat Cetak Sawah-Genjot Produksi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta tambahan anggaran 2026 menjadi Rp 44,64 triliun. Angka ini naik dibandingkan penganggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13,75 triliun.

    Permintaan penambahan anggaran ini telah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy.

    “Sebagaimana yang diperintahkan oleh Bapak Presiden, berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 yang sebesar Rp 13,75 triliun menjadi Rp 44,64 triliun,” kata dia dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Penambahan anggaran itu diminta untuk berbagai kebutuhan dalam mencapai swasembada pangan. Rinciannya, tambahan Rp 29,37 triliun untuk cetak sawah dari 225 ribu hektare (ha) menjadi 275 ribu ha serta tambahan bantuan benih dari 300 ribu ha menjadi 1 juta ha.

    Kemudian anggaran itu juga dibutuhkan untuk pengembangan komoditas perkebunan strategis, tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala. Selain itu untuk kebutuhan produksi komoditas yang dominasi impor seperti bawang putih, kedelai, dan gandum sebesar Rp 10,07 triliun.

    “Serta sebesar Rp 5,2 triliun untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP sebagai konsekuensi pengalian PPL daerah ke pusat,” jelasnya.

    Pagu Indikatif Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 13,75 triliun telah ditetapkan melalui surat bersama Pagu Indikatif Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tanggal 15 Mei 2025Hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian Lembaga Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2026.

    Penetapan itu dengan rincian belanja sebesar Rp 1,64 triliun, belanja operasional Rp 890 miliar, dan belanja non operasional sebesar Rp 11,23 triliun.

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (ada/ara)

  • Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat

    Sumber foto: Istimewa/elshinta.com

    Amran ungkap efek Inpres Prabowo, solusi penyaluran pupuk yang cepat
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 07:11 WIB

    Elshinta.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto membuat terobosan besar dalam transformasi baru untuk pertanian lewat sejumlah Instruksi Presiden (Inpres), yang diterbitkannya dalam waktu 6 bulan. Inpres tersebut diketahui berpengaruh cukup besar.  Di mana salah satunya, terkait penyaluran pupuk ke petani yang sudah tidak melalui mekanisme panjang.

    Hal tersebut diungkapkan Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman dalam wawancara eksklusif bersama Elly Husin dalam Program Orang Penting Garuda TV, dikutip Minggu (6/6). 

    “Luar biasa bapak presiden 4 inpres turun dalam waktu 6 bulan dan ini berkontribusi cukup besar. Contoh pupuk, dulu prosesnya panjang. Sekarang dari menteri, pabrik, langsung ke petani,” ungkapnya.

    Amran menambahkan, penyederhanaan regulasi dan manajerial, serta efisiensi penyaluran pupuk langsung kepada petani disebut menjadi kunci keberhasilan. Selain Inpres pupuk, presiden juga menerbitkan Inpres-inpres lainnya untuk mendukung kesejahteraan para petani. 

    “Ini baru satu Inpres, masih ada Inpres lainnya seperti irigasi, dan penyuluh pertanian lapangan (PPL), ini luar biasa,” paparnya. 

    Selain itu, Amran menyebut stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang saat ini dikelola oleh Perum Bulog mencapai 4 juta ton lebih, angka tertinggi yang pernah dicapai Indonesia. Oleh karena itu, Amran yakin target swasembada beras yang semula ditargetkan terwujud pada tahun ke-4 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dapat tercapai lebih cepat yaitu pada tahun ke-3.

    “Stok (beras) kita sekarang ini ada 4 juta ton lebih. Target dari Bapak Presiden, dari awal rencana kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun”, ungkapnya. 

    Dalam wawancaranya, ia juga mengatakan capaian ini tak lepas dari arahan dan peran dari Presiden Prabowo Subianto yang mendorong produksi dalam negeri. Amran juga menyampaikan apresiasi kepada BUMN, TNI, Polri, Bulog dan Petani yang telah membantu Kementan dalam produksi dan menjaga stok pangan.

    “Ini merupakan gagasan besar Bapak Presiden, [Kementerian Pertanian RI] kami hanya eksekutor, berikutnya ada TNI dan Kepolisian yang membantu, ada BUMN, Bulog, dan petani sebagai pahlawan,” ungkapnya. 

    Selanjutnya, Amran kembali menegaskan bahwa Presiden Prabowo selalu berpesan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada rakyat. Amran juga diminta untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memajukan sektor pertanian.

    “Bapak selalu berpesan berikan yang terbaik kepada rakyat indonesia terutama petani”, tegasnya.

    Sumber : Elshinta.Com

  • Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Petani Tebu Dapat KUR Rp500 Juta, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut kebijakan pembiayaan petani tebu melalui program kredit usaha rakyat (KUR) membuka ruang baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani.

    Pasalnya, Amran menyebut bahwa sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta. Namun kini, para petani tebu dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menjelaskan, pabrik gula nantinya bakal dilibatkan sebagai avalis atau penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, jelas dia, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    “Kalau avalis tanpa jaminan, tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” terangnya.

    Menurut Amran, kebijakan ini menjadi respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan para petani tebu. Dia berharap, kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal dengan adanya skema KUR ini.

    Dia juga berharap skema kebijakan KUR petani tebu ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang tengah berlangsung.

    “Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” imbuhnya.

    Adapun, produksi gula nasional 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Diharapkan, pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Airlangga menjelaskan bahwa skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” ujar kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

  • Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Bapanas Ingatkan Pedagang Beras Tak Akali Timbangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memang tengah memperbaiki tata kelola perberasan di Indonesia. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengultimatum para pedagang agar mematuhi aturan.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta para pelaku usaha perberasan segera berbenah dengan menyesuaikan regulasi yang ditetapkan pemerintah demi menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional.

    “Untuk label pada produk beras, itu maksudnya harus sesuai. Kalau tertera 5 kilogram (kg), tolong beratnya jangan kurang dari 5 kg, mengurangi timbangan itu tidak boleh,” kata Arief di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Arief menegaskan, upaya pemerintah membenahi perberasan nasional sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat sebagai konsumen sehingga tidak dirugikan dan tetap mendapatkan beras di pasaran sesuai kualitas dan preferensi yang diinginkan.

    “Bapak Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) kemarin menyampaikan hasil dari uji beberapa laboratorium, masih ada beberapa produk beras yang tidak mengikuti syarat dan ketentuan serta tak sesuai labelnya. Itu yang jadi concern pemerintah supaya masyarakat sebagai konsumen juga tidak dirugikan,” beber Arief.

    Dia meminta pelaku usaha beras segera mengevaluasi produknya dan mendaftarkan izin edar Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang prosesnya cepat karena Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) tersedia di seluruh provinsi.

    Diungkapkan Arief, syarat mutu beras wajib dipenuhi sesuai Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 dan pendaftaran PSAT menjadi bagian dari kontrol keamanan pangan bersama dinas pangan daerah. Edukasi label pangan terus dilakukan Bapanas dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) agar masyarakat memahami ciri beras berkualitas dan terbiasa mengecek informasi penting sebelum membeli produk pangan kemasan.

    Arief pun mengingatkan pelaku usaha untuk melakukan tera ulang timbangan secara berkala agar berat beras sesuai takaran, menghindari kasus serupa seperti ketidaksesuaian takaran MinyaKita. “Jadi mohon kepada para pelaku usaha, harus mereview, memperbaiki (penjualan beras agar sesuai ketentuan),” kata Arief.

  • Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Catat! Skema Baru KUR Petani Tebu, Pekerja Migran hingga Perumahan

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah resmi memberikan sejumlah skema kredit usaha rakyat (KUR) tambahan yang diperuntukkan bagi petani tebu, pekerja migran, hingga perumahan.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah akan memberikan KUR tebu rakyat dengan plafon hingga Rp500 juta. Dia berharap pemberian KUR petani tebu ini bisa mendorong sektor ketahanan pangan maupun pertanian di Indonesia.

    Adapun, skema KUR tebu diberikan kepada petani individual maupun kelompok, serta kelompok maupun perorangan dengan komitmen pembelian (offtake) dari pabrik gula, termasuk pabrik gula BUMN SugarCo atau PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

    “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tentunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri, sehingga dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas,” kata Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Pemerintah juga akan memberikan fasilitas KUR perumahan dengan plafon maksimal Rp5 miliar, terutama bagi kontraktor yang tergolong sebagai UMKM.

    Airlangga menjelaskan, dengan plafon pembiayaan hingga Rp5 miliar, maka kontraktor UMKM bisa membangun sekitar 38–40 unit rumah tipe 36. Sementara itu, jangka waktu pinjaman bisa hingga 4–5 tahun.

    “Itu [KUR perumahan] diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM, yaitu modal sampai Rp5 miliar,” terangnya.

    Lebih lanjut, Airlangga menambahkan, pemerintah juga memberikan KUR perorangan untuk renovasi rumah atau usaha senilai Rp13 triliun.

    “Untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah. Dengan demikian, kami akan mempersiapkan plafonnya kira-kira Rp13 triliun, sedangkan untuk perumahan tadi tambahan plafon sebanyak Rp117 triliun,” tuturnya.

    Nantinya, pemerintah akan memberikan fasilitas berupa subsidi bunga untuk kontraktor UMKM dengan bunga fix sebesar 5%.

    Ini artinya, jika perbankan memberikan bunga sebesar 11%, maka kontraktor UMKM hanya membayar bunga 6%. Namun, pemberian bunga ini mengikuti kebijakan masing-masing perbankan, baik itu Himbara maupun swasta.

    Selain itu, pemerintah juga akan memberikan KUR untuk pekerja migran tanpa jaminan senilai Rp100 juta, yang diharapkan para pekerja migran memiliki ongkos pergi maupun pelatihan.

    Terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa kebijakan KUR petani tebu ini membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    Amran mengatakan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya 500 juta dan ini bunganya 6%. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Jumat (4/7/2025).

    Amran menuturkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, nantinya pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    Adapun, Amran berharap kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” pungkasnya.

  • Diintimidasi Bongkar Kecurangan Beras, Mentan Amran Tak Gentar

    Diintimidasi Bongkar Kecurangan Beras, Mentan Amran Tak Gentar

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan dirinya tidak gentar menghadapi intimidasi saat membongkar praktik kecurangan beras yang selama ini merugikan masyarakat dan mengancam ketahanan pangan nasional.

    Dalam pernyataannya kepada publik, Amran mengaku telah diingatkan agar berhati-hati karena menghadapi “orang-orang besar” yang diduga berada di balik praktik curang dalam tata niaga dan distribusi beras. Namun, peringatan itu tidak menyurutkan langkahnya.

    “Saya bilang ini perintah Bapak Presiden untuk selesaikan yang korupsi dan mafia diberesin. Saya bilang, siap Bapak Presiden, akhirnya kami tindak lanjuti,” kata Amran dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

    Berantas Mafia Pangan demi Petani dan Bangsa

    Amran menegaskan, apa yang ia lakukan merupakan bentuk pengabdian kepada rakyat kecil, petani, dan bangsa Indonesia.

    Ia menyatakan siap menghadapi segala risiko dan tekanan demi membela kepentingan petani dan keadilan harga beras.

    “Kami tidak peduli, yang penting kami membela rakyat Indonesia, membela petani, membela yang ada di level bawah. Kami siap segala risiko, kami siap tanggung,” ujarnya tegas.

    Pernyataan ini juga pernah disampaikan Mentan Amran dalam puncak peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) ke-53 di Jakarta pada 30 Juni lalu.

    Saat itu, ia kembali menekankan bahwa tidak akan mundur menghadapi mafia pangan, bahkan jika mendapat serangan dari berbagai pihak.

    “Jiwa ragaku untuk Merah Putih. Kami siap untuk Merah Putih,” ucapnya lantang, dikutip dari Antara, Jumat (4/7/2025).

    Kenangan Masa Lalu Jadi Penguat Tekad

    Dalam kesempatan yang sama, Amran juga menceritakan pengalaman masa kecilnya, di mana ia harus makan beras dicampur pisang karena harga beras yang tinggi.

    Pengalaman pahit itulah yang menjadi pemicu tekadnya untuk mencegah kondisi serupa terulang di masa kini.

    “Kami pernah merasakan, kami tidak ingin hal itu terulang pada saudara-saudara kita seluruh Indonesia,” ungkapnya.

    Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memberikan amanat langsung untuk membenahi regulasi pangan, memberantas mafia, serta memberikan kemudahan bagi petani.

    Investigasi Nasional Ungkap Kecurangan Besar

    Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta aparat penegak hukum, seperti Kepolisian dan Kejaksaan telah melakukan investigasi kecurangan beras setelah ditemukannya anomali dalam pasar beras nasional.

    Padahal, menurut data resmi, produksi padi nasional saat ini berada pada tingkat tertinggi dalam 57 tahun terakhir, dengan stok mencapai 4,2 juta ton. Namun ironisnya, di lapangan ditemukan praktik curang yang merugikan masyarakat.

    Hasil temuan dari sampel 136 merek beras premium menunjukkan 85,56% tidak sesuai mutu beras, 59,78% tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET), dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan.

    Sementara itu, dari 76 merek beras medium ditemukan 88,24% tidak sesuai mutu, 95,12% tidak sesuai HET, dan 9,38% tidak sesuai berat.

    Secara total, pelanggaran ditemukan pada 212 merek beras di pasar nasional.

    Indonesia Menuju Lumbung Pangan Dunia

    Selain fokus pada pemberantasan mafia pangan, Amran juga menegaskan komitmennya terhadap hilirisasi sektor hortikultura dan perkebunan sebagai langkah jangka panjang untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

    Dengan reformasi tata kelola pangan dan semangat membela petani, Mentan Amran berharap masa depan pertanian Indonesia lebih mandiri dan berkeadilan, bebas dari permainan harga yang merugikan masyarakat.

  • Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Kamis (3/7/2025). (ANTARA/Aji Cakti)

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 03 Juli 2025 – 19:33 WIB

    Elshinta.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (3/7).

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Sumber : Antara

  • Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Mentan apresiasi dukungan KUR untuk petani tebu dari Menko dan Menkeu

    Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan apresiasi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani atas dukungan dalam kebijakan pembiayaan petani tebu, khususnya program Kredit Usaha Rakyat (KUR).

    Amran seusai Rapat Koordinasi di Kemenko Perekonomian Jakarta, Kamis mengatakan, kebijakan itu membuka ruang napas baru bagi para petani, terutama petani tebu plasma di seluruh Indonesia.

    ”Kami mewakili petani Indonesia. Terima kasih kepada Menteri Keuangan dan Menteri Koordinator Perekonomian. Luar biasa. Sekarang Insya Allah petani tebu plasma itu bernapas lega,” katanya.

    Ia menjelaskan dalam kebijakan skema KUR terbaru memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    ”Jadi kreditnya itu plafonnya Rp500 juta dan ini bunganya enam persen. Dulu kan akumulasi Rp500 juta. Kalau dia sudah dapat Rp500 juta, berikutnya komersial. Sekarang kita buka,” jelasnya.

    Ia mengungkapkan, ke depan pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    ”Kemudian nanti pabriknya menjadi avalis. Kalau avalis tanpa jaminan. Tapi pabriknya bertanggung jawab. Nah ini memudahkan petani kita. Saya kira ini adalah kebahagiaan petani tebu seluruh Indonesia. Mereka sudah lama mengusulkan,” tuturnya.

    Kebijakan itu merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan oleh petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal.

    Mentan juga berharap kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Kebijakan ini untuk tebu dan komoditas lainnya, tetapi fokus tebu dulu. Nanti kita lihat perjalanannya dulu. Mudah-mudahan satu minggu ini selesai, dan bulan ini sudah bisa diterapkan. Karena sekarang musim tanam. Kita berharap bulan ini sudah jalan,” papar Amran.

    Mentan mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional.

    Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan, salah satunya akumulasi pada KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

    “Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah ini kan menghambat,” katanya pula.

    Kementan mencatat produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57 persen dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton.

    Mentan merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu.

    Selain itu, penyediaan sarana produksi, pemberian kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Plafon Rp 500 Juta, Pemerintah Buat Program KUR Khusus Petani Tebu

    Plafon Rp 500 Juta, Pemerintah Buat Program KUR Khusus Petani Tebu

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) meluncurkan dukungan dalam kebijakan pembiayaan petani tebu, melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Kebijakan ini diharapkan dapat menggenjot produksi tebu di Tanah Air.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, kebijakan skema KUR terbaru ini memberikan kemudahan yang signifikan bagi petani. Jika sebelumnya plafon kredit KUR bersifat akumulatif hingga Rp 500 juta, kini petani dapat mengakses pembiayaan hingga batas tersebut secara berulang, tanpa harus langsung beralih ke kredit komersial setelah mencapai batas awal.

    “Program baru di skema kredit KUR adalah tebu rakyat. Ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan Rp 500 juta, dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok,” ucap Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/7/2025).

    Ke depan, pabrik gula akan dilibatkan sebagai avalis, yakni penjamin kredit, tanpa perlu agunan dari petani. Dalam skema ini, pabrik bertanggung jawab atas kredit, sehingga semakin mempermudah akses pembiayaan bagi petani.

    Kebijakan ini merupakan respons nyata atas aspirasi yang sudah lama disuarakan oleh petani tebu. Dengan dukungan ini, pemerintah berharap kesejahteraan petani akan meningkat dan produktivitas tebu nasional makin optimal.

    Diharapkan, kebijakan ini dapat diterapkan dalam waktu dekat agar petani dapat segera memanfaatkannya di musim tanam yang sedang berlangsung.

    “Dengan revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield. Dengan revitalisasi KUR ini bisa diberikan fasilitas dan ini bisa dijalankan untuk sektor ketahanan pangan ataupun pertanian,” pungkas Airlangga.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor perkebunan khususnya tebu untuk bergerak secara eksponensial dalam meningkatkan produksi gula nasional. Ia menyoroti sejumlah regulasi yang perlu disederhanakan, salah satunya akumulasi pada KUR yang dinilai justru menyulitkan petani untuk kembali mengakses pembiayaan.

    “Kredit KUR itu harus disesuaikan. Kalau petani bayar lancar tiap tahun, kenapa tidak bisa ambil lagi? Harusnya tiap tahun bisa diakses tanpa akumulasi yang menghambat, karena saat ini setelah Rp 500 juta, enggak bisa ngambil lagi, akumulasi. Nah, ini kan menghambat,” kata Amran dalam keterangannya.

    Sebagai informasi, produksi gula nasional tahun 2024 mencapai 2,46 juta ton atau naik 8,57% dibandingkan produksi tahun 2023 yang sebesar 2,27 juta ton. Mentan Amran merinci enam strategi kunci untuk mewujudkan swasembada gula nasional, mulai dari penguatan penyuluhan kepada petani, perbaikan sistem pengelolaan perkebunan tebu, penyediaan sarana produksi, pemberian kemudahan akses pupuk, penyediaan sarana irigasi, pengelolaan tanah, dan penetapan harga yang menguntungkan petani.
     

  • Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Menko Perekonomian: Plafon KUR perumahan dinaikkan hingga Rp5 miliar

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar untuk kontraktor UMKM.

    “Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan, plafonnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” ujar Airlangga di Jakarta, Kamis.

    Plafon hingga Rp5 miliar tersebut dapat membantu pengembang untuk bisa membangun 38 hingga 40 unit rumah dengan tipe 36 selama empat sampai dengan lima tahun.

    Kemudian pemerintah juga memberikan bagi sisi permintaannya (demand side) untuk perorangan di mana untuk demand side ini bisa juga untuk renovasi rumah yang digunakan untuk usaha ataupun renovasi rumah.

    “Dengan demikian, kita akan mempersiapkan plafonnya (untuk renovasi) kira-kira Rp13 triliun,” ujar Airlangga.

    Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) melakukan rapat koordinasi terkait evaluasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Hari ini saya menghadiri rapat evaluasi kredit usaha rakyat (KUR) semester 1 tahun 2025 dan Usulan Pengembangan Skema KUR tahun 2025. Tindak lanjut dukungan yang begitu besar dari Bapak Presiden Prabowo terhadap sektor perumahan,” kata Ara.

    Dia mengatakan, berkat arahan dan dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto, Program 3 Juta Rumah untuk rakyat mendapatkan dukungan penuh dari semua pihak dan ekosistem perumahan.

    Pemerintah terus mendorong pelaksanaan Program 3 Juta Rumah membangun dan merenovasi hunian untuk masyarakat dengan baik. Koordinasi antar instansi pemerintah pun terus dilaksanakan agar mampu berkolaborasi dan bersinergi menghasilkan program dan kebijakan pro rakyat.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.