Tag: Amran Sulaiman

  • Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Akui Butuh Teknologi, Wapres Gibran Minta Petani Gunakan Drone Untuk Genjot Produksi Tebu

    Bisnis.com, Jakarta — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong penggunaan teknologi terkini dan drone untuk membantu petani agar mempercepat swasembada gula.

    Gibran menargetkan bahwa Indonesia harus swasembada gula konsumsi maksimal pada 2028 nanti. Maka dari itu, kata Gibran untuk mempercepat swasembada tersebut, dibutuhkan teknologi terbaru, salah satunya adalah drone untuk membantu para petani.

    “Jadi untuk peningkatan produksi, tentu kita tidak bisa terlepas dari yang namanya itu mekanisasi alat modern. Nanti ada demo penggunaan drone karena sekali lagi, jika kita di lapangan, yang diminta para petani itu pasti alat-alat modern,” tuturnya di sela-sela acara Rembuk Tani Swasembada Gula Nasional di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Selasa (8/7/2025).

    Selain itu, Gibran juga telah memerintahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk merekrut anak muda di sektor pertanian dan membantu para petani. Pasalnya, kata Gibran, teknologi terbaru seperti drone itu bisa lebih tepat jika digunakan anak muda.

    “Saya juga titip ini pak menteri melibatkan anak-anak muda karena kita menggunakan alat modern, saya mohon lebih banyak anak muda yang dilibatkan,” katanya.

    Gibran mengakui bahwa peralatan modern yang diminta petani untuk terus menggenjot jumlah produksi, tidaklah murah. Kendati demikian, Gibran memastikan pemerintah tetap akan membantu para petani yang ada di lapangan.

    “Memang ini alat-alatnya kan sedikit mahal, tapi harus kita sediakan agar produksi terus meningkat,” ujarnya.

  • Rakyat Gaza Kelaparan, Kyai Cholil Nafis Puji Langkah Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Beras untuk Palestina

    Rakyat Gaza Kelaparan, Kyai Cholil Nafis Puji Langkah Cepat Mentan Amran Kirim Bantuan Beras untuk Palestina

    Sebelumya, dalam pertemuan bilateral kedua negara, Indonesia menginisiasi pendirian Zona Investasi Solidaritas Palestina–Indonesia di sektor pertanian dengan mengalokasikan lahan seluas 10.000 hingga 15.000 hektare di Provinsi Sumatera Selatan. 

    Zona ini diharapkan menjadi basis kerja sama jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan, mendorong pembangunan pedesaan, dan membuka peluang investasi pertanian yang saling menguntungkan.

    Selain itu, kerja sama ini juga berkaitan dengan penguatan aspek pengembangan industri benih, bioteknologi, manajemen agribisnis, alat dan mesin pertanian, cadangan pangan, serta bidang-bidang lain.

    Secara terpisah, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menyampaikan bahwa penyaluran bantuan beras akan dikoordinasikan dengan Duta Besar Palestina di Indonesia, yang nantinya akan menentukan waktu dan mekanisme pendistribusiannya.

    ”Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

    ”Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih telah mendukung Palestina di semua bidang, terutama atas dukungan terhadap hak rakyat Palestina,” ucapnya. (Pram/fajar)

  • Gibran-Titiek Soeharto Panen Tebu Pakai Arit di Sleman

    Gibran-Titiek Soeharto Panen Tebu Pakai Arit di Sleman

    Gibran-Titiek Soeharto Panen Tebu Pakai Arit di Sleman
    Tim Redaksi
    SLEMAN, KOMPAS.com-
    Wakil Presiden (Wapres) RI
    Gibran Rakabuming
    mengikuti
    panen tebu
    di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (8/7/2025), bersama Ketua Komisi IV DPR RI
    Titiek Soeharto
    dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
    Gibran mengaku senang dapat didampingi Titiek Soeharto dalam kunjungan kerjanya ini sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan lembaga legislatif.
    “Saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ketua Komisi yang sudah berkenan hadir mendampingi saya dari pagi, satu pesawat. Ini penting ya untuk sinergi pemerintah dengan legislatif, apalagi beliau di Komisi IV Pertanian, jadi ini penting sekali untuk bisa bersinergi di antara kami dan DPR,” kata Gibran seusai panen tebu, Selasa.
    Ketiganya memanen tebu dengan memakai arit, ukuran tebu yang dipanen pun terlihat lebih tinggi dibandingkan mereka.
    Acara panen ini juga dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Wakil Menteri BUMN Aminuddin Ma’ruf serta jajaran pemerintah daerah setempat.
    Adapun lokasi panen tebu ini merupakan lahan TNI AU yang diperbantukan untuk pertanian tebu.
    Selama meninjau lokasi panen tebu, Gibran juga diperlihatkan alat drone Agras yang berfungsi sebagai alat pengairan lahan tebu.
    Selain melakukan panen tebu, Gibran bersama Agus dan Amran juga sempat menyerahkan 10 ton pupuk nonsubsidi kepada perwakilan empat petani.
    Dalam acara ini, Gibran juga sempat menggelar kegiatan diskusi dan mendengar aspirasi para petani tebu setempat.
    “Banyak masukan-masukan terkait pengairan, kompanisasi terkait hama, terkait pupuk, terkait bibit, terkait KUR tani. Ini nanti ke depan akan segera kami tindaklanjuti,” kata dia.
    Sementara, Titiek Soeharto berpesan agar pemerintah segera mewujudkan swasembada di bidang pertanian, baik swasembada beras atau gula.
    Politikus Partai Gerindra ini tidak ingin pemerintah ketergantungan impor atas kebutuhan pokok.
    “Jadi, kami mendorong agar Kementerian Pertanian dan yang terkait dengan pangan ini bisa memberikan bantuan-bantuan sebanyak mungkin kepada para petani-petani sehingga swasmbada ini bisa tercapai dengan secepat-cepatnya sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah,” ujar Titiek.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut belum terima ada laporan beras rusak di gudang Bulog
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 07 Juli 2025 – 16:25 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan adanya beras rusak yang tersimpan di gudang Perum Bulog.

    “Tapi kami belum terima laporan (soal adanya beras yang rusak di gudang Bulog),” kata Mentan ditemui seusai penandatanganan  MoU bersama Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia di Jakarta, Senin.

    Ia menyatakan telah mendesak Bulog untuk segera melaporkan apabila ditemukan indikasi kerusakan, namun hingga kini belum ada informasi resmi yang masuk ke Kementerian Pertanian mengenai hal tersebut.

    “Kami desak Bulog, sampai hari ini belum ada laporan (soal beras rusak),” ujarnya.

    Menurut informasi sementara yang diterima, kondisi beras yang tersimpan di gudang Bulog dilaporkan masih dalam keadaan baik dan layak dikonsumsi masyarakat sesuai dengan standar penyimpanan pangan nasional.

    “Menurut laporan di sana (beras di gudang Bulog) baik-baik saja,” ucap Mentan.

    Mentan memastikan beras stok lama akan tersalurkan pada akhir tahun 2025, menyusul adanya kekhawatiran terkait kualitas beras lama yang tersimpan di gudang.

    Dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI–yang membidangi pertanian, kehutanan dan kelautan–di Jakarta, Rabu (2/7) Amran menjelaskan bahwa dari 1,7 juta ton beras stok lama yang ada, sebanyak 1,5 juta ton akan segera dikeluarkan.

    Dari jumlah tersebut sebanyak 360 ribu ton beras segera dikeluarkan untuk bantuan sosial (bansos), sementara 1,2 juta ton lainnya akan dialokasikan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Amran menyebutkan penyaluran beras bansos 360 ribu ton diperkirakan tuntas pada Juni-Juli, sementara SPHP masih berjalan hingga Desember.

    “Insyaallah pada akhir tahun, semua beras di gudang (Bulog) akan menjadi beras baru,” katanya.

    Dijelaskan pula bahwa dari 1,7 juta ton stok beras lama pasti ada beberapa yang masih tergolong baik, mengingat sebagian di antaranya merupakan beras impor yang masuk pada Desember tahun lalu, bahkan ada yang tiba hingga Januari.

    Dalam rapat tersebut, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menyuarakan kekhawatiran mengenai kualitas beras yang terlalu lama tersimpan di gudang.

    Ia mengungkapkan temuan kutu putih pada beras yang telah disimpan lebih dari 10 bulan. Ia mendesak agar beras-beras lama segera dikeluarkan dan didistribusikan untuk menghindari penurunan kualitas lebih lanjut.

    “Walaupun kutu bukan kutu hitam, kutu putih. Tapi tetap saja itu bukan beras yang fresh,” kata Titiek.

    “Kalau impor masuknya bulan 10, berarti sudah 10 bulan ada di gudang. Lebih dari 10 bulan mungkin sampai setahun. Itu saya rasa harus segera diambil tindakan untuk diapakan beras ini,” kata dia.

    Sumber : Antara

  • 212 Merek Beras Diduga Curang, Mentan Amran Sebut 10 Produsen Besar Sudah Diperiksa Satgas Pangan-Bareskrim

    212 Merek Beras Diduga Curang, Mentan Amran Sebut 10 Produsen Besar Sudah Diperiksa Satgas Pangan-Bareskrim

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa sepuluh produsen beras terbesar telah diperiksa oleh Satgas Pangan dan Bareskrim Polri.

    Pemeriksaan ini merupakan bagian dari langkah tegas pemerintah dalam mengungkap praktik kecurangan oleh produsen beras dan melindungi konsumen.

    “Sekarang ini, pemeriksaan sudah berjalan. Ada 10 perusahaan terbesar yang sudah dipanggil oleh Bareskrim dan Satgas Pangan,” kata Amran saat ditemui di Jakarta, Antara, Senin, 7 Juli. 

    Pemeriksaan ini merupakan tindak lanjut dari laporan terhadap 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar mutu. Dugaan pelanggaran mencakup ketidaksesuaian volume, kualitas, serta kejelasan label produk.

    Amran menegaskan, waktu penindakan saat ini dinilai sangat tepat karena stok beras nasional dalam kondisi melimpah. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, stok beras saat ini mencapai 4,2 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir.

    “Kalau stok sedikit, kita tak mungkin lakukan ini karena bisa berdampak pada pasokan. Tapi sekarang, stok kita banyak. Ini kesempatan emas untuk menertibkan,” tegas Amran.

    Hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian menemukan banyak pelanggaran pada produk beras komersial di pasaran.

    Dari 136 sampel beras premium, ditemukan bahwa 85,56 persen tidak sesuai ketentuan mutu, 59,78 persen melampaui harga eceran tertinggi (HET) dan 21,66 persen tidak sesuai berat kemasan.

    Sementara itu, dari 76 sampel beras medium ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu,

    95,12 persen melanggar HET dan 9,38 persen tidak sesuai berat kemasan.

    Amran menegaskan, langkah ini bukan hanya untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk menciptakan keadilan bagi petani dan pelaku usaha yang jujur.

    “Kita ingin wujudkan ekosistem yang adil. Petani tidak dirugikan, pengusaha jujur tidak dimatikan, dan konsumen mendapatkan produk yang layak,” ujarnya.

    Pemerintah berjanji akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas dan membawa pelaku curang ke proses hukum.

  • Produksi Beras Ditargetkan 33,8 Juta Ton pada 2026 – Page 3

    Produksi Beras Ditargetkan 33,8 Juta Ton pada 2026 – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) ingin mendongkrak produksi dan produktivitas komoditas pertanian pada 2026. Produksi beras ditargetkan dapat menembus 33,8 juta ton.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI seperti dikutip dari Antara, Senin (7/7/2025).

    “Kementerian Pertanian berupaya meningkatkan produksi dan produktivitas komoditas pertanian tahun 2026, dengan target produksi beras sebesar 33,8 juta ton,” kata Amran seperti dikutip dari Antara.

    Meskipun demikian, target produksi beras itu lebih rendah jika dibandingkan proyeksi produksi beras Indonesia pada 2025 yang diprediksi mencapai 34,6 juta ton. Prediksi itu berdasarkan laporan Departemen Pertanian Amerika Serikat (United States Department of Agriculture/USDA).

    Selain beras, Amran juga membidik priduksi jagung sebesar 22,7 juta ton, kedelai 343 ribu ton, aneka cabai 3,08 juta ton dan bawang merah sebesar 2 juta ton. Mentan juga menargetkan produksi kopi pada 2025 sebesar 786 ribu ton, kakao sebesar 633 ribu ton, kelapa sebesar 2,89 juta ton, daging sapi/kerbau sebesar 514,07 ribu ton dan daging ayam sebesar 4,34 juta ton.

    Untuk mencapai target itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki program prioritas 2026 yakni optimasi harian, cetak sawah, penyiapan benih unggul, hilirisasi komoditas pertanian, fokus untuk peningkatan produksi padi, jagung dan komoditas strategis lainnya, serta peningkatan produksi susu dan daging sapi.

    Amran menuturkan, swasembada pangan termasuk dalam program Astacita Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan kebutuhan pangan bagi 284 juta penduduk Indonesia dapat terpenuhi secara berkelanjutan.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian mendukung pelaksanaan program prioritas nasional swasembada pangan,” ujar Andi Amran.

     

  • Bukan Sekedar Jargon Free Palestina, Ini Bentuk Solidaritas Nyata Mentan Amran Sulaiman

    Bukan Sekedar Jargon Free Palestina, Ini Bentuk Solidaritas Nyata Mentan Amran Sulaiman

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan.

    Mentan Amran mengungkapkan bahwa bantuan beras tersebut diberikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, beliau memberikan perintah pada kami untuk memberi bantuan pada saudara kita di Palestina 10.000 ton beras,” kata Mentan Amran.

    Ia menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung

    ”Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka, dan kita support pangannya,” ucap Mentan Amran.

    Mentan Amran mengungkapkan bahwa pengiriman bantuan beras akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan waktu dan mekanisme pendistribusian.

    ”Bantuan akan dikirim tergantung Dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim, kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Negara Palestina, Rezq Basheer-Salimia, menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

  • Mentan Ungkap Arahan Prabowo untuk Batasi Impor Singkong-Tapioka

    Mentan Ungkap Arahan Prabowo untuk Batasi Impor Singkong-Tapioka

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengatasi banjir impor singkong-tapioka. Arahan Prabowo utamanya untuk melindungi petani.

    “Itu keputusannya kami di ratas (rapat terbatas), kami sudah laporkan kepada Bapak Presiden. Beliau menyampaikan lindungi petani dalam bentuk apapun,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Sebagai tindak lanjut, dia melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

    Hasil rapat itu ada dua kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengendalikan impor singkong dan tapioka, pertama larangan terbatas (lartas) dan kedua pengenaan tarif.

    “Itu ada dua kemungkinan, masih dipertimbangkan atau tarif dengan lartas,” terangnya.

    Dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Amran mengatakan pemerintah akan menggenjot produksi produk turunan dari singkong. Hal ini sebagai langkah menambah nilai tambah komoditas tersebut, baik untuk petani dan negara.

    “Kami sudah menyurat khusus singkong ke Menteri Kehutanan kita kawal, ekspor sudah ada peminatnya dan kita akan hilirisasi. Kemudian kita membuat lartas, nggak boleh petani sendiri dibiarkan impor mengalir. Tetapi yang punya singkong di negara lain juga orang Indonesia sendiri yang akhirnya memukul petani kita,” jelasnya.

    Rencana Pajaki Impor Singkong-Tapioka

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan Budi Santoso telah mengatakan pemerintah berencana mengenakan tarif bea masuk untuk impor singkong dan tapioka untuk menekan angka impor komoditas tersebut.

    Kebijakan itu baru rencana karena sampai saat ini terkait impor singkong dan tapioka belum dibahas dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

    “Masih nunggu rakor Kemenko Perekonomian. Ya waktu itu kan salah satu solusinya dikenakan tarif bea masuk, tapi kan belum diputuskan,” kata dia ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (4/7/2025).

    Permasalahan singkong dan tapioka ini bermula dari protes petani singkong yang mengalami kerugian akibat harga anjlok. Turunnya harga singkong disebabkan oleh melimpahnya pasokan yang tidak terserap oleh pabrik tapioka.

    Bukan tanpa sebab pabrik tapioka tidak menyerap singkong petani. Pabrik-pabrik tapioka itu juga kesulitan menjual hasil produksinya karena industri memilih impor. Inilah yang menjadi penyebab utama dari permasalahan harga singkong yang anjlok.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal pernah mengatakan sebanyak 250 ribu ton tapioka Lampung tidak terserap oleh industri dalam negeri. Hal ini disebabkan oleh datangnya tapioka impor yang harganya lebih murah.

    Dampaknya tidak hanya merugikan produsen tapioka, petani juga ikut merugi. Produsen yang sulit menjual tapiokanya membuat produksi terhenti dan tidak membeli singkong.

    “Permasalahan utama pengusaha, harga tidak kompetitif, dengan tepung tapioka impor yang jauh lebih murah masuk ke Indonesia. Mereka produksi per kg 6.000. Tepung tapioka impor Rp 5.200/kg dan tidak kena pajak, tidak pernah kena pajak,” kata dia rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Rabu (25/6/2025).

    Tonton juga “Kala Mentan Endus ‘Mafia’ di Balik Harga Beras Naik saat Stok Aman” di sini:

    (ada/ara)

  • Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Amran Minta Anggaran Kementan Naik Jadi Rp44,64 Triliun di 2026, Buat Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkap pihaknya mengusulkan kenaikan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2026 menjadi Rp44,64 triliun.

    Amran menjelaskan lewat Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas Nomor S-356/MK.02/2025 dan Nomor B-383/D.9/PP.04.03/05/2025 yang dikeluarkan tanggal 15 Mei 2025, pagu Indikatif Kementerian Pertanian TA 2026 ditetapkan Sebesar Rp13,75 triliun.

    “Berkenaan dengan terbatasnya pagu indikatif Kementerian Pertanian telah bersurat ke Menteri PPN/Bappenas dan Menteri Keuangan untuk menyesuaikan pagu indikatif TA 2026 yang sebesar Rp13,75 triliun menjadi Rp44,64 triliun,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI, Senin (7/7/2025).

    Dalam penjelasannya, usulan tambahan anggaran itu dilakukan guna memastikan target swasembada pangan dapat tetap terlaksana dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    Adapun, perinciannya, usulan tambahan anggaran menjadi Rp44,64 triliun itu pertama digunakan untuk mempertahankan pagu anggaran dan program tahun 2025 yang ditetapkan Sebesar Rp29,37 triliun.

    Selain itu, anggaran sebesar Rp10,07 triliun bakal diperuntukkan guna merealisasikan tambahan target cetak sawah dari 225.000 menjadi 275.000 hektare, tambahan bantuan benih dari 300.000 hektare menjadi 1 juta hektare.

    Serta, digunakan untuk mendukung pengembangan komoditas perkebunan strategis seperti tebu, kelapa, kopi, kakao, mete, lada dan pala dan untuk mendukung pengadaan komoditas impor seperti bawang putih, kedelai, serta gandum.

    Sementara itu, sisanya yakni sebesar Rp5,20 triliun bakal digunakan untuk tambahan gaji dan tukin termasuk BOP (Biaya Operasional Penyuluh) karena pengalihan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) Daerah ke Pusat.

    “Sehingga kami mohon dukungan yang pertama posisi tetap anggaran Rp44 triliun agar sektor lain perkebunan holtikultura bisa kita jalankan. Yang kedua adalah (Alokasi Biaya Tambahan) ABT tahun ini, agar kita mulai bekerja dan multi years kita kerja Januari dan Februari Rp10 triliun,” tandasnya.

    Menanggapi usulan tersebut, pimpinan Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto menekankan pada dasarnya DPR RI setuju mengenai usulan tambahan anggaran tersebut. Asalkan, ke depan Kementan merinci kembali rencana penggunaan anggaran secara lebih detail.

    “Kalau bapak memberikan rincian prorgam-program kerjanya Rp44,64 triliun itu untuk apa saja, Insya Allah kami akan dukung dan dorong agar pemerintah dan Menteri Keuangan bisa mengeluarkan dan meningkatkan anggaran untuk Menteri Pertanian,” pungkasnya.

  • Perintah Prabowo, RI Berikan Bantuan 10.000 Ton Beras ke Palestina

    Perintah Prabowo, RI Berikan Bantuan 10.000 Ton Beras ke Palestina

    Jakarta, CNBC Indonesia – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Palestina berupa 10.000 ton beras pada Senin (7/7/2025), di mana bantuan kemanusiaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia.

    Amran mengungkapkan bantuan tersebut diberikan sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto sebelum dirinya bertolak ke Brasil untuk mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS 2025.

    “Atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Indonesia memberikan bantuan pada saudara kita di Palestina sebanyak 10.000 ton beras. Kami sudah lepas dan berikan ke Menteri Pertanian Palestina,” kata Amran saat Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

    Sebelumnya, Amran mengatakan bantuan tersebut merupakan wujud nyata solidaritas Indonesia terhadap rakyat Palestina yang saat ini menghadapi tantangan berat akibat krisis kemanusiaan yang terus berlangsung.

    “Jadi ini adalah bentuk bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Juga kita doakan supaya cepat merdeka dan kita support pangannya,” ucap Amran.

    Foto: Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. (Dok. Kementan)
    Pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 10.000 ton beras kepada Palestina. Bantuan ini diserahkan langsung secara simbolis oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kepada Menteri Pertanian Negara Palestina Rezq Basheer-Salimia pada Senin (7/7/2025) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan. (Dok. Kementan)

    Amran mengungkapkan pengiriman bantuan beras tersebut akan diserahkan kepada Duta Besar Palestina di Indonesia terkait penentuan Waktu dan mekanisme pendistribusian.

    “Bantuan akan dikirim tergantung dubes Palestina yang ada di Indonesia. Kapan saja bisa dikirim kami serahkan berasnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Palestina Rezq Basheer-Salimia menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian luar biasa dan konsistensi dukungan pemerintah Indonesia.

    “Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada pemerintah Indonesia. Terima kasih telah mendukung Palestina di semua bidang, terutama atas dukungan terhadap hak rakyat Palestina,” ucapnya.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]