Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Mentan Temukan 136 Pengecer Persulit Petani Dapat Pupuk, Minta Kartu Tani

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap masih terdapat laporan terkait distributor serta pengecer pupuk bersubsidi nakal hingga dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerima laporan terdapat 136 pengecer atau distributor yang masih mewajibkan penggunaan kartu tani untuk menebus pupuk, sehingga mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk. Padahal, Amran menegaskan petani hanya perlu menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) untuk menebus pupuk.

    Alhasil, Amran telah menegur sejumlah distributor maupun pengecer bermasalah. Namun, sambung dia, jika mereka masih melakukan kesalahan yang sama, pemerintah juga akan mencabut izin usaha.

    “Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” kata Amran, Minggu (23/11/2025).

    Laporan lainnya, Amran menyampaikan terdapat masalah terkait pungutan alsintan, yakni sebanyak 31 dari sebelumnya sempat mencapai ribuan laporan.

    Laporan tersebut memuat adanya pungutan liar (pungli). Padahal, Amran menegaskan pemerintah telah memberikan bantuan alsintan kepada para petani secara gratis.

    “Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” terangnya.

    Dia juga meminta agar masyarakat melakukan pengaduan jika masih menemukan pelanggaran lain di sektor pertanian melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di nomor 0823-1110-9690.

    “Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menyampaikan terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang masih menjual di atas harga eceran tertinggi (HET) sepanjang 14–20 November 2025.

    Atas laporan itu, pemerintah telah meminta PT Pupuk Indonesia mencabut izin seluruh distributor yang melanggar. Kementan juga telah menyerahkan daftar 115 distributor bermasalah kepada Pupuk Indonesia untuk ditindaklanjuti.

    “Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” kata Amran.

    Namun, Amran menyebut jumlah distributor pupuk bermasalah terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang pernah mencapai lebih dari 2.039 laporan.

    “Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” imbuhnya.

    Amran menegaskan tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama pada musim tanam. Apalagi, sambung dia, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20 persen per 22 Oktober 2025

    Untuk diketahui, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% yang berlaku mulai 22 Oktober 2025. 

    Perinciannya, penurunan HET pupuk ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp2.250 per kilogram menjadi Rp1.800 per kilogram.

    Lalu, NPK dari Rp2.300 per kilogram menjadi Rp1.840 per kilogram dan NPK kakao dari Rp3.300 per kilogram menjadi Rp2.640 per kilogram.

    Selain itu, juga ada ZA khusus tebu dari Rp1.700 per kilogram menjadi Rp1.360 per kilogram dan pupuk organik dari Rp800 per kilogram menjadi Rp640 per kilogram.

  • Seandainya Ada Dirjen Meloloskan, Hari Ini Berakhir Jabatannya

    Seandainya Ada Dirjen Meloloskan, Hari Ini Berakhir Jabatannya

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tak akan memberi ampun kepada siapapun yang terlibat dalam masuknya 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh.

    Meski wilayah itu masuk zona bebas perdagangan (free trade zone), namun tetap harus mengikuti kebijakan pemerintah pusat.

    “Jadi, ada alasannya. Itu daerah zona bebas perdagangan, free trade zone. Tetapi itu harus dibaca dengan utuh, harus. Dan kemudian pelakunya, siapa melakukan, nanti sementara pendalaman. Tetapi ini tidak boleh dibiarkan,” kata dia saat konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    “Kami sebagai Menteri Pertanian itu kalau beras harus ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” dia menambahkan.

    Karena itu, ketika menerima laporan beras ilegal masuk, ia langsung menghubungi seluruh pejabat teknis meski saat itu sedang terpasang infus. Ia meminta klarifikasi satu per satu, memastikan tidak ada Dirjen yang meloloskan rekomendasi.

    “Aku telepon satu-satu. Dirjen siapa yang meloloskan?” ucap dia.

     

  • Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Mentan Ungkap Dugaan Kejanggalan Masuknya 250 Ton Beras Ilegal di Sabang Aceh

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya dugaan kejanggalan dalam masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh.

    Ia menyebut sejumlah prosedur impor tidak sesuai aturan dan terdapat indikasi proses telah berjalan sebelum adanya persetujuan resmi.

    Amran mengatakan terdapat rapat koordinasi terkait impor yang digelar di Jakarta pada 14 November 2025. Namun berdasarkan risalah rapat, pejabat dari kementerian terkait hingga Bappenas disebut menolak rencana impor tersebut. Meski demikian, impor tetap dilakukan.

    “Ada yang menarik, rapatnya di Jakarta, minta Rakor (rapat koordinasi), belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” kata Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Ia juga menyoroti dokumen izin impor dari Thailand yang disebut telah terbit sebelum rapat digelar.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand ini sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ujarnya.

    Amran turut menanggapi argumen bahwa beras dari Thailand dan Vietnam dinilai lebih murah. Menurutnya, hal itu terjadi karena Indonesia menghentikan impor dalam beberapa waktu terakhir sehingga memengaruhi dinamika harga di pasar internasional.

    “Ada yang mengatakan, ‘Iya Pak, karena harga beras Thailand, Vietnam itu murah.’ Iya, memang murah karena Indonesia tidak mengimpor beras,” ucapnya.

     

    Menteri Perdagangan, Budi Santoso merespons adanya praktik pengoplosan beras premium. Sementara anggota Komisi VI DPR RI mencurigai adanya permainan kartel dalam kasus pengoplosan beras premium.

  • Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap modus dan kronologi di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

    “Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menegaskan saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mendalami siapa pelaku yang melakukan importasi beras ilegal.

    Namun, dia juga menekankan setiap importasi beras harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Di sisi lain, PT Multazam Sabang Group (MSG) yang merupakan importir itu tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak.

    Dalam penanganan kasus ini, Kementan juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

    “Beliau [Menteri Perdagangan Budi Santoso] katakan bahwa nggak ada, nggak ada izin. Jadi Kabareskrim, Kapoldanya kami langsung telepon. Satu-satu, kami ingin tahu,” tuturnya.

    Adapun, Kementan menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    Padahal, kata Amran, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan. Terlebih, importasi beras tersebut juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

  • Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

    “Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

    Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    “Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

    Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

    Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

    “Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • Seandainya Ada Dirjen Meloloskan, Hari Ini Berakhir Jabatannya

    Mentan Bongkar 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang: Tanpa Izin, Langsung Disegel!

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Ia menilai masuknya beras tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa impor tidak diperlukan karena stok nasional berada pada posisi tertinggi.

    Amran mengatakan laporan mengenai temuan tersebut diterimanya sekitar pukul 02.00 dini hari saat ia sedang menjalani perawatan karena kelelahan. Meski begitu, ia langsung menghubungi sejumlah pihak untuk menghentikan distribusi beras yang diduga ilegal tersebut.

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar,” ujar Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Berdasarkan penyelidikan awal, beras impor tersebut masuk tanpa persetujuan kementerian yang berwenang. Amran mengatakan ada pihak yang sebelumnya mendorong rapat di Jakarta untuk membahas impor, namun risalah rapat menunjukkan pejabat terkait justru menolak rencana tersebut.

    “Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” katanya.

     

    Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengungkapkan, cadangan beras Indonesia saat ini yang mencapai sekitar 4 juta ton merupakan yang terbesar dalam sejarah. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyumbang roda pertumbuhan ekonomi tertinggi saat in…

  • Anggaran Museum Dialihkan untuk Festival dan Expo Sapi di Jember

    Anggaran Museum Dialihkan untuk Festival dan Expo Sapi di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran untuk pembangunan museum sebesar Rp 400 juta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 dialihkan untuk penyelenggaraan Festival dan Expo Sapi Jawa Timur.

    Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Jember dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, di gedung parlemen, Sabtu (22/11/2025) sore.

    Sejak beberapa tahun lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merencanakan untuk mengubah Hotel Kebonagung milik Pemkab Jember menjadi museum. Namun hingga saat ini rencana itu tidak terealisasi kendati dianggarkan dalam APBD.

    Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, anggaran museum awalnya dialokasikan Rp 1,5 miliar dalam APBD Jember 2025. Anggaran itu kemudian direvisi menjadi Rp 800 juta saat ada pembahasan efisiensi. “Ketika Perubahan APBD Jember 2025, anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan Festival dan Expo Sapi,” katanya.

    Hal ini dikritisi Komisi B. “Kenapa sesuatu hal yang belum ada di Jember dan itu penting, tidak dilaksanakan,” kata Candra.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bobby Arie Sandi mengatakan saat pembahasan Perubahan APBD Jember 2025, peruntukan anggaran museum dipertanyakan. “Saat nge-desk kelayakan dan justifikasi teknis pemilihan lokasi museum di Kebonagung dipertanyakan,” katanya.

    Jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember tidak bisa menjelaskan alasan pemilihan Hotel Kebonagung tersebut. “Waktu itu pimpinan menyarankan agar museum sebisa mungkin berlokasi di kawasan kota,” kata Bobby.

    Akhirnya anggaran sebesar Rp 400 juta untuk museum dialihkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tingkat nasional di Jember, yang terbagi dua paket masing-masing senilai Rp 200 juta. Belakangan anggaran itu digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Festival dan Expo Sapi Jawa Timur, di kawasan Stadion Jember Sport, Sabtu (1/11/2025).

    Usai rapat, Bobby mengakui kepada wartawan, bahwa perencanaan pembangunan museum di Kebonagung sangat lemah. “Seharusnya saat perencanaan awal harus mempunyai latar belakang, prioritasnya seperti apa, kenapa kok di sana, namun tidak ada yang bisa menjawab. Saya tidak tahu penyusunan rencana awal, karena saya masih di Dinas Komunikasi dan Informasi,” katanya.

    Pengalihan anggaran sebenarnya tidak spesifik diperuntukkan Festival dan Expo Sapi. Menurut Bobby, anggaran itu dialihkan untuk kegiatan berskala nasional dan memiliki dampak luas. Sementara Festival dan Expo Sapi itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, dan ratusan peternak sapi di sejumlah kota di Indonesia.

    Candra meminta agar rencana pembangunan museum dilanjutkan di Gedung Nasional Indonesia (GNI), sebuah gedung bersejarah yang dibangun pada 1950-an. Saat ini GNI mangkrak tanpa pemanfaatan dan direncanakan untuk dapur Makan Bergizi Gratis.

    “Itu kan aset Pemkab Jember. Kalau bisa jangan dibuat tempat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Penggunaannya lebih baik untuk museum karena tempat lokasinya di tengah kota dan saya yakin juga memadai,” kata Candra. [wir]

  • MBG Jadi Contoh Pemanfaatan Produk Lokal hingga Pelosok

    MBG Jadi Contoh Pemanfaatan Produk Lokal hingga Pelosok

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan isi pertemuannya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 20 November 2025.

    Menurut dia, pertemuan tersebut membahas keluhan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah mencari tambahan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “(Rapat) pertama (membahas) kedelai. Kita mau tanam kedelei 1 juta hektare ke depan, secara bertahap. Dan hari ini sudah dirapatkan lagi jam 06.00 pagi (bersama tim Kementan). Jam 05.00 lewat sudah ada tim. Jadi kita selalu rapat, jam 06.00 pagi,” kata Mentan Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Amran menambahkan, timnya saat ini tengah memetakan letak 1 juta hektare tersebut. Opsinya, lanjut dia, bisa jadi membuka lahan baru atau mencari lahan bekas sitaan yang belum pernah ditamani sawit.

    “Lahan baru, lahan eks yang disita tetapi belum ada sawitnya. Kita rencana tanami kedelai,” tutur Amran.

    Selain soal bahan baku kedelai, Amran juga mengaku, dalam rapat kemarin juga membahas soal peternakan yang ingin dikerjasamakan dengan Kementerian Kehutanan. Dia menuturkan, menteri kehutanan menyambut baik hal tersebut.

    “Kami tadi telpon, bicara langsung dengan Pak Menteri Kehutanan,” terang Amran.

  • Bapanas: RUU Pangan Mendesak, Impor Harus Dipangkas

    Bapanas: RUU Pangan Mendesak, Impor Harus Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (BPN) (Bapanas) menilai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan merupakan hal krusial untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis.

    Deputi Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menuturkan RUU Pangan harus menempatkan kedaulatan pangan sebagai pondasi utama.

    “Pemenuhan kebutuhan pangan nasional harus mengutamakan produksi dalam negeri, meminimalkan impor, dan secara bertahap menghentikan ketergantungan pada komoditas luar negeri,” kata Andriko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

    Andriko menilai, tekanan dinamika global, penyusutan lahan, perubahan iklim, hingga kebutuhan data pangan presisi menuntut regulasi yang lebih adaptif.

    “Regulasi pangan ke depan harus memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjamin perlindungan dalam ekosistem pangan secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Andriko menambahkan Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan lokal, termasuk substitusi hingga 30% konsumsi pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk mengurangi impor gandum.

    Untuk itu, Andriko menyatakan Bapanas berkomitmen mengawal penyempurnaan regulasi pangan agar sejalan dengan visi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, serta mimpi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan nyata sektor pangan, mulai dari perubahan iklim hingga penyusutan lahan.

    Titiek menilai penguatan tata kelola pangan berkelanjutan dan perlindungan petani menjadi prioritas.

    “RUU Pangan harus memastikan perlindungan petani, menjamin akses air, mendorong digitalisasi pupuk, memperkuat pertanian organik, dan membuka ruang tumbuh UMKM pangan,” tutup Titiek.

  • ICMI dukung Mentan berantas “serakahnomics” demi ketahanan pangan RI

    ICMI dukung Mentan berantas “serakahnomics” demi ketahanan pangan RI

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendukung langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberantas praktik Serakahnomics demi menjaga ketahanan pangan dan melindungi petani dari praktik mafia yang merugikan banyak pihak.

    Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ICMI Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya berada satu jalur dengan Mentan Amran dalam misi besar mengembalikan hak ekonomi rakyat kecil dan mengakhiri dominasi satu-dua kelompok yang selama ini menguasai sektor pangan strategis.

    “Kami di ICMI sejalan dengan gebrakan Pak Amran. Serakahnomics harus dihentikan. Mafia pangan tidak boleh lagi menguasai sektor-sektor strategis yang menjadi hak rakyat kecil,” kata Priyo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Serakahnomics merupakan fenomena dalam dunia ekonomi dengan perilaku rakus yang tidak mengindahkan moral dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

    Menurut Priyo, Serakahnomics merupakan ancaman nyata yang menggerus keadilan sosial dan praktik itu terutama di sektor pangan telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada ketidakadilan ekonomi.

    “Jika ini tidak segera dibenahi dan waktu kita sangat pendek maka potensi guncangan sosial di lapangan sudah berada di depan mata,” ujarnya.

    Priyo menyebut, jika Serakahnomics terus dibiarkan, sendi-sendi keadilan sosial akan runtuh dan potensi guncangan sosial tidak bisa dihindari.

    “Saya mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo, terlebih jika beliau benar-benar membackup ide-ide kerakyatan untuk menyelamatkan ekonomi demi keadilan bersama,” ucap Priyo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.