Tag: Amran Sulaiman

  • Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Mendagri dan Menko PMK Bahas Kebutuhan Masyarakat Aceh Tamiang dan Aceh Timur Pascabencana

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian langsung berkoordinasi dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno usai melakukan kunjungan ke Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Adapun kunjungan kerja Mendagri ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur berlangsung pada Senin (22/12/2025).

    Koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan perkembangan kondisi di lapangan sekaligus membahas kebutuhan masyarakat pascabencana banjir dan tanah longsor. Pertemuan kali ini berlangsung di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) PMK, Jakarta, Selasa (23/12/2025).

    Diketahui, Kabupaten Aceh Tamiang merupakan daerah dengan tingkat dampak bencana cukup parah dibandingkan wilayah lain di Sumatra. Karena itu, diperlukan perhatian serta langkah penanganan lintas kementerian agar proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat.

    “Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda, dari udara masih [terlihat] banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain,” ujar Mendagri.

    Mendagri menyampaikan sejumlah kebutuhan utama masyarakat Aceh Tamiang, antara lain meliputi tambahan pangan, pemguatan aliran listrik, dan bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, turut dibahas dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta penambahan personel TNI dan peralatan berat.

    Atas penjelasan Mendagri tersebut, Menko PMK Pratikno langsung melakukan panggilan video dengan menteri dan pihak terkait. Diawali dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Dalam komunikasi tersebut disepakati penyiapan bantuan pangan berupa 1.000 ton beras untuk masyarakat terdampak bencana di Aceh Tamiang.

    Terkait hal itu, Bupati Aceh Tamiang nantinya diminta untuk segera mengirimkan surat permohonan resmi secara digital kepada Menteri Pertanian/Kepala Bapanas dengan tembusan kepada Mendagri dan Direktur Utama Bulog. Langkah tersebut penting agar penyaluran bantuan dapat segera direalisasikan.

     

  • Ditreskrimsus Polda Jatim Gagalkan Penyeludupan 4 Kontainer Bawang Bombay Impor Ilegal

    Ditreskrimsus Polda Jatim Gagalkan Penyeludupan 4 Kontainer Bawang Bombay Impor Ilegal

    Surabaya (beritajatim.com) – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Timur bersama Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jawa Timur, berhasil menggagalkan peredaran bawang bombay impor ilegal yang menggunakan modus penyamaran dokumen sebagai cangkang sawit.

    Keberhasilan pengungkapan kasus ini berlangsung pada Selasa, 23 Desember 2025, di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, dengan diamankannya empat kontainer yang berisi sekitar 72 ton bawang bombay.

    Kasus ini bermula dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti Elevasi oleh aparat, yang melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah kontainer. Hasil pemeriksaan tersebut mengungkapkan bahwa bawang bombay yang diselundupkan tidak sesuai dengan dokumen pengiriman dan tidak dilengkapi dengan sertifikat kesehatan tumbuhan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan karantina.

    Berdasarkan uji laboratorium dari Balai Karantina, bawang bombay tersebut diketahui berasal dari Belanda dengan importir Malaysia, dan terbukti positif mengandung Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK), yang berbahaya bagi pertanian nasional.

    Hal ini membuat komoditas tersebut direkomendasikan untuk segera dimusnahkan demi mencegah penyebaran OPTK yang dapat merusak ekosistem pertanian Indonesia.

    Direktur Reskrimsus Polda Jatim, Kombes Pol Roy H.M. Sihombing menegaskan bahwa praktik penyelundupan komoditas pertanian dengan pemalsuan dokumen adalah pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. “Ini sangat berbahaya karena terbukti mengandung OPTK yang dapat merusak ekosistem dan merugikan petani,” ujar Kombes Sihombing.

    Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi telah menetapkan tersangka berinisial SS, yang berperan sebagai direktur perusahaan pengiriman bawang bombay ilegal. Berdasarkan keterangan Kombes Sihombing, tersangka SS telah melakukan pengiriman ilegal sebanyak 14 kontainer sepanjang Oktober hingga November 2025.

    Akibat perbuatan tersangka, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp4,5 miliar. Saat ini, seluruh barang bukti telah diamankan oleh pihak kepolisian, dan penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam jaringan distribusi bawang bombay ilegal ini.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turut hadir dalam konferensi pers, mengapresiasi langkah tegas yang diambil oleh kepolisian dan karantina. Ia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian akan terus memperketat pengawasan pintu masuk komoditas pertanian dan memperkuat sinergi dengan aparat penegak hukum.

    “Kami mendukung penuh langkah tegas kepolisian dan karantina. Negara harus hadir melindungi petani dan menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman produk ilegal,” pungkas Amran. [uci/suf]

  • Sepucuk Urea, Sepotong Harapan: Digitalisasi Pupuk dan Kedaulatan Pangan dari Argopuro

    Sepucuk Urea, Sepotong Harapan: Digitalisasi Pupuk dan Kedaulatan Pangan dari Argopuro

    Situbondo (beritajatim.com) – Kios Dua Putra, toko yang menyediakan kebutuhan pertanian di lereng Gunung Argopuro, tepatnya di Desa Tlogosari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo tengah lengang. Datang seorang petani mengendarai motor khas yang dia pakai setiap kali bekerja di ladang. Usai memarkir motor, petani itu mendekati etalase toko berbahan kayu sederhana yang pada bagian depan ditutup dengan anggitan kawat. Di dalamnya terpajang segala macam obat untuk tanaman.

    Melihat petani tersebut, Umi Kulsum (52), pemilik toko yang akrab disapa Bu Da, segera menghampiri. Dia lalu bertanya apa keperluan petani tersebut. Lebih tepatnya, barang apa yang sedang dibutuhkan.

    Si petani pun segera menanggapi bahwa dia sedang butuh pupuk. Setelah mengetahui maksud petani itu, Bu Da langsung mengambil ponsel, membuka aplikasi i-Pubers, dan menempatkan pada posisi kamera belakang menghadap ke petani. Lalu, Bu Da meminta si petani memandang ke arah kamera ponselnya.

    Setelah menekan tombol capture, wajah petani itu sudah terekam di layar ponsel Bu Da. Proses pemindaian berjalan cepat. Lalu muncullah data si petani. Bu Da lalu meminta petani menunjukkan KTP asli. Difotonya KTP si petani untuk verifikasi data.

    Di sudut lain, suaminya, Pak Fauzan, dengan cekatan membantu mengangkat dua karung pupuk subsidi jenis Urea seberat 50 Kilogram ke atas motor modif khas petani yang bisa menerjang curamnya jalur ke Tamankursi. Setelah semua proses selesai, si petani bisa pulang dengan senyum. Akhirnya, pupuk Urea yang petani butuhkan itu sudah didapat.

    Potret di atas menjadi salah satu gambaran tentang bagaimana terjaminnya ketersediaan pupuk saat ini, yang cakupannya hingga daerah pelosok. Digitalisasi telah menghadirkan rasa lega bagi para petani lantaran mereka tak perlu lagi merasakan kecemasan akan ada tidaknya penyubur bagi komoditas yang mereka tanam.

    Sementara di penjual, tidak ada lagi tumpukan buku manual yang rumit. Pelayanan kini sepenuhnya menggunakan sistem digitalisasi melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi). Rasa lega pun terselip di benak para penjual pupuk.

    Memutus Rantai Birokrasi Berbelit

    Sistem pelayanan di Kios atau yang sekarang disebut sebagai Penerima Pada Titik Serah (PPTS) tidak lagi berjalan diselimuti ketidakpastian. Keandalan stok di gudang Bu Da dikawal secara berlapis dengan dua digitalisasi, yaitu i-Pubers di sisi pelayanan petani, dan aplikasi Rekan Kios untuk memastikan manajemen stok.

    Aplikasi Rekan Kios memungkinkan PT Pupuk Indonesia memantau pergerakan stok secara real-time hingga ke level pengecer. Sebelum petani datang, sistem ini memastikan kuota pupuk tersedia di gudang.

    Hal ini didukung oleh fakta bahwa stok di Kios Dua Putra pada tahun 2025 mencapai ratusan ton. Bahkan di Desember ini, Kios Dua Putra memiliki stok sebanyak 3,9 ton Urea N 46 persen dan 6,8 ton NPK Phonska. Angka itu mencerminkan kepercayaan besar pemerintah pada kapasitas kios sebagai garda terdepan.

    Bagi Bu Da, aplikasi Rekan Kios menjadi “asisten” digital yang membuat manajemen gudangnya menjadi sangat rapi. Jika dulu ia harus membongkar tumpukan nota dan menghitung karung secara manual setiap malam, kini segalanya ada dalam genggaman ponsel.

    “Lewat Rekan Kios, saya tidak perlu bingung lagi soal sisa stok. Setiap ada pupuk masuk dari distributor, langsung tercatat. Begitu ada petani menebus lewat i-Pubers, stok di aplikasi Rekan Kios otomatis berkurang. Saya bisa pantau kapan saja, bahkan saat stok menipis, sistem sudah memberi tanda. Ini sangat membantu kami yang sudah sepuh (lansia) supaya tidak ada kesalahan hitung,” jelas Bu Da.

    Umi Kulsum (Bu Da) dan Pak Fauzan merasakan perbedaan drastis jika dibandingkan dengan dua dekade lalu. Dulu, pencatatan manual di buku tulis usang seringkali berbelit, melelahkan, dan rentan terjadi kesalahan.

    “Tahun-tahun awal itu adalah ujian kesabaran. Sekarang, sistem i-Pubers jauh lebih memudahkan. Meski awalnya kami yang generasi tua ini harus beradaptasi dengan teknologi, manfaatnya nyata. Tidak ada lagi laporan manual yang melelahkan,” kenang Pak Fauzan yang mengaku untuk adaptasi teknologi dibantu oleh sang putri.

    Kelebihan utama i-Pubers yang dirasakan oleh kios adalah sinkronisasi otomatis dengan data e-RDKK. Digitalisasi menuntut presisi tinggi, setiap penebusan wajib menggunakan KTP asli, foto wajah petani secara real-time, dan pelacakan posisi GPS. Hal ini memastikan setiap butir pupuk yang keluar dari kios memiliki jejak digital yang tidak bisa dimanipulasi.

    “Bagi saya, sistem ini adalah pelindung. i-Pubers memastikan jatah petani aman, tidak ada lagi oknum yang bisa mencuri hak mereka. Dulu petani datang dengan wajah cemas karena takut pupuk habis atau jatahnya hilang, sekarang mereka pulang dengan senyum karena kepastian stok itu ada,” terang pria yang kini berusia 60 tahun itu.

    Tahun 2025 menjadi angin segar bagi pemilik kios pupuk seperti Bu Da maupun petani. Kini wajah pertanian Indonesia lebih maju. Di tangan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan koordinasi ketat PT Pupuk Indonesia (Persero), sistem distribusi lama yang penuh celah kecurangan resmi ditinggalkan.

    Aplikasi i-Pubers untuk penyediaan pupuk subsidi bagi petani. (Foto: Dani Alifian/beritajatim.com)

    Senada dengan sang suami, bagi Bu Da, i-Pubers awalnya terasa seperti gunung yang lebih tinggi dari Argopuro, apalagi ia generasi yang sama sekali tak akrab dengan teknologi.

    “Saya awalnya kesulitan, begitu juga petani di sini. Masalah terbesar di pelosok adalah kebiasaan. Banyak petani sepuh yang lupa membawa KTP, atau datanya belum sinkron di e-RDKK. Karena jalannya jauh dan susah, saya sering merasa iba kalau harus menyuruh mereka pulang lagi mengambil kartu,” cerita Bu Da.

    Namun, ia sadar bahwa ketegasan adalah bentuk kasih sayang yang lebih besar. Ia mulai berperan sebagai edukator. Di sela melayani pembeli, ia menjelaskan bahwa sistem ini adalah pelindung petani. i-Pubers memastikan bahwa tidak ada lagi oknum yang bisa mencuri jatah pupuk mereka.

    Transformasi digital ini memangkas jarak antara kebijakan di Jakarta dengan realitas di area lahan tanam. Tak ada lagi laporan manual yang melelahkan atau risiko manipulasi data. Segalanya menjadi transparan, adil, dan tepat sasaran.

    Suara dari Ladang Tamankursi: Jaminan Pupuk untuk Masa Depan Anak

    Kemudahan sistem i-Pubers dirasakan paling nyata oleh para petani di Desa Tamankursi, desa yang menjadi tanggungjawab kios Dua Putra dengan lokasi yang jauh lebih terpencil. Untuk mencapai desa ini, diperlukan waktu 30 menit berkendara ke arah selatan menyusuri jalanan curam dan berliku yang hanya bisa dilalui kendaraan pick-up.

    Bagi petani di sini, pupuk bukan sekadar input pertanian, melainkan penentu apakah dapur tetap mengepul dan anak-anak bisa lanjut sekolah.

    Mohammad Sutep, Ketua Kelompok Tani Melati, menceritakan betapa kontrasnya kondisi sekarang dibandingkan masa lalu.

    “Dulu itu susah sekali, kami sering was-was. Apakah musim tanam kali ini ada pupuk? Kalau pupuk terlambat atau langka, seluruh rencana hidup kami berantakan. Sekarang dengan i-Pubers, ketersediaan jauh lebih terjamin. Kami merasa lebih aman karena setiap transaksi ada fotonya, ada buktinya, jadi tidak bisa dimainkan oknum,” ujar Sutep.

    Bagi Sutep dan rekan-rekannya di Kelompok Tani Mawar dan Edelweis, kepastian stok juga penurunan harga sebesar 20 persen di tahun 2025 adalah anugerah besar. Mereka menggarap lahan miring di lereng Argopuro dengan komoditas utama padi untuk makan sehari-hari, serta jagung, kopi, dan tembakau untuk penghasilan.

    “Padi kami makan sendiri untuk bertahan hidup. Tapi jagung, kopi, dan tembakau itu untuk masa depan anak. Kalau pupuk mahal atau langka, impian anak-anak kami untuk kuliah bisa kandas,” kata Sutep dengan yang lirih sekaligus haru.

    Sutep mengapresiasi peran Kios Dua Putra yang tidak hanya sekadar melayani transaksi digital, tapi juga memberi pendampingan bagi petani sepuh yang kesulitan birokrasi.

    “Kios Dua Putra sangat kasihan pada petani. Kalau ada KTP yang bermasalah atau data e-RDKK belum sinkron, putrinya Bu Da yang paling sibuk membantu mengurus ke dinas. Mator ksoon se rajeh (terima kasih yang sebesar-besarnya), ketersediaan pupuk sekarang benar mengawal produktivitas kami,” tutup Sutep.

    Foto petani penerima pupuk subsidi usai proses pemindaian di aplikasi i-Pubers. (Foto: Dani Alifian/beritajatim.com)

    Hal serupa disampaikan Yayan, Ketua Kelompok Tani Mawar, dan Ripin, Ketua Kelompok Tani Edelweis. Keduanya telah menjadi saksi hidup perubahan besar. Ia mengenang betapa peliknya mendapatkan pupuk di masa lalu, di mana akses jalan yang sulit seringkali diperparah dengan ketidakpastian stok.

    “Dulu itu sangat susah, kami sering was-was setiap masuk musim tanam. Pertanyaannya selalu sama: Apakah pupuknya ada? Kalau pupuk langka, rencana kami untuk panen jagung, kopi, dan tembakau bisa berantakan. Padahal hasil itulah yang kami pakai untuk menyekolahkan anak,” ungkap Yayan dengan nada serius.

    Kini, melalui i-Pubers, kekhawatiran itu sirna. Yayan menilai sistem baru ini memberikan jaminan ketersediaan yang jauh lebih kuat karena setiap transaksi terpantau langsung oleh pusat. Dampaknya sangat nyata bagi petani, mereka tidak lagi takut jatah pupuknya diselewengkan karena setiap penebusan harus melalui verifikasi foto dan KTP asli.

    “Sekarang kami lebih tenang. Dengan i-Pubers, ketersediaan pupuk lebih terjamin dan transparan. Kami merasa aman karena setiap transaksi ada fotonya, ada buktinya. Tidak ada lagi jatah yang dimainkan oknum,” tambahnya.

    Sentimen serupa juga datang dari Ripin. Ia merasa sistem digital ini adalah bentuk perlindungan pemerintah agar petani di pelosok gunung tetap bisa berproduksi secara maksimal.

    “Intinya sekarang pelayanan lebih kuat. Kalau pupuk datang tepat waktu dan jumlahnya pas sesuai jatah di aplikasi, kami bisa fokus bekerja di ladang. Produktivitas terjaga, dan masa depan anak-anak kami lebih terjamin,” jelas Ripin.

    Kios Sebagai Instrumen Kedaulatan Pangan

    Transformasi digital di lereng Argopuro ini tidak luput dari perhatian akademisi. Dr. Sujarwo, S.P., M.P., Pakar Ketahanan Pangan dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya (UB), menilai bahwa peran kios saat ini telah bergeser menjadi instrumen strategis negara. Menurutnya, kios bukan lagi sekadar tempat transaksi dagang biasa, melainkan buffer (penyangga) ekonomi desa yang vital.

    “Kios seperti milik Bu Da adalah ujung tombak penguatan supply chain distribusi pupuk di sisi hilir yang bersentuhan langsung dengan petani,” urai Sujarwo.

    Ia menekankan bahwa integrasi sistem Rekan Kios dan i-Pubers memberikan tiga dampak fundamental bagi ketahanan pangan nasional. Pertama, transparansi informasi, menghilangkan faktor ketidakpastian bagi petani mengenai ketersediaan dan harga.

    Kedua, kepercayaan sosial, interaksi ekonomi yang transparan mencegah rasa dicurangi dan membangun ketenangan sosial di pedesaan. Ketiga, transfer teknologi, kios berfungsi sebagai pusat transfer pengetahuan digital bagi masyarakat desa yang selama ini tidak akrab dengan teknologi.

    Sujarwo menjelaskan bahwa dengan data yang tersentral hingga ke pemerintah pusat, prinsip 6T (Tepat Jenis, Mutu, Jumlah, Waktu, Harga, dan Sasaran) dapat tercapai.

    “Jika fungsi ini berjalan baik, kendala pupuk teratasi dan petani lebih baik dalam memitigasi perubahan iklim hingga serangan hama. Dengan majunya pertanian, secara tidak langsung kemiskinan ekstrem di perdesaan akan terreduksi,” tambah pakar yang memiliki konsen pada dunia pertanian itu.

    Salah satu lahan yang digarap oleh petani Tamankursi di lereng gunung Argopuro (Foto: Dani Alifian/beritajatim.com)

    Meski demikian, Sujarwo memberi catatan strategis bahwa sistem i-Pubers harus tetap fleksibel dan didukung oleh peran penyuluh lapangan serta kelompok tani. Tujuannya agar transformasi digital ini tidak sekadar menjadi alat kontrol birokrasi, tetapi menjadi lembaga lokal yang memberdayakan petani secara berkelanjutan.

    Sinergi dari Balik Layar

    Kelancaran distribusi yang dirasakan petani di Desa Tamankursi merupakan hasil sinkronisasi tanpa henti dalam jalinan sinergitas. Di Situbondo, sinergi ini dipimpin oleh kolaborasi antara PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pertanian.

    Bayu pengawas lapangan pupuk Indonesia di Situbondo, menjadi sosok di balik layar yang memastikan pasokan tidak terputus meski secara geografis wilayah Sumbermalang sangat menantang.

    “Kami menyadari tantangan geografis lereng Argopuro sangat ekstrem. Maka, strategi kami adalah penguatan pelayanan melalui pendistribusian stok lebih awal. Kami pastikan stok di kios selalu tersedia sebelum puncak musim tanam tiba agar tidak ada kekosongan saat petani sangat membutuhkan,” jelas Bayu kepada beritajatim.com.

    Sinkronisasi ini melibatkan manajemen logistik yang ketat. Koordinasi dilakukan mulai dari asisten distributor untuk mengatur jadwal truk pengangkut pupuk hingga mitigasi cuaca.

    “Jika ada kendala jalan longsor atau hujan badai yang sering terjadi di wilayah Kecamatan Sumbermalang, tim segera mencari jalan keluar agar distribusi tetap berjalan,” kata Rian, perwakilan pihak distributor pupuk Indonesia yang beroperasi di wilayah kecamatan Sumbermalang.

    Pemerintah Kabupaten Situbondo turut memastikan bahwa kelancaran distribusi ini dibarengi dengan kepatuhan harga. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Situbondo, Dadang Aries Bintoro, mengungkapkan bahwa serapan pupuk di wilayahnya merupakan salah satu yang terbaik di Jawa Timur.

    “Hingga pertengahan 2025, serapan Urea sudah mencapai 14.331 ton dari alokasi 29.950 ton. Ini bukti bahwa sistem distribusi di tingkat kios berjalan efektif dan petani kita sangat produktif,” papar Dadang.

    Senada dengan kebijakan pusat, Muhammad Zaini, Kabid Penyuluhan, menegaskan bahwa melalui Kepmentan Nomor 117 Tahun 2025, harga pupuk subsidi telah dipangkas sebesar 20 persen. Dinas Pertanian melakukan pengawasan ketat agar Harga Eceran Tertinggi (HET) terbaru Rp1.800/kg untuk Urea dan Rp 1.840/kg untuk NPK dipatuhi tanpa pengecualian.

    “Kami melakukan pengawasan hingga ke pelosok. Jika ada kios yang berani bermain harga di atas HET, sanksinya tegas berupa pencabutan izin usaha. Namun, kami juga memahami kondisi geografis, jika ada kesepakatan jasa angkut dari kios ke puncak gunung karena medan yang sulit, itu adalah hal lumrah untuk logistik, bukan kenaikan harga pupuknya,” jelas Zaini.

    Menutup Celah Kecurangan dengan Digitalisasi

    Sistem i-Pubers dan Rekan Kios sengaja dibangun untuk menutup rapat celah kecurangan. Dengan fitur verifikasi wajah secara real-time dan pelacakan posisi GPS, praktik penyimpangan seperti pupuk palsu atau penjualan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) kini mustahil dilakukan tanpa meninggalkan jejak digital.

    ​Langkah ini sejalan dengan komitmen tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Baginya, melindungi 160 juta petani Indonesia adalah harga mati. Melalui kanal pengaduan WhatsApp Lapor Pak Amran, pemerintah memberikan perlindungan langsung bagi petani dan pengecer jujur.

    ​”Identitas pelapor kami jaga. Bila ada penyimpangan, kami akan tindak tegas. Kita harus lindungi petani kita. Yang melapor adalah pahlawan pangan,” tegas Mentan Amran. Komitmen ini bukan gertakan sambal, terbukti dengan pencabutan izin 190 kios dan distributor yang secara terang benderang melanggar di seluruh Indonesia.

    ​Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menambahkan bahwa inovasi digital yang dilakukan Pupuk Indonesia ini tidak hanya menghadirkan transparansi, tetapi juga efisiensi finansial yang signifikan bagi negara. Mencapai ratusan miliar rupiah. Namun, poin utamanya tetap pada kesejahteraan petani.

    ​”Inovasi ini memastikan petani tidak lagi mengeluh soal ketersediaan pupuk. Digitalisasi yang dimulai dari pinggiran, dari lereng gunung seperti Argopuro, adalah langkah nyata kita menuju kedaulatan pangan nasional,” pungkas pria yang akrab disapa Mas Dar tersebut.

    ​Dengan stok nasional yang melimpah dan sistem pengawasan yang presisi, perjalanan sebutir pupuk dari pabrik hingga ke lereng Argopuro adalah narasi panjang tentang pengabdian, teknologi, dan wujud nyata cinta pada Tanah Air. Di tangan orang seperti Umi Kulsum, kedaulatan pangan bukan lagi sekadar jargon politik di layar televisi, melainkan sebuah kerja nyata yang dilakukan dengan hati, di setiap butir urea dan NPK yang ditebar di atas tanah Pertiwi.

    Tahun 2025 ini penuh dengan lembaran baru. Dengan target serapan yang diprediksi mencapai 100 persen, ia yakin panen tahun depan akan melimpah.

    “Harapan saya cuma satu,” tutup Bu Da dari Kios Dua Putra, sembari tersenyum tulus. “Semoga sistem yang sudah baik ini terus dipertahankan. Biarlah kami di garda depan ini yang bekerja keras, asalkan petani tidak lagi merasa susah. Karena kalau petani sejahtera, bangsa ini pun akan kuat.” [dan/beq]

  • Mentan Tindak Tegas Dua Produsen Minyak Goreng Pelanggar HET

    Mentan Tindak Tegas Dua Produsen Minyak Goreng Pelanggar HET

    Jakarta

    Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan pelanggaran Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng oleh dua produsen menjelang Natal dan Tahun Baru. Amran menyampaikan pemerintah terus menelusuri dugaan pelanggaran tersebut dan akan menindak tegas pihak yang terbukti menaikkan harga di atas ketentuan.

    “Ada dua perusahaan yang kami temukan menaikkan harga di atas HET. Kami minta ditelusuri sampai ke produsennya, sampai ke pabriknya. Ini bukan lagi imbauan, tapi penindakan,” ujar Amran dalam keterangan tertulis, Senin (22/12/2025).

    Amran menjelaskan, minyak goreng yang seharusnya dijual sesuai ketentuan justru dilepas ke pasar dengan harga jauh lebih tinggi. Padahal, pasokan nasional dalam kondisi sangat mencukupi dan Indonesia merupakan salah satu produsen minyak goreng terbesar di dunia.

    “Harusnya Rp 15.700, tapi dijual Rp 18.000. Itu tidak boleh dan tidak ada alasan,” kata Amran.

    Sebagai langkah lanjutan, pemerintah telah mengerahkan Satgas Pangan untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dari hilir hingga hulu. Penelusuran difokuskan pada produsen dan pihak yang diduga memanfaatkan momentum hari besar keagamaan untuk meraup keuntungan berlebih.

    “Yang kami kejar bukan pedagang kecil. Kami fokus ke produsennya dan siapa pun yang memanfaatkan situasi ini,” tegas Amran.

    Amran menambahkan, apabila terbukti melanggar ketentuan, produsen tersebut akan dikenai sanksi tegas, mulai dari proses pidana hingga pencabutan izin usaha.

    Di sisi lain, pemerintah memastikan kondisi pangan nasional aman dan stabil hingga memasuki tahun depan. Stok beras nasional tercatat mencapai 3,53 juta ton tanpa impor, sementara pasokan minyak goreng, telur, dan ayam berada dalam kondisi normal di tingkat produsen.

    “Stok cukup, bahkan lebih dari cukup. Tidak ada alasan menaikkan harga. Negara hadir untuk melindungi masyarakat,” tutup Amran.

    (akn/ega)

  • 1.200 Ton Stok Beras Murah Ditambah untuk Tekan Harga di Papua

    1.200 Ton Stok Beras Murah Ditambah untuk Tekan Harga di Papua

    Jakarta

    Perum Bulog menambah pasokan beras murah atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1.200 ton di Papua. Hal ini dilakukan untuk menekan harga beras yang tinggi di daerah tersebut.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramadhani mengatakan penyaluran ini juga dilakukan untuk memastikan masyarakat mendapatkan stok yang mumpuni selama momen natal dan tahun baru.

    “Dengan harapan para umat kristiani yang melaksanakan natal, tahun baru di Papua dapat menikmati beras dengan harga murah. Dan harga yang cukup terjangkau dengan kualitas yang baik. Kalau kemarin sekitar 1.200 ton. 1.200 ton kemarin,” kata dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (22/12/2025).

    Dengan tambahan stok tersebut, setiap Kabupaten/Kota dapat memiliki stok SPHP sebanyak minimal 10 ton. Ia menjamin dengan SPHP masyarakat Papua.

    “Karena kita tahu bersama kan di sana beras mahal tuh katanya. Kita stokkan di fores-fores, di gudangnya dan kodim itu 10 ton beras. Itu tanpa terkecuali semuanya 10 ton minimal,” jelasnya.

    Dalam data Panel Harga Pangan Nasional harga beras medium di Papua 7,94% di atas HET. Hari ini, Senin (22/12) harga beras di Papua Barat mencapai Rp 16.731/kg, Papua Rp 15.554/kg, Papua Tengah Rp 15.719/kg. Sementara HET beras medium di Indonesia Timur ditetapkan Rp 15.500/kg.

    Sementara harga beras premium mencapai Rp 18.438/kg di Papua Tengah, di Papua Rp 18.143/kg, Papua Barat Rp 18.000/kg, Papua Barat Daya Rp 17.000/kg. Sementara HET beras premium di Indonesia Timur Rp 15.800/kg.

    Sebelumnya, pemerintah bersama Perum Bulog dan Polri menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Tanah Papua menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dan penyaluran besar-besaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), ribuan ton beras didistribusikan ke seluruh wilayah Papua Raya untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang terkendali.

    Pelepasan penyaluran beras SPHP yang dilakukan di Polda Papua (09/12) ini dipimpin oleh Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, didampingi Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman, Gubernur Papua Komjen Pol (Purn.) Mathius D. Fakhiri, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, serta Direktur Utama Perum BULOG Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani. Kegiatan ini juga turut dihadiri Wakil Gubernur Papua, pejabat utama Mabes Polri, serta perwakilanTNI, Forkopimda Papua, dan instansi terkait lainnya.

    Dalam kegiatan ini, pemerintah secara serentak melepas 4.634 ton beras SPHP untuk didistribusikan ke 42 kabupaten/kota di enam provinsi di Papua Raya: Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Langkah ini merupakan upaya strategis Pemerintah untuk memastikan ketersediaan pangan merata dan stabil menjelang kebutuhan di akhir tahun.

    Sebagai dukungan pengamanan dan stabilisasi, Polda Papua menyalurkan 852 ton beras SPHP sebagai tahap awal dari total 2.700 ton beras yang akan disalurkan secara bertahap ke seluruh wilayah Papua Raya. Distribusi dilakukan hingga ke wilayah sulit, termasuk menggunakan pesawat pada daerah yang hanya bisa dijangkau melalui transportasi udara.

    (kil/kil)

  • Jangan Jual Bahan Pangan di Atas HET

    Jangan Jual Bahan Pangan di Atas HET

    Jakarta

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman meminta pedagang menjual bahan pangan sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Hal ini diputuskan usai rapat stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rapat ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait hingga berbagai asosiasi pelaku usaha hingga pedagang bahan pangan.

    “Kita sepakat jangan ada menjual harga di atas HET, itu kesepakatan kita pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen. Jadi kesimpulannya adalah petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

    Amran mengklaim stok bahan pangan dalam keadaan aman, mulai dari telur ayam, daging ayam, beras, hingga cabai. Ia mengatakan telah menekankan kepada pedagang tidak boleh ada kenaikan harga.

    Jika penjualan untuk bahan pangan di atas HET, pemerintah tidak akan segan-sega melakukan penindakan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Semua asosiasi mengatakan cukup. Saya sampaikan semua jangan melanggar HET. Jika melanggar HET, kita tindak. Bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET, kita tindak dan Satgas Pangan langsung turun,” tegasnya.

    Amran juga menegaskan kebijakan ini bertujuan menjaga keseimbangan seluruh rantai pangan, mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah ingin petani tetap sejahtera, pedagang memperoleh keuntungan wajar, dan konsumen tidak dirugikan.

    Dia juga menekankan pengawasan akan diperketat selama periode Natal dan Tahun Baru, guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga.

    “Kesimpulannya jelas, petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum. Itu kesepakatan kita,” pungkas Amran.

    (ada/hns)

  • Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    Anti Basa Basi, Mentan Amran Borong 40 Ton Cabai Bantu Petani Aceh, Diangkut Hercules ke Jakarta

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memborong 40 ton cabai petani dari sejumlah sentra di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah.

    Amran menyebut langkah sebagai upaya menjaga kelancaran distribusi dan melindungi penghasilan petani di tengah kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor Sumatera.

    Ia menerangkan sebanyak 15 ton dikirim langsung ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara. Sebagiannya diturunkan di Medan dan dikirim ke daerah lainnya.

    Pengiriman dilakukan dari Bandara Rembele menuju Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

    Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa langkah penyerapan ini merupakan bentuk kehadiran negara agar petani tidak terlalu rugi akibat bencana dan hasil panen mereka tetap terserap pasar.

    “Pesan saya satu. Jangan merugikan petani kita. Kalau perlu, naikkan harganya. Supaya petani untung. Yang penting, jangan rugi,” tutur Mentan Amran kepada wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (17/12/2025).

    Amran mengungkapkan, langkah ini merupakan tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar setiap pesawat Hercules dan helikopter yang mengangkut bantuan logistik ke Bandara Rembele tidak kembali dalam kondisi kosong, melainkan dimanfaatkan untuk mengangkut hasil panen petani.

    “Ini pesawat bolak-balik ke Aceh, angkut bantuan dari pemerintah, maupun bantuan dari saudara-saudara kita. Jadi pulangnya kosong,” ucapnya.

    Untuk penyaluran cabai di Jakarta, Kementan berkoordinasi dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Kramat Jati (PIKJ).

  • Tegas! Satgas Bakal Tindak Pedagang yang Jual Pangan Lampaui HET

    Tegas! Satgas Bakal Tindak Pedagang yang Jual Pangan Lampaui HET

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan bakal menindak tegas pedagang yang menjual komoditas pangan di atas harga eceran tertinggi (HET) menjelang periode libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

    Mentan Amran menyebut menyebut telah bersepakat dengan asosiasi yang bergerak di bidang agar harga tingkat konsumen tetap terjaga. Pihaknya bersama Satgas Pangan akan melakukan tindakan langsung jika terdapat pedagang yang kedapatan menjual di atas HET.

    “Bukan lagi imbauan, masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET kita tindak, dan Satgas Pangan langsung turun menindak,” kata Amran usai Rapat Koordinasi Pengamanan Nataru di Kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

    Lebih lanjut, dia menyebut bahwa stok bahan pokok menjelang penghujung tahun ini lebih dari cukup, terutama beras, minyak goreng, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.

    Ketika ditanya perihal cabai, dia menyebut bahwa harga komoditas tersebut masih terkendali. Pemenuhan stok dilakukan melalui mekanisme suplai dari daerah penghasil yang mengalami surplus.

    “Cabai bagian kecil, tetapi suplainya kita ambil dari tempat lain,” tuturnya.

    Dia lantas menekankan bahwa intervensi pemerintah untuk mengendalikan pasokan harga pangan berlangsung hingga tingkat desa. Amran kembali menekankan adanya tindakan tegas bagi pelaku usaha yang tak mematuhi ketentuan berlaku.

    “Kita sudah kasih imbauan, persuasi, pendekatan macam-macam. Namun, kalau ada yang mencoba [menjual] di atas HET, itu langsung ditindak,” tegasnya.

    Sebelumnya, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan harga dan pasokan komoditas pangan saat ini tetap terkendali. Namun, dia juga mengakui ada beberapa komoditas yang sedikit melampaui harga eceran tertinggi (HET).

    “Pada dasarnya pasokan terus harga [bahan pokok] juga terkendali ya, tidak ada kenaikan, rata-rata masih ada yang di atas HET sedikit, ada yang di bawah. Jadi pada prinsipnya harga terkendali. Pasokan [kebutuhan barang pokok] terkendali semua,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

  • Badan Pangan Minta Pedagang Tak Jual Bahan Pokok di Atas HET

    Badan Pangan Minta Pedagang Tak Jual Bahan Pokok di Atas HET

    Jakarta

    Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman melakukan rapat stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang (HBKN) natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rapat ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait hingga berbagai asosiasi pelaku usaha hingga pedagang bahan pangan.

    Hasil rapat tersebut, Amran memerintahkan agar pelaku usaha atau pedagang menjual harga kebutuhan pokok sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Kita sepakat jangan ada menjual harga di atas HET, itu kesepakatan kita pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen. Jadi kesimpulannya adalah petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

    Menteri Pertanian itu juga meyakini stok kebutuhan pokok dalam keadaan aman, mulai dari telur ayam, daging ayam, beras, hingga cabai. Ia mengatakan telah menekankan kepada pedagang tidak boleh ada kenaikan harga.

    Jika penjualan untuk bahan pangan di atas HET, pemerintah tidak akan segan-sega melakukan penindakan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Jadi ini yang paling penting ya, beras nomor satu, alhamdulillah. Bahkan turun (harganya), ya nomor satu beras. Minyak goreng cukup, lebih dari cukup, kita produsen terbesar. Ayam, telur cukup, semua asosiasi mengatakan cukup. Saya katakan nggak boleh naik (harga). Kalau naik, kita tindak, ada Satgas Pangan,” tegasnya.

    (kil/kil)

  • Badan Pangan Minta Pedagang Tak Jual Bahan Pokok di Atas HET

    Badan Pangan Minta Pedagang Tak Jual Bahan Pokok di Atas HET

    Jakarta

    Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman melakukan rapat stabilisasi pasokan dan harga pangan menjelang (HBKN) natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Rapat ini dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait hingga berbagai asosiasi pelaku usaha hingga pedagang bahan pangan.

    Hasil rapat tersebut, Amran memerintahkan agar pelaku usaha atau pedagang menjual harga kebutuhan pokok sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Kita sepakat jangan ada menjual harga di atas HET, itu kesepakatan kita pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen. Jadi kesimpulannya adalah petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum,” kata dia dalam konferensi pers di kantor Bapanas, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2025).

    Menteri Pertanian itu juga meyakini stok kebutuhan pokok dalam keadaan aman, mulai dari telur ayam, daging ayam, beras, hingga cabai. Ia mengatakan telah menekankan kepada pedagang tidak boleh ada kenaikan harga.

    Jika penjualan untuk bahan pangan di atas HET, pemerintah tidak akan segan-sega melakukan penindakan melalui Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    “Jadi ini yang paling penting ya, beras nomor satu, alhamdulillah. Bahkan turun (harganya), ya nomor satu beras. Minyak goreng cukup, lebih dari cukup, kita produsen terbesar. Ayam, telur cukup, semua asosiasi mengatakan cukup. Saya katakan nggak boleh naik (harga). Kalau naik, kita tindak, ada Satgas Pangan,” tegasnya.

    (kil/kil)