Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Sahroni DPR Harap Polri dan Kejagung Cepat Menindaklanjuti Laporan Mentan soal Beras Oplosan – Page 3

    Sahroni DPR Harap Polri dan Kejagung Cepat Menindaklanjuti Laporan Mentan soal Beras Oplosan – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan.

    Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi petani dan masyarakat luas. Amran pun menegaskan, sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Selasa (15/7/2025).

    Amran menuturkan, saat ini petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut secara maraton. Dirinya yakin kasus ini akan ditindak tegas, mengingat kerugiannya diperkirakan mencapai Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” ungkap Amran.

     

  • Aprindo Bali lakukan seleksi ketat pastikan ritel nihil beras oplosan

    Aprindo Bali lakukan seleksi ketat pastikan ritel nihil beras oplosan

    Ritel atau toko modern itu memiliki ketentuan perdagangan dengan distributor dan pemegang merek. Kalau ada palsu, kami bisa proses hukum

    Denpasar (ANTARA) – Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Provinsi Bali melakukan seleksi ketat untuk memastikan produk termasuk beras yang dijual di ritel/toko modern nihil dari oplosan atau palsu.

    “Ritel atau toko modern itu memiliki trading term (ketentuan perdagangan) dengan distributor dan principle (pemegang merek). Kalau ada palsu, kami bisa proses hukum,” kata Ketua Aprindo Bali Asinaga Budiman di Denpasar, Bali, Rabu.

    Dengan aturan hukum yang mengikat itu, pihaknya memastikan tidak ada beras oplosan beredar di ritel Pulau Dewata.

    Saat ini, anggota Aprindo Bali mencapai 24 perusahaan ritel, dengan masing-masing perusahaan itu memiliki jaringan toko modern.

    Ia menambahkan produk yang tidak memiliki tanda Standar Nasional Indonesia (SNI), tidak ada izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) atau izin dari Kementerian Kesehatan, maka produk juga itu tidak bisa masuk ritel modern untuk dijual kepada konsumen.

    Di sisi lain pihaknya juga sudah mendapatkan klarifikasi penting dari salah satu produsen beras dengan sejumlah merek besar tanah air.

    Produsen tersebut memastikan tidak ada produk beras yang tidak sesuai mutu dan tidak melakukan pengoplosan beras.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat.

    Mentan menyebut pihaknya sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    Ia menyebutkan bahwa sudah ada 212 merek beras diperiksa terkait dugaan beras oplosan.

    Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

    Menteri Pertanian juga mengungkapkan saat ini petugas terkait sudah memeriksa 25 pemegang merek beras kemasan tersebut dan diperiksa secara maraton.

    Menteri Andi memperkirakan aksi tersebut merugikan konsumen sekitar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Ketua Komisi IV DPR Titiek Soeharto Minta Menko Pangan Zulhas Turun Tangan Atasi Beras Oplosan – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap adanya penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Kementan bersama Satgas Pangan menemukan 212 merek beras yang diduga tidak memenuhi standar kualitas, mutu, dan volume.

    Atas temuan tersebut, Amran telah menyampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung, di mana diharapkan itu ditangani dengan cepat.

    Terkait hal itu, Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan terhadap empat produsen beras terkait dugaan praktik kecurangan pada Kamis, 10 Juli 2025.

    Hal itu dibenarkan Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf. “Betul (dalam proses pemeriksaan),” ujar Helfi kepada wartawan, seperti dikutip Sabtu 12 Juli 2025.

    Empat produsen beras yang menjalani pemeriksaan terkait dugaan praktik kecurangan itu adalah Wilmar Group, PT Food Station Tjipinang Jaya, PT Belitang Panen Raya, dan PT Sentosa Utama Lestari/ Japfa Group.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan temuan mengejutkan terkait penyimpangan dalam distribusi beras nasional. Bersama Satuan Tugas (Satgas) Pangan, Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan 212 merek beras yang diduga tidak sesuai dengan standar kualitas, mutu, dan volume yang berlaku.

    “Temuan ini kami sampaikan langsung ke Kapolri dan Jaksa Agung. Mudah-mudahan diproses dengan cepat,” ujar Amran dalam keterangannya, Sabtu 12 Juli 2025.

     

  • Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Titiek Soeharto Minta Kementan Tindak Perusahaan Pengoplos Beras: Kasih Efek Jera – Page 3

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menangani kasus beras oplosan.

    Menurut dia, penindakan tegas akan dilakukan sebagai upaya untuk melindungi petani dan masyarakat luas. Amran pun menegaskan, sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” kata dia seperti dilansir dari Antara, Selasa 15 Juli 2025.

    Amran menuturkan, saat ini petugas terkait telah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut secara maraton. Dirinya yakin kasus ini akan ditindak tegas, mengingat kerugiannya diperkirakan mencapai Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” ungkap Amran.

    Amran juga juga mengingatkan para pengusaha untuk tidak berbuat zalim terhadap petani dan konsumen. Ia menekankan bahwa beras adalah kebutuhan pokok utama masyarakat Indonesia yang jumlahnya mencapai 287 juta jiwa.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Amran menuturkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga. Dia juga mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

  • 212 Merek Beras Tak Semuanya Dioplos, Ada yang Isinya Dikurangi

    212 Merek Beras Tak Semuanya Dioplos, Ada yang Isinya Dikurangi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan 212 merek beras tidak semuanya oplosan. Terdapat pelanggaran lain yang dilakukan produsen, seperti takaran hingga isi kualitas beras berbeda dari label.

    “Tidak (tidak semua beras oplosan), ada juga yang volumenya kurang,” kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Amran menjelaskan, mulanya Kementan mengambil sampel 268 merek beras dari 10 provinsi di Indonesia. Pemeriksaan dilakukan melalui 13 laboratorium, termasuk PT Sucofindo.

    Hasilnya, 212 merek diketahui tidak sesuai standar, dioplos, dan beras medium dijual seharga premium. Bahkan, ada yang menjual tidak sesuai takaran, contohnya ukuran 5 kilogram (kg), ternyata isinya 4,5 kg.

    “Kemudian ini 85% yang tidak sesuai standar, ada yang dioplos, ada yang tidak dioplos, langsung ganti kemasan. Jadi ini semua beras curah, tetapi dijual harga premium, beras curah tapi dijual harga medium. Dan labnya kami pakai 13, termasuk Sucofindo,” terangnya.

    Masyarakat Rugi Rp 99 T

    Kementan juga menghitung kerugian masyarakat akibat pelanggaran yang dilakukan produsen. Amran mengatakan kerugian masyarakat dihitung dari pembelian beras, misalnya harganya premium, tetapi isinya beras kualitas medium.

    “Kalau beras biasa harganya Rp 12.000-13.000, terus dijual Rp 15.000, merugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp 3.000-4.000 per total, itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp 99 triliun,” jelas Amran.

    Potensi kerugian itu juga dihitung bukan dalam satu waktu, tetapi dalam satu tahun. Ia menyebut kerugian masyarakat bisa lebih dari itu jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama.

    “Kerugian masyarakat itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun itu kalau satu tahun. Kalau terjadi 2 atau 3 tahun, anda bisa hitung sendiri. Kalau kita estimasi katakanlah satu, dua tahun, apalagi lima tahun, itu berarti lebih besar lagi. Tetapi yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Buka-bukaan Awal Mula Ditemukannya Beras Oplosan” di sini:

    (ada/ara)

  • Mentan Ungkap Masyarakat Rugi Rp 99 T Gegara Beras Oplosan

    Mentan Ungkap Masyarakat Rugi Rp 99 T Gegara Beras Oplosan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap kerugian masyarakat akibat beras oplosan yang beredar mencapai Rp 99 triliun. Kerugian ini dihitung dari kerugian yang dialami masyarakat saat membeli beras.

    Contohnya, masyarakat membeli beras dengan harga premium, namun ternyata tanpa diketahui isi kemasan berasnya berkualitas medium. Hal itulah yang menjadi perhitungan Kementan terkait kerugian masyarakat.

    Pengecekan dilakukan terhadap 268 merek dari 10 provinsi di Indonesia dan hasilnya, 212 merek melakukan pelanggaran. Kementan mengecek kualitas pada sample beras di 13 laboratorium.

    “Kami gunakan 13 lab di seluruh Indonesia supaya betul-betul hasilnya akurat. Sederhananya gini, kalau beras biasa harganya Rp 12.000-13.000, terus dijual Rp 15.000, merugi nggak konsumen? Ya sudah, kali Rp 3.000-4.000 per total, itu data kita kali nilainya yang ditemukan, potensi kerugian Rp 99 triliun,” kata dia ditemui usai rapat dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

    Potensi kerugian itu juga dihitung bukan dalam satu waktu, tetapi dalam satu tahun. Ia menyebut kerugian masyarakat bisa lebih dari itu jika tindakan pengoplosan atau pelanggaran mutu pada beras telah berlangsung lama.

    “Kerugian masyarakat itu Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun itu kalau satu tahun. Kalau terjadi 2 atau 3 tahun, anda bisa hitung sendiri. Kalau kita estimasi katakanlah satu, dua tahun, apalagi lima tahun, itu berarti lebih besar lagi. Tetapi yang jelas merugikan masyarakat karena mereknya medium, mereknya premium, tapi isinya bukan premium, bukan medium,” terangnya.

    Amran juga menegaskan bahwa 212 merek yang diperiksa tidak semua melakukan pengoplosan, tetapi ada juga yang mengurangi volumenya. Misalnya penjualan harusnya 5 kg, tetapi isinya hanya 4,5 kg.

    “Tidak, ada juga yang volumenya kurang,” tuturnya.

    Ia juga mengungkap bahwa pengoplosan yang dilakukan produsen dengan mencampurkan beras premium dan medium dengan beras curah. Amran menyebut kualitas beras curah itu di bawah ketentuan premium dan medium.

    “Jadi beras curah ini di bawah medium dan premium. Jadi gini, standar yang kita tentukan, itu tidak sesuai. Standar yang kita tentukan, yang kita periksa adalah beras curah,” pungkasnya.

    Tonton juga video “Mentan Buka-bukaan Awal Mula Ditemukannya Beras Oplosan” di sini:

    (ada/ara)

  • Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan sebut pemerintah perbaiki regulasi wujudkan swasembada gula
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa pemerintah memperbaiki berbagai regulasi yang ada demi mewujudkan swasembada gula.

    Mentan mengungkapkan terdapat beberapa regulasi yang disetujui atas usulan seluruh petani Indonesia, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR) yang bunganya flat hanya 6 persen per tahun, lalu ada pula alokasi dana besar untuk mendukung sektor perkebunan tebu nasional. Pemerintah juga memberikan subsidi bibit cepat tanam Rp200 miliar dari Kementan untuk petani yang menanam baru.

    “Baru saja kami terima revisi anggaran sebesar Rp200 miliar untuk (petani) plasma. Tadi sudah tanda tangan dan dikirim ke Presiden, Menteri Keuangan, dan Mensesneg. Doakan kalau itu terjadi, tebu dan gula bisa meningkat cepat,” katanya saat di Pabrik Gula Pesantren Baru Kediri, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Pihaknya juga menekankan untuk meningkatkan produksi eksponensial. Saat zaman penjajahan, produksi gula Indonesia terbesar nomor dua di dunia, dengan produktivitasnya mencapai 14 ton per hektare. Namun, setelah merdeka, angka tersebut justru menurun menjadi hanya 4 ton per hektare.

    Dirinya menyebut berbagai tantangan dihadapi mulai dari sisi regulasi, budi daya, dan lainnya. Pemerintah secara bertahap terus melakukan perbaikan.

    “Semoga tiga tahun ke depan paling lambat empat tahun kita bisa swasembada. Dengan begitu bisa menghemat devisa sebesar Rp50 triliun, itu dari gula. Untuk white sugar atau gula putih tahun depan sudah target swasembada,” kata dia.

    Sementara itu, Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati menyambut baik program dari Menteri Pertanian terkait upaya swasembada gula nasional.

    Dirinya mengungkapkan pemerintah daerah siap mendukung langkah-langkah strategis pemerintah pusat.

    Menurutnya, target swasembada gula bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga memerlukan kolaborasi seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

    “Saya yakin dan optimistis kalau Indonesia bisa kembali berjaya sebagai negara penghasil gula. Di Kota Kediri ada dua pabrik gula yang masih produksi hingga saat ini,” kata dia.

    Dalam kunjungannya ke Kediri, selain ke pabrik gula Pesantren Baru, Menteri Pertanian juga meninjau langsung area perkebunan tebu di wilayah Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri.

    Mentan melakukan pengecekan lapangan dan juga berdiskusi langsung dengan para petani tebu.

    Turut hadir dalam kunjungan ini, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, Plt Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, Dirjen Bulog Ahmad Rizal Ramdani, Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Djoko Prihadi, dan berbagai tamu undangan lainnya. 

    Sumber : Antara

  • Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan tindak tegas soal beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 22:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah tidak main-main terkait dengan temuan beras oplosan dan akan menindak tegas sebagai upaya melindungi petani dan masyarakat pada umumnya.

    Mentan menyebut pihaknya sudah menyurati Kapolri dan diskusi dengan Jaksa Agung terkait dengan beras oplosan.

    “Sekarang sudah diperiksa. Ada 212 merek dan kami menyurati Kapolri. Kami juga sudah diskusi langsung dengan Jaksa Agung. Sekarang ada Satgas Pangan, kami sama-sama sekarang,” katanya saat kunjungan kerja di lahan HGU Jengkol, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa.

    Ia mengungkapkan saat ini petugas terkait sudah memeriksa 25 pemilik merek beras kemasan tersebut. Mereka diperiksa secara maraton.

    Pihaknya juga yakin bahwa kasus itu akan ditindak tegas karena merugikan konsumen sekitar Rp99 triliun atau hampir Rp100 triliun per tahun.

    “Menurut informasi yang kami terima beberapa daerah sudah menurunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) dan juga kualitasnya sesuai standar,” kata dia.

    Dirinya juga meminta kepada pengusaha untuk sadar dan tidak zalim ke petani dan konsumen. Sesuai dengan data ada sekitar 287 juta orang seluruh Indonesia. Beras adalah bahan pokok utama yang dikonsumsi masyarakat Indonesia.

    “Kami terima kasih ke pengusaha, sadar jangan zalim ke petani. Konsumen ada 287 juta sekarang seluruh Indonesia. Yang menengah ke atas masih aman tapi yang menengah ke bawah di garis kemiskinan kasihan. Kita harus peduli ke saudara kita. Siapa yang mau menjaga bangsa ini kalau bukan kita semua,” ujar dia.

    Ia menambahkan, dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk media untuk turut menjaga.

    Ia mengungkapkan bahwa Presiden sudah memberikan perintah untuk melindungi petani, meningkatkan produksi dan melayani petani di seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    Hal itu menindaklanjuti dari laporan temuan 212 produsen beras nakal. Pemeriksaan dilakukan oleh Satgas Pangan Polri bersama Bareskrim Polri sebagai langkah membongkar praktik curang dan melindungi konsumen.

    Langkah itu juga merupakan tindak lanjut dari laporan 212 merek beras yang dianggap tidak sesuai standar mutu, baik dari sisi volume, kualitas maupun kejelasan label. 

    Sumber : Antara

  • Heboh Beras Premium Oplosan, Dokter Pencernaan Soroti Hal Ini

    Heboh Beras Premium Oplosan, Dokter Pencernaan Soroti Hal Ini

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyayangkan sejumlah perusahaan besar terindikasi melakukan praktik pengoplosan beras premium dengan kualitas rendah.

    Praktik pengoplosan ini diketahui setelah dilaksanakan investigasi oleh Kementerian Pertanian di sejumlah wilayah yang menemukan beras bermerek dijual dengan harga premium, namun isinya ternyata campuran dengan beras medium atau tidak sesuai standar mutu beras premium.

    “Kalau diibaratkan, ini seperti membeli emas 24 karat namun yang diterima ternyata hanya emas 18 karat,” ujar Amran, dikutip dari detikFinance, Senin (12/7/2025).

    Bahayakah Jika Konsumsi Beras Oplosan?

    Spesialis penyakit dalam dr Aru Ariadno, SpPD-KGEH juga turut menyoroti kasus beras oplosan yang belakangan viral. Ia menjelaskan, beras oplosan merupakan hasil pencampuran antara antara beras kualitas premium dan beras dengan mutu rendah.

    Menurutnya, secara prinsip, beras jenis ini tidak membahayakan kesehatan karena seluruh komponen yang digunakan tetap berasal dari beras asli. Namun, dampak utama dari pengoplosan terletak pada penurunan kualitas dan kandungan gizi.

    “Beras premium bila dimasak bisa bertahan lama tetapi bila beras yang tidak premium bila dimasak lebih cepat basi,’ ucapnya saat dihubungi detikcom, Selasa (15/7/2025).

    “Sepanjang yang dimasak adalah beras asli baik oplosan maupun premium tidak memiliki efek fatal,” sambungnya lagi.

    Beras premium umumnya memiliki keunggulan dari sisi daya tahan setelah dimasak, lebih tahan lama dan tidak mudah basi. Sebaliknya, beras dengan mutu rendah lebih cepat mengalami perubahan kualitas setelah dimasak.

    Selain itu, kandungan vitamin B1 dalam beras premium relatif lebih tinggi, sehingga pencampuran dengan beras biasa akan mengurangi nilai gizi yang diterima oleh konsumen.

    Ia menambahkan, praktik semacam ini mencerminkan kondisi kejujuran yang kian memudar, bahkan dalam aktivitas sehari-hari seperti mencari nafkah.

    “Ini adalah penipuan yang besar,” tegas dr Aru.

    Ciri-ciri Beras Oplosan

    Pakar Teknologi Industri Pertanian IPB University, Prof Tajuddin Bantacut mengungkap ciri-ciri beras oplosan yang bisa dikenali secara kasat mata. Ia menjelaskan beras oplosan dapat terlihat dari warna yang tidak seragam, butiran yang berbeda ukuran, dan tekstur nasi yang lembek setelah dimasak.

    “Jika menemukan nasi yang berbeda dari biasanya seperti warna, bau (aroma), tekstur dan butiran maka dapat ‘dicurigai’ sebagai beras yang telah dioplos dalam arti terdapat kerusakan mutu atau keberadaan benda asing,” jelasnya, dikutip dari laman IPB University, Selasa (15/7).

    Dalam beberapa kasus, beras oplosan juga dicampur dengan bahan tambahan benda asing termasuk zat pewarna atau pengawet berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan jika dikonsumsi dalam jangka panjang.

    Ia mengimbau agar masyarakat mewaspadai beras yang terlihat tidak biasa, berwarna aneh, atau berbau. “Hindari membeli beras tanpa label atau dari sumber yang tidak jelas. Cuci beras sebelum dimasak dan waspadai bila ada benda asing yang mengambang,” ucapnya.

    Perihal daya simpan, ia menjelaskan idealnya beras hanya disimpan maksimal enam bulan agar kualitasnya tetap terjaga. Sebab, beras juga bisa mengalami kerusakan secara alami, terutama jika disimpan terlalu lama.

    Menurutnya, meski beras sudah disimpan di tempat yang terkendali, kualitasnya tetap bisa menurun akibat faktor lingkungan, hama, atau mikroorganisme.

    “Beras yang rusak bisa dipoles ulang. Namun, jika kerusakannya sudah parah, baik secara fisik, kimiawi, maupun mikrobiologis, maka tidak layak untuk dikonsumsi. Terlebih apabila mengandung bahan kimia atau pengawet, bisa berbahaya untuk kesehatan, ” jelasnya.

    Ia menambahkan, terdapat tiga jenis beras yang dikaitkan oplosan yang beredar di masyarakat. Pertama, beras campuran yang dicampur dengan bahan lain seperti jagung. Jenis ini secara umum ditemukan di beberapa daerah.

    Kedua, beras “blended” atau campuran beberapa jenis beras untuk memperbaiki rasa dan tekstur. Ketiga, beras yang dicampur dengan bahan tidak lazim atau sudah rusak, kemudian dikilapkan atau dipoles ulang agar tampak bagus kembali, padahal mutunya sudah menurun.

    Prof Tajuddin mengajak masyarakat agar lebih cermat saat membeli beras dan waspada terhadap penipuan kualitas.

    Halaman 2 dari 2

    (suc/kna)

  • DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan

    Ketua DPR RI Puan Maharani. (ANTARA/ist)

    DPR minta pemerintah usut tuntas kasus dugaan beras oplosan
    Dalam Negeri   
    Editor: Novelia Tri Ananda   
    Selasa, 15 Juli 2025 – 18:05 WIB

    Elshinta.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mengusut tuntas kasus dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran agar tidak merugikan masyarakat.

    “Kupas dan selidiki dengan tuntas terkait dengan beras oplosan. Jadi jangan sampai kemudian terkait dengan beras ini merugikan rakyat,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

    Dia juga menekankan agar aparat penegak hukum segera memproses lebih lanjut terhadap para produsen nakal tersebut.

    “Saya melihat sudah dilakukan tindak lanjut terkait dengan beras oplosan ini, bahwa kalau kemudian ada pihak-pihak yang melakukan hal tersebut harus langsung ditindaklanjuti. Diproses secara hukum, jangan sampai kemudian merugikan rakyat,” ujarnya.

    Legislator perempuan itu pun menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan fungsi pengawasan terhadap kasus dugaan beras oplosan tersebut.

    “DPR tentu saja akan melakukan pengawasan melalui komisi-komisi yang ada di DPR untuk ikut menindaklanjuti terkait dengan hal itu,” katanya.

    Terpisah, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyadi alias Titiek Soeharto menyampaikan keprihatinan atas temuan dugaan beras oplosan yang melanggar mutu dan takaran di tengah swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah.

    “Kami prihatin ya zaman sekarang masih ada yang oplos-oplos perusahaan besar lagi ya. Saya rasa harus ditindak supaya ada efek jera. Kita semua lagi ingin swasembada, ingin meningkatkan pangan,” kata Titiek di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

    Meski demikian, dia menyebut Komisi IV DPR RI belum akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan untuk mengecek langsung peredaran beras oplosan di pasaran.

    “Belum, kami masih sibuk urusan (rapat) anggaran,” ujarnya.

    Dia pun tak menutup kemungkinan untuk menanyakan langsung ihwal temuan dugaan beras oplosan di masyarakat saat Komisi IV DPR RI rapat bersama Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Hampir setiap hari kami pasti ada rapat dengan Mentan, pasti nanti ditanyakan,” ucap dia.

    Sebelumnya, Satgas Pangan Polri mengatakan telah memeriksa sebanyak 22 saksi terkait dugaan adanya produsen beras nakal yang melanggar mutu dan takaran beras.

    “Total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang,” kata Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Helfi Assegaf kepada awak media di Jakarta, Selasa.

    Dari jumlah tersebut, penyidik pada Satgas Pangan Polri telah memeriksa saksi-saksi dari enam perusahaan dan delapan pemilik merek beras kemasan lima kilogram. Akan tetapi, nama-namanya tidak diungkapkan. Adapun Kementerian Pertanian bersama Bapanas, Satgas Pangan, Kepolisian hingga Kejaksaan melakukan investigasi kasus kecurangan beras komersial dilakukan setelah adanya anomali soal beras.

    Padahal produksi padi saat ini sedang tinggi secara nasional, bahkan tertinggi dalam 57 tahun terakhir dengan stok hingga saat ini mencapai 4,2 juta ton. Berdasarkan hasil temuan pada beras premium dengan sampel 136, ditemukan 85,56 persen tidak sesuai ketentuan; 59,78 persen tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET); serta 21,66 persen tidak seusai berat kemasan.

    Lalu, temuan pada beras medium dengan sampel 76 merek ditemukan 88,24 persen tidak sesuai mutu beras; 95,12 persen tidak sesuai HET; serta 9,38 persen tidak seusai berat kemasan. Pelanggaran itu ditemukan terhadap 212 merek beras.

    Sumber : Antara