Tag: Amran Sulaiman

  • Tarif Impor AS Turun, Mentan Amran: Peluang Emas Pertanian

    Tarif Impor AS Turun, Mentan Amran: Peluang Emas Pertanian

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, secara resmi mengumumkan penurunan tarif impor untuk Indonesia menjadi 19%. Meski begitu, Trump menyebut AS mendapat kompensasi berupa ekspor produk pertanian ke Indonesia senilai US$ 4,5 miliar.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, impor produk pertanian terbesar dari AS ke Indonesia adalah gandum. Namun, Amran mengatakan Indonesia patut bersyukur atas penurunan tarif impor tersebut dibanding negara-negara Asia Tenggara lainnya.

    “Kita bersyukur karena tarif dari 32%, menjadi 19%. Artinya apa? Ada celah di sana untuk pertanian,” kata Amran usai menghadiri gelaran Kagama Leaders Forum di Gedung RRI, Kamis (17/7/2025).

    Amran menuturkan, tarif impor untuk Indonesia jauh lebih rendah dibandingkan Malaysia. Bagi Amran, kondisi ini membuka peluang bagi ekspor produk pertanian, khususnya minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) ke AS.

    “Ada celah di sana, yaitu CPO. Pesaing kita cuma Malaysia, iya kan? Artinya apa? Kita bisa menambah juga. Ini menjadi peluang emas bagi pertanian,” tegas Amran.

    Sebagai informasi, Indonesia dikenakan tarif lebih rendah dibandingkan Malaysia sebesar 25%, Vietnam sebesar 20% dan 40% untuk transhipment, serta Thailand sebesar 36%.

    Sebelumnya, Trump telah mengumumkan secara resmi penetapan tarif impor sebesar 19% untuk produk asal Indonesia pada Selasa (15/7/2025).

    Kebijakan ini merupakan hasil kesepakatan dagang antara AS dan Indonesia yang dinilai saling menguntungkan. Penurunan tarif ini menjadi sorotan karena sebelumnya Trump sempat mengancam tarif hingga 32%.

    Trump menyebut kesepakatan ini sebagai langkah hebat untuk semua orang dalam unggahannya di Truth Social.

    Dalam pernyataan resminya di Gedung Putih, Trump juga memuji Presiden Prabowo Subianto dan menyampaikan bahwa AS kini mendapat akses penuh ke pasar Indonesia.

  • Apakah Beras Oplosan Aman Dikonsumsi? Ini Penjelasannya

    Apakah Beras Oplosan Aman Dikonsumsi? Ini Penjelasannya

    Jakarta, Beritasatu.com – Kasus beras oplosan, yaitu pencampuran beras berkualitas rendah ke dalam kemasan premium, kembali mencuat dan menimbulkan keprihatinan di kalangan masyarakat.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Satgas Pangan mengungkap praktik ini melibatkan sejumlah merek besar, dengan modus kamuflase mutu kemasan mahal, tetapi isinya campuran beras murah. Sebanyak 212 merek beras diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu.

    Menurut konsep food adulteration dari Food and Drug Administration (FDA) Amerika Serikat dan Food Safety Authority (EFSA) di Eropa, pencampuran produk pangan tanpa transparansi kepada konsumen dikategorikan sebagai penipuan pangan (food fraud).

    Konsumsi beras oplosan yang hanya mencampurkan beras premium dengan beras kualitas lebih rendah tidak menimbulkan risiko kesehatan fatal secara langsung. Namun, terdapat beberapa aspek yang patut diwaspadai.

    Beras premium umumnya memiliki kandungan vitamin B1 (thiamine) dan mineral yang lebih tinggi, serta tekstur nasi yang pulen dan tidak cepat basi. Ketika dicampur beras kualitas rendah, nilai gizinya menurun dan hasil nasi cenderung lembek atau cepat basi. Hal ini menurunkan mutu konsumsi harian keluarga.

    Risiko kebersihan dan mikrobiologis

    FDA menyebutkan beras kualitas rendah umumnya memiliki standar penyimpanan yang tidak seketat beras premium, sehingga meningkatkan risiko kontaminasi mikroba atau jamur penyebab keracunan makanan jika dimasak dan disimpan dalam suhu ruang terlalu lama.

    Bahaya bahan kimia tambahan

    Dalam kasus penipuan pangan di beberapa negara berkembang, seperti dilaporkan World Health Organization (WHO), praktik oplosan kadang melibatkan zat tambahan berbahaya, seperti pemutih, pewarna, atau pengawet yang tidak diperbolehkan dalam pangan. Konsumsi bahan kimia tersebut dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kerusakan hati, ginjal, gangguan hormonal, dan kanker.

    Ciri-ciri Beras Oplosan

    Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini ciri-ciri beras oplosan.

    Butiran tidak seragam: Ukuran beras bervariasi, ada yang besar, kecil, atau patah.Perbedaan warna: Warna beras tidak homogen, sebagian putih cerah, sebagian kusam kekuningan.Aroma kurang sedap: Nasi hasil masakan berbau sedikit asam atau apek.Tekstur nasi lembek dan cepat basi: Hal ini menandakan kualitas beras tidak stabil dan kebersihannya rendah.Kemasan mencurigakan: Label tidak jelas atau terdapat perbedaan berat bersih dengan standar resmi.
    Tip Aman Konsumsi Beras Oplosan

    Untuk melindungi diri dan keluarga dari risiko beras oplosan, berikut tip yang direkomendasikan oleh WHO dan Food Safety Authority.

    Periksa kemasan dengan teliti

    Pastikan label produsen jelas, tercantum nama perusahaan, nomor BPOM atau izin edar resmi, dan berat yang sesuai.

    Perhatikan warna, ukuran butiran, dan bau. Jika terdapat bau kimia atau pewangi berlebihan yang tidak wajar, sebaiknya hindari.

    Masak dan simpan dengan benar

    Setelah dimasak, simpan nasi dalam suhu di atas 60 derajat celsius atau segera dinginkan di bawah 5 derajat celsius untuk mencegah pertumbuhan bakteri.

    Laporkan produk mencurigakan

    Jika menemukan beras dengan kondisi mencurigakan, segera laporkan ke dinas ketahanan pangan setempat atau satgas pangan di wilayah Anda.

    Mengonsumsi beras oplosan yang hanya merupakan campuran beras asli kualitas berbeda memang tidak menimbulkan efek kesehatan fatal secara langsung. Namun, praktik ini tetap merugikan konsumen dari sisi gizi, ekonomi, dan keamanan pangan, terutama bila menggunakan zat kimia tambahan berbahaya.

  • Bos Bapanas Ungkap Cara Membedakan Beras Premium dan Medium

    Bos Bapanas Ungkap Cara Membedakan Beras Premium dan Medium

    Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap cara mudah bagi masyarakat untuk membedakan beras premium dengan medium di tengah ramainya isu temuan beras oplosan. 

    Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyampaikan, salah satu cara mudah untuk membedakan kedua jenis beras tersebut yakni dari sisi harga.

    “Kalau harganya itu deket-deket Rp14.000, Rp15.000, Rp16.000 [per kilogram], itu biasanya premium. Kalau angkanya deket-deket Rp12.000 nah itu medium,” kata Arief ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Untuk diketahui, pemerintah mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium dan medium. HET diatur sesuai dengan zona wilayah.

    Untuk beras premium di wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan (Sumsel) sebesar Rp14.900 per kilogram (kg). HET beras medium di cakupan wilayah yang sama sebesar Rp12.500 per kg. Untuk Sumatra selain Sumsel dan Lampung, HET beras premium di Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg.

    Untuk Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi ditetapkan HET beras premium Rp14.900 per kg dan beras medium Rp12.500 per kg. Lalu wilayah Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan, HET beras premium Rp15.400 per kg dan beras medium Rp13.100 per kg. Terakhir, wilayah Maluku dan Papua HET beras premium Rp15.800 per kg dan beras medium Rp13.500 per kg.

    Kemudian dari sisi visual, perbedaan beras premium dan medium ada di pecahannya. Arief menyebut bahwa beras yang memiliki banyak patahan sudah dapat dipastikan sebagai beras medium. 

    “Kalau itu banyak beras utuhnya itu premium,” ungkapnya.

    Namun, jika ingin mengetahui secara detail perbedaan beras medium dan premium, maka perlu dilakukan uji lab.

    Pemerintah melalui Peraturan Bapanas No.2/2023 telah mengatur persyaratan mutu dan label beras. Aturan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengonsumsi beras yang aman.

    Melalui beleid itu, pemerintah mengatur mutu beras premium yaitu memiliki butir patah maksimal 15%, kadar air maksimal 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir menir maksimal 0,5%, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 1%, butir gabah, dan benda lain harus nihil.

    Sementara itu, mutu beras medium yaitu memiliki butir patah maksimal 25%, kadar air maksimal 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir menir maksimal 2,0%, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 4%, butir gabah 1, dan benda lain 0,05%. 

    Sebelumnya, mengacu temuan dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, terdapat 212 merek beras premium dan medium ditemukan tidak sesuai mutu, harga yang melampaui HET, hingga volume beras yang tak sesuai. Temuan ini mengacu pada hasil laboratorium di 10 provinsi.

    Alhasil, Satgas Pangan telah menerima laporan Kementan secara resmi dan melakukan pengecekan dan pendataan secara langsung terhadap para pelaku usaha, terutama di pasar tradisional maupun di ritel modern.

    “Kemudian juga melakukan pengecekan khususnya kesesuaian mutu beras yang dijual dengan yang dicantumkan pada kemasan,” ujarnya.

    Adapun, Mentan Amran pernah mengungkap masyarakat mengalami kerugian hingga Rp99 triliun per tahun imbas penjualan beras yang tak sesuai mutu.

    “Ini sangat merugikan konsumen. Kalau dibiarkan, kerugian bisa mencapai Rp 99 triliun per tahun. Karena itu, kita minta Satgas Pangan turun, dan dalam dua minggu ke depan, semua produsen dan pedagang wajib lakukan penyesuaian,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (14/7/2025).

    Mengacu investigasi yang berlangsung pada 6–23 Juni 2025, melibatkan sebanyak 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi.

    Dari hasil tersebut, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

  • Patahan beras jadi cara untuk bedakan beras oplosan dan premium

    Patahan beras jadi cara untuk bedakan beras oplosan dan premium

    Jadi pertama, brokennya. Kedua, itu kelihatan utuh. Dia sangat kecil kadar airnya 14 persen,

    Jakarta (ANTARA) – Patahan beras menjadi cara untuk membedakan beras oplosan dengan premium, di mana beras premium memiliki lebih banyak beras utuh dibandingkan patahan.

    “Jadi pertama, brokennya. Kedua, itu kelihatan utuh. Dia sangat kecil kadar airnya 14 persen,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.

    Senada, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi juga menyebut patahan beras sebagai cara utama membedakan beras.

    Dalam konteks beras premium dan medium, misalnya, bila patahan beras lebih banyak dengan kadar broken mencapai 25 persen, maka bisa dipastikan beras tersebut merupakan beras medium.

    Sedangkan beras premium seharusnya didominasi oleh butir utuh, hanya ada sedikit patahan beras.

    Cara lainnya yaitu dengan melihat harga beras. Beras premium umumnya berada pada rentang harga Rp14 ribu hingga Rp16 ribu per kilogram. Sedangkan beras medium di kisaran Rp12 ribu per kilogram.

    Arief pun meminta masyarakat untuk merujuk pada Peraturan Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Persyaratan Mutu dan Label Beras.

    Dalam aturan itu, pihaknya telah merinci parameter yang bisa dijadikan acuan untuk menilai mutu beras.

    Untuk derajat sosoh dan kadar air seluruh kategori, baik premium, medium, submedium, dan pecah, ditetapkan dengan ketentuan yang sama. Derajat sosoh yakni minimal 95 persen dan kadar air tidak melebihi 14 persen.

    Sedangkan ketentuan butir menir, butir patah, butir beras lainnya, butir gabah, serta benda lainnya ditetapkan berbeda.

    Untuk beras premium, kandungan butir menir maksimal 0,5 persen, dan butir patahnya tidak boleh lebih dari 15 persen.

    Komposisi butir lainnya dibatasi maksimal satu persen, sementara butir gabah dan benda lain nol persen.

    Untuk beras medium, butir menir ditetapkan sebesar dua persen dan patahan beras mencapai 25 persen.

    Total butir lainnya diperbolehkan hingga empat persen, dengan kandungan butir gabah maksimal satu persen dan benda lain 0,05 persen.

    Untuk beras submedium, butir menir maksimal empat persen, patahan beras 40 persen, butir beras lain maksimal lima persen, butir gabah dua persen, dan benda lain 0,05 persen.

    Sedangkan untuk beras pecah, toleransi butir menir maksimal lima persen, butir patah di atas 40 persen, butir beras lain lima persen, butir gabah tiga persen, dan benda lain 0,05 persen.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Pemerintah tugaskan Bulog serap tambahan satu juta ton beras tahun ini

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menambah target penyerapan beras dalam negeri kepada Perum Bulog sebanyak satu juta ton untuk tahun 2025 ini.

    Dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog diminta untuk menyerap tiga juta ton beras sepanjang 2025. Dengan tambahan tugas ini, maka targetnya menjadi empat juta ton.

    “Karena musimnya ini bagus, mendukung. Sepanjang tahun tidak ada El Nino, hujan terus. Oleh karena itu cadangan beras yang tadi tiga juta ton, perlu kita naikkan menjadi empat juta ton,” kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Pangan, Jakarta, Kamis.

    Di samping itu, tambahan target serapan beras juga bertujuan untuk menjaga harga gabah agar tidak lagi turun.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan usulan tambahan target itu mulanya disampaikan oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

    Amran disebut mengajukan tambahan target penyerapan beras oleh Bulog sebanyak satu ton sampai 1,5 juta ton. Menko Zulhas kemudian menyetujui usulan tersebut dengan kesepakatan tambahan target satu juta ton.

    Dengan tambahan tugas itu, kata Arief, Inpres 6/2025 akan diperbarui.

    Anggaran Bulog pun diproyeksikan akan bertambah, dengan estimasi satu juta ton beras dikali harga beras Rp12 ribu per kilogram.

    Arief pun memastikan gudang-gudang milik Bulog siap menampung pasokan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tambahan. Sebab pihaknya juga aktif menyalurkan beras, seperti untuk bantuan pangan 10 kg beras kepada 18,27 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

    Pemerintah pun mulai menggelontorkan beras Bulog atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton.

    “Beras itu bukan barang antik, yang makin lama disimpan makin mahal (harganya). Beras itu harus dinamis, turnover-nya harus dijaga,” tutur dia.

    Pewarta: Imamatul Silfia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bulog Diminta Serap Tambahan 1 Juta Ton Setara Beras hingga Akhir 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah sepakat menambah penugasan serapan Perum Bulog sebesar 1 juta ton setara beras untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Dengan demikian, jumlah beras yang harus diserap BUMN Pangan hingga akhir tahun mencapai 4 juta ton setara beras.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan, keputusan ini diambil sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat petani.

    “Cadangan beras yang tadinya di Inpres 3 juta [ton] perlu kita naikkan menjadi 4 juta [ton] agar harga tidak turun lagi harga gabahnya,” kata Zulhas ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menambahkan, usulan tersebut awalnya disampaikan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    Dalam rapat koordinasi hari ini, Kamis (17/7/2025), Amran mengusulkan agar penyerapan beras oleh Perum Bulog ditambah sekitar 1 – 1,5 juta ton hingga akhir tahun.

    “Tadi Pak Menko [Zulhas] menyetujui untuk penambahan 1 juta [ton],” ujarnya.

    Seiring adanya penugasan tambahan tersebut, Arief menyebut, akan ada revisi terhadap Instruksi Presiden (Inpres) No.6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

    Arief mengatakan, penyerapan tambahan akan mulai dilakukan oleh Perum Bulog usai Inpres terbaru terbit. Pihaknya juga akan mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar Perum Bulog dapat melaksanakan penyerapan 1 juta ton setara beras. 

    Adapun, anggaran yang akan diajukan sekitar Rp12 triliun. “Ya otomatis 1 juta [ton] kali aja berapa sekarang harga beras Rp12.000 [per kilogram],” ungkapnya.

    Mengenai kondisi gudang Bulog, Arief menyebut, saat ini pemerintah tengah menggelontorkan bantuan pangan beras sebanyak 360.000 ton dan beras program SPHP 1,3 juta ton.

    Dengan demikian, dia memastikan gudang-gudang yang ada cukup mampu untuk menyimpan beras yang diserap oleh Perum Bulog.

    Sebelumnya, pemerintah melalui Inpres No.6/2025 menugaskan Perum Bulog untuk menyerap beras petani lokal sebanyak 3 juta ton hingga akhir 2025.

    Menurut data Perum Bulog, hingga Mei 2025, stok CBP yang dikuasai BUMN Pangan itu telah melampaui 3,6 juta ton, atau melampaui pencapaian tertinggi dalam 57 tahun berdirinya perusahaan.

  • Saat Kapolri Lomba Tembak Lawan Zulhas hingga Taufik Hidayat

    Saat Kapolri Lomba Tembak Lawan Zulhas hingga Taufik Hidayat

    Jakarta

    Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi membuka ‘Kapolri Cup 2025 Shooting Championship’ di Mako Brimob, Depok. Jenderal Sigit menjadi peserta melawan tiga menteri.

    Pantauan detikcom di lokasi, Kamis (17/7/2025) tiga menteri melawan Jenderal Sigit yaitu Menteri Koordinator (Menko) bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan Wamenpora Taufik Hidayat.

    Tampak mereka dilengkapi kacamata pengaman sebelum menembak sasaran. Mereka pun saling menembak di area perlombaan menembak masing-masing. Tampak usai selesai, Jenderal Sigit dan Zulhas tertawa.

    Jenderal Sigit menyebut ada 1.033 peserta mengikuti lomba. Peserta lomba tembak ini adalah anggota TNI-Polri, perwakilan kementerian, hingga masyarakat umum.

    “Kita juga melaksanakan kegiatan lomba menembak Kapolri Cup, di mana kegiatannya merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Bhayangkara dan saat ini diikuti oleh 1.033 peserta selama empat hari, baik dari peserta TNI, Polri dan juga masyarakat umum,” ucap Kapolri.

    Harapan Jaring Atlet Tembak

    Dia mengatakan dalam Kapolri Cup 2025 Shooting Championship juga digelar pertandingan eksibisi. Pihak kementerian juga turut diundang mengikuti kompetisi.

    Dia menyebut kegiatan ini dimaksud untuk meningkatkan soliditas, sinergitas antarkementerian, serta menjaga kekompakan dalam pekerjaan.

    “Kegiatan ini tentunya dimaksud selain juga untuk meningkatkan soliditas, sinergisitas antarkementerian, dan tentunya juga menambah kekompakan dalam rangka melaksanakan kerja-kerja bersama,” ucapnya.

    “Secara umum, kita harapkan bahwa khusus untuk kegiatan bagi masyarakat umum ini bisa menjaring atlet-atlet ataupun calon atlet yang nanti bisa dipersiapkan untuk mendukung kegiatan cabang olahraga menembak. Dalam rangka menjaring calon-calon atlet dan juga sebagai wadah untuk terus menjaga kemampuan dari atlet-atlet nasional yang ikut bergabung,” tutupnya.

    (jbr/jbr)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pengoplosan beras demi melindungi petani, menjaga harga di tingkat petani dan menjamin perlindungan konsumen.

    “Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun rupiah,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional.

    Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas/mutu, serta volume yang ditetapkan pemerintah.

    Eko meminta pemerintah melalui Menteri Pertanian agar bertindak tegas atas praktik curang sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab tersebut.

    Menurut Eko, praktik kecurangan beras ini diduga berlangsung sudah sejak lama dan memberikan kerugian yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

    Atas kasus itu, dia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa”, ujar Eko.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jatim IX Tuban-Bojonegoro ini meminta Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lebih intens melakukan pengawasan dan operasi pasar, untuk memantau stabilitas pasokan, harga, mutu dan kualitas pangan.

    “Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk memantau stabilitas harga, mutu dan kualitas pangan, sehingga dapat mencegah praktek-praktek oplosan seperti ini terulang kembali”, tegasnya.

    Ia berkomitmen untuk terus mengawal persoalan itu hingga tuntas.

    Dia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

    Diungkapkan Eko pihaknya akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

    “Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas,” kata Eko. 

    Sumber : Antara

  • Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Anggota Komisi IV DPR minta penindakan tegas pengoplos beras
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 17 Juli 2025 – 16:57 WIB

    Elshinta.com – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi meminta pemerintah bersama aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pengoplosan beras demi melindungi petani, menjaga harga di tingkat petani dan menjamin perlindungan konsumen.

    “Praktik ini merupakan kejahatan yang harus ditindak tegas, ini sudah keterlaluan karena sudah berlangsung lama, dan memberikan dampak kerugian terhadap negara dan masyarakat mencapai puluhan triliun rupiah,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko menanggapi serius temuan mengejutkan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terkait dugaan penyimpangan dalam distribusi beras nasional.

    Sebanyak 212 merek beras diduga oplosan dan tidak memenuhi standar kualitas/mutu, serta volume yang ditetapkan pemerintah.

    Eko meminta pemerintah melalui Menteri Pertanian agar bertindak tegas atas praktik curang sejumlah oknum produsen besar yang tidak bertanggung jawab tersebut.

    Menurut Eko, praktik kecurangan beras ini diduga berlangsung sudah sejak lama dan memberikan kerugian yang ditaksir mencapai Rp99 triliun.

    Atas kasus itu, dia mendorong penguatan pengawasan distribusi beras sehingga dapat melindungi konsumen dari praktik oknum yang tidak bertanggung jawab.

    “Kami minta kepada penegak hukum agar secepatnya diusut tuntas para pelaku kecurangan ini untuk memberikan efek jera, agar tidak ada lagi praktik serupa”, ujar Eko.

    Lebih lanjut, Anggota DPR RI Dapil Jatim IX Tuban-Bojonegoro ini meminta Kementerian Pertanian melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar lebih intens melakukan pengawasan dan operasi pasar, untuk memantau stabilitas pasokan, harga, mutu dan kualitas pangan.

    “Harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan pasar untuk memantau stabilitas harga, mutu dan kualitas pangan, sehingga dapat mencegah praktek-praktek oplosan seperti ini terulang kembali”, tegasnya.

    Ia berkomitmen untuk terus mengawal persoalan itu hingga tuntas.

    Dia juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan distribusi beras agar kasus serupa tidak terulang kembali.

    Diungkapkan Eko pihaknya akan memaksimalkan fungsi kontrol dewan dengan terjun langsung lapangan, demi terciptanya pelayanan pemerintah yang maksimal dan menjamin hak-hak masyarakat dapat terlaksana dengan baik sesuai peraturan yang berlaku.

    “Sudah waktunya negara hadir dan berpihak kepada petani serta konsumen. Jangan sampai rakyat kecil makin ditekan, sementara pelaku tidak ditindak tegas,” kata Eko. 

    Sumber : Antara

  • Wementan Sudaryono tegaskan praktik pupuk palsu diberantas

    Wementan Sudaryono tegaskan praktik pupuk palsu diberantas

    ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan pemalsuan pupuk merugikan petani dan mengganggu ketahanan pangan, sehingga harus diberantas melalui pengawasan ketat serta penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh.

    “Memalsukan pupuk itu zalim. Sangat zalim! Karena ini bukan hanya menipu soal kandungan nutrisi, tetapi juga menghancurkan harapan dan kerja keras petani selama satu musim,” kata Wamentan Sudaryono di Jakarta, Kamis.

    Wamentan Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini menyatakan tindakan tersebut harus diberantas hingga ke akarnya karena berdampak serius terhadap kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional.

    “Jahat terhadap orang susah itu kejahatan kemanusiaan. Di era Presiden Prabowo, hal seperti ini tidak akan dibiarkan,” lanjutnya.

    Wamentan menekankan kerugian akibat pemalsuan pupuk sangat besar. Menurut dia, kerugian tersebut akan menjadi beban para petani, bahkan program prioritas Presiden Prabowo, yakni swasembada pangan.

    “Jika ada ribuan atau bahkan jutaan petani yang menjadi korban, kerugiannya bisa mencapai triliunan rupiah dan mengancam ketahanan pangan kita,” tambahnya.

    Wamentan Sudaryono yang juga merupakan anak seorang petani ini juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang telah proaktif menindaklanjuti kasus-kasus pemalsuan pupuk.

    “Terima kasih jajaran Polri sudah menindaklanjuti. Ini adalah langkah krusial untuk melindungi petani dan memastikan bahwa mereka dapat bekerja dengan tenang tanpa kekhawatiran akan pupuk palsu,” bebernya.

    Menurut dia, pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus bersinergi dengan aparat penegak hukum dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas praktik pemalsuan pupuk demi terwujudnya pertanian yang maju, mandiri dan modern.

    “Demi kesejahteraan petani dan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan,” kata Wamentan.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan, pihaknya menemukan lima jenis pupuk palsu yang beredar di pasaran dan menyebabkan potensi kerugian petani mencapai Rp3,2 triliun secara nasional.

    Amran menyebutkan pupuk palsu tersebut sangat merugikan petani karena sebagian besar menggunakan dana pinjaman program Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga jika gagal panen, mereka bisa bangkrut akibat ulah pelaku kejahatan pupuk.

    “Bayangkan kalau pupuk palsu, itu kerugian petani baru kita temukan lima pupuk palsu, (potensi kerugian petani) Rp3,2 triliun, tapi bukan Rp3,2 triliunnya, petani langsung bangkrut, ini pinjaman, pinjaman KUR,” kata Mentan di Makassar, Sabtu (12/7).

    Meskipun belum menjelaskan secara rinci lokasi dan jenis pupuk yang ditemukan, Mentan menegaskan akan menindak tegas pelaku pemalsuan sesuai aturan hukum yang berlaku dan tidak memberi toleransi.

    Ia menyayangkan masih adanya pihak-pihak yang tega menipu petani dengan menjual pupuk palsu, menyebut tindakan itu tidak etis dan harus segera dibersihkan dari sektor pertanian Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.