Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Amran: Kalau pangan terganggu negara bisa “runtuh”

    Mentan Amran: Kalau pangan terganggu negara bisa “runtuh”

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan adalah fondasi utama negara, sebab bila terganggu bisa menyebabkan keruntuhan, sehingga pembangunan pertanian harus dirancang hingga seribu tahun ke depan.

    “Kalau pangan terganggu, negara bisa runtuh. Itulah kenapa Presiden serius menggarap pertanian, bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tapi untuk 1.000 tahun mendatang,” kata Mentan dalam kuliah umum ratusan mahasiswa, dosen, dan pimpinan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Majene, Sabtu.

    Oleh karena itu, Mentan menyatakan keberhasilan sektor pertanian masa depan sangat ditentukan peran generasi muda.

    Dalam paparannya di kuliah umum yang mengangkat tema “Inovasi dan Teknologi dalam Meningkatkan Produktivitas dan Kesejahteraan Petani”, Mentan Amran menekankan filosofi hidup yang membentuk kesuksesannya di dunia pertanian dan pemerintahan yakni keyakinan, tindakan, dan konsistensi.

    Menurutnya, membangun pertanian masa depan bukan hanya soal teknologi dan infrastruktur, tapi juga soal mentalitas dan karakter pelaku utamanya.

    “Kalau tidak yakin pada diri sendiri, jangan harap pertanian bisa jadi tulang punggung bangsa. Generasi muda harus yakin, berani bertindak, dan konsisten berkontribusi,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta.

    Dia juga menyinggung pentingnya peran mahasiswa sebagai agen perubahan yang siap menjawab tantangan global termasuk krisis pangan dunia.

    Oleh karena itu dia mendorong mahasiswa untuk keluar dari zona nyaman dan aktif terlibat dalam transformasi pertanian Indonesia.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 1,3 Juta Ton Beras SPHP Diguyur ke Seluruh RI

    1,3 Juta Ton Beras SPHP Diguyur ke Seluruh RI

    Jakarta –

    Pemerintah menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 5.302 titik Gerakan Pangan Murah di seluruh wilayah Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan dalam pelaksanaan penyalurannya, pemerintah turut melibatkan Bulog, ID Food, PT Pos Indonesia, PTPN (PT Perkebunan Nusantara), dan PIHC (Pupuk Indonesia Holding Company).

    “Kami bersama jajaran kementerian dan BUMN pangan resmi menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP ke seluruh Indonesia,” kata Amran seperti dikutip dari unggahan Instagram resminya (@a.amran_sulaiman), Sabtu (19/7/2025).

    “Lewat sinergi Bulog, ID Food, PT Pos, PTPN, dan PIHC, kami bergerak serentak di lebih dari 5.000 titik Gerakan Pangan Murah. Semoga langkah ini menjadi solusi nyata di tengah masyarakat,” kata Amran.

    Menurutnya penyaluran 1,3 juta ton beras murah ini merupakan langkah konkret dari pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Terlebih mengingat tahun ini Indonesia berhasil mencapai target swasembada beras.

    “Ini adalah ikhtiar kita bersama untuk memastikan harga beras tetap terjangkau bagi rakyat, sesuai arahan Presiden Prabowo. Stok tersedia, harga harus terkendali!” tegas Amran.

    Sementara, dalam unggahan Instagram resmi Kementerian Pertanian, beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) sebagai berikut:

    – Zona 1: Rp 12.500/kg
    Wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi

    – Zona 2: Rp 13.100/kg
    Wilayah Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan

    Zona 3: Rp 13.500/kg
    Wilayah Maluku dan Papua

    (igo/hns)

  • Mau ‘Sulap’ Tebu Jadi BBM, Bahlil Minta Proyek Food Estate di Merauke Dikebut

    Mau ‘Sulap’ Tebu Jadi BBM, Bahlil Minta Proyek Food Estate di Merauke Dikebut

    Jakarta –

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga sebagai Ketua Harian Dewan Energi Nasionai (DEN), Bahlil Lahadalia, meminta Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, untuk mempercepat pengerjaan proyek food estate tebu 2 juta hektare di Merauke, Papua. Hal ini dilakukan guna memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

    Hal itu disampaikannya saat memimpin Sidang Anggota Kedua dan Ketiga Dewan Energi Nasional (DEN) 2025. Dalam sidang tersebut, Bahlil juga meminta anggota DEN untuk dapat belajar dari Brasil yang memanfaatkan energi baru dan terbarukan dalam upaya transisi energi.

    “Mereka pakai tebu ya, bensinnya itu, mereka menuju 100% bisa pakai itu. Karena mereka pertaniannya bagus, etanolnya bagus, biodieselnya juga dia pemenang. Kita ini kan impor etanol dan metanol ini setiap tahun. Jadi mungkin yang di Merauke ini yang perlu kita push untuk tebunya itu dikonversi ke etanol dan metanol saja,” ujar Bahlil dalam keterangan tertulis, Sabtu (19/7/2025).

    Dalam sidang tersebut, terdapat sejumlah membahas terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang saat ini masih menunggu penetapan. Hal ini lantaran RPP KEN dinilai harus selaras dengan program hilirisasi, dan mendukung transisi energi menuju Net Zero Emission (NZE) tahun 2060 mendatang, di antaranya melalui optimalisasi pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) demi menjaga ketahanan dan kemandirian energi.

    Bahlil juga menyebutkan bahwa PP KEN juga menyoroti perlunya pendanaan untuk dekarbonisasi sektor energi dan ketahanan energi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta sumber lain, baik dari sumber nasional maupun internasional.

    Setelah ditetapkan, PP KEN akan menjadi dasar bagi daerah untuk menetapkan perencanaan energi daerah dan kebijakan energi lintas sektor.

    “Untuk itu, DEN perlu melakukan pembinaan dan pendampingan teknis dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) dan kebijakan energi lintas sektor bagi 38 provinsi, khususnya bagi Provinsi Papua, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Pegunungan,” katanya.

    Topik lain yang dibahas pada Sidang Anggota DEN Ke-2 dan Ke-3 ini adalah usulan perubahan Keputusan Presiden Nomor 17/P Tahun 2009 terkait Keanggotaan DEN dari Unsur Pemerintah, menyusul adanya perubahan nomenklatur dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menjadi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

    Selain itu, dibahas pula Indeks Perhitungan Kemandirian Energi Tahun 2024, yang menilai Aspek, Indikator dan Bobot Kemandirian Energi Nasional. Untuk meningkatkan kemandirian energi, DEN merekomendasikan dilakukannya peningkatan Reserve Replacement Ratio (RRR), di antaranya melalui eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau cadangan terbukti energi, peningkatan pasokan migas dan LPG serta substitusinya dengan optimalisasi sumber energi dari dalam negeri.

    (eds/eds)

  • Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Kemarin, 1,3 juta ton beras SPHP dilepas hingga tambang ilegal di IKN

    Jakarta (ANTARA) – Penyaluran 1,3 juta ton beras SPHP hingga kasus tambang ilegal di kawasan IKN merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Jumat (18/7) yang menarik disimak kembali pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

    “Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. Temui Menkeu Arab, Sri Mulyani lanjutkan rencana Prabowo soal haji

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menemui Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi Mohammed Al-Jadaan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud soal layanan haji dan umrah.

    “Kami menindaklanjuti hasil pertemuan Presiden Prabowo dan Pangeran Mohammed bin Salman Al Saud pada lawatan kenegaraan awal Juli lalu, salah satunya mengenai penguatan kerja sama dalam meningkatkan layanan Haji dan Umrah bagi jamaah Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Instagram @smindrawati di Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. RI masih negosiasi tarif impor 0 persen untuk sejumlah komoditas ke AS

    Pemerintah Indonesia masih terus mengupayakan negosiasi lanjutan dengan Pemerintah Amerika Serikat (AS) agar sejumlah komoditas andalan nasional dapat dikenakan tarif impor sebesar 0 persen.

    Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Jumat, menyampaikan meskipun tarif resiprokal sebesar 19 persen telah diumumkan, masih terdapat ruang untuk negosiasi lanjutan, terutama bagi komoditas yang sangat dibutuhkan oleh AS dan tidak dapat diproduksi secara mandiri di negara tersebut.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. Mentrans bawa peneliti gali potensi “rare earth” di Sulbar

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut Sulawesi Barat membutuhkan peneliti yang dapat mengembangkan logam tanah jarang (LTJ) atau rare earth, yang khususnya yang berada di wilayah transmigrasi.

    “Salah satu yang nanti akan kami berikan tugas pada tim ekspedisi patriot (peneliti) ini juga adalah masalah logam tanah jarang. Jika memang ini betul-betul nyata dan besar potensinya, maka saya kita harus menyambutnya dengan kewaspadaan,” ujar Iftitah saat membuka Retreat Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Korem 142 Tatag, Mamuju, Sulawesi Barat, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. Menteri ESDM serahkan tambang ilegal di IKN ke penegak hukum

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyerahkan kasus tambang ilegal di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur ke aparat penegak hukum.

    “Kalau tambang ilegal itu aparat penegak hukum (APH),” ucap Bahlil ketika ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Terungkap Biang Kerok Harga Beras Naik

    Terungkap Biang Kerok Harga Beras Naik

    Jakarta –

    Harga beras mengalami kenaikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap kenaikan ini terjadi karena saat ini masa panen pertama telah selesai.

    Saat musim panen habis, sejumlah wilayah telah mengalami penurunan produksi karena petani memasuki masa tanam kedua. Zulhas mengatakan, panen raya akan berlangsung lagi mulai Agustus 2025.

    “Kalau musim panen itu kemarin, panen raya mulai Maret, April. Saat ini masih belum (panen lagi). Baru bulan depan panen raya lagi, Agustus,” terang Zulhas ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Dalam mengatasi hal tersebut, pemerintah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,3 juta ton dari Juli hingga Desember 2025. Beras SPHP ini dijual dalam kemasan 5 kilogram (kg) dan bisa dibeli di pasar tradisional hingga Koperasi Desa Merah Putih.

    Harga beras SPHP sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 12.500/kg, artinya jika 5 kg maka Rp 62.500/kg. Zulhas mengatakan harapannya dengan intervensi ini, harga beras bisa stabil.

    “Dengan harga Rp 62.500/5 kg jatuhnya Rp 12.500/kg. Mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga yang di beberapa tempat ada kenaikan,” terangnya.

    Harga Beras Bakal Turun 1-2 Minggu Lagi

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan langkah penyaluran beras SPHP ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat. Ia meyakini, harga beras akan turun satu sampai dua minggu lagi.

    “Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” terangnya.

    Untuk penyaluran beras SPHP ke seluruh Indonesia, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    Berdasarkan data Panel Harga Pangan Nasional, Jumat (18/7/2025) pukul 17.30 WIB, rata-rata harga beras medium secara nasional Rp 14.314/kg. Angka itu 14.51% di atas HET beras medium Rp 12.500/kg.

    Kemudian, harga beras premium secara rata-rata nasional Rp 16.072/kg. Angka itu naik 7,87% dari HET beras premium Rp 14.900/kg.

    (ada/fdl)

  • Cek Daftar Harga Beras SPHP dan Syarat Pembeliannya – Page 3

    Cek Daftar Harga Beras SPHP dan Syarat Pembeliannya – Page 3

    Menko Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan operasi pasar ini merupakan respons pemerintah terhadap kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Pemerintah melalui Bulog menggelontorkan 1,3 juta ton beras SPHP dengan harga Rp62.500 per 5 kilogram (kg), atau Rp12.500 per kg di wilayah zona satu.

    “Kita berharap ini dapat menstabilkan harga. Tapi kita juga sedang menyusun solusi permanen melalui pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) sebagai infrastruktur distribusi pangan langsung ke masyarakat. Jadi subsidi tidak lagi dicampur di pasar, tapi masuk langsung ke desa,” kata Menko Pangan, Zulkifli.

    Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan distribusi, terutama untuk mencegah praktik oplosan. 

    “Kalau ada yang oplos, harus ditindak tegas. Tapi juga kita bereskan dari hulunya,” ucap Zulkifli Hasan.

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa peluncuran ini merupakan hasil rapat koordinasi tingkat tinggi lintas kementerian dan lembaga. 

    “Target kami selain SPHP 1,3 juta ton, ada juga bansos 360 ribu ton. Total 1,5 juta ton. Kami optimistis dalam satu sampai dua minggu ke depan harga beras akan turun,” ujar Amran.

    Ia mengungkapkan saat ini sudah ada lebih dari 200 merek beras yang terindikasi dioplos. Pihaknya bekerja sama dengan penegak hukum, serta 13 laboratorium memastikan kualitas beras sesuai standar premium dan medium.

     

  • Mentan Minta Produsen 212 Merek Turunkan Harga Buntut Temuan Beras Oplosan

    Mentan Minta Produsen 212 Merek Turunkan Harga Buntut Temuan Beras Oplosan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengimbau produsen beras dari 212 merek menurunkan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan ini sebagai tindaklanjut temuan beras oplosan, pelanggaran takaran, mutu hingga kualitas beras.

    Selain menurunkan harga sebagai bentuk tanggungjawab, Amran juga meminta produsen beras membenahi kualitas beras yang diedarkan. Jadi jangan sampai masyarakat membeli beras harga premium, ternyata isinya kualitas medium.

    “Kami imbau turunkan harga di bawah HET. Tapi bukan saja HET, harus (perbaikan) kualitas. Jadi menjual barang, katakanlah premium, harus kualitasnya premium, itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, (isinya harus) medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin dan berkala,” kata Amran ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Menurut Amran, para produsen pun merespon imbauan tersebut dengan menurunkan harga beras premium kemasan 5 kg sebesar Rp 1.000/5 kg. Jadi biasanya harga beras premium sesuai HET Rp 14.900/kg atau Rp 74.500/5 kg, saat ini turun menjadi Rp 73.500/5 kg.

    “Setelah kami menyurat ke penegak hukum 212 merek (melanggar aturan), lalu (produsen) mereka menyurat untuk menurun harga Rp 1.000. Alhamdulillah di bawah HET. HET dari Rp 74.500/5 kg, turun Rp 1.000 menjadi Rp 73.500/5 kg,” jelasnya.

    Amran memastikan 212 merek yang diketahui melakukan pengoplosan hingga pelanggaran mutu beras telah diuji dari 13 laboratorium. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir protes hingga kesalahan.

    “Kami gunakan 13 lab untuk mengecek. Karena kami khawatir, kan pasti ada yang komplain nanti. Ini sensitif, jadi kami cek satu per satu,”pungkasnya.

    Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) juga telah mengungkap produsen beras baru-baru ini meminta harga beras premium diturunkan Rp 1.000/5 kg. Permintaan ini datang berbarengan dengan kasus beras oplosan yang tengah heboh di masyarakat.

    “Sejak kemarin para produsen sudah membuat surat kepada kita untuk menurunkan harga jual yang dari Rp 74.500/5kg, itu turun Rp 1.000/5 kg, jadi itu turun Rp 200/kg, sehingga HET pada saat ini itu adalah Rp 73.500/5kg,” kata Ketua Umum Aprindo Solihin ditemui di Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (17/7/2025).

    Saat ditanyakan apakah penurunan itu dilakukan terkait kasus beras oplosan, Solihin mengatakan belum bisa memastikan. Ia hanya menerima arahan tersebut dari produsen baru-baru ini.

    “Kita nggak tahu, kan yang (meminta) menurunkan bukan kita. Kalau di koreksi harga, sudah kita lakukan mulai kemarin,” terangnya.

    Lihat juga video: Video: Awal Mula Kecurigaan 212 Beras Dioplos, Ada Anomali Harga

    (ada/fdl)

  • Beras SPHP Resmi Dijual di Pasar-Kopdes, Mentan Pastikan Tak Dioplos

    Beras SPHP Resmi Dijual di Pasar-Kopdes, Mentan Pastikan Tak Dioplos

    Jakarta –

    Pemerintah resmi meluncurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke pasaran. Sebanyak 1,3 juta ton beras SPHP akan dijual ke masyarakat dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500/kilogram (kg) atau Rp 62.500/5kg.

    Beras SPHP ini akan dijual ke pasar tradisional, kios pangan pemerintah, hingga Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes). Masyarakat bisa mendapatkan dalam kemasan 5 kg dan pembelian dibatasi 10 kg atau 2 pack.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan beras SPHP dari pemerintah sesuai standar dan bukan oplosan. Beras tersebut diproduksi oleh BUMN Pangan yakni Perum Bulog.

    “Oh kalau ini nggak (bukan oplosan), nggak berani, ini pelat merah ini. Semua, nggak berani. Ini perintah Bapak Presiden, nggak berani ada yang oplos,” kata dia dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    “Saya saja nggak berani, apa lagi beliau-beliau ini, mana berani mau oplos. Ini sesuai standar 1,3 juta sesuai yang ada di kemasan,” tambahnya.

    Amran menerangkan, bahwa langkah penyaluran beras SPHP ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat. Ia meyakini, harga beras akan turun satu sampai dua minggu lagi.

    “Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” terangnya.

    Untuk penyaluran, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan target penyaluran beras SPHP Juli 98.912.002 kg (98 ribu ton).

    “Rotal realisasi sampai dengan hari ini sudah berjalan 5 hari Itu 860.680 kg (860 ton) persentase sekitar 0,97%. Realisasi harian 310.665 kg (310 ton),” ungkapnya.

    Selain penyaluran beras SPHP, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan. Ahmad Rizal menerangkan penyaluran bantuan pangan ditargetkan selama Juni-Juli 365.541.660 kg (365 ribu ton).

    “Total realisasi sampai dengan hari ini sudah 3 hari ini 5.176.400 kg (5.176 ribu ton). Itu dalam waktu 3 hari, di seluruh Indonesia, untuk persentasenya baru 1,42%,” pungkasnya.

    Tonton juga video “BPOM Bicara Kasus Beras Oplosan, Sebut Belum Ada Laporan Keracunan” di sini:

    (ada/fdl)

  • Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Pemerintah salurkan 1,3 juta ton beras SPHP untuk tekan kenaikan harga

    Hari ini kita operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak,

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah resmi menyalurkan 1,3 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk digelontorkan secara bertahap ke seluruh Indonesia.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa langkah ini diambil guna menekan gejolak harga beras di masyarakat.

    “Hasil Rakortas adalah yang pertama kita melepas 360 ribu ton untuk bantuan sosial. Yang kedua adalah kita lepas SPHP 1,3 juta ton. Seluruh Indonesia bergerak bersama-sama. Kami yakin 1-2 minggu harga beras dapat turun,” kata Mentan Amran saat peluncuran “Gerakan Pangan Murah Beras SPHP” di Jakarta, Jumat.

    Lebih lanjut, Mentan menegaskan, kebijakan ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto agar negara hadir menjamin keterjangkauan pangan.

    “Hari ini kita operasi pasar besar-besaran. Ini mengantisipasi agar harga beras turun, tidak naik di saat stok kita banyak,” kata dia.

    Untuk mempercepat penyaluran, pemerintah menggandeng jaringan Bulog, PT Pos Indonesia, ID Food, PTPN, dan Pupuk Indonesia Holding Company.

    “Terima kasih kepada BUMN Pangan, ada di Dirut PTPN, ada Dirut Bulog, ID Food, PIHC, dan PT Pos sebagai terdepan menggerakkan SPHP. Kami berharap ini bisa digerakkan di seluruh Indonesia. Agar masyarakat menikmati harga yang baik di saat produksi meningkat,” kata Mentan.

    Selain itu, Amran mengungkapkan bahwa gerakan pangan murah ini dilakukan di 5.302 titik seluruh Indonesia.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi), Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan), dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengapresiasi Gerakan Pangan Murah Beras SPHP yang merupakan sinergi antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional, BUMN Pangan, PT Pos Indonesia, dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

    “Jadi ini beras SPHP dengan harga Rp62.500 per kemasan, per kilogram Rp12.500. Mudah-mudahan ini bisa membantu menstabilkan harga yang di beberapa tempat ada kenaikan,” ujar Zulhas.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan sebut butuh pertimbangan sebelum lakukan impor ke AS

    Mentan sebut butuh pertimbangan sebelum lakukan impor ke AS

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan membutuhkan pertimbangan dalam sebelum memutuskan impor produk-produk pertanian dari Amerika Serikat (AS).

    Hal ini menyusul penerapan tarif 19 persen terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS. Sementara sebaliknya, AS tidak dikenakan tarif bagi produknya yang masuk ke RI dan adanya kesepakatan Indonesia membeli produk agrikultur AS senilai 4,5 miliar dolar AS.

    “Itu (melakukan impor) tidak semerta-merta, kan? Kalau kita butuh impor, baru kita impor, kan? Itu ada rekomendasi dari (Kementerian) Pertanian, dari (Kementerian) Perdagangan. Itu kalau Indonesia butuh. Kalau gandum kan pasti butuh, kedelai masih butuh,” kata Mentan Amran saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Sebelumnya, Amran menyatakan Indonesia akan mengimpor produk pertanian AS yaitu gandum sebagai imbas dari kesepakatan dagang penurunan tarif resiprokal.

    Rencana impor ini pun ia nilai tidak berseberangan dengan program ketahanan pangan dalam negeri.

    Selain itu, ia menegaskan bahwa negara tetap hadir untuk melindungi petani dalam negeri, dengan meningkatkan produktivitas dalam negeri serta target swasembada pangan oleh pemerintah.

    “Petani tetap terlindungi. Selama produksi dalam negeri mampu, ya, masa impor?” kata dia.

    Lebih lanjut, Mentan mengatakan penurunan tarif dagang AS dengan nilai 19 persen juga memiliki dampak positif bagi Indonesia.

    “Itu salah satu yang sangat menguntungkan Indonesia adalah itu kita tarif 19 persen. CPO (crude palm oil/kelapa sawit) kita masuk ke Amerika,” kata Amran.

    “Kita bersyukur bahwa Presiden (Prabowo Subianto) luar biasa menego, nego awalnya berapa? 32 persen, sekarang turun menjadi 19 persen,” ujar dia menambahkan.

    Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.