Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Harga Beras Sumbang Inflasi, Mendagri Soroti Pentingnya Tata Kelola Distribusi – Page 3

    Harga Beras Sumbang Inflasi, Mendagri Soroti Pentingnya Tata Kelola Distribusi – Page 3

    Di lain sisi, Mendagri juga menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang akan dilakukan untuk mengendalikan harga beras. Ia menekankan agar penindakan lebih fokus pada pelaku usaha atau oknum yang melanggar secara bertahap. Sebelum itu perlu juga memberikan peringatan kepada para pelaku usaha untuk segera menurunkan harga sesuai ketentuan.

    Mendagri mewanti-wanti jangan sampai penegakan hukum mengganggu stabilitas ketersediaan pasokan di pasar yang akan berdampak terhadap naiknya harga beras. Karena itu, langkah yang perlu ditekankan adalah penurunan harga beras bukan ke arah penyegelan komoditas.

    “Sehingga kalau mau ditindak orangnya, tapi barangnya harus diturunkan harganya, barangnya tetap bisa sampai ke masyarakat,” ujarnya.

    Turut hadir dalam rapat tersebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Hadi, Kabareskrim Polri Komjen Pol. Wahyu Widada, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Ardiansyah, serta pejabat terkait lainnya.

     

    (*)

  • Beras Oplosan Tidak Ditarik, Mentan Amran: Harganya Diturunkan

    Beras Oplosan Tidak Ditarik, Mentan Amran: Harganya Diturunkan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan alasan pemerintah tidak menarik merek-merek beras premium kemasan yang telah dioplos dari pasaran. Amran mengatakan, pemerintah hanya meminta agar para produsen beras untuk menurunkan harga jual untuk masyarakat.

    Hal ini disampaikan Mentan Amran selepas menghadiri rapat koordinasi terbatas (rakortas) di kantor Kementerian Koordinator bidang Pangan (Kemenko Pangan) yang membahas perihal tindak lanjut praktik manipulasi dan pengoplosan beras, Jumat (25/7/2025).

    Amran mengatakan, merek beras yang ditemukan sudah terbukti mengoplos kualitas dan mutunya, pemerintah hanya meminta agar diturunkan seluruh harganya, baik kelas premium maupun medium.

    “Tidak usah (merek beras ditarik dari pasaran), yang penting diturunkan harganya,” ujar Amran.

    Mentan Amran mengatakan, saat ini pemerintah bersyukur karena berdasarkan temuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Mabes Polri, harga jual beras sudah turun.

    “Sekarang ini alhamdulillah, tadi sesuai keterangan Pak Mendagri juga dari Bareskrim Mabes Polri, harga sudah turun, khususnya premium,” jelas Amran.

    Lebih lanjut, Amran mengimbau kepada para produsen beras untuk segera menurunkan harga beras berdasarkan kualitasnya.

    “Kami minta seluruh beras premium dan medium, turunkan harga sesuai dengan kualitasnya, titik,” tegas Amran.

    Ihwal batas waktu tindakan penurunan harga oleh produsen tersebut, Amran mengatakan agar dilakukan segera. Hal ini harus dilakukan, lanjut Amran, mengingat sudah terdapat proses penegakan hukum yang berjalan terutama telah ada 14 perusahaan produsen beras yang telah dipanggil oleh kepolisian.

    “Sebenarnya kan dahulu sudah kita beri waktu dua minggu, itu kita imbauan. Pemerintah ini sangat baik, mengimbau agar turunkan harga sesuai mutunya. Kalau tidak, aparat penegak hukum yang bertindak,” katanya.

    Sebelumnya diketahui, Satgas Pangan Polri mengungkap berdasarkan hasil investigasi kasus beras oplosan, terdapat tiga produsen diduga menyalahi aturan tata niaga penjualan beras atau melakukan praktik pengoplosan beras.

    Ketiga perusahaan tersebut diduga menjual lima merek beras premium yang ditemukan berdasarkan uji laboratorium telah melanggar standar mutu yang telah ditetapkan pemerintah.

    Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan hasil investigasi ini ditemukan melalui pengujian sampel beras bermerek, baik premium maupun medium, yang dilakukan di laboratorium penguji balai besar pengujian standar instrumen setelah panen pertanian.

    “Sampai hari ini, kami baru mendapatkan sembilan merek dan lima merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu,” jelas Helfi saat jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (24/7/2025).

    Helfi mengungkapkan, setelah melakukan uji lab dan ditemukan adanya anomali kualitas mutu beras, pihaknya segera melakukan pelaporan polisi. Setelah dilaporkan, lanjut Helfi, pemeriksaan dilakukan dengan melibatkan para saksi dan ahli perlindungan konsumen guna mengungkap hasil laboratorium tersebut.

    “Dari hasil penyidikan tersebut, ditemukan tiga produsen atas lima merek beras premium. Kemudian penyidik melakukan upaya paksa berupa penggeledahan, penyegelan atas status quo dan penyitaan di tempat produksi, gudang, ritel maupun kantor terkait barang bukti,” jelas Helfi.

    Sekadar informasi, hasil uji laboratorium yang ditemukan Satgas Pangan Polri, telah mengungkap 5 merek beras premium yang tidak memenuhi standar mutu, yakni:

    1. Setra Ramos Merah
    2. Setra Ramos Biru
    3. Setra Pulen
    4. Sania
    5. Jelita

    Tiga produsen yang bertanggung jawab terhadap produk tersebut, yakni PT PIM (produsen merek Sania), PT FS (produsen Setra Ramos Merah, Biru, dan Pulen), dan Toko SY (produsen Jelita).

  • Polda Metro sidak Pasar Induk Cipinang pastikan kualitas dan harga beras

    Polda Metro sidak Pasar Induk Cipinang pastikan kualitas dan harga beras

    Jakarta (ANTARA) – Subdit Industri dan perdagangan (Indag) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melakukan kegiatan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Induk Cipinang, Jakarta Timur untuk memastikan stok ketersediaan, kualitas dan harga beras.

    “Di sini kami melihat harga barang sebagaimana yang sudah ditentukan dalam Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah diatur juga dalam peraturan badan pangan nasional,” kata Kasubdit Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, AKBP Muhammad Ardila Amry saat ditemui di Jakarta, Jumat.

    Ardila juga menyebutkan, selain menjamin ketersediaan beras, mereka juga memantau kualitas mutu beras tersebut.

    “Kami juga dengan beberapa rekan-rekan dari satgas pangan juga sudah melakukan atau membeli beberapa sampling jenis ataupun merek beras untuk kita lakukan uji lab, ” katanya.

    Selanjutnya Ardila menyebutkan dari hasil sidak tersebut pihaknya belum menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pedagang.

    “Kalau hasil temuan kita belum, tetapi untuk uji selanjutnya kita akan melakukan uji lab,” katanya.

    Ardila menjelaskan untuk melakukan uji lab pihaknya membutuhkan setidaknya sekitar satu kilogram beras sebagai sampel.

    “Kemudian untuk hasil labnya sekitar 2 – 3 hari, nanti setelah itu tindaklanjutnya kami akan segera rilis dan infokan pada media agar ini bisa disebarluaskan juga supaya masyarakat tahu dan paham berkaitan dengan isu beras ini,” katanya.

    Ia juga menjelaskan sidak ini merupakan tindaklanjut dari temuan Kementerian Pertanian dan juga untuk menjamin konsumen mendapatkan beras berkualitas.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengklaim menemukan kecurangan pada 212 merek beras setelah dilakukan pengujian ketat pada 13 laboratorium independen yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia demi menjaga transparansi.

    “Jadi itu (praktik kecurangan beras) kami temukan, dan bukan kami (yang) periksa. Kami pakai tim independen adalah lab, 13 lab yang periksa di seluruh Indonesia,” kata Mentan dalam Rapat Kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Rabu (16/7).

    Ia mengungkapkan investigasi dilakukan sejak adanya kejanggalan harga beras, di mana harga gabah di petani dan penggilingan menurun, namun harga beras di tingkat konsumen justru meningkat.

    Pewarta: Ilham Kausar
    Editor: Alviansyah Pasaribu
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog sebut stok beras akan bertambah usai catat rekor 4,2 juta ton

    Bulog sebut stok beras akan bertambah usai catat rekor 4,2 juta ton

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memberikan keterangan di Makodam III Siliwangi, Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/7/2025). (ANTARA/Ricky Prayoga)

    Bulog sebut stok beras akan bertambah usai catat rekor 4,2 juta ton
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 24 Juli 2025 – 23:19 WIB

    Elshinta.com – Perum Bulog menyebutkan stok beras nasional akan bertambah lagi usai mencatat rekor tertinggi stok beras sebesar 4,2 juta ton hingga pertengahan tahun 2025.

    Penambahan ini diprediksi terjadi saat panen raya pada Agustus 2025 yang diperkirakan menambah stok nasional hingga 1 juta ton.

    “Jadi masyarakat dijamin punya beras. Tidak ada yang perlu khawatir,” kata Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di Bandung, Jawa Barat, Kamis (24/7).

    Catatan 4,2 juta ton beras yang berhasil disimpan oleh Perum Bulog, disebut Ahmad merupakan capaian tertinggi sejak Indonesia Merdeka, dan menjadi tonggak penting dalam misi besar menuju swasembada pangan.

    “Serapan Bulog luar biasa. Stok kita saat ini sekarang 4,2 juta ton, ini rekor sejarah. Kita kumpulkan sampai Juni 2025,” ujar Ahmad.

    Untuk memperkuat ketahanan pangan jangka panjang, lanjut dia, pemerintah bersama Bulog mendukung pengembangan lahan sawah baru di berbagai wilayah strategis.

    “Lahan baru sedang diproses. Di Merauke 1 juta hektare, Kalimantan Tengah 1 juta hektare, dan Sumatera Selatan juga 1 juta hektare. Ini akan menjadi kantong logistik pangan nasional,” ucapnya.

    Pemerintah, kata dia, telah menetapkan tiga target besar, swasembada pangan dalam waktu dekat, ekspor pangan dalam dua tahun ke depan, dan menjadikan Indonesia lumbung pangan dunia pada tahun ketiga.

    Saat ditanya mengenai pembangunan infrastruktur seperti gudang Bulog di lahan baru, Ahmad tidak menjawab dengan pasti, namun pihaknya memastikan Bulog akan hadir di ujung rantai produksi.

    “Bulog pasti akan menyerap seluruh hasil pertanian masyarakat. Karena Bulog ini milik negara, milik rakyat,” katanya.

    Dalam kesempatan itu, Ahmad juga memberikan apresiasi pada para petani yang telah berkontribusi besar bagi stabilitas pangan nasional lewat kinerja mereka yang luar biasa.

    “Rata-rata panen petani sekarang dua kali dalam setahun, bahkan ada yang sampai tiga hingga empat kali. Ini prestasi luar biasa dan harus dipertahankan agar Indonesia tetap surplus pangan, khususnya beras dan jagung,” tuturnya.

    Diketahui, serapan beras Bulog hingga Juni 2025 mencapai 2,65 juta ton, hampir mendekati target 3 juta ton.

    Hal ini membuat Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengusulkan tambahan target untuk Bulog menyerap beras menjadi 4,5 juta ton pada 2025.

    Sumber : Antara

  • MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram Nasional 24 Juli 2025

    MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram Nasional 24 Juli 2025

    MUI Sebut Mengoplos Beras Dosa Besar, Harta yang Dihasilkan Haram
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Sekretaris Komisi Fatwa
    Majelis Ulama Indonesia
    (
    MUI
    )
    KH Miftahul Huda
    menyatakan, perbuatan oknum pengusaha yang mengoplos beras adalah tindakan dosa besar.
    Miftah mengatakan, perbuatan mengoplos beras premium dengan beras kualitas rendah, lalu mengemasnya dalam kemasan premium, merupakan tindakan penipuan (
    taghrir
    ).
    “Maka dapat disimpulkan bahwa hukum menipu dalam perdagangan adalah kategori dosa besar dan harta yang dihasilkan merupakan harta haram,” kata Miftah dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/7/2025).
    Miftah menuturkan, salah satu etika penting dalam berdagang adalah kejujuran untuk menjaga keberkahan dan membangun kepercayaan pelanggan.
    “Sebaliknya, pedagang yang tidak jujur tidak akan mendapatkan keberkahan di dunia dan merugi di hari akhir,” ujar dia.
    Miftah mengingatkan, etika dalam berdagang adalah larangan untuk melakukan eksploitasi terhadap pihak yang lemah atau seseorang yang sedang mengalami kesulitan untuk mendapatkan keuntungan besar (
    istighlal
    ).
    “Seperti memberi pinjaman dengan syarat bunga tinggi kepada orang yang sangat membutuhkan atau dalam konteks ini adalah membeli gabah dari petani dengan harga murah saat musim panen,” kata Miftah.
    Alhasil, petani yang sangat membutuhkan uang tidak memiliki pilihan lain kecuali menjual kepada tengkulak dengan harga murah.
    Padahal, bekerja mencari nafkah menurut agama bukan hanya urusan duniawi, tetapi juga bernilai ibadah yang sangat besar pahalanya.
    “Hal itu jika diniatkan ikhlas karena Allah dan untuk menafkahi keluarga. Bahkan orang yang meninggal saat bekerja dikategorikan sebagai mati syahid,” ujar Miftah.
    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, beras oplosan beredar bahkan sampai di rak supermarket dan minimarket, dikemas seolah-olah premium, tetapi kualitas dan kuantitasnya menipu.
    Temuan tersebut merupakan hasil investigasi Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan yang menunjukkan 212 merek beras terbukti tidak memenuhi standar mutu, mulai dari berat kemasan, komposisi, hingga label mutu.
    Beberapa merek tercatat menawarkan kemasan “5 kilogram (kg)” padahal isinya hanya 4,5 kg.
    Banyak di antaranya mengeklaim beras premium, padahal sebenarnya berkualitas biasa. “Contoh ada volume yang mengatakan 5 kilogram padahal 4,5 kg. Kemudian ada yang 86 persen mengatakan bahwa ini premium, padahal itu adalah beras biasa. Artinya apa? Satu kilo bisa selisih Rp 2.000 sampai Rp 3.000 per kilogram,” kata Arman dalam video yang diterima
    Kompas.com
    , dikutip Sabtu (12/7/2025).
    “Ini kan merugikan masyarakat Indonesia, itu kurang lebih Rp 99 triliun, hampir Rp 100 triliun kira-kira, karena ini terjadi setiap tahun. Katakanlah 10 tahun atau 5 tahun, kalau 10 tahun kan Rp 1.000 triliun, kalau 5 tahun kan Rp 500 triliun, ini kerugian,” imbuh dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Polri Bongkar Modus Beras Premium Palsu, Tunjuk Kesalahan Pelaku

    Polri Bongkar Modus Beras Premium Palsu, Tunjuk Kesalahan Pelaku

    Daftar Isi

    Beras Pasti Dicampur, Tapi Ada Aturannya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Satgas Pangan Polri mengungkap modus penyimpangan dalam penjualan beras yang mencatut label premium, padahal tidak memenuhi standar mutu. Meski pencampuran beras bukan hal baru, Polri menegaskan bahwa mencampur beras medium dan premium secara sembarangan melampaui batas mutu adalah pelanggaran.

    Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Helfi Assegaf mengatakan praktik pencampuran sebenarnya bisa diterima, tetapi harus mengikuti aturan teknis yang berlaku.

    “Yang dimaksud dioplos itu, bukan dioplos dengan beras lain. Pasti pencampuran ada, tapi jumlah persentase seperti beras medium pecahannya 15% maksimal, tidak boleh lebih dari itu,” kata Helfi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

    Dalam temuan terbaru, Satgas Pangan menemukan, sejumlah merek beras dijual sebagai premium meski tidak sesuai spesifikasi. Bahkan ditemukan kadar air yang melebihi ambang batas, yang bisa menambah bobot saat ditimbang namun menyusut seiring waktu.

    “Nah ini lebih, pecahannya mungkin 20-25%. Ada yang misalnya kadar air (seharusnya) 14%, ya ini kadar airnya 20%. Artinya apa? Kadar air dalam beras, kalau dia mengandung air tentunya nambah berat. Tapi begitu beras itu makin lama makin kering, susut dia,” jelasnya.

    Aturan soal batas kandungan air ini, kata Helfi, dibuat untuk melindungi konsumen dari potensi kerugian. “Makanya kenapa dibatasi 14% supaya tidak terjadi penyusutan lagi yang lebih signifikan, sehingga tidak mengurangi bobotnya,” imbuh dia.

    Atas temuan ini, Satgas Pangan telah menindak lima merek beras yang diketahui melanggar. Tindakan berupa penyelidikan laboratorium, penyitaan sampel, serta penyidikan terhadap tiga produsen utama telah dilakukan.

    Beras Pasti Dicampur, Tapi Ada Aturannya

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa pencampuran atau mengoplos beras memang praktik yang lumrah dilakukan dalam perberasan. Yaitu, mencampur butir patah dan butir kepala.

    Tapi, tegasnya, praktik itu harus dilakukan sesuai ketentuan standar mutu yang ditetapkan pemerintah.

    “Kalau beras itu pasti dicampur. Kenapa dicampur? Karena ada butir utuh dan butir patah. Nah kalau beras premium itu butir utuhnya dicampur dengan butir patah sampai 15%. Bukan dioplos dengan beras busuk terus diaduk. Ini karena kualitas. Ini yang harus dijaga,” terang Arief dalam keterangan resminya, Jumat (18/7/2025).

    “Di beras, kita punya batas maksimal beras patah 15%. Apabila butir utuh tadi dicampur dengan 15% butir patah, itulah beras premium dan memang begitu standar mutunya. Jadi memang ada pencampuran beras, tapi tidak melampaui standar mutu itu biasa dan lumrah,” paparnya.

    Saat ini, sambungnya, sudah ada ketentuan kelas mutu beras premium dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 tahun 2023. Untuk beras premium harus memiliki kualitas antara lain memiliki butir patah maksimal 15%, kadar air maksimal 14%, derajat sosoh minimal 95%, butir menir maksimal 0,5%, total butir beras lainnya (butir rusak, butir kapur, butir merah/hitam) maksimal 1%, butir gabah dan benda lain harus nihil.

    Ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020 juga menetapkan beras premium non organik dan organik harus mempunyai komponen mutu antara lain butir patah maksimal 14,50%, butir kepala minimal 85,00%, butir menir maksimal 0,50%, butir merah/putih/hitam maksimal 0,50%, butir rusak maksimal 0,50%, butir kapur maksimal 0,50%, benda asing maksimal 0,01%, dan butir gabah maksimal 1,00 per 100 gram.

    “Kalau istilah oplosan itu cenderung berkonotasi negatif. Seperti misalnya minyak seharga Rp15.000, tapi dicampur dengan minyak seharga Rp8.000, lalu dijual dengan harga Rp15.000. Nah itu maksudnya oplos,” kata Arief.

    “Praktik oplos yang tidak diperbolehkan dan mengandung delik pidana adalah jika menggunakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Hal ini karena beras SPHP terdapat subsidi dari negara sebagai salah satu program intervensi perberasan ke pasaran,” tambahnya menegaskan.

    Ketentuan Label Beras Kemasan

    Perbadan Nomor 2 Tahun 2023 juga mengatur secara rinci soal label kemasan beras. Setiap produk beras yang diproduksi atau diimpor dan diedarkan wajib mencantumkan label yang memuat informasi sebagai berikut:

    – Nama produk, jenis, dan nama dagang;

    – Berat bersih dalam satuan kilogram;

    – Kelas mutu (premium, medium, submedium, pecah);

    – Nama dan alamat produsen atau importir;

    – Asal usul beras;

    – Nomor pendaftaran;

    – Tanggal produksi dan kadaluarsa;

    – Harga Eceran Tertinggi (HET) jika dipersyaratkan;

    – Logo halal jika diwajibkan.

    Label juga boleh menampilkan klaim tertentu, seperti “pulen”, asalkan dibuktikan melalui uji kadar amilosa di laboratorium terakreditasi.

    Registrasi dan Sanksi

    Pelaku usaha yang mengemas beras untuk dijual wajib mendaftarkan produknya sesuai Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 53/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT). Registrasi bertujuan melindungi konsumen serta menjamin mutu dan daya saing produk.

    Pelanggaran terhadap aturan mutu dan label ini dapat dikenai sanksi administratif sesuai perundang-undangan. Pemerintah juga memberikan waktu penyesuaian hingga 24 bulan bagi produsen yang sebelumnya telah mengantongi izin edar.

    5 Merek Beras Premium Bohongi di Label Kemasan

    Satgas Pangan Polri telah menaikkan status penyelidikan jadi penyidikan atas laporan terkait dugaan pelanggaran ketentuan label kemasan beras premium.

    Menyusul temuan dan laporan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman terkait 212 merek yang diduga curang, mengklaim mutu beras tak sesuai label kemasan.

    Temuan tersebut hasil pemeriksaan lapangan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Satgas Pangan, Badan Pangan Nasional, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dari hasil pemeriksaan melibatkan 268 sampel beras dari 212 merek di 10 provinsi, sebanyak 85,56% beras premium tidak sesuai standar mutu, 59,78% dijual di atas HET, dan 21,66% tidak sesuai berat kemasan. Untuk beras medium, 88,24% tidak memenuhi mutu, 95,12% melebihi HET, dan 9,38% memiliki berat kurang dari klaim kemasan.

    Kata Helfi, pihaknya telah melakukan penyelidikan, penelusuran, dan pemeriksaan atas temuan-temuan tersebut. Ditemukan ada 5 merek beras premium hasil produksi 3 produsen yang tidak sesuai ketentuan mutu beras premium.

    Adapun tiga produsen yang telah diperiksa Bareskrim Polri, yaitu PT PIM (merek Sania), PT FS (merek Sentra Ramos Merah, Sentra Ramos Biru, dan Sentra Pulen), PT Togo SJ (merek Jelita dan Anak Kembar).

    Foto: Beras oplosan ditampilkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
    Beras oplosan ditampilkan saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (24/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Bareskrim Ungkap Potensi Kerugian Konsumen di Kasus Beras Oplos Capai Rp99,3 Triliun

    Bareskrim Ungkap Potensi Kerugian Konsumen di Kasus Beras Oplos Capai Rp99,3 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengungkap kerugian konsumen dalam perkara beras oplosan mencapai Rp99,3 triliun per tahun.

    Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan kerugian konsumen itu terhitung dari ketidaksesuaian mutu di bawah standar regulasi beras premium dan medium

    “Terdapat potensi kerugian konsumen atau masyarakat per tahun sebesar Rp 99,35 triliun,” ujar Helfi di Bareskrim, Kamis (24/7/2025).

    Dia merincikan, kerugian konsumen itu berasal dari ketidaksesuaian mutu beras premium sebesar Rp34,2 triliun. Sementara, kerugian terkait beras medium sebesar Rp65,1 triliun.

    Di samping itu, dia menjelaskan kronologi pengusutan perkara ini berdasarkan dari laporan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Juni 2025.

    “Bapak Mentan menyampaikan hasil temuan di lapangan terhadap mutu dan harga beras yang anomali. Karena di masa panen raya, beras surplus kok terjadi kenaikan harga yang luar biasa,” tutur Helfi.

    Atas temuan itu, Dittipideksus Bareskrim Polri melalui Satgas Pangan melakukan penyelidikan. Singkatnya, melakukan penggeledahan hingga pemeriksaan saksi penyidik berkesimpulan untuk meningkatkan status perkara menjadi penyelidikan.

    “Berdasarkan hasil penyidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tinggalkan menjadi penyidikan,” pungkas Helfi.

  • Beras Oplosan-Minyak Menyusut, Prabowo Murka: Kejar yang Bandel Itu!

    Beras Oplosan-Minyak Menyusut, Prabowo Murka: Kejar yang Bandel Itu!

    Jakarta –

    Presiden Prabowo Subianto mengungkap saat ini sedang terjadi penyimpangan pada distribusi sejumlah komoditas pangan di Indonesia. Pertama, kasus beras oplosan yang merugikan masyarakat hingga mencapai Rp 100 triliun/tahun.

    Kasus beras ini bukan hanya mengoplos, Prabowo menyebut pengusaha dengan berani melabelkan kualitas premium pada beras berkualitas biasa. Masalah ini juga sedang di negara tetangga, Malaysia.

    “Beras biasa, ganti aja stempel premium, tapi ini terjadi di banyak negara, di Malaysia lagi heboh juga. Tapi ini harus kita tertibkan. Karena saya dapat laporan dari Menteri Pertanian, beliau waktu menjadi Menteri Pertanian dulu sudah ditindak, muncul lagi muncul lagi mencoba-coba,” kata dia dalam Peluncuran 80.000 Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Senin (21/7/2025).

    Dia pun meminta Kapolri hingga Jaksa Agung untuk mengusut tuntas masalah tersebut, sehingga kerugian masyarakat tidak terjadi lagi.

    “Kapolri, Jaksa Agung tolong dikejar yang bandel-bandel itu ya, biar masuk yang Rp 100 triliun itu setiap tahun, nakal,” tegasnya.

    Kasus pada beras juga terjadi pengurangan takaran. Tak hanya beras, Prabowo mengatakan sebelumnya minyak goreng juga dikurangi takarannya.

    “Minyak goreng ya botol dikurangi 10% 20%. Besar loh, 20% dari sekian juta ton. Ini dari sekian juta ton juga beras diambil seperti ini,” ungkapnya.

    Dengan berbagai kasus tersebut, Prabowo menyadari banyak anomali yang terjadi saat ini dan harus diselesaikan secara cepat. Ia meyakini teknologi di Indonesia telah mumpuni untuk mengusut tuntas masalah ini.

    “Negara kita sangat kaya. Anomali-anomali ini sekarang bisa kita cepat kita lacak, laboratorium untuk memeriksa mutu daripada beras, pangan dan sebagainya sudah banyak di daerah-daerah. Kecerdasan buatan juga sudah tersedia, bisa cepat kita lacak permainan-permainan itu,” tuturnya.

    Presiden Prabowo meluncurkan 80 ribu koperasi desa/kelurahan merah putih Foto: Dok. detikcom

    Sebagai informasi, belakangan ini memang ramai informasi 212 merek beras dioplos, mengurangi takaran kemasan, hingga pelanggaran mutu-kualitas beras. Kasus ini menyeret perusahaan-perusahaan beras besar yang telah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah mengimbau produsen beras dari 212 merek menurunkan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET). Permintaan ini sebagai tindaklanjut temuan beras oplosan, pelanggaran takaran, mutu hingga kualitas beras.

    Selain menurunkan harga sebagai bentuk tanggungjawab, Amran juga meminta produsen beras membenahi kualitas beras yang diedarkan. Jadi jangan sampai masyarakat membeli beras harga premium, ternyata isinya kualitas medium.

    “Kami imbau turunkan harga di bawah HET. Tapi bukan saja HET, harus (perbaikan) kualitas. Jadi menjual barang, katakanlah premium, harus kualitasnya premium, itu tidak boleh ditawar. Kalau dia medium, (isinya harus) medium. Karena nanti kita mengecek secara rutin dan berkala,” kata Amran ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan, Jumat (18/7/2025).

    Sementara kasus minyak goreng yang dikurangi takarannya terjadi pada Minyakita. Kasus ini juga diungkap oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Penemuan terjadi ketika melakukan inspeksi dadakan (sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025). Temuannya, Minyakita yang harusnya dijual 1 liter, namun hanya 750 hingga 800 mililiter (ML).

    Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Eka Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Koperasi Terpadu Nusantara (KTN), dan PT Tunasagro Indolestari. Dalam sidak itu, pedagang juga menjual Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET), seharusnya Rp 15.700/liter, tetapi dijual Rp 18.000/liter.

    “Kami menemukan pelanggaran. Minyakita dijual di atas HET, dari seharusnya Rp 15.700 menjadi Rp 18.000. Selain itu, volumenya tidak sesuai, seharusnya 1 liter tetapi hanya 750 hingga 800 mililiter. Ini adalah bentuk kecurangan yang merugikan rakyat, terutama di bulan Ramadan, saat kebutuhan bahan pokok meningkat,” ujar Amran.

    Tonton juga video “Ultimatum Prabowo ke Penggiling Padi Nakal: Tak Tertib, Saya Sita” di sini:

    (ada/fdl)

  • Mentan Amran: Pemerintah Terus Berupaya Menstabilkan Harga Beras

    Mentan Amran: Pemerintah Terus Berupaya Menstabilkan Harga Beras

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meyakini, harga beras dapat turun dalam waktu 1—2 pekan ke depan seiring dengan disalurkannya beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    Amran menyebut bahwa pemerintah telah mengalokasikan 1,3 juta ton beras untuk program SPHP yang akan digelontorkan secara bertahap hingga akhir 2025.

    “Ada beras, kami siapkan 1,3 juta ton. Kami yakin 1—2 minggu ke depan harga beras sudah turun,” kata Amran dalam keterangannya, Minggu (20/7/2025).

    Menurut Amran, pemerintah terus berupaya untuk menstabilkan harga beras nasional. Sebelumnya, ujarnya, pemerintah telah mengungkap dugaan kasus pengoplosan beras yang tidak sesuai dengan kualitas dan harga. 

    Kasus ini telah ditindak dan berdampak pada penurunan harga beras oleh perusahaan maupun produsen. Amran mengungkap, perusahaan produsen dalam surat yang diterimanya, telah menyampaikan bahwa harga beras premium turun Rp1.000 per kg.

    “Kami minta seluruh pengusaha beras seluruh Indonesia jangan melewati HET [harga eceran tertinggi] dan mutunya bilamana premium harus premium, medium mutunya harus medium. Kita memulai yang baru,” tuturnya.

    Pihaknya juga terus berkoordinasi dengan penegak hukum. Amran menuturkan, dari total 212 merek beras yang diproses, penegak hukum sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 merek beras.

    Kemudian secara maraton, kemungkinan sebanyak 40—50 merek beras akan diperiksa oleh aparat penegak hukum. Untuk itu, dia mengimbau pengusaha maupun produsen beras untuk menjalankan usahanya tanpa merugikan masyarakat.

    Amran menegaskan, pemerintah akan menindak tegas pengusaha maupun produsen yang terbukti melakukan pelanggaran. Hal ini sejalan dengan arahan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Ini perintah Bapak Presiden Prabowo. Kita harus jaga ketenangan. Kita harus jaga pangan negara kita di saat pangan negara lain kesulitan,” tuturnya.

    Menyitir data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), Minggu (20/7/2025), pukul 09.05 WIB, harga beras premium di tingkat konsumen turun 1,48% menjadi Rp15.857 per kg.

    Kendati bergerak turun, harga beras premium pagi ini di atas HET yang dipatok pemerintah yakni di kisaran Rp14.900 per kg—Rp15.800 per kg.

    Sama halnya dengan beras medium. Tercatat harga komoditas ini turun signifikan 2,64% menjadi Rp14.000 per kg. Namun, harga komoditas ini di atas HET yang dipatok pemerintah untuk beras medium yakni di kisaran Rp12.500 per kg—Rp13.500 per kg.

  • Kemarin, investasi Temasek hingga reklamasi pulau di Batam distop

    Kemarin, investasi Temasek hingga reklamasi pulau di Batam distop

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah terus mendorong peningkatan investasi Temasek Holdings di Indonesia hingga proyek reklamasi dua pulau di Batam, Kepulauan Riau, dihentikan merupakan sejumlah pemberitaan ekonomi Sabtu (19/7) yang menarik disimak kembali pagi ini.

    Berikut rangkuman berita selengkapnya:

    1. Airlangga dorong pengembangan investasi Temasek Holdings di Indonesia

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong Temasek Holdings, sebagai perusahaan investasi global, untuk terus mengembangkan investasi di Indonesia.

    “Temasek memiliki peran penting bagi bisnis di Indonesia khususnya melalui skema ‘capital injection’ di beberapa perusahaan ‘start up’ tanah air. Pemerintah siap memfasilitasi langkah peningkatan investasi Temasek di dalam negeri,” ujar Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    2. Mentrans sebut Brasil tertarik investasi sektor peternakan Sumba Timur

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara menyebut investor asal Brasil menyatakan ketertarikan untuk menanamkan modalnya pada sektor peternakan sapi di kawasan transmigrasi di Sumba Timur.

    “Mereka mengatakan cocok sekali di Sumba Timur ini. Nanti akan coba kami bantu seperti apa, supaya nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Iftitah di Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    3. Mentan Amran: Kalau pangan terganggu negara bisa “runtuh”

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan ketahanan pangan adalah fondasi utama negara, sebab bila terganggu bisa menyebabkan keruntuhan, sehingga pembangunan pertanian harus dirancang hingga seribu tahun ke depan.

    “Kalau pangan terganggu, negara bisa runtuh. Itulah kenapa Presiden serius menggarap pertanian, bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tapi untuk 1.000 tahun mendatang,” kata Mentan dalam kuliah umum ratusan mahasiswa, dosen, dan pimpinan Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) di Majene, Sabtu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    4. KAI: 3 juta pelanggan gunakan diskon tiket KA Ekonomi komersil

    PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat 3.003.636 pelanggan menggunakan diskon tiket 30 persen untuk kereta api ekonomi komersil sebagai program stimulus pemerintah dalam mendorong mobilitas masyarakat melalui transportasi publik.

    “Berdasarkan data Jumat, 18 Juli 2025 pukul 10.00 WIB, KAI mencatat sebanyak 3.003.636 tiket telah terjual dari total 3.529.612 kursi promo yang disediakan, atau setara 85 persen okupansi,” kata Vice President Public Relations KAI Anne Purba dikutip di Jakarta, Sabtu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    5. KKP hentikan proyek reklamasi dua pulau di Batam

    Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas proyek reklamasi di dua pulau yang ada di Kota Batam, Kepulauan Riau, yakni Pulau Kapal Besar, dan Pulau Kapal Kecil.

    Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) Pung Nugroho Saksono memimpin langsung pemasangan pelang penyegelan dan penghentian sementara aktivitas reklamasi di kedua pulau tersebut, Sabtu.

    Simak berita selengkapnya di sini.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.