Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Gerakan Pemuda (GP) Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menjaga distribusi hingga keamanan pangan nasional dengan memperkuat pengawalan sehingga mudah diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan melalui program Banser Jaga Pangan, pihaknya berkomitmen dalam mengawal distribusi, pengawasan, dan keamanan pangan agar berjalan optimal hingga ke tingkat desa.

    “Kami siap dukung penuh program pangan pemerintah. Semua elemen kami akan bergerak dari bawah sampai tingkat desa, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan. Dengan cara ini, suasana pangan yang stabil bisa tercapai,” kata Addin seusai audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

    Addin menyampaikan kesiapan penuh untuk mengerahkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program pangan pemerintah.

    Menurutnya, kekuatan jaringan Ansor yang tersebar di 22.800 desa akan menjadi motor pergerakan dalam menjaga pangan.

    “Sepenuhnya, kita gerakkan semua elemen sampai tingkat desa. Karena kami memiliki 22.800 desa, ini akan melijangkan (menggerakkan) pergerakan kita. Jadi semuanya aktif, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan,” tuturnya.

    Ia menegaskan, dukungan Ansor tidak sebatas simbolis, tetapi menjadi komitmen penuh yang siap dijalankan di lapangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya pemerintah untuk mewujudkan suasana pangan yang stabil dan berdaulat. Ini gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah,” tambahnya.

    Ansor menekankan gerakan Banser Jaga Pangan juga merupakan ruang partisipasi pemuda untuk membangun pertanian. Dirinya juga menegaskan hal itu bukan program baru, tetapi dengan adanya dukungan dari Kementerian Pertanian, maka pihaknya optimistis gerakan itu dapat berjalan lebih optimal.

    “Kami mengajak generasi muda agar bersemangat membangun kampung dan desa. Jangan biarkan lahan tidur. Mari kita maksimalkan kontribusi agar menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

    Melalui sinergi Kementan dan Ansor ini, diharapkan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat. Kolaborasi pusat dan masyarakat sipil akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi antara Kementan dan Ansor akan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Dengan jaringan yang luas hingga desa, GP Ansor melalui Bansernya akan menjadi mitra strategis dalam memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan terlindungi dari praktik mafia pangan maupun penyimpangan lainnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mendukung langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menangani persoalan harga dan penyerapan singkong milik petani di Lampung.

    “Langkah ini merupakan solusi nyata di lapangan yang bisa dirasakan petani di lapangan,” kata Bob dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Bob menilai langkah Mentan yang langsung merespons keluhan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta petani mengenai harga singkong di Lampung menunjukkan keseriusan pemerintah.

    Sesuai laporan Gubernur, kata Bob, tingginya harga singkong di daerah tersebut membuat sejumlah pabrik lebih memilih membeli dari luar Lampung, sehingga menyulitkan petani lokal.

    “Kami di DPR, khususnya Baleg, mendukung penuh langkah cepat Mentan Amran yang tancap gas menyelesaikan persoalan singkong di Lampung. Pemerintah tidak boleh membiarkan petani menanggung kerugian akibat ketidakpastian harga dan lemahnya serapan pasar. Harus ada intervensi nyata untuk melindungi mereka,” tegas Bob.

    Ia menambahkan, ketersediaan singkong yang stabil dan harga yang terjangkau akan membawa manfaat ganda. Di satu sisi, petani mendapatkan kepastian usaha dan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, industri olahan pangan juga memperoleh bahan baku secara berkesinambungan.

    “Singkong adalah komoditas strategis. Selain pangan pokok alternatif, juga menjadi bahan baku industri, bahkan bioenergi. Maka, kebijakan untuk memperkuat produksi dan tata niaga singkong sejalan dengan agenda kemandirian pangan nasional,” lanjutnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal regulasi nasional terkait tata niaga singkong.

    Menurutnya, aturan tersebut harus segera diputuskan dan dijalankan secara konsisten agar petani memperoleh kepastian usaha.

    Mentan memastikan akan segera menerbitkan surat resmi untuk menetapkan harga minimal singkong secara nasional, dengan mengacu pada regulasi yang telah berlaku di Lampung.

    “Segera saya tandatangani (suratnya) agar harga singkong secara nasional disamakan dengan harga di Lampung. Dengan begitu, petani punya jaminan harga,” ucap Mentan.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, dan pelaku industri dalam membangun tata niaga singkong yang lebih sehat dan berkeadilan.

    Mentan turut mendorong para petani untuk terus meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kualitas singkong, sehingga pabrik memperoleh kepastian pasokan bahan baku yang sesuai standar.

    “Jika tata niaga ini kita perbaiki, singkong akan menjadi komoditas luar biasa. Nilai tambahnya besar, bahkan bisa menopang ekonomi daerah maupun nasional. Kita siap mengawal penuh,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Komisi IV DPR dorong pengendalian harga-inovasi teknologi pertanian

    Komisi IV DPR dorong pengendalian harga-inovasi teknologi pertanian

    Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,

    Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi IV DPR RI Eko Wahyudi mendorong pengendalian harga pangan dan percepatan inovasi teknologi pertanian guna memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas demi mewujudkan swasembada pangan.

    Eko menegaskan, untuk mewujudkan target swasembada pangan tahun 2027, perlu adanya peningkatan produksi dan pengendalian harga pokok penjualan (HPP) agar terus stabil, sehingga berdampak pada kesejahteraan petani dalam negeri.

    “Ya, pemerintah harus terus meningkatkan produksi, dan tetap menjaga stabilitas HPP, sehingga hal ini berdampak secara sistemik terhadap kesejahteraan petani,” kata Eko dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Kendati demikian, dia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah atas upaya dan kerja keras dalam meningkatkan produksi, dengan stok beras yang mencapai 4,2 juta ton, merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah.

    Namun, dirinya meminta pemerintah juga dapat menstabilkan harga beras yang mengalami kenaikan di tengah produksi yang melimpah.

    “Kita mengapresiasi (proyeksi) produksi beras yang tembus angka 31,04 juta ton pada bulan Oktober (2025), maka dengan produksi yang melimpah semestinya harga beras harus tetap stabil, tidak mengalami kenaikan, karena hal ini menjadi anomali yang secepatnya di selesaikan oleh pemerintah,” tuturnya.

    Anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Timur IX itu juga meminta agar pemerintah dapat berinovasi untuk menggalakkan sistem otomatisasi pertanian.

    “Harus terus berinovasi, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang pertanian, menciptakan sistem otomatisasi dalam bidang pertanian sehingga dapat meningkatkan produksi hasil pertanian, dan dapat menekan biaya produksi,” tambahnya.

    Sebagai Anggota Komisi IV DPR yang membidangi urusan di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan, Eko juga menekankan pentingnya mengatasi menyusutnya generasi petani untuk mencapai swasembada pangan,

    “Tidak ada alternatif lain yang bisa ditempuh kecuali melalui inovasi teknologi pertanian,” bebernya.

    Hal itu penting untuk mengganti tenaga manusia dalam menggarap lahan, menanam, panen dan juga peningkatan nilai tambah pasca panen dari berbagai komoditas pertanian yang ada.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, proyeksi produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, surplus 3,7 juta ton dibanding periode sama tahun 2024 yang hanya kisaran 28 juta ton.

    Mentan mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat proyeksi produksi beras nasional hingga Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi pada periode yang sama sekitar 27,3 juta ton.

    “Dengan demikian, Indonesia mencatat surplus sekitar 3,7 juta ton. Menurut BPS capaian ini lebih tinggi dibanding tahun 2024, serta menunjukkan tren positif yang diyakini akan terus berlanjut hingga akhir tahun,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Kamis (5/9).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Gubernur Lampung Ngadu ke Mentan: Harga Singkong Anjlok-Banjir Impor

    Jakarta –

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari Provinsi Lampung bertemu Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Selasa (9/9/2025). Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung.

    Untuk diketahui, permasalahan anjloknya harga singkong ini telah terjadi sejak Mei 2025. Anjloknya harga komoditas tersebut disebabkan oleh banjirnya impor tepung tapioka yang akhirnya menyebabkan tidak terapnya singkong dalam negeri oleh produsen tapioka.

    Lebih lanjut, dalam pertemuan dengan Amran, Rahmat menyampaikan bahwa Lampung merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70% produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat, dalam keterangannya, dikutip Rabu (10/9/2025).

    Rahmat menegaskan, potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Total Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp 50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Lampung sebenarnya sangat mampu memenuhi kebutuhan lokal. Namun, petani tetap miskin karena harga singkong ditekan impor. Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Kemudian, Anggota DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas, menambahkan, permasalahan harga singkong yang dialami petani tidak hanya terkait fluktuasi pasar, tetapi juga potongan harga yang sangat besar serta masuknya impor.

    Ia mengungkap, meski Kementan telah menetapkan harga singkong paling rendah Rp 1.350/kg, namun terdapat potongan yang dialami oleh petani. Hal ini yang menyebabkan petani sulit balik modal.

    “Persoalan harga singkong ini bukan hal baru. Pertama, ada masalah potongan harga yang sangat tinggi 50% hingga 60% dari harga Rp 1.350/kg. Ini jelas membuat petani menderita, bahkan modal pun tidak kembali. Kedua, masalah impor yang semakin menekan harga di tingkat petani. Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Dia meminta agar pemerintah pusat segera melakukan langkah konkret untuk mengatasi anjloknya harga singkong dan melarang impor tapioka.

    “Harapan kami, kementerian segera memastikan kualitas singkong nasional, melarang impor berlebih, serta menetapkan singkong sebagai salah satu komoditas prioritas. Dengan begitu, kestabilan harga dapat terjaga. Bahkan tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” jelas Mikdar.

    Merespon hal aduan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Amran.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektar. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti akan saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung tapi pabrik juga tidak dirugikan”tutup Amran.

    (ada/rrd)

  • Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Menteri Pertanian pastikan atasi persoalan singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman memastikan langkah konkret dalam mengatasi persoalan singkong di Lampung demi meningkatkan kesejahteraan petani di daerah tersebut.

    “Pemerintah (pusat) berkomitmen dalam mencari solusi jangka pendek maupun panjang,” kata Mentan saat menerima kunjungan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal bersama empat bupati dari provinsi tersebut di Jakarta, Selasa.

    Pertemuan tersebut membahas persoalan anjloknya harga singkong di Lampung yang berdampak langsung terhadap jutaan petani di daerah tersebut.

    Mentan menyambut baik laporan tersebut dan berjanji segera mengeluarkan surat resmi terkait penetapan harga minimal singkong yang berlaku secara nasional.

    “Regulasi ini harus kita kawal bersama. Saya akan buatkan surat agar harga singkong minimal sesuai regulasi harga di Lampung, sehingga petani punya jaminan harga. Kita tidak boleh membiarkan petani terus merugi,” tegas Mentan.

    Selain itu, Amran mendorong peningkatan produksi singkong dengan kualitas pati lebih tinggi agar kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi sekaligus memperkuat posisi tawar petani di hadapan pabrik.

    “Saya mau singkong Lampung bisa 70 ton per hektare. Saya minta Pak Sekjen memanggil tim khusus. Nanti saya ajarkan langsung supaya bisa diterapkan di Provinsi Lampung. Kita kawal regulasi sistem tata niaga singkong, petani untung, pabrik juga tidak dirugikan,” kata Amran.

    Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan daerahnya merupakan sentra singkong nasional dengan kontribusi hampir 70 persen produksi singkong Indonesia. Namun, harga singkong terus tertekan akibat masuknya impor tepung tapioka dan singkong yang membuat produk lokal sulit bersaing.

    “Bersama beberapa bupati kami menghadap Pak Menteri, karena menghadapi permasalahan harga singkong di Provinsi Lampung yang terus turun. Saat ini kita sedang mengusahakan agar harga bisa segera distabilkan dan diseragamkan, tidak hanya di Lampung, tapi juga di seluruh Indonesia,” kata Rahmat.

    Rahmat menegaskan potensi ekonomi singkong di Lampung sangat besar. Produk Domestik Bruto (PDB) dari sektor singkong hingga turunannya diperkirakan mencapai hampir Rp50 triliun. Sekitar satu juta keluarga di Lampung menggantungkan hidup dari singkong, dengan lahan tanaman yang lebih luas dibandingkan padi dan jagung.

    “Jika kondisi ini terus berlanjut, petani bisa berhenti menanam singkong. Karena itu, kami meminta perhatian pemerintah pusat agar tata niaga singkong segera dibenahi,” ujarnya.

    Empat bupati yang mendampingi Gubernur Lampung dalam pertemuan tersebut adalah Bupati Lampung Utara Hamartoni Ahadis, Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah, dan Bupati Mesuji Elfianah.

    Keempat bupati kompak menyampaikan bahwa tanpa regulasi tata niaga yang jelas, hubungan antara petani dan pabrik tidak pernah menemukan kesepakatan harga yang pasti.

    Anggota DPRD Provinsi Lampung Mikdar Ilyas menambahkan persoalan harga singkong tidak hanya karena fluktuasi pasar, tetapi juga akibat potongan harga tinggi hingga 60 persen dari harga Rp1.350 per kilogram.

    Ia menegaskan kondisi tersebut membuat petani menderita, karena modal tidak kembali, sementara masuknya impor turut menekan harga di tingkat petani.

    “Semua persoalan ini tadi sudah kami sampaikan ke Pak Menteri,” ujar Mikdar yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus Tata Niaga Singkong.

    Ia mengapresiasi respons cepat Mentan Amran yang langsung menyiapkan solusi terkait penetapan harga singkong di pasar nasional, sehingga pihaknya akan terus mengawal agar kementerian terkait menutup keran impor dan menetapkan harga yang lebih proporsional.

    “Bahkan, tadi juga dibahas peluang agar BUMN bisa masuk mendukung pembangunan pabrik di sentra produksi singkong,” kata Mikdar.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Endang Sukarelawati
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Seskab Teddy beberkan strategi cepat serap jutaan pekerja

    Jakarta (ANTARA) – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan strategi pemerintah dalam mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas yang berdampak langsung pada pembukaan jutaan lapangan kerja baru.

    Hal ini disampaikan Teddy dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, berdasarkan hasil rapat terbatas bersama sejumlah menteri terkait yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

    “Pertama, kehadiran 80 ribu Koperasi Desa Merah Putih akan menyerap tenaga kerja setidaknya sekitar 400 ribu orang, dengan asumsi setiap koperasi akan memperkerjakan minimal lima tenaga kerja baru,” katanya.

    Menurut Teddy, program replanting perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare diperkirakan menciptakan 1,6 juta lapangan kerja dalam dua tahun mendatang.

    Selain itu, kata Teddy, pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) juga menjadi fokus. Tahun ini ditargetkan berdiri 100 desa dengan penyerapan tenaga kerja 7.000 orang.

    “Ke depan, jumlahnya akan diperluas hingga empat ribu titik KNMP dengan proyeksi penyerapan 200 ribu pekerja,” ujarnya.

    Teddy mengatakan program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20 ribu hektare akan membuka peluang kerja bagi lebih dari 132 ribu orang.

    Sementara, kata Teddy, modernisasi 1.000 kapal nelayan diperkirakan menambah hampir 600 ribu lapangan kerja baru.

    “Masih ada beberapa program lainnya,” katanya.

    Sementara itu, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan program prioritas nasional dalam rapat terbatas tersebut.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Kepala Negara menginstruksikan agar seluruh program dipercepat tanpa terhambat alasan birokrasi.

    Fokus utama pemerintah mencakup optimalisasi lahan pertanian yang telah berproduksi, pembangunan lahan baru untuk sawah di sejumlah daerah seperti Wanam Papua, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah, serta peningkatan ketersediaan protein melalui pembangunan tambak seluas 20 ribu hektare.

    Selain sektor pangan, percepatan juga diarahkan pada program Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih yang ditargetkan berkembang pesat dalam waktu dekat.

    Turut hadir dalam rapat tersebut, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Pewarta: Andi Firdaus
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    GP Ansor nilai isu krisis beras narasi menyesatkan penuh kepentingan

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Satuan Koordinasi Nasional (Satkornas) Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi menilai isu yang akhir-akhir ini digoreng sebagian pihak mengenai krisis beras merupakan narasi menyesatkan yang penuh kepentingan.

    “Kalau kita cermati, narasi itu dibangun seakan-akan Indonesia sedang kekurangan beras. Padahal data resmi justru membuktikan sebaliknya,” kata Syafiq dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Menurut Gus Syafiq sapaan akrab Kepala Satkornas Banser GP Ansor Muhammad Syafiq Syauqi pola semacam itu kerap dimainkan setiap kali produksi nasional menunjukkan tren naik dan surplus.

    “Cerita yang mereka dorong menyesatkan publik dan penuh dengan nuansa kepentingan, seakan ingin menciptakan keresahan agar publik tidak percaya pada capaian pemerintah,” ujar Gus Syafiq.

    Ia menegaskan, narasi semacam itu kerap dimanfaatkan kroni mafia pangan maupun simpatisannya untuk mendorong agenda impor beras yang sesungguhnya tidak diperlukan.

    “Kita sudah melihat pola ini berulang kali. Ujung-ujungnya selalu ada desakan agar ada impor. Padahal impor yang tidak perlu justru merugikan petani kita sendiri,” tuturnya.

    Gus Syafiq mencontohkan beberapa waktu terakhir muncul pernyataan dari perseorangan maupun mengatasnamakan kelompok masyarakat melalui media sosial maupun podcast, yang meragukan produksi beras nasional.

    Menurutnya, tuduhan tersebut tidak berdasar, bahkan diduga bagian dari serangan balik kelompok mafia pangan.

    “Kalau ada pihak-pihak yang meragukan, patut dipertanyakan motifnya. Apakah ingin memunculkan kebijakan impor, atau justru bagian dari kepentingan mafia pangan?” tegasnya.

    Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) justru menunjukkan produksi beras Indonesia aman bahkan surplus. BPS mencatat, sepanjang Januari-Oktober 2025, produksi beras nasional diproyeksikan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16 persen atau sekitar 3,37 juta ton dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

    Dengan luas panen 10,22 juta hektare, ketersediaan beras dipastikan surplus sekitar 3,7 juta ton. Data USDA pun memperkuat capaian tersebut, dengan proyeksi produksi beras Indonesia mencapai 35,5 juta ton tahun ini.

    Lebih lanjut, Gus Syafiq menegaskan pemerintah bersama aparat penegak hukum tidak menutup mata terhadap masalah pupuk maupun anomali distribusi beras di hilir.

    Sejumlah kasus terkait penyalahgunaan distribusi pupuk subsidi sudah diungkap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Demikian pula praktik penimbunan, pengoplosan, maupun permainan harga beras di tingkat penggilingan dan ritel modern yang kini sedang ditindak Satgas Pangan.

    “Saya tidak meragukan integritas dan keberanian Mentan. Beliau sudah bekerja secara transparan. Kalau ada penyimpangan internal langsung diusut. Ini bukti komitmen agar tata kelola pangan lebih bersih,” kata Gus Syafiq.

    Ia juga menegaskan hilangnya beras medium dan premium di sejumlah ritel modern meskipun data menunjukkan surplus, merupakan indikasi kuat adanya permainan mafia beras bahkan upaya penimbunan atau permainan harga oleh pihak tertentu.

    “Kami mendukung penuh langkah pemerintah, Satgas Pangan, dan aparat hukum untuk menindak tegas mafia pangan. Jangan sampai ada celah bagi siapapun yang mencoba memainkan perut rakyat,” kata Gus Syafiq.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    GP Ansor Turun Gunung Bantu Mentan Amran Wujudkan Swasembada Pangan dan Berantas Mafia

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dukungan terhadap langkah berani Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memperkuat ketahanan pangan dan memberantas mafia pangan terus mengalir.

    Kali ini, dukungan datang dari Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) GP Ansor, Addin Jauharuddin, yang menyebut kinerja Mentan bersama jajarannya “TOP” dan sejalan dengan semangat kader Ansor dan Banser di seluruh Indonesia.

    “Kita punya komitmen yang tinggi seluruh kader Ansor se-Indonesia dan Banser untuk sama-sama menyukseskan program negara yaitu swasembada pangan,” ujar Addin usai bertemu Mentan, Senin (8/9/2025).

    Menurutnya, perjuangan GP Ansor dan Banser dalam menggerakkan ekonomi rakyat dari bawah selaras dengan visi Kementerian Pertanian.

    “Wilayah garapan kami mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga peternakan. Saya pikir semangatnya sama, bahwa ekonomi dari bawah harus tumbuh, rakyat harus sejahtera, dan ekosistem ekonomi di desa harus sama-sama berkembang,” tambahnya.

    Lebih lanjut, Addin menjelaskan bahwa GP Ansor sudah memiliki Patriot Ketahanan Pangan di seluruh daerah. Mereka digerakkan dalam empat fokus utama, kader Ansor-Banser sebagai penyuluh pertanian, pelaku usaha pangan, pengelola limbah pangan, hingga pengelola logistik pangan.

    “Ini semua kita gerakkan se-Indonesia, dan alhamdulillah sejalan dengan arah kebijakan Pak Mentan,” tegasnya.

    Tak hanya itu, GP Ansor juga siap berada di garda terdepan mendukung langkah Mentan dalam memberantas mafia pangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya. Apa yang pemerintah butuhkan, kami siap di lapangan. Bahkan ketika Pak Mentan turun ke daerah-daerah, kami pun siap ikut mengawal agenda-agenda lapangan tersebut,” kata Addin.

  • Pengamat Minta Presiden Turun Tangan Atasi Hilangnya Beras di Ritel

    Pengamat Minta Presiden Turun Tangan Atasi Hilangnya Beras di Ritel

    Jakarta –

    Pengamat Hukum Universitas Trisakti Azmi Syahputra mengkritisi hilangnya beras medium dan premium di sejumlah pasar ritel modern. Dia menilai kondisi ini sangat janggal, apalagi jika dikaitkan dengan data resmi produksi beras yang menunjukkan ketersediaan nasional mencukupi bahkan surplus.

    “Ini sangat aneh karena data resmi BPS menunjukkan stok beras nasional mencukupi, tetapi di pasar ritel justru langkah,” tegas Azmi dalam keterangannya, Senin (8/9/2025).

    Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi beras Indonesia sepanjang Januari-Oktober 2025 diperkirakan mencapai 31,04 juta ton, naik 12,16% atau sekitar 3,37 juta ton dibanding periode sama tahun lalu. Kenaikan ini didukung oleh peningkatan luas panen menjadi 10,22 juta hektare. Melalui kondisi tersebut, ketersediaan beras nasional surplus 3,7 juta ton dari kebutuhan konsumsi.

    “Kalau suplai nasional aman, lalu disisi lain beras hilang di ritel, ini patut diduga bisa jadi ada praktik penimbunan, pengalihan distribusi, permainan harga, dan tata niaga oleh jaringan mafia pangan. Fenomena ini juga mencerminkan lemahnya pengawasan atas data produksi dan distribusi beras di lapangan. Semua itu jelas merupakan perbuatan tindak pidana yang merugikan perekonomian negara,” tutur Azmi.

    Menurutnya, praktik penimbunan pangan merupakan pelanggaran serius. Dia merujuk pada Pasal 29 UU No. 7/2014 tentang Perdagangan yang melarang penimbunan barang kebutuhan pokok untuk keuntungan pribadi, serta Pasal 107 UU No. 18/2012 tentang Pangan yang mengancam pidana penjara hingga 7 tahun dan denda Rp100 miliar. Lebih jauh, Azmi menyebut pola kartel pangan sudah berlangsung lama.

    “Pola lama ini akan terus berulang, sebab ada pihak tertentu seperti spekulan yang menimbun, ada permainan tata niaga, termasuk ada jaringan pengusaha besar yang mengendalikan stok, sementara aparat pengawas terlambat merespons. Ini yang membuat keadaaan pasar beras terganggu dan rakyat jadi korban,” ujarnya.

    Azmi mengapresiasi langkah cepat Mentan Amran yang turun langsung mengurai persoalan distribusi beras. Namun ia menegaskan, organ pendukung pemerintah lain tidak boleh diam.

    “Mafia Pangan semacam ini sangat merugikan rakyat. Kini fakta semakin jelas ketika Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menunjukkan keberaniannya untuk menyelesaikan langsung urusan beras agar distribusi berjalan baik dan harga tetap stabil,” katanya.

    “Satgas Pangan, Bapanas, KPPU, Kemendag, dan aparat penegak hukum (Kejaksaan, Kepolisian, termasuk KPK) harus proaktif. Bila kondisi ini terus berlarut, Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri harus segera turun tangan memastikan jaringan mafia pangan benar-benar ditumpas,” tambahnya.

    Selain penindakan hukum, Azmi juga mendorong pemerintah meningkatkan transparansi distribusi pangan. Dia mengusulkan agar data stok beras, baik di Bulog maupun di pasar ritel, dipublikasikan secara berkala dan real time melalui kanal resmi pemerintah.

    “Data stok beras nasional, baik di Bulog maupun di ritel, harus dipublikasikan secara berkala dan real time melalui kanal resmi pemerintah. Dengan keterbukaan data, publik dapat ikut mengawasi alur distribusi. Ini menutup ruang gelap yang sering dimainkan mafia pangan. Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan rakyat dan menstabilkan harga,” tutupnya.

    (ega/ega)

  • Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Tinjau Pasar di Palembang, Mendagri Pastikan Distribusi SPHP Lancar

    Jakarta –

    Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian memastikan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kota Palembang, Sumatera Selatan, terdistribusi dengan baik. Selain itu, beras SPHP juga dipastikan dapat diperoleh masyarakat dengan harga terjangkau.

    Hal itu ia sampaikan saat meninjau ketersediaan dan harga pangan bersama Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman di Pasar Palimo, Kota Palembang.

    “Jadi dengan adanya beras SPHP, makin gencar dilakukan oleh Bulog, atas perintah Bapak Presiden, Pak Mentan, kita harapkan beras di beberapa daerah yang agak sedikit naik itu makin turun. Sementara daerah yang sudah turun, cukup banyak, ini juga akan stabil,” ujar Tito dalam keterangannya, Jumat (5/9/2025).

    Tito menjelaskan bahwa kunjungan tersebut dilakukan secara spontan. Ia ingin memantau kondisi lapangan secara langsung tanpa persiapan khusus, sehingga bisa memperoleh gambaran nyata dari situasi yang ada.

    “Kita ini spontan datang ya. Tidak kita rencanakan mau datang ke sini, tidak. Kita spontan, random saja. Jadi apa adanya,” katanya.

    Ia menambahkan bahwa Perum Bulog terus menyalurkan beras SPHP ke berbagai daerah, termasuk Kota Palembang. Dari hasil tinjauan, diketahui bahwa distribusi berlangsung lancar dengan harga terjangkau dan kualitas yang baik, sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

    “Bisa sebetulnya memproduksi cabai di daerah masing-masing. Kalau daerahnya kering, ya bisa melalui hidroponik, gerakan-gerakan masyarakat tanam cabai, pekarangan, pot, sebetulnya gampang. Tapi bukan berarti pemerintah tidak tanggung jawab lho, tetap dilakukan (intervensi),” ucapnya.

    Dalam kesempatan itu, Tito menyinggung kondisi inflasi nasional yang menunjukkan tren positif. Secara month-to-month, Indonesia pada Agustus 2025 justru mengalami deflasi sebesar 0,08 persen.

    “Harga pangan yang lain, harga-harga lain relatif stabil. Memang yang kami, dengan Bapak Mentan, Kabulog fokus yaitu adalah masalah beras, karena beras ini kan komoditas rakyat,” pungkasnya.

    (prf/ega)