Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Ada Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah, Bagaimana Nasib Pabrik BYD & Vinfast?

    Ada Moratorium Alih Fungsi Lahan Sawah, Bagaimana Nasib Pabrik BYD & Vinfast?

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap kelanjutan pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD Dan VinFast di Subang, Jawa Barat.

    Pasalnya, lahan pengembangan pabrik kedua perusahaan tersebut mencakup sejumlah area persawahan. Di mana, saat ini pemerintah sendiri tengah mengeluarkan moratorium alih fungsi lahan sawah guna mendukung target swasembada pangan yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita lihat dulu [lokasi pembangunan pabrik BYD dan Vinfast] nanti kayak apa, kecuali kalau untuk PSN ya kan ada kelonggaran-kelonggaran kalau untuk PSN,” kata Nusron saat ditemui di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Senin (15/9/2025).

    Lebih lanjut, Nusron menekankan bahwa apabila nantinya lahan pembangunan pabrik tersebut mencakup area persawahan, maka yang bersangkutan perlu melakukan penggantian lahan produktif 3 kali lipat dari total area sawah yang digunakan. 

    “Selama tidak LP2B [Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan] gitu bisa, tapi kalau LP2B harus mengganti 3 kali lipat,” ujarnya.

    Sebagai informasi, Kementerian ATR/BPN telah mengumumkan moratorium terbatas alih fungsi lahan sawah menjadi area non-persawahan.

    Pada tahap awal, moratorium terbatas akan diterapkan terhadap layanan rekomendasi perubahan penggunaan tanah di wilayah yang datanya belum sinkron antara kondisi fisik dan dokumen tata ruang. 

    Proses ini akan disertai dengan cleansing data sawah, untuk mengatasi ketidaksesuaian yang selama ini kerap ditemukan.

    “Tujuan utama kita adalah menahan laju alih Fungsi lahan sawah menjadi non-sawah demi menjaga ketahanan pangan,” jelas Nusron.

    Sementara itu, berdasarkan catatan Bisnis, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sempat melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ihwal penyelarasan lahan untuk pembangunan pabrik kendaraan listrik BYD dan VinFast di Subang, Jawa Barat. 

    Amran memaparkan bahwa terdapat area persawahan di lahan pabrik sejumlah perusahaan seperti BYD dan VinFast tersebut, sehingga perlu untuk diselesaikan bersama.

    “Kebetulan di sebagian lahan itu adalah lahan persawahan, kita nanti akan selesaikan bersama dan percepat, karena ini kita akan dorong investor untuk investasi agar terbuka lapangan kerja khususnya Jawa Barat,” kata Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (13/8/2025).

    Dalam laporannya, merek kendaraan listrik atau EV asal China, BYD tengah membangun pabrik di Subang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi 150.000 unit per tahun. Rencana investasinya sekitar Rp11,7 triliun. 

    Sementara itu, merek kendaraan listrik asal Vietnam, VinFast juga sedang dalam proses pembangunan pabrik senilai US$1,2 miliar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun. Jenama asal China lainnya seperti Geely berinvestasi Rp43,86 miliar dengan kapasitas produksi 20.000 unit per tahun.

  • Harga Ayam Mahal, Mentan: Sebentar Lagi Stabil

    Harga Ayam Mahal, Mentan: Sebentar Lagi Stabil

    Jakarta –

    Harga daging ayam mahal. Berdasarkan data terkini di Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) harga ayam rata-rata tercatat menyentuh Rp 37.838 per kilogram (kg) secara nasional, menuju Harga Acuan Penjualan (HAP) di level Rp 40.000 per kg.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan sejauh ini harga ayam sempat berada di level yang rendah, kenaikan yang terjadi masih dalam tahap wajar dan akan segera stabil.

    “Ya, ini ayam kan harganya baru saja harganya sangat rendah. Nah, saya kira sebentar lagi stabil. Kita harapkan peternak bisa untung dan juga konsumen nyaman,” kata Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (15/9/2025).

    Zulhas Sebut Harga Ayam Masih Aman

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan harga ayam masih aman karena berada di bawah HAP, belum menyentuh Rp 40.000 per kg.

    “Harga ayam masih di bawah HET. HET-nya kan Rp 40.000 ya, sekarang harga kira-kira Rp 37.000 jadi masih di bawah HET,” kata pria yang akrab disapa Zulhas di tempat yang sama.

    Dari data Panel Harga Bapanas, rata-rata harga ayam per provinsi telah tembus Rp 40.000 per kg atau di atas HAP. Paling tinggi ada di Provinsi Papua Tengah yang mencapai Rp 51.700 per kg, kemudian di Provinsi Papua Selatan tercatat sebesar Rp 48.889 per kilogram. Bahkan di kota besar seperti Jakarta rata-rata harga ayam juga sudah menyentuh Rp 40.065 per kilogram.

    Tonton juga video “Diskon 20%, Harga Ayam di Transmart Full Day Sale Jadi Lebih Murah” di sini:

    (hal/ara)

  • Mentan Hadiri Ratas di Istana, Bahas Hilirisasi Pangan dan Harga Daging Ayam

    Mentan Hadiri Ratas di Istana, Bahas Hilirisasi Pangan dan Harga Daging Ayam

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menghadiri rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (15/9/2025). 

    Sebelum memasuki kompleks Istana, Mentan Andi Amran menyampaikan sejumlah isu yang menjadi fokus pembahasan dalam ratas tersebut.

    Menurutnya, agenda utama rapat kali ini adalah soal pangan, khususnya terkait dengan hilirisasi sektor pertanian.

    “Lebih ke hilirisasi, salah satunya,” ujar Mentan ketika ditanya mengenai fokus pembahasan rapat tersebut, termasuk isu pemanfaatan limbah menjadi energi (waste for energy).

    Terkait dengan isu lonjakan harga daging ayam di pasaran dalam beberapa waktu terakhir, Andi Amran menilai kondisi tersebut masih dalam tahap penyesuaian. 

    Dia menjelaskan bahwa sebelumnya harga ayam sempat anjlok, dan saat ini sedang menuju kestabilan.

    Pemerintah, kata dia, terus memantau pergerakan harga komoditas pangan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

    “Ya, ini ayam kan harganya baru saja sangat rendah. Nah, saya kira sebentar lagi stabil. Kita harapkan peternak bisa untung dan juga konsumen nyaman,” jelasnya.

    Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), pukul 08.00 WIB, harga daging ayam ras dibanderol dengan harga Rp36.918/kg atau 7,71% lebih rendah dari HAP Nasional di harga Rp40.000/kg. Harga telur ayam juga berada di bawah HAP Rp30.000/kg, yakni Rp29.050/kg.

  • Mentan Amran Ajak Kampus Cetak Generasi Unggul

    Mentan Amran Ajak Kampus Cetak Generasi Unggul

    MAKASSAR – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar Andi Amran Sulaiman mengajak kampus, khususnya Unhas, untuk terus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan bangsa.

    “Sebagai Ketua IKA, saya mengimbau kepada seluruh dosen untuk mendidik generasi kita dengan kualitas luar biasa, bahkan kalau perlu secara eksponensial. Karena mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita dan meneruskan perjuangan Republik Indonesia,” kata Mentan Amran usai upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis ke-69 Unhas di Makassar, Sabtu.

    Mentan Amran menekankan Unhas memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan bangsa, termasuk di sektor pangan.

    Ia juga mengingatkan agar generasi muda tidak takut menghadapi tekanan. “Pak Rektor, lakukan tekanan terhadap kampus yang kita cintai. Tekanan yang tinggi adalah berlian, dia lahir dari 3.500 derajat Celcius, makanya jadi berlian,” ungkap Andi Amran Sulaiman.

    Selain itu di hadapan sivitas akademika, Amran menyampaikan perkembangan sektor pertanian nasional. Ia menyebutkan transformasi besar yang saat ini tengah dijalankan pemerintah dalam sektor pertanian dari tradisional menuju modern.

    “Alhamdulillah, dengan doa seluruh rakyat dan petani Indonesia, kita sedang menuju capaian swasembada pangan. Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kita bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada,” ucap Mentan Amran.

    Selain itu Mentan Amran juga memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. Mulai dari program cetak sawah hingga perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani.

    “Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan. Hasilnya sudah dirasakan, petani semakin sejahtera, Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 123,57 persen. Bahkan laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia,” ujar Mentan Amran.

  • Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras Nasional 13 September 2025

    Mentan: Jika Tidak Ada Aral Melintang, 3 Bulan Lagi Indonesia Swasembada Beras
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah saat ini tengah menjalankan transformasi besar di sektor pertanian dari tradisional menuju modern.
    Dia menyebutkan, transformasi itu mulai membuahkan hasil, yakni Indonesia sedang menuju swasembada beras.
    “Insyaallah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada (beras),” tuturnya dalam Upacara Rapat Senat Terbuka Dies Natalis Ke-69 Universitas Hasanuddin (Unhas) pada Sabtu (13/9/2025).
    Amran pun memaparkan upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendongkrak produktivitas nasional. 
    Beberapa upaya itu antara lain adalah program cetak sawah, perbaikan irigasi, serta program peningkatan kesejahteraan petani.
    “Ini adalah transformasi besar-besaran untuk mewujudkan pertanian yang sehat dan berkeadilan,” jelasnya.
    Hasil dari transformasi itu sudah dirasakan petani dengan nilai tukar petani (NTP) naik menjadi 123,57 persen.
    “Petani kini lebih sejahtera. Bahkan, laporan dari daerah menyebut petani kini lebih bahagia,” ujarnya.
    Amran menegaskan, pemerintah berkomitmen menghadirkan ekonomi yang berkeadilan, termasuk melakukan penindakan tegas terhadap mafia pangan.
    “Satu kata, tindak tegas. Kita tidak boleh kompromi terhadap praktik curang yang merugikan petani,” tegasnya.
    Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, potensi produksi beras pada Januari-Oktober 2025 mencapai 31,04 juta ton.
    Estimasi produksi beras Indonesia itu sejalan dengan proyeksi dari Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang menyebutkan, produksi beras Indonesia musim tanam 2024/2025 akan mencapai 34,6 juta ton.
    Capaian itu menempatkan Indonesia sebagai negara dengan produksi beras tertiggi di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau melampaui Thailand dan Vietnam.
    Badan Pangan Dunia (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia tembus 35,6 juta ton pada 2025. Jumlah itu menempatkan Indonesia sebagai produsen beras dengan kenaikan tertinggi ke-2 setelah Brasil pada 2025.
    Amran yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Unhas itu menyampaikan pesan khusus bagi almamater tercinta yang telah menjadi tempat ia menimba ilmu dan membentuk karakter kepemimpinannya. 
    Amran pun mengajak Unhas terus melahirkan generasi unggul yang siap menghadapi tantangan bangsa.
    Amran juga mengimbau kepada seluruh dosen untuk mendidik generasi muda agar memiliki kualitas luar biasa, bahkan secara eksponensial. 
    “Karena mereka inilah yang kelak akan menggantikan kita dan meneruskan perjuangan Republik Indonesia,” katanya. 
    Selain itu, dia menekankan bahwa Unhas memiliki peran strategis dalam menyiapkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga siap menghadapi tantangan bangsa, termasuk di sektor pangan. 
    Amran juga mengingatkan generasi muda untuk tidak takut menghadapi tekanan. 
    “Pak Rektor, lakukan tekanan terhadap kampus yang kita cintai. Tekanan yang tinggi adalah berlian. Dia lahir dari 3.500 derajat Celcius, makanya jadi berlian,” tuturnya.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Atasi Gejolak Harga, Kementan Tetapkan Standar Nasional untuk Singkong – Page 3

    Atasi Gejolak Harga, Kementan Tetapkan Standar Nasional untuk Singkong – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mengambil langkah tegas dengan menetapkan harga acuan tunggal untuk komoditas singkong di seluruh Indonesia. Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Nomor B-2218/TP.220/C/09/2025, yang resmi menetapkan harga minimal singkong sebesar Rp1.350 per kilogram.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menjelaskan bahwa penetapan harga ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Gubernur dan para Bupati se-Provinsi Lampung pada 9 September 2025, serta rapat koordinasi antara petani dan perusahaan tapioka dengan Menteri Pertanian yang digelar di Ruang Pola Gedung A Kementan pada 31 Januari 2025.

    “Dalam ketetapan itu, Kementan mengatur tiga poin penting, yakni harga ubi kayu (singkong) petani yang dibeli oleh industri sebesar Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen,”kata Yudi.

     

    Ia menegaskan, aturan ini berlaku mulai 9 September 2025 dan harus dilaksanakan bersama oleh semua pihak.

    “Pemerintah akan mengawal implementasinya agar petani terlindungi dan industri tetap mendapatkan pasokan bahan baku sesuai kebutuhan,” tegas Yudi.

    Dengan regulasi ini, Kementan optimistis singkong akan semakin kokoh menjadi komoditas strategis nasional yang mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan industri dalam negeri.

    “Pada saat-saat seperti ini pemerintah harus hadir di tengah petani. Dengan adanya ketetapan harga ini, diharapkan tidak ada lagi pabrik yang membeli hasil panen di bawah standar. Kami juga akan mengawal peningkatan produksi singkong agar industri tetap mendapatkan bahan baku sesuai kebutuhan,” ujar Yudi.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmennya untuk mengawal tata niaga singkong nasional. Penetapan harga singkong nasional merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap petani sekaligus langkah strategis menata singkong nasional.

    “Regulasi satu harga merupakan langkah strategis untuk memberikan kepastian kepada petani sekaligus menjaga pasokan bagi industri,” tutup Mentan.

  • Wamentan luruskan isu, impor beras hanya khusus restoran tertentu

    Wamentan luruskan isu, impor beras hanya khusus restoran tertentu

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan isu impor beras yang beredar perlu diluruskan, karena beras yang masuk bukan untuk konsumsi masyarakat luas, melainkan khusus memenuhi kebutuhan restoran-restoran tertentu.

    Ia mencontohkan restoran Jepang menggunakan beras asal Jepang dengan karakteristik butiran kecil, sementara restoran Arab dan India membutuhkan beras basmati yang memang tidak dapat digantikan dengan beras lokal Indonesia.

    “Nah, ini kan ada lagi simpang siur. Pak, itu nyatanya ada beras impor? Yang dimaksud beras yang diimpor itu beras restoran Jepang, itu kan dia pakai beras Jepang. Itu nggak bisa diganti, itu beras-beras khusus, kecil, dia nggak terlalu besar gitu,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    “Itu katanya nggak impor beras, kok impor beras? Itu beras, misalnya masakan Arab, masakan India, itu kan pakai beras basmati. Itu nggak bisa diganti sama beras kita. Nah, itu untuk restoran-restoran khusus gitu loh,” tambah Wamentan.

    Menurutnya, impor beras tersebut bersifat terbatas dan spesifik, sehingga tidak bisa disamakan dengan beras konsumsi rumah tangga yang dikategorikan sebagai beras medium, yang produksinya dipastikan cukup dari dalam negeri.

    Sudaryono menekankan komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan dengan memastikan tidak ada impor beras medium, sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap dipenuhi dari hasil produksi petani Indonesia sendiri.

    “Yang dimaksud tidak impor beras itu adalah impor beras konsumsi masyarakat. Beras medium, kita nggak impor,” ujarnya ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).

    Selain beras, ia menyampaikan pemerintah juga menargetkan tidak melakukan impor jagung pada tahun 2025, dengan mengoptimalkan produksi dalam negeri melalui peningkatan produktivitas dan kebijakan pendukung petani.

    Target serupa juga berlaku pada komoditas gula konsumsi, dengan visi pemerintah mendorong swasembada untuk menjaga harga stabil dan mengurangi ketergantungan terhadap pasokan pangan dari negara lain.

    Sudaryono menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target ini, sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama jajaran, termasuk dirinya, berkomitmen penuh mewujudkan kemandirian pangan pada tahun 2025.

    “Presiden sudah bikin target dan ini sekarang oleh Pak Mentan Pak Amran, kami sebagai tim support-nya beliau, kita dukung Pak Amran untuk mewujudkan ini, kita tidak impor lagi untuk beras, jagung, dan gula konsumsi di tahun 2025 ini,” kata Wamentan.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sepanjang 2025 Indonesia tidak impor beras, membuktikan kerja keras petani dalam negeri menjaga kedaulatan pangan nasional sehingga tetap kokoh.

    “Yang terpenting, yang menarik adalah, sampai September sekarang, tidak ada impor (beras) Benar? Tahun lalu, 3-4 juta ton. Itu yang terpenting. Kita harus bangga atas gagasan besar Bapak Presiden (Prabowo Subianto), itu paling penting,” kata Mentan ditemui di kawasan DPR RI Senayan Jakarta, Rabu (3/9).

    Ia menyebutkan stok beras nasional pada awal September 2025 mencapai sekitar 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding periode sama tahun sebelumnya yang hanya berkisar 1 hingga 2 juta ton.

    Baginya capaian itu menjadi bukti nyata keberhasilan kebijakan pangan nasional, sehingga masyarakat harus bangga terhadap gagasan besar Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga kedaulatan pangan dan mengurangi ketergantungan impor beras.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Wamentan: Produksi beras 2025 surplus 3,5 juta ton, tidak perlu impor

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan produksi beras nasional pada 2025 diproyeksikan surplus 3,5 juta ton sehingga kebutuhan dalam negeri tercukupi tanpa perlu melakukan impor beras dari negara lain hingga akhir tahun.

    “Menurut catatan BPS (Badan Pusat Statistik), maka di akhir Desember (2025) nanti diperkirakan (produksi beras) surplus 3,5 juta ton dibanding tahun lalu, sehingga bisa dipastikan, insya Allah kalau ini berjalan sebagaimana mestinya, harusnya kita tidak impor beras di tahun ini,” kata Wamentan di Jakarta, Rabu (10/9).

    Wamentan Sudaryono menyampaikan produksi beras nasional hingga akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai 33 hingga 34 juta ton. Angka itu menunjukkan surplus sekitar 3,5 juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.

    “Kita, berdasarkan hitungan sementara ini, produksi beras (hingga akhir tahun 2025) sekitar 33 atau 34 juta ton ya hasil produksi kita, surplus tiga koma sekian juta ton. Sesuai dengan prediksinya,” ujarnya ditemui seusai membuka Seminar Nasional Mahasiswa Pertanian yang tergabung dalam Perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian Indonesia (Popmasepi).

    Kendati demikian, Wamentan tidak menyebutkan secara rinci berapa jumlah produksi beras secara nasional pada akhir tahun 2024. Hanya saja dia memastikan produksi tahun ini lebih tinggi dari sebelumnya.

    Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada Senin (30/12/2024), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa total produksi beras dalam negeri mencapai 30 juta ton lebih akhir Desember 2024.

    Lebih lanjut, Wamentan menegaskan Kementerian Pertanian hanya menghitung luas tanam, sementara jumlah panen menjadi kewenangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang secara rutin melakukan evaluasi nasional.

    Sudaryono menjelaskan jika semakin banyak lahan ditanami padi, maka potensi hasil panen akan meningkat, sehingga tren produksi nasional diperkirakan lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya yang mengalami fluktuasi produksi.

    Ia menambahkan, berbagai faktor mendorong peningkatan produksi, mulai dari penggunaan alat mesin pertanian modern, distribusi pupuk yang lancar, pompanisasi yang optimal, hingga kondisi cuaca yang relatif mendukung kegiatan budidaya petani.

    Menurutnya, kebijakan Kementerian Pertanian juga berperan besar, termasuk pendampingan intensif melalui penyuluh pertanian, yang memperkuat semangat petani untuk menanam lebih luas dan meningkatkan produktivitas lahan secara berkelanjutan.

    Sudaryono menegaskan harga gabah di tingkat petani sebesar Rp6.500 per kilogram memberi insentif penting, karena mampu meningkatkan motivasi petani untuk memperluas areal tanam padi di berbagai sentra produksi.

    “Karena nanam banyak, maka otomatis panennya lebih banyak. Tapi kami tidak menghitung jumlah panennya. Panennya kan kita dievaluasi terus oleh Badan Pusat Statistik,” kata Wamentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: M Razi Rahman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Kementan-GP Ansor sinergi jaga distribusi hingga keamanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) menggandeng Gerakan Pemuda (GP) Ansor melalui Barisan Ansor Serbaguna (Banser) menjaga distribusi hingga keamanan pangan nasional dengan memperkuat pengawalan sehingga mudah diakses masyarakat dengan harga terjangkau.

    Ketua Umum GP Ansor Addin Jauharudin mengatakan melalui program Banser Jaga Pangan, pihaknya berkomitmen dalam mengawal distribusi, pengawasan, dan keamanan pangan agar berjalan optimal hingga ke tingkat desa.

    “Kami siap dukung penuh program pangan pemerintah. Semua elemen kami akan bergerak dari bawah sampai tingkat desa, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan. Dengan cara ini, suasana pangan yang stabil bisa tercapai,” kata Addin seusai audiensi dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Rabu.

    Addin menyampaikan kesiapan penuh untuk mengerahkan seluruh potensi organisasi dalam mendukung program pangan pemerintah.

    Menurutnya, kekuatan jaringan Ansor yang tersebar di 22.800 desa akan menjadi motor pergerakan dalam menjaga pangan.

    “Sepenuhnya, kita gerakkan semua elemen sampai tingkat desa. Karena kami memiliki 22.800 desa, ini akan melijangkan (menggerakkan) pergerakan kita. Jadi semuanya aktif, menjadi bagian dari Banser Jaga Pangan,” tuturnya.

    Ia menegaskan, dukungan Ansor tidak sebatas simbolis, tetapi menjadi komitmen penuh yang siap dijalankan di lapangan.

    “Kami mendukung sepenuhnya pemerintah untuk mewujudkan suasana pangan yang stabil dan berdaulat. Ini gerakan bersama, bukan hanya program pemerintah,” tambahnya.

    Ansor menekankan gerakan Banser Jaga Pangan juga merupakan ruang partisipasi pemuda untuk membangun pertanian. Dirinya juga menegaskan hal itu bukan program baru, tetapi dengan adanya dukungan dari Kementerian Pertanian, maka pihaknya optimistis gerakan itu dapat berjalan lebih optimal.

    “Kami mengajak generasi muda agar bersemangat membangun kampung dan desa. Jangan biarkan lahan tidur. Mari kita maksimalkan kontribusi agar menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045,” lanjutnya.

    Melalui sinergi Kementan dan Ansor ini, diharapkan program swasembada pangan yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai lebih cepat. Kolaborasi pusat dan masyarakat sipil akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan kolaborasi antara Kementan dan Ansor akan memperkuat posisi pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

    “Dengan jaringan yang luas hingga desa, GP Ansor melalui Bansernya akan menjadi mitra strategis dalam memastikan pangan tersedia, terjangkau, dan terlindungi dari praktik mafia pangan maupun penyimpangan lainnya,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Ketua Baleg DPR dukung Mentan selesaikan masalah singkong di Lampung

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mendukung langkah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam menangani persoalan harga dan penyerapan singkong milik petani di Lampung.

    “Langkah ini merupakan solusi nyata di lapangan yang bisa dirasakan petani di lapangan,” kata Bob dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Bob menilai langkah Mentan yang langsung merespons keluhan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal serta petani mengenai harga singkong di Lampung menunjukkan keseriusan pemerintah.

    Sesuai laporan Gubernur, kata Bob, tingginya harga singkong di daerah tersebut membuat sejumlah pabrik lebih memilih membeli dari luar Lampung, sehingga menyulitkan petani lokal.

    “Kami di DPR, khususnya Baleg, mendukung penuh langkah cepat Mentan Amran yang tancap gas menyelesaikan persoalan singkong di Lampung. Pemerintah tidak boleh membiarkan petani menanggung kerugian akibat ketidakpastian harga dan lemahnya serapan pasar. Harus ada intervensi nyata untuk melindungi mereka,” tegas Bob.

    Ia menambahkan, ketersediaan singkong yang stabil dan harga yang terjangkau akan membawa manfaat ganda. Di satu sisi, petani mendapatkan kepastian usaha dan peningkatan pendapatan. Di sisi lain, industri olahan pangan juga memperoleh bahan baku secara berkesinambungan.

    “Singkong adalah komoditas strategis. Selain pangan pokok alternatif, juga menjadi bahan baku industri, bahkan bioenergi. Maka, kebijakan untuk memperkuat produksi dan tata niaga singkong sejalan dengan agenda kemandirian pangan nasional,” lanjutnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal regulasi nasional terkait tata niaga singkong.

    Menurutnya, aturan tersebut harus segera diputuskan dan dijalankan secara konsisten agar petani memperoleh kepastian usaha.

    Mentan memastikan akan segera menerbitkan surat resmi untuk menetapkan harga minimal singkong secara nasional, dengan mengacu pada regulasi yang telah berlaku di Lampung.

    “Segera saya tandatangani (suratnya) agar harga singkong secara nasional disamakan dengan harga di Lampung. Dengan begitu, petani punya jaminan harga,” ucap Mentan.

    Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, asosiasi petani, dan pelaku industri dalam membangun tata niaga singkong yang lebih sehat dan berkeadilan.

    Mentan turut mendorong para petani untuk terus meningkatkan produksi sekaligus memperbaiki kualitas singkong, sehingga pabrik memperoleh kepastian pasokan bahan baku yang sesuai standar.

    “Jika tata niaga ini kita perbaiki, singkong akan menjadi komoditas luar biasa. Nilai tambahnya besar, bahkan bisa menopang ekonomi daerah maupun nasional. Kita siap mengawal penuh,” kata Mentan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Triono Subagyo
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.