Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Sri Mulyani Ungkap TNI Akan Garap Lahan 43 Ha di Bekasi untuk Pertanian-Peternakan

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan TNI akan garap lahan sekitar 43 hektare di Bekasi untuk kegiatan ekonomi, yang merupakan langkah pemanfaatan aset negara. 

    Rencana tersebut diungkapkan oleh Sri Mulyani dalam konferensi pers bersama dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Monas, Jakarta Pusat pada Rabu (20/8/2025).

    “Lahan sebesar 43 hektare di Bekasi tadi untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi lain,” ujar Sri Mulyani.

    Selain itu, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah mengembangkan prototipe markas batalion yang akan dibangun dari nol sebanyak 100 unit pada 2025. Menurut Sri Mulyani, semua itu harus dilihat dari perspektif pemanfaatan aset negara.

    Bendahara negara meyakini pemanfaatan aset negara oleh TNI akan memberikan manfaat positif bagi masyarakat terutama dari sisi perekonomian wilayah sekitarnya.

    “Dan tentu ini juga akan memberikan juga kesan disiplin dan persatuan antara tentara dan masyarakat untuk perekonomian Indonesia,” klaimnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengapresiasi gagasan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang ingin pertanian yang terintegrasi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

    Dia menyatakan Kementerian Pertanian siap bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mensejahterakan petani. “Kami sudah memohon kepada Pak Menhan, agar perkebunan hortikultura di pertanian yang akan datang, yang kita akan hilirisasi, itu dikawal oleh TNI,” kata Amran pada kesempatan yang sama.

    Adapun untuk tahun depan, Sri Mulyani mengalokasikan anggaran jumbo sebesar Rp185 triliun untuk sektor pertahanan, hukum dan keamanan dalam RAPBN 2026. Menurut paparannya, dana tersebut akan difokuskan untuk pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) demi memperkuat pertahanan negara.

    Belanja pertahanan tahun depan mencakup pemeliharaan kapal perang Republik Indonesia (KRI), kapal angkatan laut (KAL), serta alat apung lainnya.

    Pemerintah juga menyiapkan dana untuk pengadaan sarana dan prasarana pertahanan, pengadaan atau penggantian pesawat, penambahan batalyon dan komando daerah militer (Kodam), hingga pengadaan dan pemeliharaan ranpur/rantis. Selain alutsista, anggaran juga mencakup dukungan untuk peralatan non-alutsista.

    “Ini masuk di Rp185 triliun,” kata Sri Mulyani dalam acara konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan, Jumat (15/8/2025).

  • Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Mentan Percepat Target Swasembada Beras, Bulog Lakukan Ini

    Bisnis.com, BEKASI — Perum Bulog menyiapkan sejumlah langkah terkait percepatan target swasembada beras oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada tahun ini.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memaparkan bahwa dirinya telah menginstruksikan jajarannya untuk menata kembali pengelolaan beras, mulai dari proses penyerapan hingga penyaluran.

    “Kaitan dengan percepatan ini Bulog akan menata, mulai dari penyerapannya, kemudian nanti penyimpanan dan pergudangannya,” kata Rizal saat ditemui usai Panen Raya Jaksa Mandiri Pangan di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa (19/8/2025).

    Terkait penyaluran beras, purnawirawan TNI berpangkat Mayor Jenderal ini menjelaskan bahwa Bulog juga berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti TNI, Polri, hingga Kejaksaan Agung.

    Rizal menyampaikan ketiga instansi itu juga menerima tugas untuk terlibat dalam mendorong ketahanan pangan dalam negeri, sehingga sinergi perlu dilakukan.

    Ketika ditanya perihal penyesuaian target serapan dan penyaluran beras dalam lingkup Bulog, dia menyampaikan masing-masing tetap dipatok sebanyak 4 juta ton penyerapan dan 1,5 juta ton penyaluran.

    Menurut Rizal, jumlah tersebut dipastikan cukup sebagai beras cadangan bagi masyarakat jika sewaktu-waktu terjadi kontingensi maupun hal darurat lainnya.

    “Stok kita kan 4,2 juta ton, kemudian serapan kami selama ini sudah 4 juta ton. Yang sudah keluar barang untuk beras SPHP [Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan] maupun bantuan pangan rencananya adalah 1,5 juta ton,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengeklaim bahwa Indonesia dapat mencapai swasembada beras pada tahun ini dengan sejumlah syarat, antara lain terkait impor beras dan kondisi iklim.

    Dia menjelaskan bahwa syarat pertama yang telah dipenuhi berkaitan dengan stok beras yang saat ini berkisar 4 juta ton di Perum Bulog, mengungguli capaian tahun lalu yang berkisar 1 juta ton.

    “Kata kunci pertama stok [beras] kita tertinggi, dulu 1 juta ton lebih, sekarang 4 juta ton. Kedua adalah [beras] tidak diimpor, mudah-mudahan 4 bulan lagi bertahan tidak diimpor,” katanya di tempat yang sama.

    Dia kemudian menyinggung perihal faktor iklim. Amran berharap tidak ada keadaan cuaca yang dapat mengguncang produksi beras hingga akhir tahun ini.

    Jika sesuai skenario tersebut, dia meyakini bahwa swasembada beras akan tercapai dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target empat tahun yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

  • Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Kejagung-Mentan Panen 32 Ton Gabah dari Lahan Sitaan Benny Tjokro

    Bisnis.com, BEKASI — Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama Kementerian Pertanian dan sejumlah pemangku kepentingan lain melakukan panen raya program Jaksa Mandiri Pangan di Desa Srimahi, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi pada hari ini.

    Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung Reda Manthovani menyampaikan bahwa sebanyak 32 ton gabah dihasilkan dari empat hektare lahan sitaan kasus korupsi dana investasi PT Asabri periode 2012–2019 atas nama terpidana Benny Tjokrosaputro.

    “Luasan aset keseluruhan [Benny Tjokro] di Kabupaten Bekasi ini sejumlah kurang lebih 330 hektare yang terdiri dari 414 bidang tanah,” kata Reda dalam konferensi pers di lokasi, Selasa (19/8/2025).

    Lebih lanjut, dia memaparkan bahwa Kejagung memanfaatkan lahan sitaan yang dalam proses pelelangan ini untuk mendukung program ketahanan pangan.

    Angka 32 ton gabah didapatkan dari empat hektare lahan padi dengan varietas Cakrabuana yang masing-masing menghasilkan hingga 8 ton. Dengan demikian, dari keseluruhan lahan Benny yang disita, masih terdapat potensi panen gabah hingga mencapai 2.640 ton.

    “Dapat dibayangkan jika dari 330 hektare aset di Kabupaten Bekasi ini semua ditanami padi, maka potensi hasil panen bisa mencapai 2.640 ton gabah atau senilai Rp17,16 miliar per 3 bulan, atau Rp51,48 miliar per tahun,” tuturnya.

    Reda juga menjelaskan bahwa secara keseluruhan, program Jaksa Mandiri Pangan sejauh ini telah menghasilkan 65 ton gabah yang dibeli oleh Perum Bulog sesuai standar pemerintah seharga Rp6.500 per kg. Total pembelian pun mencapai Rp364 juta.

    Pada saat yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebut bahwa Korps Adhyaksa berdampak besar dalam mendukung ketahanan pangan, khususnya dari aspek percepatan distribusi pupuk hingga cetak sawah.

    Menurut Amran, ketahanan pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Kementan pun memproyeksikan swasembada beras dapat tercapai pada tahun ini, seiring dengan kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.

    “Mudah-mudahan tidak ada guncangan dalam empat bulan kemudian. Target Bapak Presiden empat tahun swasembada [beras], hampir pasti. Jika empat bulan ke depan tidak ada guncangan, itu satu tahun kita bisa rebut,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa pihaknya langsung menyerap hasil panen dari lahan sitaan Kejagung tersebut sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) pemerintah.

    “Yang empat hektare ini pasti kami langsung serap, tadi saya perintahkan Pinwil Jabar itu langsung menyerap, kemudian nanti ditindaklanjuti untuk lahan-lahan sisanya yang 300 hektare tadi,” katanya saat ditemui wartawan.

    Menurut Rizal, Bulog bakal menjadi off-taker dari hasil panen para petani setempat, sehingga rakyat dapat merasakan manfaatnya. Hal ini juga merupakan bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan.

  • Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani

    Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani

    Tim Jemput Gabah Perum Bulog Kantor Cabang Cirebon dikawal Babinsa membeli gabah petani seharga Rp6.500 per kilogram di Desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Sabtu (9/8/2025). ANTARA/Harianto

    Mentan tegaskan pemerintah jalankan kebijakan pro petani
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 18 Agustus 2025 – 23:28 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah terus menjalankan kebijakan pro petani, mulai penyesuaian harga gabah, akses pupuk subsidi, hingga bantuan alat dan mesin pertanian demi memperkuat ketahanan pangan nasional.

    “Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Dia menyampaikan kebijakan dan bantuan pertanian akan terus dijalankan sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap sektor pangan dan para petani di dalam negeri.

    “Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Momentum HUT (Hari Ulang Tahun) ke-80 RI kita jadikan lompatan besar menuju swasembada pangan,” imbuh Mentan.

    Sementara itu bagi petani, arti kemerdekaan kini semakin terasa. Mereka tidak hanya terbebas dari harga panen yang merugikan, tetapi juga lebih mudah mengakses pupuk bersubsidi, alat dan mesin pertanian, hingga irigasi yang menunjang produktivitas.

    Jarwanto, petani asal Desa Manggis, Boyolali, mengaku merasakan langsung perubahan tersebut.

    Pada awal 2025, ia masih menghadapi harga gabah Rp6.000/kg, di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Kondisi ini mengingatkannya pada masa-masa sulit ketika harga jatuh hingga Rp4.500/kg saat panen raya.

    Namun situasi berubah setelah Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang pengadaan dan pengelolaan gabah/beras dalam negeri. Kebijakan ini menjaga harga gabah tetap stabil sekaligus menjamin ketersediaan beras di pasar.

    “Sekarang harga gabah basah sudah bisa Rp7.500/kg. Itu jauh lebih menguntungkan petani. Saya merasakan benar perhatian Pak Presiden dan Pak Menteri Amran yang pro petani,” kata Jarwanto.

    Stabilitas juga dirasakan pada komoditas jagung. Jika sebelumnya harga standar hanya Rp5.500/kg, kini bisa mencapai Rp5.800/kg.

    Menurut Jarwanto, kenaikan ini membuat petani lebih bersemangat dan optimis. Selain harga, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) serta pupuk bersubsidi.

    “Kalau dulu satu hektare hanya bisa panen lima–enam ton, sekarang bisa tujuh ton karena pompa air, kultivator, dan saluran irigasi semakin baik,” jelasnya.

    Kebijakan pro petani ini juga dirasakan jauh di ujung timur Indonesia. Margo, petani di Kabupaten Merauke, bersama kelompoknya mengelola 183 hektare lahan yang ditanami padi dan jagung. Mereka mendapat bantuan traktor besar, traktor kecil, hand tractor, hingga pompa air.

    “Alat itu memudahkan pengolahan lahan rawa. Kami juga melakukan penangkaran benih Inpari 32 agar kebutuhan anggota kelompok tercukupi. Rata-rata hasil panen kami mencapai 4–5 ton per hektare,” ujar Margo.

    Meski curah hujan tinggi masih menjadi tantangan karena membuat padi rebah, Margo tetap optimistis. Baginya, perhatian pemerintah sudah sangat terasa, terutama dalam hal pembiayaan dan percepatan tanam.

    “Ke depan, kami berharap dukungan untuk jalan tani dan irigasi diperkuat lagi. Itu yang paling dibutuhkan agar hasil bisa lebih maksimal,” kata Margo.

    Sumber : Antara

  • Mentan Amran Pede Swasembada Pangan Bisa Terwujud Tahun Ini

    Mentan Amran Pede Swasembada Pangan Bisa Terwujud Tahun Ini

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan target pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dapat tercapai pada tahun ini.

    Dia menjelaskan bahwa momentum HUT ke-80 RI menjadi tonggak penting untuk melakukan lompatan besar di sektor pertanian.

    “Kita jadikan momen ini untuk melompat secara eksponensial semua komoditas, khususnya pangan. Insyaallah, tahun ini kita bisa merebut swasembada pangan,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Senin (18/8/2025).

    Amran menjelaskan, produksi beras nasional hingga September 2025 diproyeksi surplus mencapai 4,86 juta ton, seiring stok beras di Perum Bulog yang disebut mencapai 4,2 juta ton.

    Menurutnya, angka ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Pada waktu bersamaan, Nilai Tukar Petani (NTP) disebut naik hingga 122% atau di atas target pemerintah.

    Dia lantas menyebut bahwa sejak Januari 2025 Indonesia berhenti impor beras. Hal ini berpengaruh terhadap harga beras dunia yang turun dari US$460 menjadi US$370 per ton.

    “Artinya, petani Indonesia tidak hanya menyejahterakan bangsanya sendiri, tetapi juga ikut menjaga stabilitas pangan global,” jelas Amran.

    Oleh karenanya, dengan momentum yang ada, dia menilai Indonesia berada di jalur yang tepat menuju merdeka pangan.

    “Berkat dukungan yang luar biasa dari Bapak Presiden dan perjuangan kita semua, target swasembada bisa kita percepat. Dari empat tahun menjadi satu tahun,” pungkasnya.

    Pada perkembangan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menetapkan anggaran ketahanan pangan menjadi Rp164,4 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

    Alokasi ini naik 5,9% dibandingkan outlook 2025 yang sebesar Rp155,2 triliun. Pemerintah menerangkan alokasi tersebut akan digunakan dalam mewujudkan produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

  • Mentan ungkap campuran beras patah di kasus oplosan capai 59 persen

    Mentan ungkap campuran beras patah di kasus oplosan capai 59 persen

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ketika ditemui di sela-sela Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARA/Putu Indah Savitri

    Mentan ungkap campuran beras patah di kasus oplosan capai 59 persen
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Sabtu, 16 Agustus 2025 – 10:12 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengungkapkan dari 10 sampel beras premium medium yang diuji di tengah maraknya kasus beras oplosan, diperoleh hasil campuran beras patah (broken rice) mencapai 59 persen.

    “Aku bocorkan, ya. Kami ambil 10 (sampel), itu brokennya 30–59 persen,” ucap Andi Amran ketika ditemui di sela Konferensi Pers Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat.

    Padahal, lanjut dia, untuk dikategorikan sebagai beras premium medium, persentase beras patah hanya boleh menyentuh 15 persen.

    Dengan demikian, kasus beras oplosan merugikan masyarakat yang membeli beras premium medium, sebab beras yang dibeli berada di bawah standar beras premium medium yang sudah ditentukan.

    “Ekstrem, kan? Ekstrem banget,” tutur Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap dugaan praktik kecurangan dalam perdagangan beras yang menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun akibat manipulasi kualitas dan harga di tingkat distribusi.

    Mentan pada Rabu (30/7) mengungkapkan bahwa sebanyak 212 merek beras premium dan medium yang sempat beredar di pasaran terbukti tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah, serta menyebut akan menindak tegas peredaran beras tersebut.

    Amran juga menyebut penindakan beras oplosan mendorong struktur pasar baru yang lebih sehat dimana konsumen lebih memilih pasar tradisional dan penggilingan gabah rakyat mendapatkan ruang usaha lebih luas.

    Menurutnya, penindakan beras oplosan tidak hanya menjaga kualitas beras, tetapi juga mengubah pola distribusi dan perilaku belanja masyarakat. Kini konsumen lebih percaya pasar tradisional, karena harga lebih murah, transparan, dan terbuka.

    Amran mencontohkan harga beras premium di pasar atau ritel modern berada pada kisaran Rp17.000–Rp18.000 per kilogram, sementara di pasar tradisional harga beras premium sekitar Rp13.000 per kilogram.

    Sumber : Antara

  • Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Mentan Ungkap Biang Kerok Penggilingan Padi Kecil Berguguran

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan fenomena tutupnya usaha penggilingan padi kecil bukanlah hal yang baru dan sudah terjadi sejak lama.

    “Bahwasannya pabrik [penggilingan padi] kecil tutup, itu sudah lama terjadi. Sering,” kata Amran saat ditemui di sela-sela konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Amran menjelaskan, banyaknya penggilingan kecil padi yang tutup ini lantaran jumlah gabah yang digiling hanya sekitar 42 juta ton selama 6 bulan.

    Di sisi lain, lanjut dia, produksi padi nasional hanya 65 juta ton gabah untuk digiling. Padahal, kapasitas penggilingan padi kecil secara nasional mampu menggiling hingga 116 juta ton gabah. Alhasil, banyak mesin penggilingan kecil yang tidak bekerja secara penuh alias menganggur.

    Adapun, saat ini, usaha penggilingan padi dibagi ke dalam tiga klaster, yakni 161.000 penggilingan padi kecil, 7.300 penggilingan padi menengah, dan 1.065 penggilingan besar.

    “Selebihnya adalah [65 juta ton—42 juta ton] 23 juta ton gabah. Kapasitas giling terpasang adalah 165 juta ton [penggilingan] besar, kecil, sedang. Pasti ada yang tidak kebagian kan?” tuturnya.

    Menurut Amran, penggilingan padi besar sebaiknya tidak bersaing dengan penggilingan kecil. Sebab, penggilingan besar selalu bisa menawarkan harga gabah lebih tinggi dari penggilingan kecil.

    “Yang [penggilingan] besar harusnya tidak masuk mengganggu yang kecil. Karena yang kecil kalau dia beli [gabah] Rp6.500 [per kilogram], dia membeli Rp6.700, yang besar. Kalau dia naik Rp6.700, mereka beli Rp7.000. Artinya yang kecil, ekonomi kecil terganggu,” ujarnya.

    Namun, Amran menekankan bahwa pemerintah akan memperbaiki tata usaha struktur pasar baru agar tidak terjadi monopoli pembelian gabah oleh penggilingan.

    “Kenapa kita akan perbaiki? Karena ada perintah langsung Bapak Presiden, [dan] yang kedua, stok [beras] kita banyak. Dan kita sekarang operasi pasar. Kami oke,” ujarnya.

    Untuk itu, dia menyampaikan pemerintah akan membangun struktur pasar baru ke depan. “Doakan, kami akan buat ke depan [intervensi gabah], mudah-mudahan. Kita sudah rakortas beberapa kali dengan Pak Menko [Zulkifli Hasan]. Kami sebenarnya prinsipnya sudah sepakat membangun struktur pasar baru,” tuturnya.

    Sebelumnya, Ombudsman mencatat sebanyak 10 dari 23 penggilingan padi kecil menutup usahanya imbas adanya kekhawatiran dalam menjalankan usaha perberasan di Indonesia.

    Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika menyampaikan, temuan itu ia dapatkan saat Ombudsman melakukan uji petik di Kecamatan Tempuran, Karawang dan sekitarnya.

    “Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 [penggilingan padi] sudah tutup sekarang. Apa penyebab tutupnya? Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan,” ujar Yeka dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Jakarta, Jumat (8/8/2025).

    Selain itu, Yeka juga menemukan stok beras di penggilingan padi semakin menipis imbas kasus beras oplosan. Kini, stok beras di tingkat penggilingan padi hanya berkisar 5–10%.

    Padahal, sebelumnya, rata-rata stok beras di penggilingan padi biasanya mencapai 100 ton. Namun, stoknya kini hanya mencapai 5%.

    Yeka mengungkap, stok beras yang semakin menipis di tingkat penggilingan padi lantaran mereka takut dalam menjalankan usaha perberasan. “Kami tanya mengapa seperti ini? Mereka [penggilingan padi] menjawab sama, takut,” ungkapnya.

    Ombudsman meminta agar pemerintah segera mengembalikan kondisi perberasan Indonesia menjadi kondusif, mulai dari penggilingan kecil, penggilingan besar, hingga pedagang kecil juga besar, sehingga beras di tingkat konsumen tersedia dengan harga terjangkau.

    “Karena semuanya sama begitu, mengatakan ‘kami takut’. Nah, ini kita negara apa kalau pelaku usaha perberasan seperti ini seperti mereka ini jualan barang haram atau jualan barang yang tidak legal sampai takut. Jadi, pemerintah harus segera membuat rasa aman dan nyaman,” pungkasnya

  • Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

    Pemangkasan 145 Aturan Pupuk Sukses Genjot Produksi Beras, Deregulasi Bakal Diperluas?

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto telah melakukan deregulasi ratusan aturan terkait penyaluran pupuk yang dinilainya rumit. Hasilnya adalah produksi dan stok beras yang meningkat.

    “Hadirnya Pemerintah sudah nyata dirasakan sejak awal 2025. Pemerintah memangkas 145 regulasi penyaluran pupuk yang rumit. Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” ujarnya dalam Pidato Kenegaraan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

    Lebih lanjut, orang nomor satu di RI itu menyatakan pemerintah harus terus wujudkan ketahanan pangan sebagai pondasi kemandirian bangsa. Dia juga menuturkan bahwa Indonesia harus mencapai swasembada pangan, terutama beras dan jagung.

    “Harga-harga stabil, petani makmur, nelayan sejahtera, dan konsumen aman. Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan,” terangnya.

    Jika mengacu pada Panel Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Jumat (15/8/2025) pukul 16.15 WIB, kondisi harga rata-rata beras nasional di Tanah Air masih mengalami kenaikan. Hal ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kepala Negara RI.

    Data Panel Harga Bapanas menunjukkan, harga rata-rata beras premium dan beras medium di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET) di semua zonasi.

    Perinciannya, harga rata-rata beras premium di tingkat konsumen dibanderol Rp16.263 per kilogram. Harganya naik 9,15% dari HET nasional Rp14.900 per kilogram. Bahkan, kenaikan harga beras premium terjadi di semua zonasi.

    Secara terperinci, harga beras premium di zona 1 dibanderol Rp15.454 per kilogram, zona 2 Rp16.579 per kilogram, dan zona 3 Rp19.440 per kilogram.

    Untuk diketahui, HET beras premium di setiap wilayah adalah zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing adalah Rp14.900 per kilogram, Rp15.400 per kilogram, dan Rp15.800 per kilogram.

    Begitu pula dengan harga rata-rata beras medium di tingkat konsumen yang melambung 16,05% dari HET Rp12.500 per kilogram, atau dibanderol Rp14.506 per kilogram.

    Saat ditelusuri lebih jauh, harga rata-rata beras medium kompak mengalami kenaikan di semua zonasi, yakni zona 1 dibanderol Rp13.889 per kilogram, zona 2 Rp14.599 per kilogram, dan zona 3 Rp17.665 per kilogram.

    Asal tahu saja, HET beras medium semestinya adalah zona 1 Rp12.500 per kilogram, zona 2 Rp13.100 per kilogram, dan zona 3 senilai Rp13.500 per kilogram.

    Berdasarkan catatan Bisnis, Prabowo mendapatkan laporan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mengatakan bahwa distribusi pupuk dari pabrik ke petani membutuhkan tanda tangan 15 menteri, 30 gubernur, hingga 500 bupati baru sampai ke kelompok tani (poktan). 

    Melihat kondisi tersebut, dia meminta menteri pertanian bahwa proses jalur distribusi tersebut harus dipangkas. Prabowo meminta agar pupuk dari pabrik langsung bisa dibagikan ke petani tanpa perantara. 

    “Alhamdulillah pupuk yang tadinya langka, yang tadinya banyak diselundupkan, yang banyak dikorupsi sekarang sampai ke desa-desa,” jelasnya. 

    Kendati demikian, masih ada beberapa tempat yang mengeluhkan kondisi kekurangan pupuk seperti di Aceh. Namun, dia memastikan bahwa masalah tersebut akan segera diatasi.

    “Begitu ini semua perizinan-perizinan kita hilangkan lancar itu arus produsen, produksi langsung naik. Jadi inilah yang saya akhirnya ambil kesimpulan, oke saya harus pro aktif saatnya sudah ada evidence saya sekarang berdiri lebih optimistis lebih percaya diri karena evidence-nya mulai kelihatan,” tuturnya. 

    Deregulasi Bakal Diperluas? 

    Pemangkasan regulasi terkait pupuk subsidi berhasil memberikan dampak positif pada peningkatan produksi dan stok beras. Dilansir dari Antara, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan pemangkasan regulasi menjadi langkah penting agar pembangunan pertanian dapat berlangsung cepat, efektif, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.

    Kebijakan ekspor komoditas seperti kelapa dimudahkan karena harga pasar sedang tinggi, sementara impor bahan baku juga diperlonggar jika dibutuhkan untuk menstabilkan harga dan mendukung kesejahteraan rakyat.

    “Jadi yang dimaksud Bapak [Presiden] adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia? Apapun modelnya mau impor, mau ekspor mana yang menguntungkan rakyat titik,” tegas Mentan.

    Menurut Amran, seluruh regulasi harus dibangun atas dasar keberpihakan terhadap rakyat, tanpa kepentingan kelompok tertentu, dan fleksibel dalam menghadapi dinamika pangan serta perdagangan global yang terus berubah.

    “Sederhana kan? Intinya harus ini diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun demi kepentingan rakyat titik. Jangan ada kepentingan oknum,” kata Mentan.

    Deregulasi atau pemangkasan aturan juga dibutuhkan di sektor lainnya, misalnya di komoditas tembakau. Kalangan petani tembakau di Tanah Air mendesak deregulasi kebijakan pembatasan konsumsi rokok yang dinilai telah memicu anjloknya penjualan. Desakan itu muncul lantaran petani mulai mencemaskan serapan hasil panen yang minim dari kalangan industri pengolahan.

    Adapun, kebijakan pembatasan konsumsi rokok tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 17/2023 tentang Kesehatan. 

    Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB), Sahminudin mengatakan aturan tersebut secara tidak langsung berdampak pada keberlangsungan usaha petani tembakau, meskipun secara formal menyasar industri hasil tembakau (IHT). 

    “Hampir semua regulasi itu terkesan tidak ada yang mengancam petani, tapi perusahaan yang diancam oleh peraturan itu. Sedangkan kita tahu bahwa 98% tembakau di Indonesia menjadi bahan baku rokok, jadi mau tidak mau kami akan ikut terdampak, walaupun tidak secara langsung,” kata Sahminudin, dikutip Rabu (23/7/2025). 

    Menurut dia, apabila industri tembakau sebagai pembeli utama bahan baku terganggu, maka penyerapan hasil panen petani akan menurun drastis. Situasi ini secara langsung mengancam kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi daerah penghasil tembakau.

  • Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Prabowo: Jika BUMN setor 50 miliar dolar AS, APBN tak akan defisit

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan defisit jika Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa menyumbang pendapatan minimal 50 miliar dolar AS.

    Dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Prabowo menjelaskan, setiap aset negara yang dikelola secara efisien dan produktif akan menghasilkan nilai tambah dan kontribusi positif bagi kesejahteraan rakyat.

    Sebagai contoh, dalam dunia bisnis ada istilah return on asset. Menurut Prabowo, bisnis tersebut dapat dikatakan baik dan berhasil apabila return on asset-nya sekitar 12 persen, maka negara akan mendapat keuntungan dan hal tersebut dapat dilakukan oleh BUMN.

    “Katakanlah konservatif 10 persen, katakanlah untuk bangsa Indonesia cukup 5 persen. Aset yang dimiliki bangsa Indonesia yang berada di BUMN-BUMN, kita asetnya adalah senilai lebih dari 1.000 miliar dolar AS. Harusnya BUMN itu menyumbang kepada kita minimal 50 miliar dolar AS. Kalau 50 miliar dolar AS, APBN kita tidak defisit,” ujar Prabowo.

    Prabowo juga mengatakan ia telah memberi tugas kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk membenahi BUMN.

    Menurutnya, tata kelola BUMN harus diatur kembali agar menyumbangkan pendapatan yang lebih besar kepada negara.

    Salah satu bentuk pembenahannya, kata Prabowo, dengan menghilangkan tantiem bagi para komisaris.

    “Perusahaan komisarisnya banyak banget. Saya potong setengah, komisaris paling banyak enam orang, kalau bisa cukup empat atau lima dan saya hilangkan tantiem,” kata Prabowo.

    Ia melanjutkan, “Saya juga telah perintahkan ke Danantara, direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi, dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan”.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat siang. Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Prabowo: Total rumah yang dapat dukungan APBN sebanyak 770 ribu unit

    Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menyebutkan total rumah yang mendapat dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2026 adalah 770 ribu unit.

    “Total jumlah rumah yang akan mendapat dukungan APBN 2026 adalah 770 ribu rumah,” ujar Prabowo dalam Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangan di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat.

    Program tiga juta rumah untuk rakyat masih masuk dalam agenda prioritas APBN 2026. Skema untuk pembiayaan rumah tersebut melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di desa, kota dan pesisir serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada rumah komersil.

    Saat ini progres pembangunan perumahan untuk rakyat telah menunjukkan lebih dari 200 ribu unit rumah yang telah mencapai tahap akad dan siap dibangun.

    Program 3 Juta Rumah merupakan penjabaran dari Astacita Presiden Prabowo, yakni melanjutkan pengembangan infrastruktur dan membangun dari desa untuk pemerataan ekonomi.

    Program ini bertujuan untuk menyediakan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama keluarga berpenghasilan rendah.

    DPR RI menggelar Sidang Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara Komplek Parlemen Jakarta, Jumat siang.

    Dalam acara tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

    Agenda sidang itu dihadiri oleh 473 anggota yang mencakup seluruh fraksi DPR RI. Ketua DPR RI Puan Maharani membuka dan menutup sidang tersebut.

    Dalam acara itu, jajaran pimpinan lembaga dan menteri-menteri Kabinet Merah Putih hadir langsung di Gedung Nusantara. Beberapa dari mereka mencakup Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Isma Yatun, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Kemudian, ada pula Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.