Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Mentan Akui Harga Beras Masih di Atas HET Meski Gabah Turun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengakui harga rata-rata beras di tingkat konsumen masih melampaui harga eceran tertinggi (HET), meski harganya berangsur mengalami penurunan.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian, Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Dirut Bulog di Komisi IV, Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2025).

    “Mengenai beras oplos dan HET. Betul yang disampaikan Bu Ketua [Titiek Soeharto] bahwa harga [beras] di atas HET,” kata Amran.

    Namun, Amran menyatakan bahwa rata-rata harga beras di tingkat konsumen berangsur mengalami tren penurunan pada Agustus 2025.

    Berdasarkan data yang dipaparkan, Kementan mengungkap rata-rata harga beras premium dan beras medium di tingkat konsumen mengalami penurunan di zona 1. Adapun, zona 1 mencakup wilayah Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi.

    Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium dan medium di zona 1 masing-masing dibanderol Rp15.552 per kilogram dan Rp13.974 per kilogram. Untuk diketahui, HET beras premium dan medium di zona 1 ditetapkan sebesar Rp14.900 per kilogram dan Rp12.500 per kilogram.

    “Harga ini sudah terjadi penurunan dan harga yang kami terima terakhir tadi pagi itu rata-rata average seluruh Indonesia posisi Rp6.900 untuk seluruh Indonesia. Ini harga di tingkat gabah,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran mengungkap bahwa produksi beras nasional tetap terjaga dengan harga gabah mengalami penurunan. Namun, kondisi ini berbeda dengan harga beras yang diterima konsumen.

    “Kami ingin menyampaikan hal penting tentang tata kelola perberasan Indonesia, mulai dari produksi aman, bahkan data tadi itu gabah produksi, harga gabah turun, tetapi [beras] harga di konsumen naik. Ini anomali juga terjadi,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan harga rata-rata beras mengalami tren penurunan, namun harganya masih melampaui HET.

    Data Bapanas menunjukkan, harga beras premium hanya turun tipis 0,94% atau sebesar Rp153 per kilogram dibandingkan pekan lalu.

    Dari sana, harga beras premium masih mahal di semua zonasi, yakni zona 1, zona 2, dan zona 3 masing-masing sebesar Rp15.436 per kilogram atau naik 3,6%, Rp16.565 per kilogram atau naik 7,56%, dan Rp18.373 per kilogram atau naik 16,28%.

    Setali tiga uang, harga beras medium di zonasi naik di atas HET meski mengalami penurunan sebesar Rp134 per kilogram atau 0,93% dibandingkan pekan sebelumnya.

    Perinciannya, harga beras medium di zona 1 mencapai Rp13.873 per kilogram atau naik 10,98% dan zona 2 dibanderol Rp14.553 per kilogram atau naik 11,09%. Serta, harga beras medium di zona 3 terpantau melonjak 21,71% dari HET menjadi Rp16.431 per kilogram.

    “Harga beras premium tadi seperti disampaikan Pak Mentan di atas HET, tetapi juga terjadi penurunan. Harga medium di semua zona di atas HET, namun memang ada penurunan sebesar Rp134 per kilogram,” ujar Arief.

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto menyoroti harga beras yang masih melambung tinggi di atas HET.

    Titiek menyebut, masyarakat kembali dihadapkan pada tantangan serius di sektor pangan dalam satu bulan terakhir, mulai dari harga beras, bawang merah, hingga minyak goreng.

    “Harga beberapa komoditas utama seperti beras, bawang merah, hingga minyak goreng mengalami kenaikan, masih berada di level tinggi, bahkan untuk komoditas beras melampaui harga eceran tertinggi yang ditentukan,” ujar Titiek.

    Menurut Titiek, kondisi harga beras yang mahal ini semakin menekan daya beli masyarakat, terutama masyarakat rumah tangga berpendapatan rendah.

    Dia juga menyoroti adanya kasus praktik beras oplosan yang dijual tak sesuai mutu dan kualitas beras. Berdasarkan hasil pemeriksaan, beber Titiek, sebagian merek yang dipasarkan ke dalam kategori beras premium tidak memenuhi kriteria mutu dan tidak sesuai antara isi dengan yang tertulis pada kemasan.

    “Praktik seperti ini [beras oplosan tak sesuai mutu dan kualitas] tentu saja merugikan masyarakat, merusak kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar dan berpotensi menimbulkan keresahan sosial,” ujarnya.

    Titiek menyatakan bahwa pemerintah bersama aparat penegak hukum telah melakukan tindakan terhadap pelaku yang melakukan praktik beras oplosan.

    Kendati demikian, menurutnya, adanya praktik beras oplosan menandakan bahwa masalah ini menyentuh aspek mendasar dari tata kelola pangan, mulai dari produksi, distribusi, hingga pengawasan.

    Di sisi lain, Titiek juga menyoroti rata-rata harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani mengalami kenaikan mencapai Rp7.000–Rp7.500 per kilogram. Harganya melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram di tingkat petani.

    “Akibatnya, penggilingan kesulitan memproduksi beras dengan harga sesuai HET. Hal ini menandakan adanya ketidakseimbangan serius antara regulasi harga, biaya produksi, dan tata niaga pangan kita,” tandasnya.

  • Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara Nasional 21 Agustus 2025

    Prabowo Kerja dari Hambalang Terus Pekan Ini, Istana Buka Suara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Sepanjang pekan ini, atau hari-hari setelah perayaan HUT ke-80 RI di Istana, Jakarta, pada 17 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto belum berkegiatan di Istana.
    Alih-alih bekerja di Istana, Prabowo memilih memanggil menteri-menterinya untuk pergi ke kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.
    Sebab, pada Senin (18/8/2025) sampai Kamis (21/8/2025) ini, Prabowo menggelar rapat di Hambalang, bukan di Istana.
    Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pun angkat bicara perihal Prabowo yang memilih bekerja dari Hambalang.
    Prasetyo mengatakan, sebenarnya Prabowo tidak masalah mau bekerja dari manapun.
    “Enggak ada, ini kan hanya masalah ini saja, tempat saja. Mau di manapun enggak ada masalah. Saya tahu persis bahwa beliau bisa bekerja dari mana saja,” ujar Prasetyo, di Istana, Jakarta, Kamis.
    Prasetyo menuturkan, pada Senin pekan ini, para menteri diliburkan.
    Namun, di hari tersebut, beberapa menteri tetap dipanggil ke Hambalang dan Jakarta.
    Selanjutnya, pada Selasa (19/8/2025), Prabowo memanggil Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menlu Sugiono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
    Prabowo menagih perkembangan terbaru terkait penertiban tambang ilegal saat itu.
    Kemudian, pada Rabu (20/8/2025) kemarin, Prabowo masih memanggil Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ke Hambalang.
    Mereka membahas mengenai sejumlah hal, dimulai dari pengelolaan perkebunan, pertanian, dan lahan tak berizin yang dapat segera dimanfaatkan negara.
    Selanjutnya, dilanjutkan dengan rapat mengenai pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya.
    Rabu malam, Prabowo rapat bersama para menteri terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional.
    Hari ini, Kamis (21/8/2025), Prabowo tetap bekerja di Hambalang.
    Prasetyo dan Seskab Teddy Indra Wijaya pun bertolak ke Hambalang dari Istana siang ini.
    “Dari pagi sampai malam hari ya begitulah, beliau enggak pernah mau ada hari yang kosong gitu,” imbuh Prasetyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pabrik di Subang Disebut Berdiri di Atas Lahan Pertanian, BYD Bilang Begini

    Pabrik di Subang Disebut Berdiri di Atas Lahan Pertanian, BYD Bilang Begini

    Jakarta –

    Sebagian lahan pabrik BYD dan VinFast yang berlokasi di Subang, Jawa Barat, disebut-sebut berdiri di atas lahan pertanian. Pemerintah menuntut lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan. Seperti apa tanggapan BYD?

    Isu tumpang tindih lahan pabrik BYD dan VinFast disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada pekan lalu. Pada pertemuan itu ada beberapa agenda yang dibahas, termasuk investasi VinFast dan BYD di Subang.

    “Bapak Gubernur menyampaikan bahwa di Subang akan dibangun pabrik mobil, dengan nilai investasi Rp 33 triliun. Kebetulan, sebagian lahan yang direncanakan merupakan lahan persawahan. Kami akan menyelesaikan kendala ini bersama supaya investasi tetap berjalan dan lapangan kerja terbuka. Namun, jika terjadi alih fungsi lahan pertanian, kami menegaskan bahwa lahan tersebut harus diganti minimal tiga kali lipat dari luas lahan yang dialihkan agar petani tetap memiliki lahan pengganti yang layak,” ujar Amran dilansir dari Antara.

    Namun pernyataan itu dibantah oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Agus menjelaskan pabrik BYD dan VinFast berdiri di atas lahan yang sudah berstatus kawasan industri. “Kalau mereka sudah memiliki status kawasan industri, artinya mereka sudah tidak punya masalah lagi,” terang Agus.

    Tanggapan BYD

    Head of Public & Government Relations PT BYD Motor Indonesia Luther T. Panjaitan, mengatakan baru saja mendengar isu tersebut. Dia tidak bisa berkomentar banyak, namun jika kawasan tersebut sudah ditetapkan sebagai kawasan industrial, seharusnya tidak ada lagi masalah soal tumpang tindih lahan.

    “Saya baru dengar beritanya, saya juga nggak bisa komen apa-apa. Cuma yang saya bisa sampaikan, kita kan mendirikan fasilitas produksi kita di dalam industrial area. Artinya, industrial area ini secara sah itu mereka ditetapkan sebagai usaha di industrial estate, jadi harusnya itu urusan bukan kepada BYD. Urusan kita kepada industrial area, karena tak mungkin kita mendapatkan izin mendirikan pembangunan kalau nggak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada,” kata Luther di sela-sela kegiatan media test drive Atto 1 Semarang-Solo-Yogyakarta (13/8/2025).

    Sebagai informasi, pabrik BYD berlokasi di kawasan Subang Smartpolitan, Subang, Jawa Barat. Pabrik ini menyerap nilai investasi Rp 11,7 triliun. Perusahaan menargetkan fasilitas perakitan itu siap beroperasi mulai awal 2026.

    (lua/rgr)

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas perkembangan investasi, ekonomi

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu malam, membahas situasi ekonomi terkini dan perkembangan investasi nasional.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti pertemuan tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas dengan para menteri itu merupakan yang terakhir dari rangkaian tiga rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Terakhir, rapat bersama para menteri, (rapat) terbatas yang membahas mengenai perkembangan ekonomi dan investasi nasional,” kata Seskab Teddy.

    Dalam rapat terakhir di Hambalang hari ini, Seskab Teddy menyebutkan, jajaran menteri yang hadir, memberikan laporan dan mendengarkan arahan-arahan Presiden, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Percepatan investasi merupakan salah satu sasaran prioritas Presiden Prabowo sebagaimana disampaikan dalam pidatonya mengenai RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangannya pada 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya itu, Presiden Prabowo optimistis Danantara, yang menjadi sovereign wealth-nya Indonesia dapat menjadi katalisator.

    “Kita percepat investasi dan perdagangan global. APBN sebagai katalis, peran Danantara Indonesia dan swasta harus semakin diperkuat sebagai motor penggerak ekonomi,” kata Presiden Prabowo.

    “Melalui Danantara Indonesia kita perkuat investasi produktif, dan mewujudkan Indonesia lebih kuat dalam rantai pasok dunia. Profesionalisme, kompetensi, dan integritas akan menjadi pijakan, didukung tata kelola, transparan, dan akuntabel,” kata Presiden Prabowo menambahkan.

    Presiden kemudian melanjutkan bahwa pemerintah juga akan mempercepat berbagai proyek hilirisasi.

    “Inilah momentum bagi Indonesia untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Berbagai proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar 38 miliar dolar (AS) akan kita percepat. Proyek ini mencakup berbagai sektor, termasuk pertambangan mineral, hilirisasi batubara, pertanian, perikanan, serta energi baru dan terbarukan,” sambung Presiden dalam pidato yang sama.

    Dalam kesempatan terpisah, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan Indonesia membutuhkan total investasi sebesar Rp7,45 kuadriliun agar perekonomian nasional dapat mencapai pertumbuhan 5,4 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada tahun 2026.

    “Untuk mencapai 5,4 persen pertumbuhan kita di tahun 2026 dibutuhkan Rp7.450 triliun dari total investment (investasi) di dalam GDP (Gross Domestic Product/Produk Domestik Bruto/PDB) kita,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, minggu lalu.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Presiden Prabowo pimpin ratas bahas izin tambang komoditas strategis

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadinya di Bukit Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu, membahas tata kelola dan perizinan tambang untuk komoditas-komoditas strategis.

    Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya, yang mengikuti rapat tersebut, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, menjelaskan rapat terbatas mengenai tata kelola tambang itu merupakan ratas kedua dari tiga rangkaian ratas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo sejak Rabu siang sampai dengan malam hari.

    “Rapat kedua, yang dihadiri para direktur utama (dirut) BUMN bidang pertambangan, membahas mengenai izin dan pengelolaan tambang nikel, emas, timah, dan jenis tambang lainnya,” kata Seskab Teddy.

    Walaupun demikian, Teddy tidak dapat menjelaskan lebih lanjut isi rapat, termasuk arahan-arahan Presiden Prabowo yang diberikan kepada pimpinan-pimpinan BUMN bidang pertambangan serta jajaran menteri terkait yang mengikuti rapat.

    Dalam rapat mengenai tata kelola dan izin pertambangan itu, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, yaitu Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

    Presiden Prabowo sehari sebelumnya (19/8) juga memimpin rapat terbatas di Hambalang membahas penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal. Rapat itu berlangsung selama kurang lebih 4 jam, diikuti oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

    Tata kelola tambang komoditas-komoditas strategis menjadi salah satu perhatian Presiden mengingat Indonesia memiliki hampir semua mineral langka (unsur tanah jarang/rare earth) yang bernilai tinggi, dan saat ini beberapa dari mineral langka itu menjadi bahan baku dari produksi teknologi-teknologi tinggi.

    Dalam pidatonya di hadapan para wakil rakyat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 15 Agustus 2025, Presiden Prabowo menyebutkan Indonesia memiliki semua rare earth yang saat ini dibutuhkan banyak negara di dunia.

    “Alhamdulillah yang Maha Kuasa telah memberi karunia kepada kita. Kita memiliki mineral-mineral yang disebut tanah jarang, rare earth. Kita memiliki semua rare earth yang ada di dunia kita miliki. Dan rare earth ini vital untuk kehidupan teknologi tinggi, untuk kehidupan modern, dan juga untuk pertahanan modern,” kata Presiden Prabowo.

    “Kita harus menciptakan sumber daya manusia yang unggul agar semua sumber daya alam kita bisa kita manfaatkan secepat-cepatnya,” sambung Presiden.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Primayanti
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Kementan Sebut Hilirisasi Kelapa RI Bisa Tembus Rp2.600 Triliun

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan hilirisasi komoditas kelapa dalam negeri bisa melompat hingga 10.000% dari Rp26 triliun menjadi Rp2.600 triliun.

    Hal itu disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di Jakarta, Rabu (20/8/2025).

    Menurut Amran, kelapa memiliki potensi nilai tambah yang sangat besar jika Indonesia tidak mengekspor kelapa secara mentah. Apalagi, kata dia, harga kelapa mentah yang dijual dalam negeri hanya sekitar Rp1.300 per kilogram.

    Padahal, Amran menyebut kelapa merupakan salah satu komoditas yang bisa membawa Indonesia menjadi negara super power.

    Di sisi lain, Indonesia justru hanya mengekspor kelapa mentah dengan nilai sekitar Rp26 triliun. Nilainya lebih rendah lantaran tidak dilakukan hilirisasi.

    Padahal, lanjut dia, jika pemerintah melakukan hilirisasi maka nilai ekspor komoditas ini akan jauh lebih tinggi, salah satunya disulap menjadi santan kelapa (coconut milk) dan minyak kelapa dara (virgin coconut oil/VCO).

    “Kita ekspor mentah [kelapa]. Kurang lebih Rp26 triliun sekarang, kalau kita olah ini yang kita ekspor adalah coconut milk dengan VCO. Ini 100 kali lipat 10.000%. Artinya apa? Kalau Rp26 triliun yang kita ekspor sekarang, kemudian kita hilirisasi itu menjadi Rp2.600 triliun, baru kelapa,” beber Amran.

    Amran menilai, untuk mendukung hilirisasi kelapa, maka diperlukan pabrik pengolahan kelapa. Amran menyebut harga pabrik pengolahan kelapa terjangkau dan dapat dibeli oleh UMKM.

    “Murah pabriknya. Itu cuma berapa? Rp30 miliar satu biji, murah. Kalau Rp30 miliar, UMKM berkumpul 100–1.000, omzetnya sisihkan 1 bulan. Ini selesai,” ujarnya.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani sebelumnya pernah mengungkap, salah satu perusahaan pengolahan kelapa asal China baru-baru ini membangun pabrik di Indonesia dengan nilai investasi awal yang dikucurkan mencapai US$100 juta atau setara Rp1,64 triliun (asumsi kurs Rp16.480 per dolar AS).

    “Baru saja pengelolaan kelapa yang tadinya kelapa kita ini diekspor ke China tanpa diolah, sekarang akan diolah di sini. Dan mereka adalah perusahaan nomor satu pengelolaan kelapa terbesar di dunia,” ujar Rosan di Jakarta, Selasa (29/7/2025).

    Namun, Rosan enggan mengungkap nama perusahaan yang menggelontorkan investasi hilirisasi kelapa di dalam negeri. “Nanti mereka akan investasi di beberapa kota, tapi satu plan itu US$100 juta dan selama ini ternyata baru tahu angkanya diekspor kelapa kita murah benar harganya,” ucapnya.

    Menurutnya, kucuran investasi itu akan mendatangkan hilirisasi perkebunan, termasuk kelapa di Indonesia. “Tapi nanti di sini diolah sehingga hilirisasi kita ini sekarang masuk juga ke hilirisasi perkebunan, dan tidak hanya misalnya di kelapa sawit, tapi di industri-industri lainnya yang memang kita punya potensi yang sangat tinggi,” tuturnya.

    Dihubungi terpisah, pengamat menilai masuknya investasi asing di industri hilirisasi kelapa bulat bisa mendorong pembukaan lapangan pekerjaan baru di Indonesia.

    Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Mohammad Faisal menilai investasi asing ke industri hilirisasi kelapa akan menciptakan efek berganda (multiplier effect) di dalam negeri.

    Faisal menyebut pemerintah harus sudah mulai mendorong hilirisasi kelapa dengan memperkuat industri hulu terlebih dahulu, yakni meningkatkan bahan baku kelapa di dalam negeri.

    Untuk itu, lanjut Faisal, pemerintah harus meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas kelapa nasional di sentra-sentra produksi dengan melakukan peremajaan lahan-lahan yang tidak produktif.

    Sebab, dia mengatakan bahwa selama ini cukup besar luas lahan kelapa yang tidak produktif. “Nah ini harus didorong kalau ingin melakukan hilirisasi karena kalau tidak kita akan kekurangan bahan baku. Jadi justru malah hilirisasi yang terhambat karena bahan bakunya yang kurang,” kata Faisal kepada Bisnis.

  • Hilirisasi Bisa Pekerjakan 1,6 Juta Orang

    Hilirisasi Bisa Pekerjakan 1,6 Juta Orang

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi pertanian menjadi kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat perekonomian nasional.

    Hal itu disampaikan Amran saat meninjau Yonif Teritorial Pembangunan 843/PYV Cibitung, Bekasi, bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan, dan Menteri Kesehatan, Rabu, 20 Agustus.

    Menurutnya, keterlibatan TNI dengan disiplin yang tinggi menjadi faktor penting dalam memastikan program hilirisasi. Apalagi hilirisasi ini dapat menyerap hingga 1,6 juta tenaga kerja baru dalam tiga tahun ke depan, sekaligus meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).

    “Kita harus masuk ke hilirisasi. Hilirisasi ini bisa mempekerjakan 1,6 juta orang, dengan target tiga tahun. Untuk itu kami butuh kedisiplinan TNI karena menentukan produksi itu disiplin. Dan TNI sudah terbukti menjadi motor percepatan swasembada pangan sebelumnya,” ujarnya dalam keterangan resmi.

    Amran optimistis, hilirisasi pertanian akan memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap perdagangan, industri, hingga lapangan kerja. “Keunggulan kita adalah negara agraris dengan iklim tropis sepanjang tahun. Karena itu, arahan bapak presiden untuk hilirisasi adalah langkah tepat. Dengan disiplin TNI, pengawasan ketat, dan dukungan semua pihak, kita bisa stop impor, dorong ekspor, dan wujudkan Indonesia sebagai bangsa mandiri pangan dan perkebunan,” sambungnya.

    Ia menambahkan, hilirisasi tidak hanya berfokus pada pangan pokok, melainkan juga komoditas perkebunan seperti kelapa, kopi, kakao, pala, hingga mente. Produk-produk tersebut dinilai memiliki potensi besar sebagai komoditas ekspor bernilai tinggi.

    Amran mencontohkan, luas lahan kelapa yang mencapai 2,8 juta hektare bisa menghasilkan devisa hingga Rp 400 triliun jika diolah melalui hilirisasi. Pasar global, khususnya Tiongkok dan India, disebut telah menunggu produk hilirisasi kelapa asal Indonesia.

    “Contohnya kelapa, saat ini luasnya sudah 2,8 juta hektare. Jika dihilirisasi, ekspor kelapa bisa bernilai hingga Rp 400 triliun. Industri ini sudah ditunggu pasar global, khususnya Tiongkok dan India. Maka butuh pengawasan disiplin dari TNI agar tidak ada kebocoran dan bibit palsu,” ucapnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan merupakan strategi penting mendukung swasembada pangan, energi, serta pemenuhan gizi masyarakat.

    “Batalion ini pada dasarnya adalah Batalion Infanteri, tetapi dipersiapkan dengan peran tambahan untuk mendukung pembangunan nasional. Model ini akan diterapkan di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya bersama pemerintah dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi bangsa,” jelas Sjafrie.

    Menurut Sjafrie, kolaborasi lintas sektor ini menegaskan bahwa pertahanan negara tidak hanya menyangkut kekuatan senjata, tetapi juga kemampuan bangsa dalam menjaga ketahanan pangan. “Dengan pangan yang kuat, Indonesia akan semakin berdaulat dan disegani di kancah global,” pungkasnya.

  • Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Menhan ajak Menkeu, Mentan, dan Menkes lihat lokasi BTP di Cibitung

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengajak Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meninjau prototipe Batalyon Teritorial Pembangunan (BTP) di Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (20/8).

    Prototipe yang dikunjungi para menteri dikelola oleh Yonif TP 843/Patriot Yudha Vikasa (PYV).

    Sri Mulyani kepada awak media mengatakan lokasi BTP ini layak untuk ditetapkan sebagai salah satu BTP percontohan karena memiliki fasilitas yang lengkap, seperti pelayanan kesehatan dan pertanian.

    “Memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare kalau tidak salah dijelaskan tadi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” kata dia usai meninjau lokasi Yonif saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu.

    Menurut Sri Mulyani, keberadaan BTP tidak hanya memperkuat pertahanan negara di wilayah, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui fasilitas pertanian dan peternakan yang dibangun TNI.

    Senada dengan Sri Mulyani, Amran Sulaiman juga menilai pembangunan BTP memberikan dampak baik bagi masyarakat, terutama para petani.

    Dengan adanya model pertanian yang dibangun TNI, para petani seluruh Indonesia dapat melakukan penyelarasan metode pertanian sehingga hilirisasi pangan dapat terjadi dengan maksimal.

    “Moga-moga beliau (Menteri Pertahanan) bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Pertanian,” kata Amran.

    Di tempat yang sama, Sjafrie Sjamsoeddin terlihat merespons baik apresiasi yang diberikan Sri Mulyani dan Andi Amran Sulaiman.

    Sjafrie menjelaskan, nantinya pihaknya akan membangun 100 BTP di seluruh wilayah dalam satu tahun.

    Dia berharap pembangunan 100 BTP itu dapat didukung seluruh pihak agar pangan dan pertahanan di seluruh Indonesia bisa semakin menguat.

    “Intinya Kementerian Pertahanan dan TNI memastikan bahwa Batalion Teritorial Pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” jelas Sjafrie.

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Hisar Sitanggang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi kondisi stok beras yang masih kosong di toko ritel. Hal ini terjadi usai kasus pelanggaran mutu hingga oplosan pada sejumlah merek.

    Sedangkan dalam waktu yang sama, penggilingan beras kecil disebut tengah kebanjiran orderan untuk penyaluran ke pasar tradisional. Menurut Amran, masyarakat tetap bisa berbelanja beras di pasar tradisional.

    “(Ritel kosong jadi bergeser ke pasar tradisional tidak apa-apa), di mana pun bisa beli (beras),” kata Amran, ditemui usai Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, kekosongan beras di toko ritel tidak akan mempengaruhi kondisi perberasan di Indonesia. Apabila terjadi kekosongan di toko ritel, Amran bilang, akan terjadi pergeseran sehingga masyarakat jadi berbelanja beras di pasar tradisional.

    “Kalau ritel langka tidak akan mempengaruhi (stok) beras Indonesia. Kenapa? Kalau ritel kosong itu bergeser ke pasar tradisional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran juga pernah merespons tentang kondisi kosongnya stok beras di toko ritel. Menurutnya, saat ini hukum pasar terjadi karena masyarakat akhirnya memilih untuk berbelanja beras di pasar tradisional.

    Selain itu, Amran juga menyebut, harga beras di pasar tradisional lebih murah dibandingkan ritel modern dan diklaim kualitasnya bagus.

    “Ada pergeseran, konsumen lari ke tradisional. Dia lebih percaya tradisional, transparan, terbuka, murah. Kalau premium, Rp 17.000-Rp 18.000/kg. Di sini harganya Rp 13.000/kg, sudah bagus berasnya,” kata dia di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    “Katakanlah ada kosong premium itu, nggak masalah. Justru ini menurut pedagang kecil dan penggilingan kecil itu berkah bagi mereka,” tambahnya.

    Amran menyebut selama ini penyaluran beras dari produsen beras sudah cukup besar ke ritel modern. Sementara jalur penggilingan kecil hanya ke pasar tradisional. Namun, penggilingan padi kecil selalu kalah dengan yang produsen besar dalam membeli gabah dari petani.

    Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan keleluasaan kepada penggilingan padi kecil untuk tumbuh. Hal ini karena berkaitan dengan persaingan harga di lapangan. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Tonton juga video “Kapolri Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Beras Dijual Rp 11.000/Kg” di sini:

    (acd/acd)

  • Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Kalau Beras di Ritel Kosong, Geser ke Pasar Tradisional

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menanggapi kondisi stok beras yang masih kosong di toko ritel. Hal ini terjadi usai kasus pelanggaran mutu hingga oplosan pada sejumlah merek.

    Sedangkan dalam waktu yang sama, penggilingan beras kecil disebut tengah kebanjiran orderan untuk penyaluran ke pasar tradisional. Menurut Amran, masyarakat tetap bisa berbelanja beras di pasar tradisional.

    “(Ritel kosong jadi bergeser ke pasar tradisional tidak apa-apa), di mana pun bisa beli (beras),” kata Amran, ditemui usai Rakornas Kadin Indonesia Bidang Koperasi dan UMKM 2025 di The Ritz-Carlton Jakarta, Mega Kuningan, Rabu (20/8/2025).

    Menurutnya, kekosongan beras di toko ritel tidak akan mempengaruhi kondisi perberasan di Indonesia. Apabila terjadi kekosongan di toko ritel, Amran bilang, akan terjadi pergeseran sehingga masyarakat jadi berbelanja beras di pasar tradisional.

    “Kalau ritel langka tidak akan mempengaruhi (stok) beras Indonesia. Kenapa? Kalau ritel kosong itu bergeser ke pasar tradisional,” ujarnya.

    Sebelumnya, Amran juga pernah merespons tentang kondisi kosongnya stok beras di toko ritel. Menurutnya, saat ini hukum pasar terjadi karena masyarakat akhirnya memilih untuk berbelanja beras di pasar tradisional.

    Selain itu, Amran juga menyebut, harga beras di pasar tradisional lebih murah dibandingkan ritel modern dan diklaim kualitasnya bagus.

    “Ada pergeseran, konsumen lari ke tradisional. Dia lebih percaya tradisional, transparan, terbuka, murah. Kalau premium, Rp 17.000-Rp 18.000/kg. Di sini harganya Rp 13.000/kg, sudah bagus berasnya,” kata dia di Kementerian Pertanian, Rabu (13/8/2025).

    “Katakanlah ada kosong premium itu, nggak masalah. Justru ini menurut pedagang kecil dan penggilingan kecil itu berkah bagi mereka,” tambahnya.

    Amran menyebut selama ini penyaluran beras dari produsen beras sudah cukup besar ke ritel modern. Sementara jalur penggilingan kecil hanya ke pasar tradisional. Namun, penggilingan padi kecil selalu kalah dengan yang produsen besar dalam membeli gabah dari petani.

    Pemerintah telah berkomitmen untuk memberikan keleluasaan kepada penggilingan padi kecil untuk tumbuh. Hal ini karena berkaitan dengan persaingan harga di lapangan. Padahal pemerintah telah menetapkan Harga Pokok Penjualan (HPP) gabah Rp 6.500 per kilogram (kg).

    Tonton juga video “Kapolri Luncurkan Gerakan Pangan Murah, Beras Dijual Rp 11.000/Kg” di sini:

    (acd/acd)