Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
middle income trap
(jebakan pendapatan menengah).
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun.
“Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
northern hemisphere
(belahan bumi utara), maupun di selatan,
southern hemisphere
, belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers.
Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan.
Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur.
Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
“
Nah
, jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
“Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
chip
, dan lain-lain.
Nah
, saya mengatakan
yes or not. Agree and disagree
,” tegas Tito.
Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi.
Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama.
Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor.
Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
“Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito.
Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya.
Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
memorandum of understanding
(MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi.
Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Amran Sulaiman
-

Amran Ungkap RI Pernah Jadi Raja Gula Dunia, Produksinya Tembus Segini
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia sempat menjadi raja gula dunia, karena Indonesia pernah menjadi negara dengan produksi gula terbesar kedua di dunia.
Namun saat itu, kondisinya Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, produksi gula mencapai 14,78 ton per hektare.
“Kami beri satu contoh real, waktu kita dijajah oleh Belanda, sekitar 1930, Indonesia menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia, produkvitasnya 14 ton per hektare,” kata Amran dalam paparannya di rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan di kantor Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, saat itu, produksi gula nasional mencapai 2 juta ton. Kemudian pada 2024, produktivitas tebu mencapai 4,73 per hektare dengan produksi gula meningkat menjadi 2,6 juta ton.
Foto: Impor Gula Pasir Ditengah Lonjakan Harga. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Impor Gula Pasir Ditengah Lonjakan Harga. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)“Alhamdulillah setelah merdeka, berhasil menurunkan jadi 4 ton per hektare, tetapi produksi gula meningkat, sekarang tinggal 4,7 ton per hektare, tetapi produksi gula sudah mencapai 2,6 juta ton,” lanjut Amran.
Amran menambahkan hal ini merupakan buah perjuangan Indonesia dalam swasembada gula nasional.
“Ini fakta, ini perjalanan Indonesia, inilah keberhasilan kita menekan 9 ton,” ujarnya.
Saat ini, Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada 2028, sedangkan gula industri pada 2030.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]
-

Hilirisasi Pertanian Butuh Rp 371 T, Ini Sumber Dananya
Jakarta –
Indonesia membutuhkan dana besar untuk mendorong pengembangan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu melibatkan pihak swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Adapun kebutuhan investasi untuk mendukung hilirisasi pertanian diperkirakan mencapai Rp 371,6 triliun, yang berasal dari berbagai sumber, antara lain:
BUMN: Rp 89,17 triliunKredit Usaha Rakyat (KUR): Rp 189,4 triliunSwasta: Rp 92,96 triliun
“Ini adalah program hilirisasi perkebunan. Ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencanakan Rp 371 triliun, dengan melibatkan BUMN, swasta, dan dana KUR sebesar Rp189 triliun,” ujar Amran usai Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.
Dalam paparannya, Amran menyebutkan sejumlah komoditas yang menjadi prioritas hilirisasi, antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, ayam, lada, pala, ubi kayu, bawang putih, cold chain, kacang tanah, hingga kapas.
Secara lebih rinci, estimasi investasi BUMN sebesar Rp89 triliun akan diarahkan untuk hilirisasi komoditas seperti beras, kelapa sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, pala, gambir, karet, dan benih. Hilirisasi ini akan melibatkan sejumlah BUMN pangan seperti Agrinas, PTPN, dan ID FOOD.
Amran juga optimistis bahwa program ini akan berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.
“Penyerapan tenaga kerja dari hilirisasi komoditas pertanian diperkirakan mencapai 8,6 juta orang,” paparnya.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp9,95 triliun kepada pemerintah daerah sebagai modal awal hilirisasi perkebunan.
“Kita ingin mengembalikan kejayaan rempah-rempah dan komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada, sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak-Ibu semua,” pungkas Amran.
(ada/rrd)
-

Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai program prioritas nasional yang menyangkut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.
“Strategi Bapak Presiden nomor satu program unggulan beliau itu adalah swasembada pangan. Ketahanan pangan nomor satu. Karena beliau menyadari, memang kita butuh pangan, negara yang merdekalah bisa memberikan pangan, dan kita memiliki kemampuan untuk itu,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.
Menurut Tito, keberhasilan program pangan tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga kepemimpinan daerah dalam mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan ke dalam agenda pembangunan wilayah masing-masing.
Ia berharap kepala daerah menjadikan sektor pangan prioritas, mengingat anggaran besar yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp371 triliun, sehingga harus dimanfaatkan maksimal melalui sinkronisasi program lintas level pemerintahan.
Tito mengingatkan daerah memiliki peran kunci dalam industrialisasi pertanian, mulai dari hilirisasi, pengemasan, hingga penguatan rantai pasok lokal, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi rakyat.
Menurut dia, penguatan pangan di daerah akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sekaligus menjadikan Indonesia pemain dominan dalam percaturan pangan global.
Dukungan penuh Presiden harus diimbangi dengan tanggung jawab kepala daerah yang memiliki peran langsung dalam menggerakkan potensi wilayah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, katanya, menegaskan.
“Nah sekarang masalahnya apakah para pemimpin-pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama untuk itu,” kata Tito, menegaskan.
Oleh karena itu, ia mengatakan pertemuan yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai momentum tepat bagi kepala daerah memperkuat komitmen bersama, sehingga program pangan tidak berjalan parsial melainkan terintegrasi.
“Semoga dengan acara ini, selain kita bisa lebih fokus dan lebih memberikan prioritas kepada sektor pertanian, perkebunan, tapi tidak normal-normal begitu aja. Dengan anggaran yang ada, kita menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan peternakan dan lain-lain,” kata Tito.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-

Mentan Bidik Potensi Hilirisasi Tebu-Kakao Cs Rp138,5 Triliun pada 2027
Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran senilai Rp9,95 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perkebunan, mulai dari kelapa, tebu, kopi, hingga kakao. Adapun, prediksi hasil dari hilirisasi tersebut akan mencapai Rp138,49 triliun hingga 2027.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) bernilai jumbo itu diperuntukkan selama periode 2025–2027.
Alokasi anggaran senilai Rp9,95 triliun itu secara terperinci adalah Rp2,54 triliun untuk 2025, Rp5,83 triliun pada 2026, dan anggaran senilai Rp1,58 triliun pada 2027.
Amran menyampaikan anggaran yang hampir bernilai Rp10 triliun itu sebagai upaya pemerintah membangkitkan kembali kejayaan Indonesia di masa lampau sebagai pusat rempah-rempah dunia.
“Kita akan kembalikan Indonesia kejayaan rempah-rempah,” kata Amran dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).
Apalagi, Amran menyampaikan bahwa anggaran Rp9,95 triliun itu sudah tersedia dan siap digunakan. Namun, dana bernilai jumbo itu akan tergantung dari tindakan para kepala daerah untuk segera memanfaatkan dana tersebut.
“Anggarannya sudah ada. Bapak Presiden tambahkan mulai sekarang, kerja. Anggarannya ada Rp9,9 triliun, ini Rp10 triliun untuk perdana. Ini sudah cair. Rp10 triliun tergantung Bapak Ibu [gubernur dan bupati] sekarang,” imbuhnya.
Adapun, anggaran senilai Rp9,95 triliun itu akan ditujukan untuk biaya tanam dan biaya benih untuk 6 komoditas perkebunan, yakni 200.000 hektare lahan tebu senilai Rp2,27 triliun dan 248.500 hektare lahan kakao senilai Rp3,47 triliun.
Kemudian, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa dengan anggaran Rp1,16 triliun, 99.500 hektare lahan kopi dengan anggaran Rp2,16 triliun, 50.000 hektare lahan mete senilai Rp0,54 triliun, dan 51.000 hektare lahan lada/pala dengan anggaran Rp0,35 triliun.
Sehingga secara total, pemerintah akan menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.
“Untuk pertama kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia,” imbuhnya.
Jika dirinci lebih jauh, sepanjang 2025–2027, tanaman tebu akan menyerap 700.000 orang tenaga kerja, 122.667 orang tenaga kerja untuk tanaman kakao, 250.000 orang tenaga kerja untuk kelapa, dan 312.500 orang tenaga kerja untuk tanaman kopi.
Lalu, sebanyak 166.667 orang tenaga kerja untuk tanaman mete, serta 83.333 orang tenaga kerja untuk tanaman lada/pala. Dengan begitu, akan ada 1,63 juta orang tenaga kerja yang terserap dari hilirisasi perkebunan ini.
“Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang. Ini langkah yang terobosan yang luar biasa yang digagas oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.
Kementan memprediksi, prediksi hasil dari hilirisasi selama 2025–2027 itu akan mencapai Rp138,49 triliun. Perinciannya, senilai Rp23,2 triliun untuk tebu, Rp67,1 triliun untuk kakao, Rp5,77 triliun untuk kelapa, Rp14,93 triliun untuk kopi, Rp2 triliun untuk mete, dan Rp25,5 triliun untuk lada/pala.
-

Mentan pastikan stok pupuk subsidi aman demi perkuat ketahanan pangan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pupuk subsidi nasional dalam kondisi aman, sehingga kebutuhan petani terpenuhi secara tepat waktu dan berkontribusi langsung memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan.
“Kita pastikan pupuk subsidi tersedia, cukup, dan dapat diakses petani. Ini penting untuk menjaga produktivitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.
Pemerintah memastikan stok pupuk subsidi aman hingga akhir tahun, sekaligus menjamin kebutuhan petani untuk musim tanam Oktober-Maret (Okmar) 2025/2026.
Kementerian Pertanian menyebutkan hingga 18 September 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 56,45 persen, atau setara 5,6 juta ton dari total alokasi nasional sebesar 9,5 juta ton.
Mentan menyatakan pupuk subsidi merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional.
Dengan terjaminnya pasokan pupuk dan semangat petani yang terus tumbuh, Mentan Amran melihat peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras lebih cepat dari target.
“Insya Allah tahun ini mimpi kita untuk swasembada beras dapat terwujud. Target yang seharusnya dicapai dalam empat tahun, Insya Allah bisa kita raih lebih cepat pada tahun ini,” tegas Mentan.
Sebagai upaya memastikan hal itu, Kementerian Pertanian terus memperkuat tata kelola distribusi pupuk dengan mengedepankan prinsip 7T yakni tepat waktu; tepat jumlah; tepat tempat; tepat harga; tepat jenis; tepat mutu; dan tepat penerima.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
-
/data/photo/2025/09/21/68cfa8eaec778.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025
Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum
Tim Redaksi
SURABAYA, KOMPAS.com –
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar Muktamar PPP X di Jakarta 27-29 September 2025 mendatang.
Dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu ditegaskan dalam deklarasi pada forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (21/9/2025).
Deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Musyafak Noer dihadiri ratusan kader PPP dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Menurut politisi PPP asal Jatim itu, dukungan kepada Agus Suparmanto adalah keputusan majelis kiai PPP Jawa Timur.
“Majels kiai PPP sudah memutuskan, maka kami sebagai kader partai yang dilahirkan oleh kiai kita harus patuh. Kalau kiai bilang A ya harus diikuti,” jelasnya.
Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab memastikan dukungan untuk Agus Suparmanto sudah bulat.
“Intruksi akan diteruskan kepada seluruh DPC PPP se-Jawa Timur,” terangnya.
Nama Agus Suparmanto menurutnya sudah disosialisasikan secara berjenjang dalam forum DPC PPP.
Dia memastikan PPP Jatim satu suara untuk mendukung Agus Suparmanto.
“Sesuai intruksi para kiai, Jatim harus satu suara memenangkan Agus Susparmanto menjadi ketua umum PPP,” tegasnya.
Beberapa nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Anies Baswedan Andi Amran Sulaiman, dan Plt Ketua Umum PPP.
Kamis (19/9/2025) lalu di Jakarta, kandidat lain Muhamad Mardiono mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPW PPP untuk maju sebagai calon ketua umum.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -

Mentan Amran Mau Setop Impor Tepung Singkong, Petani Happy
Jakarta, CNBC Indonesia – Keran impor tepung tapioka kini tak lagi bebas. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan pemerintah menerapkan larangan terbatas (lartas) sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sejalan karena petani ubi kayu atau singkong mengeluh hasil panennya tidak terserap pasar.
Amran menegaskan, impor hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi. Apabila produksi lokal cukup untuk menyuplai industri, pintu impor akan ditutup.
“Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, kita akan terbitkan Lartas, larangan terbatas impor tepung tapioka. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan. Ini keputusan yang sangat strategis diperintahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Langkah ini diambil di tengah anjloknya harga singkong. Saat ini, petani hanya bisa menjual hasil panennya di kisaran Rp600-Rp700 per kilogram (kg), sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp740 per kg. Kondisi tersebut membuat petani mengalami kerugian.
Untuk memperkuat kebijakan ini, Amran mengatakan Kementerian Perdagangan akan segera menerbitkan aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Koordinasi juga sudah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kemenko Perekonomian.
“Mudah-mudahan hari ini keluar (lartasnya), paling lambat Senin atau Selasa (bentuk payung hukum lartas) keluar,” jelas Amran.
Petani Happy Sambut Kebijakan Lartas
Kabar pembatasan impor ini langsung disambut positif oleh petani singkong. Mereka menilai kebijakan Presiden Prabowo melalui Mentan Amran menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani di dalam negeri.
“Kami mewakili petani singkong seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menghentikan impor,” kata Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin dalam kesempatan yang sama.
Menurut Dasrul, keputusan tersebut menjadi bukti negara hadir melindungi petani sekaligus memberi kepastian pasar. Dengan adanya lartas, industri diharapkan lebih banyak menyerap hasil panen lokal sehingga harga bisa stabil.
“Kalau impor dihentikan, otomatis hasil kami akan lebih banyak dibeli industri untuk diolah, sehingga harga stabil dan petani lebih sejahtera. Petani Singkong Sejahtera, Indonesia Jaya,” ujarnya.
Dasrul optimistis dukungan penuh pemerintah terhadap singkong akan meningkatkan semangat petani dalam berproduksi. Ia meyakini, jika hasil panen terserap optimal oleh industri, kesejahteraan petani singkong pun akan terangkat.
“Kalau impor dihentikan, otomatis hasil kami akan lebih banyak dibeli industri untuk diolah, sehingga harga stabil dan petani lebih sejahtera. Petani Singkong Sejahtera, Indonesia Jaya,” pungkasnya.
(dce)
[Gambas:Video CNBC]
-

Impor Tapioka Diperketat, Aturan Diteken Mendag Hari Ini
Jakarta –
Pemerintah memutuskan membatasi impor tepung tapioka. Keputusan ini diambil setelah singkong petani tidak terserap industri tapioka.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) akan ia tandatangani hari ini. Ia meyakini aturan pembatasan impor tapioka sudah siap.“Nah nanti habis ini saya tandatangan, karena rapat sudah selesai, saya minta dirapikan,” kata Budi kepada detikcom di Gedung Transmedia, Jakarta, Jumat (19/9/2025).
Budi mengakui selama ini impor tapioka berlangsung bebas. Dengan aturan baru, tapioka akan masuk ke neraca komoditas (NK) sehingga jumlah kuota impornya dapat diatur.
“Nanti akan ada lartas (larangan terbatas). Jadi tepung tapioka itu akan masuk neraca komoditas impornya. Kalau masuk neraca komoditas, kita harus menghitung impornya berapa, kebutuhan nasional berapa, produksi berapa, kekurangannya berapa,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan bahwa impor etanol dan tapioka akan diperketat. Langkah ini diambil karena produksi dalam negeri tidak terserap industri.
Ia menegaskan kebijakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Amran menerangkan impor etanol dan tapioka akan ditiadakan jika produksi dalam negeri mencukupi.
“Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus etanol kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan,” kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).
Lihat juga Video Mendag Sita 19 Ribu Bal Baju Bekas Impor Ilegal dari Jepang-China
(ada/rrd)
/data/photo/2025/09/22/68d1257e029da.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1)
