ANTARA – Gerakan Pangan Murah digelar serentak di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, Selasa (23/9). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggerojok sebanyak 2.400 ton beras untuk kegiatan operasi pasar tersebut. (Hanif Nasrullah/Agha Yuninda Maulana/Gracia Simanjuntak)
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Surabaya (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Perum Bulog untuk membuka akses penuh ketersediaan beras murah agar masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah dan cepat.
Mentan juga meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat dibuka setiap hari sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.
“Kami minta Bulog buka 24 jam, dan jangan dipersulit. Bupati dan wali kota yang ingin mengambil beras jangan dibatasi supaya rakyat bisa merasakan langsung kehadiran negara,” katanya dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Surabaya, Selasa.
Amran yang menghadiri kegiatan GPM Serentak di Taman Mudu, Surabaya, bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.
Dalam GPM Serentak di Taman Mudu kali ini disediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak total 10 ton dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram.
Amran mengatakan untuk GPM Serentak dilaksanakan di 828 titik di Jawa Timur dengan total stok beras SPHP yang disiagakan mencapai sekitar 2.491 ton.
Sebanyak 828 titik tersebut terdiri dari 222 kantor kecamatan, 378 kantor Polsek, 212 kantor Koramil, dan 16 titik lainnya dengan kuota 3 ton per titik.
Tak hanya beras SPHP, pemerintah juga menyediakan komoditas lain seperti MinyaKita sebanyak 10.526 liter dan gula pasir sebanyak 3.285 kilogram sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras yang disiagakan untuk kegiatan GPM Serentak di Jatim sebanyak 2.491 ton itu merupakan jumlah tertinggi di tingkat provinsi seluruh Indonesia.
Tujuan utama GPM tersebut adalah menstabilkan harga beras di pasaran, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung pengendalian inflasi daerah, katanya, menjelaskan.
“Dengan capaian ini, Jawa Timur menunjukkan kontribusi besar terhadap stabilisasi pangan nasional,” ujar Rizal.
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga ayam pedaging agar tetap menguntungkan peternak namun tidak membebani masyarakat sebagai konsumen di pasar.
“Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Mentan menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai adanya harga ayam potong di berbagai daerah melonjak salah satunya di Banyumas, Jateng, dari Rp35.000 per kg menjadi Rp42.000 per kg.
Akibatnya, penjualan ayam potong anjlok, bahkan masyarakat akhirnya mengurangi konsumsi daging ayam dan beralih ke kaki atau ceker ayam.
Menanggapi hal itu, Amran menyebutkan sebelumnya harga ayam pernah jatuh hingga mencapai di Rp18.000 per kilogram di tingkat peternak.
Kondisi itu membuat peternak menjerit sehingga kebijakan pengendalian harga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.
Namun dia juga menekankan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga tidak boleh terjadi, sebab akan membebani daya beli masyarakat sehingga pemerintah memastikan keseimbangan antara kepentingan peternak dan konsumen.
“Inilah saudara aku, jangan gitu dong. Ada yang tau nggak harga ayam tiga minggu lalu? Satu bulan lalu berapa? Rp18.000 (per kilogram di tingkat peternak,” ujar Mentan singkat.
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan berbagai langkah stabilisasi harga ayam pedaging terus dilakukan demi menjaga keseimbangan pasar, menguntungkan peternak, dan tetap terjangkau bagi masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.
“Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus bergerak cepat menjaga kestabilan harga ayam pedaging agar tetap terjangkau masyarakat dan menguntungkan peternak,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (19/9).
Kementan bersama pelaku usaha telah mengupayakan beberapa langkah nyata, antara lain menjaga stok nasional.
Dimana saat ini Indonesia mengalami surplus ayam hingga 300 ribu ton, sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi secara baik dan diharapkan harga ayam tetap stabil meskipun permintaan terus meningkat.
Upaya pengawasan harga di lapangan juga dilakukan Kementan bersama asosiasi perunggasan, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penetapan harga yang merugikan peternak maupun konsumen secara tidak wajar.
Selain itu, Kementan juga mendorong fasilitasi akses distribusi ayam ke berbagai daerah serta mendukung program penguatan daya beli masyarakat, termasuk integrasi dengan program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sinergi TNI-Polri bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci pengawalan pangan nasional yang efektif sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Dia mengatakan tercatat capaian nilai tukar petani (NTP) hingga mencapai 123 persen melampaui target 110 persen dari Kementerian Keuangan, membuktikan kebijakan strategis pertanian mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani.
“Kepolisian, Kejaksaan, TNI, terima kasih. Kesejahteraan naik, alhamdulillah target dari Kementerian Keuangan 110 persen NTP, kita capai 123 persen. Dan itu sangat baik,” kata Mentan ditemui seusai m Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.
Ia menyebutkan, dukungan aparat bersama pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar, sehingga petani mampu menikmati hasil jerih payah mereka dengan harga yang lebih stabil.
Lebih lanjut dikatakan menyambut momentum Hari Tani yang diperingati setiap 24 September, menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah, swasta, hingga aparat keamanan dalam menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional.
“Kepada seluruh petani Indonesia, dan stakeholders, semua saudara dan sahabatku, mulai petani, pengusaha, PPL (penyuluh pertanian lapangan), kepala dinas, bupati, gubernur, kamu ucapkan terima kasih,” ucap Mentan.
Mentan menegaskan dengan pengawalan sinergi, program hilirisasi, penyediaan benih unggul, dan pembiayaan berbasis KUR akan semakin memperkuat pertanian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kesejahteraan petani berkelanjutan.
Diketahui, Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pendampingan penyerapan gabah petani agar sesuai harga pembelian pemerintah (HHP) yang titetapkan yakni Rp6.500 per kilogram, dengan begitu tidak mengalami penyimpangan di lapangan.
Kemudian, Kementan juga kolaborasi dengan dengan Polri melalui Bhabinkamtibmas di setiap wilayah dalam mengawal kelancaran distribusi pupuk subsidi dari pemerintah pusat agar tepat sasaran serta terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan tren positif NTP mencapai 123,57 pada Agustus 2025, terus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan dan hasil panen, agar kesejahteraan petani meningkat serta daya beli masyarakat tetap stabil.
“Ya caranya adalah meningkatkan produksi. Kan gini loh, nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu kan uang yang dia dapat dibanding yang dia belanjakan,” kata Wamentan ditemui di Jakarta, Rabu (10/9),
Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menjelaskan NTP merupakan rasio antara pendapatan petani dari hasil bertani dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari, sehingga nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dibanding pengeluarannya.
“Kalau dibawa 100 berarti lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat. Ini kan sekarang sudah 100 lebih, 120, 123 (NTP). Nah artinya, kalau mau naik lagi di atas itu berarti apa? Kan pengeluaran rata-rata konstan, Nah maka pendapatannya harus dinaikkan dengan peningkatan produksi,” jelasnya.
Ia menyebut kenaikan NTP tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan hasil pertanian, serta memberikan dukungan agar pendapatan petani terus mengalami peningkatan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan realisasi penyerapan gula petani mencapai hampir 100 persen dengan total anggaran yang digelontorkan melalui Danantara sekitar Rp1,5 triliun.
“Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli,” kata Amran seusai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin.
Ia menjabarkan pola penyerapan dijalankan dengan memutar dana Rp1,5 triliun, membeli gula dari petani kemudian menjualnya ke pasar, lalu hasil penjualan digunakan kembali untuk pembelian berikutnya.
Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi solusi konkret agar gula petani terserap optimal, harga tetap terjaga, dan petani memperoleh kepastian pasar sekaligus keuntungan yang lebih baik guna mendukung stabilitas pangan nasional.
“Kita kan ini mutar uangnya. Rp1,5 triliun beli, jual ke pasar, laku lalu beli lagi (gula petani,” ujar Amran.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut pemerintah telah menyerap 40 ribu ton gula dari petani setelah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara Indonesia.
“Sudah, kan duitnya ada Rp1,5 triliun. Nah itu kita ngambilin gula petani. Sudah, 40 ribu ton, kan bertahap ya, jadi 40 ribu ton sudah dibeli,” ujar Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/9).
Pemerintah hanya akan membeli gula petani yang tidak diserap pasar. Menurutnya, hal itu sama seperti dilakukan Perum Bulog saat menyerap beras petani.
Penyerapan itu dilakukan agar petani tetap sejahtera dan harga gula di pasar tetap terjaga.
Ia menekankan bahwa dana tersebut tidak harus dihabiskan untuk menyerap gula petani. Namun, apabila gula dari petani belum terserap semua dan anggaran dari Danantara habis, maka akan diajukan kembali.
“Tapi kan sejauh ini kan masih sisa, duitnya masih ada,” kata dia.
PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM menggelontorkan dana berupa shareholder loan senilai Rp1,5 triliun.
Pembelian gula itu nantinya akan dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, sebagai BUMN bidang pangan.
ID FOOD akan melakukan offtake gula petani tebu dari pabrik gula PT PG Sinergi Gula Nusantara (SGN) dam pabrik gula milik ID FOOD.
Penyerapan yang akan dilakukan difokuskan kepada gula petani tebu, yang diharapkan menjadi stimulus guna membantu pemerintah menstabilkan harga gula dari hulu hingga hilir.
Offtake gula petani ini diharapkan menghentikan rembesan gula rafinasi sehingga tidak menimbulkan tambahan tekanan pada biaya logistik dan aspek pembiayaan yang tengah berjalan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) – Sejumlah kepala daerah kompak mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing global.
Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmen menyukseskan program strategis itu.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kesiapan daerahnya mendukung percepatan hilirisasi, khususnya komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang menjadi unggulan, dengan mengapresiasi program pemerintah tersebut.
Sherly menekankan dukungan Maluku Utara diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi secara by name by address yang akurat, agar program hilirisasi perkebunan berjalan tepat sasaran dan efektif.
Menurutnya, hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara.
“Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.
Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dukungan dan kesiapan daerahnya menyukseskan program hilirisasi dan mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memastikan implementasi berjalan nyata.
Menurut Hendrik, kesiapan kini berada di tangan pemerintah daerah, dengan Kabupaten Maluku Tengah tahun ini menjadi salah satu penerima bantuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna mendukung pengembangan komoditas unggulan pala.
Ia menegaskan data penerima bantuan sudah lengkap dan siap diimplementasikan, serta memastikan akan mengawasi implementasi program agar hilirisasi berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah (tengah) menjawab pertanyaan awak media ditemui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menegaskan dukungan penuh terhadap program hilirisasi perkebunan, khususnya gambir, yang diyakini dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.
Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menilai rapat koordinasi Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan hilirisasi bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan dukungan anggaran dan pendampingan pemerintah pusat.
Ia menyebutkan Sulawesi Tenggara fokus pada hilirisasi tebu, mete, dan kakao, dengan berencana membangun dua pabrik tebu di Konawe Selatan senilai Rp10 triliun guna memperluas lapangan kerja.
Andi menegaskan percepatan koordinasi lintas kementerian sangat penting agar hambatan regulasi, terutama terkait status lahan, dapat segera diselesaikan, sehingga program hilirisasi benar-benar berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.
“Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,“ kata Amran.
Kementerian Pertanian pada 2025 memperoleh ABT Rp9,9 triliun untuk pengembangan hilirisasi perkebunan, menyediakan benih gratis 800 ribu hektare yang diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang.
Amran menyebut langkah ini terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.
Ia menyebut program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan dukungan nyata dari gubernur dan bupati.
“Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” kata Amran.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.
Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.
Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.
Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.
Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.
“Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto
Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.
Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.
“Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.
Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.
“Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.
Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.
Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.
Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.
Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.
“Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto
Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.
Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.
“Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.
Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.
“Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian, terutama di perkebunan.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis hilirisasi di sektor pertanian dapat menciptakan lapangan kerja baru di masa mendatang.
“Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR Rp189 triliun,” kata Amran seusai rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).
Perinciannya, dari total investasi yang dibutuhkan Rp371,6 triliun itu, mayoritas diperuntukkan untuk kebutuhan kredit usaha rakyat (KUR) petani senilai Rp189,46 triliun. Kemudian, BUMN dan swasta yang masing-masing senilai Rp92,96 triliun dan Rp89,17 triliun.
Berdasarkan data yang ditampilkan, secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja dari adanya hilirisasi pertanian akan mencapai 8,6 juta orang dengan keuntungan kumulatif senilai Rp9.684,96 triliun.
Di samping itu, Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp9,9 triliun untuk menggenjot produktivitas dan produksi perkebunan.
Secara terperinci, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa, 200.000 hektare lahan tebu, 99.500 hektare lahan kopi, 248.500 hektare lahan kakao, 50.000 hektare lahan jambu mete, 6.000 hektare lahan lada, dan 45.000 hektare lahan pala sepanjang 2025–2027.
Totalnya, pemerintah bakal menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.
“Untuk pertama, kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia. Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang,” ujarnya.
Menurut Amran, sejumlah komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung ketahanan pangan.
Kementan mencatat, nilai ekspor komoditas perkebunan pada 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau setara 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.
Amran menyebut, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, melainkan telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, kata dia, nilai ekspor diharapkan dapat terdongkrak.
“Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” pungkasnya,
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan cara jitu Presiden Prabowo agar Swasembada Pangan khususnya beras bisa tercapai pada 2025. Amran mengatakan hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo yakni memberhentikan impor beras.
Hal ini membuat harga beras di dunia melandai karena Indonesia absain dalam impor beras.
“Tahun lalu kita impor beras, ada 4 juta ton. Kemudian di 2024 berlanjut 3 juta ton. Artinya dalam 2 tahun kita impor beras 7 juta ton. Tahun ini, kita resmi setop impor, sehingga harga pangan dunia turun,” ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Amran menambahkan, Indonesia sudah mampu swasembada beras pada tahun ini, membuat beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil mempertanyakan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras.
“Kami dampingi Bapak Presiden ke Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil. Mereka minta ke kita kapan kami dapat ekspor beras lagi? Kemudian saya mengatakan dengan bangga Indonesia sudah mampu swasembada beras di 2025,” tambah Amran.
Foto: Infografis/ Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan/ Ilham Restu
Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan
Selain menyetop keran impor beras, Prabowo juga mengeluarkan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), terutama berkaitan dengan pangan nasional. Adapun salah satunya yakni Inpres berkaitan dengan pupuk.
“Bapak Presiden keluarkan Inpres sebanyak 17, dalam waktu 10 bulan, salah satunya berkaitan dengan pupuk. Kami keliling Indonesia semua berteriak pupuk kurang. Kami menghadap Pak Presiden dan jelaskan masalahnya di distribusi. Alhamdulillah, setelah itu, dari pabrik-pabrik, pupuk dikirim langsung ke petani, sekarang petani sudah menikmati pupuk tepat waktu,” terang Amran.
Tak hanya pupuk, masalah irigasi persawahan, kualitas benih, mesin pertanian juga dibenahi agar petani dapat mengoperasikan dengan nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas. Pihaknya juga menghapus 241 regulasi yang dinilai memberatkan petani.
“Tahun lalu, masalah seperti irigasi, benih, alat mesin pertanian, itu tersandung masalah regulasi. Kami sudah cabut 241 regulasi. Kami cabut regulasi yang menyulitkan para petani,” pungkasnya.
Indonesia berhasil menorehkan rekor baru dalam hal stok beras tahun ini, di mana pada pertengahan tahun ini, stok beras nasional berhasil mencapai 4,2 juta ton. Tak hanya itu saja, sektor pertanian juga berhasil tumbuh 10,52% hingga pertengahan 2025.
Masih soal beras, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada Oktober dapat mencapai 31 juta ton. Pada 2024 saja, produksi beras sudah mencapai 28 juta ton. Artinya kata Amran ada surplus sebesar 3 juta ton.
Dari data internasional, Amran mengungkapkan United States Departement of Agriculture (USDA) memprediksi produksi beras Indonesia di 2025 mencapai 34,6 juta ton, melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 32 juta ton. Begitu juga Food and Agriculture (FAO), yang memprediksi produksi beras RI mencapai 35,6 juta ton pada tahun ini.
(chd/wur)
[Gambas:Video CNBC]