Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Bos Bapanas Pastikan Distribusi Pangan Tak Tersendat Imbas Demo

    Jakarta –

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memastikan distribusi bahan pangan tidak tersendat menyusul aksi demonstrasi di sejumlah daerah. Aksi unjuk rasa meluas ke Yogyakarta, Banjarmasin, hingga Makassar.

    “Alhamdulillah enggak, insyaallah distribusi bahan pokoknya (lancar). Masih ada kan semua? Berasnya masih ada kan?” kata Arief di Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta Selatan, Selasa (2/9/2025).

    Arief mengatakan, pemerintah telah memitigasi dengan berbagai upaya, salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras ke 18 juta kepala keluarga penerima manfaat (KPM).

    Realisasi penyalurannya mencapai 99% dari total target 365 ribu ton. Selain itu, pemerintah juga telah menyiapkan penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) dengan kuota 1,3 juta ton sampai akhir tahun.

    “Ditambah SPHP yang 1,3 juta ton, saat ini sudah sekitar 112-120 ribu ton yang dijalanin. Masih terus dijalanin terus,” imbuhnya.

    Arief memastikan operasi pasar dalam program gerakan pangan murah (GPM) yang digelar di 4.320 kecamatan di Indonesia juga tidak akan terganggu karena adanya aksi demonstrasi. “Gerakan pangan murah kan lanjut terus. Nggak ada masalah,” terang Arief.

    Operasi Pasar

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menerangkan operasi pasar terus-menerus dilakukan secara nasional. Menurutnya, operasi pasar ini dapat meredam inflasi.

    “Alhamdulillah kelihatan membuahkan hasil kita lihat inflasi kita turun dari 2,37% turun menjadi 2,31% dan beras kenaikannya tidak, mulai stabil. Tetapi kita tidak boleh berhenti sampai di sini, kita harus operasi pasar untuk menekan harga lagi. Tinggal 214 kabupaten,” ujar Amran.

    Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyampaikan aksi unjuk rasa yang berlangsung pekan lalu mempengaruhi distribusi kebutuhan pokok. Akan tetapi, dampaknya tidak terlalu signifikan.

    “Demonstrasi yang 3 hari terakhir ini ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tentu ada dampaknya sedikit terkait dengan pendistribusian, tapi tidak begitu signifikan,” kata Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (Dirjen PDN) Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan di Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta Pusat, Senin (1/9/2025).

    Iqbal mengatakan, pihaknya akan bertemu dengan pemasok kebutuhan pokok serta pengusaha ritel. Pertemuan ini akan digelar besok atau lusa.

    “Oleh karena itu kayaknya besok atau lusa ya. Besok atau lusa kami juga akan mengundang para semua pemasok dan mempertemukannya dengan ritel modern. Utamanya beras,” terang Iqbal.

    Halaman 2 dari 2

    (rea/ara)

  • Beli Beras SPHP Rusak-Kurang Timbangan? Kata Mentan Langsung Tukar Aja

    Beli Beras SPHP Rusak-Kurang Timbangan? Kata Mentan Langsung Tukar Aja

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menegaskan, masyarakat yang menerima beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam kondisi rusak berhak menukarkannya langsung.

    Amran mengklaim hasil panen petani sebenarnya baik, sehingga jika ditemukan kerusakan pada beras SPHP, besar kemungkinan penyebabnya berasal dari proses penyimpanan di gudang Perum Bulog.

    Sebagai catatan, beras SPHP merupakan program pemerintah yang dikelola Perum Bulog. Beras tersebut diperoleh melalui penyerapan langsung dari petani untuk menjaga ketersediaan sekaligus stabilitas harga di pasaran.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun kemasannya sudah dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas Amran ditemui di Kementerian Pertanian, dikutip dari detikFinance, Selasa (2/9/2025).

    “(Jika ditemukan) rusak berasnya, sudah digunting, (minta) ganti oleh Bulog,” tambahnya.

    Kurang Timbangan Juga Boleh Tukar

    Sebelumnya, Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan, beras program SPHP yang beratnya kurang dari 5 kilogram (kg) bisa ditukar. Ia menekankan, semua pedagang wajib menyediakan timbangan untuk memastikan konsumen tidak dirugikan.

    “Sebelum dipasarkan keluar dari gudang Bulog, itu sudah kita kemas dalam bentuk 5 kg, dan diyakinkan 5 kg. Tidak boleh ada yang di bawah 5 kg,” ujar Rizal saat ditemui di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025).

    Ia menyebut standar minimum yang dijamin Bulog adalah 5 kg per kemasan. “Saya bilang, minimal 5 kg, lebih dikit boleh,” lanjutnya.

    Jika ada konsumen yang membeli beras SPHP namun ternyata beratnya kurang dari 5 kg, Rizal menegaskan, pembeli berhak menukarnya.

    “Karena di counter pas habis beli, semua harus timbang. Konsumen timbang, yakinkan 5 kg. Kalau kurang, tukar yang 5 kg,” tegas dia.

    Rizal mengatakan, pihak pengecer pun bisa mengajukan penggantian ke gudang Bulog apabila terdapat sejumlah kemasan yang kurang takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘Pak, ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” ujarnya.

    Sejalan dengan itu, ia menyoroti pentingnya ketersediaan timbangan di setiap tempat penjualan beras SPHP.

    “Semua wajib punya timbangan yang jualan. Kalau nggak punya timbangan, bagus nggak usah jualan. Jangan merugikan masyarakat,” tegas Rizal.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Pemerintah Distribusi Pangan Murah, Beras SPHP Dijual Rp60.000/5Kg

    Pemerintah Distribusi Pangan Murah, Beras SPHP Dijual Rp60.000/5Kg

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional. (Dok Kementan)

  • Banyak Keluhan Beras SPHP Rusak, Mentan: Langsung Tukar!

    Banyak Keluhan Beras SPHP Rusak, Mentan: Langsung Tukar!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bagi masyarakat yang mendapatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dalam keadaan rusak, diperbolehkan untuk langsung menukar.

    Amran mengklaim hasil produksi dari petani dalam keadaan bagus, jika terjadi kerusakan pada beras SPHP maka kemungkinan terjadi dari sisi penyimpanan di gudang Perum Bulog.

    Untuk diketahui, beras SPHP merupakan produk pemerintah yang diproduksi oleh Perum Bulog. Beras SPHP berasal dari penyerapan yang dilakukan Bulog dari petani.

    “Gini, yang kalau ditemukan (beras) rusak. Ini diskresi saya sebagai Mentan, karena kami produksi semua beras baik. Mungkin penyimpanannya (yang bermasalah). Ditukar aja langsung. Kalaupun sudah dikemasannya dibuka, (kemudian dilihat) merah, (boleh) ditukar,” tegas dia ditemui di Kementerian Pertanian, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Amran meyakini, masyarakat dapat menukar beras SPHP meski telah dibuka kemasannya. “(Jika ditemukan) rusak berasnya, sudah digunting, (minta) ganti oleh Bulog,” tambahnya.

    Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani juga pernah mengatakan masyarakat dapat menukar beras SPHP jika memang tidak mendapat sesuai takaran 5 kilogram (kg).

    Rizal menjelaskan, semua tempat yang menjual beras SPHP harus dilengkapi dengan timbangan. Hal ini diperlukan untuk memastikan beras SPHP ini sampai ke konsumen sesuai dengan takarannya.

    “Karena setelah beli, semua (beras) harus ditimbang. Timbangan ini untuk meyakinkan konsumen (takarannya) 5 kg. Kalau kurang (dari 5 kg), (konsumen) bisa tukar dengan yang 5 kg,” kata Ahmad Rizal, dalam peluncuran beras SPHP di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta Selatan.

    Kemudian, pedagang juga bisa menukar beras yang tidak sesuai takaran tersebut kepada Perum Bulog. Pedagang tinggal mengkalkulasikan jumlah pack beras SPHP yang tidak sesuai takaran.

    “Nanti yang jual atau retailernya, komplain lagi ke gudang Bulog, ‘pak ini ada sekian kotak nih, sekian packaging yang belum 5 kg’. Boleh begitu,” jelasnya.

    (ada/eds)

  • Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Turunkan Harga Beras-Minyak Goreng, Pemerintah Gelar Operasi Pasar Ribuan Titik

    Jakarta –

    Pemerintah menggelar operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di 4.320 kecamatan di Indonesia. Dalam operasi pasar ini, sejumlah kebutuhan pokok masyarakat dijual di bawah harga eceran tertinggi.

    Misalnya untuk harga beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hanya Rp 60.000/5 kilogram (kg), di bawah harga jika sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), Rp 62.500/kg.

    Kemudian harga Minyakita dijual Rp 15.500/liter, di bawah HET Rp 15.700/liter. Lalu ada telur ayam yang dijual RP 26.000/kg, di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) Rp 30.000/kg.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, GPM dilakukan untuk menstabilkan harga beras yang sebelumnya bergejolak. GPM juga digelar di Kementerian Pertanian hari ini.

    Gerakan ini merupakan sinergi Kementerian Koordinasi Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian BUMN, TNI, Polri, Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), ID Food, dan PT Perkebunan Nasional.

    “Kami ingin membangun ekosistem pangan yang sehat yang selama ini terjadi anomali di mana-mana. Gerakan pangan murah ini merupakan upaya nyata untuk menjaga stabilisasi pangan khususnya beras agar terjangkau dan dapat diakses masyarakat dengan harga yang baik,” kata Amran di Kementan, Jakarta, Sabtu (30/8/2025).

    Selain di ribuan titik kecamatan, distribusi juga diperkuat melalui kerja sama lintas sektor, yakni 414 titik distribusi bersama Polri, 449 titik bersama TNI, 129 titik melalui jaringan BUMN, serta 415 titik distribusi lainnya.

    Direktur Utama Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengemukakan bahwa gerakan pangan murah dilakukan untuk memastikan stabilitas untuk keterjangkauan harga dan menjaga inflasi.

    “Gerakan ini sangat strategis untuk memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil di seluruh lapisan masyarakat. GPM menjadi bukti nyata hadirnya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” terangnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengapresiasi gerakan stabilisasi harga pangan ini. Ia mendukung penuh dan siap mendorong berbagai daerah di Indonesia untuk melaksanakan gerakan pangan murah.

    “Operasi pangan yang sebelumnya dilakukan telah memberikan hasil yang baik. Data 4 minggu lalu menunjukkan terdapat kenaikan harga beras di 233 kabupaten/kota. Kemudian per Senin kemarin saat rapat inflasi, itu kenaikan turun menjadi 200 daerah. Artinya gerakan stabilitas harga pangan murah menggunakan stok Bulog cara yang sudah paling tepat,” jelasnya.

    (ada/eds)

  • Kementan-Satgas Pangan kawal distribusi jagung demi lindungi peternak

    Kementan-Satgas Pangan kawal distribusi jagung demi lindungi peternak

    Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan pasokan jagung dan pakan tetap stabil

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda menegaskan pihaknya bersama Satgas Pangan bersinergi mengawal distribusi jagung guna menjamin ketersediaan dan melindungi peternak dari gejolak harga pakan.

    “Kementan berkolaborasi erat dengan Satgas Pangan untuk mengawal distribusi dan memastikan tidak ada penimbunan jagung oleh oknum-oknum pengepul atau pedagang,” kata Agung dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

    Dia menyampaikan ketersediaan jagung untuk pakan ternak kembali jadi perhatian pemerintah. Dalam sebulan terakhir, harga jagung di sejumlah sentra produksi cenderung meningkat dan berpotensi membebani peternak unggas.

    Menyikapi hal itu, Kementan bergerak cepat dengan koordinasi lintas kementerian/lembaga termasuk bersama Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satgas Pangan.

    Agung memastikan sejumlah langkah antisipatif sudah disiapkan. Mulai dari imbauan kepada industri pakan agar tidak menaikkan harga, pemetaan peternak calon penerima cadangan jagung pemerintah, hingga mempertemukan kelompok tani dengan pemasok jagung.

    “Langkah-langkah ini kami ambil untuk memastikan pasokan jagung dan pakan tetap stabil. Tujuannya jelas agar peternak tidak terbebani biaya tinggi dan masyarakat tetap dapat mengakses pangan asal unggas dengan harga terjangkau,” ucap Agung.

    Ia menekankan koordinasi intensif terus berjalan dengan pemerintah daerah, asosiasi, hingga pelaku usaha. Menurutnya, kunci penyelesaian persoalan ini adalah kebersamaan seluruh pihak.

    Agung menekankan selama semua pihak kompak dan berkomitmen, masalah dapat diselesaikan, sebab swasembada pangan menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang harus didukung bersama.

    “Mohon kerja sama dari semua, baik petani, pengepul, pedagang jagung, feedmill, maupun peternak layer,” tegasnya.

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Ditjen PKH Kementan Yudi Sastro memastikan secara nasional ketersediaan jagung aman.

    Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Jagung Badan Pusat Statistik total luas panen jagung Januari–September 2025 sebesar 2,11 juta hektar dengan produksi jagung pipilan kering (JPK) kadar air 14 persen mencapai 12,13 juta ton.

    Potensi luas panen Juli–September 2025 diperkirakan 0,61 juta hektar dengan potensi produksi JPK KA 14 persen sekitar 3,60 juta ton.

    Yudi menambahkan, neraca jagung nasional 2025 menunjukkan kondisi surplus. Berdasarkan proyeksi neraca jagung nasional tahun 2024, total ketersediaan jagung tahun 2025 mencapai 19,55 juta ton, sementara kebutuhan sebesar 14,95 juta ton.

    “Artinya, tahun ini kita berpotensi surplus sekitar 4,6 juta ton,” tegas Yudi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Bulog-Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke

    Jakarta (ANTARA) – Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan, guna memperkuat ketahanan pangan masyarakat, serta mendukung kesejahteraan warga setempat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyalurkan bantuan pangan beras kepada masyarakat di Kampung Wogekel dan Kampung Wanam, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

    “Penyaluran bantuan pangan di Kampung Wanam dan Kampung Wogekel merupakan wilayah operasional dari Kantor Bulog Cabang Merauke,” kata Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan beberapa pejabat dari lembaga lainnya yang hadir dalam kegiatan itu yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman; Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

    Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo; Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi; dan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita.

    Dia menyampaikan bahwa Perum Bulog melakukan amanah penugasan dari pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk menyalurkan bantuan pangan alokasi bulan Juni dan Juli tahun 2025 kepada para Penerima Bantuan Pangan (PBP) yang telah ditentukan datanya dari Kementerian Sosial.

    Rizal menyebutkan untuk wilayah Kampung Wanam dan Kampung Wogekel penyaluran tersebut disalurkan kepada 161 PBP, di mana setiap PBP menerima 10 kg beras, atau total sejumlah 20 kg untuk dua bulan alokasi Juni dan Juli.

    Ia menuturkan penyaluran di kedua kampung tersebut menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, terutama dari geografis dan cuaca ekstrem yang dapat mengakibatkan keterlambatan penyaluran.

    Perum Bulog bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih salurkan bantuan pangan di Merauke, Papua Selatan, Rabu (27/8/2025). ANTARA/HO-Humas Perum Bulog

    Penyaluran di Papua Selatan ini, lanjut Rizal, menjadi bagian dari rangkaian program pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta memastikan pemerataan akses pangan pokok bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk di wilayah terluar dan terpencil.

    Kendati demikian, Rizal menegaskan distribusi bantuan pangan hingga ke Papua Selatan adalah bukti kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan masyarakat.

    “Bulog berkomitmen penuh menghadirkan ketersediaan pangan yang merata,” tegas Rizal,

    Ia mengatakan kehadiran Bulog di Merauke membuktikan distribusi bantuan tidak hanya terfokus di kota besar atau wilayah barat Indonesia, tetapi benar-benar menjangkau pelosok negeri, termasuk Papua Selatan.

    Lebih lanjut Rizal menyebutkan Kantor Bulog Cabang Merauke memiliki wilayah operasional meliputi lima kabupaten, yaitu Merauke, Asmat, Boven Digoel, Mappi, dan Yahukimo dengan jumlah penerima sebanyak 65.774 PBP.

    Adapun realisasi penyaluran bantuan pangan alokasi Juni dan Juli di Kantor Bulog Cabang Merauke telah mencapai 989.560 kg atau 75,22 persen dari total pagu dua alokasi.

    “Selain membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, program bantuan pangan ini juga diharapkan mampu memperkuat stabilitas pasokan dan harga pangan di wilayah Papua Selatan,” ucap Rizal.

    Ia menambahkan bahwa dengan dukungan lintas kementerian, penyaluran bantuan pangan tersebut diharapkan berjalan lebih optimal serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

    “Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum mempererat sinergi antara Bulog dan kementerian terkait dalam menjaga ketersediaan pangan nasional, sehingga masyarakat di seluruh Indonesia dapat merasakan manfaatnya secara langsung, tanpa terkecuali,” kata Rizal.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Bambang Sutopo Hadi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan tinjau stok dan stabilitas harga beras di Pasar Bulu Semarang

    Mentan tinjau stok dan stabilitas harga beras di Pasar Bulu Semarang

    Sabtu, 23 Agustus 2025 12:37 WIB

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) didampingi Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani (kedua kanan) berbincang dengan pedagang sembako saat meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Semarang, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kiri) berbincang dengan pedagang sembako saat meninjau Pasar Bulu di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (23/8/2025). Peninjauan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Kota Semarang, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/rwa.

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • 100 Ribu Ton Gula Numpuk di Gudang, Pemerintah Janji Serap dalam 10 Hari!

    100 Ribu Ton Gula Numpuk di Gudang, Pemerintah Janji Serap dalam 10 Hari!

    Jakarta –

    Sekitar 100 ribu ton gula hasil panen petani tebu tak kunjung terserap pasar dan hanya menumpuk di gudang-gudang. Pemerintah berencana menyerap seluruh stok gula tersebut.

    Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Widyastuti, mengatakan pemerintah telah menandatangani proses pembelian 100 ribu ton gula dari petani melalui Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (ID Food) pada Jumat (22/8) kemarin.

    “Kami yang kawal dari government itu terakhir hari Jumat tanggal 22 (Agustus), di mana ada beberapa kesepakatan yang sudah menjadi suatu proses, dan ini tadi sudah disepakati dan ditandatangani,” katanya dalam acara Seminar Ekosistem Gula Nasional di Royal Kuningan Hotel, Jakarta Selatan, Rabu (27/8/2025).

    Namun menurutnya proses pembelian 100 ribu ton gula petani yang sudah menumpuk di gudang ini akan membutuhkan waktu sekitar 7-10 hari untuk bisa terealisasi. Jadi gula-gula ini diperkirakan baru bisa terserap sekitar pekan depan.

    “Karena dari kesepakatan pertama itu bisa berproses, tapi ada waktu mungkin sekitar satu mingguan atau lebih. Jadi dari sekitar tujuh hingga sepuluh hari. Ini yang akan kami pantau,” jelas Widyastuti.

    Dalam kurun waktu tersebut ia mengaku akan terus mengawal proses pembelian stok gula petani ini. Untuk itu Widyastuti turut meminta para petani tebu dan asosiasi yang menaunginya agar membantu proses penyerapan.

    “Jadi nanti kami akan berkoordinasi untuk memantau perkembangannya. Tapi kami juga minta baik dari APTRI atau dari pemilik gudang untuk bisa meng-update-kan, menginformasikan atas realisasi tersebut,” tegasnya.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPN APTRI (Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia) Soemitro Samadikoen menyebut pihaknya juga sudah mendapat kabar terkait rencana penyerapan 100 ribu ton gula di hari yang sama saat Food Id

    “Walaupun barangkali kemarin masih ada yang menanyakan gula saya belum dibeli. Karena memang rill dana ini mungkin belum diterima oleh petani karena melalui proses ini,” tegasnya.

    Pemerintah Siapkan Rp 1,5 Triliun untuk Serap 100 Ribu Ton Gula

    Foto: Adhar Muttaqin

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan BPI Danantara telah menyiapkan Rp 1,5 triliun untuk menyerap gula petani yang saat ini menumpuk di gudang.

    Hal ini merupakan respons terhadap keluhan asosiasi petani tebu yang mengatakan sekitar 100 ribu ton gula hasil produksi tidak kunjung terserap pasar imbas impor gula berlebih pada awal tahun dan maraknya produk etanol dari luar negeri.

    “Kami terima laporan adalah itu gula. Kami sudah bahas kemarin, kami sudah bahas dengan Danantara, Pak Rosan mengeluarkan atau menyediakan dana untuk membeli gula petani,” ujar Amran saat ditemui usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (21/8/2025).

    “Rencana kita keluarin pertama itu anggaran Rp 1,5 triliun, saya kira cukup,” sambung Amran.

    Amran mengatakan pemerintah telah menunjuk BUMN pangan yakni ID Food untuk dapat menyerap hasil gula tersebut. Meski begitu, ia belum mengungkapkan detail terkait kapan rencananya pembelian gula tersebut dilakukan.

    Halaman 2 dari 2

    (igo/fdl)

  • Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Dirut Bulog siapkan sistem pesan beras SPHP via “WA” bagi pengecer

    Jakarta (ANTARA) – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyiapkan sistem pemesanan beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) melalui WhatsApp bagi pengecer, sebagai inovasi mempermudah transaksi, terutama untuk pedagang lanjut usia yang kesulitan menggunakan aplikasi digital.

    “Memang banyak masyarakat sebagian yang pengecer-pengecer itu kan kalau di kampung-kampung yang jualan sudah sepuh-sepuh, mbah-mbah kita,” kata Rizal di Jakarta, Selasa.

    Oleh karena itu, Rizal menjelaskan ke depan pengecer atau pedagang pasar akan dipermudah tanpa harus menggunakan aplikasi Klik SPHP, karena dinilai menyulitkan pengecer lansia, sehingga pemesanan dapat dilakukan lebih mudah.

    “Kemarin waktu kami cek di Semarang bersama Pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) kan (pedagang) sudah usia 75, 72, rata-rata kepala 7. Mbah-mbah, itu main handphone kan nggak bisa,” ujarnya.

    Bulog bakal menugaskan pegawai sebagai penanggung jawab di setiap pasar, untuk mengoordinasi pesanan dari pengecer, sehingga transaksi tetap terdata dan tidak menyulitkan pedagang berusia lanjut.

    Sistem baru ini memungkinkan pengecer cukup mengirim pesan WhatsApp atau menyampaikan langsung pesanan kepada petugas Bulog, sehingga distribusi beras lebih praktis tanpa hambatan digitalisasi.

    “Nanti dia (petugas Bulog) yang koordinir satu pasar itu, yang memasukkan data aplikasi itu. Jadi, pengecernya nggak usah pake aplikasi tapi cukup WA aja dia, WA. Mas saya hari ini pesan sekian, nanti yang mesanin yang kita tunjuk itu,” tutur Rizal.

    Dijelaskan mekanisme pemesanan tetap dilengkapi kuasa dari pengecer kepada petugas Bulog yang ditunjuk, guna menjamin keabsahan pesanan dan mencegah penyalahgunaan dalam distribusi beras SPHP.

    Dirut Bulog juga menegaskan sistem ini tengah diajukan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk revisi kebijakan, agar menjadi solusi praktis sekaligus menjaga ketertiban distribusi beras di pasar tradisional.

    Bulog memastikan penerapan sistem digitalisasi ini tetap sederhana, dengan prioritas efisiensi distribusi, akurasi data pesanan, dan kemudahan akses bagi pengecer, khususnya yang berusia lanjut.

    Melalui inovasi tersebut, Bulog berharap distribusi beras SPHP semakin lancar, terkontrol, dan inklusif, sekaligus menjaga ketersediaan beras bagi masyarakat dengan mekanisme pendataan modern berbasis digital.

    Beras SPHP adalah jenis beras yang sedang disalurkan Bulog dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Bulog merencanakan bakal menyalurkan beras SPHP sebanyak 1,3 juta ton pada periode Juli-Desember 2025.

    Beras SPHP dijual sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp12.500 per kilogram untuk zona 1 (Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, NTB, Sulawesi); Rp13.100 per kilogram untuk zona 2 (Sumatra selain Lampung dan Sumsel, NTT, Kalimantan); dan Rp13.500 per kilogram untuk zona 3 (Maluku, Papua).

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Mahmudah
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.