Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    BBM Bakal Dicampur Etanol 10%, Begini Titah Prabowo ke Amran

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendapatkan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperbanyak produksi etanol di dalam negeri. Hal ini berkaitan dengan rencana pemerintah yang akan menggunakan etanol sebagai campuran dalam Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis bensin sebanyak 10% atau E10.

    “Jadi etanol kita menuju ke sana, baru saja kami ditarget bapak Presiden untuk tanam ubi kayu, singkong, dan itu etanol tebu dan seterusnya,” kata Amran di Kantor Presiden, Kamis (9/10/2025).

    Menurtu Amran, pemerintah ingin mengoptimalkan sumber energi yang dimiliki di dalam negeri. Indonesia merupakan negara beriklim yang cocok untuk industri pangan, perkebunan, dan hortikulutra.

    Selain itu, menurut Amran, Presiden Prabowo juga berkeinginan untuk swasembada pangan dan energi disetiap pulau. Sebabnya distribusi pangan juga membuat konsumsi bahan bakar bertambah.

    “Seperti Kalimantan dulu mengambil beras dari Jawa dan Sulawesi Selatan. Sekarang sudah mandiri. Artinya apa? inflasi kita pasti stabil. Inflasi kita terbaik. Akhir tahun lalu 1,5% dan mungkin terbaik lima besar dunia. Nah karena kita upayakan swasembada pangan dan energi di setiap pulau,” katanya.

    “Sehingga tidak ada ketergantungan antara pulau, karena biaya angkut pangan itu ditanggung oleh masyarakat,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan presiden sudah merestui pembuatan peta jalan penggunaan etanol sebagai campuran bensin 10%.

    “Kalau itu kan baru ratas. Setelah ratas baru kita membuat peta jalannya. Peta jalannya lagi dibuat ya,” kata Bahlil di Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Rabu (8/10/2025).

    Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menambahkan pelaksanaan mandatori E10 akan melibatkan berbagai pihak, termasuk badan usaha swasta dan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    “Misalnya di dalam biodiesel B40, keterlibatan swasta itu adalah penyediaan FAME untuk memenuhi B40. Kemudian itu juga nanti dalam etanol, itu kan tentu keterlibatan swasta dalam penyediaan etanolnya sendiri,” kata dia.

    Namun demikian, terkait pelaksanaannya di SPBU, Yuliot mengatakan pemerintah akan memberi fleksibilitas kepada pengelola masing-masing.

    “Untuk SPBU, itu nanti diserahkan kepada SPBU apakah mereka akan melaksanakan E10 atau lebih dari 10%, ya silahkan saja nanti bagaimana pengaturan aditif segala macam diserahkan pada usaha,” katanya.

    (pgr/pgr)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mentan soal 29.990 Ton Beras Turun Mutu: Itu 0,071 Persen dari Total Stok Nasional 9 Oktober 2025

    Mentan soal 29.990 Ton Beras Turun Mutu: Itu 0,071 Persen dari Total Stok Nasional 9 Oktober 2025

    Mentan soal 29.990 Ton Beras Turun Mutu: Itu 0,071 Persen dari Total Stok
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) soal 29.990 ton beras yang turun mutu adalah sebagian kecil dari total stok cadangan beras yang mencapai 4,2 juta ton.
    Menurut Amran, jumlah 29.990 ton beras yang turun mutu hanya sebesar 0,071 persen dibandingkan total stok nasional yang ada.
    “Ini menarik 29.000, katakanlah 30.000, aku tambah 1.000, katakanlah dari 30.000 yang rusak dari 4,2 juta ton itu, coba dikali 30.000 dibagi 4,2 juta ton, itu 0,071 persen,” kata Amran di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
    Amran menilai, kondisi tersebut masih wajar, apalagi saat ini jumlah stok beras di Tanah Air sangat berlimpah.
    Dia membandingkan, sebelumnya tidak ada beras rusak karena ketersediaannya terbatas, tidak berlimpah seperti sekarang.
    “Dulu tidak ada rusak karena berasnya tidak ada, kurang. Sekarang banyak beras sampai sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas gudang sekarang. Ini kita mau bangun gudang sekarang,” ujarnya.
    Amran pun meminta publik tidak hanya menyoroti sebagian kecil beras yang turun mutunya.
    Dia mengajak agar fokus masyarakat terhadap keberhasilan produksi beras yang mencapai 4 juta ton dalam satu tahun.
    “Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071 persen ini yang disorot, tolong dong sorot yang 4 juta (ton). Itu tidak mudah kita hasilkan dalam waktu 1 tahun,” tegasnya.
    Diberitakan sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan sebanyak 29.990 ton beras dinyatakan turun kualitas.
    Angka itu terdiri dari 3.000 ton beras lokal dan 26.890 ton beras impor.
    Hal ini berdasarkan rapat evaluasi kualitas beras nasional yang dilakukan Bapanas pada 2 Oktober 2025.
    Dari rapat yang sama, ada 1,45 juta ton atau sekitar 37,95 persen dari total stok beras Bulog yang telah disimpan lebih dari enam bulan.
     
    Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, pun meminta Perum Bulog memperketat pengujian kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) sebelum disalurkan ke masyarakat.
    Langkah ini untuk memastikan beras tetap layak konsumsi dan aman dari sisi mutu serta sensori.
    “Perum Bulog perlu melakukan pengujian kualitas CBP secara berkala untuk memastikan beras yang disalurkan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi dari sisi sensori dan keamanan pangan,” ujar Nita dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/10/2025).
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun Bangun Gudang Bulog untuk Jaga Mutu Beras

    Pemerintah Siapkan Rp5 Triliun Bangun Gudang Bulog untuk Jaga Mutu Beras

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemerintah menyiapkan anggaran Rp5 triliun untuk membangun gudang penyimpanan baru bagi Perum Bulog.

    Dia menyebut bahwa langkah ini dilakukan untuk menjaga kualitas surplus cadangan beras nasional yang kini mencapai 4,2 juta ton.

    Hal itu disampaikan usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Kamis (9/10/2025). Rapat tersebut membahas capaian swasembada pangan serta penguatan stok beras nasional menjelang akhir tahun.

    “Sekarang banyak beras sampai sewa gudang, kapasitas gudang kita saat ini 1,2 juta ton. Ini makanya kita mau bangun gudang baru sekarang. Bapak Presiden sudah memberi anggaran Rp5 triliun untuk membangun gudang di Bulog,” ujar Amran.

    Amran menegaskan bahwa isu penurunan mutu beras yang disampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tidak perlu dibesar-besarkan. Menurutnya, dari total stok nasional sebesar 4,2 juta ton, hanya 29.000–30.000 ton yang mengalami penurunan mutu hanya sekitar 0,071%.

    “Ini menarik, 30.000 ton dari 4,2 juta ton, itu hanya 0,071%. Jadi yang rusak sangat kecil. Tolong dong sorot yang 4 juta tonnya, itu hasil kerja keras petani kita,” kata Amran dengan nada tegas.

    Dia menambahkan, kondisi ini justru mencerminkan keberhasilan besar pemerintah dan petani dalam meningkatkan produksi beras dalam waktu singkat.

    “Dulu tidak ada beras rusak karena berasnya memang tidak ada. Sekarang beras banyak, sampai kita sewa gudang. Ini hasil kerja keras petani Indonesia, keberhasilan kita semua,” ujarnya.

    Lebih lanjut, Amran menyebutkan bahwa beras yang mengalami penurunan mutu tetap akan dimanfaatkan secara produktif.

    “Kalau tidak layak konsumsi, kita gunakan untuk pakan ternak. Jadi tidak ada yang terbuang,” katanya.

    Mentan juga menyoroti bahwa stok beras 4,2 juta ton ini merupakan capaian tertinggi sejak Bulog berdiri tahun 1969, menandai tonggak baru dalam sejarah pangan nasional.

    “Ini pertama kali selama Indonesia merdeka, stok beras kita sebesar ini. Stok tertinggi, NTP (nilai tukar petani) naik, dan sektor pertanian menjadi penyumbang PDB tertinggi pertama,” tuturnya.

    Amran menutup pernyataannya dengan apresiasi terhadap Presiden Prabowo yang dinilainya sangat berpihak pada kepentingan rakyat dan petani.

    “Pemimpin kita prorakyat, peduli pada petani. Apapun yang kami minta untuk kepentingan rakyat, beliau penuhi. Karena itu, capaian ini bukan keberhasilan saya, tapi keberhasilan bangsa Indonesia,” tegasnya.

  • RI Siap Tarik Rem Ekspor CPO Demi Genjot Biofuel dan Hemat Devisa

    RI Siap Tarik Rem Ekspor CPO Demi Genjot Biofuel dan Hemat Devisa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana pemerintah untuk menarik sebagian ekspor Crude Palm Oil (CPO) guna memperkuat produksi biofuel domestik.

    Menurutnya, langkah ini diyakini akan memperkuat kemandirian energi nasional, menekan impor solar, serta meningkatkan nilai ekonomi kelapa sawit di pasar global.

    Dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) soal Swasembada Pangan dan Energi bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Kamis (9/10/2025), Amran menjelaskan bahwa produksi CPO nasional mencapai 46 juta ton per tahun, dengan 20 juta ton diolah di dalam negeri dan 26 juta ton diekspor.

    “B50 membutuhkan CPO sebesar 5,3 juta ton. Ekspor ini nantinya akan kita tarik sebesar itu untuk dijadikan biofuel sebagai pengganti solar,” kata Amran.

    Amran menegaskan, konversi sebagian ekspor CPO menjadi bahan bakar nabati (biofuel) akan memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional. 

    Selain menghemat devisa dari penghentian impor solar, kebijakan ini juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengendali harga CPO dunia. 

    “Dengan menghentikan impor solar sebesar 5,3 juta ton, kita bisa menghemat devisa negara secara signifikan. Ini bagian dari transisi menuju green energy,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, langkah tersebut juga berpotensi mendongkrak harga CPO global karena berkurangnya pasokan ekspor dari Indonesia.

    “Kalau ekspor kita yang dulunya 26 juta ton tiba-tiba berkurang jadi 20 juta ton, harga pasti naik. Pernah ada pengalaman, naik sampai 100%,” tutur Amran.

    Amran menekankan bahwa dengan porsi 58–60 persen produksi CPO dunia berasal dari Indonesia, sudah seharusnya Indonesia berperan sebagai penentu harga global.

    “Produsen terbesar dunia adalah Indonesia. Kita yang harus mengendalikan harga CPO dunia, bukan negara lain,” ujarnya tegas.

    Dia menjelaskan bahwa kebijakan biofuel ini bersifat dinamis. Pemerintah akan menyesuaikan tingkat campuran biodiesel — seperti B50 atau B40 — tergantung pada kondisi harga dan kepentingan nasional.

     

    “Kalau harga CPO dunia naik, kita bisa turunkan B50 ke B40. Tapi begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel. Semua tergantung pada apa yang paling menguntungkan rakyat Indonesia,” jelas Amran.

     

    Nilai Ekonomi Bisa Capai Rp1.000 Triliun

     

    Saat ini, Amran melanjutkan bahwa nilai ekonomi CPO nasional diperkirakan mencapai Rp450 triliun. Namun Amran menilai potensi tersebut dapat meningkat drastis jika harga global naik akibat berkurangnya pasokan ekspor.

     

    “Kalau naik dua kali lipat atau lebih, itu bisa mencapai Rp1.000 triliun atau Rp800 triliun, meski kuantumnya berkurang,” ungkapnya.

     

    Amran menegaskan, kebijakan pengelolaan CPO ini bukan semata untuk keuntungan ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi dan ketahanan ekonomi nasional.

     

    “Ini semua untuk kepentingan rakyat. Kita ingin Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemimpin di pasar dunia,” pungkasnya.

  • Mentan: RI Berpotensi Raup Untung Rp 2.400 Triliun dari Hilirisasi Kelapa

    Mentan: RI Berpotensi Raup Untung Rp 2.400 Triliun dari Hilirisasi Kelapa

    Bisnis.com, JAKARTA — Mentan Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemerintah tengah memperkuat agenda hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan devisa negara.

    Amran melanjutkan bahwa salah satu fokus utama adalah komoditas kelapa, yang dinilai memiliki potensi ekonomi luar biasa apabila diolah di dalam negeri. Mengingat, saat ini Indonesia masih mengekspor kelapa dalam bentuk bahan mentah (gelondongan) hingga 2,8 juta ton per tahun, dengan nilai mencapai Rp24 triliun.

    Namun, pemerintah berencana menghentikan ekspor tersebut guna mendorong industri pengolahan kelapa di dalam negeri.

    “Rencana kita, hilirisasi kelapa ini tidak dijual gelondongan ke luar negeri yang total volumenya 2,8 juta ton,” kata Amran saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Amran menuturkan, apabila kelapa yang selama ini diekspor mentah diolah menjadi produk turunan seperti santan (coconut milk), minyak kelapa murni (VCO), atau produk turunannya, maka nilai ekonominya bisa meningkat hingga 100 kali lipat.

    “Kita hitung rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, 50%, itu sudah bisa menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru dari kelapa,” tegas Amran.

    Menurutnya, hilirisasi kelapa akan menjadi salah satu motor penggerak baru ekonomi nasional berbasis pertanian.

    Selain meningkatkan devisa, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan rantai pasok industri yang lebih panjang, memperluas lapangan kerja, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil kelapa seperti Sulawesi, Maluku, dan Sumatra.

    Tak hanya kelapa, Amran menyebut pemerintah juga akan mendorong hilirisasi komoditas strategis lain seperti kakao, kopi, mete, dan pala. Untuk mendukung langkah ini, Kementerian Pertanian akan membagikan bibit dan benih secara gratis kepada petani di seluruh Indonesia.

    “Kita akan berikan benih dan bibit pada seluruh petani Indonesia mulai dari kakao, kopi, kelapa dalam, mete, dan pala kurang lebih 800.000 hektare di seluruh Indonesia, dan itu gratis,” ujarnya.

    Program tersebut, lanjut Amran, diperkirakan akan membuka lapangan kerja baru bagi 1,6 juta orang dalam kurun waktu dua tahun.

    Menurutnya, dengan strategi hilirisasi besar-besaran ini, sektor pertanian diproyeksikan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai raksasa agrikultur dunia.

    “Ini bukan hanya soal ekspor dan devisa, tapi juga tentang kesejahteraan petani dan kemandirian ekonomi nasional,” tandas Amran.

  • Mentan Klaim Hilirisasi Pertanian Bakal Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja

    Mentan Klaim Hilirisasi Pertanian Bakal Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025).

    “Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran dalam keterangannya.

    Amran mengungkapkan salah satu hilirisasi yang didorong pemerintah ialah pada komoditas kelapa. Dia menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. 

    “Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan Rp1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” imbuh Amran.

    Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah. Amran menyebut bahwa tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega.

    “Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” imbuh Amran.

    Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura. 

    “Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” pungkas Amran.

  • Dua Bulan Lagi RI Swasembada Pangan!

    Dua Bulan Lagi RI Swasembada Pangan!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan berhasil melakukan swasembada pangan dua bulan ke depan. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi impor pangan dilakukan saat ini.

    Dia mengatakan bila tidak masalah berarti, khususnya dari ancaman perubahan iklim ekstrem, Indonesia bisa melakukan swasembada.

    “Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tak ada aral melintang, dua bulan ke depan, kurang lebih tiga bulan. Insyaallah Indonesia tidak impor lagi, mudah-mudahan tak ada iklim ekstrim, kita swasembada,” ungkap Amran di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Dia memaparkan produksi beras di Indonesia sampai hari ini sudah menyentuh 33,1 juta ton. Itu merupakan data produksi Januari sampai November. Perkiraannya, hingga akhir tahun secara penuh Indonesia mampu memproduksi 34 juta ton beras, naik 4 ton daripada tahun lalu.

    “Perkiraan produksi 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu produksi kita hanya 30 juta ton,” ujar Amran.

    Amran juga mengatakan akibat produksi yang meningkat pesat, harga beras di pasar pun bisa dijaga. Dia mengatakan saat ini beras mengalami deflasi hingga 0,13%.

    “Kemudian khusus bulan ini, khusus bulan ini beras terjadi deflasi yaitu minus 0,13%. Dari 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September. Di saat paceklik itu bisa ditunjukkan datanya, data inflasi minus 0,13%,” ujar Amran.

    (hal/kil)

  • Cuma 0,071% dari Total Stok

    Cuma 0,071% dari Total Stok

    Jakarta –

    Sekitar 29,9 ribu ton beras cadangan pemerintah mengalami kerusakan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan jumlah beras rusak itu hanya lah sebagian kecil saja dari total stok cadangan pemerintah.

    Dia bilang, beras rusak hampir 30 ribu ton itu sama besarnya dengan sekitar 0,071% saja dari total stok beras pemerintah yang diklaim olehnya menyentuh 4,2 juta ton.

    “Ini menarik 29 itu tadi, katakan lah itu 30 ribu, aku bulatkan seribu, katakan lah 30 ribu yang rusak. Dari 4,2 juta ton itu coba dikali 30 ribu ribu dibagi 4,2 juta ton, itu cuma 0,071%,” ungkap Amran di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Menurutnya, ada beras yang rusak saat ini terjadi karena memang produksi beras yang meningkat. Diprediksi sampai akhir tahun ada total 34 juta ton produksi gabah yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

    “Dulu tidak ada rusak, karena berasnya tidak ada, kurang. Nah sekarang banyak beras sampai sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas gudang sekarang,” ujar Amran.

    “Ini kita mau bangun gudang sekarang. Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071%. Ini yang disorot. Tolong dong sorot yang 4 juta,” lanjutnya menekankan.

    Saking banyaknya produksi beras, Presiden Prabowo Subianto sendiri sampai harus menyuntik Perum Bulog Rp 5 triliun untuk membangun gudang tambahan.

    “Bapak Presiden itu sudah memberi anggaran Rp 5 triliun untuk membangun gudang pada Bulog,” ujar Amran.

    Di sisi lain, dari total sekitar 4 jutaan ton cadangan beras pemerintah, Amran bilang penyerapannya di dalam negeri baru sekitar 3 jutaan ton. Nah jumlah beras rusak yang hanya 29 ribuan ton tadi dinilainya tidak akan menggoyang stok perberasan nasional.

    “Serapan dalam negeri kan baru saja, itu 3 juta lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman,” ujar Amran.

    Di sisi lain, untuk mengurangi kerugian, pemerintah masih bisa mengalihkan beras rusak tadi untuk digunakan sebagai pakan ternak.

    “Nah 29 sampai 30 ribu ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak. Itu kan tidak 0, tetap punya harga,” beber Amran.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan sebanyak 1,45 juta ton beras telah berusia di atas 6 bulan dalam masa simpan di Gudang Perum Bulog. Beras itu bagian dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang totalnya 3,84 juta ton. Bapanas juga menemukan 29,99 ribu ton beras yang ada di gudang Perum Bulog telah mengalami turun mutu.

    (kil/kil)

  • Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

    Amran tiba di Istana sekitar pukul 13.00 WIB. Dia berjalan menuju area dalam Istana bersama Wamentan Sudaryono.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dirinya akan melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan yang saat ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

    “(Kampung Nelayan, red.) sedang dikerjakan,” kata Sakti menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat.

    Kemudian, Ferry Juliantono, yang tiba setelah Mentan dan Wamentan, juga membenarkan agenda rapat terbatas siang ini membahas pangan dan Kampung Nelayan.

    Swasembada pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo sejak awal memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2024, sementara itu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu program yang diumumkan oleh pemerintah pada bulan lalu (15/9) bersamaan dengan empat program lainnya. Lima program tersebut, termasuk KNMP, diyakini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat mengumumkan lima program tersebut bulan lalu, menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun di 100 desa. “Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik (kampung nelayan, red.), bisa menciptakan 200.000 (pekerja, red.),” kata Airlangga.

    Tidak hanya KNMP, program lainnya yang diarahkan untuk menyerap tenaga kerja, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perkebunan rakyat, revitalisasi tambak-tambak di pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Lima program itu ditargetkan dapat menyerap hingga lebih dari 3 juta pekerja.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Panggil Mentan dan Menteri KKP ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Panggil Mentan dan Menteri KKP ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir di Kompleks Istana pukul 12.10 WIB.

    Saat ditanya awak media mengenai agenda rapat, Trenggono menyebut akan ada banyak hal yang dibahas, termasuk perkembangan program Kampung Nelayan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan.

    “Banyak lah,” ujar Trenggono singkat ketika ditanya soal agenda pertemuan dengan Presiden.

    Mengenai progres Kampung Nelayan, dia menyampaikan bahwa program tersebut saat ini masih dalam tahap pengerjaan di berbagai daerah. 

    “Sedang dikerjakan,” kata Trenggono.

    Saat disinggung apakah laporan mengenai Kampung Nelayan akan dipaparkan dalam rapat terbatas bersama Presiden, Trenggono hanya tersenyum dan langsung memasuki lingkungan Istana.

    Tak lama setelah itu, tiba Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono tiba dengan mengenakan kemeja putih pukul 12.40 WIB.

    “Kita sampaikan soal pangan, swasembada pangan,” tandas Andi Amran.