Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan: Hilirisasi pertanian diperkuat dengan anggaran Rp371,6 triliun

    Mentan: Hilirisasi pertanian diperkuat dengan anggaran Rp371,6 triliun

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan pemerintah telah menyiapkan skema investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendukung program hilirisasi pertanian serta memperkuat ketahanan pangan dan daya saing global.

    Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, Mentan mengatakan nantinya kebutuhan anggaran tersebut dipenuhi dari unsur kredit usaha rakyat (KUR) untuk petani, badan usaha milik negara (BUMN), dan sektor swasta.

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR,” kata Mentan.

    Adapun rincian investasi Rp371,6 triliun itu terdiri atas dana KUR Rp189,462 triliun atau 51 persen dari total kebutuhan. Kemudian swasta Rp92,966 triliun atau setara 25 persen dan BUMN dengan alokasi investasi Rp89,172 triliun atau 24 persen dari total anggaran yang dibutuhkan.

    Pemerintah memperkirakan investasi hilirisasi pertanian senilai Rp371,6 triliun mampu menghasilkan keuntungan jangka panjang yakni mencapai Rp9.684,96 triliun, sehingga memberikan kontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

    Program hilirisasi pertanian ini juga diproyeksikan menyerap 8.608.195 tenaga kerja di berbagai sektor pendukung, menciptakan lapangan kerja luas, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat struktur perekonomian daerah.

    Adapun sejumlah komoditas perkebunan yang akan dihilirisasi oleh Kementerian Pertanian antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, lada/pala, dan ubi kayu.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan industrialisasi pertanian menjadi strategi utama meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing, serta mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.

    Jalan keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah bukan hanya melalui industri manufaktur, tetapi juga industrialisasi pertanian dan perkebunan dengan menambah nilai tambah produk pangan, katanya, menegaskan.

    “Tapi, melakukan industrialisasi di bidang pertanian dan perkebunan dan turunannya itu juga merupakan industri untuk keluar dari middle income trap,” kata Mendagri.

    Ia mencontohkan Selandia Baru sebagai negara sukses membangun kesejahteraan melalui basis pertanian dan peternakan, meskipun tanpa memiliki industri manufaktur besar seperti otomotif, elektronik atau teknologi tinggi lainnya.

    Selandia Baru, lanjutnya, mampu memajukan perekonomian dengan bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan, tanpa bergantung pada industrialisasi besar seperti negara lain.

    Tito menekankan industrialisasi pertanian akan memperkuat ketahanan pangan, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan devisa melalui ekspor, serta mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif yang mengangkat kesejahteraan petani.

    Ia mengatakan strategi hilirisasi pertanian sebagaimana visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas utama pembangunan dengan dukungan anggaran besar mencapai Rp371 triliun.

    Oleh karena itu, Tito mengingatkan kepala daerah untuk tidak hanya fokus pada produksi mentah, melainkan ikut mendorong lahirnya industri pengolahan pangan agar Indonesia mampu bersaing di pasar global.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Mendagri dorong kepala daerah selaraskan visi Presiden soal pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan swasembada pangan sebagai program prioritas nasional yang menyangkut kedaulatan bangsa dan kesejahteraan rakyat.

    “Strategi Bapak Presiden nomor satu program unggulan beliau itu adalah swasembada pangan. Ketahanan pangan nomor satu. Karena beliau menyadari, memang kita butuh pangan, negara yang merdekalah bisa memberikan pangan, dan kita memiliki kemampuan untuk itu,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin.

    Menurut Tito, keberhasilan program pangan tidak hanya ditentukan kebijakan pusat, tetapi juga kepemimpinan daerah dalam mengintegrasikan sektor pertanian, perkebunan dan perikanan ke dalam agenda pembangunan wilayah masing-masing.

    Ia berharap kepala daerah menjadikan sektor pangan prioritas, mengingat anggaran besar yang disiapkan pemerintah pusat mencapai Rp371 triliun, sehingga harus dimanfaatkan maksimal melalui sinkronisasi program lintas level pemerintahan.

    Tito mengingatkan daerah memiliki peran kunci dalam industrialisasi pertanian, mulai dari hilirisasi, pengemasan, hingga penguatan rantai pasok lokal, sebagai strategi meningkatkan nilai tambah ekonomi rakyat.

    Menurut dia, penguatan pangan di daerah akan membantu Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah sekaligus menjadikan Indonesia pemain dominan dalam percaturan pangan global.

    Dukungan penuh Presiden harus diimbangi dengan tanggung jawab kepala daerah yang memiliki peran langsung dalam menggerakkan potensi wilayah demi terwujudnya ketahanan pangan nasional, katanya, menegaskan.

    “Nah sekarang masalahnya apakah para pemimpin-pemimpin daerah memiliki kesadaran yang sama untuk itu,” kata Tito, menegaskan.

    Oleh karena itu, ia mengatakan pertemuan yang digagas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebagai momentum tepat bagi kepala daerah memperkuat komitmen bersama, sehingga program pangan tidak berjalan parsial melainkan terintegrasi.

    “Semoga dengan acara ini, selain kita bisa lebih fokus dan lebih memberikan prioritas kepada sektor pertanian, perkebunan, tapi tidak normal-normal begitu aja. Dengan anggaran yang ada, kita menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan peternakan dan lain-lain,” kata Tito.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan Bidik Potensi Hilirisasi Tebu-Kakao Cs Rp138,5 Triliun pada 2027

    Mentan Bidik Potensi Hilirisasi Tebu-Kakao Cs Rp138,5 Triliun pada 2027

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan anggaran senilai Rp9,95 triliun untuk meningkatkan produktivitas dan produksi perkebunan, mulai dari kelapa, tebu, kopi, hingga kakao. Adapun, prediksi hasil dari hilirisasi tersebut akan mencapai Rp138,49 triliun hingga 2027.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan alokasi anggaran belanja tambahan (ABT) bernilai jumbo itu diperuntukkan selama periode 2025–2027.

    Alokasi anggaran senilai Rp9,95 triliun itu secara terperinci adalah Rp2,54 triliun untuk 2025, Rp5,83 triliun pada 2026, dan anggaran senilai Rp1,58 triliun pada 2027.

    Amran menyampaikan anggaran yang hampir bernilai Rp10 triliun itu sebagai upaya pemerintah membangkitkan kembali kejayaan Indonesia di masa lampau sebagai pusat rempah-rempah dunia.

    “Kita akan kembalikan Indonesia kejayaan rempah-rempah,” kata Amran dalam rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Apalagi, Amran menyampaikan bahwa anggaran Rp9,95 triliun itu sudah tersedia dan siap digunakan. Namun, dana bernilai jumbo itu akan tergantung dari tindakan para kepala daerah untuk segera memanfaatkan dana tersebut.

    “Anggarannya sudah ada. Bapak Presiden tambahkan mulai sekarang, kerja. Anggarannya ada Rp9,9 triliun, ini Rp10 triliun untuk perdana. Ini sudah cair. Rp10 triliun tergantung Bapak Ibu [gubernur dan bupati] sekarang,” imbuhnya.

    Adapun, anggaran senilai Rp9,95 triliun itu akan ditujukan untuk biaya tanam dan biaya benih untuk 6 komoditas perkebunan, yakni 200.000 hektare lahan tebu senilai Rp2,27 triliun dan 248.500 hektare lahan kakao senilai Rp3,47 triliun.

    Kemudian, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa dengan anggaran Rp1,16 triliun, 99.500 hektare lahan kopi dengan anggaran Rp2,16 triliun, 50.000 hektare lahan mete senilai Rp0,54 triliun, dan 51.000 hektare lahan lada/pala dengan anggaran Rp0,35 triliun.

    Sehingga secara total, pemerintah akan menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.

    “Untuk pertama kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia,” imbuhnya.

    Jika dirinci lebih jauh, sepanjang 2025–2027, tanaman tebu akan menyerap 700.000 orang tenaga kerja, 122.667 orang tenaga kerja untuk tanaman kakao, 250.000 orang tenaga kerja untuk kelapa, dan 312.500 orang tenaga kerja untuk tanaman kopi.

    Lalu, sebanyak 166.667 orang tenaga kerja untuk tanaman mete, serta 83.333 orang tenaga kerja untuk tanaman lada/pala. Dengan begitu, akan ada 1,63 juta orang tenaga kerja yang terserap dari hilirisasi perkebunan ini.

    “Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang. Ini langkah yang terobosan yang luar biasa yang digagas oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” tuturnya.

    Kementan memprediksi, prediksi hasil dari hilirisasi selama 2025–2027 itu akan mencapai Rp138,49 triliun. Perinciannya, senilai Rp23,2 triliun untuk tebu, Rp67,1 triliun untuk kakao, Rp5,77 triliun untuk kelapa, Rp14,93 triliun untuk kopi, Rp2 triliun untuk mete, dan Rp25,5 triliun untuk lada/pala.

  • Mentan pastikan stok pupuk subsidi aman demi perkuat ketahanan pangan

    Mentan pastikan stok pupuk subsidi aman demi perkuat ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pupuk subsidi nasional dalam kondisi aman, sehingga kebutuhan petani terpenuhi secara tepat waktu dan berkontribusi langsung memperkuat ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan.

    “Kita pastikan pupuk subsidi tersedia, cukup, dan dapat diakses petani. Ini penting untuk menjaga produktivitas nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

    Pemerintah memastikan stok pupuk subsidi aman hingga akhir tahun, sekaligus menjamin kebutuhan petani untuk musim tanam Oktober-Maret (Okmar) 2025/2026.

    Kementerian Pertanian menyebutkan hingga 18 September 2025, realisasi penyaluran pupuk subsidi telah mencapai 56,45 persen, atau setara 5,6 juta ton dari total alokasi nasional sebesar 9,5 juta ton.

    Mentan menyatakan pupuk subsidi merupakan instrumen strategis untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional.

    Dengan terjaminnya pasokan pupuk dan semangat petani yang terus tumbuh, Mentan Amran melihat peluang besar untuk mewujudkan swasembada beras lebih cepat dari target.

    “Insya Allah tahun ini mimpi kita untuk swasembada beras dapat terwujud. Target yang seharusnya dicapai dalam empat tahun, Insya Allah bisa kita raih lebih cepat pada tahun ini,” tegas Mentan.

    Sebagai upaya memastikan hal itu, Kementerian Pertanian terus memperkuat tata kelola distribusi pupuk dengan mengedepankan prinsip 7T yakni tepat waktu; tepat jumlah; tepat tempat; tepat harga; tepat jenis; tepat mutu; dan tepat penerima.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar Muktamar PPP X di Jakarta 27-29 September 2025 mendatang.
    Dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu ditegaskan dalam deklarasi pada forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (21/9/2025).
    Deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Musyafak Noer dihadiri ratusan kader PPP dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    Menurut politisi PPP asal Jatim itu, dukungan kepada Agus Suparmanto adalah keputusan majelis kiai PPP Jawa Timur.
    “Majels kiai PPP sudah memutuskan, maka kami sebagai kader partai yang dilahirkan oleh kiai kita harus patuh. Kalau kiai bilang A ya harus diikuti,” jelasnya.
    Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab memastikan dukungan untuk Agus Suparmanto sudah bulat.
    “Intruksi akan diteruskan kepada seluruh DPC PPP se-Jawa Timur,” terangnya.
    Nama Agus Suparmanto menurutnya sudah disosialisasikan secara berjenjang dalam forum DPC PPP.
    Dia memastikan PPP Jatim satu suara untuk mendukung Agus Suparmanto.
    “Sesuai intruksi para kiai, Jatim harus satu suara memenangkan Agus Susparmanto menjadi ketua umum PPP,” tegasnya.
    Beberapa nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Anies Baswedan Andi Amran Sulaiman, dan Plt Ketua Umum PPP.
    Kamis (19/9/2025) lalu di Jakarta, kandidat lain Muhamad Mardiono mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPW PPP untuk maju sebagai calon ketua umum. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mentan Amran Mau Setop Impor Tepung Singkong, Petani Happy

    Mentan Amran Mau Setop Impor Tepung Singkong, Petani Happy

    Jakarta, CNBC Indonesia – Keran impor tepung tapioka kini tak lagi bebas. Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman memastikan pemerintah menerapkan larangan terbatas (lartas) sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Hal ini sejalan karena petani ubi kayu atau singkong mengeluh hasil panennya tidak terserap pasar.

    Amran menegaskan, impor hanya akan dilakukan jika kebutuhan dalam negeri tidak terpenuhi. Apabila produksi lokal cukup untuk menyuplai industri, pintu impor akan ditutup.

    “Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, kita akan terbitkan Lartas, larangan terbatas impor tepung tapioka. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan. Ini keputusan yang sangat strategis diperintahkan oleh Bapak Presiden,” ujar Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Langkah ini diambil di tengah anjloknya harga singkong. Saat ini, petani hanya bisa menjual hasil panennya di kisaran Rp600-Rp700 per kilogram (kg), sementara biaya produksi mencapai sekitar Rp740 per kg. Kondisi tersebut membuat petani mengalami kerugian.

    Untuk memperkuat kebijakan ini, Amran mengatakan Kementerian Perdagangan akan segera menerbitkan aturan baru dalam bentuk Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag). Koordinasi juga sudah dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kemenko Perekonomian.

    “Mudah-mudahan hari ini keluar (lartasnya), paling lambat Senin atau Selasa (bentuk payung hukum lartas) keluar,” jelas Amran.

    Petani Happy Sambut Kebijakan Lartas

    Kabar pembatasan impor ini langsung disambut positif oleh petani singkong. Mereka menilai kebijakan Presiden Prabowo melalui Mentan Amran menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap nasib petani di dalam negeri.

    “Kami mewakili petani singkong seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Bapak Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang sudah berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk menghentikan impor,” kata Ketua Perkumpulan Petani Ubi Kayu Indonesia (PPUKI), Dasrul Aswin dalam kesempatan yang sama.

    Menurut Dasrul, keputusan tersebut menjadi bukti negara hadir melindungi petani sekaligus memberi kepastian pasar. Dengan adanya lartas, industri diharapkan lebih banyak menyerap hasil panen lokal sehingga harga bisa stabil.

    “Kalau impor dihentikan, otomatis hasil kami akan lebih banyak dibeli industri untuk diolah, sehingga harga stabil dan petani lebih sejahtera. Petani Singkong Sejahtera, Indonesia Jaya,” ujarnya.

    Dasrul optimistis dukungan penuh pemerintah terhadap singkong akan meningkatkan semangat petani dalam berproduksi. Ia meyakini, jika hasil panen terserap optimal oleh industri, kesejahteraan petani singkong pun akan terangkat.

    “Kalau impor dihentikan, otomatis hasil kami akan lebih banyak dibeli industri untuk diolah, sehingga harga stabil dan petani lebih sejahtera. Petani Singkong Sejahtera, Indonesia Jaya,” pungkasnya.

    (dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Impor Tapioka Diperketat, Aturan Diteken Mendag Hari Ini

    Impor Tapioka Diperketat, Aturan Diteken Mendag Hari Ini

    Jakarta –

    Pemerintah memutuskan membatasi impor tepung tapioka. Keputusan ini diambil setelah singkong petani tidak terserap industri tapioka.
    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) akan ia tandatangani hari ini. Ia meyakini aturan pembatasan impor tapioka sudah siap.

    “Nah nanti habis ini saya tandatangan, karena rapat sudah selesai, saya minta dirapikan,” kata Budi kepada detikcom di Gedung Transmedia, Jakarta, Jumat (19/9/2025).

    Budi mengakui selama ini impor tapioka berlangsung bebas. Dengan aturan baru, tapioka akan masuk ke neraca komoditas (NK) sehingga jumlah kuota impornya dapat diatur.

    “Nanti akan ada lartas (larangan terbatas). Jadi tepung tapioka itu akan masuk neraca komoditas impornya. Kalau masuk neraca komoditas, kita harus menghitung impornya berapa, kebutuhan nasional berapa, produksi berapa, kekurangannya berapa,” jelasnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga mengatakan bahwa impor etanol dan tapioka akan diperketat. Langkah ini diambil karena produksi dalam negeri tidak terserap industri.

    Ia menegaskan kebijakan ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Amran menerangkan impor etanol dan tapioka akan ditiadakan jika produksi dalam negeri mencukupi.

    “Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus etanol kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan,” kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).

    Lihat juga Video Mendag Sita 19 Ribu Bal Baju Bekas Impor Ilegal dari Jepang-China

    (ada/rrd)

  • Impor Etanol-Tapioka Diperketat!

    Impor Etanol-Tapioka Diperketat!

    Jakarta –

    Pemerintah memperketat impor etanol serta tapioka usai menuai protes dari kalangan petani. Langkah ini diambil karena produksi dalam negeri tidak terserap ke industri.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan upaya ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Amran menerangkan impor etanol serta tapioka ditiadakan apabila produksi dalam negeri bisa terpenuhi.

    “Alhamdulillah hari ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia, khusus etanol kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas impor. Ini kita impor sesuai kebutuhan. Kalau dalam negeri bisa terpenuhi, impor ditiadakan,” kata Amran dalam konferensi pers, di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (19/9/2025).

    “Kemudian juga singkong juga kita akan terbitkan lartas, larangan terbatas, tepung tapioka. Mana kalah terpenuhi, itu impor tidak diperbolehkan. Ini keputusan yang sangat strategis diperintahkan oleh Bapak Presiden,” tambah Amran.

    Etanol menjadi salah satu produk akhir dari pengolahan tetes tebu. Sementara, singkong ini merupakan bahan baku dari tepung tapioka yang digunakan oleh industri.

    Sementara, petani tebu mengeluhkan stok molasis (tetes tebu) yang menumpuk imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Beleid ini membuka keran impor etanol tanpa kuota maupun persetujuan teknis dari badan terkait.

    Harga jual ubi kayu hanya sekitar Rp 600-700/kilogram (kg) di bawah biaya yang dikeluarkan petani sekitar Rp 740/kg. Sementara, harga jual tetes tebu sudah turun ke Rp 900/kg dari sebelumnya Rp 2.000/kg.

    Amran menerangkan pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) sebagai payung hukum memperketat impor etanol dan tapioka secara terbatas. Amran menerangkan upaya ini sudah disetujui dengan Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan hingga Kemenko Perekonomian. Menurutnya, aturan tersebut paling lambat akan terbit pada Selasa mendatang.

    “Mudah-mudahan hari ini keluar (lartasnya), paling lambat Senin atau Selasa (bentuk payung hukum lartas etanol),” jelas Amran.

    Sementara itu, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan Lampung menjadi salah satu daerah di mana 70% produksinya ubi kayu nasional. Dia mengakui belakangan ini harga tepung tapioka menurun di tingkat global. Apalagi adanya impor tapioka semakin menekan harga singkong di Indonesia, termasuk Lampung.

    “Cuman beberapa belakangan ini harga tepung tapioca yang menurun di tingkat dunia dan masuknya impor, akhirnya menekan harga singkong di Provinsi Lampung dan di seluruh Indonesia. Ini menyebabkan petani di seluruh Indonesia untuk singkong mengeluh,” ujarnya.

    Menurutnya, keluhan dari petani ini sudah terjadi selama berbulan-bulan. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat yang langsung menanggapi dan mengatasi dengan cepat.

    “Ini sudah dikeluhkan berbulan-bulan. Alhamdulillah ditanggapi oleh Pak Menteri Pertanian juga melalui Pak Presiden untuk segera menutup lartas tepung tapioka dari luar. Sehingga ini tentunya secara sementara akan menaikkan harga singkong di Provinsi Lampung dan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

    Lihat juga Video Qodari: KSP Akan Kaji Kebijakan Impor BBM Satu Pintu

    (acd/acd)

  • Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Reshuffle Jilid III: Dominasi Gerindra dan Tergesernya Bekas Menteri Jokowi

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan formasi baru Kabinet Merah Putih usai reshuffle jilid III, Rabu (17/9/2025).

    Usai terjadinya perombakan dalam kabinet pemerintahan Prabowo, terjadi perumbahan komposisi kekuatan politik di dalamnya. Saat ini, komposisi partai politik dikuasai oleh kader Gerindra dan banyak menggeser sejumlah sosok yang terafiliasi dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menghadirkan wajah-wajah baru, tetapi juga menandai berakhirnya dominasi sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai orang dekat Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Dari Sri Mulyani hingga Erick Thohir, kursi mereka kini bergeser atau bahkan hilang sama sekali dari jajaran kabinet.

    Sri Mulyani Indrawati, yang selama hampir dua dekade menjadi ikon teknokrat keuangan, resmi digantikan oleh Purbaya Yudi Sadewa. 

    Budi Arie Setiadi, loyalis Jokowi di Kementerian Kominfo, digeser seiring pemecahan kementerian tersebut menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital yang kini dipimpin politisi Golkar, Meutya Viada Hafid. Budi Arie pun diberhentikan dengan hormat oleh Prabowo saat reshuffle dan digantikan Ferry Julianto sebagai Menteri Koperasi.

    Nasib serupa dialami Erick Thohir. Dari jabatan strategis Menteri BUMN, dia kini memimpin Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lebih mencolok lagi, kursi Menteri BUMN dibiarkan kosong, hanya diisi wakil menteri, dan memunculkan spekulasi kemungkinan peleburan BUMN ke lembaga baru seperti BPI Danantara.

    Lalu, Immanuel Ebenezer (Noel) yang merupakan kepala dari Jokowi Mania (Joman) yang turut diganti oleh Afriansyah Noor usai Noel terjerat kasus korupsi baru-baru ini.

    Komposisi terbaru memperlihatkan semakin kuatnya dominasi Gerindra, dengan 13 posisi menteri dan pejabat setara menteri berhasil dikuasai partai banteng kepala burung itu.

    Sementara itu, partai-partai mitra koalisi seperti Golkar (11), PAN (7), Demokrat (6), PKB (3), PSI (3), Gelora (2), PBB (2), PRIMA (1), serta puluhan pejabat nonpartai (56) turut mengisi struktur pemerintahan.

    Gerindra menempatkan tokoh kunci di beberapa kementerian strategis. Antara lain Prasetyo Hadi sebagai Mensesneg, Sugiono sebagai Menlu, Fadli Zon di Kementerian Kebudayaan, serta Ferry Joko Yuliantono sebagai Menteri Koperasi.

    Selain itu, figur populer seperti Dahnil Anzar Simanjuntak (Wamen Haji & Umrah), Thomas AM Djiwandono (Wamenkeu), dan Ahmad Riza Patria (Wamendes) ikut memperkuat posisi Gerindra di lingkaran inti pemerintahan.

    Golkar tampil sebagai kekuatan kedua terbesar dengan 11 kursi. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjadi motor penting di sektor ekonomi.

    Nama Meutya Hafid di Kementerian Komunikasi dan Digital serta Maman Abdurahman di Kementerian UMKM menandai kader muda Golkar yang ikut mendapat peran.

    Demokrat mendapat 6 pos, salah satunya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang dipercaya memegang jabatan Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

    Sementara PAN dengan 7 kursi menempatkan tokoh-tokoh kunci seperti Zulkifli Hasan (Menko Pangan) dan Yandri Susanto (Menteri Desa). PKB hanya kebagian 3 pos, dipimpin langsung Ketua Umum Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menjabat Menko Pemberdayaan Masyarakat.

    Adapun PSI dengan 3 kursi berhasil menempatkan Raja Juli Antoni (Menteri Kehutanan) dan Giring Ganesha (Wamen Kebudayaan) dan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka

    Menariknya, kelompok nonpartai tetap mendominasi secara jumlah dengan 56 kursi, posisi tersebut diisi kalangan profesional dan birokrat dan sejumlah tokok yang terafiliasi dengan partai politik. Sejumlah nama populer dari era Jokowi seperti Tito Karnavian (Mendagri), Erick Thohir (Menpora), dan Budi Gunadi Sadikin (Menkes) masih dipertahankan.

    Namun, beberapa figur nonpartai yang dianggap dekat dengan Jokowi mulai tersisih, memperlihatkan arah konsolidasi kekuasaan kini lebih condong pada partai-partai inti koalisi.

    Berikut Formasi Kabinet Usai Reshuffle Jilid III pada Rabu (17/9/2025):

    Gerindra (Total ada 13)

    1. Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi

    2. Menteri Luar Negeri: Sugiono

    3. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi’i

    4. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas

    5. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono

    6. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon

    7. Wakil Menteri Desa: Ahmad Riza Patria

    8. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Angga Raka Prabowo

    9. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono

    10. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono

    11. Menteri Haji dan Umrah: Mochamad Irfan Yusuf

    12. Wakil Menteri Haji dan Umrah: Dahnil Anzar Simanjuntak

    13. Rohmat Marzuki Wakil Menteri Kehutanan

     

    Golkar (Total ada 11)

    1. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus

    2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto

    3. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin

    4. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani

    5. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang Kartasasmita

    6. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri

    7. Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia

    8. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid

    9. Menteri Agraria dan Tata Ruang: Nusron Wahid

    10. Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Wihaji

    11. Menteri UMKM: Maman Abdurahman

     

    Demokrat (Total ada 6)

    1. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono

    2. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo

    3. Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman

    4. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi

    5. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang: Ossy Darmawan

    6. Menteri Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya

     

    PAN (Total ada 7)

    1. Menteri Koordinator Bidang Pangan: Zulkfli Hasan

    2. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto

    3. Menteri Perdagangan: Budi Santoso

    4. Menteri Desa: Yandri Susanto

    5. Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi

    6. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono

    7. Menteri Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq

     

    PKB (Total ada 3)

    1. Menteri koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Abdul Muhaimin Iskandar

    2. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza

    3. Wakil Menteri Koperasi Faridah Farichah

     

    PBB (Total ada 2)

    Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
    Afriansyah Noor Wakil Menteri Ketenagakerjaan

     

    PSI (Total ada 3)

    1. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha

    2. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni

    3. Wakil Menteri Kependudukan & Pembangunan Keluarga: Isyana Bagoes Oka

     

    Gelora ( Total ada 2)

    1. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta

    2. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman: Fahri Hamzah

     

    PRIMA (Total ada 1)

    1. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono

    Nonnparpol: (Total ada 56)

    1. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago

    2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan

    2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno

    3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto

    4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro

    5. Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian

    6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk

    7. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir

    8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas

    9. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin

    10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan

    11. Menteri Agama: Nasaruddin Umar

    12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej

    13. Menteri HAM: Natalius Pigai

    14. Wakil Menteri HAM: Mugiyanto

    15. Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Agus Andrianto

    16. Wakil Menteri Imigrasi & Pemasyarakatan: Silmy Karim

    17. Menteri Keuangan: Purbaya Yudi Sadewa

    18. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara

    19. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu

    20. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu’ti

    21. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq

    22. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Atip Latipulhayat

    23. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto

    24. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan

    25. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie

    26. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadiki

    27. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono

    28. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf

    29. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli

    30. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia: Dzulfikar Ahmad Tawala

    31. Wakil Menteri ESDM: Yuliot

    32. Wakil Menteri PU: Diana Kusumastut

    33. Menteri Perumahan & Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait

    34. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana

    35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria

    36. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman

    37. Wakil Menteri Kehutanan: Sulaiman Umar

    38. Wakil Menteri Kelautan & Perikanan: Didit Herdiawan

    39. Menteri PPN: Rachmat Pambudy

    40. Wakil Menteri PPN: Febrian Alphyanto Ruddyard

    41. MenPANRB: Rini Widyantini

    42. Wakil Menteri PANRB: Purwadi Ariant

    43. Menteri Pemuda dan Olahraga : Erick Thohir

    44. Wakil Menteri BUMN: Kartiko Wirjoatmodjo

    45. Wakil Menteri BUMN: Aminuddin Ma’ruf

    46. Wakil Menteri BUMN: Dony Oskaria

    47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono

    48. Menteri Investasi & Hilirisasi: Rosan Perkasa Roeslani

    49. Wakil Menteri Investasi & Hilirisasi: Todotua Pasaribu

    50. Wakil Menteri UMKM: Helvi Yuni

    51. Menteri Pariwisata: Widianti Putri

    52. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati

    53. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif: Irene Umar

    54. Menteri PPPA: Arifatul Choiri Fauzi

    55. Wakil Menteri PPPA: Veronica Tan

    56. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat

     

  • DPD RI bersinergi dengan Kementan dorong daerah jadi lumbung pangan

    DPD RI bersinergi dengan Kementan dorong daerah jadi lumbung pangan

    “Pertanian akan bangkit melalui dukungan presiden. Prioritas beliau adalah ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya minta kepala daerah dan OPD konsolidasi cepat, sehingga dapat dieksekusi cepat,”

    Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI bersinergi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mendorong daerah-daerah agar menjadi lumbung pangan yang berkelanjutan sebagai dukungan terhadap Astacita Presiden Prabowo Subianto.

    Sinergi itu dilakukan dengan kunjungan Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ke Bengkulu, Rabu, untuk memperkuat sinergi ketahanan pangan dan hilirisasi komoditas unggulan daerah sekaligus membahas lanskap kesiapan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan.

    “Pertanian akan bangkit melalui dukungan presiden. Prioritas beliau adalah ketahanan pangan, ketahanan energi. Saya minta kepala daerah dan OPD konsolidasi cepat, sehingga dapat dieksekusi cepat,” kata Sultan.

    DPD RI, kata dia, secara khusus menyatakan dukungan penuh terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang memprioritaskan ketahanan pangan. Dia menjelaskan bahwa kebutuhan Bengkulu di sektor pangan mendapat jaminan dukungan penuh dari Kementerian Pertanian.

    “Urusan benih, bibit, pupuk, alsintannya clear. Kalau program sudah end to end, benih, bibit, pupuk, alsintan sudah terjamin, maka petani Indonesia akan betul-betul bahagia,” katanya.

    Namun, kata dia, hal yang lebih penting adalah daerah-daerah harus berkembang dengan sistem hilirisasi. Sebab, program hilirisasi di bidang pertanian itu akan menambah atau akan membuat multiplier efek yang progresif.

    “Kita kaya sekali akan produksi CPO, kopi, jagung, kelapa, dan lain-lain yang selama ini lebih banyak diekspor sebagai bahan baku yang kalau ini kita hilirisasi akan memilik nilai tambah yang besar dan bisa menyumbang PDB negara besar sekali,” kata Sultan.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mencapai swasembada.

    “Alhamdulillah, target Bapak Presiden untuk swasembada 4 tahun. Mudah-mudahan tidak ada aral melintang, sehingga swasembada tahun ini bisa dicapai,” kata Amran.

    Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.