Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan: Sinergi TNI-Polri kawal pangan dorong NTP petani meningkat

    Mentan: Sinergi TNI-Polri kawal pangan dorong NTP petani meningkat

    Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan sinergi TNI-Polri bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci pengawalan pangan nasional yang efektif sehingga mampu mendorong peningkatan nilai tukar petani (NTP) dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

    Dia mengatakan tercatat capaian nilai tukar petani (NTP) hingga mencapai 123 persen melampaui target 110 persen dari Kementerian Keuangan, membuktikan kebijakan strategis pertanian mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Kepolisian, Kejaksaan, TNI, terima kasih. Kesejahteraan naik, alhamdulillah target dari Kementerian Keuangan 110 persen NTP, kita capai 123 persen. Dan itu sangat baik,” kata Mentan ditemui seusai m Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Ia menyebutkan, dukungan aparat bersama pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar, sehingga petani mampu menikmati hasil jerih payah mereka dengan harga yang lebih stabil.

    Lebih lanjut dikatakan menyambut momentum Hari Tani yang diperingati setiap 24 September, menjadi pengingat pentingnya kolaborasi seluruh pihak, mulai dari petani, pemerintah, swasta, hingga aparat keamanan dalam menjaga produksi dan ketersediaan pangan nasional.

    “Kepada seluruh petani Indonesia, dan stakeholders, semua saudara dan sahabatku, mulai petani, pengusaha, PPL (penyuluh pertanian lapangan), kepala dinas, bupati, gubernur, kamu ucapkan terima kasih,” ucap Mentan.

    Mentan menegaskan dengan pengawalan sinergi, program hilirisasi, penyediaan benih unggul, dan pembiayaan berbasis KUR akan semakin memperkuat pertanian nasional, menciptakan lapangan kerja, serta menjaga kesejahteraan petani berkelanjutan.

    Diketahui, Kementerian Pertanian menggandeng TNI untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, khususnya dalam pendampingan penyerapan gabah petani agar sesuai harga pembelian pemerintah (HHP) yang titetapkan yakni Rp6.500 per kilogram, dengan begitu tidak mengalami penyimpangan di lapangan.

    Kemudian, Kementan juga kolaborasi dengan dengan Polri melalui Bhabinkamtibmas di setiap wilayah dalam mengawal kelancaran distribusi pupuk subsidi dari pemerintah pusat agar tepat sasaran serta terhindar dari penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan tren positif NTP mencapai 123,57 pada Agustus 2025, terus dijaga melalui peningkatan produktivitas lahan dan hasil panen, agar kesejahteraan petani meningkat serta daya beli masyarakat tetap stabil.

    “Ya caranya adalah meningkatkan produksi. Kan gini loh, nilai tukar itu apa sih? Nilai tukar itu kan uang yang dia dapat dibanding yang dia belanjakan,” kata Wamentan ditemui di Jakarta, Rabu (10/9),

    Mas Dar sapaan akrab Wamentan Sudaryono menjelaskan NTP merupakan rasio antara pendapatan petani dari hasil bertani dengan pengeluaran kebutuhan sehari-hari, sehingga nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dibanding pengeluarannya.

    “Kalau dibawa 100 berarti lebih banyak yang dikeluarkan daripada yang didapat. Ini kan sekarang sudah 100 lebih, 120, 123 (NTP). Nah artinya, kalau mau naik lagi di atas itu berarti apa? Kan pengeluaran rata-rata konstan, Nah maka pendapatannya harus dinaikkan dengan peningkatan produksi,” jelasnya.

    Ia menyebut kenaikan NTP tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan, memastikan ketersediaan hasil pertanian, serta memberikan dukungan agar pendapatan petani terus mengalami peningkatan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Sambas
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Realisasi serapan gula petani dari Danantara sudah hampir 100 persen

    Realisasi serapan gula petani dari Danantara sudah hampir 100 persen

    Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan realisasi penyerapan gula petani mencapai hampir 100 persen dengan total anggaran yang digelontorkan melalui Danantara sekitar Rp1,5 triliun.

    “Masih ada 16 ribu ton yang belum dibeli. Hari Jumat Bapak Presiden perintahkan segera beli,” kata Amran seusai Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah se-Indonesia di Jakarta, Senin.

    Ia menjabarkan pola penyerapan dijalankan dengan memutar dana Rp1,5 triliun, membeli gula dari petani kemudian menjualnya ke pasar, lalu hasil penjualan digunakan kembali untuk pembelian berikutnya.

    Menurut dia, mekanisme tersebut menjadi solusi konkret agar gula petani terserap optimal, harga tetap terjaga, dan petani memperoleh kepastian pasar sekaligus keuntungan yang lebih baik guna mendukung stabilitas pangan nasional.

    “Kita kan ini mutar uangnya. Rp1,5 triliun beli, jual ke pasar, laku lalu beli lagi (gula petani,” ujar Amran.

    Sebelumnya Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut pemerintah telah menyerap 40 ribu ton gula dari petani setelah mendapatkan suntikan dana sebesar Rp1,5 triliun dari Danantara Indonesia.

    “Sudah, kan duitnya ada Rp1,5 triliun. Nah itu kita ngambilin gula petani. Sudah, 40 ribu ton, kan bertahap ya, jadi 40 ribu ton sudah dibeli,” ujar Sudaryono usai Rapat Koordinasi Terbatas di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (11/9).

    Pemerintah hanya akan membeli gula petani yang tidak diserap pasar. Menurutnya, hal itu sama seperti dilakukan Perum Bulog saat menyerap beras petani.

    Penyerapan itu dilakukan agar petani tetap sejahtera dan harga gula di pasar tetap terjaga.

    Ia menekankan bahwa dana tersebut tidak harus dihabiskan untuk menyerap gula petani. Namun, apabila gula dari petani belum terserap semua dan anggaran dari Danantara habis, maka akan diajukan kembali.

    “Tapi kan sejauh ini kan masih sisa, duitnya masih ada,” kata dia.

    PT Danantara Asset Management (Persero) atau DAM menggelontorkan dana berupa shareholder loan senilai Rp1,5 triliun.

    Pembelian gula itu nantinya akan dilakukan oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ID FOOD, sebagai BUMN bidang pangan.

    ID FOOD akan melakukan offtake gula petani tebu dari pabrik gula PT PG Sinergi Gula Nusantara (SGN) dam pabrik gula milik ID FOOD.

    Penyerapan yang akan dilakukan difokuskan kepada gula petani tebu, yang diharapkan menjadi stimulus guna membantu pemerintah menstabilkan harga gula dari hulu hingga hilir.

    Offtake gula petani ini diharapkan menghentikan rembesan gula rafinasi sehingga tidak menimbulkan tambahan tekanan pada biaya logistik dan aspek pembiayaan yang tengah berjalan.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Kepala daerah dukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah kepala daerah kompak mendukung percepatan hilirisasi perkebunan nasional bersinergi dengan Kementerian Pertanian guna meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat daya saing global.

    Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang dilaksanakan Kementerian Pertanian di Jakarta, Senin, sebanyak 29 provinsi dan 259 kabupaten menyatakan komitmen menyukseskan program strategis itu.

    Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan kesiapan daerahnya mendukung percepatan hilirisasi, khususnya komoditas kelapa, pala, dan cengkeh yang menjadi unggulan, dengan mengapresiasi program pemerintah tersebut.

    Sherly menekankan dukungan Maluku Utara diwujudkan melalui pemenuhan data calon petani dan calon lokasi secara by name by address yang akurat, agar program hilirisasi perkebunan berjalan tepat sasaran dan efektif.

    Menurutnya, hilirisasi penting agar komoditas unggulan tak hanya dijual mentah, tapi juga diolah menjadi produk turunan bernilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan petani, daya saing nasional, dan kontribusi devisa negara.

    “Saat ini, kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Dengan adanya program ini, kami optimistis pengembangan bibit dan hilirisasi akan semakin memperkuat kesejahteraan masyarakat,” kata Sherly.

    Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menegaskan dukungan dan kesiapan daerahnya menyukseskan program hilirisasi dan mengapresiasi keseriusan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam memastikan implementasi berjalan nyata.

    Menurut Hendrik, kesiapan kini berada di tangan pemerintah daerah, dengan Kabupaten Maluku Tengah tahun ini menjadi salah satu penerima bantuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) guna mendukung pengembangan komoditas unggulan pala.

    Ia menegaskan data penerima bantuan sudah lengkap dan siap diimplementasikan, serta memastikan akan mengawasi implementasi program agar hilirisasi berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal.

    Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah (tengah) menjawab pertanyaan awak media ditemui Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah juga menegaskan dukungan penuh terhadap program hilirisasi perkebunan, khususnya gambir, yang diyakini dapat mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan petani, dan berdampak positif bagi perekonomian nasional.

    Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka menilai rapat koordinasi Kementerian Pertanian sangat strategis karena kebijakan hilirisasi bisa langsung diterjemahkan ke daerah dengan dukungan anggaran dan pendampingan pemerintah pusat.

    Ia menyebutkan Sulawesi Tenggara fokus pada hilirisasi tebu, mete, dan kakao, dengan berencana membangun dua pabrik tebu di Konawe Selatan senilai Rp10 triliun guna memperluas lapangan kerja.

    Andi menegaskan percepatan koordinasi lintas kementerian sangat penting agar hambatan regulasi, terutama terkait status lahan, dapat segera diselesaikan, sehingga program hilirisasi benar-benar berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan hilirisasi perkebunan bukan hanya untuk meningkatkan nilai tambah produk, tetapi juga mendorong penciptaan lapangan kerja secara masif.

    “Anggaran yang kita rencanakan sebesar Rp371 triliun melibatkan BUMN dan swasta. Selain itu, dana KUR disiapkan Rp189 triliun,“ kata Amran.

    Kementerian Pertanian pada 2025 memperoleh ABT Rp9,9 triliun untuk pengembangan hilirisasi perkebunan, menyediakan benih gratis 800 ribu hektare yang diproyeksikan membuka lapangan kerja bagi 1,6 juta orang.

    Amran menyebut langkah ini terobosan besar yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo.

    Ia menyebut program ini akan berjalan cepat melalui sinergi pemerintah pusat dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, dan dukungan nyata dari gubernur dan bupati.

    “Dalam tiga tahun kita melakukan akselerasi untuk merealisasikan target yang diberikan Bapak Presiden. Dengan demikian, masalah pangan bisa kita atasi, pangan nasional semakin terjaga, bahkan kita bisa memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekspor perkebunan untuk mendominasi pasar internasional,” kata Amran.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Jafar M Sidik
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Mentan gandeng kepala daerah guna kembalikan kejayaan perkebunan RI

    Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun…,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menggandeng kepala daerah di seluruh Indonesia dalam memperkuat kolaborasi melakukan hilirisasi perkebunan nasional guna mengembalikan kejayaan komoditas unggulan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan gubernur, bupati, wali kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak/Ibu semua,” kata Mentan Amran dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan sejumlah kepala daerah di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan sesuai gagasan besar Presiden Prabowo Subianto, hilirisasi digalakkan untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.

    Untuk itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memperoleh Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp10 triliun pada tahun 2025 dan dua tahun ke depan. Anggaran tersebut mencakup pemberian benih untuk lahan 800.000 hektare hingga peremajaan tanaman perkebunan.

    Amran menyebutkan, program hilirisasi yang diusung meliputi tebu, kelapa, kelapa sawit, kakao, kopi, karet, jambu mete, pala, dan lada. Komoditas-komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung ketahanan pangan.

    Data menunjukkan nilai ekspor komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau sebesar 92,26 persen dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Ia menekankan dengan program hilirisasi, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah tetapi telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, nilai ekspor diharapkan juga dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” terangnya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (delapan kiri) dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan bersama Mendagri Tito Karnavian (sembilan kanan) dan sejumlah gubernur, bupati dan wali kota di seluruh Indonesia di Jakarta, Senin (22/9/2025). ANTARA/Harianto

    Selain itu, Mentan Amran mengungkapkan program hilirisasi dapat menggerakkan industri dan menyerap tenaga kerja.

    Dari program hilirisasi ini, pemerintah menargetkan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,6 juta orang dan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pertanian sebesar 1,02 persen serta PDRB total sebesar 0,14 persen.

    “Kita gandengan tangan. Bapak Ibu kepala daerah terdepan untuk mengawal ini. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa super power,” beber Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi inisiatif Mentan Amran untuk menggerakkan kepala daerah guna mengembangkan sektor perkebunan.

    Dia meminta seluruh kepala daerah dapat lebih fokus dan dengan anggaran yang ada guna menjadikan hilirisasi dan industrialisasi bidang pertanian.

    “Semoga selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir dan menjadi pemain dominan di kancah global, serta target keluar dari middle income trap bisa terwujud secepatnya,” kata Mendagri.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • RI Butuh Investasi Rp371,6 Triliun Buat Hilirisasi Pertanian, Ini Rinciannya!

    RI Butuh Investasi Rp371,6 Triliun Buat Hilirisasi Pertanian, Ini Rinciannya!

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyebut pemerintah membutuhkan investasi senilai Rp371,6 triliun untuk mendorong hilirisasi sektor pertanian, terutama di perkebunan.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis hilirisasi di sektor pertanian dapat menciptakan lapangan kerja baru di masa mendatang.

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan dan ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencana Rp371 triliun. BUMN ikut dan swasta, kemudian dana KUR Rp189 triliun,” kata Amran seusai rapat koordinasi percepatan pelaksanaan program hilirisasi komoditas prioritas perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Perinciannya, dari total investasi yang dibutuhkan Rp371,6 triliun itu, mayoritas diperuntukkan untuk kebutuhan kredit usaha rakyat (KUR) petani senilai Rp189,46 triliun. Kemudian, BUMN dan swasta yang masing-masing senilai Rp92,96 triliun dan Rp89,17 triliun.

    Berdasarkan data yang ditampilkan, secara keseluruhan, penyerapan tenaga kerja dari adanya hilirisasi pertanian akan mencapai 8,6 juta orang dengan keuntungan kumulatif senilai Rp9.684,96 triliun.

    Di samping itu, Amran menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto juga telah menggelontorkan anggaran senilai Rp9,9 triliun untuk menggenjot produktivitas dan produksi perkebunan.

    Secara terperinci, sebanyak 221.890 hektare lahan kelapa, 200.000 hektare lahan tebu, 99.500 hektare lahan kopi, 248.500 hektare lahan kakao, 50.000 hektare lahan jambu mete, 6.000 hektare lahan lada, dan 45.000 hektare lahan pala sepanjang 2025–2027.

    Totalnya, pemerintah bakal menanam 870.890 hektare lahan terhadap tujuh komoditas sepanjang 2025–2027.

    “Untuk pertama, kita berikan benih bibit gratis untuk 800.000 hektare seluruh Indonesia. Dan bisa membuka lapangan kerja 1,6 juta orang,” ujarnya.

    Menurut Amran, sejumlah komoditas ini memiliki peranan vital sebagai penyumbang devisa negara, penyerap tenaga kerja, pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan mendukung ketahanan pangan.

    Kementan mencatat, nilai ekspor komoditas perkebunan pada 2024 mencapai Rp279,4 triliun atau setara 92,26% dari total ekspor pertanian yang mencapai Rp302,8 triliun.

    Amran menyebut, ke depan Indonesia tidak lagi mengekspor produk mentah, melainkan telah menjadi produk turunan. Dengan hilirisasi, kata dia, nilai ekspor diharapkan dapat terdongkrak.

    “Contohnya kita ekspor kacang mete, kakao dengan nilai Rp26.000 per kilogram. Di Singapura diolah menjadi cokelat harganya bisa Rp1 juta. Ini akan kita hilirisasi. Jangan biarkan komoditas pertanian keluar tanpa melalui processing,” pungkasnya,

  • Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Prabowo Sukses Bikin RI Swasembada Beras, Ternyata Ini Rahasianya

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan cara jitu Presiden Prabowo agar Swasembada Pangan khususnya beras bisa tercapai pada 2025. Amran mengatakan hal yang pertama dilakukan oleh Presiden Prabowo yakni memberhentikan impor beras.

    Hal ini membuat harga beras di dunia melandai karena Indonesia absain dalam impor beras.

    “Tahun lalu kita impor beras, ada 4 juta ton. Kemudian di 2024 berlanjut 3 juta ton. Artinya dalam 2 tahun kita impor beras 7 juta ton. Tahun ini, kita resmi setop impor, sehingga harga pangan dunia turun,” ungkap Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

    Amran menambahkan, Indonesia sudah mampu swasembada beras pada tahun ini, membuat beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil mempertanyakan alasan Indonesia tak lagi mengimpor beras.

    “Kami dampingi Bapak Presiden ke Malaysia, Singapura, Rusia, Yordania, dan Brazil. Mereka minta ke kita kapan kami dapat ekspor beras lagi? Kemudian saya mengatakan dengan bangga Indonesia sudah mampu swasembada beras di 2025,” tambah Amran.

    Foto: Infografis/ Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan/ Ilham Restu
    Peta Beras Indonesia, Produksi 2024-2025 dan Stok yang Tertahan

    Selain menyetop keran impor beras, Prabowo juga mengeluarkan berbagai Instruksi Presiden (Inpres), terutama berkaitan dengan pangan nasional. Adapun salah satunya yakni Inpres berkaitan dengan pupuk.

    “Bapak Presiden keluarkan Inpres sebanyak 17, dalam waktu 10 bulan, salah satunya berkaitan dengan pupuk. Kami keliling Indonesia semua berteriak pupuk kurang. Kami menghadap Pak Presiden dan jelaskan masalahnya di distribusi. Alhamdulillah, setelah itu, dari pabrik-pabrik, pupuk dikirim langsung ke petani, sekarang petani sudah menikmati pupuk tepat waktu,” terang Amran.

    Tak hanya pupuk, masalah irigasi persawahan, kualitas benih, mesin pertanian juga dibenahi agar petani dapat mengoperasikan dengan nyaman dan dapat meningkatkan produktivitas. Pihaknya juga menghapus 241 regulasi yang dinilai memberatkan petani.

    “Tahun lalu, masalah seperti irigasi, benih, alat mesin pertanian, itu tersandung masalah regulasi. Kami sudah cabut 241 regulasi. Kami cabut regulasi yang menyulitkan para petani,” pungkasnya.

    Indonesia berhasil menorehkan rekor baru dalam hal stok beras tahun ini, di mana pada pertengahan tahun ini, stok beras nasional berhasil mencapai 4,2 juta ton. Tak hanya itu saja, sektor pertanian juga berhasil tumbuh 10,52% hingga pertengahan 2025.

    Masih soal beras, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras nasional pada Oktober dapat mencapai 31 juta ton. Pada 2024 saja, produksi beras sudah mencapai 28 juta ton. Artinya kata Amran ada surplus sebesar 3 juta ton.

    Dari data internasional, Amran mengungkapkan United States Departement of Agriculture (USDA) memprediksi produksi beras Indonesia di 2025 mencapai 34,6 juta ton, melebihi target yang ditetapkan pemerintah sebesar 32 juta ton. Begitu juga Food and Agriculture (FAO), yang memprediksi produksi beras RI mencapai 35,6 juta ton pada tahun ini.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari "Middle Income Trap" Nasional 22 September 2025

    Mendagri Bicara Soal Hilirisasi Pertanian Jadi Strategi Keluar dari “Middle Income Trap”
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya hilirisasi di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan sebagai strategi untuk membawa Indonesia keluar dari
    middle income trap
    (jebakan pendapatan menengah).
    Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).
    Tito mengatakan, Indonesia memiliki modal besar berupa iklim tropis dan kondisi geografis yang mendukung produksi pertanian sepanjang tahun. 
    “Negara-negara di musim dingin, baik yang di utara,
    northern hemisphere
    (belahan bumi utara), maupun di selatan,
    southern hemisphere
    , belahan bumi selatan, mereka hanya bisa bercocok tanam enam bulan,” katanya dalam siaran pers. 
    Namun, kata Tito, Indonesia yang memiliki iklim tropis bisa bercocok tanam dalam 12 bulan. 
    Tak hanya iklim bersahabat, ia menyebut Indonesia juga dianugerahi sumber daya air yang melimpah, mulai dari ribuan sungai, danau, gunung berapi, hingga tanah yang subur. 
    Potensi tersebut menjadi modal penting yang membedakan Indonesia dengan banyak negara lain.
    “
    Nah
    , jadi saya berpendapat, inilah modal penting bagi kita untuk menumbuhkan industri di bidang pertanian dan perkebunan,” ungkap Tito.
    Ia menambahkan, industrialisasi merupakan syarat agar Indonesia bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah. 
    Namun, industrialisasi tidak selalu identik dengan industri manufaktur besar.
    “Tapi kadang-kadang di benak kita yang berpikir bahwa industrialisasi identik dengan pabrik yang buat mobil, motor, elektronik,
    chip
    , dan lain-lain.
    Nah
    , saya mengatakan
    yes or not. Agree and disagree
    ,” tegas Tito.
    Dia mencontohkan, Selandia Baru yang tidak bertumpu pada industri manufaktur, melainkan mengembangkan industri pertanian, perkebunan, dan peternakan yang memberi nilai tambah tinggi. 
    Model tersebut, kata Tito, bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia untuk membangun kemandirian sekaligus memperkuat daya saing global.
    Lebih jauh, dia menekankan, hilirisasi di sektor pertanian dan perkebunan sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. 
    Presiden, kata Tito, tidak hanya menegaskan swasembada pangan dalam dokumen kebijakan, tetapi juga menyiapkan langkah nyata, termasuk dukungan anggaran besar, untuk memastikan ketahanan pangan benar-benar terwujud.
    Pada kesempatan itu, Tito juga mengapresiasi Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman beserta jajaran yang telah mempertemukan para pemangku kepentingan dalam Rakor. 
    Ia menegaskan pentingnya memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui langkah nyata, bukan sekadar tindakan normatif.
    “Dengan anggaran yang ada, kami ingin menjadikan hilirisasi, industrialisasi di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan lainnya,” imbuh Tito. 
    Sebab, kata dia, Indonesia memiliki modal alam yang besar. Tugas pemerintah adalah meningkatkan sumber daya, kemampuan, kapasitas petani, dan lainnya. 
    Dalam rakor itu, Tito turut menyaksikan penandatanganan
    memorandum of understanding
    (MoU) tentang Komitmen Kesanggupan Pemenuhan Data Calon Petani Calon Lokasi. 
    Kesepakatan tersebut ditandatangani Gubernur Jambi Al Haris, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa, Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangerukka, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, serta Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Amran Ungkap RI Pernah Jadi Raja Gula Dunia, Produksinya Tembus Segini

    Amran Ungkap RI Pernah Jadi Raja Gula Dunia, Produksinya Tembus Segini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Indonesia sempat menjadi raja gula dunia, karena Indonesia pernah menjadi negara dengan produksi gula terbesar kedua di dunia.

    Namun saat itu, kondisinya Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Pada saat itu, produksi gula mencapai 14,78 ton per hektare.

    “Kami beri satu contoh real, waktu kita dijajah oleh Belanda, sekitar 1930, Indonesia menjadi produsen gula terbesar kedua di dunia, produkvitasnya 14 ton per hektare,” kata Amran dalam paparannya di rapat koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan di kantor Kementerian Pertanian, Senin (22/9/2025).

    Lebih lanjut, saat itu, produksi gula nasional mencapai 2 juta ton. Kemudian pada 2024, produktivitas tebu mencapai 4,73 per hektare dengan produksi gula meningkat menjadi 2,6 juta ton.

    Foto: Impor Gula Pasir Ditengah Lonjakan Harga. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
    Impor Gula Pasir Ditengah Lonjakan Harga. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

    “Alhamdulillah setelah merdeka, berhasil menurunkan jadi 4 ton per hektare, tetapi produksi gula meningkat, sekarang tinggal 4,7 ton per hektare, tetapi produksi gula sudah mencapai 2,6 juta ton,” lanjut Amran.

    Amran menambahkan hal ini merupakan buah perjuangan Indonesia dalam swasembada gula nasional.

    “Ini fakta, ini perjalanan Indonesia, inilah keberhasilan kita menekan 9 ton,” ujarnya.

    Saat ini, Kementan fokus untuk percepatan swasembada gula dengan target gula konsumsi selambatnya dapat dicapai pada 2028, sedangkan gula industri pada 2030.

    (chd/wur)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Hilirisasi Pertanian Butuh Rp 371 T, Ini Sumber Dananya

    Hilirisasi Pertanian Butuh Rp 371 T, Ini Sumber Dananya

    Jakarta –

    Indonesia membutuhkan dana besar untuk mendorong pengembangan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan perlu melibatkan pihak swasta serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

    Adapun kebutuhan investasi untuk mendukung hilirisasi pertanian diperkirakan mencapai Rp 371,6 triliun, yang berasal dari berbagai sumber, antara lain:

    BUMN: Rp 89,17 triliunKredit Usaha Rakyat (KUR): Rp 189,4 triliunSwasta: Rp 92,96 triliun

    “Ini adalah program hilirisasi perkebunan. Ini bisa menciptakan lapangan kerja. Anggaran kita rencanakan Rp 371 triliun, dengan melibatkan BUMN, swasta, dan dana KUR sebesar Rp189 triliun,” ujar Amran usai Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta.

    Dalam paparannya, Amran menyebutkan sejumlah komoditas yang menjadi prioritas hilirisasi, antara lain kelapa dalam, kakao, mete, kopi, tebu, kelapa sawit, ayam, lada, pala, ubi kayu, bawang putih, cold chain, kacang tanah, hingga kapas.

    Secara lebih rinci, estimasi investasi BUMN sebesar Rp89 triliun akan diarahkan untuk hilirisasi komoditas seperti beras, kelapa sawit, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, lada, pala, gambir, karet, dan benih. Hilirisasi ini akan melibatkan sejumlah BUMN pangan seperti Agrinas, PTPN, dan ID FOOD.

    Amran juga optimistis bahwa program ini akan berdampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja.

    “Penyerapan tenaga kerja dari hilirisasi komoditas pertanian diperkirakan mencapai 8,6 juta orang,” paparnya.

    Sebagai langkah awal, pemerintah akan mengucurkan dana sebesar Rp9,95 triliun kepada pemerintah daerah sebagai modal awal hilirisasi perkebunan.

    “Kita ingin mengembalikan kejayaan rempah-rempah dan komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada, sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak-Ibu semua,” pungkas Amran.

    (ada/rrd)