Tag: Amran Sulaiman

  • Amran Ngaku Dilaporkan Seseorang ke Presiden Prabowo, Dibilang “Mentan Omon-Omon”

    Amran Ngaku Dilaporkan Seseorang ke Presiden Prabowo, Dibilang “Mentan Omon-Omon”

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 03 Des 2025, 18:31 WIB

    Diterbitkan 03 Des 2025, 17:45 WIB

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri acara Rapimnas Kadin 2025, Selasa (2/12). Dalam acara tersebut, Mentan Amran mengaku ada yang melaporkannya ke Presiden Prabowo Subianto.

    Mentan Amran mengatakan oknum yang melaporkannya ke Presiden Prabowo, karena tidak ada padi yang ditanam di tanah Papua. “Omon-omon itu pak Mentan,” kata Mentan Amran.

  • Dibongkar Mentan Amran Ada Oknum Ngaku Dirjen Pajaki Traktor Gratis Rp600 Juta

    Dibongkar Mentan Amran Ada Oknum Ngaku Dirjen Pajaki Traktor Gratis Rp600 Juta

    L

    OlehLiputanenamDiperbaharui 28 Nov 2025, 15:46 WIB

    Diterbitkan 28 Nov 2025, 15:41 WIB

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mendapat laporan adanya oknum yang mengaku Dirjen memberikan pajak pada bantuan traktor gratis. Mentan Amran mengatakan, oknum tersebut mematok pajak Rp600 juta hingga miliaran.

    Mentan Amran meminta satgas untuk menindak pelaku, karena telah menipu para petani dan merugikan negara.

  • Tamsil Linrung dan Menteri Pertanian Canangkan Senator Peduli Ketahanan Pangan di Pangkep

    Tamsil Linrung dan Menteri Pertanian Canangkan Senator Peduli Ketahanan Pangan di Pangkep

    FAJAR.CO.ID, PANGKEP – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Tamsil Linrung, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dijadwalkan mencanangkan Program Senator Peduli Ketahanan Pangan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, Sabtu (27/9/2025).

    Program pembagian dan penanaman benih jagung ini merupakan bagian dari rangkaian agenda peringatan HUT DPD RI ke 21 yang dilaksanakan serentak di Sulawesi Selatan, Papua Tengah, Bengkulu dan Nusa Tenggara Timur.

    “Kedaulatan pangan merupakan agenda strategis bangsa Indonesia. Tidak ada negara yang kuat bila rakyatnya kelaparan,” terang Tamsil dalam keterangannya.
    Tamsil menjelaskan, pencanangan ini diharapkan menjadi orkestra gerakan nasional dari seluruh daerah di Indonesia.

    “Program penanaman jagung ini untuk mendukung target pemerintah 1 juta hektar. Dengan kolaborasi antara DPD dan Kementan, kita ingin Indonesia berada di jajaran tiga besar produsen jagung dunia,” imbuh Tamsil.

    Rangkaian pencanangan ini menjadi bentuk nyata sinergi antara DPD RI dan Kementerian Pertanian dalam mendukung agenda strategis pemerintah di bidang ketahanan pangan. Jagung dipilih sebagai komoditas utama lantaran memiliki potensi besar mendorong kemandirian pangan sekaligus memperkuat daya saing pertanian Indonesia.

    Kehadiran Menteri Pertanian dalam acara ini memberi makna tersendiri, karena sekaligus menjadi simbol dukungan pemerintah pusat terhadap peran daerah dalam memperkuat sektor pertanian. Selain menyerahkan benih, Menteri Pertanian bersama Tamsil Linrung turut menanam secara simbolis bersama para petani Pangkep.

  • Amran Marah, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Usai Dapat Laporan

    Amran Marah, Perintahkan Cabut Izin Penjual Pupuk Usai Dapat Laporan

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman langsung bertindak setelah mendengarkan laporan dan keluhan petani yang mengaku membeli pupuk bersubsidi dengan harga melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Hal itu terungkap dalam pertemuan Amran dengan petani yang digelar di kantornya, gedung Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). 

    Menurut keterangan Kementan, 1.200 petani yang tergabung dalam Serikat Tani Indramayu yang melakukan aksi penyampaian aspirasi. Mereka membawa 4 tuntutan, yaitu memasukkan kelembagaan petani dalam UU Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, modernisasi alsintan, peningkatan fasilitas irigasi dan reforma agraria.

    “Saya mau dengar langsung aspirasi karena yang dibawa adalah suara petani Indonesia. Pemerintah adalah pelayan rakyat, jadi setiap keluhan petani adalah masalah saya juga,” kata Amran.

    Dalam pertemuan itu, terungkap permasalahan pupuk bersubsidi di Desa Sumbon, Kecamatan Kroya, Kabupaten Indramayu. Petani melaporkan harga jual pupuk di atas Rp300.000 per kuintal, melebihi harga eceran tertinggi (HET) Rp2.250 per kilogram untuk urea dan Rp2.300 per kilogram untuk phonska.

    Menanggapi hal itu, Amran langsung menelepon Direktur Supply Chain Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) dan memerintahkan Direktur Pupuk Kementan untuk menindak distributor ataupun pengecer yang melakukan penyelewengan harga pupuk.

    “Sekarang cek. Cabut izinnya mulai hari ini. Itu menyusahkan petani kita,” kata Amran.

    Amran juga merespons laporan petani di Kecamatan Kroya yang kesulitan pengairan. Dan, segera berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai Jawa Barat dan Direktur Irigasi Pertanian Kementan untuk menunjang infrastruktur irigasi dan perpompaan.

    “Ini harus segera diselesaikan. Besok tim Kementan turun dan ketemu petaninya, selesaikan irigasi dan perpompaannya,” ucap Amran.

    Dia juga memenuhi tuntutan terkait modernisasi alsintan di Indramayu dan langsung memerintahkan pembentukan brigade pangan di Kecamatan Kroya dan menurunkan alsintan seperti hand tractor.

    Tidak hanya itu, Amran berjanji mendorong dan mengawal kelembagaan petani serta pengelolaan tanah hutan.

    “Intinya kami adalah pelayan rakyat. Kami akan monitor semua aspirasi Bapak Ibu. Doakan, jika tidak ada cuaca ekstrem, kita bisa swasembada pangan lebih cepat,” katanya.

    Ketua Serikat Tani Indramayu Damuri merasa bangga dengan perhatian Amran yang peduli dan langsung memberikan solusi konkret bagi mereka.

    “Kami menyampaikan keluhan langsung direspons cepat. Jangankan pupuk, persoalan pengairan akan langsung dicek. Terima kasih Mentan Amran yang memberikan jawaban yang membuat hati kami tenang dan bahagia,” katanya.

    Foto: Pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan petani Indramayu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). (Dok. Kementan)
    Pertemuan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman dengan petani Indramayu di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Rabu (24/9/2025). (Dok. Kementan)

    (dce/dce)

    [Gambas:Video CNBC]

  • Mentan: 1,6 juta lapangan kerja baru dari hilirisasi perkebunan

    Mentan: 1,6 juta lapangan kerja baru dari hilirisasi perkebunan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan hilirisasi perkebunan dapat menciptakan 1,6 juta lapangan kerja baru, serta membuka peluang ekonomi rakyat, memperkuat industri nasional, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

    “Hilirisasi perkebunan ini akan menciptakan 1,6 juta tenaga kerja,” kata Mentan Amran pada rapat koordinasi (rakor) bersama BUMN pangan membahas hilirisasi komoditas perkebunan yang dilaksanakan di Kantor PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Surabaya, Jatim, sebagaimana keterangannya yang dikutip di Jakarta, Rabu.

    Dia menyampaikan kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat nilai tambah sektor pertanian melalui hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Jadi gini, ini sesuai arahan Bapak Presiden. Gagasan besar beliau, kita ingin hilirisasi perkebunan agar tercipta added value. Dalam program hilirisasi ini, kita juga lakukan replanting dengan tanaman baru,” ujarnya.

    Pada rakor tersebut Mentan Amran menyampaikan bahwa anggaran sebesar Rp9,95 triliun telah disiapkan, yang di antaranya untuk pengadaan bibit yang akan dibagikan secara gratis kepada masyarakat.

    Ia menegaskan program itu tidak hanya meningkatkan produktivitas lahan, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.

    “Yang menjadi motor penggerak pendampingan di lapangan adalah PTPN sebagai perusahaan negara. Anggarannya sudah cair dan kita akan tindak lanjuti terus-menerus,” ucap Mentan.

    Salah satu komoditas yang menjadi fokus adalah tebu. Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp1,6 triliun untuk program bongkar ratoon yakni peremajaan tanaman tebu yang sudah tidak produktif.

    “Bayangkan, hanya dengan kebijakan saja dari pemerintah, bongkar ratoon yang biasanya hanya 5 ribu hektare per tahun, sekarang sudah mencapai 17 ribu hektare. Naik hingga 200 persen. Dan sekarang kita tambah lagi dana, bongkar ratoon gratis,” ujarnya.

    Dari alokasi Rp1,6 triliun tersebut, program bongkar ratoon ditargetkan mencakup 100 ribu hektare lahan, dengan fokus utama di Jawa Timur sebesar 70 ribu hektare, mencakup 26 kabupaten.

    Mentan menyebut program itu sebagai salah satu bantuan pemerintah terbesar di sektor perkebunan.

    “Kalau bisa, 3 bulan selesai. Dan, ini bukan akumulasi , tahun depan juga ada lagi. Jadi, tolong sampaikan kepada para petani, ayo segera bongkar ratoon, karena pemerintah sudah mencairkan dananya,” tegasnya.

    Selain itu Mentan juga menekankan kebijakan baru pemerintah terkait kredit usaha rakyat (KUR) sektor pertanian, yang mana batas maksimal pinjaman subsidi sebelumnya telah dihapus. Kini, petani dapat mengakses pembiayaan KUR tanpa batas akumulasi selama memenuhi persyaratan.

    “Ini menunjukkan betapa besar perhatian Bapak Presiden kepada petani, sangat luar biasa, BUMN insya Allah akan bangkit ke depan, harus bangkit secara eksponensial. Teman-teman PTPN juga petarung, tinggal ditemani bertarung,” imbuh Amran.

    Selain tebu, beberapa komoditas strategis perkebunan lainnya seperti kakao, kelapa, kopi, mete, lada dan pala juga menjadi komoditas strategis yang akan dikembangkan.

    Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan mampu menjadi negara unggul dan berjaya di sektor perkebunan di masa depan.

    Rakor Hilirisasi Komoditas Perkebunan digelar bersama BUMN pangan, antara lain Pupuk Indonesia Holding Company, Perum Bulog, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III Holding, PTPN I, PTPN IV, PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), PT Riset Perkebunan Nusantara, dan ID Food.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan: Pemerintah sangat berupaya jaga stok pangan demi masyarakat

    Mentan: Pemerintah sangat berupaya jaga stok pangan demi masyarakat

    Mari kita lanjutkan perjuangan ini, menjaga stabilitas pangan, memberantas mafia, dan memastikan rakyat kecil tidak lagi terbebani.

    Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan pemerintah sedang sangat berupaya menjaga ketersediaan beras dan pangan demi memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

    “Saya berpesan, jangan lagi ada keluhan soal beras dan stok pangan. Presiden langsung memerintahkan agar semua kebutuhan rakyat dipenuhi,” katanya dalam Gerakan Pangan Murah (GPM), di Surabaya, Jawa Timur, Selasa.

    Mentan menyebutkan beberapa langkah pun dilakukan, di antaranya dengan memberikan anggaran Rp1,6 triliun untuk kegiatan bongkar ratoon tebu dalam mendorong produksi gula.

    Dari total anggaran itu, Jawa Timur mendapat alokasi Rp700 miliar lantaran 50 persen kebutuhan gula nasional diproduksi di provinsi ini, namun 86 persen tanaman tebunya rusak sehingga perlu dilakukan bongkar ratoon.

    Bahkan luas tanam tebu juga meningkat signifikan yang tahun lalu hanya 5.000 hektare, kini sudah mencapai 15.000 hektare atau naik 200 persen.

    “Dana sudah cair dan realisasi berjalan. Bantuan alat pertanian seperti traktor dan combine harvester juga terus disalurkan,” ujarnya.

    Selain itu, saat ini pupuk sudah kembali disubsidi melalui program bantuan pertanian yang tahun ini anggarannya mencapai Rp9,95 triliun secara nasional serta bantuan benih senilai Rp200 miliar dengan Rp100 miliar di antaranya khusus Jawa Timur.

    Mentan juga menginstruksikan Perum Bulog untuk membuka akses penuh ketersediaan beras murah, agar masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah dan cepat melalui Gerakan Pangan Murah (GPM).

    Dalam GPM, masyarakat dapat membeli beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram.

    Mentan menegaskan pihaknya juga akan selalu melindungi masyarakat dengan memberantas mafia pangan, seperti adanya kasus beras kualitas rendah yang dijual dengan harga premium.

    Ia mengungkapkan dari sampel yang diambil Satgas Pangan diketahui terdapat pelanggaran serius, yakni beras dengan kualitas patahan 59 persen dijual sebagai premium, padahal seharusnya patahan maksimal hanya 15 persen.

    Menurutnya, hal itu jelas merugikan rakyat karena harga beras yang seharusnya Rp12.000 per kilogram dijual Rp17.000 dan jika dibiarkan, maka mafia bisa meraup keuntungan hingga Rp10 triliun per bulan.

    Begitu juga dengan minyak goreng, Mentan mengatakan Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia dengan memasok 60 persen kebutuhan global, namun di dalam negeri justru sempat langka.

    “Ini jelas ada yang tidak beres. Karena itu, pemerintah bersama Polri, TNI, dan Kejaksaan akan menindak tegas semua mafia pangan,” ujar Mentan.

    Meski demikian, Mentan mengatakan saat ini stok pangan nasional berada pada titik tertinggi sepanjang sejarah, dan bahkan menurut data internasional menyebutkan lompatan produksi pangan Indonesia termasuk terbesar kedua di dunia.

    “Mari kita lanjutkan perjuangan ini, menjaga stabilitas pangan, memberantas mafia, dan memastikan rakyat kecil tidak lagi terbebani,” kata Mentan.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Khofifah: Gerakan Pangan Murah Jadi Bukti Kehadiran Pemerintah di Jatim

    Khofifah: Gerakan Pangan Murah Jadi Bukti Kehadiran Pemerintah di Jatim

    Surabaya (beritajatim.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menegaskan komitmen penuh Pemprov Jatim dalam mendukung Gerakan Pangan Murah (GPM). Hal ini ia sampaikan saat mendampingi Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman di Taman Mundu, Surabaya.

    ​Sebagai bukti nyata, total 828 titik GPM telah digelar di Jatim secara serentak, yang meliputi 222 titik di kantor kecamatan, 212 titik di Koramil, 378 titik di kantor Polsek, dan 16 titik lainnya.

    Inisiatif ini bertujuan menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi.

    ​”Ini adalah wujud nyata upaya kita menyediakan bahan pokok terjangkau bagi masyarakat. Kuncinya adalah sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Bulog,” kata Khofifah.

    ​Dalam GPM di Taman Mundu, Bulog Jatim menyediakan 10 ton beras SPHP kemasan 5 kg seharga Rp55 ribu, 756 liter MinyaKita seharga Rp15 ribu per liter, serta gula pasir dan komoditas lain di bawah harga pasar.

    ​Meski Jatim memiliki surplus beras lebih dari 1,67 juta ton, Gubernur Khofifah meminta semua pihak untuk mempercepat penyaluran beras SPHP. Hal ini mengingat realisasi penyaluran beras SPHP di Jatim baru mencapai 25,07 persen dari target akhir tahun.

    ​”Produksi beras harus diikuti distribusi cepat dan merata. Saya mengimbau Bulog, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, hingga Pemkab/Pemkot untuk mempercepat penyaluran beras SPHP melalui berbagai jalur,” tegasnya.

    ​Gubernur juga menyoroti pentingnya GPM dalam menjaga inflasi. Berdasarkan data BPS Jatim, inflasi Agustus 2025 tercatat 2,17 persen (yoy), dengan deflasi bulanan 0,10 persen. Ini menunjukkan harga bahan pokok relatif terkendali.

    ​”Pemprov Jatim konsisten menyelenggarakan pasar murah di berbagai daerah. Pasar murah ini selalu mendapat sambutan antusias, menunjukkan kebutuhan nyata sekaligus bukti kehadiran pemerintah di tengah rakyat,” jelasnya.

    ​Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, mengapresiasi Gubernur Khofifah atas pencapaian Jatim sebagai daerah dengan produksi dan penyerapan beras tertinggi secara nasional.

    ​Menurut Amran, Presiden menaruh perhatian khusus pada Jatim dan meminta semua pihak untuk mendukung provinsi ini. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pusat dan daerah.

    ​”Bapak Presiden menaruh perhatian khusus pada Jawa Timur dan meminta seluruh pihak untuk mendukung provinsi ini. Pinwil Bulog Jatim harus memastikan tidak ada lagi keluhan terkait SPHP, dan alokasi beras harus sesuai kebutuhan,” ujar Amran.

    ​Acara GPM ini juga dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pertanian RI, Forkopimda Jatim, Kepala Satgas Pangan Mabes Polri, Walikota Surabaya, serta jajaran pejabat terkait. [tok/beq]

  • Mentan Andi Amran gelontorkan 2.400 ton beras di Jawa Timur

    Mentan Andi Amran gelontorkan 2.400 ton beras di Jawa Timur

    ANTARA – Gerakan Pangan Murah digelar serentak di 38 kabupaten/kota se-Jawa Timur, Selasa (23/9). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menggerojok sebanyak 2.400 ton beras untuk kegiatan operasi pasar tersebut. (Hanif Nasrullah/Agha Yuninda Maulana/Gracia Simanjuntak)

    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat

    Mentan instruksikan Bulog buka akses penuh beras murah ke masyarakat

    Surabaya (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menginstruksikan Perum Bulog untuk membuka akses penuh ketersediaan beras murah agar masyarakat dapat menikmatinya dengan mudah dan cepat.

    Mentan juga meminta Gerakan Pangan Murah (GPM) dapat dibuka setiap hari sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan langsung oleh rakyat.

    “Kami minta Bulog buka 24 jam, dan jangan dipersulit. Bupati dan wali kota yang ingin mengambil beras jangan dibatasi supaya rakyat bisa merasakan langsung kehadiran negara,” katanya dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak di Surabaya, Selasa.

    Amran yang menghadiri kegiatan GPM Serentak di Taman Mudu, Surabaya, bersama Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa serta Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Dalam GPM Serentak di Taman Mudu kali ini disediakan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak total 10 ton dengan harga khusus Rp55.000 per kemasan lima kilogram.

    Amran mengatakan untuk GPM Serentak dilaksanakan di 828 titik di Jawa Timur dengan total stok beras SPHP yang disiagakan mencapai sekitar 2.491 ton.

    Sebanyak 828 titik tersebut terdiri dari 222 kantor kecamatan, 378 kantor Polsek, 212 kantor Koramil, dan 16 titik lainnya dengan kuota 3 ton per titik.

    Tak hanya beras SPHP, pemerintah juga menyediakan komoditas lain seperti MinyaKita sebanyak 10.526 liter dan gula pasir sebanyak 3.285 kilogram sehingga diharapkan dapat meringankan beban masyarakat.

    Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan stok beras yang disiagakan untuk kegiatan GPM Serentak di Jatim sebanyak 2.491 ton itu merupakan jumlah tertinggi di tingkat provinsi seluruh Indonesia.

    Tujuan utama GPM tersebut adalah menstabilkan harga beras di pasaran, menjaga ketersediaan pasokan, serta mendukung pengendalian inflasi daerah, katanya, menjelaskan.

    “Dengan capaian ini, Jawa Timur menunjukkan kontribusi besar terhadap stabilisasi pangan nasional,” ujar Rizal.

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Mentan pastikan harga ayam terjaga demi lindungi peternak-konsumen

    Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah berkomitmen menjaga keseimbangan harga ayam pedaging agar tetap menguntungkan peternak namun tidak membebani masyarakat sebagai konsumen di pasar.

    “Baru peternak kita recovery, tapi tidak boleh terlalu tinggi. Sebelumnya harga ayam pedaging Rp18.000 per kg di peternak, menjerit itu peternak seluruh Indonesia. Jadi kita jaga dua-duanya,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

    Mentan menyampaikan hal itu ketika dikonfirmasi mengenai adanya harga ayam potong di berbagai daerah melonjak salah satunya di Banyumas, Jateng, dari Rp35.000 per kg menjadi Rp42.000 per kg.

    Akibatnya, penjualan ayam potong anjlok, bahkan masyarakat akhirnya mengurangi konsumsi daging ayam dan beralih ke kaki atau ceker ayam.

    Menanggapi hal itu, Amran menyebutkan sebelumnya harga ayam pernah jatuh hingga mencapai di Rp18.000 per kilogram di tingkat peternak.

    Kondisi itu membuat peternak menjerit sehingga kebijakan pengendalian harga diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan nasional.

    Namun dia juga menekankan kenaikan harga yang terlalu tinggi juga tidak boleh terjadi, sebab akan membebani daya beli masyarakat sehingga pemerintah memastikan keseimbangan antara kepentingan peternak dan konsumen.

    “Inilah saudara aku, jangan gitu dong. Ada yang tau nggak harga ayam tiga minggu lalu? Satu bulan lalu berapa? Rp18.000 (per kilogram di tingkat peternak,” ujar Mentan singkat.

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan berbagai langkah stabilisasi harga ayam pedaging terus dilakukan demi menjaga keseimbangan pasar, menguntungkan peternak, dan tetap terjangkau bagi masyarakat konsumen di seluruh Indonesia.

    “Pemerintah melalui Kementerian Pertanian terus bergerak cepat menjaga kestabilan harga ayam pedaging agar tetap terjangkau masyarakat dan menguntungkan peternak,” kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Jumat (19/9).

    Kementan bersama pelaku usaha telah mengupayakan beberapa langkah nyata, antara lain menjaga stok nasional.

    Dimana saat ini Indonesia mengalami surplus ayam hingga 300 ribu ton, sehingga kebutuhan nasional dapat terpenuhi secara baik dan diharapkan harga ayam tetap stabil meskipun permintaan terus meningkat.

    Upaya pengawasan harga di lapangan juga dilakukan Kementan bersama asosiasi perunggasan, Satgas Pangan, dan pemerintah daerah guna mencegah praktik penetapan harga yang merugikan peternak maupun konsumen secara tidak wajar.

    Selain itu, Kementan juga mendorong fasilitasi akses distribusi ayam ke berbagai daerah serta mendukung program penguatan daya beli masyarakat, termasuk integrasi dengan program makan bergizi gratis di sejumlah wilayah.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Abdul Hakim Muhiddin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.