Tag: Amran Sulaiman

  • Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Mendagri Minta Pemda Optimalkan Tujuh Kanal Penyaluran Beras SPHP

    Jakarta

    Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mengoptimalkan tujuh kanal penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk menekan potensi kenaikan harga beras di daerah.

    Tito menjelaskan tujuh kanal penyaluran beras SPHP tersebut meliputi pengecer di pasar rakyat, Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, outlet pangan binaan dan Gerakan Pasar Murah (GPM) Pemda, outlet Badan Usaha Milik Negara (BUMN), outlet instansi pemerintahan, Rumah Pangan Kita (RPK) Perum Bulog, serta swalayan atau toko modern.

    Menurut Tito, Pemda berperan dalam menjaga suplai dan harga beras di lapangan melalui jalur distribusi yang sudah disiapkan.

    “(Pemda) operasi rutinlah. Operasi yang dikerjakan tetap mengeluarkan beras SPHP melalui tujuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Bapak Mentan, Pak Menko Pangan, Pak [Dirut] Bulog, pengecer pasar rakyat,” ujar Tito, dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    “Dan tadi Pak Kapolri sudah menyampaikan salah satu usulan kepada Pemda untuk menggiatkan kepala pasar-kepala pasarnya,” sambungnya.

    Tito juga menekankan pentingnya sinergi dengan BUMN pangan seperti ID Food dan instansi pemerintah yang memiliki jaringan distribusi kuat, seperti TNI, Polri, dan Kejaksaan. Selain itu, promosi beras SPHP oleh Perum Bulog serta jalur distribusi dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan ritel modern juga harus dimaksimalkan untuk mempercepat penyaluran beras SPHP ke masyarakat.

    “Nah, kemudian juga dilakukan operasi khusus. Operasi khusus ini dilakukan dengan prioritas di daerah yang katakanlah di atas 1% kenaikannya,” ujar Tito.

    Selain membahas stabilisasi beras, Tito juga menyinggung perkembangan inflasi nasional. Ia menyampaikan bahwa inflasi Indonesia secara year-on-year (YoY) September 2025 dibanding September 2024 tercatat sebesar 2,65%.

    Angka ini dinilai cukup baik dari sisi produsen maupun konsumen. Dua penyumbang utama inflasi adalah sektor perawatan pribadi dan jasa lainnya, serta sektor makanan, minuman, dan tembakau. Adapun komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi di antaranya emas perhiasan.

    “Harga emas naik 40% saat ini, tertinggi dalam sejarah, sehingga akhirnya mendongkrak semua, seluruh negara juga karena harganya naik, otomatis banyak yang beli emas, termasuk di Indonesia,” kata Tito.

    Untuk kelompok makanan, Tito menyoroti beberapa komoditas yang perlu diwaspadai, seperti cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Adapun harga beras secara umum masih terkendali, namun tetap membutuhkan perhatian khusus di daerah-daerah yang mencatat kenaikan di atas 2%.

    “Yang perlu kita waspadai adalah harga-harga (beras)-nya mungkin di atas 2% lah. Nah, kalau di atas 2%, jadi hanya 8 kabupaten, (terdiri dari) Intan Jaya, Barito Timur, Pulang Pisau, Bima, Puncak Jaya, Tangerang, Sukabumi, Sumba Tengah,” ungkap Tito.

    Sebagai informasi, Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Pertanian RI sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman.

    Hadir secara langsung antara lain Menteri Perdagangan RI Budi Santoso, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakil Menteri Pertanian RI Sudaryono, dan Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan serta para kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti kegiatan ini secara daring.

    (akd/ega)

  • Keberpihakan Makin Kuat Kepada Daerah

    Keberpihakan Makin Kuat Kepada Daerah

    Jakarta

    Wakil Ketua (Waka) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Tamsil Linrung mengatakan dalam waktu singkat, arah kebijakan fiskal dan pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo mulai menunjukkan pola baru yang dinilai lebih berpihak kepada daerah.

    Dia menyebutkan, saat ini, pemerintah secara sadar membangun arsitektur fiskal baru yaitu menyalurkan lebih banyak anggaran langsung ke daerah untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat dan mempercepat pemerataan pembangunan.

    “Arsitektur kebijakan fiskal satu tahun terakhir menunjukkan keberpihakan yang makin kuat kepada daerah. Pemerintah mengarahkan agar anggaran tidak berhenti di pusat, tetapi mengalir langsung ke daerah agar manfaatnya lebih cepat dirasakan masyarakat,” ujar Tamsil dalam keterangan tertulis, Senin (20/10/2025).

    Menurut Tamsil, pergeseran pola alokasi anggaran ini merupakan langkah strategis untuk memastikan manfaat program nasional langsung menyentuh masyarakat di lapisan bawah.

    Di mencontohkan, pada sektor pertanian, Nilai Tukar Petani (NTP) yang menjadi indikator kesejahteraan petani mengalami kenaikan signifikan selama setahun terakhir.

    “Data resmi BPS menunjukkan peningkatan NTP sebagai bukti kinerja fiskal yang efektif. Artinya, kebijakan di sektor pertanian yang digawangi Menteri Pertanian Amran Sulaiman, berhasil menjadi motor penggerak ekonomi rakyat,” tuturnya.

    “Program MBG telah menjadi instrumen fiskal yang menumbuhkan ekonomi daerah. Ia bukan sekadar memberi makan, tetapi memberi hidup bagi ekonomi lokal,” ujar Tamsil.

    Dia menegaskan bahwa arsitektur fiskal pemerintahan Presiden Prabowo mencerminkan arah ideologi pembangunan nasional yang pro rakyat yaitu mengembalikan energi pembangunan ke daerah. Fokus belanja negara didesain pada program dengan daya katrol langsung (direct impact) seperti ketahanan pangan, penguatan koperasi desa, UMKM, serta program sosial yang terukur manfaatnya.

    Meski keberpihakan fiskal terhadap daerah sudah terlihat jelas, Tamsil mengingatkan pentingnya aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, tanpa tata kelola yang baik, keberpihakan fiskal bisa kehilangan dampak riilnya bagi masyarakat.

    “DPD RI akan terus mengawal agar dana besar yang digelontorkan ke daerah benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Kami mendorong agar daerah berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan pusat,” tegasnya.

    Tamsil juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan nasional dan perencanaan daerah. Dia menyebut arah pembangunan nasional yang berpihak pada daerah harus diikuti oleh reformasi birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur daerah agar program bisa dieksekusi dengan efektif.

    Dia juga menilai bahwa kekhawatiran sebagian pihak terhadap program nasional yang bersifat preskriptif atau terlalu cepat diimplementasikan tidak sepenuhnya tepat. Justru, kata Tamsil, kondisi ini menjadi ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dan mencari alternatif pendapatan yang kreatif tanpa membebani rakyat.

    “Ini ruang bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kapasitas serta kredibilitasnya dalam mengelola anggaran dan potensi daerah secara lebih produktif,” ungkapnya.

    Lebih jauh, Tamsil mengungkapkan bahwa pemerintah melalui Menteri Keuangan telah menyiapkan mekanisme reward bagi daerah yang mampu mengoptimalkan anggaran dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah dengan kinerja fiskal yang kredibel akan mendapatkan tambahan transfer ke daerah sebagai bentuk penghargaan atas tata kelola yang baik.

    Menurutnya, satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo menunjukkan adanya visi besar dalam mengorkestrasi paradigma fiskal baru yang tidak berhenti di level kementerian.

    “Presiden Prabowo jelas mengusung semangat membangun Indonesia dari pinggiran seperti tertuang dalam Asta Cita, tapi dengan daya eksekusi yang lebih kuat jika dibanding dengan era-era sebelumnya. Dalam satu tahun, fondasinya sudah mulai terbentuk. Tugas kita adalah memastikan keberlanjutan dan pengawasan,” jelasnya.

    Tamsil lantas mengingatkan pentingnya pengawasan dan sinergi lintas lembaga agar penyaluran dana ke daerah berjalan efektif.

    “Keberpihakan ini akan sia-sia jika tidak dibarengi tata kelola yang baik. DPD akan terus mengawal implementasi kebijakan fiskal yang pro-daerah,” kata Tamsil.

    Tamsil Linrung menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo terhadap daerah bukan sekadar retorika politik, tetapi terukur melalui struktur anggaran yang berpihak pada pemerataan.

    “Ini bukan sekadar wacana keberpihakan, tetapi kebijakan nyata yang dapat kita ukur. Tantangannya sekarang adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dialirkan ke daerah benar-benar sampai ke rakyat,” tutupnya.

    (ega/ega)

  • Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    Survei RILIS Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran: Amran Sulaiman dan Purbaya Menteri Berkinerja Terbaik

    “Dari data di lembaga survei RILIS yang kami temukan, untuk sementara, Pak Andi Amran Sulaiman dan Pak Purbaya Sadewa masuk dalam divisi I yang memperoleh tingkat kepuasan tertinggi atas kinerjanya. Mereka adalah sebagai menteri pertanian dan menteri keuangan,” katanya.

    Sementara itu, kata Arman, para menteri yang masuk dalam kategori divisi II sebanyak 6 orang. Mereka adalah Menteri Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya 78,8%, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono 72,4%, Menteri Agama Nasarudin Umar 72,1%, Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsoedin 70,6%, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi 70,2% dan Agus Gumiwang Kartasasmita 70,1%.

    Direktur Riset Lingkaran Strategis (RILIS) Arman Salam

    Dibawahnya, ada divisi III. Yaitu para menteri yang memiliki tingkat kepuasan publik atas kinerjanya dibawah 70%. Mereka antara lain, Menlu Sugiono 69,5%, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 68,1%, Menko Bidang Hukum dan HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra 63,4%, Menteri Pendidikan Tinggi dan IPTEK Brian Yuliarto 61,4%, Mendagri Tito Karnavian 61,3%, Menhub Dudy Purwagandhi 61,3%, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan 61,2%, Menpora Erick Thohir 61,2 dan Menkes Budi Gunadi Sadikin 60,2%.

    Selanjutnya, Arman menyebutkan sejumlah menteri yang masuk kategori divisi IV dengan tingkat kepuasan dibawah 60%. Mereka antara lain, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto 57,8%, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq 57,4%, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri UMKM Maman Abdurahman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choirul Fauzi dan Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini masing-masing di angka 56,8%.

  • Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Mentan ajak kader GP Ansor sinergi membangun kedaulatan pangan RI

    Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak kader Gerakan Pemuda (GP) Ansor bersinergi membangun kedaulatan pangan Indonesia serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat melalui penguatan sektor pertanian yang berdaya saing tinggi.

    “Kami ingin pemuda yang mengantarkan Indonesia menjadi negara super power. Aku ingin Ansor ambil bagian menjaga negeri dan menggerakkan ekonomi rakyat. Kalau 8 juta kader GP Ansor bergerak, bisa mengguncang dunia,” kata Mentan saat menjadi narasumber dalam Simposium Gerakan Ekonomi Rakyat yang digelar GP Ansor, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu.

    Menurut Mentan peran anak bangsa termasuk GP Ansor dapat mengantarkan Indonesia menjadi negara adidaya terutama di sektor pangan.

    Dengan potensi kader yang banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, GP Ansor memiliki embrio untuk menjadi motor penggerak bangsa Indonesia di segala bidang termasuk mewujudkan swasembada pangan.

    Di dalam forum yang dihadiri pimpinan wilayah Ansor dari 34 provinsi, Banser, LBH Ansor, serta perangkat ekonomi desa, Mentan Amran berbicara penuh semangat tentang mimpi besar menjadi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Ia mendorong kader menjadi motor penggerak ekonomi rakyat dari sektor pertanian.

    Amran menegaskan bagaimana masa depan pertanian Indonesia, bagaimana mengentaskan kemiskinan, hingga Indonesia bisa memimpin pangan dunia.

    “Indonesia dapat menjadi super power itu lompatannya dari sektor pertanian. Dan GP Ansor dapat menciptakan episentrum ekonomi baru dari sektor pertanian di wilayahnya masing-masing,” ujar Amran pula.

    Salah satu program kolaborasi yang menjadi sorotan Mentan Amran adalah pengembangan jagung dari benih yang dihasilkan oleh pemuda Ansor.

    Ia mendorong agar penanaman jagung dapat dikembangkan pada lahan 1.000 hektare dengan didukung bantuan serta pendampingan dari Kementerian Pertanian (Kementan).

    ”Ini aku mau kawal. Nanti GP Ansor tanam jagung, gunakan bibit yang telah dihasilkan itu. Siapkan kluster 1.000 hektare, usahakan Januari-Februari panen, aku datang. Kalau ini berhasil, kita sebarkan benihnya ke seluruh Indonesia,” katanya lagi.

    Dia juga mendorong GP Ansor memetakan lahan-lahan tidur di berbagai daerah agar bisa dihidupkan kembali untuk produksi pangan maupun hilirisasi komoditas perkebunan.

    “Mimpi kita ke depan kita lakukan hilirisasi. Ada investasi Rp371 triliun kita hilirisasi kelapa, kakao, kacang mete, dan sebagainya. Oleh karena itu, bangunkan lahan-lahan yang tidur. Saya ingin pemuda Ansor menjadi bagian dari sejarah kebangkitan pertanian Indonesia,” ujarnya.

    Mentan menegaskan kader GP Ansor harus turun langsung menggerakkan perubahan, karena sejuta mimpi tanpa tindakan tak bermakna, dan bersama-sama Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia melalui aksi nyata berkelanjutan. “Saya yakin GP Ansor akan menjadi bagian penting dari sejarah besar itu,” kata Mentan pula.

    Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Addin Jauharuddin menegaskan komitmen pihaknya menjadi mitra strategis Kementerian Pertanian. Salah satu gerakan yang tengah dilaksanakan adalah pembentukan kelompok usaha untuk pengembangan peternakan ayam terpadu di 22.800 desa/kelurahan se-Indonesia.

    ”Kita ingin mengembangkan peternakan skala 5.000 ekor dengan tiap kabupaten dilengkapi RPU (rumah potong unggas) beserta cold storage dan gudang. Pelan-pelan kita kembangkan hulu-hilirnya dari pabrik DOC, pabrik pakan dari jagung yang ditanam teman-teman. Dengan begini, kita berharap menggerakkan ekonomi desa,” ujarnya.

    Ia menambahkan, gerakan ekonomi desa yang digagas GP Ansor sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah akan menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, serta meningkatkan ketersediaan protein nasional.

    “Dengan seluruh perangkat yang kita miliki, kita siap menjadi tulang pungguk Pak Menteri untuk mewujudkan swasembada pangan dan menghajar mafia pangan,” kata Addin pula.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Pemerintah Perkuat Tata Kelola Pupuk 2026

    Pemerintah Perkuat Tata Kelola Pupuk 2026

    Ia meminta penyusunan eRDKK benar-benar disesuaikan dengan kondisi riil di lapangan. Saat ini, pemutakhiran data eRDKK dapat dilakukan sepanjang tahun, sehingga akurasi dan validitas data tetap terjaga.

    “Apabila pendataan eRDKK 2026 berjalan lancar, seluruh SK Alokasi Pupuk Bersubsidi mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota dapat terbit sebelum 31 Desember 2025. Dengan begitu, petani sudah bisa menebus pupuk mulai 1 Januari 2026, tanpa kekhawatiran kekurangan pupuk,” ujar Jekvy.

    Sementara itu, Asisten Deputi Pengelolaan Sarana Prasarana Produksi Pertanian Kemenko Pangan, Bona Kusuma menyampaikan bahwa perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi menjadi bagian dari strategi nasional untuk mencapai kemandirian pangan.

    “Baru di era Presiden Prabowo Subianto, fokus terhadap swasembada pangan dijalankan secara nyata. Sebanyak 145 peraturan telah disinkronkan untuk memperkuat dan sinergi dalam tata kelola pupuk bersubsidi,” jelas Bona.

    Ia menambahkan, implementasi Perpres Nomor 65 Tahun 2025 telah berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap sistem distribusi pupuk nasional.

    “Esensi dari Pupuk bersubsidi ini sebagai komponen kunci dari komitmen Pemerintah Indonesia mencapai Swasembada Pangan,” ujar Bona

    Sementara itu, terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pupuk bersubsidi merupakan instrumen penting dalam mempercepat terwujudnya swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Kita akan mencapai swasembada pangan secepat mungkin. Ini adalah perintah langsung Presiden Prabowo Subianto yang bersifat mutlak dan tidak dapat ditawar. Pemerintah memastikan seluruh sarana produksi, termasuk pupuk, tersedia tepat waktu dan tepat sasaran bagi petani,” tegas Mentan Amran

  • Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Survei SPIN Sebut Mentan Amran Torehkan Kinerja Terbaik Nomor 2

    Jakarta

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman kembali mencatatkan capaian membanggakan. Berdasarkan survei terbaru Strategic and Political Insight Network (SPIN), Amran menempati peringkat kedua sebagai menteri berkinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju dengan tingkat apresiasi publik mencapai 67,3 persen.

    Survei SPIN dilakukan terhadap 1.600 responden di 38 provinsi pada 1-9 Oktober 2025 menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error ±2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Hasil survei menempatkan Amran di klaster menteri berkinerja terbaik, hanya terpaut tipis dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’thi yang berada di posisi pertama dengan 67,5 persen.

    Dalam laporannya, Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan bahwa klaster menteri berkinerja tinggi ini terdiri dari mereka yang “berhasil menjalankan program prioritas secara nyata dan komunikatif, dengan capaian yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik.”

    Posisi Amran di klaster tersebut menegaskan konsistensi kebijakan Kementerian Pertanian yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

    Apresiasi publik terhadap sektor pertanian juga tampak dalam survei Litbang Kompas (Oktober 2025), yang mencatat 71,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Kementerian Pertanian. Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menjelaskan bahwa kepuasan publik tersebut muncul karena kebijakan pangan pemerintah dinilai efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

    “Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementerian Pertanian berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” ujar Agustina dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

    Dari sisi capaian faktual, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada September 2025 mencapai 124,36, tertinggi dalam lima tahun terakhir. Angka ini menunjukkan peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia.

    Sementara itu, stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sejak Bulog berdiri yang turut mendorong terjadinya deflasi beras 0,13 persen pada September 2025, pertama kalinya dalam lima tahun terakhir.

    Sebagai informasi, produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 (29,47 juta ton). USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini, sedangkan FAO memprediksi capaian mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

    Angka produksi Januari-November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian tahun sebelumnya, tetapi juga menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar 31,54 juta ton.

    Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian UGM, Prof. Lilik Sutiarso, menilai tren tersebut menunjukkan bahwa target swasembada pangan 2025 sudah di depan mata.

    “Target swasembada pangan yang semula empat tahun kini dipercepat menjadi satu tahun oleh pemerintah. Produktivitas pertanian meningkat dan dukungan infrastruktur sudah menyeluruh,” kata Prof. Lilik.

    Menanggapi hasil survei dan capaian tersebut, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan bukan lagi cita-cita, tetapi target realistis yang akan tercapai pada akhir 2025.

    “Insyaallah, tahun ini kita capai swasembada pangan. Tidak ada lagi impor beras. Negara hadir untuk petani menaikkan HPP gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, memastikan pupuk subsidi 100 persen tersalurkan, dan menjaga stok beras tertinggi dalam dua dekade terakhir,” tutup Amran.

    Melalui dukungan kebijakan yang terukur, peningkatan produksi yang berkelanjutan, serta kepercayaan publik yang tinggi, Indonesia kini berada di ambang sejarah baru – mencapai swasembada pangan 2025 dan menegaskan kedaulatan pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional.

    (akn/ega)

  • Mentan siap tindak lanjuti Instruksi Presiden hidupkan pabrik pupuk

    Mentan siap tindak lanjuti Instruksi Presiden hidupkan pabrik pupuk

    Kami siap menindaklanjuti Instruksi Presiden dengan langkah konkret di lapangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pihaknya siap menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait revitalisasi atau menghidupkan kembali pabrik pupuk melalui langkah konkret di lapangan guna memperkuat kemandirian dan ketahanan pangan nasional.

    “Kami siap menindaklanjuti Instruksi Presiden dengan langkah konkret di lapangan,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat.

    Mentan menyampaikan hal itu menanggapi adanya Instruksi Presiden agar melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk milik negara.

    Amran menegaskan kesiapan Kementerian Pertanian menindaklanjuti Instruksi Presiden dengan langkah konkret, memastikan revitalisasi pabrik pupuk menjadi kunci memperkuat ketahanan pangan nasional berbasis kemandirian dan efisiensi produksi dalam negeri.

    “Kami siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Revitalisasi pabrik pupuk akan kami dorong agar produksi lebih efisien, pasokan lebih stabil dan harga lebih terjangkau bagi petani. Ini sejalan dengan semangat besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” tegas Mentan.

    Sebagai langkah awal, katanya, PT Pupuk Indonesia (Persero) telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,2 juta ton untuk menghadapi musim tanam Oktober-Maret 2025/2026. Jumlah tersebut mencapai sekitar 259 persen dari ketentuan minimum stok yang dipersyaratkan pemerintah.

    Selain itu, terdapat pula 480 ribu ton pupuk non-subsidi yang disiapkan untuk mendukung kebutuhan petani di luar alokasi subsidi.

    Kementerian Pertanian optimistis langkah revitalisasi tersebut akan menjadi tonggak penting dalam memperkuat sektor pertanian nasional.

    “Dengan sistem produksi pupuk yang lebih modern, efisien dan ramah lingkungan, diharapkan biaya produksi pertanian dapat ditekan dan kesejahteraan petani semakin meningkat,” kata Mentan.

    Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk melakukan revitalisasi terhadap pabrik-pabrik pupuk milik negara.

    Langkah strategis itu ditempuh untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya distribusi, serta menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.

    Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya perbaikan sistem produksi dan distribusi pupuk nasional agar mampu menjawab kebutuhan petani dengan cepat dan tepat.

    “Menteri Pertanian diminta mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman, dan apabila memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki,” kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Jakarta, Kamis (16/10).

    “Tujuannya agar jauh lebih efisien dan bisa menurunkan harga pupuk, harapannya meringankan para petani kita,” tambah Prasetyo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Pertanian Revitalisasi Pabrik Pupuk

    Presiden Prabowo Perintahkan Menteri Pertanian Revitalisasi Pabrik Pupuk

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merevitalisasi pabrik-pabrik pupuk milik negara.

    Langkah strategis ini ditempuh untuk meningkatkan efisiensi produksi, menekan biaya distribusi, serta menjamin ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.

    Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas yang digelar di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan.

    Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya perbaikan sistem produksi dan distribusi pupuk nasional agar mampu menjawab kebutuhan petani dengan cepat dan tepat.

    “Menteri Pertanian diminta mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman, dan apabila memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki. Tujuannya agar jauh lebih efisien dan bisa menurunkan harga pupuk, harapannya meringankan para petani kita,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai rapat, Kamis (16/10/2025).

    Menanggapi arahan tersebut, Mentan Amran menyampaikan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti instruksi Presiden dengan langkah konkret di lapangan.

    Menurutnya, revitalisasi pabrik pupuk menjadi bagian penting dari upaya memperkuat sistem ketahanan pangan nasional yang berbasis pada kemandirian produksi.

    “Kami tentu siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Revitalisasi pabrik pupuk akan kami dorong agar produksi lebih efisien, pasokan lebih stabil, dan harga lebih terjangkau bagi petani. Ini sejalan dengan semangat besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” tegas Mentan Amran.

  • Purbaya Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Prabowo: Terus jadi Pemimpin Tegas & Bijaksana

    Purbaya Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Prabowo: Terus jadi Pemimpin Tegas & Bijaksana

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengucapkan selamat ulang tahun ke-74 untuk Presiden RI Prabowo Subianto. 

    Ucapan tersebut disampaikan Purbaya melalui akun Instagram resmi @kemenkeuri dan @menkeuri yang diunggah, Jumat (17/10/2025). 

    “Selamat ulang tahun ke-74, Bapak Presiden @prabowo. Terus menjadi sosok pemimpin yang tegas, bijaksana, dan menginspirasi.
    Semoga Allah SWT senantiasa memberi kekuatan dan perlindungan kepada Bapak Presiden dalam memimpin Indonesia mencapai cita-cita sebagai bangsa yang maju, adil, dan sejahtera. Sehat dan sukses selalu, Bapak Presiden,” tulis Purbaya melalui akun Instagram @kemenkeuri dan @menkeuri.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas Kamis (16/10/2025) di Kertanegara, Jakarta. Dia tampak duduk diapit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala Negara membahas berbagai program di sektor pertanian, ekonomi, dan perbankan, serta pendidikan.

    Di bidang pertanian, Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi guna meningkatkan kualitas pangan nasional.

    “Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab Teddy sebagaimana diberitakan Presidenri.go.id, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Selain itu, Teddy menjelaskan bahwa Prabowo menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar sektor ekonomi dan perbankan berjalan optimal

    “Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.” lanjutnya.

    Sosok Prabowo Subianto

    Lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1951, Prabowo merupakan anak dari pasangan Soemitro Djojohadikusumo dan Dora Marie Sigar.

    Ayahnya, Soemitro, adalah seorang ekonom juga politikus yang pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Industri, Menteri Keuangan, dan Menteri Riset pada era Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

    Prabowo merupakan anak ketiga dari empat bersaudara. Kedua kakaknya perempuan; Biantiningsih Miderawati dan Maryani Ekowati, dan satu adik laki-laki, Hashim Djojohadikusumo.

    Prabowo menikah dengan Siti Hediati Hariyadi, anak dari Presiden Ke-2 RI Soeharto. Dari pernikahannya itu, Prabowo dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Didiet Hediprasetyo.

    Prabowo telah menjadi tokoh penting dalam perjalanan sejarah militer dan politik di Indonesia, dan kini menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

  • Momen Prabowo Diapit Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie saat Rapat di Kertanegara

    Momen Prabowo Diapit Menkeu Purbaya dan Menhan Sjafrie saat Rapat di Kertanegara

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas Kamis (16/10/2025) di Kertanegara, Jakarta. Dia tampak duduk diapit oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. 

    Bersama jajaran Kabinet Merah Putih, Kepala Negara membahas berbagai program di sektor pertanian, ekonomi, dan perbankan, serta pendidikan.

    Di bidang pertanian, Prabowo memerintahkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk memproduksi pupuk berkualitas tinggi guna meningkatkan kualitas pangan nasional.

    “Presiden menugaskan Menteri Pertanian untuk segera memproduksi pupuk berkualitas tinggi dengan harga terjangkau, guna meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat ketahanan pangan nasional,” tulis Seskab Teddy sebagaimana diberitakan Presidenri.go.id, dikutip Jumat (17/10/2025).

    Selain itu, Teddy menjelaskan bahwa Prabowo menekankan optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar sektor ekonomi dan perbankan berjalan optimal

    “Presiden menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan devisa hasil ekspor (DHE) agar dapat mendorong stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat cadangan devisa negara.” lanjutnya.

    Dalam rapat, Prabowo juga menugaskan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul untuk dipersiapkan bekerja di sejumlah sektor nasional.

    “Presiden menginstruksikan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk menyiapkan lebih dari 2.000 putra-putri terbaik Indonesia agar dalam waktu dekat ini siap bekerja di sektor-sektor strategis, baik di BUMN maupun perusahaan swasta nasional,” ujar Teddy.