Tag: Amran Sulaiman

Brigjen Hermawan: Oknum Pemda, TNI, atau Polri Terlibat Main Harga Beras, Sanksinya Sama

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Mengenai tindakan tegas terhadap pedagang dan distributor nakal, Bapanas RI menyebut bahwa hal tersebut masih tahap sosialisasi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas RI, Brigjen Hermawan di Barugga Lappo Ase milik Perum Bulog.

Kendati demikian, Hermawan menegaskan bahwa beberapa waktu lalu pihak telah mengirimkan surat teguran kepada produsen atau pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi (HET).

“Karena berasnya lokal, surat tegurannya diberikan oleh OKKPD (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah),” ujar Hermawan kepada awak media, Rabu (22/10/2025).

Diakui mantan Kapolsek Makassar ini, sejauh ini prosesnya belum berjalan maksimal. Kendati demikian, pengawasan tetap akan diperkuat.

Ia juga mengapresiasi langkah Mentan Andi Amran Sulaiman yang mengungkap oknum-oknum nakal di lapangan.

“Jadi dia melihat banyak sebenarnya masyarakat tertipu ya. Ternyata hasil pemeriksaan Pak Mentan, mutu beras yang dijual premium harusnya dijual medium,” sebutnya.

Berangkat dari situ, kata Hermawan, pihaknya mulai bergerak melakukan penyelidikan kemudian naik ke penyidikan.

“Setelah itu baru ada penetapan tersangka kemarin 36 orang di Bareskrim. Beberapa daerah lain juga melakukan hal serupa. Rata-rata terjadi di daerah non-sentra produksi,” terangnya.

Kata pria kelahiran Kota Makassar ini, khusus untuk Sulsel saat ini masih berstatus sebagai sentra produksi. Diyakini masih aman karena stoknya melebihi cukup.

“Jika ada oknum pemerintah daerah, TNI, atau Polri yang ikut terlibat dalam perdagangan dengan pelanggaran yang sama, sanksinya sama seperti lainnya. Kita tidak boleh bedakan,” tegasnya.

22/10/2025 18:04
Harga Pupuk Turun, Bos Pupuk Indonesia Yakin Daya Beli Petani Menguat

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pupuk Indonesia (Persero) optimistis pemangkasan harga pupuk 20% dapat mendongkrak daya beli petani. Perusahaan pelat merah ini pun mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk subsidi.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan, keputusan ini merupakan langkah bersejarah karena untuk pertama kalinya pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi.

“Pupuk Indonesia mengapresiasi dan mendukung penuh langkah bersejarah pemerintah dalam menurunkan HET pupuk subsidi sebagai bentuk nyata keberpihakan terhadap petani. Kami selalu berkomitmen memprioritaskan kepentingan petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan nasional,” kata Rahmad dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

Menurut Rahmad, penurunan harga pupuk akan memperbesar akses petani terhadap pupuk dan memperkuat daya beli mereka. Kebijakan ini juga diyakini dapat mendorong produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Untuk memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif, Pupuk Indonesia tengah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Sosialisasi juga akan dilakukan kepada seluruh rantai distribusi, terutama penerima pada titik serah (PPTS), agar penerapan HET baru di lapangan dapat berjalan tanpa hambatan.

Perusahaan pelat merah itu memastikan ketersediaan stok pupuk subsidi tetap aman di seluruh wilayah Indonesia. Adapun, hingga 22 Oktober 2025, stok nasional tercatat mencapai 1,1 juta ton, cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun.

“Kami memastikan proses bisnis tetap berjalan normal dan distribusi pupuk aman di seluruh wilayah agar kebijakan ini terlaksana efektif dan memberi manfaat nyata bagi petani,” ujarnya.

Pihaknya juga memastikan seluruh proses distribusi pupuk berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pengawasan akan dilakukan secara ketat melalui sistem digital i-Pubers dan command center, yang memungkinkan pemantauan stok, penyaluran, hingga transaksi penebusan secara real-time.

“Kami akan memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mengawal penyaluran pupuk sesuai ketentuan HET yang baru,” tuturnya.

Penurunan harga pupuk ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk merevitalisasi pabrik pupuk dalam negeri yang sebagian besar sudah beroperasi puluhan tahun.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi sekaligus memperluas ketersediaan pupuk dengan harga yang lebih terjangkau bagi petani.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menginstruksikan penurunan HET pupuk subsidi sebesar 20%. Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025.

Berikut jenis dan harga baru pupuk subsidi terbaru 2025:

– Pupuk Urea: Rp1.800/kg atau Rp90.000 per sak (50 kg)

– Pupuk NPK: Rp1.840/kg atau Rp92.000 per sak (50 kg)

– Pupuk NPK Kakao: Rp2.640/kg atau Rp132.000 per sak (50 kg)

– Pupuk ZA: Rp1.360/kg atau Rp68.000 per sak (50 kg)

– Pupuk Organik: Rp640/kg atau Rp25.600 per sak (40 kg)

22/10/2025 15:20
Apa Capaian Satu Tahun Prabowo-Gibran di Sektor Pangan?

Jakarta –

Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, produksi beras telah mengalami peningkatan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memprediksi produksi beras tahun ini akan mencapai 34 juta ton. Dengan begitu, ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada beras.

“Diperkirakan akhir tahun produksi sesuai BPS 34,3 juta ton. naik 4 juta ton dalam satu tahun. Ini adalah lompatan tertinggi sepanjang sejarah. Alhamdulillah kalau tidak ada arah melintang, satu bulan-dua bulan ke depan kita mencapai swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Untuk meningkatkan produksi itu, Prabowo telah mengeluarkan 18 kebijakan baru, mulai dari perbaikan irigasi, pemangkasan regulasi pupuk subsidi, menaikkan harga gabah kering panen (GKP), peningkatan volume pupuk 9,55 juta ton, hingga penurunan harga pupuk subsidi.

“Regulasi pupuk dulu harus 12 menteri setujui, baru pupuk beredar. Kemudian gubernur seluruh Indonesia harus tanda tangan, terakhir 514 bupati dan wali kota se-Indonesia harus tandatangan, regulasi yang mengikat 145 regulasi,” ungkapnya.

Kontribusi sektor pertanian pada produk domestik bruto (PBD) 13,83%. Kesejahteraan petani juga diklaim telah meningkat. Hal itu dibuktikan dengan Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini naik ke angka 124,36.

“Ini tertinggi. Yang mempengaruhi adalah adanya kenaikan HPP. Itu instruksi Bapak Presiden langsung menaikkan dari Rp 5.000/kg menjadi Rp 6.500/kg. Alhamdulillah petani menikmati harga itu.

Penindakan Mafia Pangan

Tak hanya itu, Amran mengatakan di bawah kepemimpinan Prabowo telah menindak tegas mafia pangan mulai dari masalah kualitas beras dan kasus pupuk palsu. Amran menyebutkan untuk masalah pupuk subsidi yang telah ditindak melibatkan 27 perusahaan. Sementara tersangka kasus perberasan disebut mencapai 70 tersangka.

“Kita harus berjuang bersama. Presiden selalu perintahkan, hilangkan koruptor, mafia hilangkan. Dan tolong support petani seluruh Indonesia, beri yang terbaik,” tegasnya.

Saat ini pemerintah juga memperketat pengawasan pupuk subsidi. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga pupuk subsidi.

Amran mengimbau agar penurunan harga ini ditaati oleh distributor, pengecer pupuk subsidi mentaati aturan terbaru ini. Jika tidak, ia mengancam akan mencabut izin usaha distributor dan pengecer yang berani sengaja menaikkan harga pupuk subsidi.

“Jangan coba-coba menaikkan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kalau ini dinaikkan, kita izinnya akan dicabut,” ucapnya.

Penurunan harga pupuk subsidi dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis , Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Penurunan ini meliputi seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan petani, yaitu urea dari Rp 2.250/kilogram (kg) menjadi Rp 1.800/kg, NPK dari Rp 2.300/kg menjadi Rp 1.840/kg, NPK kakao dari Rp 3.300/kg menjadi Rp 2.640/kg, ZA khusus tebu dari Rp 1.700/kg menjadi Rp 1.360/kg, dan pupuk organik dari Rp 800/kg menjadi Rp 640/kg.

Tonton juga Video: Capaian Polri dalam Setahun Pemerintahan Prabowo di Sektor Pangan

(ada/fdl)

22/10/2025 12:58
Presiden Prabowo terima kunjungan Presiden Afrika Selatan di Istana

Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Matamela Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka Jakarta, Rabu.

Kunjungan Presiden Ramaphosa beserta delegasi ke Jakarta menandai awal kunjungan kenegaraannya ke Indonesia, yang menjadi momentum penting dalam mempererat kerja sama strategis antara kedua negara di berbagai bidang.

Iring-iringan kendaraan Presiden Ramaphosa tiba di Istana Merdeka, Jakarta sekitar pukul 11.00 WIB yang disambut oleh pasukan jajar kehormatan dan ratusan pelajar Sekolah Dasar (SD).

Para pelajar dengan antusias mengibarkan bendera Indonesia dan Afrika Selatan, yang menambah semarak suasana penyambutan iring-iringan kendaraan Presiden Ramaphosa.

Di serambi barat Istana Merdeka, Presiden Prabowo yang mengenakan setelan jas abu-abu telah menantikan dan menyambut langsung Presiden Ramaphosa yang mengenakan setelan jas hitam turun dari kendaraannya.

Kedua pemimpin berjabat tangan dengan hangat sebelum melangkah bersama-sama menuju mimbar upacara kunjungan resmi.

Upacara penyambutan kemudian diawali dengan dikumandangkan lagu kebangsaan kedua negara, yaitu lagu kebangsaan Afrika Selatan kemudian dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Selama prosesi tersebut, dentuman meriam sebanyak 21 kali turut mengiringi sebagai tanda kehormatan bagi kunjungan resmi ini.

Presiden Prabowo dan Presiden Ramaphosa kemudian melakukan inspeksi pasukan kehormatan yang telah berbaris rapi di halaman Istana Merdeka.

Setelah itu, dilakukan sesi perkenalan delegasi dari kedua negara sebelum melanjutkan agenda di dalam Istana Merdeka.

Sejumlah menteri yang mendampingi Presiden Prabowo dalam upacara penyambutan adalah Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menko bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Kemudian, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo kemudian mempersilakan Presiden Ramaphosa memasuki Ruang Kredensial untuk melakukan sesi foto bersama serta menandatangani buku tamu kenegaraan sebagai simbol persahabatan kedua negara.

Selanjutnya, keduanya melangsungkan pertemuan tête-à-tête atau pertemuan empat mata di ruang kerja Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga dijadwalkan menggelar jamuan santap malam kenegaraan untuk Presiden Ramaphosa dan delegasi.

Pertemuan kedua pemimpin negara diharapkan dapat memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Afrika Selatan yang telah terjalin erat selama lebih dari tiga dekade.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

22/10/2025 11:49
Mentan Klaim 27 Ribu Milenial Jadi Petani: Pendapatannya Rp 20 Juta!

Jakarta –

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengklaim saat ini ada 27 ribu milenial yang telah bertani. Ia mengatakan pendapatan mereka saat ini mencapai Rp 15 juta sampai Rp 20 juta.

Menurutnya, minat milenial untuk bertani sudah meningkat. Hal ini disebabkan dengan dorongan dari pemerintah yang memberikan berbagai fasilitas mulai dari teknologi modern sampai bibit unggul.

“Sekarang sudah 27 ribu, ikut. Bagaimana caranya supaya ikut? Yang pertama adalah menggunakan teknologi tinggi. Yang kedua adalah pendapatannya lebih tinggi. Alhamdulillah, testimoni mereka dari Merauke, dari Kalimantan dan Aceh itu pendapatannya rata-rata Rp 15 juta sampai 20 juta,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Keterlibatan milenial dalam sektor pertanian ini menjadi capaian di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia meyakini keterlibatan anak muda di sektor pertanian akan meningkat seiring dengan rencana besar pemerintah mencetak sawah baru sebesar 3 juta hektare (ha).

“Kita mentransformasi pertanian tradisional ke modern. Kita membangun rencana 3 juta hektare setara dengan negara maju. Seperti Amerika dengan China. Kita buat setara dengan teknologinya, buatkan kluster, sehingga anak-anak muda turun,” tuturnya.

Lihat juga Video: Bupati Deli Serdang Berdayakan Anak Muda Jadi Petani Milenial

(ada/fdl)

22/10/2025 11:46
Mentan Amran Bawa Kabar Baik: Harga Pupuk Turun 20% Mulai Hari Ini 22 Oktober 2025 – Page 3

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengumumkan penurunam harga pupuk sebesar 20 persen mulai hari ini, Rabu, 22 Oktober 2025. Ini diklaim berkat dari efisiensi biaya yang dilakukan dalam ekosistem pengolahan pupuk.

Amran menyampaikan, penurunan harga pupuk diharapkan mampu meringankan kebutuhan petani. Ini menjadi kebijakan di titik awal tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Atas perintah bapak Presiden tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20 persen berlaku mulai hari ini,” kata Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Dia merinci, harga pupuk Urea semula Rp 2.250 per kilogram (kg) atau Rp 112.500 per sak menjadi Rp 1.800 per kg atau Rp 90.000 per sak. Lalu, pupuk NPK dari semula Rp 2.300 per kg atau Rp 115.000 per sak menjadi Rp 1.840 per kg dan Rp 92.000 per sak.

“Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia 120 juta warga petani kita. Biasanya naik setiap tahun, tapi sekarang turun karena hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Prabowo,” tuturnya.

Menurut dia, penurunan harga pupuk Rp 450 per kg bisa meringankan petani. Kemudian, diprediksi akan berdampak pula pada peningkatan produksi pertanian nasional.

22/10/2025 09:38
RI Gelontorkan Rp10 Triliun untuk Cetak Sawah Baru 400.000 Hektare Tahun Depan

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp10 triliun pada 2026 untuk mencetak sawah baru seluas 400.000 hektare di Indonesia.

Adapun, cetak sawah ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang, selain optimalisasi lahan yang sudah ada.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan realisasi program ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga.

“Kita akan mengembangkan sawah-sawah yang baru, berapa Pak Mentan kita tahun depan? 400.000 [hektare] ya? 400.000 [hektare] rencananya untuk [sawah] yang baru,” kata Zulhas dalam acara Town Hall Meeting Satu Tahun Kemenko Pangan di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Dalam hal ini, pemerintah akan melakukan pembangunan kawasan swasembada pangan, air, dan energi di Papua Selatan, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Namun, Zulhas menjelaskan, upaya mencetak sawah baru ini tak bisa dilakukan secara instan karena juga perlu didukung dengan inovasi benih dan varietas unggul.

Terlebih, menurutnya, Indonesia tertinggal dalam hal inovasi varietas tanaman pangan yang kemudian berdampak pada produktivitas lahan.

“Bayangin kita ketinggalan sebetulnya. Kenapa kok misalnya Vietnam itu bisa 10 ton, kita 5—6 ton? Itu tentu bibitnya, varietasnya. Itu perlu penelitian, jadi PR kami masih banyak sebetulnya,” terangnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Amran Sulaiman menjelaskan target cetak sawah 400.000 hektare pada 2026 mencakup proyek food estate di beberapa wilayah.

“Insyaallah cetak sawah tahun depan kita upayakan 400.000 hektare. Tahun ini, 225.000 hektare dan Insya Allah tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” ujar Amran.

Dari total tersebut, sebanyak 200.000 hektare merupakan bagian dari program food estate yang tersebar di Papua, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatra Selatan.

Lebih lanjut, Amran menyatakan anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun.

Adapun dalam waktu bersamaan, pemerintah juga tengah menjajaki rencana pengembangan lahan singkong seluas 1 juta hektare untuk mendukung produksi etanol, di mana bahan bakunya berasal dari tebu dan singkong.

Meski begitu, proyek ini masih dalam tahap koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.

“Yang singkong doakan, kami koordinasi dulu dengan Menteri ATR/BPN, lahannya yang 1 juta hektare, itu perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

21/10/2025 20:07
Amran Kirim Tim ke Papua Cs Gegara Harga Beras Mahal Lampaui HET

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menyatakan telah menerjunkan tim ke lapangan untuk menstabilkan harga beras di zona 3.

Amran menyatakan dirinya langsung mengirimkan tim ke lapangan dengan harga beras yang masih menjulang tinggi alias melampaui dari harga eceran tertinggi (HET).

“Ya, zona 3 betul [masih tinggi]. Kami sudah turunkan tim, berangkat. Hari ini berangkat ke titik [wilayah] yang harga tinggi. Kami berangkatkan tim, langsung turun,” kata Amran saat ditemui di Graha Mandiri, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Jika menengok pada Panel Harga Bapanas, Selasa (21/10/2025) pukul 14.17 WIB, rata-rata harga beras medium dan premium di zona 3 masih melampaui harga eceran tertinggi (HET). Adapun, zona 3 terdiri dari Maluku dan Papua.

Data menunjukkan, rata-rata harga beras premium di zona 3 dibanderol di level Rp19.007 per kilogram. Harganya naik 20,3% dari HET zona 3 Rp15.800 per kilogram. Begitu pula dengan rata-rata harga beras medium yang mencapai Rp16.801 per kilogram atau 8,39% di atas HET zona 3 Rp15.500 per kilogram.

Meski demikian, Amran mengeklaim bahwa harga beras mulai berangsur turun dari 514 kabupaten/kota menjadi 59 kabupaten/kota. Bahkan, dia menyebut jumlah wilayah yang mengalami penurunan harga beras menjadi 20 kabupaten/kota.

Sebelumnya, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti anomali harga beras di tengah melimpahnya stok cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog dalam satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Niti Emiliana menuturkan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan, khususnya beras, yang kian memberatkan konsumen.

“Konsumen mengeluhkan harga pangan yang semakin mahal, terutama beras,” kata Niti kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Di samping itu, YLKI juga mempertanyakan ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan pernyataan resmi pemerintah mengenai ketersediaan stok yang melimpah.

“YLKI mempertanyakan mengapa harga beras tinggi padahal pemerintah mengeklaim stok beras melimpah,” tuturnya.

Padahal, Niti menekankan bahwa pengendalian harga pangan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, khususnya dalam masa pemerintahan Kabinet Merah Putih.

“Stabilitas harga pangan memang menjadi tanggung jawab pemerintah terutama pada Kepemimpinan Pak Prabowo—Gibran. Harga beras haruslah terjangkau bagi seluruh kelompok masyarakat karena itu adalah kebutuhan primer,” tuturnya.

YLKI juga menilai bahwa persoalan kelangkaan dan harga yang tinggi tidak semata karena pasokan, melainkan juga imbas lemahnya pengelolaan dari sisi produksi hingga distribusi.

“Terjadinya kenaikan dan kelangkaan beras menandakan bahwa tata kelola beras dari hulu hingga hilir masih belum optimal,” pungkasnya.

21/10/2025 16:12
Purbaya Ungkap Alasan Tidak Sapa Luhut: Kan Jaraknya Jauh

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap alasan tidak menyapa Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan saat sidang kabinet paripurna satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Senin (20/10/2025).

Berdasarkan pantauan Bisnis, secara urutan, Purbaya duduk setelah jajaran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kemudian, setelah Purbaya adalah tempat duduk Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan seterusnya.

Usai pertemuan tersebut, Purbaya menyampaikan alasan mengapa terlihat tak berbincang dengan Luhut yang merupakan mantan atasannya pada pemerintahan Joko Widodo, sejak di Kantor Staf Presiden (KSP), Kemenko Politik Hukum dan Keamanan hingga di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

Apabila dilihat dari urutan tempat duduknya, jarak keduanya terpaut dua kursi yang diisi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi dan Seskab Teddy Indra Wijaya. Menurut Purbaya, tidak mungkin dia berbincang dengan Luhut karena jarak yang antara tempat duduk mereka.

“Kan jauh berapa kursi, masa [saya manggil] ‘Pak Luhut, Pak Luhut’,” ujarnya kepada wartawan di depan mobil dinasnya sebelum meninggalkan lokasi Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (21/10/2025).

Namun demikian, Purbaya memastikan hubungannya dengan Luhut baik-baik saja kendati momen tertangkap kamera menunjukkan keduanya tidak berbincang.

“Tapi baik hubungan saya sama dia, enggak ada masalah,” ujar pria yang juga menjabat Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) itu.

Kisruh Family Office

Adapun keduanya menjadi sorotan usai munculnya kabar rencana pendirian pusat keuangan dunia di Bali, alias family office. Rencana itu tengah digodok oleh DEN, yang saat ini dikomandoi oleh Luhut. Menurutnya, sudah ada konglomerat internasional yang melirik rencana family office RI.

Namun demikian, setelah beberapa kali ditanya wartawan, Purbaya mengaku belum diajak berdiskusi terkait dengan konsep family office itu. Pada satu kesempatan, dia mengatakan tidak mau menyertakan APBN dalam rencana DEN itu.

“Saya sudah dengar lama isu itu, tapi biar saja. Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun sendiri. Saya anggarannya enggak akan dialihkan ke sana,” ujarnya kepada wartawan usai pertemuan dengan pemegang SBN pemerintah di kantor Ditjen Pajak Kemenkeu, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Pria yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu juga mengaku DEN belum meminta dukungan apapun ke Kemenkeu. Dia mengaku ingin berhati-hati berkomentar agar tidak diduga bersilang pendapat dengan Luhut.

“Kalau kami mau dukung pun, saya belum tahu mereka [DEN} minta dukungan apa. Nanti kalau enggak [diberitakan] ‘Purbaya melawan Luhut’ gitu kan?,” ujarnya sambil berkelakar saat bertemu dengan media, Jumat (17/10/2025).

Adapun Luhut juga membantah rencana pendirian family office akan didukung APBN. Mantan Menko Kemaritiman dan Investasi tersebut menegaskan bahwa family office yang diusulkan olehnya itu bertujuan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan dunia.

Harapannya, pendirian family office di Tanah Air seperti di Hong Kong maupun Singapura bisa mendorong para orang kaya di dalam maupun luar negeri menaruh uangnya di Indonesia dengan iming-iming surga pajak.

“Family office itu enggak ada urusan dengan APBN. Urusannya bagaimana supaya orang-orang kita atau asing taruh uangnya di Indonesia, nanti dengan zero tax, kemudian setelah di dalam dia baru kena tax karena dia investasi di banyak project di Indonesia,” terang Luhut pada acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).

21/10/2025 15:12
Awas! Amran Akan Cabut Izin Usaha Pedagang yang Jual Beras di Atas HET

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Amran Sulaiman menegaskan langkah tegas pemerintah, terhadap pedagang yang berani menjual beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ia menyatakan, pemerintah tidak akan segan mencabut izin usaha distributor, pengecer, hingga pedagang yang melanggar aturan tersebut.

“Saya mengimbau distributor, pedagang, pengecer, seluruh Indonesia tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET (Harga Eceran Tertinggi). Kita imbau dulu, kemudian kalau masih ada (yang melanggar) itu dengan segala kerendahan hati, kami mohon maaf, izinnya kami sepakat akan dicabut,” tegas Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Amran mengatakan, pemerintah akan memberi waktu dua minggu kepada distributor, pedagang, hingga pengecer untuk menyesuaikan harga sesuai ketentuan. Jika masih ditemukan pelanggaran, penindakan akan dilakukan secara langsung dan dikawal oleh jajaran kepolisian.

“Bila dikasih peringatan tidak diindahkan, izinnya akan dicabut, dikawal oleh Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seluruh Indonesia atas perintah Pak Kapolri. Jadi kami sudah sepakat mengimbau distributor, pedagang, pengecer, tolong patuhi regulasi yang ada, yaitu mengikuti HET, harga eceran tertinggi,” ujarnya.

Tak hanya itu, peringatan keras juga ditujukan kepada pihak yang menimbun beras. Amran menegaskan pengawasan akan mencakup semua jenis beras, baik medium, premium, maupun beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan).

Foto: Aktifitas pedagang agen sembako di Pejaten Raya, Jakarta, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)
Aktifitas pedagang agen sembako di Pejaten Raya, Jakarta, Selasa (12/8/2025). (CNBC Indonesia/Muhamad Sabki)

“Pasti (penindakan untuk yang menimbun). Jadi semua beras, bukan SPHP saja, beras itu ada medium dan premium semua sudah ada HET-nya, ada regulasinya,” kata dia.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga Beras Tahun 2025 yang melibatkan lintas kementerian/lembaga, serta aparat kepolisian. Satgas ini bertugas menjaga agar harga beras di seluruh Indonesia tetap sesuai HET, sekaligus memastikan pasokan tetap stabil.

Menurut Amran, Satgas ini merupakan kolaborasi besar antara Kementerian Pertanian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Bapanas, Perum Bulog, serta pemerintah daerah melalui dinas perdagangan, pangan, pertanian, dan perizinan. Pelaksana di daerah akan dikoordinasikan oleh Satgas Pangan Daerah Polri.

“Baru saja kita rapat bersama Pak Kapolri, Pak Mendagri, Pak Mendag, Pak Wamen, kita beserta Bulog dan seluruh Dirkrimsus (Direktorat Reserse Kriminal Khusus) seluruh Indonesia, Dinas Perdagangan seluruh Indonesia. Kemudian Pimwil Bulog se-Indonesia. Kita akan operasi pasar. Ada dua cara. Pertama adalah operasi pasar besar-besaran. Yang kedua adalah menjaga HET. (Pedagang) itu harus menjual beras di bawah HET,” jelasnya.

Amran menjelaskan, langkah ini penting karena subsidi pangan, khususnya beras, merupakan yang terbesar di antara seluruh sektor.

“Kami menyasar ke seluruh beras yang disubsidi oleh pemerintah dan ingat, subsidi pemerintah sektor pangan, khususnya beras, itu yang paling tinggi. Subsidinya itu Rp150 triliun. 1 kilogram beras itu Rp4.900 atau kurang lebih Rp5.000 per kg. Nah sehingga ini harus dijaga, harus diintervensi karena kita menjaga produsen, juga harus menjaga konsumen. Oleh karena itu, kami sepakat kita kolaborasi, operasi pasar, imbauan, dan terakhir penindakan,” tegas Amran.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan Satgas juga akan menyiapkan mekanisme penegakan hukum, teguran, hingga sanksi administrasi bagi pedagang yang melanggar aturan.

“Hasil rapat tadi kita sepakat, dan Pak Menteri sekaligus Kepala Bapanas, membentuk Satgas untuk menjaga agar harga beras utamanya tetap sesuai dengan harga HET,” kata Listyo dalam kesempatan yang sama.

(wur/wur)

[Gambas:Video CNBC]

20/10/2025 18:23