Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • RI Siap Tarik Rem Ekspor CPO Demi Genjot Biofuel dan Hemat Devisa

    RI Siap Tarik Rem Ekspor CPO Demi Genjot Biofuel dan Hemat Devisa

    Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana pemerintah untuk menarik sebagian ekspor Crude Palm Oil (CPO) guna memperkuat produksi biofuel domestik.

    Menurutnya, langkah ini diyakini akan memperkuat kemandirian energi nasional, menekan impor solar, serta meningkatkan nilai ekonomi kelapa sawit di pasar global.

    Dalam keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) soal Swasembada Pangan dan Energi bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Kamis (9/10/2025), Amran menjelaskan bahwa produksi CPO nasional mencapai 46 juta ton per tahun, dengan 20 juta ton diolah di dalam negeri dan 26 juta ton diekspor.

    “B50 membutuhkan CPO sebesar 5,3 juta ton. Ekspor ini nantinya akan kita tarik sebesar itu untuk dijadikan biofuel sebagai pengganti solar,” kata Amran.

    Amran menegaskan, konversi sebagian ekspor CPO menjadi bahan bakar nabati (biofuel) akan memberikan efek ganda bagi perekonomian nasional. 

    Selain menghemat devisa dari penghentian impor solar, kebijakan ini juga akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pengendali harga CPO dunia. 

    “Dengan menghentikan impor solar sebesar 5,3 juta ton, kita bisa menghemat devisa negara secara signifikan. Ini bagian dari transisi menuju green energy,” ujarnya.

    Lebih lanjut, dia menambahkan, langkah tersebut juga berpotensi mendongkrak harga CPO global karena berkurangnya pasokan ekspor dari Indonesia.

    “Kalau ekspor kita yang dulunya 26 juta ton tiba-tiba berkurang jadi 20 juta ton, harga pasti naik. Pernah ada pengalaman, naik sampai 100%,” tutur Amran.

    Amran menekankan bahwa dengan porsi 58–60 persen produksi CPO dunia berasal dari Indonesia, sudah seharusnya Indonesia berperan sebagai penentu harga global.

    “Produsen terbesar dunia adalah Indonesia. Kita yang harus mengendalikan harga CPO dunia, bukan negara lain,” ujarnya tegas.

    Dia menjelaskan bahwa kebijakan biofuel ini bersifat dinamis. Pemerintah akan menyesuaikan tingkat campuran biodiesel — seperti B50 atau B40 — tergantung pada kondisi harga dan kepentingan nasional.

     

    “Kalau harga CPO dunia naik, kita bisa turunkan B50 ke B40. Tapi begitu harga turun, kita tarik kembali menjadi biofuel. Semua tergantung pada apa yang paling menguntungkan rakyat Indonesia,” jelas Amran.

     

    Nilai Ekonomi Bisa Capai Rp1.000 Triliun

     

    Saat ini, Amran melanjutkan bahwa nilai ekonomi CPO nasional diperkirakan mencapai Rp450 triliun. Namun Amran menilai potensi tersebut dapat meningkat drastis jika harga global naik akibat berkurangnya pasokan ekspor.

     

    “Kalau naik dua kali lipat atau lebih, itu bisa mencapai Rp1.000 triliun atau Rp800 triliun, meski kuantumnya berkurang,” ungkapnya.

     

    Amran menegaskan, kebijakan pengelolaan CPO ini bukan semata untuk keuntungan ekonomi, melainkan bagian dari strategi besar menuju kemandirian energi dan ketahanan ekonomi nasional.

     

    “Ini semua untuk kepentingan rakyat. Kita ingin Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan pemimpin di pasar dunia,” pungkasnya.

  • Mentan: RI Berpotensi Raup Untung Rp 2.400 Triliun dari Hilirisasi Kelapa

    Mentan: RI Berpotensi Raup Untung Rp 2.400 Triliun dari Hilirisasi Kelapa

    Bisnis.com, JAKARTA — Mentan Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa pemerintah tengah memperkuat agenda hilirisasi pertanian untuk meningkatkan nilai tambah dan devisa negara.

    Amran melanjutkan bahwa salah satu fokus utama adalah komoditas kelapa, yang dinilai memiliki potensi ekonomi luar biasa apabila diolah di dalam negeri. Mengingat, saat ini Indonesia masih mengekspor kelapa dalam bentuk bahan mentah (gelondongan) hingga 2,8 juta ton per tahun, dengan nilai mencapai Rp24 triliun.

    Namun, pemerintah berencana menghentikan ekspor tersebut guna mendorong industri pengolahan kelapa di dalam negeri.

    “Rencana kita, hilirisasi kelapa ini tidak dijual gelondongan ke luar negeri yang total volumenya 2,8 juta ton,” kata Amran saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Amran menuturkan, apabila kelapa yang selama ini diekspor mentah diolah menjadi produk turunan seperti santan (coconut milk), minyak kelapa murni (VCO), atau produk turunannya, maka nilai ekonominya bisa meningkat hingga 100 kali lipat.

    “Kita hitung rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, 50%, itu sudah bisa menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru dari kelapa,” tegas Amran.

    Menurutnya, hilirisasi kelapa akan menjadi salah satu motor penggerak baru ekonomi nasional berbasis pertanian.

    Selain meningkatkan devisa, kebijakan ini juga diharapkan menciptakan rantai pasok industri yang lebih panjang, memperluas lapangan kerja, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah penghasil kelapa seperti Sulawesi, Maluku, dan Sumatra.

    Tak hanya kelapa, Amran menyebut pemerintah juga akan mendorong hilirisasi komoditas strategis lain seperti kakao, kopi, mete, dan pala. Untuk mendukung langkah ini, Kementerian Pertanian akan membagikan bibit dan benih secara gratis kepada petani di seluruh Indonesia.

    “Kita akan berikan benih dan bibit pada seluruh petani Indonesia mulai dari kakao, kopi, kelapa dalam, mete, dan pala kurang lebih 800.000 hektare di seluruh Indonesia, dan itu gratis,” ujarnya.

    Program tersebut, lanjut Amran, diperkirakan akan membuka lapangan kerja baru bagi 1,6 juta orang dalam kurun waktu dua tahun.

    Menurutnya, dengan strategi hilirisasi besar-besaran ini, sektor pertanian diproyeksikan menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai raksasa agrikultur dunia.

    “Ini bukan hanya soal ekspor dan devisa, tapi juga tentang kesejahteraan petani dan kemandirian ekonomi nasional,” tandas Amran.

  • Mentan Klaim Hilirisasi Pertanian Bakal Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja

    Mentan Klaim Hilirisasi Pertanian Bakal Buka 1,6 Juta Lapangan Kerja

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat agenda hilirisasi sektor pertanian sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan kerja, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan rakyat.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (9/10/2025).

    “Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,” ujar Amran dalam keterangannya.

    Amran mengungkapkan salah satu hilirisasi yang didorong pemerintah ialah pada komoditas kelapa. Dia menegaskan bahwa potensi ekonomi dari hilirisasi komoditas kelapa sangat besar. 

    “Kemudian kita hilirisasi nanti itu dari kelapa dalam menjadi coconut milk. Jadi ini VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, kali lima puluh, itu menghasilkan Rp1.200 triliun, devisa. Itu baru kelapa,” imbuh Amran.

    Selain kelapa, pemerintah juga menyiapkan hilirisasi untuk komoditas gambir yang selama ini menyuplai 80 persen kebutuhan dunia. Produk turunannya dapat digunakan untuk bahan tinta pemilu hingga kebutuhan rumah tangga. Langkah serupa juga diterapkan pada komoditas sawit yang dikuasai pemerintah. Amran menyebut bahwa tandan buah segar (TBS) akan diolah menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, hingga mentega.

    “Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,” imbuh Amran.

    Selain mempercepat hilirisasi, pemerintah juga tengah mengoptimalkan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk mendukung program pengembangan perkebunan dan hortikultura. 

    “Kita akan berikan benih, bibit, pada seluruh petani Indonesia. Kakao, kopi, kelapa dalam, mente, pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia, dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,” pungkas Amran.

  • Dua Bulan Lagi RI Swasembada Pangan!

    Dua Bulan Lagi RI Swasembada Pangan!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan Indonesia akan berhasil melakukan swasembada pangan dua bulan ke depan. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi impor pangan dilakukan saat ini.

    Dia mengatakan bila tidak masalah berarti, khususnya dari ancaman perubahan iklim ekstrem, Indonesia bisa melakukan swasembada.

    “Alhamdulillah hari ini, mudah-mudahan tak ada aral melintang, dua bulan ke depan, kurang lebih tiga bulan. Insyaallah Indonesia tidak impor lagi, mudah-mudahan tak ada iklim ekstrim, kita swasembada,” ungkap Amran di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Dia memaparkan produksi beras di Indonesia sampai hari ini sudah menyentuh 33,1 juta ton. Itu merupakan data produksi Januari sampai November. Perkiraannya, hingga akhir tahun secara penuh Indonesia mampu memproduksi 34 juta ton beras, naik 4 ton daripada tahun lalu.

    “Perkiraan produksi 34 juta ton di akhir tahun. Dibandingkan tahun lalu produksi kita hanya 30 juta ton,” ujar Amran.

    Amran juga mengatakan akibat produksi yang meningkat pesat, harga beras di pasar pun bisa dijaga. Dia mengatakan saat ini beras mengalami deflasi hingga 0,13%.

    “Kemudian khusus bulan ini, khusus bulan ini beras terjadi deflasi yaitu minus 0,13%. Dari 5 tahun terakhir, ini pertama di bulan September. Di saat paceklik itu bisa ditunjukkan datanya, data inflasi minus 0,13%,” ujar Amran.

    (hal/kil)

  • Cuma 0,071% dari Total Stok

    Cuma 0,071% dari Total Stok

    Jakarta –

    Sekitar 29,9 ribu ton beras cadangan pemerintah mengalami kerusakan. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan jumlah beras rusak itu hanya lah sebagian kecil saja dari total stok cadangan pemerintah.

    Dia bilang, beras rusak hampir 30 ribu ton itu sama besarnya dengan sekitar 0,071% saja dari total stok beras pemerintah yang diklaim olehnya menyentuh 4,2 juta ton.

    “Ini menarik 29 itu tadi, katakan lah itu 30 ribu, aku bulatkan seribu, katakan lah 30 ribu yang rusak. Dari 4,2 juta ton itu coba dikali 30 ribu ribu dibagi 4,2 juta ton, itu cuma 0,071%,” ungkap Amran di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2025).

    Menurutnya, ada beras yang rusak saat ini terjadi karena memang produksi beras yang meningkat. Diprediksi sampai akhir tahun ada total 34 juta ton produksi gabah yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

    “Dulu tidak ada rusak, karena berasnya tidak ada, kurang. Nah sekarang banyak beras sampai sewa gudang 1,2 juta ton kapasitas gudang sekarang,” ujar Amran.

    “Ini kita mau bangun gudang sekarang. Saya ulangi, sekarang ada rusak 0,071%. Ini yang disorot. Tolong dong sorot yang 4 juta,” lanjutnya menekankan.

    Saking banyaknya produksi beras, Presiden Prabowo Subianto sendiri sampai harus menyuntik Perum Bulog Rp 5 triliun untuk membangun gudang tambahan.

    “Bapak Presiden itu sudah memberi anggaran Rp 5 triliun untuk membangun gudang pada Bulog,” ujar Amran.

    Di sisi lain, dari total sekitar 4 jutaan ton cadangan beras pemerintah, Amran bilang penyerapannya di dalam negeri baru sekitar 3 jutaan ton. Nah jumlah beras rusak yang hanya 29 ribuan ton tadi dinilainya tidak akan menggoyang stok perberasan nasional.

    “Serapan dalam negeri kan baru saja, itu 3 juta lebih sekarang. Kemudian yang selebihnya kalau itu katakanlah 6 bulan, itu masih aman,” ujar Amran.

    Di sisi lain, untuk mengurangi kerugian, pemerintah masih bisa mengalihkan beras rusak tadi untuk digunakan sebagai pakan ternak.

    “Nah 29 sampai 30 ribu ini kita cek, kalau ini tidak layak, ini kita untuk pakan ternak. Itu kan tidak 0, tetap punya harga,” beber Amran.

    Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan sebanyak 1,45 juta ton beras telah berusia di atas 6 bulan dalam masa simpan di Gudang Perum Bulog. Beras itu bagian dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang totalnya 3,84 juta ton. Bapanas juga menemukan 29,99 ribu ton beras yang ada di gudang Perum Bulog telah mengalami turun mutu.

    (kil/kil)

  • Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    Prabowo panggil mentan, wamentan, menteri kelautan ke Istana

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,”

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil beberapa jajarannya seperti Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ke Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis.

    Menurut beberapa menteri, mereka dipanggil rapat oleh Presiden Prabowo untuk membahas perkembangan program pemerintah terkait pangan dan pembentukan Kampung Nelayan.

    “(Rapat akan membahas, red.) pangan, swasembada pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis siang.

    Amran tiba di Istana sekitar pukul 13.00 WIB. Dia berjalan menuju area dalam Istana bersama Wamentan Sudaryono.

    Di lokasi yang sama dalam kesempatan terpisah, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyatakan dirinya akan melaporkan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan yang saat ini menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo.

    “(Kampung Nelayan, red.) sedang dikerjakan,” kata Sakti menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum rapat.

    Kemudian, Ferry Juliantono, yang tiba setelah Mentan dan Wamentan, juga membenarkan agenda rapat terbatas siang ini membahas pangan dan Kampung Nelayan.

    Swasembada pangan merupakan program prioritas Presiden Prabowo sejak awal memimpin pemerintahan pada 20 Oktober 2024, sementara itu Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) menjadi salah satu program yang diumumkan oleh pemerintah pada bulan lalu (15/9) bersamaan dengan empat program lainnya. Lima program tersebut, termasuk KNMP, diyakini dapat membuka lapangan kerja bagi masyarakat, khususnya masyarakat di pesisir, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

    Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat mengumumkan lima program tersebut bulan lalu, menjelaskan Kampung Nelayan Merah Putih akan dibangun di 100 desa. “Tahun ini targetnya 100 desa, diharapkan bisa menyerap 8.645 tenaga kerja. Jangka panjang 4.000 titik (kampung nelayan, red.), bisa menciptakan 200.000 (pekerja, red.),” kata Airlangga.

    Tidak hanya KNMP, program lainnya yang diarahkan untuk menyerap tenaga kerja, yaitu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, perkebunan rakyat, revitalisasi tambak-tambak di pantura, dan modernisasi kapal nelayan. Lima program itu ditargetkan dapat menyerap hingga lebih dari 3 juta pekerja.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Prabowo Panggil Mentan dan Menteri KKP ke Istana, Bahas Apa?

    Prabowo Panggil Mentan dan Menteri KKP ke Istana, Bahas Apa?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/10/2025).

    Berdasarkan pantauan Bisnis, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono hadir di Kompleks Istana pukul 12.10 WIB.

    Saat ditanya awak media mengenai agenda rapat, Trenggono menyebut akan ada banyak hal yang dibahas, termasuk perkembangan program Kampung Nelayan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah di sektor kelautan.

    “Banyak lah,” ujar Trenggono singkat ketika ditanya soal agenda pertemuan dengan Presiden.

    Mengenai progres Kampung Nelayan, dia menyampaikan bahwa program tersebut saat ini masih dalam tahap pengerjaan di berbagai daerah. 

    “Sedang dikerjakan,” kata Trenggono.

    Saat disinggung apakah laporan mengenai Kampung Nelayan akan dipaparkan dalam rapat terbatas bersama Presiden, Trenggono hanya tersenyum dan langsung memasuki lingkungan Istana.

    Tak lama setelah itu, tiba Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono tiba dengan mengenakan kemeja putih pukul 12.40 WIB.

    “Kita sampaikan soal pangan, swasembada pangan,” tandas Andi Amran.

  • Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Wapres Gibran tegaskan sinergi lintas sektor perkuat swasembada pangan

    Kabupaten Tangerang (ANTARA) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa sinergi dan kolaborasi yang erat antara lintas sektor terkait dapat mewujudkan penguatan swasembada pangan dalam negeri.

    “Ini saya ingin sampaikan bahwa cara-cara kerja seperti ini harus kita teruskan, harus kita tambah lagi untuk mewujudkan cita-cita Bapak Presiden yaitu swasembada pangan yang kuat,” kata Gibran dalam sambutannya pada kegiatan tanam jagung serentak di Kabupaten Tangerang, Rabu.

    Gibran mengatakan sejalan dengan program perencanaan pembangunan nasional yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas utama harus bisa tercapai dengan baik.

    Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kekuatan komoditas sebagai strategis untuk mempercepat ketahanan pangan nasional.

    “Ini saya harap nanti ke depan Bulog juga bisa lebih banyak inovasi, terobosan-terobosan untuk meningkatkan serapan. Spesifikasi hasil panen yang mungkin kurang sesuai, ini mohon dicarikan solusi bersama,” katanya.

    Menurut Wapres, langkah kolaborasi yang baik antara kementerian/lembaga, swasta hingga pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam merealisasikan pemenuhan kekuatan pangan nasional.

    Kendati demikian, upaya serupa yakni dengan terus menggenjot kegiatan penanaman komoditi pangan di seluruh wilayah dapat dipertahankan dengan baik agar tujuan utama dalam penguatan swasembada bisa terealisasi.

    “Ini sudah ada lebih dari 30.000 gabungan kelompok tani dan total produksinya sudah mencapai 2,8 juta di kuartal ketiga ini. Apalagi di Banten ini banyak pabrik, pabrik pakan ternak, banyak peternak mandiri. Jadi ini sudah ada industri yang menampung jagung yang ditanam,” ujarnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Wapres Gibran juga berpesan kepada lembaga terkait khususnya Bulog dan Kementerian untuk terus mendukung para petani melalui inovasi, terobosan hingga mempermudah kebutuhan pupuk dan bibit tanaman.

    Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming Raka melakukan tanam jagung serentak di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

    Wapres Gibran tiba di lokasi penanaman sekitar pukul 08.56 WIB dan disambut langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Wakapolri Komjen Pol. Dedi Prasetyo, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki, Gubernur Banten Andra Soni serta Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid.

    Setibanya di lokasi penanaman jagung, Wapres menerima laporan dari beberapa pejabat Polri dan pemerintah daerah setempat tentang gambaran umum progres hasil pertanian, lahan, varietas tanaman, dan metode penanaman.

    Selanjutnya, ia melakukan kegiatan penanaman jagung hibrida yang merupakan jenis jagung dengan ketahanan genetis alami terhadap penyakit bulai yang dapat menghemat biaya produksi dengan menggunakan traktor.

    Dalam kesempatan itu, Wapres juga menyerahkan bantuan sarana produksi pertanian dan sembako dari Polri untuk masyarakat sekitar.

    Kemudian, Wapres turut meninjau beberapa stand hasil olahan pertanian dan hasil produk usaha, mikro, kecil dan menengah (UMKM) khas daerah Kabupaten Tangerang serta menyaksikan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembagian vitamin secara gratis.

    Pewarta: Azmi Syamsul Ma’arif
    Editor: Laode Masrafi
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Mentan ajak IWAPI sinergi bantuk ketahanan pangan nasional

    Mentan ajak IWAPI sinergi bantuk ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dalam membentuk ketahanan pangan nasional.

    Mentan mengatakan kementeriannya siap memfasilitasi kebutuhan teknis seperti penyediaan bibit perkebunan, hortikultura, serta bantuan untuk peternakan ayam dan kambing demi mendukung ketahanan pangan.

    “Saya membayangkan akan ada konsorsium besar organisasi perempuan Indonesia yang bergerak bersama dalam program pangan bergizi, gerakan pangan murah, dan kegiatan swasembada pangan,” kata Mentan seusai menerima kunjungan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) di Jakarta, Senin.

    Menurut dia, perempuan memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas generasi bangsa melalui pangan sehat dan bergizi.

    Melalui program pangan bergizi, yang melibatkan rumah tangga, sekolah, kantor, pesantren, ASN, dan aparat keamanan, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan segar seperti ayam, telur, ikan, susu, sayuran, dan umbi-umbian secara mandiri.

    “Potensi pengurangan belanja rumah tangga bisa mencapai Rp1.400 triliun per tahun bila setiap keluarga mampu memproduksi sebagian kebutuhan pangannya sendiri,” kata Amran.

    Lebih lanjut, ia mengatakan kemandirian pangan harus dimulai dari rumah tangga, dan peran perempuan menjadi kunci keberhasilan gerakan nasional tersebut.

    “Indonesia punya sumber daya luar biasa. Ini pekerjaan besar, dan perempuan adalah garda terdepan. Dari rumah tangga yang produktif akan lahir generasi kuat dan mandiri,” ujar dia.

    Kementerian Pertanian (Kementan) bersama IWAPI sepakat memperkuat sinergi dalam menggerakkan peran perempuan sebagai garda terdepan ketahanan pangan nasional.

    Kolaborasi itu menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan melalui kegiatan pertanian, peternakan, dan urban farming berbasis rumah tangga.

    “IWAPI memang sudah sejak lama menjadi mitra strategis Kementan. Sekarang kami fokus pada isu pangan dan akan membuat Gerakan Perempuan Pangan Nasional bersama Kementan,” kata Ketua Umum IWAPI Nita Yud.

    Menurut Nita, keberhasilan Kementan dalam menjaga stok dan produksi pangan nasional di bawah kepemimpinan Mentan Amran menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian berada di jalur yang tepat.

    “Selama satu tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras, dan stok nasional bahkan mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Ini prestasi luar biasa,” ujar dia.

    IWAPI yang memiliki jaringan di 38 provinsi dengan lebih dari 40 ribu anggota perempuan pengusaha, melihat potensi besar perempuan dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Sebagian besar anggotanya telah bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan hasil pangan.

    Nita mengatakan IWAPI juga mendukung program pemerintah Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden. Melalui gerakan pangan dari rumah, IWAPI mendorong perempuan untuk memproduksi kebutuhan pangan sendiri, mulai dari sayuran, cabai, hingga peternakan kecil seperti ayam dan kambing.

    “Kami ingin menggerakkan para ibu rumah tangga dan perempuan pengusaha agar mandiri secara pangan. Urban farming dan ternak skala rumah tangga akan memberi dampak besar bagi ekonomi keluarga sekaligus mendukung program MBG pemerintah,” kata Nita.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Virna P Setyorini
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bappenas Tegaskan Swasembada Beras jadi Prioritas Utama Pembangunan

    Bappenas Tegaskan Swasembada Beras jadi Prioritas Utama Pembangunan

    JAKARTA – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menegaskan swasembada pangan utamanya komoditas beras menjadi prioritas utama pembangunan nasional.

    Tenaga Ahli Kementerian PPN/Bappenas RI Frans B.M Dabukke menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menargetkan percepatan swasembada pangan khususnya beras, di samping swasembada energi dan ketahanan air demi memperkuat kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat Indonesia.

    “Jadi di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai perencana sudah disiapkan bahwa swasembada pangan itu menjadi prioritas utama. Dan kegiatan pokoknya itu adalah juga swasembada beras,” kata Frans mengutip Antara.

    Dia menyampaikan, pihaknya membangun sinergi dengan berbagai kementerian/lembaga terkait, pelaku usaha untuk mewujudkan swasembada beras sehingga adanya peningkatan produktivitas serta mewujudkan kesejahteraan petani Indonesia.

    “Swasembada pangan (yang dicanangkan) Presiden mengarahkan supaya itu dapat menciptakan kesejahteraan bagi petani. Jadi pangan tercukupi, petani juga sejahtera,” bebernya.

    Program swasembada pangan diarahkan tidak hanya menjamin kecukupan pangan masyarakat, tetapi juga menciptakan kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani.

    Dikatakan pemerintah telah menetapkan kebijakan harga gabah Rp6.500 per kilogram, sehingga petani memperoleh kepastian pendapatan, meningkatkan motivasi budidaya padi, dan memperkuat keberlanjutan produksi nasional.

    “Melalui arahan Bapak Presiden, Menko Pangan dan juga Badan Pangan Nasional bersama dengan Kementerian Pertanian menetapkan kebijakan yang menurut kita tentunya menjamin kesejahteraan petani, yaitu membeli gabah Rp6.500 di tingkat petani,” jelasnya.

    Bappenas menegaskan pentingnya peran kolaborasi seluruh pihak termasuk kementerian, lembaga, penyuluh, serta swasta dalam mengawal keberhasilan swasembada beras melalui inovasi dan praktik pertanian berkelanjutan.

    Bappenas berharap gerakan swasembada pangan mampu menjadi momentum kebangkitan petani, memastikan pangan cukup, petani sejahtera, dan bangsa semakin berdaulat di sektor pertanian.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis Indonesia mampu segera mewujudkan swasembada beras usai adanya peningkatan produksi demi kedaulatan pangan nasional yang berkelanjutan.

    “Insya Allah dalam tiga bulan ke depan, bila tidak ada aral melintang, kami bisa umumkan bahwa Indonesia sudah swasembada beras,” kata Mentan sebagaimana keterangan di Jakarta, Jumat (3/10).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksi beras Januari-November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama 2024 (29,47 juta ton).

    Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah menyebutkan peningkatan produksi menjadi jaminan ketersediaan pangan pokok nasional.

    “Dengan produksi Januari-November yang diperkirakan menembus 33 juta ton, ketersediaan pangan pokok kita semakin terjamin. Beras bukan lagi faktor pendorong inflasi, melainkan penopang stabilitas harga dan daya beli masyarakat,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Rabu (1/10).

    Data terbaru dari BPS itu semakin mendekatkan capaian produksi Indonesia dengan prediksi yang dikeluarkan baik oleh FAO maupun USDA.

    USDA menyebutkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini. Sementara FAO memprediksi beras Indonesia akan mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.