Tag: Amran Sulaiman

Kinerja Pertanian 2025: Mentan Amran Dapat Apresiasi Presiden

Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian mencatat kinerja positif sepanjang 2025, mendapat apresiasi langsung dari Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. Laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjadi satu-satunya yang mendapat tepuk tangan dari Presiden dan para menteri.

Dalam paparannya, Mentan Amran menyampaikan penanganan pangan di daerah terdampak bencana. Ia memastikan stok dan distribusi pangan nasional aman. “Izin Bapak Presiden, kami laporkan bantuan pangan ke daerah bencana. Kami sudah mengirim beras sekitar 44 ribu ton, dan cadangan kami siapkan tiga kali lipat dari kebutuhan, 120 ribu ton. Jadi pangan tidak ada masalah,” kata Amran di Istana Jakarta, Senin (15/12/2025).

Selain beras, Kementerian Pertanian menyalurkan minyak goreng serta dukungan internal kementerian dan mitra. Total bantuan pemerintah mencapai sekitar Rp 1 triliun, sementara bantuan internal dan mitra Rp 75 miliar. “Dua kapal sudah berangkat, besok satu kapal lagi, jadi total tiga kapal,” jelas Amran.

Mentan Amran juga melaporkan kerusakan lahan sawah akibat bencana mencapai 70 ribu hektare, dan penanganan akan dimulai Januari 2026. Tak hanya soal bencana, Amran menyoroti capaian kesejahteraan petani yang meningkat signifikan, dengan Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 124,36 persen, tertinggi sepanjang sejarah. Pendapatan petani padi naik hingga Rp 120 triliun.

Kinerja ekspor pertanian juga positif, tumbuh 42 persen hingga Agustus 2025 dibanding periode sama tahun lalu, dengan proyeksi akhir tahun mencapai 33-35 persen. Produksi beras nasional meningkat 4,17 juta ton, lebih cepat dari target, dan stok beras tercatat mencapai 3,7 juta ton, level tertinggi dalam sejarah modern Indonesia.

Di sektor pupuk, Kementerian Pertanian mencatat peningkatan volume 700 ribu ton dengan penurunan harga 20 persen tanpa menambah anggaran negara, melalui revitalisasi regulasi yang berjalan selama dua bulan.

Menutup laporan, Mentan Amran menyebut Kementerian Pertanian baru menerima penghargaan dari FAO. Kebijakan Indonesia yang tidak lagi mengimpor beras berdampak pada penurunan harga pangan dunia, dari 650 dolar per ton menjadi 340 dolar, turun 42 persen.

Paparan komprehensif Mentan Amran itu mendapat tepuk tangan Presiden dan jajaran menteri, menegaskan apresiasi atas kinerja positif Kementerian Pertanian sepanjang 2025.

16/12/2025 10:46
Bupati Aceh Utara Apresiasi Bantuan dari Kementan

Jakarta, Beritasatu.com – Bupati Aceh Utara Ismail Jalil menyampaikan terima kasih sekaligus apresiasi kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atas bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe.

Ucapan tersebut disampaikan setelah bantuan dari Kementan diterima dan dipusatkan di Posko Makorem Lhokseumawe yang difungsikan sebagai Posko BNPB, sebelum didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Kami dari Pemerintah Kabupaten Aceh Utara menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas bantuan dari Bapak Menteri Pertanian. Alhamdulillah bantuan telah sampai dan saat ini telah disalurkan melalui posko kepada masyarakat terdampak,” ujar Bupati Ismail Jalil kepada wartawan, Senin (15/12/2025).

Ia berharap, bantuan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana.

“Semoga amal kebaikan Pak Menteri dibalas Allah Swt,” tambahnya.

Kementerian Pertanian terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui program Kementan Peduli.

Saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III direncanakan akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, bantuan tersebut merupakan wujud kehadiran negara dan kepedulian keluarga besar Kementerian Pertanian terhadap masyarakat yang terdampak musibah.

“Kementerian Pertanian berkomitmen untuk hadir dan bergerak cepat membantu saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Bantuan ini adalah amanah dan wujud gotong royong agar beban masyarakat dapat diringankan,” tegasnya.

Seluruh bantuan yang disalurkan mencakup kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat, disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama BNPB dan pemerintah daerah setempat.

Mentan Amran memastikan, pengawalan dilakukan secara ketat sejak proses pemuatan di dermaga hingga bantuan diterima di daerah tujuan.

“Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami,” ujarnya.

Setiap pengiriman bantuan juga disertai mekanisme serah terima resmi kepada pihak berwenang sebelum disalurkan ke titik-titik terdampak.

Selain bantuan melalui program Kementan Peduli, pemerintah juga telah menyalurkan bantuan APBN senilai Rp 1,2 triliun.

Bantuan tersebut terbagi menjadi bantuan reguler, berupa dukungan pangan rutin, bantuan non-reguler, yang dikirim sesuai permintaan daerah terdampak

Termasuk di antaranya tambahan beras dan minyak goreng untuk wilayah Aceh dan Sumatra Utara.

15/12/2025 16:14
Wamentan Raih Gelar Doktor, Paparkan Hasil Penelitian soal Holdingisasi BUMN

Bogor –

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi mendapatkan gelar Doktor di Institut Pertanian Bogor (Bogor). Gelar ini didapat setelah dirinya menempuh pendidikan di kampus tersebut selama enam tahun.

Hasil penelitiannya selama menempuh pendidikan dipaparkan dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor School of Business di IPB University. Disertasi yang ditulis oleh Sudaryono mengenai “Evaluasi dan Strategi Optimisasi Kinerja BUMN Pasca Kebijakan Holdingisasi di Indonesia”.

Dalam sidang terbuka ini, Surdayono juga diuji oleh dua menteri yakni Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy. Sidang terbuka ini juga dihadiri sejumlah pejabat, yakni Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Arif Satria, hingga Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Mengawali paparannya dalam sidang, Sudaryono menyampaikan tugas dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana bertugas menciptakan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan barang/jasa strategis, menjadi agen pembangunan, membuka lapangan kerja, serta menyumbang penerimaan negara melalui keuntungan dan dividen. Namun dalam disertasinya dari 2010 sampai 2023, ada kedapatan anomali.

“Bagaimana bisa dilihat, revenue secara umum BUMN-BUMN kita mengalami kenaikan, namun tidak dibarengi, tidak selaras dengan kinerja laba return on asset-nya, bahkan turun-turun dan belum selaras setelah COVID-19 2020,” kata dia dalam paparannya di Auditorium IPB University, Bogor, Senin (15/12/2025).

Tidak hanya dalam penelitian, anomali itu juga dilihat oleh Surdayono selama dirinya sebagai Komisaris Utama Pupuk Indonesia. Anomali ini yang menjadi dasar penelitian yang dilakukan oleh Sudaryono.

“Kami juga adalah komisaris utama Pupuk Indonesia, kami melihat dari instrumen bahwa revenue-nya naik, namun tidak dibarengi dengan kinerja laba yang selaras dengan revenue-nya. Anomali inilah yang kemudian latar belakangnya kami untuk melakukan penelitian ini,” terangnya.

Menurutnya, tujuan holdingisasi telah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, yakni adanya efisiensi struktur dalam holdingisasi BUMN, yang kedua pembatasan keuangan, ketiga adalah transformasi industri dan kapasitas perusahaan.

“Ketiga aspek yang saya sebutkan tadi di atas akan meningkatkan daya saing dan kinerja perusahaan,” jelasnya.

Hasil disertasi ini juga menciptakan saran atau masukan yang diperlukan pemerintah dalam meningkatkan daya saing dari BUMN setelah holdingisasi. Jika berada di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan CEO Danantara Rosan Roeslani, Sudaryono mengatakan akan menyarankan setelah holdingisasi, pengelolaan utang dan kesehatan keuangan BUMN menjadi yang terpenting.

“Dengan ini dikelola dan kami contohkan di Bulog, kami contohkan tadi kemudian di Pupuk Indonesia dan saya jawab bahwa cara ini bisa dan bisa dilakukan kepada BUMN lain sebagai salah satu cara untuk menyiapkan BUMN-BUMN lain yang belum terlalu sehat supaya lebih sehat,” jelas dia.

Lihat juga Video: Sudaryono Eks Ajudan Prabowo Jelang Dilantik Sebagai Wamentan: Innalillahi

(ada/kil)

15/12/2025 13:59
Prabowo Minta Hunian Terdampak Bencana Segera Dibangun hingga Insentif Transportasi Nataru

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu (14/12/2025).

Ratas itu membahas soal penanggulangan pascabencana di Sumatra serta persiapan libur Natal dan Tahun Baru.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut ratas akhir pekan itu digelar setelah Prabowo menyelesaikan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana banjir dan longsor Sumatra.

“Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang pada Minggu, 14 Desember 2025,” ujar Teddy melalui keterangan tertulis, Minggu (14/12/2025).

Terkait dengan bencana di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat, Prabowo menekankan kepada para menteri dan kepala lembaga negara atas pentingnya percepatan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.

“Pembangunan hunian sementara dan hunian tetap untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatra. Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun,” kata Teddy.

Selain itu, Presiden turut menyoroti pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi. Kepala Negara meminta agar kebutuhan tersebut dapat dipastikan terpenuhi secara menyeluruh.

“Penambahan secara maksimal alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portabel, terutama di lokasi yang paling terdampak,” lanjut Teddy.

Sementara itu, berkaitan dengan persiapan libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Presiden ke-8 itu turut memberikan instruksi soal stabilitas ketahanan pangan, harga kebutuhan pokok, dan perkembangan perekonomian nasional.

Pemerintah juga membahas pemberian insentif pada sejumlah sektor guna mendukung kelancaran mobilitas masyarakat selama periode libur akhir tahun.

“Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya,” pungkas Teddy.

Beberapa menteri dan pejabat yang hadir selain Teddy yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin serta Menteri Luar Negeri Sugiono.

Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto.

15/12/2025 00:00
Bantuan Tahap III Kementan Peduli Siap Diberangkatkan ke Sumatera

Jakarta –

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), Sumatera Barat (Sumbar) melalui program Kementan Peduli. Hingga saat ini, proses pengiriman bantuan Tahap II telah berjalan, sementara Tahap III akan dikirim menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Makassar 590.

Pada pengiriman Tahap II, bantuan Kementan Peduli telah diberangkatkan menggunakan KRI Surabaya-936 dari Pelabuhan Tanjung Priok. Seluruh bantuan dikirim untuk mempercepat penanganan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana di wilayah tujuan. Seiring dengan itu, penyaluran Tahap III juga tengah disiapkan melalui KRI Makassar-590.

Hingga laporan terakhir, telah dilakukan pemuatan sebanyak 22 unit kendaraan. Adapun sisa bantuan yang masih dalam proses pemuatan terdiri dari 19 unit kendaraan, beserta 153 paket bantuan yang masih berada di gudang. Proses pemuatan direncanakan rampung secepatnya, sebelum KRI Makassar siap diberangkatkan menuju lokasi bencana.

Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa penyaluran Tahap III merupakan kelanjutan dari upaya percepatan yang telah dilakukan sejak Tahap I dan II, baik melalui jalur udara maupun laut. Seluruh proses distribusi dilakukan secara bertahap, menyesuaikan kesiapan armada dan kondisi teknis pelabuhan.

“Bantuan ini adalah amanah. Prinsip kami jelas, distribusi harus cepat, tepat sasaran, dan dikawal sampai benar-benar diterima masyarakat terdampak. Tahap III ini adalah lanjutan dari percepatan yang terus kami lakukan,” tegas Amran dalam keterangannya, Minggu (14/12/2025).

“Semua bantuan kami kawal, dari dermaga hingga diterima di daerah dan disalurkan ke masyarakat. Ini tanggung jawab moral kami, karena bantuan ini berasal dari pegawai Kementerian Pertanian dan mitra strategis yang menitipkan amanahnya,” ujar Amran.

Untuk memastikan kelancaran distribusi, Kementan terus memperkuat koordinasi lintas instansi, termasuk dengan TNI Angkatan Laut, BNPB, serta pemerintah daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci agar bantuan dapat tiba tepat waktu dan benar-benar meringankan beban masyarakat terdampak.

(akn/ega)

14/12/2025 13:37
2 Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera Nasional

Duka Tak Terbilang, Lebih dari 1.000 Nyawa Melayang dalam Banjir Sumatera
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Duka akibat banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera kian dalam. Lebih dari seribu nyawa melayang, meninggalkan keluarga yang berduka dan ratusan orang yang hingga kini masih belum ditemukan.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, korban meninggal dunia telah menembus angka 1.006 jiwa di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, pada Sabtu (13/12/2025).
“Dari data kami 996 jiwa korban meninggal dunia secara umum, hari ini rekapitulasi tiga provinsi menunjukkan angka 1.006 jiwa,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam konferensi pers.
Abdul Muhari mengatakan, ada perubahan data terjadi setelah proses verifikasi lanjutan. Di Provinsi Aceh, jumlah korban meninggal bertambah dari 411 menjadi 415 jiwa.
Sementara di Sumatera Utara meningkat dari 343 menjadi 349 jiwa. Lalu, di Sumatera Barat bertambah dari 241 menjadi 242 jiwa.
Ia menegaskan, dinamika data korban terjadi karena pencocokan berbasis data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) serta identifikasi ulang oleh tim di lapangan.
“Beberapa nama sebelumnya tercatat sebagai korban bencana ternyata merupakan jenazah lama yang dimakamkan di area pemakaman yang terdampak banjir dan longsor, sehingga dikeluarkan dari daftar korban,” ujar Abdul.
“Jadi untuk
korban jiwa
meninggal dunia, secara total tiga provinsi dari 995 jiwa per hari kemarin, saat ini 1.006 jiwa,” tambahnya.
Tak hanya menelan korban jiwa,
bencana banjir bandang
dan longsor ini juga menyebabkan kerusakan besar pada infrastruktur dan fasilitas umum.
BNPB mencatat sedikitnya 1.200 fasilitas umum mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan bervariasi, dari ringan hingga berat.
Rincian kerusakan tersebut meliputi 581 fasilitas pendidikan, 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 kantor pemerintahan, serta 145 jembatan yang rusak.
Kerusakan jembatan dan jalan menyebabkan sejumlah wilayah sempat terisolasi dan menyulitkan proses evakuasi maupun distribusi bantuan.
Presiden Prabowo
Subianto telah meninjau sejumlah daerah terdampak bencana di Aceh.
Pada Jumat (12/12/2025), Presiden mengunjungi Aceh Tamiang, Takengon, dan Kabupaten Bener Meriah untuk memastikan penanganan darurat berjalan serta melihat kondisi para pengungsi.
Dalam kunjungannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah bekerja keras dalam menangani dampak bencana di Sumatera dan berkomitmen mengawal proses pemulihan pascabencana.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat jika masih terdapat berbagai kebutuhan yang belum tertangani secara optimal.
“Saya minta maaf kalau masih ada yang belum (tertangani). Kita sedang bekerja keras. Kita tahu kondisi di lapangan sangat sulit, jadi kita atasi bersama-sama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih dan cepat kembali normal,” kata Prabowo.
Kepala Negara juga menaruh perhatian khusus pada pemulihan sektor pendidikan, terutama bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Ia berjanji pemerintah akan bergerak cepat agar aktivitas belajar mengajar bisa segera kembali berjalan. “Pesan saya, anak-anak harus tabah dan tetap semangat. Kita akan bergerak cepat supaya anak-anak bisa cepat kembali sekolah,” tutur dia.
Prabowo menyatakan bahwa secara umum penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera yang dikunjunginya berada dalam kondisi terkendali.
Selama dua hari, Jumat (12/12/2025) hingga Sabtu (13/12/2025), Presiden meninjau wilayah-wilayah yang sempat terisolasi, termasuk Takengon dan Bener Meriah.
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pembukaan akses dan distribusi bantuan berjalan dengan baik.
Sejumlah infrastruktur penghubung, termasuk jembatan di Bener Meriah, dilaporkan telah kembali berfungsi.
Sementara itu, akses jalan di wilayah Aceh Tamiang juga telah tersambung kembali.
“Iya saya lihat keadaan terkendali. Saya cek terus,” kata Prabowo di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Sabtu, seperti dikutip Antara, Sabtu (13/12/2025).
“Di sana-sini memang keadaan alam, keadaan fisik, ada keterlambatan sedikit, tapi saya cek semua ke tempat pengungsi, kondisi mereka baik, pelayanan kepada mereka baik, suplai pangan cukup,” lanjutnya.
Presiden juga mengapresiasi seluruh petugas, relawan, dan aparat yang terlibat dalam penanganan bencana.
Di sisi lain, bantuan dari pemerintah pusat terus digelontorkan ke wilayah terdampak.
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengirimkan 51,9 ton
bantuan logistik
untuk korban bencana di Sumatera.
Bantuan tersebut diberangkatkan melalui Pelabuhan Muara Baru, Jakarta Utara, Sabtu, dan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan anak-anak di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.
Menteri PPPA Arifah Fauzi menegaskan bahwa penyaluran bantuan ini merupakan bentuk penanggulangan bencana yang memperhatikan kelompok rentan.
“Sebagaimana mandat yang diberikan kepada kami dalam penanggulangan bencana, fokus kami memastikan bahwa penanganan bencana ini sensitif gender. Memastikan ada data terpilah antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak, agar bantuan spesifik ini bisa lebih tepat sasaran,” ujar Arifah kepada wartawan di Dermaga Muara Baru, Jakarta, Sabtu.
Selain itu, pemerintah juga mengucurkan bantuan pangan dalam jumlah besar.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa nilai bantuan pangan untuk korban bencana Sumatera mencapai Rp 1,2 triliun.
Bantuan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atas perintah Presiden Prabowo.
“Ada bantuan pemerintah ini APBN bantuan negara, perintah Bapak Presiden, nilainya Rp 1,2 triliun,” kata Amran di dermaga Komando Lintas Militer (Kolinlamil) TNI AL, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (12/12/2025) pagi.
Pemerintah memastikan distribusi bantuan akan terus dilakukan hingga seluruh kebutuhan dasar para korban bencana terpenuhi dan proses pemulihan di wilayah terdampak dapat berjalan secara bertahap.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

14/12/2025 06:56
Pemerintah Pastikan Stok Beras di Aceh-Sumut Tiga Kali Lipat dari Kebutuhan

Jakarta –

Pemerintah memastikan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah melebihi tiga kali lipat dari kebutuhan masyarakat. Badan Pangan Nasional melalui Perum Bulog telah menambah pasokan ke tiga provinsi yang mengalami bencana banjir dan longsor tersebut.

Dalam catatan Badan Pangan Nasional, per 11 Desember total stok Beras Bulog secara nasional masih sangat tinggi di angka 3,7 juta ton. Sementara total stok beras Bulog di Aceh-Sumut-Sumbar mencapai 154,4 ribu ton. Rinciannya Aceh masih terdapat 97,2 ribu ton dan Sumut 44,5 ribu ton serta Sumbar 12,6 ribu ton.

“Yang terpenting adalah kita siapkan beras. Tiga kali lipat cadangan dari kebutuhan. Mana tahu tiba-tiba butuh,” kata Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/12/2025).

Penggunaan CBP yang dikelola Perum Bulog di tiga provinsi tersebut saat ini sedang diintensifkan untuk pelaksanaan program bantuan pangan reguler dan nonreguler. Bantuan reguler berupa penyaluran bantuan pangan beras dan minyak goreng yang telah dimulai sebelum terjadi bencana. Sementara bantuan nonreguler berupa penyaluran beras untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Jadi alhamdulillah beras kita lebih dari cukup sampai dengan hari ini, 3,7 juta ton dan itu terbesar sepanjang sejarah. Insya Allah 3 minggu dari hari ini, 18 hari lagi ke depannya, kurang lebih tiga minggu, semoga kita bisa umumkan Indonesia swasembada beras tanpa impor,” jelas Amran.

Untuk diketahui, dalam Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) amatan Oktober 2025, produksi beras nasional Januari sampai Desember dapat mencapai 34,79 juta ton. Capaian ini telah mampu memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat Indonesia setahun ini yang berkisar di angka 31,2 juta ton, sehingga tercipta surplus sebanyak 3,5 juta ton.

Bapanas memproyeksikan stok beras hingga akhir 2025 secara nasional dapat mencapai 12,5 juta ton. Ini diperoleh dari carry over stock 2024 sebesar 8,4 juta ton ditambahkan surplus produksi dan konsumsi 3,5 juta ton serta penambah lainnya. Dengan demikian, stok beras Indonesia nantinya dapat mencukupi hingga hampir 5 bulan lamanya pada 2026.

Selain itu, terdapat perkiraan produksi beras Indonesia yang terbaru dari Food and Agriculture Organization (FAO). Dalam Food Outlook edisi November 2025, FAO memprediksi produksi beras Indonesia untuk periode 2025-2026 dapat mencapai 36 juta ton.

Dengan estimasi produksi beras 36 juta ton tersebut, menasbihkan Indonesia menjadi produsen beras terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia disebut melebihi Vietnam 28,2 juta ton, Thailand 22,2 juta ton, Myanmar 16,7 juta ton, Filipina 12,5 juta ton, dan Malaysia 1,5 juta ton.

(ada/ara)

13/12/2025 17:00
Mentan Amran Yakin Papua Mampu Swasembada Pangan pada 2027

Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yakin Papua dapat mandiri pangan pada 2027.

“Dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2027 dan sepenuhnya sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan,” katanya seperti dilansir dari Antara, Kamis (11/12/2025).

Ia mendorong Papua mampu mandiri pangan dan tidak bergantung pasokan dari daerah lain, seperti Kota Makassar di Sulawesi Selatan atau Jawa, karena biaya transportasi memberatkan masyarakat. “Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita mengangkut dari daerah lain, biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia menjelaskan kebutuhan pangan Papua sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal sekitar 120.000 ton–124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton ini sedang diatasi melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

Untuk itu, ia mengatakan cetak sawah menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5 tahun–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

“Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” katanya.

Dalam kunjungannya ke Papua, ia menekankan bahwa pangan menjadi fondasi stabilitas bangsa. Menurutnya, ketika pangan bermasalah, suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

Oleh karena itu, langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang di wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

Papua Raya, yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan, sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

“Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Tapi kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia yang mampu bertahan kalau pangan bermasalah,” katanya.

11/12/2025 12:11
Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025.

Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat.

Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua.

Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025.

Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat.

Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru).

Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

“Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

“Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

Cek Berita dan Artikel yang lain di

Google News

(PRI)

11/12/2025 00:02
Pemerintah Target Swasembada Gula-Daging Sapi di 2026

Jakarta –

Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung di tahun ini. Untuk 2026, pemerintah fokus meningkatkan produksi komoditas lain, mulai dari gula, garam, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.

Sejumlah komoditas itu juga ditargetkan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan utamanya pada swasembada telur ayam hingga daging sapi untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Ke depan, Presiden menginginkan kita swasembada gula, karena kebutuhan gula kita besar, baik gula konsumsi maupun gula industri. Kemudian kalau di KKP ada swasembada garam, baik garam konsumsi maupun garam industri. Nah tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar, pertama, bagaimana meningkatkan produksi swasembada telur dan ayam, serta sapi sebetulnya,” kata dia di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

Untuk peningkatan produksi telur dan daging ayam, pemerintah telah merencanakan pembangunan peternakan terintegrasi di 13 provinsi. Sudaryono mengatakan pembangunan ini di fokuskan pada daerah Luar Pulau Jawa, kecuali Jawa Timur.

“Kita sudah identifikasi semua, melibatkan BUMN, terus nanti Kopdes Merah Putih, peternak lokal. Intinya untuk meningkatkan produksi telur dan ayam,” terangnya.

Selain itu, pemerintah juga menargetkan untuk menghilirisasi sejumlah komoditas perkebunan, kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, pala, lada, gambir, dan lain-lain.

“Presiden ingin mengembalikan semua produk komoditi perkebunan itu, kita menduduki posisi puncak dalam percaturan perdagangannya di dunia. Kelapa kita harus juara, kopi harus juara, kakao harus juara, itu nomor satu semua. Kita harus ekspor lebih banyak,” ujar dia.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga telah mengatakan akan meningkatkan produksi daging dan susu. Untuk tahap awal, diutamakan peningkatan produksi susu dengan membangun peternakan sapi perah.

Rencananya, akan dibangun dua peternakan sapi perah yang akan menggunakan pendanaan dari Danantara. Estimasi investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan peternakan itu mencapai Rp 2,4 triliun per satu paket peternakan.

Tonton juga Video: Zulhas Raih detikcom Awards 2025: Swasembada Pangan Itu Kedaulatan

(ada/kil)

10/12/2025 13:05