Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Izin Usaha 90 Kios Dicabut Gegara Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Izin Usaha 90 Kios Dicabut Gegara Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mencabut izin usaha 90 kios yang menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Sanksi tersebut diberikan karena HET pupuk subsidi sudah diturunkan oleh pemerintah sebesar 20%.

    “Di atas HET (menjual pupuk subsidi) ada 90 kios. Ini kami minta izinnya dicabut, jangan ditunda-tunda. Itu rakyat menyakiti petani, tetapi ini dicabut izinnya,” kata dia dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Pencabutan izin ini dilakukan juga didapat berdasarkan laporan dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran dalam sepekan ini. Penurunan HET pupuk subsidi 20% telah tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 800/KPTS./SR.310/M/09/2025 tentang Jenis, Harga Eceran Tertinggi dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025.

    Sebelum ini, Amran beberapa kali juga sudah meminta Pupuk Indonesia mencabut izin usaha ratusan kios karena tidak mentaati aturan HET pupuk subsidi. Pada Jumat (21/11) lalu, Amran mengatakan telah mencabut izin usaha 115 kios yang menjual pupuk subsidi. Dia mengatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena ratusan kios itu menjual pupuk subsidi di atas HET.

    Amran telah meminta PT Pupuk Indonesia untuk tidak lagi mendistribusikan pupuk subsidi kepada 115 kios tersebut, sehingga tidak lagi melakukan penjualan.

    “Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 (kios) itu harga (jual pupuk subsidi) di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Bahkan, pernah sebanyak 190 distributor juga telah dicabut izin usahanya karena menjual pupuk subsidi di atas HET. Dia juga tidak memberikan ampun kepada ratusan distributor, sehingga mereka tidak lagi bisa menjual pupuk subsidi.

    Penjualan pupuk subsidi dialihkan kepada Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (31/10/2025).

    Lihat juga Video ‘Prabowo Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20%’:

    (ada/ara)

  • Amran Sulaiman Copot Pegawai Kementan yang Palak Petani Ratusan Juta

    Amran Sulaiman Copot Pegawai Kementan yang Palak Petani Ratusan Juta

    Amran mengatakan, dugaan penyimpangan itu melibatkan satu oknum pegawai Kementan dan sejumlah orang dari luar lembaga.

    “Ada pegawai kementerian dan aku berhentikan hari ini. Dia masih muda. Ditanya, baru aku tanya langsung nangis. Nih, kamu ambil uang enggak? Iya Pak,” ujar dia.

    “Dan Pak Sekjen, berhentikan di kementerian. Saya sudah bilang jangan macam-macam. Aku dapat pasti saya pecat. Enggak boleh. Ini uang negara, ini uang rakyat. Tapi sedihnya, ada orang luar Pak Jenderal, nanti ada orang luar dikejar. Dia tahu tuh. Langsung dianu hari ini, ditanya hari ini. Kami akan kirim ke penegak hukum,” dia menambahkan.

    Menurut Amran, modusnya bukan hanya memungut uang, tetapi juga mengaku sebagai pejabat tinggi Kementan. Oknum itu bahkan memperkenalkan diri sebagai Dirjen ketika turun ke lapangan. Padahal, statusnya hanya staf biasa. Ia memanfaatkan kedok jabatan palsu itu untuk membohongi petani agar mempermudah menerima bantuan traktor.

    “Bukan dia pejabat, staf. Tapi dia mengaku Dirjen kalau ke lapangan. Dirjen Tanaman Pangan. Aku lihat mukanya, ini kayaknya enggak pernah saya lantik ini. Saya bolak-balik mukanya fotonya dari tiga sisi, dia ngaku Dirjen. Jangan-jangan ini staf-staf mengaku semua Dirjen kalau turun ke lapangan,” ujar dia.

     

  • Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali memecat Staf dari Direktorat Tanaman Pangan yang sengaja memungut uang dari petani untuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan). Kejadian itu diketahui Amran dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran.

    Berdasarkan Lapor Pak Amran, terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pengusaha, kemudian meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan meminta uang dari masyarakat yang ingin mendapatkan traktor, dengan nominal Rp 50-100 juta per alat.

    “Ada pungutan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat,” kata Amran konferensi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Amran menjelaskan bahwa setelah dirinya menerima laporan, ia segera memanggil staf yang diduga melakukan pungli, yang pada akhirnya mengaku telah melakukan pelanggaran. Tidak hanya itu, pihak lainnya termasuk pihak eksternal Kementan yang diduga terlibat juga akan terus dikejar.

    “Yang pegawai kementerian langsung saya berhentikan hari ini. Dia mengaku Dirjen di lapangan, padahal staf. Saya tanya, dia mengaku, katanya khilaf. Ini pidana. Tidak ada kompromi,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional itu menegaskan bahwa seluruh bukti sudah diserahkan kepada penegak hukum, termasuk bukti transaksi. Tindak lanjut hukum akan dilakukan segera untuk memastikan jaringan pungli ini tuntas diusut.

    “Kami tidak akan biarkan satu pun lolos. Aku kejar. Ini uang negara, uang rakyat. Petani sudah cukup susah, jangan diperas lagi,” tegasnya.

    Dia kembali menegaskan bahwa semua program bantuan pemerintah, tidak dipungut biaya, termasuk traktor dan alat mesin pertanian lainnya, bantuan benih, bantuan bibit tanaman perkebunan, kakao, lada, mente, pala, tebu, dan lainnya dan program bantuan lain yang bersumber dari APBN.

    “Semua bantuan itu gratis. Kalau ada yang minta bayar, laporkan. Laporkan ke Lapor Pak Amran. Kami monitor langsung,” jelasnya.

    Hingga saat ini, Lapor Pak Amran menunjukkan efektivitas tinggi. Dalam satu minggu, 2.000 lebih laporan masuk, dan ratusan kasus diusut, termasuk masalah pupuk subsidi yang melibatkan 90 distributor dan penyimpangan alsintan di 99 titik.

    (ada/ara)

  • Mentan Pecat Staf Pungli Alsintan Ratusan Juta dengan Modus Ngaku Dirjen

    Lantik 5 Pejabat Eselon I, Mentan: Jangan Korupsi!

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melantik lima pejabat eselon I. Amran menyebut beberapa di antaranya telah menduduki jabatan tersebut sebagai pelaksana tugas.

    Amran mengingatkan agar eselon I yang dilantik dapat mempercepat target cetak sawah baru. Hal ini juga sejalan dengan meningkat produksi pangan ke depan.

    “Itu-itu saja kemarin, Plt setahun, nggak apa-apa, yang penting cetak sawah tercapai,” kata Amran dalam konferensi pers di Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Selain itu, dia juga memperingatkan agar pejabat tersebut tidak melakukan korupsi. Menurutnya tindakan itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga akan mencoreng nama baik keluarga.

    “Pesannya tadi pidato saya singkat, cuma tiga poin. Satu, jangan korupsi, dua kerja keras. Yang ketiga, kamu ingat anak istrimu kalau mau berbuat macam-macam. Karena kehormatan keluarga kamu ada di kamu. Kamu berbuat macam-macam, hancur nama keluarga di luar. Sanksi sosial beredar,”jelasnya.

    Daftar Pejabat yang Dilantik

    1. Dr. Ir. Suwandi, M.Si sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.
    2. Dr. Ir. Hermanto, M.P. sebagai Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian;
    3. Dr. Ir. Muhammad Taufiq Ratule, M.Si sebagai Direktur Jenderal Hortikultura;
    4. Tin Latifah, SP, M.Si sebagai Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Regulasi dan Reformasi Birokrasi;
    5. Letjen TNI Purnawirawan Irham Waroihan, S.Sos sebagai Inspektur Jenderal

    (ada/ara)

  • Izin Usaha 90 Kios Dicabut Gegara Jual Pupuk Subsidi di Atas HET

    Pemerintah Kirim 34.200 Ton Beras & 6.858 KL Minyak Goreng ke Aceh-Sumut

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengirim bantuan pangan beras dan minyak goreng ke daerah dilanda banjir dan longsor, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara total disiapkan sebanyak 34.200 ton beras dan 6.858 kiloliter (KL) minyak goreng.

    Secara rinci, untuk Aceh akan dikirim bantuan beras sebanyak 10.613 ton dan minyak goreng 2.122 KL, Sumatera Utara 16.893 ton beras dan minyak goreng 3.378 KL, dan Sumatera Barat 6.794 ton beras dan minyak goreng 1.358 KL.

    “Pemerintah akan mengirim bantuan pertama beras (untuk) Sumatera Utara 16.000 ton kemudian minyak goreng 3.000 (kiloliter). (Untuk) Sumatera Barat, kita kirim beras 6.700 ton, minyak goreng 1.300 (kiloliter) dan Aceh kita kirim beras 10.000 ton, minyak goreng 2.000 (kiloliter),” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11/2025).

    Pengiriman bantuan pangan ini melibatkan Perum Bulog dan Satuan Tugas (Satgas Pangan) TNI-Polri. Untuk menindaklanjuti dampak banjir terhadap kondisi pertanian di tiga wilayah tersebut, Amran telah memerintahkan tim Kementan untuk turun langsung mengecek.

    Namun, dia meyakini ketahanan pangan di tiga wilayah tersebut dalam kondisi aman. Ia mengatakan, untuk Aceh dan Sumatera Utara saja produksi berasnya suplus, sehingga diklaim kondisi pangan daerah tersebut aman.

    “Ini segera kita turun di lapangan. Insyaallah, kalau kami sudah agak pulih, kami langsung turun ke lapangan, cek langsung. Nggak masalah (kondisi pangan), (stok) 871.000 ton beras Aceh. Kemudian Sumatera Utara, kita juga surplus, cukup besar,” terang dia.

    Sementara dampak dari produksi pangan di tiga wilayah tersebut, Amran mengakui bencana tersebut akan berdampak pada produksi beras. Namun, besaran lahan yang terdampak menurutnya tidak besar, sehingga pengaruh ke produksi pangan sangat kecil.

    “Oh nggak, nggak, kecil (dampaknya). Dari luas lahan kita 7,3 juta hektare (total seluruh Indonesia). Yang kena (dampak banjir) 50 ha, 100 ha, kecil, sangat kecil. Iya menurunkan (produksi), tapi 0,0001%,” pungkasnya.

    Lihat Video ‘BNPB Bakal Modifikasi Cuaca Demi Percepat Penanganan Bencana Sumatera’:

    (ahi/ara)

  • 250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    250 Ton Beras Ilegal Masuk Sabang, Titiek Soeharto Minta Mentan Amran Bertindak Tegas

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pihaknya bergerak cepat begitu menerima laporan pada Minggu siang. Gudang milik PT Multazam Sabang Group yang diduga menjadi tempat penyimpanan beras ilegal itu langsung disegel bekerja sama dengan aparat penegak hukum.

    “Sekitar jam 2 kami terima laporan bahwasannya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya, kami perintahkan tidak boleh keluar,” kata Amran.

    Ia juga memerintahkan jajarannya untuk menelusuri siapa saja pelaku yang terlibat.

    “Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” ujarnya.

    Amran menduga impor ilegal ini bukan insiden spontan. Ada tanda-tanda bahwa pengiriman beras dari Thailand ini sudah dirancang sejak awal.

    “Rapatnya tanggal 14 di Jakarta, tetapi izinnya dari Thailand sudah keluar. Berarti ini sudah direncanakan, memang sudah direncanakan,” ungkapnya.

    Ia menegaskan Presiden Prabowo telah memberi instruksi jelas agar tidak ada impor beras karena stok nasional mencukupi. Stok bahkan sempat menyentuh 4,2 juta ton.

    “Perintah Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak,” tambahnya.

    Mentan juga menyebut adanya laporan yang sama dari wilayah lain, termasuk Batam. Meski begitu, laporan tersebut masih perlu diverifikasi.

    “Kami bergerak cepat dan menyegel, tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang. Bahkan kami dapatkan juga laporan, dugaan di Batam ada yang masuk. Tetapi itu belum bisa dipastikan,” jelas Amran. (Wahyuni/Fajar)

  • Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    Impor Beras Ilegal 250 Ton di Sabang, Kemendag Pastikan Tak Ada Izin

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Perdagangan, Budi Santoso menanggapi temuan impor beras ilegal 250 ton di Sabang, Aceh.

    “Kemarin, sudah ditangani ya, sudah ditangani. Pak Amran juga sudah,” kata Budi saat ditemui di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

    Budi menilai impor beras tidak diperlukan. Ia menyebut stok beras nasional masih melimpah dan surplus.

    “Arahan Presiden kan kita memang tidak impor, karena kita surplus. Di dalam negeri masih banyak, kenapa harus impor?” ujarnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang telah disegel karena mengimpor 250 ton beras tanpa persetujuan pusat.

    “Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi, langsung kami telepon Kapolda. Kemudian, Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel,” kata Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menjelaskan beras asal Thailand tersebut masuk pada 16 November 2025 dan belum dibongkar. Pada 22 November, beras dibongkar dan dibawa ke gudang perusahaan berinisial PT MSG.

    Ia menegaskan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang melarang impor saat stok nasional melimpah harus dipatuhi seluruh pihak. Penegakan aturan disebut penting untuk menjaga kehormatan negara

    Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama ikut menegaskan tidak ada izin impor untuk beras tersebut.

    “Impor beras ilegal yang pasti kita enggak mengizinkan itu. Makanya, ketika barang itu masuk, langsung disegel,” kata Djaka seusai rapat dengar pendapat bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/11/2025).

  • Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Mentan Amran Jelaskan Penyebab Harga Beras Dunia Turun: Indonesia Tak Lagi Impor

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap alasan jatuhnya harga beras dunia, di mana salah satunya karena kebijakan Indonesia, yakni tak lagi mengimpor komoditas tersebut, serta pengungkapan impor ilegal di Batam.

    “Jadi gini, harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena Indonesia, jadi ada sebab akibat. Harga di Thailand itu sama di Batam,” kata dia di kediaman Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (25/11/2025).

    Amran menceritakan, laporan yang diterimanya, di malam sebelum pengungkapan kasus Batam, tercatat harga beras selundupan itu sebesar Rp 5.700-Rp 6.000 per kilogramnya. Angka tersebut pun muncul akibat Indonesia tidak lagi melakukan impor beras besar-besaran seperti di tahun sebelumnya.

    “Harga turun di negara lain karena Indonesia tidak impor. Indonesia adalah importir terbesar. Itu 7 juta ton 2023-2024, apakah kita mau ulangi lagi itu? Dari harga dunia 650 dolar per ton, hari ini sekarang 340 dolar per ton. Kenapa? Kita tidak impor. Dan sekarang menuju panen lagi. Pasti rendah kan?,” jelas dia.

    “Nah, rendah karena pasarnya adalah Indonesia. Penduduk kita adalah nomor 4 dunia, 286 juta. Apakah kita mau jadi pasar?,” sambung Amran.

    Dia pun memastikan, praktik penyelundupan beras ilegal melalui jalur laut bakal diberantas dan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

     

  • Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Mentan: Beras-gula impor ilegal ditindak sebelum bersandar di Batam

    Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan.

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan beras hingga gula impor ilegal telah ditindak sebelum bersandar di Batam, Kepulauan Riau, sebagai komitmen pemerintah menjaga kedaulatan pangan.

    Amran mengatakan pihaknya menunjukkan tindakan tegas terhadap masuknya beras ilegal, setelah sebelumnya menyegel 250 ton beras ilegal di Sabang, Aceh, kini pihaknya bersama pihak terkait lainnya menyegel 40,4 ton beras ilegal di Batam.

    “Kapal yang membawa beras itu bahkan belum sempat bersandar penuh di Pelabuhan Tanjung Sengkuang ketika aparat sudah bergerak mengamankan seluruh muatan tersebut pada Senin (24/11) malam,” kata Mentan dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa.

    Dia menyebutkan barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu, 900 liter susu, 240 botol parfum, 360 bungkus mi impor, serta 30 dus produk frozen food.

    Ia menjelaskan laporan awal diterima pada Senin (24/11), usai menjelang malam melalui kanal “Lapor Pak Amran”.

    Begitu laporan masuk, Mentan Amran langsung menghubungi Pangdam Kepulauan Riau (Kepri), Kapolda Kepri, Gubernur Kepri, Wali Kota Batam, serta Dandim Batam untuk meminta aparat bergerak cepat. Berkat koordinasi tersebut, seluruh barang ilegal langsung diamankan setibanya di pelabuhan.

    Dia menyebutkan terdapat lima anak buah kapal (ABK) yang saat ini sedang diperiksa aparat. Seluruh beras ilegal tersebut masih dalam kondisi disegel sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

    Lebih lanjut Amran menegaskan isu itu bukan dilihat pada jumlah 40 tonnya, melainkan dampak psikologis dan ekonomi yang dapat menghancurkan semangat 115 juta petani padi di Indonesia.

    “Bayangkan jika petani saat ini sedang semangat tanam tiba-tiba impor, bisa pusing 115 juta petani kita nanti,” ujar Amran pula.

    Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto saat ini telah mengeluarkan 19 deregulasi besar untuk mempermudah petani, mulai dari penurunan harga pupuk sebesar 20 persen, kenaikan volume subsidi pupuk dua kali lipat, bantuan alsintan, hingga dukungan modal petani. Kondisi itu membuat motivasi petani sedang berada pada titik tertinggi.

    Ia menegaskan stok beras nasional saat ini dalam kondisi sangat aman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras nasional mencapai 34,7 juta ton dan stok Bulog telah mencapai 3,8 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Karena itu, impor ilegal bukan saja tidak diperlukan, tetapi juga berbahaya bagi kepercayaan dan kesejahteraan petani.

    “Kalau mereka (petani) demotivasi dan tidak berproduksi, dampaknya kita akan import lagi,“ kata Amran menegaskan.

    Amran menilai, jika petani mendengar beras impor tetap masuk ketika mereka sedang menanam, maka yang rusak bukan hanya harga, tetapi mental mereka. Karena itu, pemerintah harus hadir tegas.

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pangdam, kapolda, wali kota, gubernur, dandim, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum yang bergerak cepat.

    “Pemerintah akan menindaklanjuti kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri pelaku dan jalur penyelundupan,” ujar Amran.

    Mentan juga mengingatkan pemerintah telah menyampaikan di forum internasional bahwa Indonesia menargetkan tidak ada impor beras pada 2025 dan sedang menuju swasembada tahun ini.

    “Ini bukan soal regulasi semata, tetapi menyangkut harga diri bangsa dan nasib petani kita. Negara tidak boleh diam,” katanya pula.

    Lebih lanjut Amran menuturkan, meskipun Batam merupakan free trade zone atau kawasan perdagangan bebas, hal itu tidak berarti barang dapat keluar masuk secara bebas tanpa memperhatikan kebijakan nasional.

    Dia mengatakan mekanisme kawasan bebas, tetap harus menghormati kebijakan pangan pusat, terutama karena beras merupakan komoditas strategis nasional yang sensitif dan menyangkut stabilitas produksi dalam negeri.

    Ia menambahkan, penindakan tegas akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pangan nasional, melindungi petani, dan memastikan tidak ada celah bagi masuknya beras ilegal ke Indonesia.

    Mentan kembali mengajak masyarakat melaporkan setiap potensi pelanggaran melalui kanal Lapor Pak Amran di nomor 0823-1110-9390 sebagai bentuk partisipasi publik dalam menjaga kedaulatan pangan bangsa.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Budisantoso Budiman
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Zulhas geram 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyatakan kegeraman karena adanya 250 ton beras impor ilegal masuk ke Indonesia melalui Sabang, Aceh.

    “Ada beras di Sabang, kami marah betul kok bisa masuk 250 ton semua masuk gak ada izinnya. Saya bilang ditangkap tuh, pak Mentan (Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman) sudah bergerak,” katanya dalam agenda Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Merah Putih Periode 2025-2030 di Jakarta, Selasa.

    Baru-baru ini, Mentan menyampaikan bahwa satu gudang beras milik pengusaha swasta di Sabang, Aceh, disegel karena melakukan impor beras sebanyak 250 ton secara ilegal, tanpa ada persetujuan pemerintah pusat.

    Beras asal Thailand tersebut tiba di Indonesia pada tanggal 16 November 2025, tetapi saat itu komoditas tersebut belum dilakukan pembongkaran.

    Kemudian, pada tanggal 22 November beras itu lalu dibongkar, lalu dibawa ke gudang perusahaan tersebut. Beras ratusan ton tersebut diimpor oleh perusahaan berinisial PT MSG.

    Mentan menyoroti kejanggalan proses impor karena rapat koordinasi di Jakarta baru dilakukan pada 14 November, sedangkan izin impor dari Thailand telah terbit sebelumnya sehingga menunjukkan indikasi perencanaan matang.

    Menurut Amran, salah satu penyebab munculnya kasus impor di Sabang adalah keberadaan kawasan Sabang dengan status free trade zone (kawasan bebas bea masuk), namun tetap tidak boleh melakukan impor karena bertentangan dengan kebijakan nasional yang mengedepankan kedaulatan pangan.

    Senada, Zulhas menyampaikan bahwa adanya beras impor ilegal yang masuk melalui Sabang tidak diperlukan, mengingat kebutuhan komoditas itu sudah terpenuhi dari dalam negeri.

    Tercatat, produksi beras Indonesia mencapai 34,7 juta ton, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), naik 13,47 persen dibandingkan tahun 2024.

    Selain itu, tahun ini Indonesia tidak sama sekali melakukan impor beras, berbeda dibanding tahun lalu yang mencapai 4,5 juta.

    Dengan kenaikan produksi beras, lanjutnya, berkonsekuensi pula terhadap peningkatan pendapatan petani.

    “Pak Prabowo, Pak Presiden ingin membuktikan kepada rakyat kalau kita (melakukan kerja secara) benar itu ada hasilnya. Itu (produksi beras) naiknya 13,54 persen, naik produktivitasnya,” ungkap Zulhas.

    Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.