Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

    Jelang Nataru, 4.634 Ton Beras Disalurkan Bertahap ke Wilayah Papua Raya

    Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua. 

    Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.

    Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025. 

    Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat. 
     

    Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). 

    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.

    “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.

    “Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.

    Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.

    Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.

    Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.

    Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.

    “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.

    Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

    Jayapura: Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pemerintah pusat menunjukkan komitmen kuat menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan, dengan menyiapkan 32 Gudang Filial oleh Satgas Pengendalian Harga Beras dan penyaluran beras SPHP di wilayah Papua. 
     
    Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman bersama Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Dirut Perum Bulog Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, dan Gubernur Papua Mathius D Fakhiri secara resmi memimpin pelepasan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Markas Polda Papua, Koya Koso, Selasa, 9 Desember 2025.
     
    Pada acara yang dimotori Satgas Pengendalian Harga Beras menyalurkan 852 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke 6 (enam) provinsi di wilayah Papua Raya dari total sebanyak 4.634 ton beras SPHP yang akan disalurkan secara bertahap guna memenuhi kebutuhan masyarakat 6 Provinsi di wilayah Papua Raya selama bulan November – Desember 2025. 

    Hal itu disampaikan Kasatgas Pangan Polri Brigjen Ade Safri Simanjuntak selaku pelaksana satgas pada saat acara pelepasan penyaluran beras SPHP tersebut. Sebanyak 32 Gudang Filial di 28 Kota/ Kab sebagai terobosan penting untuk mempercepat pemerataan distribusi, menekan biaya logistik, mendekatkan ketersediaan beras dan memastikan beras SPHP dapat dinikmati masyarakat. 
     

     
    Tak hanya itu, gudang Filial ini merupakan sumbangsih Pemerintah Daerah, Polri, instansi daerah, pihak swasta dan masyarakat yang turut menyediakan fasilitas gudang Filial tersebut selama bulan November dan Desember 2025, mengingat kebutuhan beras masyarakat Papua diakhir tahun semakin meningkat menghadapi Hari Raya Natal 2025 dan tahun baru 2026 (Nataru). 
     
    Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo mengatakan penyaluran ini untuk menjamin ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2025/2026. Dia memastikan Polri bersama pemerintah akan menjaga stabilitas harga dan akses pangan yang merata.
     
    “Beras SPHP ini untuk menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau, terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Masyarakat harus tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar,” kata Wakapolri melalui keterangannya.
     
    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Papua menjadi prioritas pemerintah dalam stabilisasi pasokan pangan. Menurutnya, SPHP bukan hanya program distribusi, tetapi bentuk kehadiran negara untuk menjaga daya beli masyarakat.
     
    “Papua harus merasakan kehadiran negara secara langsung. Kita pastikan beras SPHP tersebar merata, kualitas terjaga, harga stabil. Tidak boleh ada gejolak menjelang Natal dan Tahun Baru,” tegas Amran.
     
    Lebih lanjut, Dirut Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani memastikan seluruh logistik dan armada siap bergerak ke berbagai wilayah di Tanah Papua, termasuk daerah-daerah terpencil. Pendistribusian ini juga diharapkan mendukung stabilisasi harga di pasar tradisional dan ritel, sehingga masyarakat dapat merayakan Nataru dengan aman tanpa kekhawatiran lonjakan harga sembako.
     

     
    Gubernur Papua Matius D. Fakhiri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat yang terus mengawal kondisi pangan di Papua, terutama menjelang momen besar keagamaan. “Ini sangat membantu masyarakat Papua. Pemerintah provinsi siap mendukung penuh distribusinya agar tepat sasaran,” ujarnya.
     
    Polri, kata Dedi, juga mendukung pembangunan 10 gudang logistik baru pada tahun 2026 untuk memperkuat sistem penyimpanan komoditas pangan. “Ini artinya stok tersedia, tempat penyimpanan tersedia, dan masyarakat bisa mengakses bahan pokok dengan harga yang terjangkau,” jelas Wakapolri.
     
    Di sisi lain, Dedi menekankan ketahanan pangan merupakan kerjasama lintas sektoral antara Pemerintah pusat, TNI, Polri, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan. Dia memastikan penyaluran beras dan bahan pokok ke wilayah rawan gangguan keamanan tetap akan berjalan aman.
     
    “Daerah yang rawan akan kita suplai dengan pola khusus. Tidak hanya jalur darat, tetapi juga jalur udara dan laut kami siapkan. Semua plan A dan plan B siap dijalankan,” terang Dedi.
     
    Kabareskrim Polri Komjen Pol Drs Syahardiantono selaku Ketua Pengarah Satgas Pengendalian Harga Beras menyatakan akses pangan bagi masyarakat di seluruh distrik Papua, termasuk wilayah terjauh dan sulit dijangkau, tetap menjadi prioritas utama sesuai arahan Presiden RI. Kegiatan penyaluran Beras SPHP ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya dilakukan di wilayah Papua saja, namun akan juga akan dilakukan di wilayah yang harga berasnya masih diatas HET.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di

    Google News

    (PRI)

  • Pemerintah Target Swasembada Gula-Daging Sapi di 2026

    Pemerintah Target Swasembada Gula-Daging Sapi di 2026

    Jakarta –

    Pemerintah mengklaim Indonesia telah mencapai swasembada beras dan jagung di tahun ini. Untuk 2026, pemerintah fokus meningkatkan produksi komoditas lain, mulai dari gula, garam, telur ayam, daging ayam, dan daging sapi.

    Sejumlah komoditas itu juga ditargetkan mencapai swasembada. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan utamanya pada swasembada telur ayam hingga daging sapi untuk kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “Ke depan, Presiden menginginkan kita swasembada gula, karena kebutuhan gula kita besar, baik gula konsumsi maupun gula industri. Kemudian kalau di KKP ada swasembada garam, baik garam konsumsi maupun garam industri. Nah tahun depan di Kementerian Pertanian ada dua program besar, pertama, bagaimana meningkatkan produksi swasembada telur dan ayam, serta sapi sebetulnya,” kata dia di Kementan, Jakarta Selatan, Rabu (10/12/2025).

    Untuk peningkatan produksi telur dan daging ayam, pemerintah telah merencanakan pembangunan peternakan terintegrasi di 13 provinsi. Sudaryono mengatakan pembangunan ini di fokuskan pada daerah Luar Pulau Jawa, kecuali Jawa Timur.

    “Kita sudah identifikasi semua, melibatkan BUMN, terus nanti Kopdes Merah Putih, peternak lokal. Intinya untuk meningkatkan produksi telur dan ayam,” terangnya.

    Selain itu, pemerintah juga menargetkan untuk menghilirisasi sejumlah komoditas perkebunan, kelapa dalam, kelapa sawit, kakao, kopi, pala, lada, gambir, dan lain-lain.

    “Presiden ingin mengembalikan semua produk komoditi perkebunan itu, kita menduduki posisi puncak dalam percaturan perdagangannya di dunia. Kelapa kita harus juara, kopi harus juara, kakao harus juara, itu nomor satu semua. Kita harus ekspor lebih banyak,” ujar dia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga telah mengatakan akan meningkatkan produksi daging dan susu. Untuk tahap awal, diutamakan peningkatan produksi susu dengan membangun peternakan sapi perah.

    Rencananya, akan dibangun dua peternakan sapi perah yang akan menggunakan pendanaan dari Danantara. Estimasi investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan peternakan itu mencapai Rp 2,4 triliun per satu paket peternakan.

    Tonton juga Video: Zulhas Raih detikcom Awards 2025: Swasembada Pangan Itu Kedaulatan

    (ada/kil)

  • Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Pemerintah Optimistis Papua Mandiri Pangan pada 2026

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman optimistis Papua bakal mandiri pangan pada 2026. Dia yakin langkah itu dapat tercapai dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangannya saat melakukan kegiatan penyaluran beras SPHP di Jayapura, Papua, Selasa (9/12/2025).

    Amran menjelaskan bahwa kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sementara kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000-124.000 ton. Kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk mencapai hal tersebut, dia menyebut bahwa cetak sawah dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ungkapnya.

    Dalam kunjungannya ke Papua, Mentan Amran juga menekankan bahwa pangan adalah fondasi stabilitas bangsa. Di tengah dunia yang menghadapi krisis energi hingga krisis pangan, ia kembali mengingatkan bahwa ketika pangan bermasalah, sebuah negara dapat terdorong ke krisis sosial bahkan politik.

    Langkah cepat dan permanen terus digeber melalui penyaluran beras SPHP (stabilitas pasokan dan harga pangan), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal. 

    Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan telah dialokasikan lahan sekitar 100.00 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025-2026.

    ”Krisis kesehatan Covid-19, kita bertahan. Krisis lainnya, mampu bertahan. Namun, kalau krisis pangan terjadi, akan melompat krisis politik. Tidak ada satu negara di dunia mampu bertahan kalau pangan bermasalah. Oleh karena itu, langkah cepat kita adalah SPHP, kita bangun gudang, dan solusi permanen ke depan adalah produksi dalam wilayah sendiri,” ungkapnya.

  • Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Mentan Amran Proyeksikan Papua Mandiri Pangan Tahun Depan

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) memperkirakan Papua sudah mulai mandiri pangan pada 2026 mendatang. Bahkan, Papua diperkirakan sepenuhnya akan sejajar dengan pulau-pulau lain di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan.

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menuturkan Papua sedang memasuki babak baru pembangunan pangan.

    Menurut Amran, dengan percepatan program cetak sawah, dukungan logistik, dan kolaborasi lintas sektor, Papua diproyeksikan mulai mandiri pangan pada 2026.

    “Mimpi kita adalah Papua mandiri pangan. Tidak lagi bergantung pasokan dari Makassar atau Jawa. Papua harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena kalau kita ngangkut dari daerah lain, itu biaya transportasinya ditanggung oleh masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025).

    Amran mengatakan kebutuhan pangan Papua mencapai sekitar 660.000 ton per tahun, sedangkan kapasitas produksi lokal baru sekitar 120.000–124.000 ton. Menurutnya, kekurangan sekitar 500.000 ton inilah yang tengah dikejar melalui ekspansi sawah dan intensifikasi lahan.

    Untuk itu, pemerintah tengah menggalakkan program cetak sawah untuk memenuhi kebutuhan pangan Papua.

    Amran menyebut, dengan penambahan sawah baru masing-masing sekitar 20.000 hektare di wilayah Papua, 50.000 hektare di Papua Selatan, 17.000 hektare di Papua Barat Daya, serta potensi tambahan di Sorong dan Papua Barat, maka dalam 5–10 tahun ke depan Papua tidak lagi mengalami defisit pangan.

    “Solusi permanen ke depan, kita cetak sawah 100.000 hektare. Kalau langkah ini konsisten, persoalan pangan Papua akan selesai. Tidak ada lagi permasalahan beras. Itu solusi permanen kita,” ujarnya.

    Terlebih, kata Amran, pangan merupakan pondasi stabilitas bangsa. Sebab, sambung dia, ketika pangan bermasalah, maka suatu negara dapat terdorong ke krisis sosial hingga politik.

    Untuk itu, Amran menegaskan langkah cepat dan permanen harus terus digalakkan melalui penyaluran beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP), pembangunan fasilitas gudang wilayah yang belum memiliki fasilitas penyimpanan, dan peningkatan kapasitas produksi pangan lokal.

    Adapun, Papua Raya yang mencakup Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, hingga Papua Pegunungan sudah dialokasikan lahan sekitar 100.000 hektare yang akan digenjot pembangunannya pada 2025–2026.

  • Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Pemerintah Tambah 10.000 Ton Beras untuk Bantuan Bencana Aceh

    Jakarta –

    Menteri Pertanian/Kepala Badan Pangan Nasional (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman menyetujui permohonan tambahan beras sebanyak 10.000 ton yang diajukan oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) untuk kebutuhan masyarakat Aceh yang terdampak banjir dan longsor.

    “Alhamdulillah, atas nama Pemerintah Pusat kami menyetujui permohonan 10.000 ton beras dari Pak Gubernur Mualem untuk Aceh. Ini merupakan alokasi khusus untuk mendukung pemulihan pascabencana, di mana stok beras nasional kita saat ini sangat cukup, bahkan kami siapkan tiga kali lipat lebih tinggi dari permintaan Mualem,” ujar Amran, dalam keterangannya, Selasa (9/10/2025).

    Amran mengatakan penyaluran 10.000 ton beras tersebut akan segera dilakukan oleh Perum Bulog Divre Aceh dalam minggu ini melalui mekanisme bantuan pangan dan stabilisasi pasokan harga (SPHP) agar tepat sasaran dan harga beras di Aceh tetap terjangkau.

    Bantuan ini melengkapi alokasi awal 10.614 ton beras untuk Aceh sebagai bagian dari program darurat nasional untuk tiga provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat senilai total 34.000 ton beras.

    Adapun permohonan tambahan stok beras ini muncul di tengah upaya Pemprov Aceh menangani dampak bencana yang telah menyebabkan korban jiwa dan merusak infrastruktur pertanian.

    Amran menjamin ketersediaan cadangan beras pemerintah (CBP) masih mencukupi. Stok beras nasional yang disimpan di Perum Bulog per 8 Desember 2025 tercatat sebesar 3,68 juta ton.

    Dia menyebut jumlah tersebut merupakan rekor tertinggi dalam satu dekade terakhir dan jauh di atas rata-rata stok akhir tahun biasanya yang berkisar 1,2 juta-1,5 juta ton.

    “Dengan stok 3,68 juta ton, kita punya cadangan tiga kali lipat dari kebutuhan bulanan nasional. Jadi permohonan 10 ribu ton ini sangat kecil dibandingkan stok kita. Aceh akan kami pastikan tercukupi, dan seluruh Indonesia tetap aman hingga panen raya Maret-April 2026,” jelas dia.

    Lihat juga Video: Heboh Bantuan Makanan Rusak Akibat Dilempar dari Heli di Taput

    (kil/kil)

  • Kapal Perang KRI Banda Aceh Bawa Bantuan Pangan untuk Sumatra-Aceh

    Kapal Perang KRI Banda Aceh Bawa Bantuan Pangan untuk Sumatra-Aceh

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyampaikan kapal perang KRI Banda Aceh-593 resmi diberangkatkan dari Jakarta membawa bantuan pangan untuk korban banjir dan longsor di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh.

    KRI Banda Aceh yang bertolak dari Pelabuhan Tanjung Priok pada Jumat, 5 Desember 2025 pukul 19.00 WIB itu dijadwalkan tiba di Padang pada 7 Desember. Kemudian, melanjutkan pelayaran ke Sibolga pada 9–10 Desember, dan berlabuh di Aceh/Lhokseumawe pada 14 Desember 2025.

    Adapun, skema pelayaran ini dirancang agar penurunan bantuan dapat berlangsung cepat dan terkoordinasi lantaran jalur darat di pesisir barat Sumatra masih belum sepenuhnya pulih.

    Kepala Bapanas/Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menuturkan sederet bantuan ini merupakan hasil gotong royong berbagai pihak, mulai dari mitra strategis hingga pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) dan Bapanas, dengan total dukungan kemanusiaan yang disalurkan bertahap mencapai Rp75,5 miliar.

    “Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” kata Amran, dikutip Minggu (7/12/2025).

    Secara keseluruhan, total bantuan yang diberangkatkan melalui jalur laut dan udara mencapai Rp34,8 miliar, yang terdiri dari beras 20 ton, minyak goreng 32,5 ton, gula 335 kg, susu 1.935 dus, mi instan 5.810 dus, dan air mineral 8.750 dus.

    Serta, aneka kebutuhan pokok lain seperti sarden, teh, kopi, pakaian, popok bayi, pembalut, perlengkapan salat, peralatan mandi, selimut, telur, obat-obatan, hingga genset untuk mendukung operasional posko dan dapur umum.

    Seluruh paket disiapkan untuk menjamin ketersediaan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar penyintas secara menyeluruh selama masa tanggap darurat.

    Amran menyatakan pemerintah pusat akan memantau ketat distribusi hingga ke tingkat posko dan desa dengan dukungan TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan di lapangan.

  • Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Tiba di Aceh, Presiden Prabowo lanjutkan perjalanan ke Bireuen

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu pagi, dan langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Bireuen untuk mengecek jembatan bailey dan meninjau posko pengungsi.

    Kedatangan Presiden Prabowo di Aceh hari ini merupakan kunjungannya yang kedua di Serambi Mekkah untuk mengecek langsung penanganan dampak banjir bandang dan longsor yang menerjang sejumlah kabupaten dan kota pada 25 November 2025.

    Presiden Prabowo turun dari pesawat kepresidenan PK-GRD sekitar pukul 10.30 WIB, setelah pesawat mendarat pukul 10.21 WIB.

    Di apron bandara, kedatangan Presiden Prabowo disambut oMenteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf.

    Dari Jakarta, Presiden Prabowo didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Angga Raka Prabowo.

    Dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Presiden Prabowo beserta beberapa pejabat negara naik helikopter kepresidenan Caracal menuju Bireuen.

    Di Bireuen, Presiden meninjau jembatan bailey yang dipasang di salah satu jalur kritis yang menghubungkan Kota Medan dengan Kota Banda Aceh.

    Selepas itu, Presiden juga dijadwalkan mengecek distribusi bantuan, dan posko pengungsi di Bireuen.

    Informasi yang beredar di kalangan wartawan, selepas dari Bireuen, Presiden Prabowo dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Aceh, dijadwalkan memimpin rapat terbatas penanganan bencana banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Pulau Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

    Rapat tersebut rencananya diikuti Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

    Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Seskab Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono, Kepala BIN M. Herindra, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, Dirut PLN Darmawan Prasodjo, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kemhan Yusuf Jauhari.

    Pewarta: Genta Tenri Mawangi
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Bapanas-ID Food Salurkan Sembako Beras-Minyak ke Sumut

    Bapanas-ID Food Salurkan Sembako Beras-Minyak ke Sumut

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama PT Rajawali Nusindo (RNI)/ID Food Kantor Wilayah Medan menyalurkan bantuan pangan ke sejumlah titik yang masih terendam di Kabupaten Langkat, Sumatra Utara.

    Bantuan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dapur umum dan kebutuhan mendesak warga yang selama lebih dari sepekan terisolasi akibat banjir.

    Tim Bapanas dan ID Food menyiapkan paket bantuan yang berisi 2,5 ton beras Sania kemasan 5 kilogram, 500 liter minyak goreng, 500 kilogram gula konsumsi, 30 dus mi instan cup, serta 100 dus air mineral.

    Adapun, bantuan tersebut dikirim ke desa-desa di Kecamatan Tanjungpura yang menjadi titik banjir terparah. Di kecamatan ini, tercatat 631 kepala keluarga terdampak langsung, 230 hektare lahan pertanian terendam, dan layanan listrik, internet, serta air bersih belum pulih hingga hari kesembilan.

    Di sisi lain, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP) bantuan bencana di Sumatra Utara terus menunjukkan progres.

    Tercatat, Humbang Hasundutan telah menuntaskan penyaluran 100%, disusul Mandailing Natal yang mencapai 96,67%. Kemudian, Kota Binjai menyalurkan 64,70%, Tapanuli Utara 50,75%, dan Kota Medan 34,74%. Daerah-daerah lain di wilayah Sumatra Utara juga terus menggenjot penyaluran beras.

    Ketut menuturkan dukungan ID Food Group melalui RNI, Nusindo, dan PPI diarahkan untuk memperkuat pasokan bagi tiga wilayah utama, yakni Deliserdang, Langkat, dan Medan Labuhan.

    “Ini bagian dari kegiatan RNI, Nusindo, PPI, dan ID Food untuk memperkuat distribusi. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang sedang mengalami banjir,” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Minggu (7/12/2025).

    Ketut menambahkan, arah kebijakan ini sejalan dengan instruksi Menteri Pertanian/Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman agar setiap permintaan bantuan dari kabupaten/kota diproses cepat tanpa birokrasi rumit, selama data dan status daruratnya valid.

    Selain itu, sambung dia, pemerintah pusat memastikan ketersediaan stok pangan serta menjamin penyalurannya sampai ke desa-desa yang paling terdampak.

  • Mentan Amran Beri Peringatan Keras Soal Bantuan Banjir Sumatra: Ini Tabungan Akhirat, Jangan Ada yang Sunat

    Mentan Amran Beri Peringatan Keras Soal Bantuan Banjir Sumatra: Ini Tabungan Akhirat, Jangan Ada yang Sunat

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman tidak main-main dalam mengawal distribusi bantuan kemanusiaan untuk korban banjir di Sumatera. Saat melepas Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 yang memuat ratusan truk logistik di Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Jumat (5/12/2025), Mentan mengeluarkan peringatan keras kepada seluruh pihak agar menjaga integritas dan memastikan tidak ada satu pun bantuan yang “disunat” atau diselewengkan.

    Mentan Amran menegaskan bahwa bantuan dengan total komitmen senilai Rp75 miliar ini bukan sekadar barang logistik, melainkan amanah dari hasil gotong royong pegawai dan mitra yang harus dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

    “Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegas Mentan Amran.

    Peringatan tegas ini disampaikan untuk menjamin 207 truk logistik yang diangkut kapal TNI AL tersebut benar-benar sampai ke tangan korban banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat tanpa pengurangan sedikitpun. Amran menyebut bantuan ini memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi para donatur.

    “Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

    Dalam pelepasan hari ini, total bantuan yang diberangkatkan bernilai Rp34,8 miliar. Komposisi bantuan telah disesuaikan berdasarkan pantauan lapangan yang mendesak, seperti 3.115 dus mi instan, 1.780 dus susu, 35 ton minyak goreng, sarden, selimut, obat-obatan, pampers, hingga genset untuk wilayah yang mengalami krisis listrik.

    “Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” jelas Amran.

    Selain menekankan aspek integritas, Mentan Amran juga mengambil langkah taktis dengan memangkas birokrasi. Ia menginstruksikan jajarannya untuk mendahulukan pengiriman barang daripada urusan administrasi surat-menyurat saat merespons permintaan darurat dari kepala daerah.

    “Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarin dulu. Ini darurat,” tegasnya.

    Misi kemanusiaan menggunakan KRI Banda Aceh 593 ini dijadwalkan menempuh rute Padang, Sibolga, hingga Aceh. Operasi ini melibatkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari TNI AL, TNI AU yang mengerahkan Hercules, Bulog, hingga BUMN pangan lainnya untuk menembus isolasi wilayah terdampak bencana. [beq]

  • Mentan Amran Kirim Rp75 Miliar Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatra, Prioritaskan Makanan

    Mentan Amran Kirim Rp75 Miliar Bantuan Logistik untuk Korban Bencana Sumatra, Prioritaskan Makanan

    Jakarta (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman merealisasikan komitmen bantuan kemanusiaan senilai total Rp75 miliar untuk penanganan darurat korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Realisasi bantuan logistik tersebut ditandai dengan pelepasan 207 truk pengangkut yang diberangkatkan menggunakan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 dari Dermaga Kolinlamil, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (5/12/2025).

    Mentan Amran memimpin langsung proses pemuatan bantuan sejak pukul 05.35 WIB. Kapal perang ini dijadwalkan menempuh rute strategis mulai dari Padang, kemudian bergerak ke Sumatera Utara, dan berakhir di Aceh untuk mendistribusikan logistik ke titik-titik terisolir sesuai koordinasi dengan BNPB.

    Dalam keterangannya, Mentan merinci bahwa bantuan yang dikirimkan fokus pada kebutuhan mendesak yang sulit didapatkan di lokasi bencana, seperti makanan siap saji (mi instan, sosis, susu), air mineral, hingga genset untuk pasokan listrik darurat.

    “Kami mengecek langsung di lapangan apa kebutuhan masyarakat. Ternyata yang dibutuhkan adalah makanan siap saji, karena beras sudah cukup,” kata Mentan Amran, Jumat (5/12/2025).

    Bantuan masif ini merupakan hasil gotong royong dalam program “Kementan Peduli Bencana” yang menghimpun partisipasi dari mitra strategis, pengusaha, serta pegawai Kementerian Pertanian. Mentan menegaskan pengawasan ketat dilakukan agar bantuan dengan nilai fantastis ini tepat sasaran.

    “Ini adalah bantuan yang diberikan oleh seluruh mitra strategis, pengusaha, dan pegawai Kementerian Pertanian. Kami bertanggung jawab sampai di tujuan. Jangan sampai ada yang disalahgunakan. Ini amanah,” tegasnya.

    Secara akumulatif, total valuasi bantuan yang telah terhimpun mencapai angka Rp75 miliar. Pengiriman hari ini membawa logistik senilai Rp34,8 miliar, melengkapi pengiriman udara via Hercules sehari sebelumnya, dan akan terus bertambah sesuai kebutuhan lapangan.

    “Total yang kita berangkatkan sekarang dengan kemarin 34,8 miliar. Tidak menutup kemungkinan ada lagi. Tadi pagi ada tambahan bantuan, kita kirim lagi terus menerus,” jelas Mentan Amran.

    Selain bantuan logistik senilai Rp75 miliar tersebut, pemerintah melalui Kementan juga menggelontorkan cadangan pangan strategis berupa 44 ribu ton beras dan 6 ribu ton minyak goreng.

    “Bantuan dari pemerintah langsung yaitu 44 ribu ton beras sudah kita kirim. Minyak goreng 6 ribu ton juga sudah kita kirim,” ujarnya.

    Demi kecepatan penanganan, Mentan Amran menerapkan kebijakan pangkas birokrasi. Permintaan bantuan dari kepala daerah langsung dieksekusi hari itu juga tanpa menunggu proses administrasi yang berbelit.

    “Kemarin Wagup Aceh telepon minta minyak goreng dan beras. Hari itu juga kami langsung telepon Bulog dan Bapanas. Dua ribu kilo minyak goreng langsung dikeluarkan, suratnya menyusul. Di Lhokseumawe minta seratus ton, keluarkan dulu. Ini darurat,” tegasnya.

    Mentan Amran juga memastikan seluruh bantuan ini dikawal hingga proses serah terima berita acara dengan BNPB, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan material.

    “Supaya bantuan saudara-saudara kita ini sampai sesuai jumlah yang disampaikan. Ini tabungan akhirat, amanah. Kami kawal sampai naik kapal, sampai masuk ke BNPB, sampai berita acara diterima,” ucapnya.

    Menutup keterangannya, Mentan kembali menekankan kesesuaian jumlah bantuan yang sampai ke tangan korban dengan komitmen awal.

    “Ini tabungan akhiratnya saudara-saudara kita. Bantuan kami yakinkan tiba dengan jumlah seperti yang disampaikan semula, yaitu 75 miliar,” pungkasnya. [beq]