Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Catat, Ini Syarat Petani yang Bisa Dapat Subsidi Pupuk dari Pemerintah

    Catat, Ini Syarat Petani yang Bisa Dapat Subsidi Pupuk dari Pemerintah

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemerintah kembali membuka kesempatan bagi para petani untuk mendaftarkan dirinya menjadi penerima pupuk subsidi 2025. Pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi pupuk tepat sasaran dan dapat mewujudkan swasembada pangan nasional.

    Petani, melalui penyuluh pertanian lapangan, dapat mendaftarkan dirinya ke dalam e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali. Petani yang berhak menerima pupuk subsidi, adalah yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan padi, jagung, dan kedelai, serta subsektor tanaman hortikultura cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan tebu rakyat, kakao, dan kopi.

    Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan kembali menegaskan terkait mekanisme penebusan pupuk.

    “Nanti menggunakan KTP sudah bisa ambil pupuk dan itu bebas, tidak dihalangi, kecuali untuk perusahaan itu tidak boleh. Ini untuk petani Indonesia dan sudah ditambah (alokasi pupuk subsidi) 100%. (dengan) KTP cukup dan itu arahan Bapak Presiden. (dengan) KTP bisa ambil pupuk dan itu berlaku (untuk ambil pupuk),” ungkap Mentan, Jumat (8/11/2024).

    “Program pendaftaran dan pembaharuan data e-RDKK sangat penting buat petani, karena dengan terdaftar di e-RDKK, petani sangat mudah untuk akses mendapatkan pupuk subsidi. Sehingga jika sudah terdaftar, maka petani akan tenang dalam melakukan budidaya tanamannya sehingga diharapkan hasilnya akan memuaskan. Itu semua bisa memperkuat niat pemerintah untuk mendukung ketahanan pangan,” ujar M. Yadi Sofyan Noor, Ketua Umum Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Nasional.

    Subsidi pupuk yang disalurkan mencakup beberapa jenis, antara lain Urea, NPK, NPK Formula Khusus Kakao, dan Organik. Setiap jenis pupuk memiliki peran penting dalam menutrisi tanaman dan meningkatkan hasil panen. Kuota pupuk yang diberikan pada setiap petani akan disesuaikan dengan kebutuhan lahan yang dimiliki.

    Sementara itu, Otong Wiranta, Pengamat Pertanian sekaligus Ketua Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA) Jawa Barat juga menyatakan hal senada bahwa skema penebusan pupuk bersubsidi sebenarnya sudah dipermudah melalui Permentan terbaru. Pemerintah memberikan kemudahan dengan cukup membawa KTP untuk proses penebusan pupuk di kios. Bahkan, jika petani tidak bisa datang langsung, penebusan dapat diwakilkan oleh keluarga atau anggota poktan dengan surat kuasa. Hal ini sangat bermanfaat bagi petani lansia atau yang mengalami kendala transportasi.

    “Penebusan hanya dengan KTP ini sangat memudahkan petani dalam memperoleh pupuk subsidi. Walaupun banyak petani yang masih mengeluh ribetnya dalam transaksi, tapi itu semua mungkin karena awalnya saja. Setelah terbiasa, petani akan dimudahkan. Yang penting syarat utamanya hanya KTP dan tentu terdaftar di e-RDKK,” ungkap Otong.

    Syarat-syarat Penerima Pupuk Subsidi

    Mengikuti skema yang ada, petani cukup mendatangi penyuluh di wilayah kecamatan masing-masing untuk proses pendaftaran e-RDKK. Sesuai Permentan Nomor 1 tahun 2024, berikut adalah syarat-syarat agar bisa menjadi penerima pupuk subsidi:

    1. Memiliki usaha tani di sembilan komoditas yang telah ditentukan
    Sembilan komoditas tersebut adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kakao, dan kopi.

    2. Memiliki lahan produktif maksimal 2 hektar
    Program ini ditujukan bagi petani kecil yang memang membutuhkan bantuan pupuk untuk meningkatkan hasil panen. Petani dengan luas lahan lebih dari 2 hektar tidak masuk dalam kategori penerima subsidi.

    3. Tergabung dalam kelompok tani
    Petani yang berhak untuk menebus pupuk subsidi adalah mereka yang sudah resmi tercatat dan bergabung dalam kelompok tani (poktan) di wilayah masing-masing. Selain itu, data petani juga harus tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen Penyuluh Pertanian (Simluhtan).

    Otong berharap agar petani lebih bisa mengerti untuk mau mendaftar atau memperbarui e-RDKK sampai benar-benar yakin namanya sudah terdaftar. Sehingga pada saatnya, petani gampang mengakses pupuk subsidi.

    Lebih lanjut, Yadi mengatakan Petani menganggap sepele untuk daftar ulang, tapi nanti saatnya perlu pupuk, ribut karena tidak terdaftar. Petani masih menganggap bahwa mereka otomatis harus mendapatkan pupuk saat bercocok tanam.

    Untuk itu perlunya sosialisasi sampai ke tingkat petani. Masih banyak juga petani yang kurang aktif dalam berkelompok tani sehingga terlewat tidak terdata. Jika diperlukan, untuk pendaftaran update e-RDKK ini ada petugas khusus yang menanganinya, yang keliling ke setiap kelompok untuk selalu mengingatkan pentingnya pendaftaran atau update e-RDKK sehingga petani yakin dapat pupuk. Yang pada akhirnya dapat membantu pemerintah dalam ketahanan pangan serta pada akhirnya juga dapat meningkatkan kesejahteraan para petaninya.

    (ayh/ayh)

  • Mentan Amran Sulaiman Marah Besar Bikin Anak Buah Ketar Ketir, Penyaluran Pupuk 1 Tahun Lalu Belum Sampai ke Petani

    Mentan Amran Sulaiman Marah Besar Bikin Anak Buah Ketar Ketir, Penyaluran Pupuk 1 Tahun Lalu Belum Sampai ke Petani

    GELORA.CO – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman marah besar. Tak terkira, bantuan penyaluran pupuk bersubsidi sejak awal tahun ternyata belum juga tiba di tangan para petani.

    Sontak, sang menteri langsung memanggil anak buah hingga pejabat daerah terkait. Dia merasa heran dengan sistem birokrasi di tanah air yang merugikan banyak rakyat kecil.

    Sederet penegasan hingga aturan baru tak ketinggalan ikut diungkap Mentan Amran. Seperti apa momennya tersebut? Simak ulasan selengkapnya berikut ini.

    Mentan Amran Sulaiman Cek Pupuk ke Petani

    Mentan Amran Sulaiman memanggil sejumlah kepala desa saat menggelar peluncuran Gerakan Nasional Pangan Merah Putih yang digelar di Lapangan Kementerian Pertanian, Rabu (6/11) di lapangan Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta lalu.

    Berdasarkan penuturan sejumlah kepala desa yang berasal dari Musi Rawas, Sumatera Selatan hingga Cilacap, Jawa Tengah, terungkap jika pupuk bersubsidi yang dianggarkan Kementan sejak Januari lalu ternyata belum kunjung tiba di tangan para petani.

    Momen tersebut selayaknya yang terungkap dalam unggahan akun Instagram @abdinegaranews_ beberapa waktu lalu.

    “Psk, pupuk belum bertambah?” tanya Mentan Amran.

    “Belum pak,” balas salah satu kepala desa.

    Setelah melakukan pengecekan lebih lanjut kepada kepala desa lainnya, hal serupa juga dialami para petani. Seketika, Amran langsung memanggil Direktur Utama (Dirut) PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi.

    “Pak Dirut, kita harus bersama-sama bertanggungjawab. Pak Dirut, izin ke sini. Ini kira-kira apa masalahnya?” kata Amran.

    “Kami kirim pupuk itu sejak Januari ya? Sekarang sudah bulan 11. Ada tambahan (pupuk) 100 persen. Tapi kalau bupatinya tidak tanda tangan, pupuk tidak ada. Padahal pupuk kita numpuk,” imbuhnya.

    Tegaskan Aturan Baru

    Merasa kesal dengan sejumlah pihak yang bekerja tak maksimal, Amran kembali menegaskan tentang tambahan kuota pupuk bersubsidi yang dianggarkan Pemerintah.

    “Maaf, saya ulangi. Bapak Presiden kita telah menambah kuota sekitar 100 persen, bukan lagi 50 persen,” ungkapnya.

    Selain itu, Amran juga turut menyebut jika Pemerintah bakal mengeluarkan aturan baru mengenai pemutihan utang dengan kriteria kredit macet selama 10 tahun bagi petani, nelayan, hingga UMKM.

    Mentan Amran menyebut kebijakan penghapusan utang terhadap bank himbara ini merupakan bukti kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat kecil.

    “Yang kedua, kemarin ada utang nelayan, petani itu diputihkan oleh bapak Presiden. Karena begitu sayangnya bapak Presiden terhadap UMKM, nelayan, petani,” sebutnya.

    Colek Pejabat Setempat

    Sosok menteri yang dipercaya di akhir periode kepemimpinan Joko Widodo hingga Presiden Prabowo itu lantas tak segan meminta keterangan dari anak buah.

    “Nah ini kenapa pak,” ungkapnya.

    Namun alih-alih mendapat penjelasan, Amran justru mendapat keterangan tak terduga. Rachmat mengaku tak mengetahui secara pasti mengenai mekanisme penyaluran pada tingkat daerah.

    Meski demikian, Rachmat menegaskan jika dokumen mengenai penyaluran pupuk bersubsidi tersebut seharusnya rampung pada bulan Juli lalu.

    “Mohon maaf bapak, SK dari Gubernur dan Bupati seharusnya sudah selesai pada bulan Juli. Ini yang saya belum tahu,” kata Rachmat.

    Mendengar hal ini, Amran seketika memerintahkan anak buah hingga sang kepala desa menghubungi Bupati terkait. Namun secara langsung, Amran dikejutkan kembali lantaran pejabat terkait disebut sang kepala desa tengah menjalani proses Pilkada.

    “Bisa enggak pak ditelepon langsung? Bupatinya,” tegas Amran.

    “Maka dari itu ya Pak, mohon maaf. Ini pupuk tidak boleh dipolitisasi, ini harus satu komando. Gubernur, Bupati, semuanya harus satu komando. Ini nanti cuma pakai KTP langsung bisa ambil, ini untuk petani. Coba bayangkan birokrasi kita, ini sudah hampir satu tahun tapi pupuk juga belum sampai,” tegasnya.

  • Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

    Mendes Waswas Dana Ketahanan Pangan Rp 16 T ‘Lenyap’, Peran BUMDes Digenjot

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengalokasikan minimal 20% dari dana desa Rp 71 triliun atau Rp 16 triliun untuk ketahanan pangan. Namun, dikhawatirkan dana tersebut tidak dimanfaatkan dengan maksimal dan ‘lenyap’ begitu saja.

    Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan pada 2025 ditetapkan alokasi dana desa Rp 71 triliun. Untuk mencegah dana ketahanan pangan tak berjejak, pihaknya ingin mengoptimalkan peran BUMDes.

    “Untuk ketahanan pangan minimal 20%, sekitar Rp 16 triliun, bukan juga hal kecil. Kalau selama ini yang saya lihat uang ketahanan pangan habis tak berjejak, kami ingin memaksimalkan BUMDes,” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Yandri berharap, dana desa bisa dikelola dengan lebih profesional lewat BUMDes. Dengan demikian, dana ini mendatangkan dampak nyata terhadap perputaran perekonomian di desa terkait.

    Ia pun mencontohkan, dari besaran dana desa bergulir sebesar Rp 200 juta bisa dialokasikan sebagian untuk pengembangan produk unggulan desa. Dari sana, desa bisa mendapatkan imbal hasil.

    “Misalnya, dana Rp 200 juta dari dana desa dikelola profesional. Misalnya desa perikanan nila, ya udah dari Rp 200 juta dana desa bergulir, ikannya dijual, dapat duit lagi. Selama ini nggak. Dana desa hilang, mungkin nggak ada jejaknya, untuk ketahanan pangan,” terangnya.

    Selaras dengan hal ini, ia telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Langkah ini juga sebagai upaya untuk mendorong ketahanan pangan.

    “Kita akan memaksimalkan ketahanan pangan ini dalam rangka swasembada pangan, sehingga ekonomi desa bergerak. Jadi kita menggelontorkan dana desa bukan untuk dihabisi, tapi untuk dimaksimalkan,” ujar Yandri.

    Apabila dana tersebut bisa dioptimalkan hingga mendorong perekonomian desa, menurutnya ketahanan pangan bisa tercapai. Selain itu, masalah-masalah yang selama ini mengakar di desa juga bisa teratasi.

    “Ketahanan pangan tuh kalau ini desa lumbung padi, ya kan dia kalau mengelola padi sawah kan dapat duit lagi kalau dijual (beras), tidak hilang, sehingga ekonomi bergerak, pertanian maju, angka pengangguran bisa ditekan, angka stunting juga bisa ditekan,” kata dia.

    (shc/ara)

  • Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Mendes Bidik Setiap Desa Sumbang Bahan Pangan untuk Makan Bergizi Gratis

    Jakarta –

    Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) menargetkan setiap desa menyumbang bahan baku pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Setiap desa juga didorong punya produk unggulan.

    Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto tidak ingin desa hanya sebagai penonton dalam program strategis Presiden Prabowo Subianto. Harapannya, desa bisa berkontribusi melalui penyediaan pangan.

    “Kami tidak ingin desa hanya sebagai penonton, subjek saja. Kita ingin menjadi objek dari makan bergizi gratis itu. Mungkin di setiap desa ada kontribusi untuk bahan baku (pangan),” kata Yandri dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2024).

    Selaras dengan target tersebut, pihaknya telah meneken kerja sama dengan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mendorong lahirnya desa yang punya ciri khas produk unggulan. Penandatanganan kerja sama ini dilakukan Rabu (6/11) dan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    “Sesuai perintah Presiden Prabowo, kami ingin swasembada pangan. Ini leading sektornya Kementerian Pertanian. Kemarin kami bersama Menteri Pertanian Amran dan disaksikan Menko Pangan Zulkifli Hasan, kita menandatangani kesepakatan bahwa nanti akan kita lombakan (pertanian di desa),” ujarnya.

    Yandri menjelaskan, lomba ini dilakukan untuk mendorong sektor pertanian di desa-desa tersebut hingga terciptanya desa dengan produk unggulan. Kerja sama ini juga melibatkan TNI dan Polri.

    “Kami kerja sama dengan Panglima (TNI), Kapolri, akan melombakan potensi pertaniannya. Apakah desa ini khusus cabai, nila, tomat, ada hadiahnya dari penyelenggaraan lomba itu,” terang dia.

    Sebelumnya, melalui kerja sama ini, nantinya Kementan fokus dengan pendistribusian bibit tanaman maupun hewan yang merupakan bahan baku untuk pangan bergizi. Bahan baku ini diharapkan bisa dioptimalkan dari kawasan di sekitar dapur yang dibangun.

    “Bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya. Ini disiapkan nantinya. Jadi arah kita adalah bagaimana menyiapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi untuk anak-anak kita,” terang Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Sedangkan untuk Kementerian Desa dan PDT, membantu distribusi dari bibit maupun benih ini. Dengan demikian, diharapkan bisa menjadi muara atas pergerakan ekonomi desa itu sendiri.

    “Kementerian Pertanian dengan Kepala Desa, dengan Kepala Desa juga, karena desa kan ujung tombak terdepan. Nah dibagi dua, kita akan membangun klaster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” ujar Amran.

    (shc/ara)

  • Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Prabowo Buka Rakornas Pemerintah Daerah di Bogor Hari Ini, Seluruh Menteri Hadir

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Sentul Internasional Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

    Prabowo akan memberikan arahan kepada jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah dalam rakornas yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut. Rapat ini nantinya akan ditutup Wakil Presiden Gibran Rakabumingraka.

    Pantauan Beritasatu.com di lokasi acara, seluruh menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rakornas bertema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”.

    Acara dimulai dengan laporan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Setelahnya, Prabowo Subianto memberikan pengarahan tertutup sekaligus membuka acara yang ditandai dengan pemukulan gong.

    Panel pertama membahas kebijakan nasional. Dalam panel ini, para peserta bakal mendapatkan pengarahan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Kemanana (Polkam) Budi Gunawan dan Menko Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra. 

    Kemudian Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Menko Pangan, Zulkifli Hasan. Lalu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat (PM) Muhaimin Iskandar akan memberikan pengarahan pada panel pertama. Diskusi dalam panel pertama dimoderatori oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud.

    Selanjutnya, diskusi panel kedua bakal membahas program unggulan pemerintah. Dalam panel ini, ada lima menteri yang memberikan pengarahan. Mereka adalah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Investasi Rosan Roslaeni.

  • Prabowo Putihkan Utang Petani, Mentan: Bukti Sayang Rakyat RI

    Prabowo Putihkan Utang Petani, Mentan: Bukti Sayang Rakyat RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) buka suara terkait pemutihan utang kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), petani, hingga nelayan yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa langkah pemutihan yang dilakukan Prabowo merupakan bukti sayangnya kepada masyarakat Indonesia.

    “Kemarin, ada utang petani nelayan dengan macet 10 tahun kalau tidak salah, itu diputihkan oleh bapak Presiden [Prabowo Subianto] begitu sayangnya pada petani, UMKM, masyarakat kecil, itu perintah Presiden,” kata Amran di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    Perlu diketahui, Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usahat Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

    Presiden Prabowo mengatakan bahwa aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia.

    “Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” kata Prabowo dalam forum itu.

    Orang nomor satu di Indonesia itu mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

    Prabowo juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut. “Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” tuturnya.

    Awal mula wacana pemutihan utang petani hingga nelayan ini pertama kali disampaikan oleh adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo. Dia mengungkpa ada jutaan petani dan nelayan yang masih terbebani utang lama sejak krisis moneter 1998 silam.

    Kendati penghapusan buku telah dilakukan, namun hak tagih dari bank belum dihapus. Imbasnya, 6 juta petani dan nelayan tidak bisa mengajukan pinjaman ke perbankan lantaran Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ditolak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    “Ternyata semua utang ini sudah dihapus bukukan sudah lama dan sudah diganti oleh asuransi perbankan, tetapi hak tagih dari bank belum dihapus sehingga 5–6 juta [petani dan nelayan] tidak bisa dapat kredit, mereka ke rentenir dan pinjol [pinjaman online],” ungkap Hashim di Menara Kadin Indonesia, Rabu (23/10/2024).

    Hal inilah yang kemudian mendasari rencana Prabowo untuk menerbitkan aturan pemutihan utang bank bagi 6 juta petani dan nelayan. Nantinya melalui kebijakan tersebut, Hashim mengatakan bahwa para nelayan dan petani ini berhak untuk mengajukan pinjaman ke perbankan. “Tidak akan ditutup SLIK-nya di OJK,” imbuhnya.

    Dia berharap, dengan adanya kebijakan ini aman berdampak positif, tidak hanya kepada 6 juta debitur, melainkan juga untuk keluarganya. “Dengan demikian 6 juta debitur itu kan ada istri, ada anak ada keluarga, 30–40 juta manusia akan nanti dapat dampak yang positif,” terangnya.

  • Video: Penyaluran Pupuk Subsidi Terhambat, Mentan Siap Bertindak

    Video: Penyaluran Pupuk Subsidi Terhambat, Mentan Siap Bertindak

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan tegas memerintah Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi untuk mencopot pihak yang menyebabkan terhambatnya penyaluran pupuk subsidi ke masyarakat tani. Amran pun menegaskan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menambah kuota pupuk subsidi senilai 100%.

    Selengkapnya dalam program Evening Up CNBC Indonesia, (Rabu, 6/11/2024).

  • Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Mentan Amran Pasok Bahan Makan Bergizi Gratis dari Desa – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut pasokan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan diambil dari desa-desa. Harapannya, hal itu bisa menggerakkan ekonomi pedesaan.

    Hal tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Mentan dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto. Keduanya menyepakati pasokan MBG dan upaya mengejar target swasembada pangan.

    “Kita siapkan bahan baku untuk Pangan Bergizi. Bahan bakunya diambil dari sekitar di desa atau di sekitar dapur yang dibangun. Itu target kita,” kata Mentan Amran, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

    “Nanti muaranya adalah terjadi pergerakan ekonomi kerakyatan di desa,” sambungnya.

    Dia menjelaskan,dengan pasokan yang didatangkan dari desa, maka tidak memerlukan impor lagi. Beberapa aspek yang bisa dipasok yakni berkaitan dengan kebutuhan protein dalam menu Makan Bergizi Gratis.

    “Jadi tidak perlu mengimpor atau mengambil dari kota atau dari tempat lain. Tetapi bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur Pangan Bergizi. Seperti telur, ayam, sayur-sayuran, ikan, dan seterusnya,” tuturnya.

    Selain itu, Nota Kesepahaman itu juga berkaitan dengan upaya mengejar swasembada pangan. Pada aspek ini, Mentan Amran ingin membangun klaster pertanian moderen.

    “Ini kita akan membangun kluster pertanian modern. Sekarang kita sudah mulai dari Papua, kemudian Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Barat, Sumsel, Aceh, Kepri, Lampung,” kata dia.

    “Nah ini sentra-sentra produksi pangan kita. Jadi dua bagian, Pangan Bergizi, kemudian Swasembada Pangan. Jadi dua ini kita selesaikan ke depan,” tambah Mentan Amran.

  • Benarkah Ada Penolakan Cetak Sawah 1 Juta Ha di Papua Selatan? Ini Kata Menteri Amran

    Benarkah Ada Penolakan Cetak Sawah 1 Juta Ha di Papua Selatan? Ini Kata Menteri Amran

    Jakarta: Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan menuai sorotan publik setelah muncul kabar adanya penolakan dari masyarakat adat setempat. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas membantah hal tersebut dan memastikan bahwa proyek ini didukung oleh warga lokal.

    Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024, Amran menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di Papua Selatan, khususnya di Merauke, sebanyak delapan kali, dan tidak menemukan adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat di Distrik Kurik bahkan sangat antusias untuk segera melaksanakan program cetak sawah.

    “Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik,” ujar Amran.

    Baca juga: K/L Terkait Diminta Bantu Kementan Kejar Swasembada Pangan dalam 4 Tahun

    Amran menambahkan, dukungan dari masyarakat disebabkan oleh fasilitas yang disediakan pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), bibit, dan perbaikan saluran irigasi yang diberikan secara gratis. “Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis,” tegasnya.
    Kekhawatiran Masyarakat Adat

    Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoardus Kaize, mengungkapkan adanya pro-kontra dalam proyek tersebut. Menurutnya, keberatan dari masyarakat adat muncul karena kurangnya keterlibatan mereka sejak awal proyek.

    “Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi,” ujar Edoardus.

    Edoardus juga mengingatkan bahwa sagu merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Papua, bukan beras. Dia berharap proyek cetak sawah ini memperhatikan keberadaan lahan sagu yang ada, dan menyarankan agar komoditas pangan selain beras, seperti sagu, tetap dikembangkan di Papua Selatan.

    “Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana,” tambahnya.
    Pendekatan Komprehensif

    Menanggapi kekhawatiran DPR, Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lokal, sembari memastikan proyek berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah dan pemenuhan pangan yang lebih beragam, diharapkan proyek cetak sawah ini dapat berjalan tanpa hambatan di Papua Selatan.

    Jakarta: Proyek cetak sawah seluas 1 juta hektare (ha) di Papua Selatan menuai sorotan publik setelah muncul kabar adanya penolakan dari masyarakat adat setempat. Namun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman secara tegas membantah hal tersebut dan memastikan bahwa proyek ini didukung oleh warga lokal.
     
    Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa 5 November 2024, Amran menyatakan telah melakukan pengecekan langsung di Papua Selatan, khususnya di Merauke, sebanyak delapan kali, dan tidak menemukan adanya penolakan dari masyarakat. Menurutnya, masyarakat di Distrik Kurik bahkan sangat antusias untuk segera melaksanakan program cetak sawah.
     
    “Satu bulan kita bolak-balik ke Merauke. Khusus Kurik (distrik di Merauke) tidak ada yang keberatan, bahkan antre minta dipercepat di Kurik,” ujar Amran.
    Baca juga: K/L Terkait Diminta Bantu Kementan Kejar Swasembada Pangan dalam 4 Tahun
     
    Amran menambahkan, dukungan dari masyarakat disebabkan oleh fasilitas yang disediakan pemerintah dalam proyek cetak sawah ini, termasuk alat mesin pertanian (alsintan), bibit, dan perbaikan saluran irigasi yang diberikan secara gratis. “Kami berikan alsintan gratis, perbaikan 40.000 saluran irigasi itu gratis,” tegasnya.

    Kekhawatiran Masyarakat Adat

    Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Edoardus Kaize, mengungkapkan adanya pro-kontra dalam proyek tersebut. Menurutnya, keberatan dari masyarakat adat muncul karena kurangnya keterlibatan mereka sejak awal proyek.
     
    “Karena awalnya waktu masuk, ada sedikit keliru dengan masyarakat lokal setempat mungkin tidak dilibatkan, sehingga muncul hal-hal sekarang masih ada pro-kontra, tetapi jalan terus. Harapannya ini dibenahi,” ujar Edoardus.
     
    Edoardus juga mengingatkan bahwa sagu merupakan makanan pokok utama bagi masyarakat Papua, bukan beras. Dia berharap proyek cetak sawah ini memperhatikan keberadaan lahan sagu yang ada, dan menyarankan agar komoditas pangan selain beras, seperti sagu, tetap dikembangkan di Papua Selatan.
     
    “Jadi tolong ini dilihat baik sinkronkan, baik supaya pangan bukan hanya beras, nasi, tetapi ada sagu. Dalam lahan yang dibongkar ada sagu di sana,” tambahnya.

    Pendekatan Komprehensif

    Menanggapi kekhawatiran DPR, Menteri Amran menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk memperhatikan kebutuhan lokal, sembari memastikan proyek berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan fasilitas dari pemerintah dan pemenuhan pangan yang lebih beragam, diharapkan proyek cetak sawah ini dapat berjalan tanpa hambatan di Papua Selatan.
     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Anggota DPR Sebut Andi Amran Sulaiman Berpeluang Jadi Menteri Pertanian Terbaik

    Anggota DPR Sebut Andi Amran Sulaiman Berpeluang Jadi Menteri Pertanian Terbaik

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) menyebut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bisa menjadi menteri terbaik atau The Best of Agriculture Minister terutama dalam membawa Indonesia sebagai negara terkuat di dunia khususnya di bidang pertanian.

    Hal ini diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI, Prof Rohmin Dahuri dalam rapat kerja perdana bersama jajaran Kementan di Gedung Parlemen Jakarta.

    “Kalau saya baca curriculum vitae bapak dan style kehidupan bapak selama ini, bapak berpeluang menjadi The Best of Agriculture Minister,” ujar Rohmin, Selasa, 5 November 2024.

    Rohmin mengatakan Mentan Amran merupakan menteri yang termasuk bersih dan juga memiliki ketulusan terhadap pembangunan pertanian nasional. Karena itu, DPR siap membackup sepenuhnya berbagai program yang dijalankan.

    “Bapak sebagai orang saleh jangan ikut-ikutan seperti mafia karena hidup itu bukan hanya urusan dunia tapi juga di akhirat pak. Sebab studi saya mengatakan bahwa 80 persen impor adalah mafia pangan yang menyisihkan untung 1000 sampai 2000 per kilogram pak,” katanya.

    Terakhir, Rohmin yakin swasembada yang saat ini dikerjakan Menteri Pertanian melalui cetak sawah maupun optimasi lahan rawa bisa berhasil seperti apa yang diharapakan oleh Presiden Prabowo Subianto, yaitu seasembada dalam waktu singkat.

    “Saya hakul yakin bisa terwujud karena beliau waktu pidato pelantikan itu benar-benar punya semangat tinggi dan ini pertaruhan untuk empat tahun lagi agar pak Prabowo tidak gagal mengikuti jejak Jokowi, yaitu bisa swasembada,” jelasnya.