Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Menteri Pertanian Panen Raya di Lamongan dan Tinjau Pompanisasi

    Menteri Pertanian Panen Raya di Lamongan dan Tinjau Pompanisasi

    Lamongan (beritajatim.com) – Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam rangka panen raya dan meninjau pelaksanaan program pompanisasi di Kecamatan Babat dan Kedungpring, pada hari Jumat (19/04/2024).

    Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Lamongan

    Letkol Wira menjelaskan bahwa panen raya di Lamongan merupakan bukti keseriusan Forkopimda Lamongan dalam meningkatkan ketahanan pangan.

    “Kami semua sudah sepakat dan berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan di Lamongan,” tegas Dandim.

    Panen raya di Lamongan berlangsung di dua desa, yaitu Desa Trepan, Kecamatan Babat, dan Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring.

    Harapan terhadap Program Pompanisasi

    Dandim Wira juga berharap program pompanisasi di Lamongan dapat semakin meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya.

    “Pompanisasi merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi kekeringan dan memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi,” jelas Dandim.

    Kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Lamongan ini diharapkan dapat mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Forkopimda dalam upaya meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan di Lamongan.

    Bersama Meningkatkan Ketahanan Pangan

    Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, diharapkan Lamongan dapat terus meningkatkan produksinya dan menjadi lumbung padi nasional. (ted)

  • Jaga Predikat Lumbung Pangan, Lamongan Gandeng Akademisi Sebagai Tim Patriot

    Jaga Predikat Lumbung Pangan, Lamongan Gandeng Akademisi Sebagai Tim Patriot

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi daerah berpredikat Lumbung Pangan Nasional. Oleh sebab itu, kini Pemkab Lamongan berupaya untuk terus berkomitmen dalam menjaga potensi ketahanan pangan yang dimilikinya. Salah satu dari upaya itu yakni bersinergi dengan akademisi.

    Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat Rapat Koordinasi bersama 15 rektor dari perguruan tinggi negeri (PTN), pada Jumat (19/4/2024), di ruang Command Center Pemkab Lantai 3.

    Orang nomor satu di Lamongan itu juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus melanjutkan kerjasama dengan tim patriot pangan kampus merdeka.

    “Komitmen kami ialah terus mengembangkan potensi yang sudah ada di Kabupaten Lamongan. Salah satunya di bidang pertanian, Lamongan sebagai lumbung pangan nasional terus menjalin kerjasama bersama akademisi. Hal itu bertujuan untuk maintenance pertanian yang berkemajuan dan memudahkan masyarakat,” tuturnya.

    Bupati Yuhronur juga menilai bahwa sinergi dengan akademisi akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan pertanian. Pasalnya, hasil penilaian hingga riset yang dilakukan bakal mampu memecahkan masalah pertanian hingga melahirkan solusi bagi petani di Lamongan.

    “Sinergi yang bersifat sustainable ini merupakan implementasi dari arahan Pak Mentan, yakni masing-masing universitas yang memiliki fakultas pertanian diharapkan mendukung ketahanan pangan,” terang Yuhronur.

    Dalam kesempatan sama, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menjelaskan bahwa program patriot pangan ini bertujuan mengangkat peran pemanfaatan riset dan inovasi perguruan tinggi dalam meningkatkan ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan pencadangan pangan nasional.

    Tujuan-tujuan itu, sambung Arif, bakal diwujudkan melalui program-program pelatihan (capacity building), pendampingan, dan keberlanjutan implementasi riset dan inovasi di tengah-tengah masyarakat.

    “Tujuan utamanya ialah menjadikan pertanian berdampak, sehingga dapat memudahkan dan menyejahterakan petani,” tandasnya.

    Tak cukup itu, Arif juga menjelaskan bahwa panen padi varietas IP9G yang dilakukan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan merupakan salah satu wujud implementasi dari program patriot pangan, yang dikolaborasikan oleh Pemkab Lamongan dengan IPB.

    Program itu bahkan memiliki keunggulan, di antaranya produktivitas yang bagus, yakni mencapai 11 ton per hektar. Tercatat, hingga saat ini sudah ada 200 (dua ratus) petani Lamongan yang menggunakan varietas tersebut.

    “Varietas yang kami cetuskan ini merupakan varietas yang unggul karena cerdas iklim. Selain itu juga memiliki karakter khusus hemat pupuk (25 persen) dan air (25 persen),” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti turut menuturkan bahwa sinergi Pemkab Lamongan dengan IPB dalam hal pertanian ini tidak hanya melulu soal pengembangan varietas padi saja, namun juga mengenai Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang sudah dilakukan pada waktu sebelumnya.

    “SPR ini untuk meningkatkan kuantitas populasi peternakan dan ekonomi para peternak di 3 tiga lokasi, yakni di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, dan Kecamatan Sukorame,” tutupnya. [riq/ian]

  • Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Bojonegoro  (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay bersinergi dalam kunjungan kerja di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

    Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau program pompanisasi dan menyalurkan bantuan benih padi, jagung, serta dua unit pompa air.

    Apresiasi untuk Sinergi dan Semangat

    Mentan Amran mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam, dan Bupati Bojonegoro dalam meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia.

    “Saya sangat mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam dan Bupati untuk meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia,” ujar Mentan Amran.

    Lumbung Pangan sebagai Senjata Ampuh

    Mentan Amran menekankan pentingnya lumbung pangan sebagai senjata ampuh dalam menghadapi krisis pangan.

    “Lumbung pangan merupakan senjata ampuh dalam menghadapi terjadinya krisis pangan. Sebab, kalau krisis pangan melanda, tentu akan mengubah krisis politik dan sosial diantara kita,” kata Mentan Amran.

    Meningkatkan Produksi Padi di Jawa Timur

    Melalui program pompanisasi, diharapkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, dapat meningkat.

    “Saya harap program pompanisasi ini bisa meningkatkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” kata Mentan Amran.

    Sinergi dan Dukungan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

    Kunjungan dan sinergi antara Mentan Amran dan Pangdam V/Brawijaya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini. (ted)

  • Mentan Andi Amran ke Bojonegoro Minta Gerakan Pompanisasi Dimaksimalkan

    Mentan Andi Amran ke Bojonegoro Minta Gerakan Pompanisasi Dimaksimalkan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro meminta agar gerakan pompanisasi dilakukan secara maksimal. Dengan begitu diharapkan musin tanam padi bisa ditingkatkan per tahunnya.

    Guna mempercepat gerakan pompanisasi itu, kepala dinas dan juga pihak terkait harus segera melakukan pengecekan terhadap sungai-sungai besar yang tidak pernah surut saat musim kering. Usai dicek, pemasangan pompa harus segera dimasifkan.

    “Luas lahan kering disini kan 40 persen. Nah 40 persen disini berapa yang nempel ke Bengawan Solo atau Sungai Berantas harus dilakukan pengecekan dan pasang pompa secara maksimal,” ujar Mentan Amran, Senin (18/3/2024).

    Amran yang sedang meninjau gerakan tanam padi di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro melanjutkan, air dari sungai bisa dialirkan pada lahan-lahan sawah dengan indeks pertanamannya 1 atau maksimal 2 kali dalam setahun sehingga ke depan bisa dinaikkan menjadi 3 sampai 4 kali setahun.

    “Yang harus dicari adalah sungai yang tidak pernah kering. Ini boleh. Jadi yang tanam 1 kali cari dan yang tanam 2 kali cari sehingga bisa tanam 3 sampai 4 kali,” katanya.

    Mentan mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat mengingat saat ini tidak semua daerah diguyur hujan. Artinya, masih ada daerah-daerah kering akibat dilanda el nino gorila alias musim kering ekstrem yang berujung pada darurat pangan.

    Untuk mendukung upaya tersebut, katanya, semua pihak harus terlibat baik dari TNI, Polri, Kejaksaan, petani maupun dukungan langsung dari Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) yang memiliki peta wilayah sungai berair dan sawah kering.

    “Yang pasti kita harus efisien dan efektif. Bahkan dari BPWS, sudah sepakat ya 200 pompa digunakan dan keluar. Nah bapak ibu sekalian, ini dicek baik-baik berapa pompa dibutuhkan untuk menaikkan indeks tanam,” katanya.

    Sementara Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mendukung penuh upaya kementerian pertanian dalam memaksimalkan pompanisasi pada lahan-lahan kering di Jawa Timur. Apalagi, kata dia, Kabupaten Bojonegoro selama ini adalah penghasil beras terbesar ketiga untuk wilayah Jatim.

    “Bojonegoro ini daerah terbesar ketiga produksi padi di Jatim. Namun kami punya tantangan besar karena kalau musim hujan resikonya banjir dan kalau musim kering seperti ini resikonya sangat panjang hingga 8 bulan,” terangnya.

    “Tapi kami berupaya menjaga produksi maksimal dimana angka pada 2023 mencapai 705 ribu ton. Jadi kami mendukung penuh pompanisasi yang dilakukan,” tambah Adriyanto.

    Sebagai informasi, luas hamparan sawah di Bojonegoro mencapai 115 hektare dengan rata-rata penggunaan varietas adalah inpari 32 atau indeks pertanaman 200. Adapun produktivitasnya sendiri mencapai 7,5 ton per hektare dengan kadar air 21 persen. Diketahui, rata-rata harga gabah kini mencapai Rp7.100 per kilogram . [lus/kun]

  • Alasan Anggaran Tambahan Pupuk Subsidi Rp14 T Belum Cair

    Alasan Anggaran Tambahan Pupuk Subsidi Rp14 T Belum Cair

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyinggung soal anggaran tambahan pupuk subsidi Rp14 triliun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum bisa cair.

    Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab menyebut pagu anggaran kementerian pimpinan Andi Amran Sulaiman itu hanya cukup mendanai 4,7 juta ton pupuk subsidi dari total kebutuhan 12 juta ton. Oleh karena itu, ada tambahan anggaran dari Presiden Jokowi.

    “Dananya Rp14 triliun (tambahan anggaran untuk pupuk subsidi) dari Bapak Presiden (Jokowi) di setiap momen pertemuan, kita akan menambah, sehingga (pupuk) subsidi kita ada 7,2 juta ton untuk 2024 ini,” jelas Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “(Anggaran pupuk subsidi tambahan Rp14 triliun untuk) 7,2 juta ton (pupuk) masih dalam proses. Menurut informasi dari kemarin hasil rapat dengan kementerian koordinator (Kemenko Perekonomian), katanya, informasinya dihabiskan dulu yang 4,7 juta ton, baru yang 2,5 juta ton itu digelontorkan untuk tambahan subsidi,” tambahnya.

    Pada saat yang bersamaan dengan rakor tersebut, Presiden Jokowi memimpin Rapat Sidang Kabinet di Istana Negara pagi tadi. Salah satu hasilnya adalah sang Kepala Negara kembali menambah alokasi pupuk subsidi dari 7,2 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan ini diputuskan demi mendorong produktivitas pangan.

    “Diputuskan dalam rapat atas arahan dan keputusan Bapak Presiden (Jokowi), jumlah kuantum pupuk dari anggaran 2024 4,7 juta ton, dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ucap Amran usai rapat di Istana Negara Jakarta.

    Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada opsi lain berupa pupuk nonsubsidi yang dibuat pemerintah demi menekan harga jual pupuk. Airlangga menyebut ada diskon harga pupuk yang kebijakannya sedang disiapkan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu mengatakan pemerintah berjanji mempermudah distribusi pupuk kepada petani.

    Beberapa program yang bakal dikebut, antara lain kemudahan bagi petani mengakses pupuk subsidi cukup dengan kartu tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    (skt/sfr)

  • Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Diskusi mengenai food estate kembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

    Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estate gagal.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Tak hanya itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace hingga ahli pertanian juga menyebut program itu gagal. Sebab, selain merusak lingkungan juga tak memberikan keuntungan bagi petani.

    Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

    Lalu benarkah tuduhan itu? 

    Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakan food estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

    Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” jelasnya.

    Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

    Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” imbuhnya.

    Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

    Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

    Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

    “Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa,” usulnya.

    Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

    “Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi,” kata Andreas.

    INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

    Kedua, ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

    “Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu,” jelasnya.

    Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

    Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estate sangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

    “Menurut saya Indonesia butuh food estate dan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih,” kata Rusli.

    Untuk keberhasilan dan tidaknya program food estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

    Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai,” pungkasnya.

    (agt/agt)

  • Blak-blakan Kementan soal Isu Jatah Subsidi Pupuk Petani Turun

    Blak-blakan Kementan soal Isu Jatah Subsidi Pupuk Petani Turun

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan tidak ada pengurangan jatah pupuk subsidi untuk petani. Justru sebaliknya, kuotanya akan ditambah.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan menambah pupuk subsidi pada kuartal II-2024. Ia meminta petani tak perlu khawatir kehabisan pupuk dan tetap aktif menanam.

    “Pupuk musim tanam ke satu ini cukup, petani jangan khawatir untuk menanam,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (24/1).

    Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Ali Jamil menjelaskan sebetulnya tidak ada pengurangan jatah pupuk subsidi. Hanya saja jumlahnya memang sedikit berkurang menyesuaikan kenaikan harga dengan anggaran yang tetap.

    Menurut Ali, alokasi subsidi pupuk pada awal tahun ditetapkan sebesar Rp26,2 triliun. Dengan harga saat ini, maka hanya bisa memenuhi 4,7 juta ton pupuk saja yang terdiri dari jenis urea dan NPK.

    Di mana pupuk tersebut hanya bisa untuk 14 juta NIK petani yang terdaftar di sistem e-RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompoktani).

    “Dengan terjadinya kenaikan harga produksi bahan dasar pupuk, kami tidak dapat menaikkan HET. Oleh karena itu, volume produksi disesuaikan untuk menjaga keseimbangan,” jelasnya.

    Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di 2024 masih sama dengan 2023, yakni Rp2.250 per kilogram untuk Urea dan Rp2.300 per kilogram untuk NPK.

    Kementan berkomitmen menambah alokasi pupuk subsidi sebesar Rp14 triliun pada musim tanam selanjutnya. Koordinasi dengan Kemenkeu tengah dilakukan agar anggaran bisa segera cair.

    “Gunakan dulu pupuk yang tersedia saat ini untuk segera kejar tanam. Petani tak perlu khawatir, pemerintah pastikan memihak petani, terutama dalam pemenuhan pupuk subsidi,” pungkasnya.

    (ldy/pta)

  • Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

    Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan yang dijalankan Jokowi.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Menanggapi kritikan dari keduanya, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Akan tetapi, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estate sedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Lalu food estate Kalimantan Tengah disebut berhasil melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi lahan hingga mampu panen padi dengan produktivitas 5 ton per hektare.

    Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

    “Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut,” katanya.

    Presiden Jokowi menggagas food estate sejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini di bawah kendali eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Namun, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Jika mengacu Perpres Nomor 108 Tahun 2022, food estate masuk proyek prioritas strategis. Bahkan, food estate masuk dalam golongan proyek strategis nasional (PSN) dalam Permenko Perekonomian Nomor 21 Tahun 2022.

    “Daftar proyek diatur dalam peraturan presiden tentang program peningkatan penyediaan pangan nasional melalui pengembangan kawasan food estate,” tulis beleid tersebut, dikutip Rabu (16/8).

    Namun, hingga kini Jokowi belum menerbitkan perpres yang merinci daftar food estate di seluruh Indonesia. Terlebih, pembangunan food estate dilakukan oleh berbagai kementerian/lembaga (K/L).

    CNNIndonesia.com mencoba merangkum sederet food estate Jokowi yang tersebar di seluruh Indonesia, berikut daftarnya:

    1. Sumatra Utara

    Rencana proyek food estate di Sumatra Utara termaktub dalam Kepmen Menteri PPN/Bappenas Nomor Kep.19/M.PPN/HK/03/2023. Disebutkan pelaksanaan food estate ini bakal dibangun dalam dua tahap pelaksanaan.

    Tahap pertama, dilaksanakan pada 2020-2024 di atas tanah seluas kurang lebih 3.964 hektare. Sedangkan tahap kedua bakal dilakukan pada 2024-2029 dengan sisa tanah seluas 7.623 hektare.

    Beberapa kawasan food estate di Sumatra utara, yakni lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Pakpak Barat, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Utara.

    2. Kalimantan Tengah

    Untuk proyek food estate di Kalimantan Tengah tercantum dalam Perpres Nomor 108 Tahun 2022. Bahkan, ekonomi wilayah Kalimantan secara keseluruhan diramal akan tumbuh 5,5 persen sampai 6 persen jika food estate ini rampung.

    Kala itu, Jokowi menjelaskan area pembangunan food estate di Kalimantan Tengah cukup luas, yakni 148 ribu hektare. Area itu termasuk wilayah irigasi dan akan digunakan untuk menanam padi.

    “Kemudian area nonirigasi seluas 622 ribu hektare, yang ini akan dikembangkan untuk menanam singkong, jagung, dan lain-lain, serta peternakan,” terang Jokowi saat itu.

    Sayangnya, pada akhirnya proyek tersebut malah mangkrak dan terbengkalai. Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah Jokowi.

    Namun, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut food estate di Kalimantan Tengah sudah bisa ditanami.

    “Pak Menteri Pertanian (Syahrul Yasin Limpo) membuktikan lahannya sudah bisa ditanami, hanya karena memang mungkin orangnya enggak ada, jadi agak lambat. Jadi kita setop di 43.500 hektare,” jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

    3. Sumatera Selatan

    Pada 2021 lalu, mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo meresmikan program food estate di Sumatera Selatan (Sumsel).

    Terdapat lima kabupaten yang menjadi kawasan food estate yakni Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Banyuasin, OKU Selatan dan OKU Timur. Komoditas utamanya adalah padi dan jagung.

    4. Nusa Tenggara Timur (NTT)

    Kemudian ada juga food estate di Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT). Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut food estate ini berfokus pada komoditas sorgum, seperti jagung, tomat, kacang hijau.

    Pada 2022 silam, ia melaporkan ke DPR bahwa sedang ada pengembangan jaringan irigasi air tanah (JIAT) dari Bendungan Haekrit.

    Selain itu, Basuki menyebut ada proyek pembangunan jaringan irigasi dan pipa transmisi di kawasan food estate NTT lain, seperti Sumba Tengah hingga Sumba Timur.

    Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

    Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

    Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

    5. Papua

    Masih berdasarkan keterangan Menteri PUPR Basuki, food estate lainnya berada di Kirom, Papua yang terbagi dalam 11 zona.

    Ia merinci luas potensial lumbung pangan ini bisa mencapai 10 ribu hektare, dengan 7.000 hektare merupakan area penggunaan lain (APL) berupa hutan. Sedangkan sisanya adalah area eks plasma sawit di 7 kampung yang akan ditangani proses irigasinya.

    Pada 2022 lalu, Basuki mengatakan pihaknya sedang melakukan land clearing di lahan seluas 496 hektare, di mana progresnya mencapai 67,2 persen. Nantinya, food estate ini bakal berfokus pada komoditas jagung.

    “Pembangunan jaringan saluran drainase untuk 2022-2023 seluas 3.000 hektare, ini yang kami utamakan. Selain melakukan land clearing, sudah langsung diolah tanah dan disiapkan bibitnya untuk kita mulai tanam,” jelas Basuki kala itu.

    6. Kabupaten Wonosobo

    Di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.

    Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

    Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

    7. Kabupaten Temanggung

    Di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.

    Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 ha.

    [Gambas:Photo CNN]

    8. Kabupaten Bantul

    Di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estate dengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha.

    Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.

    9. Kabupaten Garut

    Di Kabupaten Garut, Jawa Barat, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022. Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

    10. Kabupaten Gresik

    Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba. Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi.

    Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022. Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024.

    Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.

  • Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?

    Apa Itu Food Estate yang Disebut Gagal oleh Cak Imin dan Mahfud?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengkritik program food estate atau lumbung pangan.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estate memang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.

    Senada dengan Gibran, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga kemudian membantah kritikan tersebut. Menurut Amran, food estate sedang dikerjakan di beberapa dengan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1).

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare (ha) yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 ha.

    “Food estate tersebut sudah berhasil panen. Food estate Gunung Mas juga sudah panen jagung seluas 10 hektare dan singkong seluas 3 hektare. Kita pantau terus lahan tersebut,” katanya.

    Lantas apa itu food estate?

    Proyek food estate merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang dirancang dengan konsep pengembangan pangan secara terintegrasi. Kebijakan ini menjadi bagian dari program strategis nasional (PSN) 2020-2024 yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

    Proyek itu di bawah kendali mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

    Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

    Kala itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

    Menurut informasi dari laman Sekretariat Kabinet RI, program lumbung pangan berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di suatu kawasan tertentu. Beberapa komoditas yang dikembangkan dalam kerangka kebijakan ini melibatkan cabai, padi, singkong, jagung, kacang tanah, dan kentang.

    Pelaksanaan proyek ini melibatkan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian PUPR.

    Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

    Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

    Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu ha. Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.

    Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

    Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap.

    Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6.000 ha dan jagung 4.000 ha.

    Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

    Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang.

    Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar. Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

    Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

    Di Kabupaten Temanggung, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas bawang merah, bawang putih dan cabai. Sasaran pengembangan food estate pada 2022 dan 2023 yaitu masing-masing seluas 400 ha.

    Sementara, pada 2024 dikembangkan 200 ha, sehingga total menjadi 1.000 ha.

    Di Kabupaten Bantul, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas bawang merah, padi, dan cabai. Sasaran pengembangan food estate dengan target luas lahan pada 2022 seluas 300 ha. Kemudian, dikembangkan menjadi 600 ha pada 2023 dan 1.000 ha pada 2024.

    Di Kabupaten Garut, pengembangan food estate diarahkan pada pengembangan komoditas cabai, bawang merah, dan kentang. Target luas areal intensifikasi dimulai dari 230 ha pada 2022.

    Lalu, meningkat menjadi 590 ha di 2023 dan akhirnya menjadi 1.000 ha di 2024.

    Di Kabupaten Gresik, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas mangga yang dikombinasikan dengan intercropping jagung, kacang tanah, kacang hijau dan jeruk nipis, serta integrated farming jagung dengan sapi dan domba.

    Bentuk kegiatan berupa intensifikasi untuk tanaman/ternak yang sudah eksis serta ekstensifikasi. Sasaran pengembangan komoditas mangga sebagai tanaman utama seluas 100 ha pada 2022.

    Lalu dilanjutkan menjadi 700 ha pada 2023 dan menjadi 1.175 ha pada 2024. Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, penyediaan sarana produksi, pengembangan diversifikasi produk, penguatan kapasitas SDM dan pengembangan korporasi petani.

    Ada yang gagal

    Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai food estate di Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.

    Pasalnya, program food estate secara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng adalah bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.

    Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun Walhi Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.

    “Semua cerita food estate itu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya,” kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.

    Uli pun menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.

    Uli menuturkan food estate di Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut. Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estate banyak menjadi gagal.

    Menurutnya, pemerintah lebih baik mempercayakan pengelolaan lahan kepada rakyat. Sebab, kata Uli, masyarakat setempat lebih tahu jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam.

    “Jadi sebenarnya berikan saja ruang untuk masyarakat bisa aktivitas pertanian pangan dengan aman. Yang penting jangan mengambil itu dan mengubahnya menjadi konsesi ekstraktif lainnya seperti food estate,” jelas dia.

    (del/agt)

  • Satgas Pangan Polri Selidiki Kecurangan MinyaKita, Produsen Disorot

    Satgas Pangan Polri Selidiki Kecurangan MinyaKita, Produsen Disorot

    PIKIRAN RAKYAT – Satgas Pangan Polri telah menyelidiki temuan minyak goreng kemasan bermerek MinyaKita yang dijual di pasaran tidak sesuai dengan takaran yang disebutkan oleh produsen di label kemasan.

    Lalu, Ketua Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf pun mengatakan penyelidikan tersebut adalah tindak lanjut pihaknya usai menemukan adanya ketidaksesuaian pada produk MinyaKita dalam inspeksi yang dilakukan di Lenteng Agung, Jakarta Selatan.

    “Dilakukan pengukuran terhadap tiga merek MinyaKita yang diproduksi oleh tiga produsen yang berbeda, dan ditemukan ukuran yang tidak sesuai dengan yang tercantum di dalam label kemasan. Hasil pengukuran sementara, dalam label tercantum 1 liter tetapi ternyata hanya berisikan 700-900 militer,” ucapnya.

    Selain itu, Brigjen Pol Helfi menyebutkan bawah nama tiga produsen tersebut adalah PT Artha Eka Global Asia yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, lalu Koperasi UMKM Kelompok Terpadu Nusantara yang berlokasi di Kudus Jawa Tengah, dan PT Tunas Agro Indolestari adalah MinyaKita kemasan pouch berukuran 2 liter.

    “Atas temuan tersebut, Satgas Pangan Polri menyita barang bukti dan melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut,” ujarnya.

    Diketahui, sebelumnya pada Sabtu, 8 Maret 2025, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Lenteng Agung, Jakarta Selatan, untuk memeriksa kabar soal MinyaKita yang tidak sesuai dengan takaran.

    Dari inspeksi yang dilakukan telah ditemukan minyak goreng kemasan dengan merek MinyaKita yang tidak sesuai dengan aturan dan di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Minyak tersebut diproduksi oleh PT Artha Global Asia, Koperasi Produsen UMKM Kelompok Terpadu Nusantara, dan PT Tunas Agro Indolestari.

    Harga MinyaKita yang dijual di pasaran tertulis Rp15.700 per liter pada kemasan, tetapi dijual Rp18.000 per liter.

    Menanggapi hal tersebut, Mentan pun menegaskan bahwa praktik itu sangat merugikan masyarakat dan tidak bisa ditoleransi.

    Pihak Mentan pun meminta agar perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran segera diproses secara hukum dan ditutup.

    “Saya sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim dan Satgas Pangan. Jika terbukti ada pelanggaran, perusahaan ini harus ditutup dan izinnya dicabut. Tidak ruang bagi pelaku usaha yang sengaja mencari keuntungan dengan cara merugikan rakyat,” ucapnya.

    Ia juga menekankan bahwa pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi minyak goreng di pasaran agar kejadian serupa tidak terulang.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News