Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebut kehadiran petani milenial penting untuk mencapai ketahanan pangan Indonesia. Pasalnya, petani milenial ini akan dibekali pertanian modern yang akan mengoptimalkan pekerjaan, meningkatkan produksi hingga mengurangi ongkos produksi.
Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, (Selasa, 12/11/2024).
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berkomentar terkait rencana Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mewajibkan industri susu menyerap susu produksi peternak lokal. Langkah Amran tersebut merespons aksi protes peternak sapi perah dan pengepul susu hingga dikabarkan harus membuang 200 ton susu setiap hari.
Selengkapnya dalam program Autobizz CNBC Indonesia, (Selasa, 12/11/2024).
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4398940/original/063936500_1681752300-Pupuk2.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Tunggu Prabowo Teken Perpres, Pupuk Subsidi Langsung Diatur Kementan Mulai 2025 – Page 3")
Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto disebut segera menerbitkan Peraturan Presiden tentang penyaluran pupuk subsidi. Nantinya, komando pemberian pupuk subsidi akan berada di Kementerian Pertanian.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menerangkan Perpres itu akan jadi landasan regulasi yang sederhana dalam alur pemberian pupuk subsidi ke petani. Menurutnya, usulan Perpres akan dikirim dan diproses sekitar 1 bulan kedepan.
“Mudah-mudahan satu bulan bisa selesai, tetapi akan didahului oleh aturan dari Kementerian Pertanian. Sehingga (2025) nanti Januari, Februari, dan selanjutnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” ujar Menko Zulkifli di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (12/11/2024).
Dalam aturan itu, nantinya penyaluran pupuk subsidi tak lagi membutuhkan surat keputusan (SK) dari kepala daerah, baik Gubernur maupun Bupati. Namun, setelah Kementan mengeluarkan SK, maka PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penyalur bisa langsung mendistribusikan ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Kunci penting pendataannya berada di Gapoktan. Dia menegaskan, seluruh kecocokan data menjadi tanggung jawab Gapoktan.
“Nah Gapoktan bertanggungjawab sampai kepada petaninya, karena Gapoktan paling di depan. Jadi kalau ada kesalahan penerima berarti data ada di Gapoktan. Tidak salah satu petani mengakibatkan menghambat seluruh proses, tidak begitu lagi,” jelasnya.
Senada, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut aturan baru itu bisa berjalan mulai Januari 2025, tahun depan.
“Tahun depan, setelah Perpres ditanda tangan,” tegasnya.
Baru Separuh Kepala Daerah Keluarkan SK
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjelaskan, hambatan panjangnya alur tersebut cukup terasa. Dia mencatat, baru ada 50 persen bupati yang menerbitkan SK sehingga penyaluran pupuk tersendat.
Padahal, penetapan tambahan pupuk subsidi dari 4,7 juta ton ke 9,5 ton telah diputuskan sejak Januari 2024.
“Bayangkan kemarin keputusan kita di Januari, tetapi SK-nya baru selesai 50 persen di Juni. Korbannya adalah petani. Alhamdulillah ini kabar baik,” ucapnya.
GELORA.CO – Kementerian Pertanian (Kementan) menggagas Program Petani Milenial. Melalui program ini, para Petani milenial bakal digaji sebesar Rp10 juta per bulan.
Besaran gaji ini diberikan kepada petani milenial sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap regenerasi sektor pertanian.
Menurut Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, gaji petani milenial Rp10 juta lebih tinggi dibandingkan upah rata-rata pegawai di Indonesia.
“Jika mereka bekerja sebagai petani milenial, mereka dapat memperoleh minimal Rp10 juta per bulan,” kata Amran.
Jika mereka bekerja sebagai pegawai, mereka dapat memperoleh gaji antara Rp2 juta dan Rp3 juta per bulan,” sambungnya.
Program Petani Milenial ini bertujuan untuk menarik minat generasi muda dalam menggeluti dunia pertanian dengan memanfaatkan teknologi modern dan inovasi.
Gaji yang diberikan pun bukan hanya sekadar wacana, melainkan komitmen dari Kementan untuk memajukan sektor pertanian Indonesia.
Sehingga, dengan kehadiran program ini dapat mengatasi persepsi bahwa bertani bukanlah profesi yang menjanjikan.
Selain itu, program ini juga diharapkan dapat mendorong generasi muda untuk aktif berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Program Petani Milenial menargetkan siswa dan pemuda dari usia 19-39 tahun yang memiliki minat serta kemampuan dalam pertanian.
Sejauh ini, sebanyak 20.000 orang telah mendaftar dalam Program Petani Milenial.
Amran menyebut salah satu syarat untuk mendorong generasi muda terlibat dalam pertanian, yakni membuat profesi ini menguntungkan.
Oleh karena itu, prospek momen bonus demografi dapat dioptimalkan untuk manajemen sumber daya alam (SDA) yang melimpah di Indonesia.
“Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai,” kata Amran.
Amran pun berharap petani milenial dapat meningkatkan hasil pertanian mereka dengan menggunakan perangkat berteknologi tinggi seperti traktor dan drone.
Syarat Daftar petani Milenial
Sebelum melakukan pendaftaran, ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi calon peserta.
Adapun syarat daftar petani milenial sebagai berikut.
WNIBerusia 19-39 tahunBagi berusia di bawah batas minimal, dapat mengikuti dengan syarat lulusan dari SMK jurusan pertanian, perikanan, atau kehutananMemiliki minat dalam usaha bertaniBerdomisili di wilayah yang ditentukanTidak terikat kontrak kerja dengan pihak lainCara Daftar Petani Milenial
Setelah memastikan seluruh syarat dipenuhi, berikut tata cara daftar petani milenial.
Buka situs https://latihanonline.pertanian.go.idPilih “Pelatihan Petani milenial”Masukkan NIK dan data pribadi secara lengkapUnggah pas foto berukuran 4×6 dengan resolusi maksimum 700 KBLalu, klik “Daftar”
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa petani milenial bisa memiliki pendapatan minimal Rp 10 juta per bulan. Hal ini dinilai dapat tercapai melalui program yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian (Kementan), yakni Brigade Pangan untuk petani milenial atau generasi muda.
Brigade Pangan merupakan program kelompok usaha di bidang pertanian dengan masing-masing beranggotakan 15 orang yang mengoordinir lahan pertanian dengan luas wilayah mencapai 200 hektare (Ha). Untuk menunjang program ini, Amran berujar akan memfasilitasi alat mesin pertanian (alsintan).
“Aku beli alat, gratis. Satu kelompok yang berisi 15 orang akan mengelola lahan 200 hektare. Nilai (alat mesin pertanian/alsintan) itu kurang lebih Rp 3 miliar. Pendapatan petani milenial malah minimal di atas Rp 10 juta,” ungkap Amran, dalam diskusi santai bersama wartawan, di kantor Kementan, Selasa (12/11/2024).
Amran menuturkan, program ini telah diikuti oleh 3.000 peserta petani milenial dan 20.000 lebih pendaftar. Targetnya, program ini akan menggaet 50.000 lebih petani muda yang berasal dari generasi milenial dan gen z.
“Intinya gini, sekarang kan ada generasi milenial dan generasi z berapa, nah itu kita tingkatkan, boleh menarik, cara membuat pertanian jadi menarik adalah mengadopsi teknologi tinggi, kemudian memberikan pendapatan tinggi di atas dari pada gaji kalau kita jadi pegawai,” katanya.
Amran mengungkapkan, Kementan terus berupaya menyosialisasikan program ini kepada generasi muda agar tertarik bekerja di sektor pertanian. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek) dan sejumlah perguruan tinggi pertanian di Indonesia.
“Sudah kolaborasi dengan para rektor perguruan tinggi dan juga Mendikti Saintek (Satryo Soemantri Brodjonegoro),” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam wawancara khusus program “Beritasatu Special” BTV, Senin (11/11/2024), Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan, program Brigade Pangan untuk petani milenial ini akan menerapkan sistem keuntungan bagi hasil dengan komposisi 80%-20% atau 70%-30%. Misalnya, 80 atau 70% keuntungan untuk pemilik lahan, sementara 20 atau 30% untuk 15 orang pekerja dan pengampu seperti BUMN, Kementan atau Bank Himbara.
“Hitungan kita, satu orang bisa mendapatkan penghasilan minimal 10 juta setiap bulan. Itu minimal. Asal dia tuh betul-betul mau gitu ya. Ini mekanisasi ya, tentu saja. Tidak manual. Walaupun mekanisasi kan tetap betul-betul sama. Bisa Rp 10 juta sampai Rp 20 juta satu orang. Satu orang,” katanya.
Menurut Sudaryono, program ini memberi banyak keuntungan bagi negara. Di satu sisi, petani muda memiliki penghasilan yang cukup. Di sisi lain, produktivitas pangan lokal juga meningkat.
“Kita juga kampanyekan itu. Brigade Pangan kita sudah ada di 24 titik lokasi, di banyak provinsi dan kabupaten, plus di tempat-tempat cetak sawah kita. Kita laksanakan itu. Dari lulusan politekniknya pertanian kita, dari lulusan SMK Pertanian, dari mana-mana. Dan banyak yang tertarik juga. Bahkan laporan yang saya terima, sudah ada 20.000 orang tertarik,” paparnya.
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/4451373/original/093304600_1685716219-9114303f-4dcc-48a0-a384-20808b0fe1d4.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Biar Diterima Industri Pengolahan Susu, Menperin Minta Mentan Bina Peternak Sapi Perah – Page 3")
Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa seluruh industri pengolah susu (IPS) harus menyerap hasil panen peternak lokal.
Hal ini disampaikan menyusul kejadian peternak susu di Pasuruan, Jawa Timur, dan Boyolali, Jawa Tengah, yang terpaksa membuang susu karena ditolak oleh industri.
Menteri Amran telah memfasilitasi pertemuan antara pihak industri dan peternak untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Hasilnya, ia menetapkan kewajiban bagi seluruh industri untuk menyerap susu dari peternak lokal.
“Kami sudah mempertemukan industri, peternak, dan pengepul, semuanya sudah sepakat, damai, dan seterusnya,” ujar Menteri Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (11/11/2024).
Kewajiban penyerapan susu lokal ini telah ditetapkan dalam regulasi baru. Surat edarannya juga langsung disebarkan ke dinas peternakan di berbagai daerah di Indonesia.
“Kami mengubah regulasi, seluruh industri wajib menyerap susu dari peternak lokal. Suratnya sudah kami tandatangani dan dikirim ke dinas-dinas di provinsi dan kabupaten untuk ditindaklanjuti,” jelas Mentan.
FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memberikan apresiasi tinggi kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajarannya atas langkah cepat dalam menyelesaikan konflik antara peternak susu dan industri pengolahan susu.
Konflik ini sebelumnya memuncak dengan aksi protes peternak di Boyolali dan Pasuruan, yang membuang ribuan liter susu akibat pembatasan kuota penerimaan oleh industri pengolahan susu.
Mensesneg Prasetyo memang sebelumnya berniat mengunjungi kantor pusat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk membahas tentang persoalan susu peternak.
“Saya terkejut ketika pagi hari sudah mendapat info akan dilakukan pertemuan antara peternak, pengepul, dan industri yang diinisiasi oleh Bapak Mentan,” ungkapnya seusai pertemuan di Kantor Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, pada Senin (11/11/2024) siang.
Selain bergerak cepat, Mensesneg Prasetyo juga mengapresiasi cara Mentan Amran dalam mencari pemecahan masalah yang solutif.
Inilah yang harus kita galakkan. Meskipun ada permasalahan, kita mencari solusi bersama-sama. Teman-teman peternak dan industri susu harus bisa tumbuh bersama dan pemerintah hadir di Tengah mereka,” ujarnya.
Sebagai hasil mediasi, Mentan Amran akan membuat surat keputusan yang mewajibkan industri pengolahan susu untuk menyerap semua susu peternak.
Langkah ini, lanjut Amran, akan diperkuat melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) yang mewajibkan industri menyerap produksi susu dalam negeri. Mensesneg Prasetyo siap mendukung penuh kebijakan ini.
Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan
Jakarta (ANTARA) – Pemerintah menyederhanakan alur distribusi pupuk subsidi bagi para petani yang pada awalnya memerlukan surat keterangan dan regulasi yang rumit di daerah, kini diringkas menjadi hanya tiga level penyaluran.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat koordinasi di Jakarta, Selasa, menyatakan nantinya penyaluran pupuk subsidi bagi para petani tersebut hanya melalui Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia, serta langsung diserahkan kepada para petani melalui gabungan kelompok tani (gapoktan).
“Jadi penanggung jawab pupuk bersubsidi Kementerian Pertanian, nanti memutuskan SK-nya. Jadi, tidak lagi nanti ada dari bupati, dari gubernur dari kementerian lain, Kementan saja. Tadi, saya lihat itu ada delapan kementerian, bayangkan kan jadi rumit sekali. Jadi, dari Kementan cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, lalu kirim kepada gapoktan,” kata dia.
Menko Zulhas mengatakan regulasi terkait penyederhanaan distribusi pupuk subsidi ini bakal dituangkan dalam bentuk peraturan presiden (perpres), dan akan selesai dalam waktu satu bulan.
“Ini akan segera kita sampaikan perpresnya, mudah-mudahan satu bulan bisa selesai, tetapi akan dimulai dari Kementerian Pertanian, sehingga nanti Januari, Februari, dan seterusnya pupuk ini tidak akan menjadi masalah lagi,” kata dia.
Lebih lanjut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan selain menetapkan penyederhanaan distribusi pupuk subsidi bagi para petani, pemerintah juga menambah volume pupuk menjadi dua kali lipat yang sebelumnya hanya menargetkan penyaluran sebanyak 4,7 juta ton, menjadi 9,5 juta ton.
“Volume pupuk ditambah dua kali lipat dari rencana sebelumnya yaitu 100 persen naik dan kita sekarang berdasarkan kuantum jadi 9,5 juta ton kuantumnya per tahun, kalau luas tanah bertambah, kita tambah,” ujar Mentan.
Sebelumnya, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan saat ini ketersediaan stok pupuk bersubsidi di tanah air sebesar 1,2 juta ton.
Jumlah pupuk subsidi 1,2 juta ton di seluruh Indonesia atau setara 175 persen itu merupakan ketentuan minimum sesuai dengan peraturan Menteri Perdagangan
Terkait distribusi pupuk, ia melanjutkan mendapatkan masukan agar pupuk setiap musim tanam harus ada.
Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024
:strip_icc():format(jpeg)/kly-media-production/medias/5001336/original/095728900_1731381778-Wapres_Gibran.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Hari Pahlawan 2024, Mensos Saifullah Yusuf Dampingi Wapres Gibran Pimpin Upacara Ziarah Pahlawan Nasional di TMP Kalibata – Page 3")
Dalam rangka Hari Pahlawan, Mensos mengatakan sebanyak enam orang akan menerima gelar pahlawan yang dianugerahkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara. Enam orang tersebut merupakan hasil penyaringan dari 16 orang yang direkomendasikan oleh Kemensos kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Kehormatan.
“Seperti tahun-tahun sebelumnya, Kemensos mengusulkan 16 nama kepada Presiden melalui Dewan Gelar. (Pengumuman) menunggu Presiden. Nanti dipilih 6 dari 16 nama melalui pertimbangan Dewan Gelar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengatakan Kemensos terus berkomitmen untuk memberikan perhatian tidak hanya pada para veteran, tetapi juga para lansia, difabel dan juga para keluarga pahlawan.
“Kita akan memberikan perhatian yang lebih di masa-masa yang akan datang, mungkin akan ada dukungan tambahan. Kita kemarin sempat ketemu dengan keluarga pahlawan, ada dari keluarga Pak Natsir, keluarga Bung Hatta, dan masih banyak sekali keluarga pahlawan yang kumpul. Mereka memberikan masukan dan tentu tugas kita adalah mengakomodasi dan menjadikan masukan itu menjadi bagian dari kebijakan dan program kita,” ungkap Mensos.
Ketua Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional, Meutia Hatta, menekankan bahwa sosialisasi tentang perjuangan pahlawan dan nilai-nilai kepahlawanan harus lebih disebarkan karena mengandung banyak nilai positif. Secara khusus, Meutia mengapresiasi sinergi Mensos yang sangat responsif.
“Mudah-mudahan generasi penerus kita memahami perjuangan pahlawan. Jadi, tiap masa ada tantangannya sendiri, tapi prinsip dan cita-cita kemerdekaan harus disosialisasikan terus dan diteladani. Sesuai tema Hari Pahlawan kali ini: Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu,” kata putri mantan wakil Presiden dan Proklamator Indonesia, Mohammad Hatta.
Terakhir, Mensos berharap apa yang sudah diwariskan para pahlawan dan pejuang dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang.
Pada saat bersamaan, berlangsung pula tabur bunga di perairan teluk laut Jakarta yang dipimpin Ketua MPR RI, Ahmad Muzani dari kapal TNI AL KRI Semarang-594.
Turut hadir dalam upacara Ziarah Nasional di TMP Kalibata antara lain: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid: Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi; Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai. Selain itu, ada juga Wamen Koordinator Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus; Wamen Kebudayaan Giring Ganesha; Wamen Perdagangan Dyah Roro Esti; Wamen Perindustrian Faisol Riza; Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Riza Patria; dan Wamen Pariwisata Ni Luh Puspa.
Kemudian, hadir pula Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Wiranto; Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad; Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto; Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kepala BIN Muhammad Herindra.
Bertepatan dengan Hari Pahlawan ini, para pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Sosial juga melaksanakan upacara Peringatan Hari Pahlawan yang digelar di halaman Kantor Kemensos.
(*)
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mendukung inisiatif Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman yang mewajibkan industri pengolahan susu (IPS) untuk menyerap susu segar dari dalam negeri (SSDN) yang dihasilkan oleh peternak dan pengepul sebagai bahan baku utama industri.
“Langkah ini menunjukkan dukungan nyata pemerintah terhadap peternak lokal,” ucap Agus dikutip dari Antara, Selasa (12/11/2024).
Menperin menyampaikan, produksi SSDN domestik saat ini baru dapat memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan industri pengolahan susu, yaitu sekitar 750.000 ton. Dari jumlah tersebut, sekitar 530.000 ton pasokan susu segar diperoleh dari Gabungan Koperasi Susu Indonesia, yang terdiri dari 59 koperasi dan 44.000 peternak, dengan kualitas susu yang memenuhi standar. Sementara itu, sekitar 80% bahan baku susu masih harus diimpor.
Menurut Agus, industri pengolahan susu nasional tumbuh rata-rata 5% per tahun, sedangkan produksi susu segar domestik hanya tumbuh sekitar 0,9%per tahun. Hal ini menyebabkan semakin besarnya ketergantungan pada impor karena adanya kesenjangan antara produksi SSDN dan kebutuhan bahan baku industri.
“Agar kesenjangan ini tidak semakin lebar, kami mengharapkan Kementerian Pertanian sebagai pembina peternak sapi perah dapat melakukan pembinaan yang lebih intensif, mulai dari proses pemerahan, penyimpanan, hingga penanganan susu, agar sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan oleh industri,” jelasnya.
Lebih jauh, Agus juga menyatakan dukungannya terhadap keterlibatan peternak sapi perah rakyat dalam program petani milenial yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian.
Inisiatif ini diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk terjun sebagai peternak dan produsen susu lokal, demi mencapai swasembada pangan, terutama dalam pemenuhan kebutuhan susu nasional.
Agus juga mendukung agar susu dijadikan komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) agar dapat diusulkan masuk dalam neraca komoditas.
Langkah ini bertujuan untuk menjaga kebutuhan dan ketersediaan susu di tingkat nasional, serta menyediakan platform bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bekerja sama dalam pembinaan dan penjaminan ketersediaan SSDN guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri.
“Dengan sinergi dan kerja sama yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, diharapkan produktivitas dan kualitas susu dalam negeri dapat terus meningkat,” pungkasnya.