Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Amran Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Tak Serap Susu Lokal

    Amran Ancam Cabut Izin Usaha Perusahaan yang Tak Serap Susu Lokal

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak akan segan-segan mencabut izin usaha industri pengolahan susu (IPS) yang tidak menyerap produk susu dalam negeri. Hal ini menyusul aksi viral peternak susu sapi membuang susu hasil produksinya.

    Amran memastikan, produksi akan diserap 100%. Amran juga menekankan, peran pemerintah dan industri sebagai off taker sangat penting menjaga keberlangsungan para peternak sapi.

    “Barang siapa yang mengabaikan petani, tidak menyerap susunya, susu peternak yang diproduksi, kami beri peringatan tahan impornya dan bisa izinnya kami cabut!,” tegas Amran, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Langkah buang susu yang dilakukan para peternak di Boyolali, Jawa Tengah, dan Pasuruan, Jawa Timur, ini merupakan aksi protes peternak dan pengepul menyusul adanya pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan.

    Hal ini diperparah dengan tidak adanya kebijakan yang mewajibkan IPS menyerap susu peternak lokal hingga pintu impor terbuka lebar. Alhasil, susu peternak lokal pun kalah dengan susu impor dari sisi kualitasnya.

    Oleh karena itu, atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi peraturan presiden (Perpres).

    “Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu,” ujarnya.

    Pemerintah juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakukan pendampingan kepada para peternak. Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas produk susu tersebut.

    Amran juga bercerita, mulanya kebijakan yang mewajibkan menyerap susu peternak lokal pernah diterapkan. Namun pada era krisis finansial 1998 silam pemerintah merevisi Perpres tersebut atas saran International Monetary Fund (IMF).

    “Dulu kita revisi Perpes Itu tahun 98′, di mana tidak ada kewajiban untuk menyerap susu. Apa yang terjadi? Dulu kita impor 40%, sekarang 81%,” kata dia.

    (shc/rrd)

  • Zulhas Mau Perketat Impor Susu Buntut Protes Peternak Boyolali

    Zulhas Mau Perketat Impor Susu Buntut Protes Peternak Boyolali

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan impor susu agar diperketat.

    Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri.

    “Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Lebih lanjut, Zulhas telah meminta Kemendag agar penyerapan susu peternak lokal sebagai syarat bagi industri untuk impor susu. Syarat itu diberlakukan agar tidak ada lagi peternak yang kehilangan penyerapannya di dalam negeri.

    “Sedang kita godok dengan Kemendag. Nanti itu yang boleh (impor) itu tidak semuanya. Yang boleh impor susu ya pelaku industri yang terlebih dulu menyerap susu hasil peternak lokal sehingga tidak terjadi lagi apa yang di Boyolali,” tegas Zulhas.

    Selain itu, terkait isu kualitas susu dalam negeri yang dituding kurang, Zulhas juga menegaskan pembelaannya. Ia meminta agar industri melakukan pembinaan agar ada kualitas yang meningkat.

    “Kalau (soal) kualitas tidak layak peternaknya dibimbing dong, ya kan,” sambungnya.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mempertemukan perwakilan industri pengolahan susu (IPS) dengan perwakilan peternak susu dalam Rapat Koordinasi di Kementan. Pertemuan ini dilakukan beberapa hari usai viralnya aksi buang susu sapi hasil panen di Pasuruan, Jawa Timur.

    Dalam pertemuan itu tampak hadir Bayu Aji Handayanto, peternak susu sapi sekaligus pengepul asal Pasuruan yang aksinya viral. Hadir juga Direktur Eksekutif Asosiasi Industri Pengolahan Susu (AIPS) Sonny Effendhi.

    Buntut masalah tersebut, pemerintah menangguhkan izin impor 5 perusahaan susu imbas aksi buang susu sapi oleh para peternak. Aksi buang susu sapi merupakan protes peternak dan pengepul susu terkait pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan.

    “Tetapi ada 5 perusahaan itu kami tahan izinnya sampai semua kondusif di seluruh Indonesia,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Senin (11/11/2024).

    Menurut Amran, jika perusahaan tersebut masih enggan menyerap susu sapi dari peternak lokal maka izin impor mereka akan dicabut permanen. Hal itu merupakan ketegasan dari pemerintah dan supaya industri dan peternak saling bekerja sama.

    “Kalau, tapi kelihatannya tidak ada, kalau dari 5 masih ada yang mencoba, aku cabut izinnya dan tidak boleh impor lagi. Itu ketegasan kami dari Kementerian. Karena kami tidak ingin antara peternak dan industri tidak bergandengan tangan,” tegas Amran.

    (ada/ara)

  • Duh! Impor Susu RI Tembus 81%, Ternyata Ini Biang Keroknya

    Duh! Impor Susu RI Tembus 81%, Ternyata Ini Biang Keroknya

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman buka-bukaan terkait dengan kondisi industri susu di Indonesia. Hal ini usai peristiwa viral peternak susu sapi membuang susu hasil produksinya.

    Amran mengatakan, pada era krisis finansial 1998 silam pemerintah merevisi peraturan presiden (Perpres) yang mewajibkan penyerapan susu lokal. Langkah ini berdasarkan pada saran International Monetary Fund (IMF).

    Akibat dari revisi peraturan ini, pintu impor susu terbuka lebar. Alhasil, angka impor susu pun meningkat pesat dan produk lokal pun terkena imbasnya.

    “Dulu kita revisi Perpes Itu tahun 98′, di mana tidak ada kewajiban untuk menyerap susu. Apa yang terjadi? Dulu kita impor 40%, sekarang 81%,” kata Amran, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Sedangkan bila mengacu pada aksi membuang susu para peternak membuang susu, hal merupakan aksi protes peternak dan pengepul menyusul adanya pembatasan kuota kiriman susu ke pabrik pengolahan.

    Ditambah lagi, menurut Amran terdapat masalah di sisi kualitas susui. Akibatnya, produk susu lokal pun kalah dari susu-susu impor dengan kualitas yang lebih tinggi.

    Oleh karena itu, atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi perpres.

    “Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu,” ujarnya.

    Ia memastikan, produksi akan diserap 100%. Amran juga menekankan, peran pemerintah dan industri sebagai off taker sangat penting menjaga keberlangsungan para peternak sapi.

    “Barang siapa yang mengabaikan petani, tidak menyerap susunya, susu peternak yang diproduksi, kami beri peringatan tahan impornya dan bisa izinnya kami cabut,” tegas Amran.

    Pemerintah juga akan bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk melakuakn pendampingan kepada para peternak dalam rangka peningkatan kualitas.

    (shc/rrd)

  • Mentan Amran: Cintailah Peternak Sapi Perah Indonesia, Mereka Adalah Saudara Kita

    Mentan Amran: Cintailah Peternak Sapi Perah Indonesia, Mereka Adalah Saudara Kita

    FAJAR.CO.ID, PASURUAN – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan ke Pasuruan, Jawa Timur, dalam rangka Gerakan Peningkatan Produksi Susu Segar Dalam Negeri.

    Acara ini digelar di Lapangan Graha Maslahat, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan dihadiri oleh ribuan anak sekolah, peternak sapi perah, serta pelaku industri pengolahan susu.

    Sebagai bagian dari acara, Mentan Amran turut serta minum susu bersama para peserta sebagai simbol sinergi antar generasi dalam membangun kedaulatan susu lokal.

    Pada acara ini, Mentan Amran juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara koperasi, KUD, dan pengepul susu dengan industri pengolahan susu, guna menjamin penyerapan susu segar dari peternak lokal.

    Mentan Amran menyatakan pentingnya kebersamaan dan kerja sama untuk memperkuat sektor susu Indonesia.

    “Gerakan ini adalah simbol perdamaian sektor susu Indonesia. Kalau ingin mencintai pemerintah atau mencintai Menterinya, cintailah peternak sapi perah Indonesia. Mereka adalah saudara kita, mitra kita. Orang besar tidak akan besar kalau tidak menyayangi yang kecil,” ujar Mentan Amran.

    Ia juga menegaskan komitmen pemerintah dalam menyederhanakan regulasi demi melindungi peternak lokal. “Selama saya menjabat sebagai Menteri Pertanian, berbagai regulasi sudah kami ubah dan langsung kami tanda tangani. Ini adalah perintah langsung dari Presiden untuk menjaga yang kecil dan melindungi yang besar. Keduanya adalah anak bangsa yang harus kita jaga,” tambah Amran.

  • Mentan Siapkan Rp 15 Triliun buat Geber Transformasi Pertanian Modern

    Mentan Siapkan Rp 15 Triliun buat Geber Transformasi Pertanian Modern

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 triliun untuk mendorong transformasi pertanian modern. Hal ini sebagai upaya untuk mencapai target Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai swasembada pangan dalam 4 tahun.

    Amran mengatakan, anggaran tersebut transformasi pertanian ini didukung melalui pemanfaatan sistem dan teknologi pertanian yang tinggi. Dengan demikian produktivitas pertanian bisa meningkat.

    “Alatnya kami siapkan, kami beli alat kurang lebih mungkin kurang lebih dengan benihnya, bubuk dan seterusnya itu 10-15 triliun,” kata Amran, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Transformasi pertanian ini juga perlu didukung keterlibatan petani milenial untuk mengoperasikan alat-alatnya. Amran mencatat dalam satu bulan ini jumlah pendaftar petani milenial nyaris menyentuh 23.000 orang pendaftar.

    Sedangkan untuk petani milenial yang sudah bekerja di lapangan total ada sebanyak 3.000 orang. Melalui transformasi pertanian dan keterlibatan petani milenial sendiri, Indonesia mampu sejajar dengan Jepang hingga Amerika Serikat (AS).

    “Kita menuju pertanian modern dan klaster ini yang kita bangun, sejajar dengan negara-negara maju seperti Jepang, Amerika. Untuk klaster itu itu menggunakan teknologi dan yang menggerakkan adalah Milenial, Generasi Z, anak-anak muda,” ujarnya.

    Kementerian Pertanian sendiri mengalokasikan 200 hektare untuk lahan untuk bisa dikelola oleh tim beranggotakan 15 orang. Amran mengatakan, tim ini akan diberikan alat mesin pertanian senilai lebih dari Rp 3 miliar.

    “Pendapatannya milenial, bukan gaji, pendapatannya minimal Rp 10 juta per bulan, dan bisa Rp 20-30 juta kalau mereka rajin. Tapi yang terpenting adalah kita memberikan alat pertanian dan itu hibah. Kemudian digunakan sehingga kita mampu swasembada, bersaing negara lain,” kata dia.

    Untuk mencapai swasembada pangan, Amran mengatakan, pihaknya mengandalkan dua strategi utama, antara lain ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi sendiri akan dilakukan dengan optimalisasi lahan (oplah) dan cetak sawah.

    Rinciannya, area ekstensifikasi akan disediakan sebesar 1,3 juta hektare. Sedangkan intensifikasi di sejumlah lahan-lahan pertanian, di Jawa misalnya, akan dinormalisasi irigasinya oleh Kementerian PU sebesar 1 juta hektare untuk tahun ini.

    “Oplah dan cetak sawah luasnya 1,3 juta hektare. Kemudian intensifikasi adalah 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare. Ini kita akan kerjakan bersama,” ujar Amran.

    (shc/rrd)

  • Pemerintah Siapkan 2,3 Juta Ha Lahan buat Cetak Sawah-Optimalisasi Lahan

    Pemerintah Siapkan 2,3 Juta Ha Lahan buat Cetak Sawah-Optimalisasi Lahan

    Jakarta –

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengadakan rapat koordinasi (Rakor) lanjutan yang membahas tentang optimalisasi pemanfaatan bendungan dan irigasi dalam menunjang aktivitas pertanian. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk mewujudkan swasembada pangan.

    Amran mengatakan, kolaborasi ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk berkolaborasi antar kementerian/lembaga (KL) sekaligus sebagai upaya penggunaan anggaran seefisien mungkin.

    “Beliau meminta Kita akan mencapai swasembada Dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya, itu perintah beliau. Oleh karenanya kita bergerak cepat, kolaborasi, membentuk tim strategi,” kata Amran, usai Rakor di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Jumat (15/11/2024).

    Setidaknya ada dua strategi utama yang disiapkannya, antara lain ekstensifikasi dan intensifikasi. Amran menjelaskan, ekstensifikasi sendiri akan dilakukan dengan optimalisasi lahan (oplah) dan cetak sawah.

    “Oplah dan cetak sawah luasnya 1,3 juta hektare. Kemudian intensifikasi adalah 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare. Ini kita akan kerjakan bersama,” paparnya.

    Amran merincikan, area ekstensifikasi akan disediakan sebesar 1,3 juta hektare. Sedangkan intensifikasi di sejumlah lahan-lahan pertanian, di Jawa misalnya, akan dinormalisasi irigasinya oleh Kementerian PU sebesar 1 juta hektare untuk tahun ini.

    Untuk pembagian tugasnya sendiri, Amran menjelaskan, Kementan akan bertanggung jawab pada sarana produksi padi mulai dari alat mesin pertanian, serta program oplah dan cetak sawah itu sendiri. Sedangkan untuk Kementerian PU akan berfokus pada tanggul, irigasi, pompa air, hingga pintu air.

    “Kata kuncinya adalah Pak Menteri PU menyiapkan air untuk tanam sepanjang tahun, tiga kali. Kami menyiapkan sarana produksi dan budidaya tiga kali tanam setiap tahun. Itu kata kuncinya, ada air ada kehidupan, ada air ada beras,” ujar dia.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo menambahkan, setidaknya ada beberapa titik yang akan menjadi fokus utama yang tersebar di 12 provinsi. Ia juga berkomitmen untuk mendukung program-program pertanian, utamanya dari sisi ketersediaan air, sebagai upaya mencapai swasembada pangan.

    “Mulai minggu depan insyaallah kami sudah mulai kerja langsung ke lapangan. Sesuai arahan Pak Menteri Pertanian, ada beberapa titik yang mesti kita fokuskan, ada 12 provinsi. Di sini kami di Kementerian PU Insyaallah siap selalu untuk men-support apapun yang menjadi program Kementerian Pertanian,” kata Dody.

    Dody menjelaskan, untuk tahap awalnya Kementerian PU akan berfokus pada proyek-proyek bendungan dan irigasi yang sudah ada saat ini. Ia juga berkomitmen untuk merampungkan pembangunan sejumlah bendungan yang masih terus berjalan saat ini.

    “Total yang kita kerjakan di awal kan 61, fokusnya akan 61. Mungkin sementara kita stop dulu bendungan-bendungan yang lain menunggu arahan lebih lanjut dari Pak Mentan, di mana kami bangun embung, di mana kami harus bangun bendungan untuk men-support lahan-lahan sawah,” terangnya.

    (shc/rrd)

  • Aturan Impor Jutaan Ekor Sapi Perah Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Aturan Impor Jutaan Ekor Sapi Perah Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengungkapkan telah memiliki rancangan aturan terkait impor sapi perah. Aturan itu dalam bentuk Peraturan Presiden (Perpres), dan tinggal menunggu tanda tangan Presiden Prabowo Subianto untuk sah ditetapkan dan berlaku. 

    Mengutip dokumen paparan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR pada hari Selasa (5/11/2024) lalu, Kementerian Pertanian (Kementan) mencatat ada 55 perusahaan yang akan mengimpor 1,3 juta ekor sapi perah. Impor ini dilakukan untuk turut menggenjot produksi susu dalam negeri untuk program Makan Bergizi Gratis.

    Melansir detikfinance, importasi akan dilakukan bertahap mulai tahun 2025 sampai 2029 nanti. Sumbernya adalah dari Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, dan Meksiko.

    “Pemerintah berencana merevisi Peraturan Presiden (Perpres) terkait kebijakan impor sapi perah, sehingga nantinya sapi impor dapat disalurkan langsung kepada peternak lokal. Kami sudah melapor ke Menteri Sekretaris Negera (Mensesneg) dan beliau setuju,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/11/2024).

    “Insya Allah, akan diteruskan ke Presiden. Jika izin hari ini dimasukkan, hari ini juga kami tanda tangani. Tidak ada prosedur rumit. Kita ingin agar kebutuhan susu nasional dapat terpenuhi dengan baik,” imbuh dia.

    Perpres tersebut, kata Amran, mencerminkan komitmen pemerintah menekan ketergantungan atas susu impor.

    “Usulan Perpres baru ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor susu dan menciptakan pasar yang lebih stabil bagi peternak dalam negeri,” ujarnya.

    “Pemerintah berharap regulasi ini akan mendorong industri pengolahan susu nasional untuk berkontribusi dalam memperkuat sektor peternakan sapi perah di Indonesia, sekaligus meningkatkan kesejahteraan peternak lokal,” ucap Amran. 

    RI Andalkan Susu Impor

    Amran menuturkan awal mula ketergantungan Indonesia atas susu impor. Padahal, Indonesia pernah memiliki kebijakan pengembangan susu dalam negeri.

    Menurutnya, kewajiban penyerapan susu lokal dihapus pada era krisis finansial Asia 1997-1998 karena intervensi IMF, yang mendorong liberalisasi ekonomi dan membuka pintu bagi impor susu yang lebih tinggi.

    “Dulu, pada 97-98, kewajiban menyerap susu lokal dicabut berdasarkan saran IMF. Sekarang kami hidupkan kembali agar peternak lokal bisa berkembang dan produksi dalam negeri meningkat. Akibat pencabutan kebijakan tersebut, impor susu di Indonesia meningkat drastis,” paparnya. 

    “Bayangkan, dulu kita hanya impor 40 persen, sekarang sudah mencapai 80 persen. Ini dampak dari regulasi yang ada. Secara bertahap angka ini akan kami tekan, nah ini akan berbalik nantinya, dengan regulasi baru pasti produksi kita meningkat seiring berjalannya waktu,” tukas Amran.

    Kini, dia pun kembali mewajibkan penyerapan susu produksi peternak lokal. 

    “Kami wajibkan industri menyerap susu peternak di Indonesia. Tetapi di sisi lain, kami minta peternak jaga kualitasnya agar industri pun mendapatkan susu dengan kualitas terbaik,” tegasnya.

    “Alhamdulillah, sekarang sudah sepakat bergandengan tangan membangun Indonesia, khususnya sektor persusuan dan peternakan sapi perah. Kami sangat bahagia, dan ini adalah tonggak sejarah kebangkitan produksi susu Indonesia,” sebutnya.

    Di sisi lain, Amran menambahkan, program Makan Bergizi Gratis yang direncanakan Presiden Prabowo Subianto akan mendongkrak permintaan susu di dalam negeri. Dia yakin, hal itu akan juga mendorong peningkatan produksi susu di dalam negeri.

    (dce/dce)

  • Mentan permudah impor sapi perah guna tingkatkan kualitas produksi

    Mentan permudah impor sapi perah guna tingkatkan kualitas produksi

    Kami tidak akan persulit untuk impor sapi perah bagi para peternak demi meningkatkan kualitas susu lokalPasuruan (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa Kementerian Pertanian akan mempermudah peternak termasuk di wilayah Pasuruan untuk mengimpor sapi perah guna meningkatkan kualitas susu dalam negeri.

    Amran menjelaskan hal tersebut merupakan langkah nyata keberpihakan pemerintah kepada peternak sapi perah lokal, demi meningkatkan kualitas susu lokal dalam upaya mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    “Kami tidak akan persulit untuk impor sapi perah bagi para peternak demi meningkatkan kualitas susu lokal,” ujar Amran di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis.

    Dalam acara Gerakan Peningkatan Produksi Susu Segar dalam Negeri tersebut, Amran meminta seluruh elemen di Kementerian Pertanian untuk tidak mempersulit izin impor sapi perah.

    Selain itu, Amran juga menegaskan tidak boleh ada gratifikasi di tubuh Kementan dalam melayani masyarakat terutama para peternak sapi perah dan importir sapi di Indonesia.

    “Kami akan blacklist importirnya dan kami siap memberhentikan pegawai yang masih berani mempermainkan nasib masyarakat,” ujar Amran.

    Amran menjelaskan bahwa peternak bisa berkoordinasi langsung dengan importir sapi perah lokal yang siap membantu agar nantinya Kementan bisa melegalkan proses tersebut.

    “Peternak yang mau impor sapi untuk produksi susu, bebas akan saya tanda tangani langsung, tidak ada main-main dengan peraturan dan mempersulit masyarakat,” tegas Amran.

    Selain itu Amran juga menjelaskan bahwa pihaknya akan mendalami terkait pendanaan peternak yang akan mengimpor sapi perah dengan beberapa pihak terkait termasuk bank daerah dan koperasi untuk merumuskan skema pinjaman dalam pengadaan impor bagi peternak.

    Sementara itu salah satu perwakilan importir hewan ternak asal Banyuwangi Aminoto Kurniawan menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan mengambil sepeserpun keuntungan dalam pelaksanaan impor sapi bagi peternak di Indonesia khususnya di wilayah Kabupaten Pasuruan.

    “Kami beli berapa akan kami jual dengan harga yang sama, semua demi peternak kita,” ujar Aminoto.

    Pernyataan tersebut langsung disambut baik oleh Mentan Amran. Mentan menjelaskan langkah ini merupakan wujud kecintaan anak bangsa demi kemakmuran Indonesia.

    “Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada pihak importir dalam dukungannya bagi peternak sapi perah lokal,” ujar Menteri Amran.

    Baca juga: Kemenkop koordinasi dengan Kemendag evaluasi regulasi impor susu
    Baca juga: Kementan berencana impor 1 juta sapi perah dalam lima tahun
    Baca juga: Barantin sebut 3.323 sapi hidup asal Australia tiba di Indonesia

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan teken nota kesepahaman dukung penyerapan susu peternak lokal

    Mentan teken nota kesepahaman dukung penyerapan susu peternak lokal

    Kalau mau mencintai Indonesia, IPS harus mencintai peternak sapi perah lokal di IndonesiaPasuruan (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menandatangani nota kesepahaman antara pemerintah dengan peternak dan pengepul susu, serta Industri Pengolahan Susu (IPS) untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto

    Dalam acara yang digelar di Pasuruan, Jawa Timur, Kamis, Mentan mendorong kerja sama antarpemangku kepentingan untuk menambah penyerapan susu dari peternak lokal sebagai bentuk kebangkitan industri susu sapi lokal.

    “Kalau mau mencintai Indonesia, IPS harus mencintai peternak sapi perah lokal di Indonesia,” ujar Amran.

    Amran menjelaskan regulasi tentang impor susu sudah diubah sesuai arahan Presiden Prabowo demi melindungi peternak lokal. Mentan meminta pelaku IPS untuk menambah jumlah penyerapan susu dari peternak lokal dan membatasi impor susu dari luar negeri.

    Hal ini merupakan langkah Kementerian Pertanian menanggapi turunnya kapasitas produksi dan penyerapan susu lokal.

    “Ini adalah hari kebangkitan untuk peternakan susu di Indonesia yang mana sejalan dengan Program Makan Siang Gratis Presiden yang di dalamnya terdapat susu,” ujar Amran.

    Baca juga: Menperin dukung upaya Mentan untuk serap produksi susu domestik

    Baca juga: Mentan mediasi peternak sapi perah dan industri pengolahan susu

    Selain itu Amran menegaskan kepada peternak untuk terus menjaga kualitas susu hasil produksinya. Ia meminta para peternak untuk tidak curang dengan mencampur susu dengan air supaya memperoleh jumlah yang lebih banyak.

    Menurut Amran, permasalahan yang sempat viral di mana peternak membuang susu sapi lantaran susunya tidak terserap oleh IPS ini sudah terselesaikan.

    Pihaknya akan siap membantu permasalahan peternak lokal melalui call-center yang beroperasi selama 24 jam jika ada susu yang tidak terserap.

    “Jangan ada lagi buang susu karena tidak terserap, tapi naikkan mutu dan kualitas supaya industri menyerap,” ujar Amran.

    Ia juga menjelaskan bahwa Kementan juga akan mendukung impor sapi bagi peternak lokal dengan harapan meningkatkan kualitas susu yang diproduksi peternak.

    “Kita harus tegas supaya kualitas susu kita naik dan membantu anak-anak penerus bangsa untuk tumbuh dengan lebih baik,” ujar Mentan.

    Baca juga: Kementan berencana impor 1 juta sapi perah dalam lima tahun

    Baca juga: Wamentan kawal investasi produksi daging-susu demi ketahanan pangan

    Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Fahmi Alfian
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Pemerintah Pangkas 145 Regulasi untuk Pastikan Distribusi Pupuk Lebih Cepat Diterima Petani

    Pemerintah Pangkas 145 Regulasi untuk Pastikan Distribusi Pupuk Lebih Cepat Diterima Petani

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan kebijakan ini sebagai kabar baik bagi para petani. Penyederhanaan aturan ini adalah upaya nyata untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Ini adalah berkah bagi petani Indonesia. Dengan kebijakan ini, kita akan lebih fokus memenuhi kebutuhan pupuk petani secara tepat waktu. Arahan Presiden untuk menambah kuota pupuk subsidi dua kali lipat kini dapat dilaksanakan lebih efisien,” ujar Mentan Amran.

    Menurut Mentan Amran, selama ini alur distribusi pupuk kerap tertunda akibat persetujuan berjenjang dari pemerintah daerah, seperti bupati dan gubernur.

    “Bayangkan, keputusan soal pupuk subsidi turun pada Januari, tapi Surat Keputusan dari daerah baru selesai pada Juni. Ini jelas memperlambat distribusi. Ke depan, begitu keputusan ditetapkan pada Januari, petani bisa langsung menerima pupuk tanpa perlu menunggu SK dari pemerintah daerah,” jelasnya.

    Turut hadir dalam Rakortas ini Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan perwakilan dari 17 kementerian/Lembaga, antara lain Wakil Menteri Keuangan, Wakil Menteri BUMN, Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Komdigi, dan Wakil Menteri UMKM.

     

    (*)