Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Mentan Komparasi Swasembada Era Soeharto & Jokowi: Sama-sama Hebat

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan capaian swasembada di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan capaian Swasembada di era Presiden Soeharto sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

    Merujuk pada definisi swasembada yang digunakan Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional. Andi mencontohkan swasembada tahun 1984 impornya 400 ribu ton dengan komparasi penduduk mencapai 100 juta lebih.

    “Sementara swasembada di era pemerintahan sekarang itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta. Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat,” ujar Andi dalam keterangan tertulis, Selasa (27/8/2024).

    Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Senin (26/8).

    Sebagai informasi, capaian swasembada beras terjadi pada periode pertama Presiden Jokowi yaitu pada tahun 2017-2020. Saat itu produksi beras bisa surplus 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton. Selama pemerintahan Jokowi, kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun intensifikasi dan mekanisasi dengan penggiatan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

    Kebijakan pemerintah di sektor pertanian tersebut membuat Kementan mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Tahun 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua mendapat WTP secara berturut-turut hingga tahun berikutnya,” katanya.

    Oleh karena itu, Andi meminta agar ke depan mendapat tambahan anggaran untuk mengakselerasi berbagai program guna mewujudkan swasembada dan lumbung pangan dunia. Adapun anggaran tambahan yang diusulkan mencapai kurang lebih Rp 68 triliun akan digunakan untuk pengairan, pupuk, benih sampai prasarana lainnya.

    “Jadi anggaran Rp 68 triliun ini bukan berdiri sendiri, tapi betul-betul holistik dari air sampai pupuk akan kita perhatikan termasuk juga pompa,” pungkasnya.

    Lihat juga Video: Kata Golkar soal Maksud Jokowi yang Sebut ‘Ditinggal Ramai-ramai’

    (ega/ega)

  • Terjebak Macet di Kuningan, Mentan ke Istana Naik Motor Patwal

    Terjebak Macet di Kuningan, Mentan ke Istana Naik Motor Patwal

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman punya kisah unik pagi ini saat berangkat ke Istana Kepresidenan untuk rapat terbatas. Amran mengatakan dirinya terjebak macet hingga akhirnya terpaksa melanjutkan perjalanan naik motor petugas patroli dan pengawalan (Patwal).

    Amran bercerita dirinya terpaksa naik motor patwal karena terjebak macet di Kuningan. Tadinya dia berangkat dengan menggunakan mobil dinasnya.

    “Tadi kejebak macet, di Kuningan. Jadi naik motor patwal,” kata Amran kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2024).

    Menurutnya, dia naik motor karena keinginan dia sendiri. Menurutnya, bila tidak naik motor bisa-bisa terlambat datang ke Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat terbatas pagi ini.

    “Kami yang mutuskan karena kalau naik mobil terlambat, waktu itu penting,” beber Amran.

    Pagi ini memang ada jadwal rapat terbatas di Istana Kepresidenan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengagendakan rapat membahas RAPBN 2025 di Kantor Presiden. Amran menghadiri agenda rapat tersebut.

    Lihat Video ‘Takut Macet, Menko Polhukam Naik Motor ke Istana untuk Hadiri Rapat’:

    (hal/das)

  • Saat SYL Keluhkan Sebagai Menteri Termiskin, Mentan Amran Tak Pernah Ambil Gaji

    Saat SYL Keluhkan Sebagai Menteri Termiskin, Mentan Amran Tak Pernah Ambil Gaji

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengungkap keluhannya selama sidang kasus gratifikasi yang menjeratnya.

    Di depan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), SYL mengaku di antara jajaran menteri lain di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden Jokowi, ia adalah menteri yang paling miskin.

    Pasalnya, rumah yang ia miliki di BTN Makassar itu adalah rumah yang ditinggalinya sejak menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan.

    Bahkan SYL mengaku baru akan mencicil rumah di usianya menjelang 70 tahun.

    “Saya heran Yang Mulia, saya ini termasuk menteri yang paling miskin. Rumah saya itu di BTN di Makassar waktu saya gubernur.”

    “Ini baru saja mau mencicil karena saya berharap di akhir perjalanan umur saya 70 tahun, saya berada di sini dan ini dicicil.”

    “Itu yang ingin saya sampaikan Yang Mulia,” kata SYL dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Senin (24/6/2024), dilansir dari Kompas.com.

    Tak hanya soal menteri paling miskin, SYL juga mengungkap keluhannya kepada Presiden Jokowi.

    Karena SYL merasa seharusnya Presiden Jokowi bisa memberikan penghargaan padanya atas kinerjanya sebagai Menteri Pertanian selama ini.

    “Saya tidak menagih Yang Mulia, tetapi mestinya negara memberikan penghargaan kepada saya, saya komplain pada Jokowi,” ungkap SYL di depan majelis hakim.

    SYL kemudian memamerkan kontribusi Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil memberikan Rp 15 triliun kepada negara setiap tahunnya.

    Jumlah kontribusi Kementan itu pun dinilai SYL tak sebanding dengan nilai korupsi Rp 44 miliar yang dituduhkan kepadanya.

    “Izin Yang Mulia, dari data BPS yang saya miliki, saya tidak pernah berkontribusi di bawah 15 triliun setiap tahun. Bapak cuma cari 44 miliar selama 4 tahun, terdiri dari parfum dan lain-lain, saya cuma mau menuntut keadilan.”

    “Enggak usah lah hargai saya, saya siap masuk tahanan saya siap masuk penjara, tapi hargai yang disampaikan orang-orang ini,” tegas SYL.

    Mentan Amran Serahkan Gaji ke Yatim Piatu

    Berbeda dengan SYL, Menteri Pertanian Amran Sulaiman justru tak pernah ambil gaji selama menjabat sebagai pembantu presiden.

    Amran Sulaiman mengalokasikan gajinya untuk yatim piatu.

    Ia berharap, apa yang dilakukannya dapat membahagiakan para yatim piatu.

    “Anak yatim adalah anak kita semua, saudara kita semua. Jadi kalau mereka punya masalah ya jadi masalah kita juga. Artinya mari kita bahagiakan melalui apa yang kita dapatkan,” ujar Amran seperti dikutip dari laman resmi Kementan.

    Amran mengatakan, anak yatim yang disantuninya ini berasal dari sekolah TK hingga SMA. Sedangkan bantuan janda diberikan pada mereka yang berusia renta.

    Khusus untuk Mahasiswa, Amran tengah mengupayakan untuk memberi beasiswa.

    “Kalau memungkinkan ada beasiswa tolong dibantu ya. Saya ingin semua anak anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama secara merata,” tuturnya.

    SYL Ungkit Jokowi

    Perintah Presiden Jokowi lagi-lagi diungkit oleh SYL dalam persidangan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya sebagai terdakwa.

    Hal itu diungkit SYL saat menghadirkan ahli pidana dari Univeritas Pancasila, Agus Surono dalam persidangan Rabu (12/6/2024) di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat.

    “Ijin Yang Mulia, ini perintah presiden, ini perintah kabinet, ini perintah negara. Kalau itu terjadi dan ini benar, apakah bawahan, katakanlah menteri, hanya menteri sendiri bertanggung jawab atau negara bertanggung jawab, presiden itu?” kata SYL di persidangan.

    Agus sebagai ahli hanya menjawab normatif terkait pertanyaan SYL itu.

    Katanya, dalam berbagai kasus pidana memang kerap ditemukan irisan-irisan, entah dengan hukum administrasi maupun perdata.

    “Izin secara umum Yang Mulia. Saya dalam hal ini ingin menyampaikan, Yang Mulia, seringkali di dalam hukum pidana itu ada irisan-irisan Yang Mulia. Irisan antara hukum administrasi dengan hukum pidana, irisan antara hukum perdata dengan hukum pidana,” kata Agus.

    Tak puas dengan jawaban itu, SYL kemudian mengungkit soal tindak-tanduknya sebagai menteri yang diklaim untuk kepentingan rakyat.

    Katanya, ada 287 juta penduduk yang kondisi pangannya terancam jika dia tidak mengambil langkah-langkah tertentu.

    “Nah sekarang untuk kepentingan 287 juta orang makanannya terancam, terus ada diskresi yang diperintahkan dan itu terjadi, apakah itu bisa diabaikan dalam pendekatan pidana saja atau tetap harus dijadikan bagian-bagian antitesa dari aturan hukum yang ada?” ujar SYL.

    Atas pertanyaan itu, Agus menjelaskan bahwa sifat melawan hukum dapat hilang ketika perbuatan itu dilakukan untuk kepentingan umum.

    “Jadi sifat melawan hukumnya tadi, maka menjadi hilang, manakala terpenuhi asas asas yang saya sampaikan. Asas-asas yang paling utama ada asas kepentingan umum, asas keadilan, dan seterusnya,” ujar Agus.

    Sebagai informasi, SYL tak hanya sekali menyinggung kebijakan atau perintah Presiden Jokowi dalam persidangan perkara ini.

    Sebelumnya pada persidangan Rabu (8/5/2024), SYL sempat berdalih bahwa perjalanannya yang menelan uang negara hingga ratusan juta rupiah karena perintah Presiden Jokowi.

    Katanya, dia berangkat ke Brasil demi menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia.

    Permasalahan itu seperti harga bahan pangan yang naik.

    “Perjalanan ke Brazil ini kan jauh banget, 34 jam. Kalian tahu enggak, isinya apa Yang perintah saya kan negara, Presiden. Dan itu hasil keputusan Ratas,” ujar SYL dalam sidang kasus korupsinya, Rabu (8/5/2024) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

    “Di sana itu ada persoalan dalam negeri yang lagi tidak baik-baik, antara lain harga tempe tahu lagi naik,” kata SYL lagi.

  • Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Kisah 2 Menteri Jokowi: Menkeu Diteror Pinjol, Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong oleh Petani

    Beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Kurang lebih empat bulan lagi, Presiden Jokowi akan menjabat sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia.

    Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai presiden RI pada 20 Oktober 2024 sekaligus pelantikan presiden yang baru Prabowo Subianto.

    Dengan berakhirnya masa jabatan Jokowi maka berakhir pula masa jabatan para menterinya.

    Di balik itu, beberapa kisah dan cerita menarik para menteri selama mendampingi Presiden Jokowi bekerja untuk rakyat.

    Berikut selengkapnya dirangkum Tribunnews.com, Rabu (26/6/2024) :

    1. Menteri Keuangan Diteror Pinjol

    Menteri Keuangan Sri Mulyani ternyata tidak lepas dari target pinjaman online.

    Meski berstatus menteri, namun Sri Mulyani tetap mendapat ‘teror’ dari aplikasi pinjaman online.

    Tidak sekali bendahara negara ini bahkan setiap hari mendapatkan tawaran pinjaman online di ponsel miliknya.

    Ia mengatakan tawaran itu datang dalam bentuk SMS yang setiap hari dikirimkan oleh orang yang tidak dikenal.

    “Anda enggak bisa menyaring dengan beberapa aplikasi, ini masif sekali saat ini, lihat saja SMS, BPKB bisa untuk ini. Saya juga dapat itu (SMS), saya ditawarin puinjaman tiap hari sama seperti yang lain,” kata Sri Mulyani dalam acara Talkshow Edukasi Keuangan BUNDAKU (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    Sri Mulyani mengatakan ponsel pintar yang saat ini selalu dekat dengan pemiliknya tidak dapat menyaring tawarang pinjaman online ilegal, maka penggunanya bisa menjadi target (penipuan) selanjutnya.

    Maka dari itu perlu defense atau pertahanan ketika gawai yang dimiliki tidak mampu menyaring informasi.

    “Kalau kita tidak punya pertahanan, kita akan menjadi target selanjutnya.

    Gadget ini bisa menciptakan korban yaitu diri kita sendiri,” lanjut dia. Dia menjelaskan, dalam konteks kesetaraan gender, perempuan semakin lama terus menciptakan pendapatannya sendiri.

    “Seperti saya misalnya sebagai bendahara negara, ada tawaran dan terus “meleleh”, enggak bisa! Bendahara Negara itu harus kritis berpikir, kalau makin datangnya dengan tawaran yang melimpah-limpah, langsung tahu itu pasti nipu,” ujarnya.

    Dia bilang, literasi keuangan penting demi terwujudnya sebuah bangsa negara yang sejahtera, makmur dan adil. Namun, itu tidak mungkin bisa dicapai tanpa pembangunan di bidang ekonomi.

    Pembangunan ekonomi yang identik dengan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, baik pada tingkat personal, keluarga, masyarakat dan bangsa. Itu menjadi syarat pertama bagi sebuah bangsa untuk maju dan sejahtera.

    Sri Mulyani menekankan tantangan yang terjadi hari ini lebih kompleks, jika dibandingkan dengan 40 sampai 50 tahun lalu tanpa adanya teknologi internet.

    Saat ini, akses informasi tidak terbatas dan ekonomi perempuan belakangan menunjukkan kemajuan. “Ibu-ibu saat ini memiliki ekonomi yang mulai maju, mulai nabung, dan statistiknya itu 62 persen perempuan menabung, dan menabungnya 37 persen pada kelompok seperti arisan atau majelis,” jelas dia.

    “Karena punya tabungan, mulai banyak ide, dan idenya bermacam-macam. Misalkan menanam yang untungnya besar, langsung mau dan enggak mikir,” tegasnya.

    2. Menteri Pertanian Diteriaki Pembohong

    Andi Amran Sulaiman Menteri Pertanian (Mentan) mengaku kerap diteriaki dengan sejumlah kata yang tidak pantas oleh petani ketika sedang melakukan kunjungan kerja ke sejumlah daerah.

    Mendapat perlakuan seperti itu, Andi lantas curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika dicaci-maki oleh para petani karena harga komoditas pertanian turun.

    Hal tersebut Andi sampaikan dalam Seminar Nasional Strategi Mewujudkan Swasembada Pangan Menuju Indonesia Emas 2045 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

    “Salah satu contoh kebijakan yang kami keluarkan saat itu adalah HPB (Harga Perdagangan Besar). Kami menghadap Bapak Presiden, kami kunjungan ke NTB, tiba-tiba kami diteriaki oleh petani, ‘ini Pak Menteri brengsek, Pak Menteri pembohong’. Aku ngelus dada. Kenapa? Dia tidak mengenal kita, kita harus sabar,” ujar Andi.

    Selain itu Andi menegaskan menjadi seorang Menteri Pertanian tidak mudah, harus meminum obat ‘pil sabar’.

    Sebab ketika harga komoditas turun, maka petani yang marah.

    Di sisi lain, ketika harga naik, konsumen yang akan marah.

    “Jadi Menteri Pertanian tidak mudah, harus minum pil sabar. Harga naik konsumennya marah, harga turun petani marah, harga sedang-sedang stabil pengusaha yang marah. Tidak ada ruang Menteri Pertanian tidak tersiksa,” ujarnya.

    Menurutnya semua orang yang berteriak ketika harga naik atau turun belum pernah merasakan menjadi Menteri Pertanian.

    Andi mengatakan beruntung dirinya sudah menjabat sebagai menteri selama lima tahun, sehingga tahu cara mengakali amarah petani dan masyarakat lain.

    “Aku akali karena sudah senior, 5 tahun jadi menteri. Kalau harga naik, saya ke petani, petani peluk saya, (bilang) ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sudah tinggi’,” jelas Andi.

    “Begitu harga turun, aku di kota operasi pasar, ‘terima kasih, Pak Menteri, harga sekarang sudah turun’. Harus menjaga keseimbangan tidak mudah,” jelasnya lagi.

    Sumber: Tribunnews.com/Warta Kota/Kompas.com

    Sebagian artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Mentan Andi Curhat ke Jokowi, Sering Dimaki Petani Hingga Diteriaki Brengsek dan Pembohong

  • Menteri Pertanian Panen Raya di Lamongan dan Tinjau Pompanisasi

    Menteri Pertanian Panen Raya di Lamongan dan Tinjau Pompanisasi

    Lamongan (beritajatim.com) – Dandim 0812/Lamongan, Letkol Arm Ketut Wira Purbawan, mendampingi kunjungan kerja Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam rangka panen raya dan meninjau pelaksanaan program pompanisasi di Kecamatan Babat dan Kedungpring, pada hari Jumat (19/04/2024).

    Upaya Meningkatkan Ketahanan Pangan Lamongan

    Letkol Wira menjelaskan bahwa panen raya di Lamongan merupakan bukti keseriusan Forkopimda Lamongan dalam meningkatkan ketahanan pangan.

    “Kami semua sudah sepakat dan berkomitmen untuk meningkatkan ketahanan pangan di Lamongan,” tegas Dandim.

    Panen raya di Lamongan berlangsung di dua desa, yaitu Desa Trepan, Kecamatan Babat, dan Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring.

    Harapan terhadap Program Pompanisasi

    Dandim Wira juga berharap program pompanisasi di Lamongan dapat semakin meningkatkan ketahanan pangan di wilayahnya.

    “Pompanisasi merupakan salah satu upaya penting untuk mengatasi kekeringan dan memastikan ketersediaan air bagi tanaman padi,” jelas Dandim.

    Kunjungan kerja Menteri Pertanian ke Lamongan ini diharapkan dapat mendorong sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan Forkopimda dalam upaya meningkatkan produksi padi dan ketahanan pangan di Lamongan.

    Bersama Meningkatkan Ketahanan Pangan

    Dengan komitmen dan kerjasama yang kuat dari semua pihak, diharapkan Lamongan dapat terus meningkatkan produksinya dan menjadi lumbung padi nasional. (ted)

  • Jaga Predikat Lumbung Pangan, Lamongan Gandeng Akademisi Sebagai Tim Patriot

    Jaga Predikat Lumbung Pangan, Lamongan Gandeng Akademisi Sebagai Tim Patriot

    Lamongan (beritajatim.com) – Kabupaten Lamongan menjadi daerah berpredikat Lumbung Pangan Nasional. Oleh sebab itu, kini Pemkab Lamongan berupaya untuk terus berkomitmen dalam menjaga potensi ketahanan pangan yang dimilikinya. Salah satu dari upaya itu yakni bersinergi dengan akademisi.

    Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat Rapat Koordinasi bersama 15 rektor dari perguruan tinggi negeri (PTN), pada Jumat (19/4/2024), di ruang Command Center Pemkab Lantai 3.

    Orang nomor satu di Lamongan itu juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan akan terus melanjutkan kerjasama dengan tim patriot pangan kampus merdeka.

    “Komitmen kami ialah terus mengembangkan potensi yang sudah ada di Kabupaten Lamongan. Salah satunya di bidang pertanian, Lamongan sebagai lumbung pangan nasional terus menjalin kerjasama bersama akademisi. Hal itu bertujuan untuk maintenance pertanian yang berkemajuan dan memudahkan masyarakat,” tuturnya.

    Bupati Yuhronur juga menilai bahwa sinergi dengan akademisi akan sangat berpengaruh terhadap kemajuan pertanian. Pasalnya, hasil penilaian hingga riset yang dilakukan bakal mampu memecahkan masalah pertanian hingga melahirkan solusi bagi petani di Lamongan.

    “Sinergi yang bersifat sustainable ini merupakan implementasi dari arahan Pak Mentan, yakni masing-masing universitas yang memiliki fakultas pertanian diharapkan mendukung ketahanan pangan,” terang Yuhronur.

    Dalam kesempatan sama, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menjelaskan bahwa program patriot pangan ini bertujuan mengangkat peran pemanfaatan riset dan inovasi perguruan tinggi dalam meningkatkan ketahanan, kedaulatan, kemandirian, dan pencadangan pangan nasional.

    Tujuan-tujuan itu, sambung Arif, bakal diwujudkan melalui program-program pelatihan (capacity building), pendampingan, dan keberlanjutan implementasi riset dan inovasi di tengah-tengah masyarakat.

    “Tujuan utamanya ialah menjadikan pertanian berdampak, sehingga dapat memudahkan dan menyejahterakan petani,” tandasnya.

    Tak cukup itu, Arif juga menjelaskan bahwa panen padi varietas IP9G yang dilakukan bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Desa Blawirejo, Kecamatan Kedungpring, Lamongan merupakan salah satu wujud implementasi dari program patriot pangan, yang dikolaborasikan oleh Pemkab Lamongan dengan IPB.

    Program itu bahkan memiliki keunggulan, di antaranya produktivitas yang bagus, yakni mencapai 11 ton per hektar. Tercatat, hingga saat ini sudah ada 200 (dua ratus) petani Lamongan yang menggunakan varietas tersebut.

    “Varietas yang kami cetuskan ini merupakan varietas yang unggul karena cerdas iklim. Selain itu juga memiliki karakter khusus hemat pupuk (25 persen) dan air (25 persen),” jelasnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Komunikasi IPB University, Yatri Indah Kusumastuti turut menuturkan bahwa sinergi Pemkab Lamongan dengan IPB dalam hal pertanian ini tidak hanya melulu soal pengembangan varietas padi saja, namun juga mengenai Sentra Peternakan Rakyat (SPR) yang sudah dilakukan pada waktu sebelumnya.

    “SPR ini untuk meningkatkan kuantitas populasi peternakan dan ekonomi para peternak di 3 tiga lokasi, yakni di Kecamatan Ngimbang, Kecamatan Sambeng, dan Kecamatan Sukorame,” tutupnya. [riq/ian]

  • Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Mentan dan Pangdam V/Brawijaya ke Desa Tulungagung Wujudkan Bojonegoro sebagai Lumbung Pangan

    Bojonegoro  (beritajatim.com) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay bersinergi dalam kunjungan kerja di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.

    Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau program pompanisasi dan menyalurkan bantuan benih padi, jagung, serta dua unit pompa air.

    Apresiasi untuk Sinergi dan Semangat

    Mentan Amran mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam, dan Bupati Bojonegoro dalam meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia.

    “Saya sangat mengapresiasi semangat Gubernur, Pangdam dan Bupati untuk meningkatkan Bojonegoro sebagai lumbung pangan nomor satu di Indonesia,” ujar Mentan Amran.

    Lumbung Pangan sebagai Senjata Ampuh

    Mentan Amran menekankan pentingnya lumbung pangan sebagai senjata ampuh dalam menghadapi krisis pangan.

    “Lumbung pangan merupakan senjata ampuh dalam menghadapi terjadinya krisis pangan. Sebab, kalau krisis pangan melanda, tentu akan mengubah krisis politik dan sosial diantara kita,” kata Mentan Amran.

    Meningkatkan Produksi Padi di Jawa Timur

    Melalui program pompanisasi, diharapkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro, dapat meningkat.

    “Saya harap program pompanisasi ini bisa meningkatkan produksi padi di Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Bojonegoro,” kata Mentan Amran.

    Sinergi dan Dukungan untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan

    Kunjungan dan sinergi antara Mentan Amran dan Pangdam V/Brawijaya menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk TNI, sangatlah penting dalam mencapai tujuan ini. (ted)

  • Mentan Andi Amran ke Bojonegoro Minta Gerakan Pompanisasi Dimaksimalkan

    Mentan Andi Amran ke Bojonegoro Minta Gerakan Pompanisasi Dimaksimalkan

    Bojonegoro (beritajatim.com) – Menteri Pertanian RI (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat berkunjung ke Kabupaten Bojonegoro meminta agar gerakan pompanisasi dilakukan secara maksimal. Dengan begitu diharapkan musin tanam padi bisa ditingkatkan per tahunnya.

    Guna mempercepat gerakan pompanisasi itu, kepala dinas dan juga pihak terkait harus segera melakukan pengecekan terhadap sungai-sungai besar yang tidak pernah surut saat musim kering. Usai dicek, pemasangan pompa harus segera dimasifkan.

    “Luas lahan kering disini kan 40 persen. Nah 40 persen disini berapa yang nempel ke Bengawan Solo atau Sungai Berantas harus dilakukan pengecekan dan pasang pompa secara maksimal,” ujar Mentan Amran, Senin (18/3/2024).

    Amran yang sedang meninjau gerakan tanam padi di Desa Tulungagung, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro melanjutkan, air dari sungai bisa dialirkan pada lahan-lahan sawah dengan indeks pertanamannya 1 atau maksimal 2 kali dalam setahun sehingga ke depan bisa dinaikkan menjadi 3 sampai 4 kali setahun.

    “Yang harus dicari adalah sungai yang tidak pernah kering. Ini boleh. Jadi yang tanam 1 kali cari dan yang tanam 2 kali cari sehingga bisa tanam 3 sampai 4 kali,” katanya.

    Mentan mengatakan pompanisasi menjadi solusi cepat mengingat saat ini tidak semua daerah diguyur hujan. Artinya, masih ada daerah-daerah kering akibat dilanda el nino gorila alias musim kering ekstrem yang berujung pada darurat pangan.

    Untuk mendukung upaya tersebut, katanya, semua pihak harus terlibat baik dari TNI, Polri, Kejaksaan, petani maupun dukungan langsung dari Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (BPWS) yang memiliki peta wilayah sungai berair dan sawah kering.

    “Yang pasti kita harus efisien dan efektif. Bahkan dari BPWS, sudah sepakat ya 200 pompa digunakan dan keluar. Nah bapak ibu sekalian, ini dicek baik-baik berapa pompa dibutuhkan untuk menaikkan indeks tanam,” katanya.

    Sementara Pj Bupati Bojonegoro, Adriyanto mendukung penuh upaya kementerian pertanian dalam memaksimalkan pompanisasi pada lahan-lahan kering di Jawa Timur. Apalagi, kata dia, Kabupaten Bojonegoro selama ini adalah penghasil beras terbesar ketiga untuk wilayah Jatim.

    “Bojonegoro ini daerah terbesar ketiga produksi padi di Jatim. Namun kami punya tantangan besar karena kalau musim hujan resikonya banjir dan kalau musim kering seperti ini resikonya sangat panjang hingga 8 bulan,” terangnya.

    “Tapi kami berupaya menjaga produksi maksimal dimana angka pada 2023 mencapai 705 ribu ton. Jadi kami mendukung penuh pompanisasi yang dilakukan,” tambah Adriyanto.

    Sebagai informasi, luas hamparan sawah di Bojonegoro mencapai 115 hektare dengan rata-rata penggunaan varietas adalah inpari 32 atau indeks pertanaman 200. Adapun produktivitasnya sendiri mencapai 7,5 ton per hektare dengan kadar air 21 persen. Diketahui, rata-rata harga gabah kini mencapai Rp7.100 per kilogram . [lus/kun]

  • Alasan Anggaran Tambahan Pupuk Subsidi Rp14 T Belum Cair

    Alasan Anggaran Tambahan Pupuk Subsidi Rp14 T Belum Cair

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) menyinggung soal anggaran tambahan pupuk subsidi Rp14 triliun dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum bisa cair.

    Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementan Moh Ismail Wahab menyebut pagu anggaran kementerian pimpinan Andi Amran Sulaiman itu hanya cukup mendanai 4,7 juta ton pupuk subsidi dari total kebutuhan 12 juta ton. Oleh karena itu, ada tambahan anggaran dari Presiden Jokowi.

    “Dananya Rp14 triliun (tambahan anggaran untuk pupuk subsidi) dari Bapak Presiden (Jokowi) di setiap momen pertemuan, kita akan menambah, sehingga (pupuk) subsidi kita ada 7,2 juta ton untuk 2024 ini,” jelas Ismail dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (26/2).

    “(Anggaran pupuk subsidi tambahan Rp14 triliun untuk) 7,2 juta ton (pupuk) masih dalam proses. Menurut informasi dari kemarin hasil rapat dengan kementerian koordinator (Kemenko Perekonomian), katanya, informasinya dihabiskan dulu yang 4,7 juta ton, baru yang 2,5 juta ton itu digelontorkan untuk tambahan subsidi,” tambahnya.

    Pada saat yang bersamaan dengan rakor tersebut, Presiden Jokowi memimpin Rapat Sidang Kabinet di Istana Negara pagi tadi. Salah satu hasilnya adalah sang Kepala Negara kembali menambah alokasi pupuk subsidi dari 7,2 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kebijakan ini diputuskan demi mendorong produktivitas pangan.

    “Diputuskan dalam rapat atas arahan dan keputusan Bapak Presiden (Jokowi), jumlah kuantum pupuk dari anggaran 2024 4,7 juta ton, dinaikkan menjadi 9,55 juta ton,” ucap Amran usai rapat di Istana Negara Jakarta.

    Di lain sisi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan ada opsi lain berupa pupuk nonsubsidi yang dibuat pemerintah demi menekan harga jual pupuk. Airlangga menyebut ada diskon harga pupuk yang kebijakannya sedang disiapkan Menteri BUMN Erick Thohir.

    Pria yang juga ketua umum Partai Golkar itu mengatakan pemerintah berjanji mempermudah distribusi pupuk kepada petani.

    Beberapa program yang bakal dikebut, antara lain kemudahan bagi petani mengakses pupuk subsidi cukup dengan kartu tani atau Kartu Tanda Penduduk (KTP).

    (skt/sfr)

  • Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Benarkah Food Estate Jokowi-Prabowo Gagal, Apa Ukurannya?

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Diskusi mengenai food estate kembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

    Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estate gagal.

    Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estate adalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

    Tak hanya itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Greenpeace hingga ahli pertanian juga menyebut program itu gagal. Sebab, selain merusak lingkungan juga tak memberikan keuntungan bagi petani.

    Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

    “Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif,” katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

    Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

    Lalu benarkah tuduhan itu? 

    Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakan food estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

    Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

    “Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan,” jelasnya.

    Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

    Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

    “Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol,” imbuhnya.

    Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

    Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

    Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

    “Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa,” usulnya.

    Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

    “Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi,” kata Andreas.

    INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

    Kedua, ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

    “Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu,” jelasnya.

    Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

    Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estate sangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

    “Menurut saya Indonesia butuh food estate dan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih,” kata Rusli.

    Untuk keberhasilan dan tidaknya program food estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

    Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

    “Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai,” pungkasnya.

    (agt/agt)