Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Mentan Bongkar Temuan 250 Ton Beras Impor Ilegal, RI Kecolongan?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap modus dan kronologi di balik masuknya 250 ton beras impor ilegal asal Thailand ke wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, masuknya beras impor ilegal ini diduga karena status wilayah tersebut sebagai zona perdagangan bebas (free trade zone), yang membuat pengawasan distribusi lebih longgar.

    “Itu daerah seolah bebas perdagangan, free trade zone. Jadi ini, tetapi itu harus dibaca dengan utuh. Harus sesuai dengan kebijakan pusat. Nah ini yang mungkin tidak diperhatikan, itu alasannya,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Amran menegaskan saat ini aparat penegak hukum (APH) tengah mendalami siapa pelaku yang melakukan importasi beras ilegal.

    Namun, dia juga menekankan setiap importasi beras harus mendapatkan rekomendasi dari Kementan. Di sisi lain, PT Multazam Sabang Group (MSG) yang merupakan importir itu tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak.

    Dalam penanganan kasus ini, Kementan juga berkoordinasi langsung dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Amran mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat.

    “Beliau [Menteri Perdagangan Budi Santoso] katakan bahwa nggak ada, nggak ada izin. Jadi Kabareskrim, Kapoldanya kami langsung telepon. Satu-satu, kami ingin tahu,” tuturnya.

    Adapun, Kementan menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG. Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    Padahal, kata Amran, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan. Terlebih, importasi beras tersebut juga tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

  • Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Jreng! Mentan Bongkar 250 Ton Beras Ilegal Thailand Masuk ke RI

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap sebanyak 250 ton beras impor ilegal asal Thailand masuk ke Indonesia, tepatnya di wilayah Sabang, Aceh.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan impor beras ilegal tersebut masuk tanpa mengantongi persetujuan impor dari pusat. Bahkan, Amran juga mengungkap importir tersebut tetap melakukan importasi meski risalah telah menolak. Adapun, importir tersebut adalah PT Multazam Sabang Group (MSG).

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 14.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton, tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat,” kata Amran dalam konferensi pers di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).

    Atas laporan itu, Amran menyatakan Kementan langsung menelepon Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) hingga Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) untuk menyegel gudang pabrik PT MSG.

    “Hari ini kami sampaikan bahwa itu kami segel, dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” imbuhnya.

    Dia juga meminta agar beras impor ilegal itu tidak diperbolehkan keluar ke pasar Sabang, Aceh.

    “Nanti keputusan di pengadilan [terkait apakah beras impor ilegal dikembalikan atau dimusnahkan], itu kan panjang, tetapi yang jelas tidak boleh keluar,” jelasnya.

    Di sisi lain, Amran menambahkan, stok beras di Sabang juga dalam volume besar, yakni hampir 402 ton atau setara dengan kebutuhan selama 3 bulan.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan Indonesia memiliki stok beras tertinggi sehingga keran impor tidak diperlukan.

    Apalagi, dia juga menyebut importasi beras tersebut tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar Indonesia tidak mengimpor beras.

    “Kalau sudah Panglima Tertinggi, seluruh Bapak Presiden sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor, karena stok kita banyak, seluruh warga negara Indonesia, apalagi aparat atau pegawai seluruh Indonesia harus patuh pada perintah Panglima Tertinggi, perintah Bapak Presiden,” pungkasnya.

  • Mentan Bongkar 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang: Tanpa Izin, Langsung Disegel!

    Mentan Bongkar 250 Ton Beras Impor Ilegal Masuk Sabang: Tanpa Izin, Langsung Disegel!

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap temuan 250 ton beras impor ilegal yang masuk ke Indonesia melalui Pelabuhan Sabang, Aceh. Ia menilai masuknya beras tersebut bertentangan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menegaskan bahwa impor tidak diperlukan karena stok nasional berada pada posisi tertinggi.

    Amran mengatakan laporan mengenai temuan tersebut diterimanya sekitar pukul 02.00 dini hari saat ia sedang menjalani perawatan karena kelelahan. Meski begitu, ia langsung menghubungi sejumlah pihak untuk menghentikan distribusi beras yang diduga ilegal tersebut.

    “Kami terima laporan tadi sekitar jam 02.00 bahwasanya ada beras masuk di Sabang. Itu 250 ton tanpa izin dari pusat, tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam, langsung disegel ini berasnya. Nah, enggak boleh keluar,” ujar Amran dalam konferensi pers, Minggu (23/11/2025).

    Berdasarkan penyelidikan awal, beras impor tersebut masuk tanpa persetujuan kementerian yang berwenang. Amran mengatakan ada pihak yang sebelumnya mendorong rapat di Jakarta untuk membahas impor, namun risalah rapat menunjukkan pejabat terkait justru menolak rencana tersebut.

    “Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi Bappenas, apakah Anda menyetujui? Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” katanya.

     

    Menteri Pertanian, Amran Sulaiman mengungkapkan, cadangan beras Indonesia saat ini yang mencapai sekitar 4 juta ton merupakan yang terbesar dalam sejarah. Selain itu, sektor pertanian juga menjadi penyumbang roda pertumbuhan ekonomi tertinggi saat in…

  • Anggaran Museum Dialihkan untuk Festival dan Expo Sapi di Jember

    Anggaran Museum Dialihkan untuk Festival dan Expo Sapi di Jember

    Jember (beritajatim.com) – Anggaran untuk pembangunan museum sebesar Rp 400 juta dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2025 dialihkan untuk penyelenggaraan Festival dan Expo Sapi Jawa Timur.

    Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi B DPRD Jember dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember, di gedung parlemen, Sabtu (22/11/2025) sore.

    Sejak beberapa tahun lalu, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merencanakan untuk mengubah Hotel Kebonagung milik Pemkab Jember menjadi museum. Namun hingga saat ini rencana itu tidak terealisasi kendati dianggarkan dalam APBD.

    Ketua Komisi B DPRD Jember Candra Ary Fianto mengatakan, anggaran museum awalnya dialokasikan Rp 1,5 miliar dalam APBD Jember 2025. Anggaran itu kemudian direvisi menjadi Rp 800 juta saat ada pembahasan efisiensi. “Ketika Perubahan APBD Jember 2025, anggaran itu digunakan untuk pelaksanaan Festival dan Expo Sapi,” katanya.

    Hal ini dikritisi Komisi B. “Kenapa sesuatu hal yang belum ada di Jember dan itu penting, tidak dilaksanakan,” kata Candra.

    Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bobby Arie Sandi mengatakan saat pembahasan Perubahan APBD Jember 2025, peruntukan anggaran museum dipertanyakan. “Saat nge-desk kelayakan dan justifikasi teknis pemilihan lokasi museum di Kebonagung dipertanyakan,” katanya.

    Jajaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jember tidak bisa menjelaskan alasan pemilihan Hotel Kebonagung tersebut. “Waktu itu pimpinan menyarankan agar museum sebisa mungkin berlokasi di kawasan kota,” kata Bobby.

    Akhirnya anggaran sebesar Rp 400 juta untuk museum dialihkan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tingkat nasional di Jember, yang terbagi dua paket masing-masing senilai Rp 200 juta. Belakangan anggaran itu digunakan untuk mendukung penyelenggaraan Festival dan Expo Sapi Jawa Timur, di kawasan Stadion Jember Sport, Sabtu (1/11/2025).

    Usai rapat, Bobby mengakui kepada wartawan, bahwa perencanaan pembangunan museum di Kebonagung sangat lemah. “Seharusnya saat perencanaan awal harus mempunyai latar belakang, prioritasnya seperti apa, kenapa kok di sana, namun tidak ada yang bisa menjawab. Saya tidak tahu penyusunan rencana awal, karena saya masih di Dinas Komunikasi dan Informasi,” katanya.

    Pengalihan anggaran sebenarnya tidak spesifik diperuntukkan Festival dan Expo Sapi. Menurut Bobby, anggaran itu dialihkan untuk kegiatan berskala nasional dan memiliki dampak luas. Sementara Festival dan Expo Sapi itu dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak, dan ratusan peternak sapi di sejumlah kota di Indonesia.

    Candra meminta agar rencana pembangunan museum dilanjutkan di Gedung Nasional Indonesia (GNI), sebuah gedung bersejarah yang dibangun pada 1950-an. Saat ini GNI mangkrak tanpa pemanfaatan dan direncanakan untuk dapur Makan Bergizi Gratis.

    “Itu kan aset Pemkab Jember. Kalau bisa jangan dibuat tempat SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Penggunaannya lebih baik untuk museum karena tempat lokasinya di tengah kota dan saya yakin juga memadai,” kata Candra. [wir]

  • MBG Jadi Contoh Pemanfaatan Produk Lokal hingga Pelosok

    MBG Jadi Contoh Pemanfaatan Produk Lokal hingga Pelosok

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan isi pertemuannya dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/BPN) Nusron Wahid saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta pada Kamis 20 November 2025.

    Menurut dia, pertemuan tersebut membahas keluhan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah mencari tambahan bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    “(Rapat) pertama (membahas) kedelai. Kita mau tanam kedelei 1 juta hektare ke depan, secara bertahap. Dan hari ini sudah dirapatkan lagi jam 06.00 pagi (bersama tim Kementan). Jam 05.00 lewat sudah ada tim. Jadi kita selalu rapat, jam 06.00 pagi,” kata Mentan Amran saat ditemui di kediamannya, Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Amran menambahkan, timnya saat ini tengah memetakan letak 1 juta hektare tersebut. Opsinya, lanjut dia, bisa jadi membuka lahan baru atau mencari lahan bekas sitaan yang belum pernah ditamani sawit.

    “Lahan baru, lahan eks yang disita tetapi belum ada sawitnya. Kita rencana tanami kedelai,” tutur Amran.

    Selain soal bahan baku kedelai, Amran juga mengaku, dalam rapat kemarin juga membahas soal peternakan yang ingin dikerjasamakan dengan Kementerian Kehutanan. Dia menuturkan, menteri kehutanan menyambut baik hal tersebut.

    “Kami tadi telpon, bicara langsung dengan Pak Menteri Kehutanan,” terang Amran.

  • Bapanas: RUU Pangan Mendesak, Impor Harus Dipangkas

    Bapanas: RUU Pangan Mendesak, Impor Harus Dipangkas

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (BPN) (Bapanas) menilai percepatan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pangan merupakan hal krusial untuk memperkuat kedaulatan pangan dan menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor komoditas strategis.

    Deputi Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto menuturkan RUU Pangan harus menempatkan kedaulatan pangan sebagai pondasi utama.

    “Pemenuhan kebutuhan pangan nasional harus mengutamakan produksi dalam negeri, meminimalkan impor, dan secara bertahap menghentikan ketergantungan pada komoditas luar negeri,” kata Andriko dalam keterangan tertulis, dikutip pada Minggu (23/11/2025).

    Andriko menilai, tekanan dinamika global, penyusutan lahan, perubahan iklim, hingga kebutuhan data pangan presisi menuntut regulasi yang lebih adaptif.

    “Regulasi pangan ke depan harus memperkuat cadangan pangan nasional, meningkatkan efisiensi rantai pasok, menjamin perlindungan dalam ekosistem pangan secara berkelanjutan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” terangnya.

    Lebih lanjut, Andriko menambahkan Panitia Kerja (Panja) RUU Pangan Komisi IV DPR RI juga menyoroti pentingnya diversifikasi pangan lokal, termasuk substitusi hingga 30% konsumsi pangan lokal sebagai pengganti terigu untuk mengurangi impor gandum.

    Untuk itu, Andriko menyatakan Bapanas berkomitmen mengawal penyempurnaan regulasi pangan agar sejalan dengan visi Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, serta mimpi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun kedaulatan pangan nasional.

    Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menegaskan RUU Pangan harus mampu menjawab tantangan nyata sektor pangan, mulai dari perubahan iklim hingga penyusutan lahan.

    Titiek menilai penguatan tata kelola pangan berkelanjutan dan perlindungan petani menjadi prioritas.

    “RUU Pangan harus memastikan perlindungan petani, menjamin akses air, mendorong digitalisasi pupuk, memperkuat pertanian organik, dan membuka ruang tumbuh UMKM pangan,” tutup Titiek.

  • ICMI dukung Mentan berantas “serakahnomics” demi ketahanan pangan RI

    ICMI dukung Mentan berantas “serakahnomics” demi ketahanan pangan RI

    Jakarta (ANTARA) – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) mendukung langkah tegas Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberantas praktik Serakahnomics demi menjaga ketahanan pangan dan melindungi petani dari praktik mafia yang merugikan banyak pihak.

    Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) ICMI Priyo Budi Santoso mengatakan pihaknya berada satu jalur dengan Mentan Amran dalam misi besar mengembalikan hak ekonomi rakyat kecil dan mengakhiri dominasi satu-dua kelompok yang selama ini menguasai sektor pangan strategis.

    “Kami di ICMI sejalan dengan gebrakan Pak Amran. Serakahnomics harus dihentikan. Mafia pangan tidak boleh lagi menguasai sektor-sektor strategis yang menjadi hak rakyat kecil,” kata Priyo dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

    Serakahnomics merupakan fenomena dalam dunia ekonomi dengan perilaku rakus yang tidak mengindahkan moral dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

    Menurut Priyo, Serakahnomics merupakan ancaman nyata yang menggerus keadilan sosial dan praktik itu terutama di sektor pangan telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada ketidakadilan ekonomi.

    “Jika ini tidak segera dibenahi dan waktu kita sangat pendek maka potensi guncangan sosial di lapangan sudah berada di depan mata,” ujarnya.

    Priyo menyebut, jika Serakahnomics terus dibiarkan, sendi-sendi keadilan sosial akan runtuh dan potensi guncangan sosial tidak bisa dihindari.

    “Saya mendukung penuh kepemimpinan Presiden Prabowo, terlebih jika beliau benar-benar membackup ide-ide kerakyatan untuk menyelamatkan ekonomi demi keadilan bersama,” ucap Priyo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Dukung Mentan Amran Berantas “Serakanomics”, ICMI: Mafia Pangan Harus Tamat

    Dukung Mentan Amran Berantas “Serakanomics”, ICMI: Mafia Pangan Harus Tamat

    Dukung Mentan Amran Berantas “Serakanomics”, ICMI: Mafia Pangan Harus Tamat
    Tim Redaksi
    KOMPAS.com
    – Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) menyatakan dukungan penuh langkah tegas Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam membongkar praktik
    serakanomics
    dan memberantas mafia pangan yang menguasai sektor pangan nasional.
    Wakil Ketua Umum PP
    ICMI
    Priyo Budi Santoso mengatakan, ICMI sejalan dengan misi
    Mentan Amran
    untuk mengembalikan hak
    ekonomi rakyat
    kecil serta mengakhiri dominasi kelompok tertentu yang selama ini menguasai
    sektor pangan
    strategis.
    “Kami di ICMI sejalan dengan gebrakan Pak Amran.
    Serakanomics
    harus dihentikan,” kata Priyo, seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (22/11/2025).
    Ia menambahkan,
    mafia pangan
    tidak boleh lagi menguasai sektor strategis yang menjadi hak rakyat kecil.
    Priyo menyebut,
    serakanomics
    merupakan ancaman nyata yang menggerus
    keadilan sosial
    . Praktik
    serakanomics
    di sektor pangan telah berlangsung lama dan berdampak langsung pada ketidakadilan ekonomi.
    Jika
    serakanomics
    terus dibiarkan, sendi-sendi keadilan sosial akan runtuh. Priyo bahkan menyebut, potensi guncangan sosial tidak bisa dihindari.
    “Jika ini tidak segera dibenahi, dan waktu kita sangat pendek, potensi guncangan sosial di lapangan sudah berada di depan mata,” ujarnya.
    ICMI juga mengeluarkan peringatan keras kepada para mafia pangan yang diduga selama ini mengendalikan rantai pasok dan menekan ekonomi rakyat. Priyo menegaskan, era kenyamanan bagi kelompok pelaku besar yang meraup keuntungan secara tidak adil harus berakhir.
    “Nama-namanya sudah kami tahu. Selama ini mereka hidup nyaman,” tegasnya.
    Priyo memastikan, ke depan, kehidupan para pelaku mafia pangan akan dipantau.
    Priyo menambahkan, pembenahan sektor pangan adalah langkah strategis yang akan menentukan ketahanan dan masa depan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, ICMI mendorong Mentan Amran untuk tetap tegas dalam agenda pemberantasan mafia pangan dan
    serakanomics
    .
    “Saya minta Pak Amran tidak ragu. Sebab, ujung dari semua
    serakanomics
    ekonomi ini adalah kehancuran keadilan sosial,” ujarnya.
    Ia menilai, langkah Mentan Amran memberantas
    serakanomics
    adalah upaya penyelamatan bangsa.
    Priyo juga turut mengaskan dukungan penuh ICMI kepada kepemimpinan
    Presiden Prabowo
    Subianto yang dinilai memberikan ruang dan dorongan kuat terhadap langkah kerakyatan Mentan Amran.
    Keberpihakan Presiden terhadap agenda penguatan ekonomi rakyat menjadi landasan penting untuk memperbaiki struktur keadilan
    ekonomi nasional
    .
    “Kalau Presiden mendukung ide kerakyatan ini, itu adalah jalan terbaik untuk penyelamatan ekonomi kita dan ICMI berada di jalur yang sama,” ujarnya.
    Priyo mengatakan, tidak ada pilihan lain bagi bangsa ini selain memulihkan keadilan, memperkuat pemerataan, dan menuntaskan praktik
    serakanomics
    . Praktik tersebut selama ini menjadi penghambat kemajuan ekonomi rakyat.
    Ia menilai, agenda besar Mentan Amran harus menjadi gerakan bersama untuk membersihkan sektor pangan dari dominasi mafia.
    “Ini soal keadilan, pemerataan, dan masa depan Indonesia. Mafia pangan harus tamat,” tutur Priyo.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jual Pupuk di Atas HET, Izin Usaha 115 Kios Dicabut

    Jual Pupuk di Atas HET, Izin Usaha 115 Kios Dicabut

    Jakarta –

    Pemerintah mencabut izin usaha 115 kios yang menjual pupuk subsidi. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pencabutan izin usaha itu dilakukan karena ratusan kios itu menjual pupuk subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    Amran mengatakan dia telah meminta PT Pupuk Indonesia tidak lagi mendistribusikan pupuk subsidi kepada 115 kios tersebut, sehingga tidak lagi melakukan penjualan.

    “Sekarang ini masih ada, satu minggu ini ada 115 (kios) itu harga (jual pupuk subsidi) di atas HET. Dan hari ini juga kita tindaklanjuti meminta kepada Pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

    Amran mengatakan tidak akan memberikan ampun kepada kios yang nakal menjual pupuk subsidi di atas HET. “Tapi nanti mengecek juga di bawah, dan biasanya kalau sudah kita beri bukti itu langsung dicabut (izin usahanya),” tegasnya.

    Dia juga telah mendapatkan pengaduan terhadap 136 kios yang mempersulit petani membeli pupuk subsidi. Padahal menurutnya, pemerintah telah memudahkan pembelian pupuk subsidi hanya dengan menunjukan KTP, tidak memerlukan persyaratan lainnya.

    “Kemudian masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (kios pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menembus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136 (kios) kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi izinnya juga kita cabut,” jelanya.

    Dia mengaku geram masih ada kios yang meminta kartu tani sebagai syarat pembelian pupuk subsidi. Amran menegaskan, pembelian pupuk subsidi hanya memerlukan KTP

    “Masih ada yang melaporkan 136 (kios) mewajibkan menggunakan kartu tani. Ini kami wajib KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” imbuhnya.

    Sebelumnya, Amran telah mencabut izin usaha 190 distributor hingga pengecer karena menjual pupuk subsidi di atas HET. Sebelumnya, HET pupuk subsidi telah diturunkan sebesar 20%.

    “Distributor-pengecer pupuk yang tidak mematuhi pengumuman pemerintah turun harga 20% dan hari ini kita cabut izinnya yaitu 135 pengecer-distributor yang kita cabut izinnya. Yang kita temukan langsung kami sidak di beberapa tempat ke Lampung, Maluku, Sulawesi, insyaallah kami lanjutkan besok itu yang dicabut 55. Jadi total sekarang sudah 190 pengecer kita cabut izinya,” kata dia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jumat (31/10/2025).

    Saat ini sebanyak 101 distributor tengah dipantau karena dalam laporan tidak dicantumkan alamatnya. Langkah ini dilakukan untuk menjaga kelompok petani. Amran meminta masyarakat untuk melaporkan kepada Mentan melalui WhatsApp 082311109690.

    “Seluruh petani, kelompok petani seluruh Indonesia, silakan laporkan kerahasiaan bapak kami jaga. Pelapor kami jamin kerahasiaanya, kami tidak munculkan,” jelasnya.

    (ada/ara)

  • Mentan Amran Sulaiman Minta Izin Distributor Pupuk Langgar HET dan Persulit Hak Petani Dicabut!

    Mentan Amran Sulaiman Minta Izin Distributor Pupuk Langgar HET dan Persulit Hak Petani Dicabut!

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku masih mendapat laporan soal distributor pupuk yang menjual tidak sesuai harga eceran tertinggi (HET) kepada para petani. Sesuai instruksi Presiden Prabowo, hal itu tidak dibenarkan.

    Atas dasar temuan itu, Amran meminta PT Pupuk Indonesia menindak para distributor tersebu.

    “Kami menindaklanjuti semua laporan, satu minggu ini masih ada 115 (laporan) itu harga pupuk di atas HET. Hari ini kita tindak dan meminta kepada pupuk Indonesia untuk izinnya dicabut!” tegas Amran usai menghelat rapat pukul 6 pagi di kediamannya, di Jakarta Selatan, Jumat (21/11/2025).

    Selain soal HET, Amran juga mendapat laporan soal 136 distributor pupuk yang mempersulit para petani mendapatkan pupuk karena masih mewajibkan penggunaan kartu tani. Padahal, kebijakan saat ini cukup hanya menggunakan KTP.

    “Masih ada saudara kita dari seluruh Indonesia, 136 (distributor pupuk) yang melarang atau mempersulit untuk menebus pupuk dengan menggunakan KTP. Kalau ini 136, kami minta ditegur. Jadi teguran, tapi kalau minggu depan masih terjadi, izinnya juga kita cabut!,” tegas Amran lagi.