Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • AMSI Nilai Gugatan Mentan Amran ke Tempo Ciptakan Preseden Berbahaya bagi Ekosistem Pers

    AMSI Nilai Gugatan Mentan Amran ke Tempo Ciptakan Preseden Berbahaya bagi Ekosistem Pers

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan keprihatinan mendalam atas gugatan perdata senilai Rp200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap PT Tempo Inti Media Tbk (Tempo). Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL pada 1 Juli 2025. AMSI menilai langkah hukum itu dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.

    “Meskipun kami menghormati hak setiap warga negara untuk menggunakan jalur hukum, namun gugatan bernilai fantastis ini mengindikasikan praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yaitu upaya membungkam media melalui beban finansial yang sangat berat,” ujar Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi AMSI, Amrie Hakim.

    Sengketa antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Tempo berawal dari laporan sampul pemberitaan bertajuk “Poles-Poles Beras Busuk” yang diunggah di akun X dan Instagram Tempo.co pada 16 Mei 2025. Perkara ini telah dimediasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga berwenang menangani sengketa pers. Menurut AMSI, penyelesaian sengketa pemberitaan semestinya dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui gugatan perdata.

    Tempo disebut telah mematuhi seluruh rekomendasi Dewan Pers, termasuk mengganti judul poster, menyampaikan permintaan maaf, serta memoderasi konten. Hak jawab dan hak koreksi juga telah dilaksanakan. Karena itu, AMSI menilai gugatan Menteri Pertanian berpotensi melanggar jaminan konstitusional kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 28F UUD 1945, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 yang memperkuat hak istimewa pers dalam pemberitaan kepentingan publik.

    Apabila Menteri Pertanian menilai pelaksanaan putusan PPR Dewan Pers belum sepenuhnya dijalankan, AMSI menyarankan agar pengaduan kembali dilakukan melalui Dewan Pers sesuai mekanisme UU Pers. AMSI juga meminta Dewan Pers memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai isi PPR agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di antara para pihak.

    “Gugatan ini dapat menciptakan preseden berbahaya bagi ekosistem pers di Tanah Air. Jika dibiarkan, pejabat publik lain akan meniru pola ini untuk membungkam kritik, dan media akan takut memberitakan isu-isu penting yang melibatkan pejabat negara,” tegas Amrie.

    AMSI menilai nilai gugatan Rp200 miliar juga tidak proporsional. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 jo. No. 459K/Sip/1975, ganti rugi dalam perkara perdata harus proporsional dengan kerugian riil yang dapat dibuktikan, bukan bersifat punitif atau menghukum.

    Terkait hal ini, AMSI mendesak pemerintah dan DPR memberi perhatian serius. “Presiden Prabowo perlu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menghormati kebebasan pers sesuai amanat konstitusi. Di samping itu, DPR perlu menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak ada intimidasi terhadap pers, serta melakukan evaluasi implementasi UU Pers, khususnya perlindungan terhadap praktik SLAPP,” ujar Amrie.

    AMSI mendorong agar sengketa diselesaikan melalui dialog yang konstruktif antara pihak terkait untuk membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media. “AMSI berdiri bersama Tempo dan seluruh media yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan integritas. Kami mendorong dialog, bukan konfrontasi, tetapi juga tidak akan diam melihat upaya intimidasi sistematis terhadap perusahaan pers,” tegas Amrie.

    AMSI memastikan akan terus memantau perkembangan perkara ini dan menyiapkan langkah advokasi lanjutan, termasuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. [beq]

  • Pertanian Jadi Penggerak Utama Ekonomi, Sumbang 14,35% PDB RI

    Pertanian Jadi Penggerak Utama Ekonomi, Sumbang 14,35% PDB RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menegaskan perannya sebagai penopang utama perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III-2025. Angka ini meningkat dari 13,83 persen pada triwulan sebelumnya, menempatkan pertanian sebagai kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan, sekaligus menunjukkan ketahanan sektor ini di tengah tantangan ekonomi global.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2025, nilai PDB sektor pertanian pada triwulan III-2025 mencapai Rp869,4 triliun (harga berlaku), naik dari Rp822,6 triliun pada triwulan II-2025. Secara riil, sektor pertanian tumbuh 3,32 persen (q-to-q) dan 4,93 persen (y-on-y), dengan pertumbuhan kumulatif 5,37 persen (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu

    Kinerja positif ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian mulai membuahkan hasil. Program modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, serta perluasan areal tanam turut menopang peningkatan output sektor ini.

    Secara spasial, pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat di Sulawesi (5,84 persen), Jawa (5,17 persen), dan Sumatera (4,90 persen) juga menunjukkan peran besar wilayah-wilayah sentra pangan terhadap stabilitas ekonomi nasional

    Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor barang dan jasa meningkat 9,91 persen (y-on-y), hal ini sejalan dengan upaya hilirisasi pertanian dan peningkatan daya saing komoditas ekspor seperti kelapa sawit, kopi, dan hasil hortikultura yang terus dikembangkan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menilai capaian ini sebagai bukti nyata bahwa pertanian kini bukan hanya penyedia pangan, tetapi juga penggerak utama ekonomi rakyat.

    “Kita tidak boleh hanya berpikir menanam dan panen. Pertanian harus memberi nilai tambah. Kita dorong hilirisasi dan ekspor agar petani menikmati hasil yang lebih besar,” ujar Mentan Amran.

    Dengan kontribusi yang terus meningkat, sektor pertanian tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Mentan Ingatkan Kios Pupuk Melanggar, Izinnya Akan Dicabut

    Mentan Ingatkan Kios Pupuk Melanggar, Izinnya Akan Dicabut

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios dan distributor pupuk yang melanggar harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah telah mencabut izin 190 pelanggar dan memastikan pengawasan ketat agar penurunan harga pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan petani.

    “Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawasi pelaksanaan kebijakan penurunan harga pupuk agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Ia menyebut sudah waktunya negara berpihak dan melindungi 160 juta petani dari praktik mafia yang selama ini merugikan mereka demi kepentingan segelintir pihak.

    Ia juga menegaskan pengawasan tak berhenti di tingkat pengecer dan distributor. Selain itu, ia memerintahkan seluruh manajer dan general manager Pupuk Indonesia di daerah untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan di wilayah masing-masing.

    “Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi. Bila perlu, dicopot,” tegasnya.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, pemerintah menetapkan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.

    Penurunan harga ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan oleh petani. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sementara pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

    Adapun harga NPK khusus kakao diturunkan dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

    (akn/akn)

  • Melihat dari Dekat Kecanggihan Alsintan Combine Harvester Terbaru Buatan Anak Bangsa

    Melihat dari Dekat Kecanggihan Alsintan Combine Harvester Terbaru Buatan Anak Bangsa

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kebanggaannya terhadap kemajuan teknologi alat mesin pertanian (alsintan). Salah satunya adalah generasi terbaru combine harvester hasil pengembangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) di Serpong, Tangerang.

    Saat meninjau langsung dan menjajal performa prototipe Combine Harvester – MUD MAX pada Senin (3/11/2025), Mentan Amran menegaskan bahwa transformasi menuju pertanian modern adalah kunci keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    “Kita transformasi pertanian tradisional ke modern. Kita pakai drone untuk memupuk dan menanam. Kita menggunakan precision agriculture, smart farming. Ini harus kita lakukan terus-menerus ke depan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pertanian modern, itu biaya turun dan produktivitas naik,” kata Mentan Amran.

    Menurutnya, kehadiran generasi baru combine harvester menjadi simbol kemajuan mekanisasi pertanian Indonesia. Teknologi ini memungkinkan kegiatan panen dilakukan lebih cepat, efisien, dan presisi, bahkan di lahan sawah dengan kondisi drainase buruk sekalipun.

    BRMP Mektan mencatat, prototipe Combine Harvester – MUD MAX memiliki lebar kerja 2,05 meter, daya mesin 100 HP, dan bobot 2.905 kilogram. Dengan tekanan tanah (ground pressure) sebesar 0,17 kg/cm² dan ground clearance 480 mm

    Alat ini terbukti mampu bekerja optimal di lahan berlumpur dengan daya sangga rendah (soil bearing capacity 0,204 kg/cm²).

    “Kita ingin alat seperti ini terus dikembangkan. Yang kami inginkan adalah nanti menggunakan baterai kemudian robotik. Jadi nanti autonomous, milenial dan generasi Z bisa mengolah lahan dan panen, itu dikontrol dari jauh. Itulah mimpi pertanian masa depan,” ujarnya.

  • Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Tertinggi

    Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Tertinggi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni naik sebesar 4,1 juta ton dibandingkan 2024.

    “Kami laporkan kepada Bapak Presiden, sesuai data BPS, produksi beras nasional meningkat signifikan sebesar 4,1 juta ton. Ini capaian tertinggi sejak 2019,” kata Amran dikutop dari Antara, Rabu (5/11/2024).

    Dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), Mentan menyampaikan bahwa lonjakan produksi tersebut mengacu pada hasil resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Amran, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa peningkatan produksi beras juga diikuti dengan penguatan stok nasional dan pengendalian harga di pasar.

    “Stok beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kami laporkan kepada Presiden bahwa kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan,” katanya, menjelaskan.

    Amran mengatakan juga melaporkan berbagai langkah strategis yang sedang ditempuh untuk menjaga kesinambungan produksi, mulai dari penguatan irigasi, optimalisasi lahan, hingga hilirisasi pertanian sebagai bagian dari strategi jangka panjang menciptakan lapangan kerja.

    “Kami terus memperkuat irigasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan pertanian. Selain itu, hilirisasi pertanian kini menjadi fokus utama. Potensinya besar untuk menciptakan hingga 1,6 juta lapangan kerja baru dan memperkuat ekspor nonmigas yang sudah tumbuh 9,57 persen hingga September 2025,” katanya.

     

     

  • Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyebab harga beras di wilayah Papua yang melonjak tajam.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga beras terjadi lantaran tingginya biaya distribusi, terutama akibat kebutuhan pengiriman beras yang menggunakan pesawat.

    Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi beras harus melalui jalur udara.

    “Terutama tadi [beras] medium di Papua. Memang agak berat, Bu, karena harus naik pesawat, beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu Gubernurnya, Bupatinya. Itu harus Pak Mendagri, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Berdasarkan data BPS, beras mengalami kenaikan harga tajam di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya masing-masing sebesar 7,68% dan 4,77% sampai dengan pekan keempat Oktober 2025.

    Meski demikian, Amran menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerjunkan tim untuk menurunkan harga beras di wilayah Papua dengan berkolaborasi dengan Perum Bulog.

    “Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan Dirjennya, Deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat harga beras mengalami deflasi sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, beras mengalami deflasi pada Oktober 2021, 2024, dan 2025. Sementara itu, inflasi beras hanya terjadi pada Oktober 2022 dan 2023.

    “Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Secara terperinci, beras mengalami deflasi sebesar -0,10% mtm pada Oktober 2021, -0,08% mtm pada Oktober 2024, dan -0,27% mtm pada Oktober 2025. Di sisi lain, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 sebesar 1,13% mtm dan 1,72% mtm pada Oktober 2023.

    Data BPS menunjukkan, beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi pada Oktober 2025, yakni sebesar -0,27% secara bulanan (month-to-month/mtm).

    Adapun, Pudji menyebut deflasi beras secara bulanan pada Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Dia menambahkan, terdapat 23 provinsi yang mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras pada Oktober 2025.

    Pada periode yang sama, deflasi beras terdalam mencapai -3,44% mtm di Sulawesi Tenggara, sedangkan inflasi beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 1,09% mtm.

  • Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan membangun ekosistem peternakan ayam untuk memperkuat pasokan telur dan daging ayam dalam negeri. Hal ini menyusul kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan permintaan telur akibat program MBG menjadi momentum positif untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan dan memperkuat produksi pangan nasional. Untuk itu, pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam.

    “Nanti kami sudah buat program, kami diperintahkan menyusun program membangun ekosistem telur, peternakan ayam untuk telur dan untuk pedaging ke depan,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Dalam hal pengembangan peternakan ayam pedaging, pemerintah melalui BUMN Pangan bakal menjadi offtaker peternak ayam.

    Lebih lanjut, Amran menuturkan, Kementan akan menyisir setiap daerah dengan harga telur yang masih tinggi sebagai lokasi prioritas pengembangan peternakan ayam petelur.

    Terlebih, dia mengungkap kebutuhan telur untuk mendukung MBG mencapai 700.000 ton hingga hampir 1 juta ton, sedangkan kebutuhan ayam pedaging mencapai 1,1 juta ton.

    Di sisi lain, menurut Amran, program ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan telur bagi MBG, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia.  Dia menyebut program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,4 juta orang di Indonesia.

    “Jadi ini menggerakkan ekonomi luar biasa, ini ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program MBG menyebabkan kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan program MBG yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program prioritas Presiden Prabowo.

    Berdasarkan data BPS, telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025.

    BPS mencatat, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% dan 0,02% pada Oktober 2025. BPS menyebut, telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

    Pudji menuturkan, inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

    “Salah satunya adalah kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG yang berasal dari pasar atau juga pengecer dan juga pedagang besar. Jadi diduga ini menjadi salah satu satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Namun, Pudji juga menyampaikan penyebab lonjakan permintaan telur ayam dan daging ayam ras juga dipengaruhi komponen biaya produksi daging ayam ras seperti harga Day Old Chicks (DOC) atau anak ayam umur satu hari, harga live bird atau ayam hidup, serta kenaikan harga jagung pakan di beberapa wilayah.

  • Jurnalis di Makassar Gelar Aksi Solidaritas untuk Tempo

    Jurnalis di Makassar Gelar Aksi Solidaritas untuk Tempo

    Liputan6.com, Jakarta Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulawesi Selatan bersama pers mahasiswa, lembaga independen dan pegiat demokrasi menggelar aksi solidaritas menolak segala bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers di AAS Building, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/11/2025) siang.

    Aksi ini digelar usai Menteri Pertanian Amran Sulaiman melayangkan gugatan perdata terhadap Tempo senilai Rp 200 miliar.

    Pantauan Liputan6.com, aksi KAJ Sulsel mulanya berlangsung damai hingga massa tandingan yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Petani Bersatu Sulawesi Selatan juga berunjuk rasa di lokasi yang sama. Mereka malukukan orasi dan menuntut agar izin Tempo segera dicabut karena dinilai melakukan pemberitaan bohong.

    Puncak ketegangan terjadi saat sejumlah jurnalis memasang karangan bunga bertuliskan ‘Amran Sulaiman Kamu Jahat Sama Jurnalis’. Sejumlah massa berpakaian preman tiba-tiba mendatangi para jurnalis yang menggelar aksi dan melakukan pemukulan. Aksi saling dorong pun terjadi hingga pihak kepolisian memisahkan kedua kelompok.

    “Cukup kawan-kawan, aksi kita aksi terkonsolidasi,” ucap salah seorang orator dari KAJ sulsel melalui pengeras suara.

    Sementara itu, Koordinator Aksi, Sahrul Ramdhan, menjelaskan bahwa aksi solidaritas ini perlu dilakukan karena apa yang dilakukan Andi Amran Sulaiman bisa menjadi ancaman serius untuk kebebasan dan kemerdekaan pers.

    “Aksi solidaritas ini kami pandang perlu karena menjadi ancaman serius terhadap kemerdekaan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi,” ujar Sahrul Ramdhan.

    Menurut dia, gugatan terhadap Tempo yang kini memasuki tahap sidang awal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan bentuk pembungkaman terhadap ruang demokrasi oleh lembaga negara.

    Ia menilai, jika gugatan tersebut dikabulkan, maka kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat, dan hak publik untuk mengawasi pejabat publik akan terancam hilang.

    “Tempo saja digugat, apalagi kita-kita yang hanya berupaya menyuarakan kebenaran. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa sengketa pers diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan lewat gugatan perdata,” tegas pengurus Bidang Advokasi AJI Makassar tersebut.

    Ketegangan kembali terjadi sesaat setelah aksi bubar, seseorang yang belum diketahui identitasnya lalu mendatangi salah seorang orator dari KAJ Sulsel dan kembali melakukan aksi pemukulan. Setelah memukul pria berbadan gempal tersebut berlari masuk ke dalam AAS Building.

  • Prabowo: Tahun pertama pemerintah fokus ketahanan pangan nasional

    Prabowo: Tahun pertama pemerintah fokus ketahanan pangan nasional

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menegaskan fokus utama pada tahun pertama masa pemerintahannya adalah mengamankan ketahanan pangan nasional sebagai sektor paling strategis dalam menjaga kemandirian negara.

    “Saya sudah sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah bahwa tahun pertama fokus pemerintahan yang saya pimpin adalah mengamankan pangan karena pangan ini adalah yang paling strategis,” kata Prabowo di Stasiun Tanah Abang, Jakarta, Selasa.

    Presiden menyampaikan ketersediaan pangan menjadi syarat utama bagi keberlangsungan suatu bangsa karena tidak ada negara yang dapat bertahan tanpa kemandirian di bidang pangan.

    Presiden juga menolak pandangan yang membenarkan ketergantungan terhadap impor bahan pangan dari luar negeri.

    “Kalau ada pakar-pakar yang merasa dirinya hebat dan pintar, mau menyakiti kita bahwa kita boleh bergantung impor, itu menurut saya adalah pakar yang sesat pikirannya. Negara yang merdeka harus bisa menguasai, mengamankan, dan memproduksi makanannya sendiri,” kata Prabowo.

    Presiden menambahkan pemerintah telah bergerak cepat dalam memperkuat sektor pangan. Produksi pangan nasional disebut mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia dan cadangan pangan juga yang terbesar sejak Indonesia berdiri.

    Kondisi tersebut dinilai sebagai langkah awal dalam menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan. Selain pangan, Presiden juga menargetkan kemandirian energi dalam beberapa tahun ke depan.

    “Kita aman di bidang pangan dan terus akan kita amankan. Kita juga sekarang menuju swasembada energi,” kata Presiden.

    Presiden menambahkan bahwa transportasi publik, termasuk kereta api, memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

    Pemerintah berencana memperluas dan memperbesar layanan perkeretaapian nasional agar manfaatnya semakin dirasakan oleh masyarakat menengah dan bawah.

    “Kalau orang kaya, dia bisa naik pesawat, dia bisa naik mobil. Rakyat sebagian besar akan merasa manfaat daripada kereta api. Untuk itu kereta api kita harus, saya kasih petunjuk, akan kita perluas, akan kita perbesar,” kata Prabowo.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan capaian menggembirakan pada sektor pertanian nasional ketika produksi padi tahun 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton berkat kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang memperkuat sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

    “Kami mengucapkan terima kasih mewakili petani Indonesia kepada Bapak Presiden Republik Indonesia telah mempermudah regulasi khususnya sarana produksi kepada petani Indonesia,” kata Mentan seusai menyaksikan pengumuman proyeksi produksi beras secara virtual yang disampaikan Badan Pusat Statistik (BPS) di Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Serpong, Tengerang, Banten, Senin (3/11).

    Produksi beras nasional tahun 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan menandai langkah besar Indonesia menuju swasembada pangan.

    Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari-Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Didik Kusbiantoro
    Copyright © ANTARA 2025

    Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

  • Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Ekspor dan Hilirisasi Pertanian Perkuat Ekonomi Nasional

    Bisnis.com, JAKARTA – Kinerja ekspor Indonesia terus menunjukkan tren positif sepanjang Januari hingga September 2025. Berdasarkan data terkini, total nilai ekspor nasional mencapai USD 209,80 miliar, atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini menjadi sinyal kuat bahwa sektor nonmigas, terutama pertanian dan industri pengolahan berbasis hasil bumi, kini menjadi tulang punggung utama ketahanan ekonomi Indonesia di tengah fluktuasi pasar global.

    Sementara ekspor migas justru mengalami penurunan sebesar 14,09% dengan nilai hanya USD 10,03 miliar, sektor nonmigas tumbuh signifikan 9,57% dan mencatat nilai 199,77 miliar dolar AS. Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh dua sektor andalan: industri pengolahan dan pertanian.

    “Sepanjang Januari hingga September 2025, total nilai ekspor mencapai 209,80 milyar dollar atau naik 8,14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Nilai ekspor migas tercatat senilai USD 10,03 miliar atau turun 14,09%. Sementara nilai ekspor non migas tercatat naik sebesar 9,57% dengan nilai USD 199,77 miliar,” ujar Pudji Ismartini, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS ketika memberikan pernyataan resmi Badan Pusat Statistik di Jakarta, (3/10/2025)

    Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat kontribusi ekspor sebesar USD 0,63 miliar pada September 2025, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini menunjukkan daya saing kuat produk-produk hasil bumi Indonesia di pasar global, mulai dari kelapa sawit dan turunannya, lemak dan minyak nabati, hingga komoditas perkebunan unggulan lainnya. Secara kumulatif, nilai ekspor CPO dan turunannya melonjak hingga 32,40%, menjadi salah satu pendorong utama peningkatan ekspor nasional.

    Selain itu, hasil turunan pertanian juga menjadi bahan baku penting dalam industri pengolahan, yang mencatat kenaikan 20,25% secara tahunan dengan andil besar sebesar 15,13% terhadap total ekspor nonmigas. Produk-produk seperti kimia dasar organik berbasis hasil pertanian, minyak kelapa sawit, serta logam dasar bukan besi menjadi kontributor dominan di dalam kelompok ini.

    “Peningkatan nilai ekspor non migas utamanya terjadi pada sektor industri pengolahan yang naik sebesar 20,25% dengan andil sebesar 15,13%. Peningkatan secara tahunan ini utamanya disebabkan oleh meningkatnya nilai ekspor beberapa komoditas seperti barang perhiasan dan barang berharga, logam dasar bukan besi, kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, semi konduktor dan komponen elektronik lainnya serta minyak kelapa sawit.” kata Pudji.

    Kinerja ekspor yang solid juga tercermin dari capaian pada bulan September 2025, di mana nilai ekspor nasional mencapai USD 24,68 miliar, naik 11,41% dibandingkan September 2024. Peningkatan ini disokong kuat oleh kenaikan ekspor nonmigas sebesar 12,79%, dengan beberapa komoditas andalan seperti lemak dan minyak nabati (naik 18%), serta logam mulia dan perhiasan yang melonjak tajam 168,57%.

    Dari sisi pasar, Tiongkok, Amerika Serikat, dan India masih menjadi tiga besar negara tujuan ekspor Indonesia, dengan total kontribusi mencapai 41,81% dari keseluruhan ekspor nonmigas. Ekspor ke Tiongkok mencatat nilai 46,47 miliar dolar AS, tumbuh 9,19% dibandingkan tahun lalu, dengan dominasi komoditas besi, baja, dan produk turunan pertanian.

    “tiga besar negara tujuan ekspor adalah Tiongkok, Amerika Serikat, dan india. Nilai ekspor 3 negara ini memberikan share sekitar 41,81% dari total ekspor non migas Indonesia pada Januari hingga September 2025.” Pungkas Pudji.

    Sejalan dengan itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian menjadi kunci masa depan ekspor nasional. Menurutnya, pertanian Indonesia tidak boleh berhenti pada produksi bahan mentah, melainkan harus didorong ke arah pengolahan agar memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing global.

    “Kita tidak boleh hanya mengekspor bahan mentah. Ke depan, yang harus kita dorong adalah hilirisasi pertanian. Produk kita harus masuk ke rantai nilai global, supaya petani mendapat keuntungan lebih besar dan negara memperoleh devisa yang lebih kuat,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

    Mentan Amran menambahkan, penguatan hilirisasi juga menjadi strategi utama pemerintah untuk memastikan ketahanan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

    “Enam komoditas unggulan seperti kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit, yang kita dorong. Nilai investasi mencapai 9,9 triliun rupiah, membuka lapangan kerja bagi 8,6 juta orang dengan total nilai investasi 371 triliun rupiah, Kalau hilirisasi jalan, maka nilai ekspor naik, industri tumbuh, dan lapangan kerja di pedesaan ikut terbuka. Ini bukan sekadar soal ekspor, tetapi tentang masa depan ekonomi rakyat,” imbuh Mentan Amran.