Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Liputan6.com, Merauke – Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Pj Gubenur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, Forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan TNI Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya terobosan melalui pencetakan sawah di luar Pulau Jawa sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional.

    “Komisi IV dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi di berbagai aspek, mulai dari on-farm hingga hilirisasi, serta menekankan bahwa kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga tiga juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di distrik Kurik dan cetak sawah di kampung Wanam, distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga satu juta hektar di Merauke hingga 2029.

     

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, menyampaikan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini untuk melihat secara langsung capaian dan upaya percepatan swasembada pangan yang dikebut pemerintah. Menurut Yudi, saat ini progres pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder lainnya.

    “Kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI ini sangat dibutuhkan untuk memberikan energi positif bagi masyarakat Papua Selatan. Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat adat,” jelas Yudi.

    Yudi menambahkan pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.

    “Ke depan kita tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pengolahan di hilir. Tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan terus melakukan akselerasi optimalisasi lahan dan cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare sebagai salah satu upaya untuk percepatan swasembada pangan di Indonesia.

    “Bapak Presiden Prabowo meminta agar kita mengakselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan kedua, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” kata Mentan Amran dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.

  • Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Demi Swasembada Pangan, Politisi PDIP Dukung Lumbung Pangan di Merauke

    Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PDIP Rokhmin Dahuri mendukung penuh pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan. Hal itu dinilai sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia.

    Rokhmin bahkan berani mengeklaim tidak hanya dirinya dan Komisi IV DPR, melainkan seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan.

    “Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (7/12/2024).

    Rokhmin menyampaikan hal itu saat melakukan kunjungan kerja di Merauke, Sabtu. Turut mendampingi Rokhmin, Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, jajaran forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani.

    Rokhmin menyoroti tantangan yang dihadapi pada berbagai aspek, mulai dari on farm hingga hilirisasi. Dia juga menekankan kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO (Food and Agriculture Organization) pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” bebernya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Yudi Sastro menyampaikan pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan pemangku kepentingan lainnya.

    “Insyaallah kami bersama TNI dan pemda akan membangun Merauke sebagai lumbung pangan Indonesia. Tadi kita sudah melihat progres yang ada. Namun, dukungan dari Komisi IV sangat dibutuhkan,” ujarnya demi terwujudnya swasembada pangan.

    Yudi menambahkan tantangan utama di lapangan, antara lain minimnya alat dan mesin pertanian (alsintan) serta keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, mekanisasi pertanian menjadi solusi penting.

    “Ke depan, kita tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga pengolahan di hilir. Pada tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Kunjungan itu menjadi momentum penting bagi Komisi IV DPR untuk memastikan program lumbung pangan di Merauke berjalan sesuai rencana.

    Dengan sinergi yang kuat antarberbagai pihak, program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung tercapainya swasembada pangan di Indonesia.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) akan terus melakukan akselerasi cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare (ha).

    Pihaknya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto agar Kementan mengakselerasi gagasan besar cetak sawah sebagai upaya mewujudkan swasembada pangan.

    “Selain itu, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat terkait lumbung pangan di Merauke dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

  • Menteri PU Siapkan Anggaran Rp 12 T buat Geber Swasembada Pangan

    Menteri PU Siapkan Anggaran Rp 12 T buat Geber Swasembada Pangan

    Jakarta –

    Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan anggaran sebesar Rp 12 triliun tahun 2025 untuk infrastruktur pendukung swasembada pangan. Infrastruktur tersebut mulai dari bendungan hingga jaringan irigasi.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Presiden Prabowo Subianto untuk fokus terhadap ketahanan pangan dan mengejar target swasembada pangan secepat-cepatnya. Pada 2025 sendiri, infrastruktur akan mendukung pengembangan 2,3 juta hektare lahan pertanian.

    “Kalau dari kita (anggaran) sekitar Rp 12 triliun,” kata Dody, ditemui di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (6/12/2024).

    Untuk Kementerian PU sendiri, Dody mengatakan, pihaknya fokus pada dukungan sumber daya air (SDA). Hal ini mulai dari pembangunan maupun optimalisasi jaringan-jaringan irigasi yang telah ada hingga bendungan.

    “Kita fokusnya di (jaringan) irigasi, sama menyelesaikan bendungan yang tersisa untuk 2025, 2026,” ujar Dody.

    Selaras dengan dukungan demi tercapainya swasembada tersebut, Kementerian PU telah beberapa kali melangsungkan rapat koordinasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan para stakeholder lainnya. Hal ini dilakukan demi infrastruktur pertanian yang lebih terintegrasi.

    Sebagai informasi, Menteri Pertanian AndiAmranSulaiman menargetkan penggarapan lahan pertanian seluas 2,3 juta lahan pada tahun 2025. Untuk mewujudkannya, ia menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian PU dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD).

    Amranmengatakan, ada dua strategi utama yang disiapkannya, antara lain ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi sendiri akan dilakukan dengan optimalisasi lahan (oplah) dan cetak sawah. Sedangkan intensifikasi melalui perbaikan infrastruktur pertanian.

    “Target kita oplah 851.000 hektare, cetak sawah 500.000 hektare,kemudian existing Pulau Jawa perbaiki irigasi tersier, sekunder, primer itu 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare,” kataAmran, usai Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pau dan Kasad TNI, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (5/12

    (acd/acd)

  • 150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    Bisnis.com, BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan dan permukiman terus meningkat setiap tahunnya.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap setidaknya ada sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area perumahan setiap tahunnya.

    “Saat ini setiap tahun alih fungsi lahan dari sawah menjadi industri, maupun perumahan 100.000 sampai 150.000 hektare setiap tahun. Padahal Bapak Presiden [Prabowo Subianto] juga bilang [menargetkan] swasembada pangan,” jelasnya dalam Rakernas DPP REI, Kamis (5/12/2024).

    Untuk itu, Nusron menyebut, pihaknya segera meneken regulasi untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan guna tetap sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan, nantinya pemerintah bakal menetapkan sistem agregat cetak sawah apabila terdapat area sawah atau lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun kawasan industri.

    “Nah, nanti alih sawah boleh. Tapi harus mengganti membuat sawah baru. Ya kan nanti ada hitung-hitungannya. Kalau sawahnya teknis, [harus buka] sekian kali. Kalau sawahnya lagi, sekian kali,” tegasnya.

    Untuk diketahui, keseriusan pemerintah merealisasikan target swasembada pangan kian kentara usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran senilai Rp23,61 triliun untuk mendukung swasembada beras untuk tahun anggaran 2025. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa alokasi anggaran itu untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar swasembada beras bisa dilakukan dalam waktu singkat. 

    “Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025 sebagai berikut,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Amran menuturkan, nantinya kegiatan untuk mendukung swasembada beras senilai Rp23,61 triliun akan dilakukan untuk berbagai kegiatan.

    Adapun, pada 2025 Kementerian Pertanian menargetkan bakal menggarap cetak sawah seluas 225.000 hektare.

    “Kegiatan oplah 851.000 hektare, cetak sawah 225.000 hektare, pompanisasi tadah hujan 500.000 hektare, potensi tanam Kementerian PU 300.000 hektare, padi gogo PATB 300.000 hektare,” ujarnya.

  • KSAD siap terjunkan prajurit TNI AD bantu Kementan capai swasembada

    KSAD siap terjunkan prajurit TNI AD bantu Kementan capai swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan siap menerjunkan prajurit TNI AD untuk membantu Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan.

    KSAD ditemui seusai Rapat Koordinasi Irigasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dukungan TNI AD untuk peningkatan pertanian telah ada sejak Presiden Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Maruli mengungkapkan bahwa kala itu, Prabowo mempunyai program bertajuk Batalyon Produksi, yaitu membantu dan menyukseskan semua program pemerintah termasuk di sektor pertanian.

    “Mungkin pernah mendengar bahwa Presiden (Prabowo Subianto) waktu sejak jadi Menteri (Pertahanan), sudah menyampaikan tentang Batalyon Produksi. Nanti kita punya tim khusus yang terus mengelola tentang program-program pemerintah, bukan hanya pertanian, untuk bisa mendukung itu (swasembada pangan),” kata Maruli.

    “Kalau kita perlu dukungan lagi, nanti prajurit yang akan mendukung kegiatan itu. Akan dikerahkan (prajurit Batalyon),” tambah Maruli.

    Maruli menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi secara penuh, terutama penguatan pada lahan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang mencakup irigasi primer, sekunder, dan tersier.

    Dari hitungan sementara, lanjutnya, total lahan yang akan diperkuat irigasi perairan nantinya mencapai kurang lebih 2,3 juta hektare sesuai paparan yang disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Bagi TNI, kalau kita memperkuat kolaborasi seperti ini, saya yakin kita bisa mempercepat swasembada. Kenapa ? Karena kita sudah punya catatan kerja yang sangat baik. Apalagi TNI AD juga berhasil mengerjakan sistem pengairan hidrolik dan pipanisasi baik di Bawean, Sukabumi, dan daerah lainnya,” tutur Maruli.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Menteri PU Dody Hanggodo (kedua kanan), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan), Wakil Menteri Pertanian (kedua kiri) dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Harianto

    Menurut dia, program yang ada di Kementan harus menjadi perhatian bersama karena merupakan representasi visi Presiden Prabowo Subianto untuk kedaulatan pangan. Karena itu, dia ingin swasembada yang dicanangkan dapat tercapai secara singkat.

    “Jadi penguatan irigasi yang kita lakukan bersama ini saya yakin bisa mempercepat swasembada. Dan oleh karena itu, saya berharap kita memberi perhatian untuk ketahanan pangan,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik kolaborasi pembangunan infrastruktur irigasi perairan yang akan dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga jajaran TNI AD.

    “Kementan bergerak menyediakan sarana produksi, kemudian Kementan PU intinya membantu menyediakan air tiga kali tanam, dan TNI motor penggerak kita di lapangan sehingga bisa mengakselerasi perairan mencapai swasembada pangan,” jelasnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan-Kemen PU dan TNI kolaborasi penguatan irigasi demi swasembada

    Kementan-Kemen PU dan TNI kolaborasi penguatan irigasi demi swasembada

    Strategi kita adalah bekerja bersama untuk membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi mendukung pertanaman,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat infrastruktur irigasi pada lahan intensifikasi dan ekstensifikasi demi mewujudkan swasembada pangan.

    “Faktor penentu keberhasilan peningkatan produksi selain benih dan pupuk adalah ketersediaan air. Strategi kita adalah bekerja bersama untuk membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi mendukung pertanaman,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Kamis.

    Mentan memaparkan bahwa pemerintah menargetkan penguatan irigasi untuk total lahan sekitar 2,3 juta hektare. Adapun rinciannya terdiri atas optimasi lahan (oplah) seluas 851 ribu hektare, cetak sawah seluas 500 ribu hektare dan lahan eksisting seluas 1 juta hektare.

    “Ini sudah kita petakan sampai level bawah, 851 ribu hektare untuk oplah daerah rawa yang tanam 1 kali menjadi 3 kali, cetak sawah 500 ribu hektare, kemudian normalisasi irigasi tersier sekunder seluas 1 juta hektare yang dulunya tanam 3 kali karena saluran tersumbat kita perbaiki agar bisa tanam kembali. Target 2025 dan ini kita persiapkan dari sekarang,” papar Mentan Amran.

    Untuk itu, Kementan, Kemen PU dan TNI saling bergandengan tangan untuk mengakselerasi swasembada pangan melalui penguatan irigasi dan program lainnya.

    Sementara itu, Kementerian PU memastikan ketersediaan air melalui penguatan infrastruktur, seperti pintu air, sumur dangkal, sumur dalam, pipanisasi, dam parit, embung dan lainnya. Kemudian, TNI berperan besar dalam pelaksanaan program dan mengawal agar akselerasi swasembada dapat tercapai.

    “Kementan bergerak menyediakan sarana produksi, kemudian Kementan PU intinya membantu menyediakan air tiga kali tanam, dan TNI motor penggerak kita di lapangan,” ungkap Mentan.

    Mentan optimistis dengan kerja keras dan kolaborasi, ketahanan pangan Indonesia dapat dicapai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melihat kerja keras kita selama tahun 2024 mampu meningkatkan produksi, sesuai data BPS ada peningkatan di Agustus, September, Oktober. Jadi, kita meyakini bahwa produksi dapat meningkat dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan,” ucapnya.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri PU Dody Hanggodo (kanan), dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Harianto/aa.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh sinergi bersama Kementan dan TNI untuk penyediaan air bagi produksi pangan.

    “Air itu multiplier effectnya besar. Fungsi utama ketersediaan air ke depan adalah ketahanan pangan. Kami siap mendukung sektor pertanian, tujuannya agar swasembada pangan tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” jelas Dody.

    Di tempat yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan siap mendukung penuh untuk mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan visi Presiden mendapat pujian dari Anggota Komisi IV DPR RI. Di antara pujian tersebut adalah langkah cepat Mentan dalam memangkas regulasi pupuk subsidi serta mempercepat program intensifikasi dan juga ekstensifiksi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan mengatakan kerja cepat Mentan Amran sangat progresif terutama dalam merealisasikan visi Presiden yaitu swasembada pangan secara cepat dan singkat.

    “Kami dari Fraksi Nasdem mengapresiasi kerja cepat Menteri Pertanian dan jajarannya yang progresif dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” ujar Cindy pada Rapat Kerja bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

    Cindy mengatakan langkah cepat Mentan Amran berhasil memenuhi ketersediaan beras nasional, di mana lebih dari 2 juta ton beras tersedia di gudang-gudang Bulog. Baginya, angka sebanyak itu adalah angka tertinggi mengingat Indonesia baru saja melewati el nino parah sepanjang sejarah.

    “Ini cadangan beras kita mencapai 2 juta ton, di mana ini adalah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

    Disisi lain, Cindy juga mengapresiasi langkah cepat lainnya yaitu kebijakan menarik kembali 40 ribu penyuluh pertanian ke Kementan. Kata Cindy, langkah cepat tersebut diyakini mampu memberi hasil optimal pada pencapaian pangan di masa depan.

    “Upaya pemerintah untuk menarik seluruh kewenangan dan pengelolaan lebih dari 36.000 penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari Pemda ke tingkat pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian adalah langkah tepat. Peran mereka dapat dimaksimalkan dengan diberikan fasilitas kerja yang baik serta keilmuan yang up-to-date,” katanya.

  • Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Dia mengatakan alur penyaluran pupuk subsidi sangat panjang sampai 145 regulasi.

    Amran menyebut di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam regulasi tersebut. Hal itu yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi sangat lama sampai ke petani.

    “Ditambah lagi bupati dan gubernur. Kemarin kami tanda tangan, kami tandatangan Januari, bulan 11 itu pupuknya belum sampai, November. Ini masalah petani kita,” ungkap dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Untuk itu, pemerintah memangkas aturan pupuk subsidi. Amran memastikan penyaluran tidak lagi melalui 12 K/L, hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian.

    “Kemudian ke Pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer, ke distributor. Kalau kami sudah tandatangan, sudah bisa berjalan di daerah. Jadi ini tidak ada masalah lagi, yang dulunya kalau bupati tidak tandatangan tidak bisa terima pupuk, ini masalah besar,” ungkapnya.

    Amran meyakini Perpres akan terbit bulan ini. Dalam aturan baru itu, penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah daerah.

    “Perpres sudah selesai, insyaallah bulan ini terbit, bisa satu sampai dua minggu terbit. Kami sudah menghadap presiden, beliau sudah setuju. Harusnya tidak ada masalah lagi,” jelasnya.

    Melalui Perpres tersebut, penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI), distributor langsung ke petani. Ia menegaskan tak lagi 12 K/L masuk regulasi tersebut.

    Dia menegaskan kembali, tidak lagi butuh persetujuan pemerintah daerah untuk penyaluran pupuk subsidi. Jadi, setelah masuk data ke Pupuk Indonesia, maka langsung ke distributor, gudang di daerah, dan gabungan petani daerah.

    “Nggak main provinsi (persetujuan pemda), (langsung ke) kelompok petani, di mana petani, di situ gudang. Gudang kan di desa, langsung ke gudang,” jelasnya.

    Terkait masalah pupuk subsidi juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto. Ia menyebut permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat target pemerintah mencapai swasembada pangan.

    Masalah penyaluran pupuk subsidi, terkait data, koordinasi antar-instansi pusat dan daerah, regulasi, serta distribusi. Temuan itu merupakan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait. Permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ucapnya.

    (ara/ara)

  • Kemarin, Apple harus bangun pabrik hingga ojol tetap dapat subsidi BBM

    Kemarin, Apple harus bangun pabrik hingga ojol tetap dapat subsidi BBM

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan bidang ekonomi mewarnai Rabu (4/12), mulai dari Menteri Perindustrian inginkan investasi Apple lewat skema bangun pabrik hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    1. Produksi padi RI capai 52,66 juta ton atau 95,02 persen dari target

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, per November 2024 realisasi produksi padi mencapai 52,66 juta ton atau 95,02 persen dari target sebesar 55,42 juta ton.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Erick Thohir: Pemerintah siapkan peta jalan untuk harga tiket pesawat

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan membuat rencana lima tahunan terkait dengan harga tiket di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) maupun musim libur lainnya.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Menaker: Permenaker No.16 Tahun 2024 pertimbangkan daya beli pekerja

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Menperin inginkan investasi Apple lewat skema bangun pabrik

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan agar investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dapat melalui skema investasi fasilitas produksi atau membangun pabrik di Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPJPH dan Kementan sinergi pantau jaminan produk halal di RPH

    BPJPH dan Kementan sinergi pantau jaminan produk halal di RPH

    Ini untuk memastikan produk hewan yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Pertanian bersinergi memantau jaminan produk halal di Rumah Potong Hewan (RPH) Perumda Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur.

    “Ini untuk memastikan produk hewan yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan,” kata Kepala BPJPH Haikal Hasan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Haikal memimpin langsung kunjungan tersebut bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Agung Suganda.

    Babeh Haikal sapaan akrab Haikal Hasan menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk hewan yang beredar di pasar.

    “Saat memilih daging, pastikan untuk memperhatikan apakah daging tersebut berasal dari RPH yang halal,” ujar Haikal.

    Ia menegaskan bahwa sertifikat halal bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agama dan aman bagi kesehatan.

    Haikal juga mengungkapkan bahwa BPJPH terus bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi di RPH Dharma Jaya berlangsung sesuai dengan aturan, baik dalam aspek kesehatan hewan maupun kehalalan produk.

    Sementara itu, Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan produk hewan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

    Agung mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh upaya BPJPH dalam memastikan bahwa seluruh produk hewan yang beredar telah terjamin kehalalannya.

    “Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan produk hewan yang tidak hanya aman, tetapi juga ASUH yakni Aman, Sehat, Utuh, dan Halal,” ujar Agung.

    Agung juga menambahkan pentingnya sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) selain sertifikat halal, sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap kualitas produk hewan.

    “Sertifikat halal dan NKV keduanya sangat penting dalam memastikan produk hewan yang beredar memenuhi standar pemerintah,” ucapnya.

    Lebih lanju, Agung mengungkapkan bahwa sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengirimkan surat kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan jaminan halal dan kesehatan produk hewan.

    Surat tertanggal 29 November 2024 tersebut berisi dorongan percepatan sertifikasi halal dan NKV bagi RPH ruminansia/unggas di daerah masing-masing, sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa produk hewan yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

    Kementan melalui Ditjen PKH terus memperkuat pengawasan terhadap RPH dan industri pengolahan produk hewan di seluruh Indonesia.

    “Dengan kerja sama yang erat antara BPJPH dan Kementan, diharapkan tercipta ekosistem yang mendukung distribusi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH),” tutur Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024