Mentan Lapor Jaksa Agung soal Penyebaran Pupuk Palsu Rugikan Petani Rp 3,2 Triliun
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Pertanian
(Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan kepada
Jaksa Agung
ST Burhanuddin terkait adanya penyebaran pupuk palsu yang merugikan petani senilai total hampir Rp 3,2 triliun.
Amran mengatakan bahwa penyebaran pupuk palsu itu meresahkan petani Indonesia.
“Pupuk palsu ada 27 perusahaan, ada 4 perusahaan kami sudah kirim ke penegak hukum. Ini merugikan petani kita kurang lebih Rp 3,2 triliun,” kata Mentan dalam konferensi pers di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta Selatan, Senin (16/12/2024) pagi.
Mentan berharap, Kejaksaan Agung dapat menindak hukum kepada oknum-oknum yang terlibat pupuk palsu seberat-beratnya.
Alasannya, jelas dia, pupuk palsu tidak hanya merugikan negara melainkan juga petani sebanyak 100.000 orang.
“Artinya (100.000) kali 4 orang dengan keluarganya berarti 400 ribu orang yang menderita. Kerugian total, potensi kerugian untuk petani kita Rp 3,2 triliun,” jelas Amran.
Menurut Amran, Jaksa Agung ST Burhanuddin langsung merespons laporannya dengan menyatakan akan mendukung penuh penindakan hukum.
Ia lantas menyampaikan terima kasih kepada Jaksa Agung dan seluruh jajaran atas komitmen penindakan hukum tersebut.
Jaksa Agung berjanji akan menindak tegas semua pihak yang terlibat dalam pupuk palsu petani ini.
“Pasti. Pasti. Anda kan tahu siapa saya. Saya tidak akan pandang bulu siapapun,” tegasnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Amran Sulaiman
-
/data/photo/2024/12/16/675fa14519a69.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Mentan Lapor Jaksa Agung soal Penyebaran Pupuk Palsu Rugikan Petani Rp 3,2 Triliun")
Mentan Lapor Jaksa Agung soal Penyebaran Pupuk Palsu Rugikan Petani Rp 3,2 Triliun
-
Prabowo Tetapkan 9,5 Juta Ton Pupuk Subsidi di 2025, Stok Siap Disalurkan ke Petani – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan siap mengimplementasikan Peraturan Presiden (Perpres) yang membuat distribusi pupuk bersubsidi menjadi lebih sederhana, dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi saat menerima kunjungan Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Republik Indonesia, Sudaryono di kantor Pupuk Indonesia, di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Terkait hal ini Pemerintah hari ini resmi menetapkan alokasi pupuk subsidi untuk petani sebanyak 9,5 juta ton di tahun 2025.
Ketetapan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Ri No 644/kPTS/SR.310/M.11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2025.
Dalam dokumen keputusan menteri yang ditandatangani Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disebutkan, alokasi pupuk subsidi terbagi menjadi 3 jenis yakni Urea sebesar 4,6 juta, NPK sebanyak 4,2 juta ton dan NPK untuk Kakao sebesar 147 ribu ton dan organik sebesar 500 ribu ton.
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.
“Pagi ini kita berdiskusi dengan Wakil Menteri Pertanian untuk memastikan implementasi (Perpres baru),” kata Rahmad.
“Kita tidak berbicara konsep, karena konsep sudah disepakati, sudah disederhanakan. Arahan-arahan dari Pak Wamentan akan kami sesuaikan dengan prosedur di Pupuk Indonesia seperti penerapan sistem Informasi Teknologi dan business process,” lanjut Rahmad.
PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan pupuk bersubsidi dengan tepat jumlah dan tepat waktu pada musim tanam perdana tahun 2025.
“Nanti akan masuk bulan Januari, Pupuk Indonesia sudah siapkan stoknya. Insya Allah mulai 1 Januari 2025 pupuk bersubsidi para petani sudah tersedia, dan bisa disalurkan,” beber Rahmad di hadapan Wamentan.
Wamentan menjelaskan, distribusi pupuk bersubsidi kepada petani tadinya melibatkan belasan Kementerian. Selain itu ada 145 aturan yang harus dijalankan. Mekanisme inilah yang disederhanakan untuk penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025.
“Aturannya sedang kita susun dengan rapi, kemudian kita ajukan kepada Presiden. Insya Allah Presiden secara prinsip sudah setuju, tinggal urusan teknis saja yang perlu kita harmonisasi karena aturan yang kita buat itu akan dilaksanakan oleh kawan-kawan Pupuk Indonesia,” ujarnya.
“Tahun depan kita realisasikan, dan memang tidak bisa langsung break. Secara bertahap bisa kita realisasikan,” kata Wamentan.
Ia menambahkan, meskipun regulasi disederhanakan, proses penyaluran pupuk bersubsidi tetap memperhatikan kaidah-kaidah atau tata kelola yang baik, karena anggaran pupuk bersubsidi berasal dari APBN yang pertanggungjawabannya harus benar dan rapi.
“Yang bagus kita pertahankan mekanismenya. Semua kita bikin simpel. Simpel tapi tidak ngawur. Simpel pertanggungjawabannya juga harus prima, karena ini menyangkut anggaran negara, uang rakyat. Subsidi harus diterima oleh petani yang memang membutuhkan subsidi itu,” tegas Wamentan kembali.
Dia berharap upaya ini didukung oleh seluruh stakeholder pertanian, baik Pupuk Indonesia maupun petani. Sehingga penyederhanaan ini berdampak besar bagi percepatan swasembada pangan nasional.
“Kami minta petani percaya, proses ini menjadi komitmen prioritas. Karena ini bagian dari keinginan Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana mekanisme penyaluran pupuk itu sederhana, ringkas, tepat sasaran, (pupuk bersubsidi) sampai pada saat dibutuhkan.”
“Dengan mekanisme yang benar ini Insya Allah produktivitas akan naik, swasembada pangan bisa kita raih secepat mungkin,” kata Wamentan.
Keputusan Menteri Pertanian tentang Penetapan Alokasi dan Harga eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2025 juga menetapkan harga eceran tertinggi (HET) baru pupuk bersubsidi di tahun 2025.
Yakni pupuk urea sebesar Rp 2.250/kg, pupuk NPK sebesar Rp 2.300/kg, pupuk NPK untuk Kakao sebesar Rp 3.300/kg, dan pupuk organik Rp 800/kg.
Pupuk subsidi ini ditujukan bagi petani yang melakukan usaha tani di subsektor tanaman pangan berupa padi, jagung dan kedelai serta tanaman hortikultura yang meliputi cabai, bawang merah dan bawang putih, dan atau perkebunan yag meliputi tebu rakyat, kakao, dan kopi.
Adapun luasan lahan sawah petani yang dapat alokasi pupuk subsidi maksimal 2 hektar (ha), termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sumber: Kontan
-
Kementan Tetapkan HET Pupuk Subsidi Terbaru, Berlaku 1 Januari 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) resmi menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025 yang berlaku mulai 1 Januari 2025.
Hal itu tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian No.644/KPTS/SR.310/M/11/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2025 yang diteken oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada 19 November 2024.
“Menetapkan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2025,” tulis Amran dalam surat keputusannya, dikutip Kamis (12/12/2024).
pupuk subsidi terdiri atas pupuk organik dan anorganik (urea dan NPK). Melalui beleid ini, Amran mematok HET pupuk organik sebesar Rp800 per kilogram.
Untuk pupuk urea, pemerintah menetapkan HET di level Rp2.250 per kilogram. Kemudian, pupuk NPK dipatok sebesar Rp2.300 per kilogram dan pupuk NPK untuk kakao ditetapkan sebesar Rp3.300 per kilogram.
Amran menuturkan, pupuk bersubsidi ini ditujukan untuk petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai. Kemudian hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan/atau perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi, dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare.
“Termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH)/Perhutanan Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
Dalam catatan Bisnis, pemerintah kembali menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 9,5 juta ton pada tahun depan. Volume tersebut mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 4,5 juta ton.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah menyederhanakan sistem distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga negara, menjadi satu pintu di Kementan, dengan menyusun regulasi baru terkait pupuk subsidi.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut proses penyusunan regulasi terkait pupuk subsidi telah memasuki tahap final dan akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
“Insya Allah segera kita ajukan kepada Bapak Presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” ujar Sudaryono, Rabu (11/12/2024).
Dia mengungkap, Kepala Negara secara prinsip menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi. Mengingat, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
Melalui mekanisme teranyar ini, Sudaryono mengharapkan distribusi pupuk bersubsidi akan lebih mudah dan para petani akan semangat untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
-
Mentan Amran Tebar Pupuk Subsidi dari Sabang-Merauke, Berlaku 1 Januari 2025
Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan pupuk bersubsidi mulai tersedia pada 1 Januari 2025 untuk musim tanam pertama tahun depan (MT I/2025).
Amran menyampaikan, pupuk bersubsidi tersebut akan didistribusikan secara merata dari Sabang sampai Merauke.
“Moga-moga ke depan, mulai 1 Januari. Sekarang persiapan 1 Januari, semua sudah running. Pupuk sudah tersedia, kami sudah cek di lapangan,” kata Amran ketika ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Kamis (12/12/2024).
Selain pupuk bersubsidi, pemerintah juga akan menyalurkan alat mesin pertanian. Pengiriman alat-alat tersebut akan dilakukan mulai Januari 2025.
Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmat Pribadi sebelumnya telah memastikan bahwa stok pupuk bersubsidi mencukupi.
“Insya Allah, mulai Januari 2025 pupuk dapat langsung dimanfaatkan oleh petani,” kata Rahmat dalam keterangannya, Rabu (11/12/2024).
Sesuai arahan Kementan, Perseroan telah menyesuaikan sistem dan proses bisnis kami sesuai arahan dari Kementan. Rahmat meyakini, Peraturan Presiden baru terkait distribusi pupuk subsidi nanti dapat diimplementasikan dengan baik.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut, penyederhanaan regulasi distribusi pupuk subsidi, merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Dia menyampaikan, aturan distribusi pupuk yang sebelumnya melibatkan belasan kementerian dan 145 regulasi kini telah diringkas secara bertahap.
“Prinsipnya, pupuk harus mudah diakses oleh petani tanpa mengabaikan akuntabilitas,” ungkap Sudaryono.
Adapun, alokasi pupuk nasional untuk tahun 2025 telah ditetapkan melalui Kepmentan No. 644/2024 dan telah diinformasikan kepada dinas-dinas terkait di seluruh Indonesia.
“Dengan terbitnya Kepmentan dan petunjuk teknis (juknis) yang telah disiapkan, pupuk subsidi akan didistribusikan tepat waktu hingga ke tingkat kecamatan,” jelasnya.
Dia optimistis, produktivitas pertanian nasional akan meningkat dengan mekanisme distribusi yang lebih sederhana.
“Pupuk yang tersedia tepat waktu dan sesuai kebutuhan akan meningkatkan semangat petani, produksi nasional naik, dan target swasembada pangan bisa tercapai secepat-cepatnya,” pungkasnya.
-
/data/photo/2024/12/12/675a6c7662ba3.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Di Hadapan Para Perwira TNI AD, Mentan Amran: Prabowo Menyayangi Masyarakat Kecil")
Di Hadapan Para Perwira TNI AD, Mentan Amran: Prabowo Menyayangi Masyarakat Kecil
Di Hadapan Para Perwira TNI AD, Mentan Amran: Prabowo Menyayangi Masyarakat Kecil
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Menteri Pertanian
(Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa Presiden
Prabowo Subianto
sangat peduli terhadap masyarakat kecil.
Pernyataan ini disampaikan oleh Amran saat memimpin rapat koordinasi
swasembada pangan
yang dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita dan ratusan perwira TNI Angkatan Darat, di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024).
Amran menjelaskan bahwa anggaran untuk mewujudkan swasembada pangan telah ditingkatkan oleh Presiden.
“Swasembada. Jadi nanti swasembada, Insya Allah swasembada, Insya Allah swasembada,” kata Amran dalam acara tersebut.
“Sekarang anggaran sudah ditambah, ada anggaran irigasi. Luar biasa Presiden kita menyayangi masyarakat kecil,” tambahnya.
Mentan juga menekankan bahwa pernyataannya bukan sekadar omong kosong, melainkan hasil pengamatannya terhadap kinerja Prabowo.
“Saya perhatikan beliau (Presiden Prabowo). Kami baru satu bulan lebih, setiap kita diskusi masalah orang kecil, beliau langsung beri solusi,” ungkap Amran.
Ia menyebutkan bahwa meskipun Prabowo baru memimpin Indonesia selama satu bulan lebih, Presiden sudah memberikan banyak solusi untuk masalah yang dihadapi masyarakat.
Salah satu contohnya adalah peningkatan volume pupuk untuk memenuhi kebutuhan para petani, serta penghapusan utang petani dan nelayan.
“Pupuk, beliau yang dulu ngotot naikkan volumenya 100 persen. Itu Rp 24 triliun, hari ini dinikmati petani 120 juta seluruh Indonesia,” jelasnya.
“Dua, utang yang macet 10 tahun, yang macet 10 tahun UMKM, maksimal saya tidak tahu berapa itu, itu diputihkan utang petani dan nelayan,” tambahnya.
Amran juga menyampaikan bahwa anggaran untuk sektor pertanian meningkat tiga kali lipat dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 29 triliun, yang dianggapnya sebagai pencapaian luar biasa.
Selain itu, ia menyoroti kebijakan Prabowo yang berdampak positif di sektor lain, seperti penurunan harga tiket transportasi menjelang Natal dan Tahun Baru.
Menyikapi hal tersebut, Amran mengaku merasa malu jika tidak bekerja keras. Ia bertekad untuk mewujudkan swasembada pangan sesuai arahan Presiden.
“Kita malu kalau tidak kerja keras, kalau Presiden kerja 10 jam, saya katakan ‘Aku kerja 20 jam’. Itu tekadku, Insyaallah swasembada. Kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujarnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
/data/photo/2024/12/12/675a675f2f2fd.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan: Kita Malu kalau Tak Kerja Keras, Presiden Kerja 10 Jam")
Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan: Kita Malu kalau Tak Kerja Keras, Presiden Kerja 10 Jam
Komitmen Wujudkan Swasembada Pangan, Mentan: Kita Malu kalau Tak Kerja Keras, Presiden Kerja 10 Jam
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com –
Menteri Pertanian (Mentan)
Andi Amran Sulaiman
menegaskan komitmennya untuk mewujudkan
swasembada pangan
di Indonesia.
Dalam acara Rapat Koordinasi
Swasembada Pangan
yang berlangsung di Kantor
Kementerian Pertanian
, Jakarta, pada Kamis (12/12/2024), Amran menyatakan akan bekerja lebih keras untuk mencapai tujuan tersebut, terinspirasi oleh etos kerja Presiden
Prabowo Subianto
yang dikenal sebagai sosok pekerja keras.
“Kita malu kalau tidak kerja keras. Kalau Presiden kerja 10 jam, saya katakan ‘Aku kerja 20 jam’. Itu tekadku, Insyaallah swasembada, kita akan rebut dalam waktu sesingkat-singkatnya,” ujar Amran.
Dalam kesempatan itu, Amran mengajak seluruh peserta rapat, yang sebagian besar terdiri dari perwira TNI Angkatan Darat (AD), untuk berkolaborasi dalam mewujudkan swasembada pangan.
Adapun acara ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi Revita.
“Para Dirjen (Kementan), Dandim kira-kira gimana? Bisa swasembada pangan?” tanya Mentan.
“Bisa,” jawab para hadirin.
Amran kemudian memuji Presiden Prabowo yang dianggap sangat peduli terhadap masyarakat kecil.
Menurutnya, salah satu bentuk kepedulian tersebut adalah melalui upaya mencapai swasembada pangan.
“Jadi nanti swasembada, Insya Allah swasembada, Insyaallah swasembada,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti peningkatan anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertanian, termasuk anggaran irigasi.
“Sekarang anggaran sudah ditambah. Luar biasa Presiden kita menyayangi masyarakat kecil. Saya perhatikan beliau. Kami baru satu bulan lebih, setiap kita diskusi masalah orang kecil, beliau langsung beri solusi,” tambahnya.
Amran memberikan beberapa contoh nyata dari langkah-langkah yang diambil oleh Prabowo dalam waktu singkat kepemimpinannya.
Pertama, terkait pemenuhan kebutuhan pupuk bagi petani. “Baru satu bulan lebih memimpin. Satu, pupuk beliau yang dulu
ngotot
naikkan volumenya 100 persen. Itu Rp 24 triliun. Hari ini dinikmati petani 120 juta seluruh Indonesia,” jelasnya.
Kedua, Amran menyebutkan langkah pemerintah dalam mengatasi utang yang macet selama 10 tahun bagi pelaku UMKM, yang kini telah diputihkan.
“Ketiga, anggaran dinaikkan tiga kali lipat untuk pertanian, dari Rp 6,9 triliun menjadi Rp 29 triliun. Itu luar biasa,” tuturnya.
Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved. -
Mentan Pastikan Cuaca Ekstrem Tak Pengaruhi Produksi Pangan
Jakarta –
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan cuaca ekstrem tak akan berpengaruh terhadap produksi pangan. Menurutnya cadangan beras saat ini 2 juta ton dan menjadi yang tertinggi selama lima tahun terakhir.
Pihaknya juga akan memitigasi dampak cuaca ekstrem terhadap produksi pangan. Dia yakin cuaca ekstrem tak akan berpengaruh secara signifikan terhadap ketahanan pangan.
“Insyaallah kita memitigasi risiko dampak, tapi itu tidak akan berpengaruh, tidak terlalu signifikan berpengaruh pada ketahanan pangan kita. Stok kita kurang lebih 2 juta ton itu lima tahun tertinggi,” kata dia dalam konferensi pers, Kamis (12/11/2024).
Selain itu, produksi padi pada Agustus, Oktober, dan November diklaim menjadi yang tertinggi selama lima tahun. Padahal, menurut Amran produksi pangan belakangan ini di tengah tantangan El Nino dan La Nina.
“Artinya upaya kolaborasi pompanisasi berhasil dengan baik,” ucapnya.
Amran menargetkan produksi beras tahun depan bisa mencapai 32 juta ton. Peningkatan juga diharapkan terjadi dengan adanya kolaborasi dengan TNI Angkatan Darat (AD) untuk mencapai swasembada beras.
“Sesuai dengan komitmen 32 juta ton, semoga bisa di atasnya,” pungkasnya.
Lihat juga Video: Kemenhut Ungkap 9 Dampak Perubahan Iklim terhadap Ketahanan Pangan Akuatik
(ara/ara)
-
Kementan Gandeng TNI AD Kejar Target Swasembada Beras
Jakarta –
Kementerian Pertanian bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat (AD) untuk meningkatkan produksi beras. Hal ini juga dalam rangka mengejar target swasembada beras.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kerja sama ini akan mulai dilakukan awal 2025. Amran memastikan kebutuhan produksi di lapangan, seperti pupuk subsidi hingga bantuan alat mesin pertanian (Alsintan).
“Mulai 1 Januari semua sudah running, pupuk sudah tersedia di lapangan. Alsintan dikirim Januari. TNI melakukan pendampingan untuk padi,” kata Amran dalam konferensi pers di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2024).
Selain itu, saat rapat koordinasi dengan TNI AD, Amran mengatakan kolaborasi lainnya juga dilakukan seperti bersama Polri untuk swasembada jagung. Kemudian kerja sama antara Kementan dengan Kementerian Desa untuk hortikultura.
“Kolaborasi untuk swasembada Padi, TNI, PU, Kementerian Pertanian. Untuk Jagung, Polri, Kementerian Desa, dan Kementan. Jadi jelas-jelas arahnya, insyaallah besok jam 1, ini kemarin dengan Pak Kapolri, Panglima TNI, kemudian TNI adalah Padi, kita fokus ke sana,” terangnya saat rapat koordinasi.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad), Letjen TNI Tandyo Budi mengatakan akan melaksanakan amanah dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal swasembada beras. Dia meyakini produksi beras akan meningkat, dari sebelumnya tanam dua sampai tiga kali, kemudian bisa empat kali.
“Strategi besar Pak Menteri, swasembada pangan secepat-cepatnya cetak sawah cukup besar perlu waktu. Menteri Amran optimalkan sawah-sawah eksisting ditingkat 2 kali tanam jadi, 3 kali tanam, 4 kali tanam, peningkatan irigasi kolaborasi kita semua menuju Indonesia swasembada pangan,” terangnya.
Tonton Video: Dukung Swasembada Pangan, Polres Jakbar Tanam Bibit di Lahan 1,5 Hektare
(ada/ara)
-
Peraturan Penyederhanaan Distribusi Pupuk Subsidi Masuk Tahap Final, Segera Diajukan ke Prabowo – Halaman all
Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyebut bahwa proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) terkait dengan distribusi pupuk bersubsidi telah memasuki tahap final.
Regulasi yang akan menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi ini akan segera diajukan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sudaryono menyebut penyederhanaan akan mengubah alur distribusi yang sebelumnya melibatkan banyak kementerian dan lembaga, menjadi satu pintu di Kementerian Pertanian (Kementan).
“Sekarang kita sederhanakan, kita ringkas, dan insyaallah segera kita ajukan kepada bapak presiden agar tahun depan kita sudah bisa merealisasikan secara bertahap,” kata Sudaryono di Kantor Pupuk Indonesia, Jakarta, dikutip dari keterangan tertulis pada Kamis (12/12/2024).
Sudaryono mengatakan, Prabowo secara prinsip telah menyetujui penyederhanaan regulasi pupuk subsidi ini.
Sebab, sektor pertanian menjadi perhatian utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan.
Sudaryono berharap dengan mekanisme baru ini distribusi pupuk bersubsidi akan lebih mudah.
Para petani diharapkan akan semangat untuk mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pertanian.
“Insyaallah bapak presiden secara prinsip setuju, tinggal di lingkup kita secara teknis harus memastikan pupuk yang akan didistribusikan gampang dan membuat para petani senang,” ujar Sudaryono.
Ia pun meminta para petani untuk bersabar dan mengikuti seluruh mekanisme yang akan diterapkan.
Menurut Sudaryono, kebijakan ini merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan penyaluran pupuk tepat sasaran.
Penyaluran yang tepat sasaran dinilai bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung tercapainya swasembada pangan dalam waktu dekat.
“Kami mohon kepada petani, percayalah proses ini menjadi komitmen prioritas. Ini bagian dari keinginan Bapak Presiden yang menginginkan penyaluran pupuk tepat sasaran,” ucap Sudaryono.
“Sehingga dengan mekanisme ini insyaallah produktivitas kita naik, semangat naik, produksi naik, dan swasembada bisa kita raih dalam tempo dan waktu secepat mungkin,” pungkasnya.
Sebelumnya, Pemerintah telah resmi memangkas rantai distribusi pupuk bersubsidi.
Hal itu dipastikan usai Kementerian Koordinator Bidang Pangan dan Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi terbatas yang melibatkan kementerian/lembaga (K/L) lain.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa distribusi pupuk subsidi yang selama ini melibatkan banyak pihak seperti bupati, gubernur, dan beberapa kementerian, akan dipangkas.
Sistem distribusi yang baru ini akan menjadikan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab utama, yang akan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) terkait distribusi pupuk subsidi.
Pria yang akrab disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa sebelumnya ada setidaknya delapan K/L yang terlibat dalam proses distribusi pupuk subsidi.
Hal itu, menurut dia, membuat proses tersebut menjadi sangat rumit dan tidak efisien.
Dengan kebijakan baru ini, Kementerian Pertanian cukup menyerahkan kepada Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), yang kemudian akan mendistribusikan pupuk subsidi kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
“Nah dari Kementerian Pertanian cukup serahkan kepada Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia kirim kepada Gapoktan. Itu yang diaudit, dipertanggungjawabkan, kemudian nanti Kementerian Keuangan bayar,” kata Zulhas dalam konferensi pers di kantor Kementan, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).
Gapoktan, yang langsung berhubungan dengan petani akan bertanggung jawab untuk menyalurkan pupuk kepada anggotanya.
Jadi, jika ada masalah terkait distribusi, Gapoktan akan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa pupuk sampai ke petani.
“Kalau ada kesalahan penerima, berarti data ada di Gapoktan. Tidak salah satu petani menghambat seluruh proses. Tidak begitu lagi,” ujar Zulhas.
Pria yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan bahwa perubahan ini akan mulai Januari 2025.
Peraturan Presiden (Perpres) akan disiapkan dalam satu bulan ini, kemudian akan ditindaklanjuti peraturan turunan dari Kementerian Pertanian.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menambahkan bahwa ini adalah berkah bagi petani seluruh Indonesia
“Kita sepakati bahwa dipersingkat, dipermudah, disederhanakan. Kami mewakili pemerintah membuat keputusan untuk distribusi pupuk,” kata Amran.
“Kami serahkan ke Pupuk Indonesia, Pupuk Indonesia langsung direct ke kelompok tani,” lanjutnya.
-
Mentan Pastikan Swasembada Lewat Oplah dan Cetak Sawah Berjalan Lancar
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah terus menjalankan program swasembada pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.
Hal ini disampaikan Amran saat meninjau lahan optimasi lahan (Oplah) di Sumatera Utara (Sumut). Amran optimis produksi beras di wilayah tersebut dapat meningkat signifikan.
“Saat ini sudah memasuki tahap produksi, di mana lahan Oplah digarap oleh kelompok Brigade Swasembada Pangan,” ujar Amran saat meninjau Oplah di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, Rabu (11/12).
Dalam kesempatan ini, Amran juga menyaksikan kegiatan pertanaman yang dilakukan oleh Brigade Pangan menggunakan alat dan mesin pertanian (alsintan).
“Kami akan terus mengawal program Oplah di sini. Program ini merupakan kolaborasi antara Kementerian PU, Pupuk Indonesia, Kementan, dan pemerintah daerah. Kami ingin mendukung petani agar hasilnya segera terlihat,” kata Amran.
Amran menjelaskan bahwa intensifikasi dilakukan pada lahan eksisting, terutama di beberapa daerah seperti Pulau Jawa. Salah satu strategi yang digunakan adalah mengatasi lahan kering melalui program darurat pangan dan pompanisasi.
“Program ini adalah solusi cepat untuk meningkatkan produksi, terutama selama El Nino panjang. Dengan pompanisasi, Alhamdulillah, produksi kita berhasil mencapai lebih dari 1 juta ton,” tambahnya.
Lebih lanjut, Amran menyebut total anggaran program Oplah mencapai Rp13 triliun. Dana tersebut berasal dari refocusing anggaran, dengan memangkas biaya perjalanan dinas, renovasi gedung, hingga acara seremonial yang dinilai tidak produktif.
“Anggaran Rp13 triliun ini kita alihkan untuk pembelian benih, alsintan, dan kebutuhan lainnya. Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar,” jelasnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) Kementan, Heru Tri Widiarto, menyampaikan terima kasih atas perhatian dan arahan Mentan Amran terhadap pembangunan sektor pertanian di Sumut.
Menurut Heru, Sumut mendapatkan target Oplah seluas 80.752 hektare, dengan rincian 30.442 hektare pada 2024 dan tersebar di 14 kabupaten. Sementara untuk 2025, targetnya mencapai 50.310 hektare di 7 kabupaten.
Sementara target pembentukan Brigade Pangan pada 2024 sebanyak 155 brigade, dan akan meningkat menjadi 259 brigade pada 2025.
” Hingga 9 Desember 2024, realisasi tanam mencapai 28.220 hektare atau 92,70 persen dari target 2024. Dengan capaian ini, kami optimis Sumut bisa menjadi lumbung pangan di masa mendatang,” jelas Heru.
(inh/inh)