Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Profil Setyo Budiyanto, Irjen Mentan Amran yang jadi Ketua KPK

    Profil Setyo Budiyanto, Irjen Mentan Amran yang jadi Ketua KPK

    Jakarta, CNBC Indonesia – Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 usai digelar Komisi III DPR di ruang rapat Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Pemilihan telah dilakukan DPR dan hasilnya Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK yang baru.

    Diketahui, Setyo saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman. Setyo lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967.

    Seperti dikutip dari siaran pers Kementan, dia memiliki istri yang bernama Henny Setyo. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Di lembaga antirasywah ini, nama Setyo tidak asing lagi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Kedeputian Penindakan KPK.

    Kemudian, pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur. Setahun berselang, Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Dan sejak 22 Maret 2024, ia mengemban amanat sebagai Irjen Kementan RI.

    Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi menjadikan Mentan Amran kepincut pada sosok Setyo. Diketahui sejak Andi Amran terpilih sebagai Mentan, salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN.

    Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran bersama Irjen Kementan Setyo bahu membahu menggelar aksi ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementan.

    Berikut nama-nama pimpinan KPK periode 2024-2029:

    Ketua KPK: Setyo Budianto
    Wakil Ketua: Fitroh Rochyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Jogo Pramono.

    (miq/miq)

  • Tok! Pemerintah Pilih Salurkan Pupuk Subsidi Langsung Bukan BLT

    Tok! Pemerintah Pilih Salurkan Pupuk Subsidi Langsung Bukan BLT

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan subsidi pupuk kepada petani tidak akan diberikan dalam bentuk bantuan langsung atau uang. Hal ini diputuskan dalam rapat koordinasi terkait peraturan di bidang pangan di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta, Kamis (21/11/2024).

    “Satu lagi kita sudah putuskan pupuk berupa volume, bukan uang. Kita sudah putuskan volume 9,55 juta ton, kalau uangnya kurang menyesuaikan. Kalau enggak ada nanti Menteri Keuangan nyari,” kata Zulhas usai rapat kepada wartawan.

    Zulhas menerangkan keputusan ini karena fluktuasi nilai tukar uang.

    “Karena kalau uang bisa naik bisa turun, tapi pupuk itu jumlah. Volume. Volumenya 9,55 juta ton” kata Zulhas.

    Sebelumnya ada wacana perubahan skema pemberian pupuk subsidi menjadi BLT. Hal ini dilontarkan Mantan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi saat Pemerintahan Joko Widodo, Luhut Binsar Pandjaitan.

    Foto: Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)
    Ilustrasi petani memupuk. (CHAIDEER MAHYUDDIN / AFP)

    “Pupuk kan Rp 30 triliun tuh seperti ini. Sekarang kita direct aja, target. Jadi memang petani yang dapat, harus dapat apa namanya itu subsidi pupuk. Ya kita kirim duitnya. Nah nanti beli ke e-catalog pupuknya,” jelasnya dalam Program Economic Update CNBC Indonesia, Selasa (30/07/2024).

    Dia mengatakan, nantinya pemerintah akan menyiapkan berbagai jenis pupuk untuk petani yang memesan di e-catalog.

    Selain itu Kementerian PPN/Bappenas akan menggodok skema pupuk bersubsidi menjadi bantuan Bantuan Langsung Pupuk (BLP). Perubahan skema itu rencananya akan dimulai pada 2026 mendatang.

    Namun rencana ini ditolak oleh Komisi IV DPR RI, yang diungkapkan pada Rapat Kerja bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada, Senin (26/8/2024). Kepala Komisi IV yang menjabat saat itu, Sudin, khawatir perubahan sskema akan merugikan petani, seperti halnya program Kartu Tani.

    Petani juga menolak rencana implementasi skema pemberian subsidi ini.

    (emy/wur)

  • Irjen Mentan Amran Jadi Ketua KPK Terpilih Periode 2024-2029

    Irjen Mentan Amran Jadi Ketua KPK Terpilih Periode 2024-2029

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2024–2029 usai digelar Komisi III DPR, Kamis (21/11/2024). Pemilihan dilakukan DPR dan hasilnya adalah Komjen Pol Setyo Budiyanto terpilih jadi Ketua KPK yang baru.

    Diketahui, Komjen Pol Setyo Budiyanto saat ini menjabat sebagat Inspektorat Jenderal (Irjen) pada Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman.

    Budiyanto lahir di Surabaya, Jawa Timur pada 29 Juni 1967. Ia memiliki istri yang bernama Henny Setyo. Komjen Pol. Setyo merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989. Pria berusia 57 tahun itu memiliki segudang pengalaman di bidang reserse.

    Di lembaga antirasuah ini, nama Komjen Setyo tidak asing lagi. Ia tercatat pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Penindak (Korsupdak) di Deputi Penindakan KPK.

    Kemudian, pada tahun 2021, ia ditunjuk menjadi Kapolda Nusa Tenggara Timur.

    Setahun berselang, Irjen Setyo menjabat sebagai Kapolda Sulawesi Utara. Setelah itu, ia menerima amanah sebagai Pati Itwasum Polri. Dan sejak 22 Maret 2024, ia mengemban amanat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI.

    Kegigihan dan pengalamannya dalam pemberantasan korupsi menjadikan Mentan Amran kepincut pada sosok Komjen Setyo.

    Diketahui sejak Andi Amran terpilih sebagai Mentan, salah satu program prioritasnya adalah membersihkan kementerian yang dipimpinnya dari aroma KKN.

    Ini terbukti dari beberapa gebrakan Mentan Amran bersama Irjen Kementan Setyo bahu membahu menggelar aksi ‘bersih-bersih’ di tubuh Kementerian Pertanian.

  • Profil Setyo Budiyanto yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2029 Nasional 21 November 2024

    Profil Setyo Budiyanto yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2029 Nasional 21 November 2024

    Profil Setyo Budiyanto yang Terpilih Menjadi Ketua KPK 2024-2029
    Penulis
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Komisaris Jenderal Polisi Setyo Budiyanto resmi terpilih sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029, melalui Rapat Pleno
    Komisi III DPR
    RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024).
    Dalam pemilihan tersebut, Setyo memperoleh suara terbanyak dengan dukungan 45 suara, mengukuhkannya sebagai pemimpin lembaga antirasuah selama lima tahun ke depan.
    Setyo akan memimpin KPK bersama empat komisioner lainnya, yakni Johanis Tanak, Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, dan Agus Joko Pramono.
     
    Lahir di Surabaya pada 29 Juni 1967, Setyo Budiyanto adalah lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989.
    Ia satu angkatan dengan sejumlah tokoh penting, seperti Wakapolri Komjen Ahmad Dofiri dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Agus Andrianto.
    Setyo memiliki pengalaman panjang di bidang pemberantasan korupsi. Ia pernah menjabat sebagai Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK pada 2019.
    Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi Direktur Penyidikan KPK, posisi strategis yang memperkuat kompetensinya dalam menangani berbagai kasus korupsi besar di Indonesia.
    Pada awal 2024, Setyo ditugaskan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI, posisi yang ia emban sejak 22 Maret 2024.
    Sebelumnya, ia juga menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara.
    Sebagai seorang perwira tinggi dengan pangkat Komisaris Jenderal Polisi, Setyo dikenal berpengalaman dalam bidang reserse dan penegakan hukum.
    Dedikasinya selama bertugas di KPK menjadi bekal penting untuk menjalankan amanat sebagai
    Ketua KPK
    , melanjutkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kementan Bersama TNI-Polri Launching Program Swasembada Pangan

    Kementan Bersama TNI-Polri Launching Program Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Lebak Dalam rangka mencapai swasembada pangan, program Gugus Tugas Polri Mendukung Ketahanan Pangan diluncurkan pada Rabu (20/11/2024). Dalam program tersebut, terdapat sinergi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, TNI-Polri, dan stakeholders lainnya.

    Selain itu, dalam program swasembada pangan tersebut, seluruh stakholders juga berkolaborasi untuk mengoptimalkan lahan produktif guna peningkatan produktivitas dan pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

    Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, kolaborasi merupakan kunci untuk mewujudkan kemandirian pangan.

    “Sekarang adalah hari yang baik dan momentum yang baik untuk kebangkitan pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo, mudah-mudahan bisa tercapai secepatnya karena kita solid dan saling bahu-membahu,” katanya.

    “Kita semua berjuang untuk swasembada, jangan biarkan ada lahan tidur, ari kita bangun lahan dan bangun masyarakat Indonesia,” imbuh Mentan Amran.

    Sementara itu, Kapolda Banten, Irjen Pol. Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa dalam rangka mendukung ketahanan pangan dilakukan pula penanaman benih jagung di Lebak seluas 600 hektare,

    “Kami mulai dengan 50 hektare terlebih dahulu dan ini kita garap sebagai upaya mendukung ketahanan pangan,” ungkapnya.

  • Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Impor Susu Harus Ada Pertimbangan Teknis dari Kementan

    Jakarta –

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bicara impor susu dalam rapat perdana dengan Komisi VI DPR RI. Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan, Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan persetujuan impor (PI) jika ada Pertimbangan Teknis (Pertek) dari kementerian terkait.

    Perihal impor susu, Pertek dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian (Kementan). Kemendag tidak akan mengeluarkan PI jika tidak ada Pertek dari Kementerian pembinanya.

    “Termasuk (impor) susu, harus ada pertimbangan dari kementerian pembina dalam hal ini Kementerian Pertanian,” kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (20/11/2024).

    Budi mengatakan aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan 8/2024 tentang Kebijakan Ketentuan Impor. Dalam aturan tersebut dijelaskan sejumlah barang yang memerlukan Pertek dari Kementerian terkait, seperti teksil, produk teksil, produk susu, baja, dan ban.

    “Kami tidak bisa menerbitkan PI produk tersebut kalau tidak ada Pertimbangan teknis dari Kementerian terkait,” pungkasnya.

    Dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Januari-Oktober 2024, Indonesia mengimpor susu sebanyak 257,3 ribu ton. Angka itu naik 7,07% dibandingkan periode yang sama pada 2023.

    Impor susu dilakukan dari sejumlah negara, seperti Selandia Baru, Amerika Serikat (AS), Australia, Belgia, Malaysia, dan negara lainnya.

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

    Peternak susu protes. Cek halaman berikutnya.

    Soal susu, belakangan ramai aksi para peternak dan pengepul yang membuang 50 ribu liter susu sapi ke TPA Winong Boyolali. Para peternak dan pengepul susu sapi di Boyolali kecewa lantaran hasil produksinya tidak terserap oleh industri.

    Dikutip dari detikJateng, para peternak menggelar aksi protes dengan cukup atraktif, mulai mandi menggunakan susu hingga membuang susu ke tempat pembuangan sampah.

    Aksi tersebut telah mendapat respons dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) meminta semua pihak mendukung produksi susu dalam negeri. Ia juga sudah memerintahkan Kementerian Perdagangan untuk mengkaji ulang aturan impor susu agar diperketat.

    Hal itu diungkapkan Zulhas guna menanggapi terkait polemik peternak yang membuang puluhan ribu liter susu di Boyolali karena produksinya tak terserap industri.

    “Kita sudah minta berkoordinasi dengan Kemendag agar diutamakan produksi dalam negeri. Jika kurang baru impor,” ujar Zulhas setelah peresmian Pasar Natar di Lampung Selatan dalam keterangan tertulis, Jumat (15/11/2024).

    Sementara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan atas rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara, pihaknya akan kembali mewajibkan industri untuk menyerap susu peternak lokal. Selaras dengan itu, pemerintah akan segera merevisi perpres terkait.

    “Kami dengan Pak Mensesneg (Prasetyo Hadi), kita revisi sekarang. Kami wajibkan seluruh industri membeli susu peternak, susu sapi yang diproduksi oleh peternak Itu wajib. Insyaallah kedepan lebih baik, akan kembali seperti dulu,” ujarnya, di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Jakarta Selatan, Jumat (15/11/2024).

    Saksikan juga video: Menko Zulhas Atasi Masalah Peternak dan Pemerah Susu Lokal

  • Wujudkan Swasembada, Mentan Amran Gandeng TNI Bentuk Brigade Pangan di 12 Provinsi

    Wujudkan Swasembada, Mentan Amran Gandeng TNI Bentuk Brigade Pangan di 12 Provinsi

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bekerja keras mengawal jalannya program optimasi lahan atau oplah. Menurut Mentan Amran, program tersebut sangat penting karena menjadi penopang utama dalam mewujudkan swasembada.

    “Aku mau kalian cinta terhadap merah putih. Aku yakin dengan cara kita kemarin (bekerja cepat) kita bisa berhasil. Saya senang kalau kalian saling pikul dan saling berkolaborasi,” ujar Mentan Amran dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Kinerja PJ Oplah, di Kantor Pusat Kementan, Senin, 18 November 2024.

    Diketahui, Kementan membentuk brigade pangan di 12 provinsi. Dalam pembentukan ini, Kementan memperkuat kolaborasi dengan jajaran TNI terutama untuk pelaksanaan cetak sawah maupun oplah.

    “Kemudian untuk hortikultura kita berkolaborasi bersama Kementerian Desa. Intinya ada 2 konsep besar yang kita kerjakan. Pertama intensifikasi dan yang kedua ekstensifikasi. Targetnya adalah meningkatkan indeks pertanaman khususnya padi,” katanya.

    Mentan Amran mengatakan semua Direktorat Jenderal dan Badan-badan beserta satuan kerja di bawahnya harus mengambil peranan dalam menyukseskan optimasi lahan. Kata dia, semua jajaran di bawah komandonya harus bekerja keras menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di dunia.

    “Terkait benih saya minta BSIP betul-betul bertangung jawab. Begitu juga dengan Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Ditjen PSP, dan BPPSDMP, semua harus bergandengan tangan,” katanya.

  • Mentan Tancap Gas Program Oplah, Minta Semangat Merah Putih Dikobarkan

    Mentan Tancap Gas Program Oplah, Minta Semangat Merah Putih Dikobarkan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta jajaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk bekerja keras mengawal jalannya program optimasi lahan atau oplah. Menurut Amran, program tersebut sangat penting karena menjadi penopang utama dalam mewujudkan swasembada.

    “Aku mau kalian cinta terhadap merah putih. Aku yakin dengan cara kita kemarin (bekerja cepat) kita bisa berhasil. Saya senang kalau kalian saling pikul dan saling berkolaborasi,” ujar Amran dalam keterangan, Senin (18/11/2024).

    Diketahui, Kementan membentuk brigade pangan di 12 provinsi. Dalam pembentukan ini, Kementan memperkuat kolaborasi dengan jajaran TNI terutama untuk pelaksanaan cetak sawah maupun oplah. Hal itu diungkapkan olehnya dalam kegiatan Penandatanganan Komitmen Kinerja PJ Oplah, di Kantor Pusat Kementan, hari ini.

    “Kemudian untuk hortikultura kita berkolaborasi bersama Kementerian Desa. Intinya ada 2 konsep besar yang kita kerjakan. Pertama intensifikasi dan yang kedua ekstensifikasi. Targetnya adalah meningkatkan indeks pertanaman khususnya padi,” tuturnya.

    Amran mengatakan semua direktorat jenderal dan badan-badan beserta satuan kerja di bawahnya harus mengambil peranan dalam menyukseskan optimasi lahan. Dia meminta semua jajaran harus bekerja keras menjadikan Indonesia sebagai negara terkuat di dunia.

    “Terkait benih saya minta BSIP betul-betul bertangung jawab. Begitu juga dengan Ditjen Hortikultura, Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Perkebunan, Ditjen Peternakan, Ditjen PSP, dan BPPSDMP, semua harus bergandengan tangan,” jelasnya.

    Sebagai langkah nyata, Amran menugaskan jajaran eselon 1 dan para kepala dinas di provinsi, kabupaten, dan kota untuk menentukan tim yang akan diberi tanggung jawab pada program optimasi lahan. Kewenangan tersebut diharapkan mampu mempercepat oplah dalam beberapa tahun ke depan.

    “Silakan kalian tentukan sendiri koordinatornya. Cari orang yang betul-betul mau bekerja untuk merah putih,” tuturnya.

    Amran menambahkan bahwa pengerjaan oplah nantinya akan dibuat target harian, target mingguan, target bulanan, hingga target tahunan yang dikawal ketat oleh jajaran brigade pangan, baik dari Kementan maupun jajaran TNI/Polri.

    “Semua yang masuk pada program oplah ini adalah jalur merah. Yang bekerja keras dan mencapai target akan ada promosi,” tutupnya.

    (akd/ega)

  • Sebelum Rapat Akhir Pekan, Mentan Selesaikan Curhatan Peternak Madiun

    Sebelum Rapat Akhir Pekan, Mentan Selesaikan Curhatan Peternak Madiun

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengundang dua orang peternak Kambing asal Madiun, Joko dan Husain sebelum rapat rutin akhir pekan yang digelar di kediaman pribadi Mentan di Jakarta, Minggu 17 November 2024.

    Keduanya dijemput langsung oleh staf Ditjen Tanaman Pangan untuk menjelaskan kronologi persoalan yang dihadapi para peternak secara detail.

    Di hadapan Amran, Joko menceritakan kasusnya berawal pada 13 Mei lalu, di mana saat itu dirinya sempat ditahan aparat karena menjual pupuk kompos tanpa izin. Sempat ada permintaan dana agar dapat dibebaskan, namun tidak terwujud karena telah diselesaikan secara damai berkat kekompakan para peternak Madiun.

    Menurut Joko masalah tersebut sebenarnya sudah selesai, namun efek dari kejadian tersebut, para peternak di Madiun berhenti memproduksi pupuk kompos dari kotoran kambing yang selama ini dapat memberikan nilai tambah dari usaha ternak mereka.

    Mendengar penjelasan Joko, Amran mengaku sangat geram. Namun berdasarkan informasi yang dimiliki, aparat yang melakukan hal tersebut sudah dicopot hingga kasusnya juga tidak dilanjutkan oleh perternak.

    Dirinyapun tenang mendengarkan wujud komitmen Kepolisian yang dinakhodai Listyo Sigit Prabowo dalam menindaki aparat yang bermain-main dengan nasib petani dan peternak.

    Sebagai tindak lanjut, Mentan Amran menginstruksikan Dirjen Tanaman Pangan Yudi Sastro agar memberikan pendampingan kepada peternak tersebut dalam upaya legalisasi produksi pupuk kompos mereka.

    Sebelum Joko dan Husain pulang, Menteri Pertanian 3 Periode ini memerintahkan Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda agar memberikan bantuan enam ekor kambing terbaik kepada kedua peternak tersebut.

    Husain menyatakan sangat terharu atas kepedulian dan respon tepat Mentan Amran terhadap kejadian ini. “Nda nyangka ada Menteri yang seperti ini, nda ada nego kalo untuk kemaslahatan peternak” ucapnya dengan suara yang tertahan karena haru.

    Keduanya mendoakan semoga Mentan Amran selalu diberi kesehatan dan kekuatan dalam mengemban amanahnya. Juga berharap bahwa pembinaan ke depannya dapat melegalkan produksi pupuk kompos mereka yang akan menyebabkan adanya nilai tambah dari usaha ternak mereka.

    Amran dikenal sangat marah jika ada yang mengganggu apalagi menyusahkan petani dan peternak.

    “Mereka itu pahlawan bangsa, jangan dianiaya dan dizhalimi, bagaimana mau swasembada kalau mereka ditakut-takuti, dirugikan dan tidak tenang,” ucapnya dalam keterangan, Senin (18/11/2024).

    “Ini juga sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua yang memiliki wewenang, agar memuliakan petani dan peternak, serta jangan sekali-kali mempermainkan mereka,” sambungnya.

    Setelah urusan peternak Madiun selesai, Amran lalu melanjutkan rapat rutin akhir pekan bersama dengan stafnya.

    (akd/ega)

  • Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Pemerintah Pangkas Regulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, hal itu dilakukan agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujarnya di Jakarta, Senin (18/11/2024).

    Saat ini, menurut Amran, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    Regulasi yang sedang digodok ini, kata dia, akan hadir dalam bentuk peraturan presiden (perpres). Namun, Amran belum bisa menyebutkan berapa regulasi yang akan dipangkas terkait dengan penyaluran pupuk.

    “Kita lihat nanti, ini sementara dibahas, diproses. Iya (regulasi), perpres,” ucapnya.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah akan mengeluarkan perpres terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.

    Saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani untuk memudahkan distribusi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” ujar Zulkifli.

    Perpres tersebut nantinya akan mengatur distribusi pupuk dari produsen langsung ke gabungan kelompok petani (gapoktan). Adapun kuota pupuknya diatur oleh Kementerian Pertanian.

    Dengan adanya perpres itu, alur distribusi pupuk akan dipangkas. Kementan akan mengeluarkan jumlah kuota pupuk melalui surat keputusan, selanjutnya langsung diteruskan kepada Pupuk Indonesia.

    Dari Pupuk Indonesia, pupuk bersubsidi akan disalurkan kepada gabungan kelompok tani (gapoktan).