Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Blacklist 4 Perusahaan Jual Pupuk Palsu, Ini Daftarnya

    Mentan Blacklist 4 Perusahaan Jual Pupuk Palsu, Ini Daftarnya

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan), memasukan empat perusahaan dalam daftar hitam atau blacklist. Hal itu dilakukan karena keempat perusahaan melakukan penyaluran pupuk palsu.

    Dia mengungkap keempat perusahaan pupuk yang terbukti memalsukan mutu produknya, yakni CV Mitra Sejahtera, Semarang (Merk Sangkar Madu), CV Barokah Prima Tani, Gresik (merk Godhong Prima), PT Multi Alam Raya Sejahtera, Gresik (merk MARS), dan PT. Putra Raya Abadi (merk Gading Mas).

    Keputusan tegas ini diambil setelah hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa mutu pupuk yang diproduksi jauh di bawah standar SNI dan tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Bahkan, ditemukan indikasi manipulasi dokumen uji kelayakan dari pihak penyedia.

    “Petani adalah prioritas kami. Ketika ada pihak yang mencoba memanipulasi dan merugikan mereka, itu sama saja dengan mengkhianati masa depan pertanian Indonesia. Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tegas,” ujar Amran dalam keterangannya, Rabu (27/11/2024).

    Beberapa perusahaan juga ada yang terbukti tidak membayarkan pengadaan pupuknya, yaitu CV Mitra Sejahtera (MS), Koperasi Produksi Pesantren Nusantara (KPPN), PT Inti Cipta Sejati (ICS), dan PT Putera Raya Abadi (PRA).

    Sebagai kronologisnya, penetapan ini bermula dari informasi masyarakat, maka Amran meminta Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melakukan pengujian di laboratorium terakreditasi.

    Sampel pupuk diambil langsung dari gudang produksi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Hasilnya menunjukkan bahwa keempat merek pupuk yang disediakan oleh 4 penyedia pupuk dinyatakan tidak layak digunakan.

    Selain mutu pupuk yang rendah, investigasi lebih lanjut mengungkap indikasi kecurangan. Keempat perusahaan tersebut melampirkan hasil analisis yang diklaim berasal dari PT Sucofindo Surabaya sebagai bukti kelayakan produk.

    Namun, berdasarkan konfirmasi langsung, dokumen tersebut terbukti bukan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh PT Sucofindo.

    “Ini bukan hanya soal kualitas pupuk yang buruk, tetapi juga soal kepercayaan. Manipulasi seperti ini sangat merugikan negara dan melemahkan rantai pengadaan pupuk nasional. Kita tidak akan memberi toleransi untuk tindakan semacam ini,” tegas Menteri Amran.

    Keputusan untuk membatalkan kontrak pengadaan pupuk yang mencapai nilai total Rp 18,7 miliar menjadi langkah tegas Amran untuk mencegah kerugian negara dan melindungi petani dari produk yang tidak sesuai standar.

    Secara rinci nilai kontrak yang dibatalkan dari masing – masing perusahaan tersebut adalah KPPN dengan kontrak senilai Rp6 miliar, PT ICS senilai Rp 3,3 miliar, CV MS senilai Rp 1,9 miliar, PT PRA senilai Rp 7,5 miliar.

    Langkah ini menjadi komitmen pemerintah memastikan hanya pupuk berkualitas yang tersedia bagi petani. Amran juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga integritas dalam pengadaan barang dan jasa di sektor pertanian, sekaligus juga tidak menggunakan merk pupuk yang tidak sesuai standar.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, Kami akan terus memperketat pengawasan dan menindak tegas pelanggaran seperti ini. Pertanian yang kuat dimulai dari perlindungan petani. Hanya dengan melindungi mereka, kita bisa mencapai swasembada pangan,” ucap Amran.

    Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi pihak-pihak yang mencoba bermain-main dengan kebutuhan vital sektor pertanian. Pemerintah, melalui Kementerian Pertanian, berkomitmen menjaga keadilan dan keberlanjutan dalam setiap rantai produksi.

    “Saya meminta semua pihak untuk terus bersinergi, bersama – sama mewujudkan pertanian yang kuat, bersih, dan berkelanjutan, jangan ada yang bermain – main apalagi merugikan petani kita” tutur Amran.

    Dalam keterangannya kepada media di Kantor Pusat Kementerian Pertanian pada 26 November 2024, Amran menyampaikan bahwa pihaknya telah mengambil tindakan tegas terhadap empat perusahaan yang memproduksi pupuk NPK palsu tersebut dan 23 perusahaan lain yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi yang ditetapkan.

    Amran menjelaskan bahwa akibat dari tindakan perusahaan-perusahaan tersebut, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai sekitar Rp316 miliar, sementara kerugian yang dialami petani ditaksir mencapai Rp3,23 triliun.

    Saksikan juga video: Amran Sulaiman Seusai Dipanggil Prabowo: Diskusi Pertanian

    (ada/rrd)

  • Mentan Amran yakini Indonesia bebas impor beras tahun 2025

    Mentan Amran yakini Indonesia bebas impor beras tahun 2025

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan Amran yakini Indonesia bebas impor beras tahun 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 26 November 2024 – 17:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meyakini Indonesia pada tahun 2025 sudah terbebas dari impor beras, mengingat produksi di tahun tersebut ditargetkan mencapai 32 juta ton.

    “32 juta ton dalam satu tahun ya, doakan InsyaAllah di 2025,” kata Mentan Amran di Jakarta, Selasa (26/11). 

    Dikatakan dia, pihaknya saat ini menargetkan untuk mencapai swasembada pangan secepatnya sesuai arahan dari Presiden Prabowo dalam Astacita.

    “Kalau swasembada jangan impor lagi. Itu cari persoalan lagi,”kata dia.

    Dirinya menjelaskan produksi pada tahun 2025 meningkat secara tahunan sebanyak 1 juta ton dibandingkan tahun 2024. Sehingga dirinya memastikan hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Adapun peningkatan produksi yang dianggap sedikit tersebut, Mentan Amran menyatakan apabila dikonversi menjadi rupiah nilai 1 juta ton beras mencapai Rp12 triliun.

    “Naik 1 juta ton itu banyak, nilainya 1 juta ton Rp12 triliun,” katanya.

    Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada tahun 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare, angka ini mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare.

    Sedangkan produksi padi pada tahun ini diperkirakan sebesar 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45 persen dibandingkan produksi padi di tahun sebelumnya yang sebesar 53,98 juta ton GKG.

    Adapun produksi beras pada tahun 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton, mengalami penurunan sebanyak 757,13 ribu ton atau 2,43 persen dibandingkan produksi beras di tahun 2023 yang sebesar 31,10 juta ton.

    Sumber : Antara

  • Top 5 News: Menag Kembalikan Barang Gratifikasi hingga Rencana Gaji Guru Naik pada 2025

    Top 5 News: Menag Kembalikan Barang Gratifikasi hingga Rencana Gaji Guru Naik pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Sejumlah pemberitaan pada Selasa (26/11/2024) menarik perhatian pembaca dan menjadi top 5 news Beritasatu.com. Salah satunya adalah Menteri Agama (Menag) Prof Nasarudin Umar mengembalikan barang yang diduga sebagai gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Kemudian, siswa di Semarang tewas ditembak Polisi, tahun depan gaji guru akan dinaikkan, hingga Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan kepada 16 tokoh.

    Berikut ini ringkasan top 5 news atau lima berita terpopuler yang bisa disimak kembali oleh pembaca Beritasatu.com:

    1. ASN Juga Bisa Laporkan Gratifikasi seperti Menag, Ini Cara yang Aman dan Rahasia

    Menteri Agama Prof Nasarudin Umar mengembalikan barang yang diduga sebagai gratifikasi ke KPK pada Selasa (26/11/2024) pagi mendapat banyak apresiasi. 

    Langkah pelaporan dan pengembalian gratifikasi yang dilakukan menag ini diyakini sebagai wujud komitmen Nasaruddin agar Kemenag menjadi contoh good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik.

    2. Siswa Tewas Ditembak Oknum Polisi, Karangan Bunga Penuhi SMKN 4 Semarang

    Puluhan karangan bunga ucapan dukacita memenuhi halaman SMKN 4 Semarang seusai salah satu siswanya, yakni GRO (16) tewas ditembak oleh oknum polisi.

    Deretan karangan bunga, buket bunga, sampai foto bingkai korban menghiasi pintu masuk sekolah. Selain karangan bunga, para alumni dan teman korban juga menuliskan kalimat sindiran kepada institusi kepolisian, yakni “Polisi Melindungi, Mengayomi, Bukan Menembaki!!!.”

    3. Presiden Prabowo Naikkan Gaji Guru Mulai 2025, Ini Besarannya

    Presiden Prabowo Subianto memutuskan menaikkan gaji guru mulai 2025. Bukan hanya guru berstatus aparatur sipil negara (ASN), kesejahteraan guru honorer dan pengajar sekolah swasta juga ditingkatkan. 

    Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, guru ASN akan mendapat kenaikan gaji sebesar 100% dari gaji pokok masing-masing. 

    4. Produksi Beras 2025 Ditargetkan 32 Juta Ton, Mentan Amran Sulaiman: Indonesia Tak Impor Lagi

    Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton pada 2025. Mentan juga meyakini dengan target tersebut, Indonesia tak akan impor beras mulai tahun depan.

    “(Target produksi beras) 32 juta ya. Doakan insyaallah 2025,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    5. Presiden Prabowo Subianto Bakal Beri Gelar Pahlawan Nasional kepada 16 Tokoh

    Presiden Prabowo Subianto bakal memberikan anugerah gelar pahlawan nasional kepada 16 tokoh. Hal ini dipastikan oleh Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

    Demikian top 5 news Beritasatu.com yang menarik perhatian pembaca. Namun, terdapat update berita lainnya yang tak kalah menarik, informatif, serta menghibur yang bisa pembaca simak lebih lanjut. 

  • Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga

    Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga

    Jakarta –

    Dalam upaya menjaga ketahanan pangan keluarga, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret untuk memastikan setiap warga negara, terutama keluarga prasejahtera, dapat mengakses makanan bergizi. Salah satu program unggulan yang digagas oleh Presiden terpilih, Prabowo Subianto, adalah program makan bergizi gratis. Program ini bertujuan untuk memastikan anak-anak, terutama dari keluarga kurang mampu, mendapatkan gizi yang cukup, dengan harapan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Dengan anggaran negara untuk menjangkau target cakupan mencapai 82,9 juta anak, program ini bertujuan untuk mengurangi prevalensi malnutrisi, meningkatkan prestasi akademik, serta mempersiapkan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif. Bahkan untuk mendukung pelaksanaan program ini, pemerintah telah membentuk Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas program nasional ini sampai kepada anak-anak sekolah di seluruh Indonesia.

    Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo-Gibran, upaya untuk mencapai swasebada beras juga terus dipacu. Selain itu, pemerintah juga fokus pada penguatan ketahanan pangan nasional melalui diversifikasi pangan lokal. Program swasembada pangan yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian bertujuan untuk memperkuat peran petani kecil dan petani muda dengan memberikan akses terhadap lahan, pupuk bersubsidi, serta teknologi pertanian modern. Hal ini diharapkan dapat menciptakan sistem pangan yang lebih tangguh dan berkelanjutan, sekaligus mendukung kesejahteraan petani.Mengurangi ketergantungan pada satu bahan pangan pokok juga terus dikampanyekan. Komoditas seperti sagu, jagung, dan umbi-umbian kini mendapat perhatian lebih sebagai bagian dari pola makan sehat.

    Solusi di Tingkat Rumah Tangga

    Pada acara Pengelolaan Komoditas Hortikultura Skala Rumah Tangga yang diadakan di Makassar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh rumah tangga di Indonesia memanfaatkan pekarangan mereka untuk produksi pangan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dapat menghemat anggaran negara triliunan rupiah. Program P2L ini berfokus pada optimalisasi pekarangan rumah untuk menghasilkan komoditas pangan yang dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga, seperti cabai, sayuran, dan protein hewani. Melalui pelatihan dan pendampingan yang diberikan kepada ibu rumah tangga, masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka, serta meningkatkan produktivitas dan ekonomi keluarga.

    P2L juga sejalan dengan program “Makan Bergizi Gratis” yang akan dimulai pada Januari 2024. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama di tingkat rumah tangga, dengan menyediakan bahan pangan yang bergizi melalui budidaya pekarangan. Kementerian Pertanian berperan aktif dalam mendukung program ini, termasuk bekerja sama dengan investor untuk meningkatkan produksi susu dan daging. Selain itu, Mentan juga mengajak Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh kepala daerah untuk berpartisipasi dalam program ini dengan memanfaatkan pekarangan rumah mereka untuk menghasilkan pangan yang dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar.

    Di banyak daerah, program Pekarangan Pangan Lestari terbukti telah banyak melibatkan kelompok perempuan yang berperan aktif dalam kegiatan pertanian rumah tangga. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk mengelola kebun rumah tangga, tetapi juga memainkan peran kunci dalam menciptakan jaringan komunitas yang mendukung ketahanan pangan. Program ini dapat mengadopsi teknik pertanian yang ramah lingkungan seperti hidroponik, pertanian vertikal, dan pertanian organik, yang cocok untuk lahan terbatas di perkotaan. Inisiatif seperti ini tidak hanya memberikan pasokan pangan segar bagi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Urbanisasi yang pesat di Indonesia juga menjadi tantangan besar dalam menjaga ketahanan pangan, mengingat semakin terbatasnya lahan pertanian dan menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian. Pertanian perkotaan menawarkan solusi potensial untuk masalah ini. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, program pertanian perkotaan yang berbasis pada P2L memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan ruang terbatas di sekitar mereka, seperti atap gedung atau pekarangan rumah, untuk menanam tanaman pangan. Teknologi pertanian modern seperti hidroponik dan vertikultur memungkinkan produksi pangan yang efisien meskipun lahan terbatas.

    Selain meningkatkan ketahanan pangan, pertanian perkotaan juga dapat mengurangi emisi karbon, karena produk pangan diproduksi lebih dekat dengan konsumen, sehingga mengurangi kebutuhan transportasi. Program ini juga dapat memperkuat ketahanan pangan lokal dan menyediakan sumber pangan segar bagi masyarakat perkotaan, yang sering kali sulit mengakses pangan bergizi dengan harga terjangkau.

    Tanaman Perkebunan dan Tanaman Obat

    Selain tanaman pangan, pemanfaatan tanaman perkebunan dan tanaman obat juga menjadi bagian integral dari program P2L. Di berbagai daerah, seperti di Desa Sukapulih, Sumatera Selatan, masyarakat menanam tanaman perkebunan seperti tanaman obat, tanaman komersil kopi dan kelapa serta pohon pinang di pekarangan mereka. Tanaman-tanaman ini berfungsi sebagai sumber pangan dan pendapatan bagi keluarga. Selain itu, tanaman obat yang ditanam di pekarangan, seperti jahe, kunyit, dan sambiloto, juga berperan dalam menjaga ketahanan kesehatan keluarga. Dengan cara ini, program P2L tidak hanya berfokus pada ketahanan pangan, tetapi juga pendapatan keluarga dan kesehatan masyarakat melalui pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal.

    Walaupun program P2L dapat berkembang dan diterapkan dengan baik dibeberapa daerah, masih ada beberapa tantangan dihadapi. Penguatan kapasitas kelompok perempuan, perluasan pertanian perkotaan ke daerah yang belum menerapkan, serta pengenalan teknologi pertanian yang lebih inovatif merupakan langkah-langkah penting untuk memperluas dampak program ini. Kebijakan pemerintah yang mendukung pertanian perkotaan dan memberikan bantuan sarana produksi dan modal usahatani bagi rumah tangga berpenghasilan rendah juga akan memperkuat keberlanjutan program P2L dalam jangka panjang.

    Kuntoro Boga Andri

    Kepala Pusat Standarisasi Instrument Perkebunan, Kementan

    (jbr/dhn)

  • Produksi Beras 2025 Diproyeksi 32 Juta Ton, Menko Zulkifli Hasan: Stok Pangan 2024 Tertinggi dalam 5 Tahun

    Produksi Beras 2025 Diproyeksi 32 Juta Ton, Menko Zulkifli Hasan: Stok Pangan 2024 Tertinggi dalam 5 Tahun

    Jakarta, Beritasatu.com – Produksi beras pada 2025 diproyeksikan mencapai 32 juta ton. Kabar baiknya, stok beras nasional pada 2024 diproyeksikan mencapai jumlah tertinggi dalam lima tahun terakhir.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkapkan, stok beras pada akhir Desember 2024 diperkirakan akan mencapai lebih dari 8 juta ton. Perinciannya, 1,95 juta ton di Bulog dan lebih dari 6 juta ton di masyarakat.

    “Sementara itu stok beras pada akhir Desember akan dicatat sebagai tertinggi 5 tahun terakhir. Stok di Bulog nanti sekitar 2 juta ton, 1.948.000 ton lebih, sedangkan di masyarakat ada 6 juta ton lebih. Jadi kita punya stok beras 8 juta ton lebih. Pada 2025 insyaallah mudah-mudahan impornya tidak sebanyak pada 2024,” paparnya seusai rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (26/11/2024).

    Zulhas meyakini impor beras pada tahun depan akan sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Ia pun menyinggung Kementerian Pertanian (Kementan) yang perlu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri.

    “Kalau impor pun sedikit, syukur-syukur pak mentan ini kerja keras luar biasa, syukur-syukur insyaallah tahun depan enggak ada impor, tetapi kalau ada impor pun sedikit,” kata Zulhas terkait target atau proyeksi produksi beras pada 2025.

    Sebelumnya, Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman menargetkan produksi beras mencapai 32 juta ton pada 2025. Mentan juga meyakini dengan target tersebut, Indonesia tak akan impor beras mulai tahun depan.

    “(Target produksi beras) 32 juta ton ya. Doakan insyaallah 2025,” kata Mentan Amran dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Target produksi beras 32 juta ton pada 2025 meningkat dari tahun sebelumnya. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras pada 2024 untuk konsumsi pangan penduduk diperkirakan sekitar 30,34 juta ton.

    Produksi beras 2024 mengalami penurunan sebanyak 757,13 ribu ton atau 2,43% dibandingkan produksi beras pada 2023 yang sebesar 31,10 juta ton. Sementara itu, Perum Bulog mencatat Indonesia sudah melakukan impor beras sebanyak 2,9 juta ton sepanjang 2024.

  • Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Presiden Prabowo Subianto Tetapkan Rantai Distribusi Pupuk Bersubsidi ke Petani Diperpendek

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto menetapkan rantai distribusi pupuk bersubisi ke petani menjadi lebih pendek dari sebelumnya panjang dan birokratis. Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat terbatas (ratas) presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta pada Selasa (26/11/2024).

    Agenda rapat tersebut, terkait sektor pangan, termasuk distribusi pupuk, neraca komoditas, hingga transformasi kelembagaan Perum Bulog. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan presiden nanti akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) terkait distribusi pupuk bersubsi.

    “Kementan langsung ke Pupuk Indonesia. Pupuk Indonesia langsung ke gapoktan (gabungan kelompok tani), pengecer, atau distribusi sehingga rantai distribusi pupuk menjadi sangat pendek,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Sebelumnya, saat menghadiri gelaran Hari Pangan Sedunia di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (16/11/2024), Zulkifli mengatakan, pemerintah akan memangkas aturan penyaluran pupuk kepada petani untuk memudahkan distribusi pupuk bersubsidi.

    “Kita pangkas semua. Mudah-mudahan nanti Januari perpres-nya keluar. Maka pupuk nanti tidak perlu proses lagi, petani ngajukan dahulu, persetujuan camat, persetujuan bupati, persetujuan gubernur, persetujuan menteri perdagangan, persetujuan menteri pertanian, persetujuan menteri keuangan, rumit,” paparnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan akan memangkas regulasi terkait penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, agar penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani tidak terhambat.

    Saat ini, menurut dia, ada 147 regulasi untuk penyaluran pupuk bersubsidi. Panjangnya regulasi tersebut, dinilai mempersulit petani untuk mendapatkan pupuk secara tepat waktu.

    “Semua yang menjadi kendala untuk mempercepat petani menerima pupuk dari pemerintah, (distribusi) pupuk subsidi, itu dipangkas,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Senin (18/11/2024).

  • Kasus Produsen Pupuk Palsu, Mentan Amran Ungkap Potensi Kerugian Petani Rp 3,2 Triliun

    Kasus Produsen Pupuk Palsu, Mentan Amran Ungkap Potensi Kerugian Petani Rp 3,2 Triliun

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian atau Mentan Andi Amran Sulaiman mengungkap sejumlah kasus pengadaan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar oleh produsen atau perusahaan swasta. Dalam kasus ini, petani berpotensi merugi hingga Rp 3,2 triliun.

    Amran mulanya mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) memasukkan empat perusahaan swasta dalam daftar hitam (blacklist) karena memproduksi pupuk palsu. Selain itu, ada 23 produsen atau perusahaan swasta yang memproduksi pupuk di bawah dari standar yang ditetapkan Kementan.

    Menurut Amran, pengadaan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar memiliki dampak besar terhadap petani. Sebab, petani dalam pekerjaannya harus mengeluarkan biaya yang besar untuk pengelolaan tanah.

    “Pembibitan, pupuk, pengelolaan tanah, dan seterusnya. Itu kurang lebih Rp 19 juta per hektare. Artinya apa? Pupuk yang palsu itu merugikan petani kita kurang lebih Rp 600 miliar. Yang kurang dari standar itu merugikan petani kita, potensi kerugiannya Rp 3,2 triliun,” paparnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa (26/11/2024).

    Mentan Amran mengatakan, empat produsen pupuk yang di-blacklist seharusnya membuat pupuk NPK. Namun, pupuk yang dibuat justru pupuk palsu karena kandungan NPK itu hanya nol koma dari standar 15%.

    Keempat perusahaan pupuk itu pun kini dilaporkan ke penegak hukum. Mentan juga memastikan, owner dan pihak-pihak yang terlibat tidak akan bisa mendirikan perusahaan baru buntut tindakan yang mereka lakukan.

    Kemudian, kasus 23 perusahaan swasta lainnya tengah didalami oleh Inspektorat Jenderal Kementan. Mentan Amran Sulaiman menegaskan, perusahaan-perusahaan tersebut juga akan ditindak jika terbuki melakukan kesalahan.

    “Kami mengambil langkah-langkah tegas karena ini sangat merugikan petani kita yang menerima pupuk. Mau pupuk yang palsu maupun pupuk yang speknya kurang, itu semua merugikan petani. Kami minta mulai hari ini ditindaklanjuti,” tegasnya.

    Amran menekankan, Kementan bergerak cepat untuk menindak perusahaan-perusahaan yang bermain-main kepada petani. Apalagi, kata Amran, hal ini juga dapat menghambat program strategis pemerintah yaitu swasembada pangan.

    Sementara itu, Amran mengungkapkan produsen-produsen yang menyalurkan pupuk palsu dan pupuk di bawah standar tersebut sejauh ini tidak akan mengganggu hasil panen Tanah Air.

    “Kalau dibandingkan dengan hasil panen insyaallah tidak berpengaruh. Kan luas tanam kita 10 juta hektare dan yang empat tadi itu luasannya 21.000 hektare. Insyaallah tidak terlalu berpengaruh, tetapi ini merugikan petani kita. Bayangkan petani kita pendapatannya pas-pasan kemudian diberikan pupuk palsu, ini betul-betul maaf, tidak beradab,” kata Mentan Amran Sulaiman soal kasus produsen pupuk palsu yang membuatnya berang.

  • Petani Potensi Rugi Rp3,2 Triliun, Mentan Tindak 27 Perusahaan Pupuk Nakal

    Petani Potensi Rugi Rp3,2 Triliun, Mentan Tindak 27 Perusahaan Pupuk Nakal

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) akan menindak tegas 27 perusahaan yang tidak memproduksi pupuk sesuai dengan standar yang berlaku. Total potensi kerugian petani akibat adanya kasus ini diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, Kementan menemukan sebanyak empat perusahaan memproduksi pupuk NPK palsu dan 23 perusahaan yang memproduksi pupuk di bawah standar komposisi pupuk yang ditetapkan oleh kementeriannya.

    “Akibat tindakan perusahaan tersebut, potensi kerugian negara mencapai kurang lebih Rp316 miliar. Total potensi kerugian petani diperkirakan mencapai Rp3,23 triliun,” ungkap Amran dalam keterangannya, Selasa (26/11/2024).

    Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut berdampak besar terhadap petani. Mengingat pupuk merupakan salah satu komponen penting dalam berproduksi.

    Untuk itu, Kementan pada hari ini, Selasa (26/11/2024), segera mengusut kasus penyelewengan tersebut. Secara terperinci, empat perusahaan yang telah terbukti menjual pupuk palsu langsung masuk dalam daftar hitam Kementan.

    Untuk sanksi lebih lanjut, Amran menyerahkannya kepada pihak yang berwenang. Adapun, Kementan tengah menyiapkan berkas untuk kemudian disampaikan ke penegak hukum. 

    “Kami ambil langkah tegas karena merugikan petani kita yang menerima pupuk. Semua berkas kami proses ke penegak hukum,” ujarnya.

    Sementara itu, Amran juga menonaktifkan 11 pegawai Kementan. Pegawai itu terdiri atas pejabat eselon II, pejabat eselon III, dan sejumlah staf yang terlibat dalam kasus tersebut.

    Hal ini, kata dia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian tidak memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani.

    “Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” tegasnya.

    Dia mengharapkan langkah yang diambil kali ini dapat membantu Indonesia dalam mencapai swasembada pangan yang berkelanjutan, di mana para petani mendapat haknya secara penuh tanpa intervensi dari para mafia. 

    Amran juga memastikan, pengawasan ke depannya kian diperketat untuk mencegah praktik serupa terulang kembali.

  • Mentan Sikat 27 Perusahaan Pupuk Nakal, Petani Bisa Rugi Rp 3,2 Triliun – Page 3

    Mentan Sikat 27 Perusahaan Pupuk Nakal, Petani Bisa Rugi Rp 3,2 Triliun – Page 3

    Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah menindak 4 produsen pupuk swasta yang kedapatan curang. Yakni, dengan menyalurkan pupuk palsu yang tidak sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan petani sekitar Rp 600 miliar.

    Amran mengatakan, para produsen dan penyalur tersebut memberikan pupuk ke petani tidak sesuai standar pengadaan pupuk yang diatur Kementan. Keempatnya merupakan perusahaan swasta.

    “Hari ini kami umumkan ada 4 perusahaan pengadaan pupuk yang tidak memenuhi syarat dan 4 itu kami blacklist,” tegas Amran di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dia menerangkan, keempatnya merupakan penyalur pupuk NPK setelah menang tender lelang Kementan. Setelah kedapatan pupuk yang disalurkan merupakan pupuk palsu, pihaknya akan menyetorkan berkas perkara ke aparat penegak hukum.

    Atas uji kadar yang dilakukan, didapat kalau pupuk yang diberikan ke petani memiliki kadar jauh lebih sedikit dari standar yang ditentukan. Aturannya, kadar NPK minimal dalam pupuk sepatutnya sebesar 15 persen.

    “Kemudian, kami akan kirim berkasnya ke penegak hukum. Karena itu bukan pupuk (asli) yang dikirim, kandungan NPK-nya itu hanya nol koma dari standar 15 persen,” urainya.

     

  • Muluskan Lelang 27 Perusahaan Curang, Mentan Amran Copot 11 Pegawai Nakal – Page 3

    Muluskan Lelang 27 Perusahaan Curang, Mentan Amran Copot 11 Pegawai Nakal – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman resmi mencopot 11 pegawai di bagian pengadaan. Pasalnya, pegawai tersebut telah memuluskan lelang proyek terhadap 27 perusahaan penyalur pupuk yang kedapatan nakal.

    Ada 4 perusahaan yang menyalurkan pupuk NPK palsu dan di-blacklist Kementan. 23 perusahaan lainnya diduga menyalurkan pupuk dibawah standar yang diatur. Imbasnya, Mentan Amran mencopot 11 pegawai dari jabatannya di Kementan.

    “Ada pegawai Kementerian Pertanian yang memproses semua lelang ini, kami mohon maaf, kami nonaktifkan 11 orang. Mulai hari ini. Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang,” tegas Mentan Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Selasa (26/11/2024).

    Dia merinci, pencopotan pegawai itu terdiri dari Direktur, pejabat eselon II, eselon III, hingga staf di bidang pengadaan pupuk. Selanjutnya, seluruh pegawai tadi akan ditindak oleh Inspektorat Jenderal Kementan.

    “Direktur, Eselon II, Eselon III, kemudian staf yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan. Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” ucapnya.

    Kronologinya, Mentan Amran mengecek penyaluran pupuk oleh beberapa perusahaan nakal tadi. Setelah didapat kesimpulan, pihaknya langsung mencopot 11 pegawai yang terlibat.

    “Setelah kami terima laporan, kami ngecek langsung Direkturnya, kami copot,” ujarnya.

    “Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, kami tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang merugikan petani. Mafia pupuk dan korupsi harus dihentikan demi keberlanjutan sektor pertanian yang lebih baik,” tegas Mentan Amran Sulaiman.