Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • 150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    150.000 Ha Sawah Beralih Fungsi Tiap Tahun, Bagaimana Nasib Swasembada Pangan?

    Bisnis.com, BANDUNG – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat pergeseran fungsi lahan pertanian menjadi area perumahan dan permukiman terus meningkat setiap tahunnya.

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkap setidaknya ada sekitar 100.000 hektare hingga 150.000 hektare lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi area perumahan setiap tahunnya.

    “Saat ini setiap tahun alih fungsi lahan dari sawah menjadi industri, maupun perumahan 100.000 sampai 150.000 hektare setiap tahun. Padahal Bapak Presiden [Prabowo Subianto] juga bilang [menargetkan] swasembada pangan,” jelasnya dalam Rakernas DPP REI, Kamis (5/12/2024).

    Untuk itu, Nusron menyebut, pihaknya segera meneken regulasi untuk menangani permasalahan tersebut. Hal itu dilakukan guna tetap sejalan dengan target yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

    Dia menjelaskan, nantinya pemerintah bakal menetapkan sistem agregat cetak sawah apabila terdapat area sawah atau lahan pertanian yang dialihfungsikan menjadi perumahan ataupun kawasan industri.

    “Nah, nanti alih sawah boleh. Tapi harus mengganti membuat sawah baru. Ya kan nanti ada hitung-hitungannya. Kalau sawahnya teknis, [harus buka] sekian kali. Kalau sawahnya lagi, sekian kali,” tegasnya.

    Untuk diketahui, keseriusan pemerintah merealisasikan target swasembada pangan kian kentara usai Kementerian Pertanian (Kementan) mengalokasikan anggaran senilai Rp23,61 triliun untuk mendukung swasembada beras untuk tahun anggaran 2025. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa alokasi anggaran itu untuk menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar swasembada beras bisa dilakukan dalam waktu singkat. 

    “Menindaklanjuti arahan Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025 sebagai berikut,” kata Amran dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Amran menuturkan, nantinya kegiatan untuk mendukung swasembada beras senilai Rp23,61 triliun akan dilakukan untuk berbagai kegiatan.

    Adapun, pada 2025 Kementerian Pertanian menargetkan bakal menggarap cetak sawah seluas 225.000 hektare.

    “Kegiatan oplah 851.000 hektare, cetak sawah 225.000 hektare, pompanisasi tadah hujan 500.000 hektare, potensi tanam Kementerian PU 300.000 hektare, padi gogo PATB 300.000 hektare,” ujarnya.

  • KSAD siap terjunkan prajurit TNI AD bantu Kementan capai swasembada

    KSAD siap terjunkan prajurit TNI AD bantu Kementan capai swasembada

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan siap menerjunkan prajurit TNI AD untuk membantu Kementerian Pertanian dalam mencapai swasembada pangan.

    KSAD ditemui seusai Rapat Koordinasi Irigasi bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri PU Dody Hanggodo di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Kamis, mengatakan bahwa dukungan TNI AD untuk peningkatan pertanian telah ada sejak Presiden Prabowo Subianto ketika masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

    Maruli mengungkapkan bahwa kala itu, Prabowo mempunyai program bertajuk Batalyon Produksi, yaitu membantu dan menyukseskan semua program pemerintah termasuk di sektor pertanian.

    “Mungkin pernah mendengar bahwa Presiden (Prabowo Subianto) waktu sejak jadi Menteri (Pertahanan), sudah menyampaikan tentang Batalyon Produksi. Nanti kita punya tim khusus yang terus mengelola tentang program-program pemerintah, bukan hanya pertanian, untuk bisa mendukung itu (swasembada pangan),” kata Maruli.

    “Kalau kita perlu dukungan lagi, nanti prajurit yang akan mendukung kegiatan itu. Akan dikerahkan (prajurit Batalyon),” tambah Maruli.

    Maruli menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi secara penuh, terutama penguatan pada lahan intensifikasi maupun ekstensifikasi yang mencakup irigasi primer, sekunder, dan tersier.

    Dari hitungan sementara, lanjutnya, total lahan yang akan diperkuat irigasi perairan nantinya mencapai kurang lebih 2,3 juta hektare sesuai paparan yang disampaikan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman.

    “Bagi TNI, kalau kita memperkuat kolaborasi seperti ini, saya yakin kita bisa mempercepat swasembada. Kenapa ? Karena kita sudah punya catatan kerja yang sangat baik. Apalagi TNI AD juga berhasil mengerjakan sistem pengairan hidrolik dan pipanisasi baik di Bawean, Sukabumi, dan daerah lainnya,” tutur Maruli.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (tengah), Menteri PU Dody Hanggodo (kedua kanan), Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (kanan), Wakil Menteri Pertanian (kedua kiri) dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Harianto

    Menurut dia, program yang ada di Kementan harus menjadi perhatian bersama karena merupakan representasi visi Presiden Prabowo Subianto untuk kedaulatan pangan. Karena itu, dia ingin swasembada yang dicanangkan dapat tercapai secara singkat.

    “Jadi penguatan irigasi yang kita lakukan bersama ini saya yakin bisa mempercepat swasembada. Dan oleh karena itu, saya berharap kita memberi perhatian untuk ketahanan pangan,” katanya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyambut baik kolaborasi pembangunan infrastruktur irigasi perairan yang akan dikerjakan bersama Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga jajaran TNI AD.

    “Kementan bergerak menyediakan sarana produksi, kemudian Kementan PU intinya membantu menyediakan air tiga kali tanam, dan TNI motor penggerak kita di lapangan sehingga bisa mengakselerasi perairan mencapai swasembada pangan,” jelasnya.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Adi Lazuardi
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementan-Kemen PU dan TNI kolaborasi penguatan irigasi demi swasembada

    Kementan-Kemen PU dan TNI kolaborasi penguatan irigasi demi swasembada

    Strategi kita adalah bekerja bersama untuk membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi mendukung pertanaman,

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan kolaborasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen PU) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk memperkuat infrastruktur irigasi pada lahan intensifikasi dan ekstensifikasi demi mewujudkan swasembada pangan.

    “Faktor penentu keberhasilan peningkatan produksi selain benih dan pupuk adalah ketersediaan air. Strategi kita adalah bekerja bersama untuk membangun ataupun rehabilitasi infrastruktur irigasi mendukung pertanaman,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan Jakarta, Kamis.

    Mentan memaparkan bahwa pemerintah menargetkan penguatan irigasi untuk total lahan sekitar 2,3 juta hektare. Adapun rinciannya terdiri atas optimasi lahan (oplah) seluas 851 ribu hektare, cetak sawah seluas 500 ribu hektare dan lahan eksisting seluas 1 juta hektare.

    “Ini sudah kita petakan sampai level bawah, 851 ribu hektare untuk oplah daerah rawa yang tanam 1 kali menjadi 3 kali, cetak sawah 500 ribu hektare, kemudian normalisasi irigasi tersier sekunder seluas 1 juta hektare yang dulunya tanam 3 kali karena saluran tersumbat kita perbaiki agar bisa tanam kembali. Target 2025 dan ini kita persiapkan dari sekarang,” papar Mentan Amran.

    Untuk itu, Kementan, Kemen PU dan TNI saling bergandengan tangan untuk mengakselerasi swasembada pangan melalui penguatan irigasi dan program lainnya.

    Sementara itu, Kementerian PU memastikan ketersediaan air melalui penguatan infrastruktur, seperti pintu air, sumur dangkal, sumur dalam, pipanisasi, dam parit, embung dan lainnya. Kemudian, TNI berperan besar dalam pelaksanaan program dan mengawal agar akselerasi swasembada dapat tercapai.

    “Kementan bergerak menyediakan sarana produksi, kemudian Kementan PU intinya membantu menyediakan air tiga kali tanam, dan TNI motor penggerak kita di lapangan,” ungkap Mentan.

    Mentan optimistis dengan kerja keras dan kolaborasi, ketahanan pangan Indonesia dapat dicapai sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kita melihat kerja keras kita selama tahun 2024 mampu meningkatkan produksi, sesuai data BPS ada peningkatan di Agustus, September, Oktober. Jadi, kita meyakini bahwa produksi dapat meningkat dengan gerakan-gerakan yang kita lakukan,” ucapnya.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri), Menteri PU Dody Hanggodo (kanan), dalam jumpa pers seusai Rapat Koordinasi Irigasi di Kantor Pusat Kementan, Jakarta, Kamis (5/12/2024). ANTARA/Harianto/aa.

    Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan bahwa pihaknya siap mendukung penuh sinergi bersama Kementan dan TNI untuk penyediaan air bagi produksi pangan.

    “Air itu multiplier effectnya besar. Fungsi utama ketersediaan air ke depan adalah ketahanan pangan. Kami siap mendukung sektor pertanian, tujuannya agar swasembada pangan tercapai dalam waktu sesingkat-singkatnya,” jelas Dody.

    Di tempat yang sama, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan siap mendukung penuh untuk mengawal jalannya penguatan infrastruktur irigasi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    Nasdem, PDIP, dan PKS Acungi Jempol Keberanian dan Kerja Cepat Menteri Pertanian

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Gebrakan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam menjalankan visi Presiden mendapat pujian dari Anggota Komisi IV DPR RI. Di antara pujian tersebut adalah langkah cepat Mentan dalam memangkas regulasi pupuk subsidi serta mempercepat program intensifikasi dan juga ekstensifiksi.

    Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Nasdem, Cindy Monica Salsabila Setiawan mengatakan kerja cepat Mentan Amran sangat progresif terutama dalam merealisasikan visi Presiden yaitu swasembada pangan secara cepat dan singkat.

    “Kami dari Fraksi Nasdem mengapresiasi kerja cepat Menteri Pertanian dan jajarannya yang progresif dalam mewujudkan cita-cita swasembada pangan sesuai visi Presiden Prabowo Subianto,” ujar Cindy pada Rapat Kerja bersama jajaran Kementerian Pertanian di Gedung Parlemen Jakarta, Rabu, 4 Desember 2024.

    Cindy mengatakan langkah cepat Mentan Amran berhasil memenuhi ketersediaan beras nasional, di mana lebih dari 2 juta ton beras tersedia di gudang-gudang Bulog. Baginya, angka sebanyak itu adalah angka tertinggi mengingat Indonesia baru saja melewati el nino parah sepanjang sejarah.

    “Ini cadangan beras kita mencapai 2 juta ton, di mana ini adalah angka tertinggi dalam beberapa tahun terakhir,” katanya.

    Disisi lain, Cindy juga mengapresiasi langkah cepat lainnya yaitu kebijakan menarik kembali 40 ribu penyuluh pertanian ke Kementan. Kata Cindy, langkah cepat tersebut diyakini mampu memberi hasil optimal pada pencapaian pangan di masa depan.

    “Upaya pemerintah untuk menarik seluruh kewenangan dan pengelolaan lebih dari 36.000 penyuluh pertanian lapangan atau PPL dari Pemda ke tingkat pusat yang dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian adalah langkah tepat. Peran mereka dapat dimaksimalkan dengan diberikan fasilitas kerja yang baik serta keilmuan yang up-to-date,” katanya.

  • Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Terungkap Biang Kerok Petani Sulit Dapat Pupuk Subsidi

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkap penyebab petani sulit mendapatkan pupuk subsidi. Dia mengatakan alur penyaluran pupuk subsidi sangat panjang sampai 145 regulasi.

    Amran menyebut di dalamnya ada 12 kementerian dan lembaga (K/L) yang terlibat dalam regulasi tersebut. Hal itu yang menyebabkan penyaluran pupuk subsidi sangat lama sampai ke petani.

    “Ditambah lagi bupati dan gubernur. Kemarin kami tanda tangan, kami tandatangan Januari, bulan 11 itu pupuknya belum sampai, November. Ini masalah petani kita,” ungkap dia dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, Rabu (4/12/2024).

    Untuk itu, pemerintah memangkas aturan pupuk subsidi. Amran memastikan penyaluran tidak lagi melalui 12 K/L, hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian.

    “Kemudian ke Pupuk Indonesia, Gapoktan, pengecer, ke distributor. Kalau kami sudah tandatangan, sudah bisa berjalan di daerah. Jadi ini tidak ada masalah lagi, yang dulunya kalau bupati tidak tandatangan tidak bisa terima pupuk, ini masalah besar,” ungkapnya.

    Amran meyakini Perpres akan terbit bulan ini. Dalam aturan baru itu, penyaluran ke petani tidak perlu lagi persetujuan pemerintah daerah.

    “Perpres sudah selesai, insyaallah bulan ini terbit, bisa satu sampai dua minggu terbit. Kami sudah menghadap presiden, beliau sudah setuju. Harusnya tidak ada masalah lagi,” jelasnya.

    Melalui Perpres tersebut, penyaluran pupuk subsidi hanya perlu persetujuan Kementerian Pertanian, dilanjutkan ke Pupuk Indonesia (PI), distributor langsung ke petani. Ia menegaskan tak lagi 12 K/L masuk regulasi tersebut.

    Dia menegaskan kembali, tidak lagi butuh persetujuan pemerintah daerah untuk penyaluran pupuk subsidi. Jadi, setelah masuk data ke Pupuk Indonesia, maka langsung ke distributor, gudang di daerah, dan gabungan petani daerah.

    “Nggak main provinsi (persetujuan pemda), (langsung ke) kelompok petani, di mana petani, di situ gudang. Gudang kan di desa, langsung ke gudang,” jelasnya.

    Terkait masalah pupuk subsidi juga diungkapkan oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau akrab disapa Titiek Soeharto. Ia menyebut permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat target pemerintah mencapai swasembada pangan.

    Masalah penyaluran pupuk subsidi, terkait data, koordinasi antar-instansi pusat dan daerah, regulasi, serta distribusi. Temuan itu merupakan hasil kunjungan kerja Komisi IV DPR RI.

    “Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait. Permasalahan pupuk subsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ucapnya.

    (ara/ara)

  • Kemarin, Apple harus bangun pabrik hingga ojol tetap dapat subsidi BBM

    Kemarin, Apple harus bangun pabrik hingga ojol tetap dapat subsidi BBM

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah pemberitaan bidang ekonomi mewarnai Rabu (4/12), mulai dari Menteri Perindustrian inginkan investasi Apple lewat skema bangun pabrik hingga Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

    1. Produksi padi RI capai 52,66 juta ton atau 95,02 persen dari target

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, per November 2024 realisasi produksi padi mencapai 52,66 juta ton atau 95,02 persen dari target sebesar 55,42 juta ton.

    Baca selengkapnya di sini

    2. Erick Thohir: Pemerintah siapkan peta jalan untuk harga tiket pesawat

    Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan membuat rencana lima tahunan terkait dengan harga tiket di Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) maupun musim libur lainnya.

    Baca selengkapnya di sini

    3. Bahlil beri sinyal ojol tetap dapat subsidi BBM dengan skema UMKM

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal bahwa pengemudi ojek online (ojol) bakal tetap mendapatkan subsidi bahan bakar minyak (BBM), dengan menggunakan skema usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Baca selengkapnya di sini

    4. Menaker: Permenaker No.16 Tahun 2024 pertimbangkan daya beli pekerja

    Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengungkapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2025 telah mempertimbangkan daya beli pekerja dan pertimbangan terkait dengan daya saing usaha.

    Baca selengkapnya di sini

    5. Menperin inginkan investasi Apple lewat skema bangun pabrik

    Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menginginkan agar investasi Apple sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dapat melalui skema investasi fasilitas produksi atau membangun pabrik di Indonesia.

    Baca selengkapnya di sini

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • BPJPH dan Kementan sinergi pantau jaminan produk halal di RPH

    BPJPH dan Kementan sinergi pantau jaminan produk halal di RPH

    Ini untuk memastikan produk hewan yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan

    Jakarta (ANTARA) – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bersama Kementerian Pertanian bersinergi memantau jaminan produk halal di Rumah Potong Hewan (RPH) Perumda Dharma Jaya di Cakung, Jakarta Timur.

    “Ini untuk memastikan produk hewan yang dihasilkan memenuhi standar halal yang ditetapkan,” kata Kepala BPJPH Haikal Hasan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

    Haikal memimpin langsung kunjungan tersebut bersama Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementan Agung Suganda.

    Babeh Haikal sapaan akrab Haikal Hasan menekankan pentingnya sertifikasi halal untuk produk-produk hewan yang beredar di pasar.

    “Saat memilih daging, pastikan untuk memperhatikan apakah daging tersebut berasal dari RPH yang halal,” ujar Haikal.

    Ia menegaskan bahwa sertifikat halal bukan hanya kewajiban hukum, melainkan juga sebagai jaminan bagi konsumen bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan ketentuan agama dan aman bagi kesehatan.

    Haikal juga mengungkapkan bahwa BPJPH terus bekerja sama dengan Kementan untuk memastikan bahwa seluruh proses produksi di RPH Dharma Jaya berlangsung sesuai dengan aturan, baik dalam aspek kesehatan hewan maupun kehalalan produk.

    Sementara itu, Direktur Jenderal PKH Kementan Agung Suganda menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memastikan produk hewan yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan kesehatan.

    Agung mengaku bahwa pihaknya mendukung penuh upaya BPJPH dalam memastikan bahwa seluruh produk hewan yang beredar telah terjamin kehalalannya.

    “Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menyediakan produk hewan yang tidak hanya aman, tetapi juga ASUH yakni Aman, Sehat, Utuh, dan Halal,” ujar Agung.

    Agung juga menambahkan pentingnya sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) selain sertifikat halal, sebagai bentuk jaminan pemerintah terhadap kualitas produk hewan.

    “Sertifikat halal dan NKV keduanya sangat penting dalam memastikan produk hewan yang beredar memenuhi standar pemerintah,” ucapnya.

    Lebih lanju, Agung mengungkapkan bahwa sebelumnya Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah mengirimkan surat kepada gubernur dan bupati/wali kota di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan jaminan halal dan kesehatan produk hewan.

    Surat tertanggal 29 November 2024 tersebut berisi dorongan percepatan sertifikasi halal dan NKV bagi RPH ruminansia/unggas di daerah masing-masing, sebagai langkah penting untuk memastikan bahwa produk hewan yang diproduksi dan dikonsumsi di Indonesia memenuhi standar yang ditetapkan.

    Kementan melalui Ditjen PKH terus memperkuat pengawasan terhadap RPH dan industri pengolahan produk hewan di seluruh Indonesia.

    “Dengan kerja sama yang erat antara BPJPH dan Kementan, diharapkan tercipta ekosistem yang mendukung distribusi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH),” tutur Agung.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2024

  • Kementerian Pertanian Alokasikan Rp 23,61 Triliun untuk Swasembada Beras pada 2025

    Kementerian Pertanian Alokasikan Rp 23,61 Triliun untuk Swasembada Beras pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) mengusulkan alokasi anggaran 2025 sebesar Rp 23,61 triliun untuk mendukung program swasembada beras. Menteri Pertanian atau Mentan Amran Sulaiman mengatakan, hal itu menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan secepatnya mewujudkan swasembada pangan atau beras.

    “Kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran tahun 2025 sebagai berikut, kegiatan mendukung swasembada pangan (beras) sebesar Rp 23,61 triliun,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (4/12/2024).

    Amran menjelaskan, anggaran tersebut akan dialokasikan untuk kegiatan optimasi lahan seluas 851.000 hektare (ha), pencetakan sawah baru 225.000 ha, pompanisasi untuk lahan tadah hujan 500.000 ha, pengelolaan potensi lahan bersama Kementerian Pekerjaan Umum seluas 300.000 ha, dan tumpang sisip padi gogo pada tanaman perkebunan dan sawit yang luasnya mencapai 300.000 ha.

    Menurut Mentan Amran Sulaiman, Kementan juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp 413,67 miliar untuk mendukung program pangan bergizi. Alokasi anggaran ini diturunkan dalam bentuk bantuan benih sayuran dan buah, ubi jalar, dan ayam petelur sejumlah 600.000 ekor untuk kegiatan pekarangan pangan bergizi di 2.500 desa.

    Dari anggaran Kementan pada 2025, Amran menargetkan produksi beras mencapai 32,83 juta ton, jagung 16,68 juta ton, kedelai 334.000 ton, aneka cabai 3,08 juta ton, bawang merah 1,99 juta ton, kopi 772.000 ton, kakao 641.000 ton, tebu 36 juta ton, kelapa 2,88 juta ton, daging sapi/kerbau 399,41 ribu ton, dan daging ayam 4,34 juta ton.

    Amran juga menyampaikan realisasi pelaksanaan anggaran 2024. Dia mengungkapkan, dari pagu APBN sebesar Rp 15,56 triliun, realisasi anggaran Kementan pada 30 November 2024 mencapai Rp 13,12 triliun atau 84,29%.

    “Dalam sisa waktu satu bulan ke depan, kami akan terus berupaya untuk mempercepat semua kegiatan dan realisasi serapan anggaran dan menargetkan realisasi serapan anggaran pada akhir Desember 2024 minimal 96%,” tegas Mentan Amran Sulaiman.

  • Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Mentan: Pemerintah percepat penyaluran pupuk bersubsidi

    Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah mempercepat penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani dengan menyederhanakan regulasi.

    “Kami mengubah regulasi, yang ada dulu 145 peraturan, kementerian ada 12 kementerian terlibat mengurus pupuk, tambah bupati, gubernur,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen di Jakarta, Rabu.

    Penyederhanaan regulasi tersebut akan mempersingkat alur proses penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga tidak perlu melalui 11 kementerian terkait.

    “Yang dulunya kalau bupati dan atau gubernur tidak tanda tangan tidak bisa terima pupuk. Nah ini masalah besar. Alhamdulillah Bapak Presiden sudah setuju, kita direct Kementerian Pertanian tanda tangan, kementerian lain yang 11 tadi tidak terlibat lagi. Insya Allah Perpresnya turun cepat,” ujarnya.

    Dengan demikian, ke depan rencananya, setelah mendapat persetujuan dari Kementerian Pertanian, pupuk bersubsidi bisa didistribusikan langsung oleh Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) ke Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), dilanjutkan ke pengecer atau distributor hingga ke tangan petani.

    Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kuota pupuk bersubsidi dari 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    “Kami juga sudah memohon pada saat ratas (rapat terbatas), pupuk itu bukan rupiah tapi kuantum dalam APBN, sehingga saat bahan baku naik itu tidak mempengaruhi kuantum. Karena tanam itu butuh kuantum atau jumlah, sehingga bertahan pada 9,55 juta ton, Insya Allah pupuk aman,” ujarnya.

    Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam merespons masalah penyaluran pupuk bersubsidi yang disoroti oleh Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto atau lebih dikenal dengan nama Titiek Soeharto.

    Dalam rapat kerja tersebut, Titiek menuturkan Komisi IV dalam melakukan kunjungan kerja menerima aspirasi atau keluhan dari masyarakat antara lain mengenai kebutuhan benih padi berkualitas, bantuan alsintan, jaringan irigasi hingga bantuan pupuk termasuk pupuk pakan ternak serta harapan peternak terhadap regulasi yang menjamin produksi susu dalam negeri diserap sepenuhnya oleh industri.

    Untuk itu, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

    Mengenai permasalahan pupuk bersubsidi, ia mengatakan Komisi IV DPR RI kerap kali mendapatkan keluhan dari petani tentang sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan.

    Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain terkait permasalahan data, koordinasi instansi baik pusat maupun daerah, permasalahan regulasi dan permasalahan penyaluran pupuk subsidi.

    “Sehubungan dengan Komisi IV menilai perlu membahas mengenai penyaluran pupuk bersubsidi, Komisi IV ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana persiapan dan kesiapan instansi masing-masing terkait permasalahan pupuk bersubsidi dapat menghambat upaya pemerintah mencapai swasembada pangan,” ujarnya.

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    Mentan usulkan reprioritasi anggaran 2025 dukung swasembada pangan

    agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengusulkan kepada Komisi IV DPR RI untuk reprioritasi anggaran tahun 2025 guna mendukung swasembada pangan dan program pangan bergizi.

    “Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan dan memerintahkan Kementerian Pertanian agar swasembada pangan beras dapat diwujudkan dalam waktu sesingkat-singkatnya maka kami mengusulkan reprioritasi pemanfaatan anggaran 2025,” kata Mentan Amran dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI di Komplek Parlemen Jakarta, Rabu.

    Pada 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mendapat anggaran Rp29,37 triliun, termasuk tambahan anggaran sebesar Rp21,47 triliun.

    Mentan merinci reprioritasi anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025 mencakup kegiatan mendukung swasembada pangan beras sebesar Rp23,61 triliun, dan mendukung program pangan bergizi sebesar Rp413,67 miliar.

    Untuk mendukung swasembada pangan beras, akan dilakukan kegiatan optimasi lahan (oplah) 851 ribu hektare (ha), cetak sawah 225 ribu ha, pompanisasi tadah hujan (PAT) 500 ribu ha, potensi tanam (KemenPU) 300 ribu ha, serta padi gogo (PTAB) 300 ribu ha.

    Baca juga: Mentan: Penghentian sementara impor daging domba melindungi peternak

    Baca juga: Kementan-Kemenimipas libatkan WBP jadi pelopor ketahanan pangan

    Selain itu, Kementan juga mendukung program pangan bergizi melalui kegiatan pekarangan pangan bergizi dengan anggaran dialokasikan Rp413,67 miliar pada 2.500 desa, yang dilakukan melalui bantuan benih, sayuran, buah, ayam petelur 600 ribu ekor, dan bantuan ubi jalar.

    Dengan adanya reprioritasi tersebut maka pagu per program lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2025 meliputi ketersediaan, akses, konsumsi pangan berkualitas sebesar Rp23,33 triliun, nilai tambah dan daya saing industri Rp2,08 triliun, pendidikan dan pelatihan vokasi Rp548,65 miliar, dukungan manajemen Rp3,41 triliun, sehingga total pagu Rp29,37 triliun

    Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024