Tag: Amran Sulaiman

  • Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Lumbung Pangan di Kampung Kaliki, Warga Merauke Optimias Kesejahteraan Meningkat

    Liputan6.com, Merauke – Program lumbung pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto mulai membawa dampak positif bagi warga Kampung Kaliki, Distrik Kurik, Merauke. Sejak Oktober 2024, lahan seluas 100 hektare telah digarap oleh masyarakat dengan pendampingan intensif dari TNI dan arahan langsung Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Kami mulai menggarap lahan ini dengan pendekatan sistem hambur pada 24 Oktober. Langkah awal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal,” ujar Kasatgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dalam keterangan pers, Senin (9/12/24).

    Pendampingan rutin diberikan oleh TNI, didukung dengan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) dan benih padi secara gratis. Dukungan ini disambut antusias oleh masyarakat, terutama karena mayoritas warga masih belajar bertani.

    Sekretaris Kampung Kaliki, Nathan Ndiken, mengungkapkan kebanggaannya atas program ini yang membawa harapan baru bagi warga lokal.

    “Sebelumnya, kami hanya tahu pangkur sagu. Sekarang kami belajar menanam, memupuk, dan merawat tanaman padi. Kami sangat bersyukur dan berharap pemerintah terus mendampingi kami,” ujarnya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Nathan menambahkan, pendampingan berupa penyuluhan lapangan (PPL) dan pelatihan sangat penting untuk mendukung keberhasilan program ini. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan TNI, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga mendorong kesejahteraan masyarakat lokal.

    Program lumbung pangan ini menjadi momentum penting bagi warga Kampung Kaliki untuk beralih menjadi petani produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian dari upaya nasional mewujudkan kemandirian pangan.

    Sementara itu, Ketua adat dari salah satu marga di Kampung Kaliki, Albertus Mahuse mengatakan bahwa warganya sangat senang dengan dibangunnya lumbung pangan dari tanah Papua. Menurutnya, masyarakat sudah mengajukan sejak 5 tahun lalu, agar lahan mereka dapat dioptimalkan.

    “Kami sepakat untuk membuka lahan persawahan. Yang siap dibuka ada 1.000 hektare dan yang sekarang ada 200 hektare kemudian 700 hektare ada di belakang yang sementara sudah dikerjakan dan 100 hektare nya di sini, di pertengahan,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Albertus menambahkan warga Distrik Kurik memang sudah memiliki komitmen tinggi untuk pembangunan pertanain. Hal ini bertujuan untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat, baik di bidang keuangan dan ekonomi.

    “Itu yang kami butuhkan. Kalau yang lain-lain, kami masih membelakangkan semuanya. Kesejahteraan hidup bagi masyarakat yang ada di Kampung Kaliki ini, itu yang kami butuhkan,” katanya.

    Diketahui, piloting kegiatan cetak sawah di kampung Kaliki ini dilakukan di lahan milik lima marga. Di antaranya Marga Mahuze, Kaize, Balagaize, Ndiken, dan Gabze.

    “Jadi di sini kami sudah sepakat membuat persawahan di sini. Beberapa marga sudah sepakat sehingga kami siap untuk membuat persawahan di lahan ini,” katanya.

     

    Perbesar

    (Foto:Dok.Kementerian Pertanian RI)

    Sebelumnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) saat meninjau lokasi cetak sawah Merauke mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan. Di antaranya adalah memperkuat program intensifikasi atau optimisasi lahan (oplah) dan juga mempercepat ekstensifikasi atau cetak sawah baru.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri mengaku puas dengan pelaksanaan oplah dan juga cetak sawah yang saat ini terus dikerjakan secara progresif. Dia pun yakin pelaksanaan ini dapat membawa hasil yang baik terutama untuk kepentingan bangsa, negara dan juga rakyat Indonesia.

    “Komisi IV dan seluruh rakyat Indonesia saya yakin mendukung penuh visi dari Presiden Prabowo Subianto yaitu swasembada pangan dan salah satu jalan untuk mewujudkan swasembada pangan ini mencetak sawah di luar Jawa yang lahan garapannya cocok dan produktif,” jelasnya.

  • Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian

    Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian

    Jakarta: Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dikenal dengan pendekatan unik dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Dari memerangi tikus di lahan pertanian hingga “tikus-tikus” korupsi di lingkungan Kementerian, Amran membuktikan bahwa integritas dan kerja keras mampu membawa perubahan nyata.

    Awal Mula Penelitian Racun Tikus
    Cerita Amran tentang racun tikus dimulai sejak ia menjadi mahasiswa jurusan pertanian pada akhir 1980-an. Saat itu, ia hidup pas-pasan di kos-kosan kecil, namun tekadnya untuk menciptakan solusi bermanfaat bagi petani sangat kuat.

    “Kami ingat tahun 1989 waktu kuliah, hidup serba pas-pasan. Saya berpikir, kalau keluar hanya dengan IPK dan ijazah, bisa jadi saya tidak diterima kerja karena tidak punya koneksi keluarga pejabat. Jadi, saya harus menemukan sesuatu yang dibutuhkan orang banyak,” kata Amran dalam Program Kick Andy, Metro TV, yang diunggah di kanal YouTube Metro TV, Minggu 7 Desember 2024.

    Baca juga: Pede Betul! Mentan Yakin Indonesia Bebas Impor Beras Tahun Depan

    Ia mencoba berbagai penelitian, mulai dari pupuk, biogas, hingga racun tikus. Pilihannya jatuh pada racun tikus karena dianggap paling murah. Setelah tiga tahun penelitian, ia berhasil menciptakan formula racun tikus yang efektif dan mendapatkan hak paten pada 1995. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. 

    “Kami jual Rp100 per biji, tidak laku. Turunkan ke Rp50, tetap tidak laku. Bahkan saat kami kasih gratis, orang takut menerimanya,” kenangnya.

    Amran terus berjuang memasarkan racun tikus itu selama 13 tahun hingga akhirnya berhasil membantu petani di seluruh Indonesia mengatasi hama tikus yang menyebabkan kerugian besar.
    Berantas “Tikus” Korupsi di Kementan
    Tak hanya memberantas tikus hama, Amran juga dikenal sebagai menteri yang berani memberantas “tikus-tikus” korupsi di Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa sikap ini bukan hanya perintah Presiden, tetapi juga nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil.

    “Ayah saya selalu bilang, jangan pernah makan kalau bukan hakmu. Itu warisan yang tidak akan pernah saya lupakan,” ujar Amran.

    Baru-baru ini bawah kepemimpinannya, Kementerian Pertanian telah menindak 11 pegawai yang terlibat korupsi. “Kami sebar nomor HP saya ke publik. Jika ada yang melapor, kerahasiaan mereka kami jaga. Baru-baru ini, seorang guru besar dan calon bupati melapor ada permainan di dalam. Hanya dalam lima menit, pelaku mengaku,” ungkap Amran.

    Amran menolak anggapan bahwa pengungkapan kasus korupsi di kementeriannya menunjukkan kegagalan. “Justru kita malu di depan Tuhan jika membiarkan kejahatan. Membiarkan itu sama dengan beternak kejahatan. Negeri ini tidak akan maju kalau kita terus diam,” tegasnya.
    Ketegasan yang Mengakar Sejak Kecil
    Ketegasan Amran dalam menegakkan integritas ternyata berakar dari didikan keluarganya. Ia mengenang pengalaman masa kecilnya ketika menemukan uang Rp5 di pasar dan membawanya pulang.

    “Ayah saya langsung mengambil kayu dan memukul tangan saya. Dia bilang itu bukan hak saya. Kami disuruh mengembalikan uang itu ke tempat semula,” cerita Amran.

    Pengalaman itu menjadi nilai dasar dalam hidupnya: integritas tidak bisa dikompromikan.
    Menolak Suap Hingga Menutup Perusahaan
    Dalam kariernya, Amran juga mengaku pernah ditawari suap hingga Rp1 triliun. Namun, ia tegas menolak. “Jangankan itu, perusahaan racun tikus yang dulu membuat hidup saya cukup, saya tutup. Semua harus dilakukan dengan cara yang benar,” katanya.

    Amran juga membiayai sendiri operasional jet pribadi yang digunakan untuk aktivitasnya sebagai menteri. “Itu kecil dibandingkan pengorbanan para pahlawan kita yang menyerahkan nyawa untuk negeri ini,” ucapnya.

    Amran menyadari bahwa korupsi adalah penyakit yang menggerogoti masa depan bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan moral sejak dini.

    “Negara ini tidak akan maju jika kita poco-poco, dua kali maju, dua kali mundur. Kita harus berani melakukan sesuatu sekarang untuk generasi kita,” pungkasnya.

    Jakarta: Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, dikenal dengan pendekatan unik dan tegas dalam menjalankan tugasnya. Dari memerangi tikus di lahan pertanian hingga “tikus-tikus” korupsi di lingkungan Kementerian, Amran membuktikan bahwa integritas dan kerja keras mampu membawa perubahan nyata.

    Awal Mula Penelitian Racun Tikus

    Cerita Amran tentang racun tikus dimulai sejak ia menjadi mahasiswa jurusan pertanian pada akhir 1980-an. Saat itu, ia hidup pas-pasan di kos-kosan kecil, namun tekadnya untuk menciptakan solusi bermanfaat bagi petani sangat kuat.
     
    “Kami ingat tahun 1989 waktu kuliah, hidup serba pas-pasan. Saya berpikir, kalau keluar hanya dengan IPK dan ijazah, bisa jadi saya tidak diterima kerja karena tidak punya koneksi keluarga pejabat. Jadi, saya harus menemukan sesuatu yang dibutuhkan orang banyak,” kata Amran dalam Program Kick Andy, Metro TV, yang diunggah di kanal YouTube Metro TV, Minggu 7 Desember 2024.
     
    Baca juga: Pede Betul! Mentan Yakin Indonesia Bebas Impor Beras Tahun Depan
    Ia mencoba berbagai penelitian, mulai dari pupuk, biogas, hingga racun tikus. Pilihannya jatuh pada racun tikus karena dianggap paling murah. Setelah tiga tahun penelitian, ia berhasil menciptakan formula racun tikus yang efektif dan mendapatkan hak paten pada 1995. Namun, perjuangannya tidak berhenti di situ. 
     
    “Kami jual Rp100 per biji, tidak laku. Turunkan ke Rp50, tetap tidak laku. Bahkan saat kami kasih gratis, orang takut menerimanya,” kenangnya.
     
    Amran terus berjuang memasarkan racun tikus itu selama 13 tahun hingga akhirnya berhasil membantu petani di seluruh Indonesia mengatasi hama tikus yang menyebabkan kerugian besar.

    Berantas “Tikus” Korupsi di Kementan

    Tak hanya memberantas tikus hama, Amran juga dikenal sebagai menteri yang berani memberantas “tikus-tikus” korupsi di Kementerian Pertanian. Ia menegaskan bahwa sikap ini bukan hanya perintah Presiden, tetapi juga nilai-nilai yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil.
     
    “Ayah saya selalu bilang, jangan pernah makan kalau bukan hakmu. Itu warisan yang tidak akan pernah saya lupakan,” ujar Amran.
     
    Baru-baru ini bawah kepemimpinannya, Kementerian Pertanian telah menindak 11 pegawai yang terlibat korupsi. “Kami sebar nomor HP saya ke publik. Jika ada yang melapor, kerahasiaan mereka kami jaga. Baru-baru ini, seorang guru besar dan calon bupati melapor ada permainan di dalam. Hanya dalam lima menit, pelaku mengaku,” ungkap Amran.
     
    Amran menolak anggapan bahwa pengungkapan kasus korupsi di kementeriannya menunjukkan kegagalan. “Justru kita malu di depan Tuhan jika membiarkan kejahatan. Membiarkan itu sama dengan beternak kejahatan. Negeri ini tidak akan maju kalau kita terus diam,” tegasnya.

    Ketegasan yang Mengakar Sejak Kecil

    Ketegasan Amran dalam menegakkan integritas ternyata berakar dari didikan keluarganya. Ia mengenang pengalaman masa kecilnya ketika menemukan uang Rp5 di pasar dan membawanya pulang.
     
    “Ayah saya langsung mengambil kayu dan memukul tangan saya. Dia bilang itu bukan hak saya. Kami disuruh mengembalikan uang itu ke tempat semula,” cerita Amran.
     
    Pengalaman itu menjadi nilai dasar dalam hidupnya: integritas tidak bisa dikompromikan.

    Menolak Suap Hingga Menutup Perusahaan

    Dalam kariernya, Amran juga mengaku pernah ditawari suap hingga Rp1 triliun. Namun, ia tegas menolak. “Jangankan itu, perusahaan racun tikus yang dulu membuat hidup saya cukup, saya tutup. Semua harus dilakukan dengan cara yang benar,” katanya.
     
    Amran juga membiayai sendiri operasional jet pribadi yang digunakan untuk aktivitasnya sebagai menteri. “Itu kecil dibandingkan pengorbanan para pahlawan kita yang menyerahkan nyawa untuk negeri ini,” ucapnya.
     
    Amran menyadari bahwa korupsi adalah penyakit yang menggerogoti masa depan bangsa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya pendidikan moral sejak dini.
     
    “Negara ini tidak akan maju jika kita poco-poco, dua kali maju, dua kali mundur. Kita harus berani melakukan sesuatu sekarang untuk generasi kita,” pungkasnya.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Cara Menteri Amran Cegah Korupsi dari Keluarga-Kerabat hingga Batalkan Proyek

    Cara Menteri Amran Cegah Korupsi dari Keluarga-Kerabat hingga Batalkan Proyek

    Jakarta: Menteri Pertanian Amran Sulaiman dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas, terutama dalam menghadapi godaan korupsi. Amran mengungkapkan cara unik dan tegas yang ia lakukan untuk menjaga agar keluarga dan kerabatnya tidak menjadi celah masuknya gratifikasi atau praktik korupsi.

    Sebelum resmi menjabat, Amran mengumpulkan seluruh keluarga besar, termasuk adik ipar dan kerabat dekat. Dalam pertemuan itu, ia memberikan arahan tegas. Arahan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada keluarga yang memanfaatkan posisinya sebagai menteri.

    “Saya katakan: ikhlaskan kami berjuang membantu negara. Jangan menganggau. Cukup doakan kami, jangan mengganggu. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam bentuk apa pun,” kata Amran dalam program Kick Andy Metro TV, yang dilihat di kanal YouTube Metro TV Selasa 10 Desember 2024.

    Baca juga: Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian

    Amran menceritakan beberapa insiden yang menjadi ujian prinsipnya. Salah satunya adalah ketika sahabat kakaknya mendapat proyek senilai Rp5 miliar di Sulawesi Tenggara. Meskipun proyek tersebut telah memenuhi prosedur, Amran tetap memutuskan untuk membatalkannya. 

    “Kalau tidak dibatalkan, saya berhentikan Dirjennya. Saya tidak mau ada celah yang membuat orang meragukan integritas saya,” katanya.

    Ia juga pernah menemukan seseorang yang memanfaatkan foto bersamanya untuk mengaku sebagai kerabat dekat dan meminta pengaruh pada proyek tertentu. Amran langsung mengambil langkah tegas. 

    “Saya perintahkan untuk batalkan pembayaran proyek tersebut. Kalau cara mendapatkan proyek sudah salah,” ujarnya.

    Bahkan, Amran tidak ragu melibatkan KPK untuk menjaga integritas di kementeriannya. Ia memastikan KPK selalu ada di lingkungan kerjanya sebagai bentuk transparansi. 

    “Ada yang meminta proyek besar. Saya bilang ke dia, ‘KPK ada di ruangan sebelah.’ Langsung keringat dingin. Sejak itu, orang-orang tahu tidak bisa main-main,” kenangnya.

    Menurut Amran, menjaga integritas bukan hanya soal menolak godaan, tetapi juga soal memberikan contoh nyata kepada staf dan masyarakat. 

    Ia tidak ingin ada keraguan sekecil apa pun dari para stafnya. Pasalnya, itu akan jadi preseden buruk. Ia lebih memilih kehilangan satu proyek daripada kepercayaan jutaan orang masyarakat Indonesia.

    Jakarta: Menteri Pertanian Amran Sulaiman dikenal sebagai sosok yang tegas dan berintegritas, terutama dalam menghadapi godaan korupsi. Amran mengungkapkan cara unik dan tegas yang ia lakukan untuk menjaga agar keluarga dan kerabatnya tidak menjadi celah masuknya gratifikasi atau praktik korupsi.
     
    Sebelum resmi menjabat, Amran mengumpulkan seluruh keluarga besar, termasuk adik ipar dan kerabat dekat. Dalam pertemuan itu, ia memberikan arahan tegas. Arahan ini bertujuan untuk menjaga agar tidak ada keluarga yang memanfaatkan posisinya sebagai menteri.
     
    “Saya katakan: ikhlaskan kami berjuang membantu negara. Jangan menganggau. Cukup doakan kami, jangan mengganggu. Tidak boleh ada yang ikut campur dalam bentuk apa pun,” kata Amran dalam program Kick Andy Metro TV, yang dilihat di kanal YouTube Metro TV Selasa 10 Desember 2024.
    Baca juga: Cara Menteri Amran Sulaiman Meracuni Tikus dan Melawan Korupsi di Kementerian Pertanian
     
    Amran menceritakan beberapa insiden yang menjadi ujian prinsipnya. Salah satunya adalah ketika sahabat kakaknya mendapat proyek senilai Rp5 miliar di Sulawesi Tenggara. Meskipun proyek tersebut telah memenuhi prosedur, Amran tetap memutuskan untuk membatalkannya. 
     
    “Kalau tidak dibatalkan, saya berhentikan Dirjennya. Saya tidak mau ada celah yang membuat orang meragukan integritas saya,” katanya.
     
    Ia juga pernah menemukan seseorang yang memanfaatkan foto bersamanya untuk mengaku sebagai kerabat dekat dan meminta pengaruh pada proyek tertentu. Amran langsung mengambil langkah tegas. 
     
    “Saya perintahkan untuk batalkan pembayaran proyek tersebut. Kalau cara mendapatkan proyek sudah salah,” ujarnya.
     
    Bahkan, Amran tidak ragu melibatkan KPK untuk menjaga integritas di kementeriannya. Ia memastikan KPK selalu ada di lingkungan kerjanya sebagai bentuk transparansi. 
     
    “Ada yang meminta proyek besar. Saya bilang ke dia, ‘KPK ada di ruangan sebelah.’ Langsung keringat dingin. Sejak itu, orang-orang tahu tidak bisa main-main,” kenangnya.
     
    Menurut Amran, menjaga integritas bukan hanya soal menolak godaan, tetapi juga soal memberikan contoh nyata kepada staf dan masyarakat. 
     
    Ia tidak ingin ada keraguan sekecil apa pun dari para stafnya. Pasalnya, itu akan jadi preseden buruk. Ia lebih memilih kehilangan satu proyek daripada kepercayaan jutaan orang masyarakat Indonesia.

     
    Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
    dan follow Channel WhatsApp Medcom.id

    (DHI)

  • Rapat Koordinasi Nasional: Presiden Prabowo Soroti Daya Beli dan Penetapan UMP 2025 – Halaman all

    Rapat Koordinasi Nasional: Presiden Prabowo Soroti Daya Beli dan Penetapan UMP 2025 – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Presiden Prabowo Subianto memimpin Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi dan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025, Senin (9/12/2024). Acara yang berlangsung secara hybrid ini digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.

    Rakornas tersebut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, serta para Penjabat Gubernur dari seluruh Indonesia.

    Selain membahas upaya pengendalian inflasi, pertemuan ini juga fokus pada sosialisasi kebijakan upah minimum tahun 2025 yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan mendorong produktivitas nasional.

    Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengendalikan inflasi serta menjaga daya beli masyarakat.

    “Kolaborasi yang solid antara seluruh pihak sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat,” ujar Presiden Prabowo.

    Terkait kebijakan upah minimum tahun 2025, Presiden menyampaikan bahwa kebijakan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong produktivitas nasional.

    “Penetapan upah minimum ini telah mempertimbangkan berbagai faktor, seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan hidup layak, guna menciptakan keadilan sosial,” jelasnya.

    Senada dengan Presiden, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya upah minimum sektoral yang lebih tinggi daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk sektor-sektor dengan karakteristik khusus.

    “Upah minimum sektoral wajib lebih tinggi dari UMP dan UMK untuk menjamin perlindungan bagi pekerja di sektor-sektor dengan risiko tinggi atau tuntutan spesialisasi,” ujar Menaker.

    Menaker juga mengingatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan untuk aktif dalam proses penghitungan, rekomendasi, dan penetapan nilai upah minimum sesuai ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

    “Saya meminta para gubernur menetapkan UMP dan UMSP paling lambat 11 Desember 2024, dan UMK serta UMSK paling lambat 18 Desember 2024,” tegasnya.

    Menaker berharap kebijakan ini dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan serta diikuti dengan sosialisasi yang efektif di tingkat daerah. “Segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan menjadi langkah strategis untuk menciptakan kesejahteraan dan stabilitas ekonomi nasional,” tutup Menaker.\

     

  • Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi

    Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Menteri Tito ingatkan pemda jaga laju inflasi
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Senin, 09 Desember 2024 – 23:11 WIB

    Elshinta.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan seluruh pihak terkait termasuk pemerintah daerah (pemda) agar terus menjaga laju inflasi.

    Hal itu disampaikan Tito pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 yang Dirangkaikan dengan Sosialisasi Kebijakan Upah Minimum Tahun 2025 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin .

    Dia mengatakan langkah ini penting meski secara year on year pada November 2024, inflasi nasional terkendali di angka 1,55 persen yang merupakan terendah sejak kemerdekaan Indonesia.

    Lebih lanjut, ia mengungkapkan pemerintah menargetkan angka inflasi berada di angka 1,5 hingga 3,5 persen. Dirinya menegaskan agar inflasi tidak di bawah target karena produsen akan kesulitan menutupi ongkos produksi lantaran harga terlalu rendah.

    “Kalau harga terlalu rendah, mereka (produsen) yang kesulitan,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

    Namun, angka tersebut juga jangan sampai di atas 3,5 persen karena akan menyulitkan masyarakat lantaran harganya terlalu tinggi. Ini sangat berdampak terutama bagi masyarakat dengan ekonomi rendah.

    “Oleh karena itulah kita masih terjaga di angka yang menjadi target pemerintah pusat,” jelasnya.

    Selain itu, Tito juga mengingatkan perlunya mengantisipasi lonjakan harga menjelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru). Pada momen ini, pola konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa diperkirakan meningkat sehingga berdampak terhadap kenaikan harga.

    “Tapi ingat bahwa sebentar lagi kita menghadapi Natal Tahun Baru, ada pesta, makan-makan, transportasi, mobilitas masyarakat bergerak tinggi, ini juga bisa meningkatkan permintaan atau demand,” ujar Tito.

    Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan sepanjang tahun 2024 inflasi secara year on year mulai Januari hingga November selalu terkendali dan sesuai target.

    Namun, dirinya juga membeberkan sejumlah komoditas yang perlu diwaspadai harganya pada Desember 2024. Hal itu seperti bawang merah, bawang putih, minyak goreng, dan daging ayam ras.

    Sebagai informasi, rakor ini juga dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, hadir pula Kepala Staf Kepresidenan Anto Mukti Prutanto, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komisaris Jenderal Polisi Wahyu Widada.

    Kemudian hadir secara daring Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Narendra Jatna. Adapun kegiatan ini diikuti secara virtual oleh kepala daerah atau yang mewakili, serta jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda).

    Sumber : Antara

  • Bulog Bertransformasi Jadi Pembeli Siaga Produksi Petani, Dorong Swasembada

    Bulog Bertransformasi Jadi Pembeli Siaga Produksi Petani, Dorong Swasembada

    Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengungkap Perum Bulog akan bertransformasi menjadi pembeli siaga (standby buyer) komoditas yang diproduksi petani. Hal ini dilakukan untuk mendorong swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan Bulog memiliki gudang dan sistem operasional yang jelas. 

    Transformasi kelembagaan Bulog baru dirumuskan dan pembagian tugas antara Bulog dan Bapanas juga sedang diformulasikan.

    “Intinya, kita mau dorong swasembada. Swasembada itu kan urutannya banyak, kalau Bulog diposisikan sebagai standby buyer, itu kan keren, standby buyer,” jelas Arief saat ditemui seusai Rapat Koordinasi Terbatas Penetapan Neraca Komoditas Pangan 2025 di Graha Mandiri, Jakarta, Senin (9/12/2024).

    Dia menjelaskan, dengan transformasi ini, maka Bulog akan siap siaga menyerap hasil produksi para petani.

    “Jadi kalau petani itu produksi, Bulog itu standby buyer. Jadi harga nggak akan jatuh tingkat petani. Jangan sampai Pak Mentan [Andi Amran Sulaiman] produksinya meningkat, kemudian berlimpah, nggak ada yang serap,” terangnya.

    Lebih lanjut, Arief menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi Bapanas masih mengacu Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Perpres 66/2021).

    “Badan Pangan masih menggunakan Perpres 66/2021, nanti kalau ada Perpres berikutnya kita info, ya,” imbuhnya.

    Seperti diketahui, pemerintah tengah bekerja dalam memformulasikan skema penguatan Perum Bulog melalui transformasi kelembagaan.

    Dalam rapat di Kantor Pusat Bulog, Jakarta pada Jumat (29/11/2024), Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa pemerintah menginginkan agar Bulog memiliki tubuh yang kokoh.

    “Karena kita ingin Bulog itu betul-betul kuat, tetapi juga bisa jalan. Jangan nanti kuat tapi nggak bisa jalan,” ujar Zulhas dalam keterangan tertulis, dikutip pada Senin (9/12/2024).

    Zulhas menyebut langkah ini dilakukan untuk mencapai program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni mencapai swasembada pangan. “Sebagai negara besar harus mampu berdaulat di bidang pangan. Mudah-mudahan kita di 2027 bisa sukses,” tuturnya.

    Eks Menteri Perdagangan itu mendorong agar Bulog ke depannya dapat fokus mengelola komoditas pangan pokok strategis, sehingga dapat berperan sebagai stabilisator serta penyangga.

    “Yang paling penting, menurut saya, kalau Bulog sudah bisa urus beras dengan jagung, itu luar biasa. Kalau ditambah bonus lagi sama gula, aduh, itu juara dunia. Tidak ada yang bisa mampu [kelola] 3 [komoditas] itu,” ungkapnya.

  • Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
                
                    
                        
                            Makassar
                        
                        9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya? Makassar 9 Desember 2024

    Hasil Pilkada Sulsel 2024: Paslon Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi Menangi Pemilihan, Berapa Suaranya?
    Tim Redaksi
    MAKASSAR, KOMPAS.com
    – Komisi Pemilihan Umum (KPU)
    Sulawesi Selatan
    (Sulsel) telah menyelesaikan rekapitulasi suara dan resmi menetapkan pasangan nomor urut 2,
    Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi
    (Andalan Hati), sebagai pemenang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel 2024.
    “Memutuskan menetapkan keputusan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan 2024,” ujar Ketua KPU Sulsel, Hasbullah, saat membacakan surat keputusan di Hotel Novotel, Makassar, pada Minggu (8/12/2024) malam.
    Keputusan KPU Sulsel Nomor 3119/2024 tentang Penetapan Hasil Pilgub Sulsel 2024 dibacakan dalam rapat pleno terbuka yang mengulas rekapitulasi perhitungan suara dari 24 kabupaten/kota.


    Rapat ini dihadiri oleh anggota KPU se-Sulsel serta saksi dari masing-masing pasangan calon.
    “Pasangan calon nomor urut 1,
    Mohammad Ramdhan Pomanto-Azhar Arsyad
    meraih suara sah sebanyak 1.600.029. Sementara itu, pasangan calon nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman-Fatmawati Rusdi, mendapatkan suara sah sebanyak 3.014.255,” ungkap Hasbullah.
    Ia juga menambahkan bahwa hasil Pilgub Sulsel tersebut telah ditetapkan dan diumumkan secara resmi.
    Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
    “Ditetapkan di Makassar pada tanggal 8 Desember 2024,” pungkasnya.
    Diketahui,
    pilkada Sulsel
    2024 diikuti oleh dua pasangan calon.
    Pasangan nomor urut 1, Mohammad Ramdhan Pomanto, yang akrab disapa Danny Pomanto, merupakan Wali Kota Makassar dua periode, berpasangan dengan Azhar Arsyad, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Pasangan ini didukung oleh tiga partai koalisi, yaitu PDIP, PKB, dan PPP, serta didukung oleh Partai Buruh, PBB, dan Partai Ummat.
    Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Andi Sudirman Sulaiman, yang merupakan petahana Gubernur Sulsel, berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, mantan Wakil Wali Kota Makassar.
    Pasangan Andalan Hati ini diusung oleh sembilan partai koalisi, termasuk NasDem, Gerindra, Golkar, PKS, Demokrat, PAN, Hanura, PSI, dan Gelora.
    Sebagai informasi tambahan, Andi Sudirman Sulaiman adalah adik kandung dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman.
    Ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulsel dan menggantikan Nurdin Abdullah yang tersandung kasus korupsi.
    Copyright 2008 – 2024 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

    Prabowo: Ada Langkah Cepat, Harga Beras Kini Aman – Halaman all

     

    TRIBBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden RI, Prabowo Subianto mengapresiasi langkah cepat Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman dalam memenuhi produksi dalam negeri sehingga membuat harga-harga relatif stabil.

    Menurut Presiden, inisiasi Mentan Amran patut menjadi contoh bagi menteri dan kepala daerah lain untuk sigap dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi. Diketahui, Mentan bergerak cepat melakukan pompanisasi disaat musim kering panjang atau el nino terparah sepanjang sejarah. 

    “Terimakasih kepada Menteri Pertanian (Andi Amran Sulaiman) atas langkah cepat saudara sehingga membuat harga beras relatif aman. Padahal kita tau, kita baru saja menghadapi musim el nino yang berkepanjangan,” ujar Presiden dalam Rapat Pengendalian Inflasi Kementerian Dalam Negeri, Senin, 9 Desember 2024.

    Mengenai hal ini, Presiden juga bersyukur karena pemerintahan yang dipimpinnya mampu mengendalikan negara dalam keadaan aman, disaat seluruh negara tengah menghadapi ketidakpastian.

    Oleh karena itu, Presiden yakin bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan mencapai target swasembada sehingga dalam beberapa tahun ke depan tidak lagi mengambil kebijakan impor yang dapat merusak harga di tingkat petani.

    “Saya ucapkan terimakasih kepada semua tingkatan, saya bersyukur bahwa kita bisa mengendalikan negara kita dalam keadaan di mana seluruh dunia menghadapi ketidakpastian. Dan saya yakin swasembada pangan bisa menjadi pengendali inflasi dan ini sesuatu yang sangat bermanfaat bagi rakyat,” katanya.

    Presiden menambahkan bahwa pekerjaan sekecil apapun apabila dikerjakan secara terus menerus maka akan membuahkan hasil yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sebagai contoh, peningkatan produksi lewat pompanisasi mampu menambah cadangan beras nasional.

    “Hal hal yang kecil, hal hal yang vital kalau kita kerjakan terus bisa kita kendalikan sepeti pangan dan beras. Jadi saya terimakasih kepada semua yang bekeja,” jelasnya.

    Ubah Lahan Tidur Jadi Produktif

    Tokoh Masyarakat Papua Selatan, John Gluba Gebze, menegaskan dukungannya terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) Pangan di Merauke sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. 

    Ia menyoroti pentingnya program ini sebagai solusi pembangunan berkelanjutan yang mengangkat potensi lokal, memaksimalkan lahan produktif, dan menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat.

    Pernyataan ini disampaikan dalam rangka kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ke Kabupaten Merauke pada Sabtu (7/12/2024). Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    John Gluba Gebze, yang juga penggagas pemekaran Papua Selatan, menegaskan bahwa program lumbung pangan yang digagas Presiden Prabowo bukan sekadar agenda pemerintah pusat, melainkan upaya bersama untuk mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat Papua Selatan. 

    Menurutnya, program ini mengubah lahan tidur menjadi lahan produktif dengan tetap menghormati kearifan lokal dan kepemilikan tanah adat.

    Rombongan yang dipimpin oleh Prof. Rokhmin Dahuri tersebut turut didampingi Plt. Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, unsur Forkopimda setempat, Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, serta Ketua Satgas Pangan Mayjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani. Kunjungan ini mencakup tinjauan langsung ke lahan pertanian di Desa Telaga Sari, Distrik Kurik.

    “Lahan yang digunakan bukan diambil dari masyarakat, melainkan lahan tidur yang selama ini belum dioptimalkan. Ini adalah kesempatan besar untuk mendorong kesejahteraan melalui pembangunan sektor pertanian,” ujar John.

    Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini akan membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong anak-anak muda Papua Selatan untuk lebih aktif menggarap lahan dengan teknologi modern. “Ini bukan hanya tentang beras, tetapi tentang bagaimana kita membangun ekonomi lokal yang kuat dan berkelanjutan,” tambahnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Prof. Rokhmin Dahuri dari Komisi IV DPR RI menegaskan bahwa program lumbung pangan di Merauke menjadi salah satu kunci pencapaian swasembada pangan nasional. “Kami percaya program ini mampu menjadikan Merauke sebagai pusat produksi pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Selatan. Ketahanan pangan adalah fondasi kemandirian bangsa,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Yudi Sastro, menyampaikan komitmen Kementerian Pertanian untuk mendukung penuh program ini melalui mekanisasi pertanian dan peningkatan infrastruktur pengolahan hasil panen. “Sesuai arahan Bapak Mentan Andi Amran Sulaiman, kami akan memastikan dukungan sarana dan prasarana seperti vertical dryer dan modernisasi alsintan agar hasil panen masyarakat memiliki kualitas terbaik dan bernilai ekonomi tinggi,” ungkapnya.

    Menepis Miskonsepsi dan Membangun Dialog

    Menanggapi isu penolakan yang muncul, John Gluba Gebze menegaskan bahwa isu tersebut berkembang di luar Papua Selatan dan tidak mencerminkan aspirasi masyarakat setempat. “Penolakan itu lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan yang berkembang di Jakarta. Faktanya, masyarakat Papua Selatan mendukung program ini selama tetap menghormati hak-hak adat dan memberikan manfaat nyata bagi mereka,” tegasnya.

    Ia mendorong semua pihak untuk duduk bersama, membangun dialog, dan mencari solusi yang terbaik. “Penting bagi pemerintah pusat dan pihak terkait untuk terus melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek ini,” ujarnya.

    Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat adat, John optimis bahwa program PSN Pangan akan membawa perubahan signifikan bagi Papua Selatan. Selain memperkuat ketahanan pangan nasional, program ini diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja baru.

    “Ini adalah kesempatan emas bagi Papua Selatan untuk menjadi pionir pembangunan pangan nasional. Melalui program ini, kita tidak hanya memajukan sektor pertanian, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat untuk generasi mendatang,” tutup John.

  • DPR Dukung Penuh Program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas Guna Percepat Akselerasi Swasembada Pangan

    DPR Dukung Penuh Program Cetak Sawah di Kabupaten Kapuas Guna Percepat Akselerasi Swasembada Pangan

    Liputan6.com, Dadahup – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mendukung penuh upaya Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto yaitu mewujudkan swasembada pangan secara cepat dan singkat. Di antara dukungan tersebut antara lain adalah optimasi lahan rawa dan program ekstensifikasi atau cetak sawah.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Ahmad Yohan mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Kementan terutama dalam akselerasi program/kegiatan. Mengenai hal ini, dia berharap, berbagai program yang dilakukan ini bisa menjadi model bagi pengembangan lahan produktif di wilayah lain di seluruh Indonesia.

    “Program cetak sawah ini bukan hanya menciptakan ketahanan pangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru dan juga secara kongkrit mampu meningkatkan perekonomian daerah,” ujar Yohan yang didampingi Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nuralamsyah saat meninjau progres kerja oplah di Blok B, Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Sabtu, 7 Desember 2024.

    Untuk itu, Yohan meminta semua mitra kerja di Komisi IV segera memberikan update data terbarunya sebagai pegangan bersama dalam mengevaluasi berbagai kebijakan. Dia ingin antara data dan program kerja memiliki kesamaan yang valid sehingga target yang telah ditentukan bisa tercapai dengan hasil memuaskan.

    “Kami meminta semua mitra kerja Komisi IV untuk memberikan data yang valid sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mendukung swasembada pangan memiliki kesamaan yang baik,” katanya.

    Direktur Jenderal PSP, Andi Nuralamsyah menjelaskan bahwa hingga saat ini progres kegiatan ekstensifikasi di Kapuas mencapai 2.380 hektare. Capaian ini meningkat signifikan mengingat pemerintah telah menggunakan mekanisme e-catalog untuk menjamin transparansi dan efisiensi pengadaan sarana dan prasarana pertanian.

    “Kontrak kami menetapkan bahwa lahan yang dibuka harus siap tanam. Tidak ada lagi lahan mangkrak. Target kami adalah produksi tiga kali tanam dalam setahun untuk meningkatkan produktivitas pangan,” katanya.

     

    Selain itu, kata Dirjen PSP, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas benih unggul lokal yang adaptif terhadap kondisi tanah di Kabupaten Kapuas, di mana tingkat pH tanah di sana mencapai lima sehingga sangat ideal untuk pertumbuhan padi dan dolomit yang dapat diminimalkan.

    Untuk diketahui, program cetak sawah merupakan program strategis nasional yang saat ini tengah dikerjakan di lima Provinsi Indonesia. Di antaranya ada di Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan sebagai lokasi terbesar cetak sawah yaitu mencapai satu juta hektare.

    Pelaksanaan cetak sawah 150.000 hektare di Kalimantan Tengah yang akan berlangsung pada tahun 2025. Program ini tidak hanya fokus pada peningkatan produktivitas pangan, tetapi juga melibatkan TNI dalam pengolahan lahan, distribusi peralatan dan juga pembangunan infrastruktur pendukung.

    “Dengan pendekatan kolaboratif dan komitmen yang kuat, program cetak sawah di Dadahup diharapkan dapat menjadi solusi strategis dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani,” jelasnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa target swasembada pangan akan tercapai baik dengan dukungan seluruh pihak. Salah satunya melalui cetak sawah, kata Mentan, pemerintah menargetkan Indonesia terbebas dari kebijakan impor sehingga mampu mencapai swasembada pangan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto.

    “Kalau tiga juta (ha) kita garap dengan baik, insyaallah kita tidak akan tergantung impor 20 sampai 30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah kita rawat dengan baik, tidak bisa alih fungsi lahan,” katanya.

  • Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Komisi IV DPR RI Dukung Penuh Lumbung Pangan Merauke

    Liputan6.com, Merauke – Komisi IV DPR RI memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan lumbung pangan nasional di Merauke, Papua Selatan sebagai upaya strategis menuju swasembada pangan Indonesia. Dukungan ini disampaikan dalam kunjungan kerja yang dihadiri oleh Komisi IV DPR RI, Pj Gubenur Papua Selatan Rudy Sufahriadi, Forkopimda, dan Ketua Satgas Pangan TNI Mayjen Ahmad Rizal Ramdhani.

    Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menegaskan pentingnya terobosan melalui pencetakan sawah di luar Pulau Jawa sebagai langkah mendukung program swasembada pangan nasional.

    “Komisi IV dan saya yakin seluruh rakyat Indonesia mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan. Salah satu terobosan penting adalah mencetak sawah di luar Jawa, khususnya di lahan yang produktif dan cocok untuk pertanian,” ujarnya.

    Ia juga menyoroti tantangan yang dihadapi di berbagai aspek, mulai dari on-farm hingga hilirisasi, serta menekankan bahwa kemandirian pangan adalah hal yang krusial bagi kelangsungan hidup suatu bangsa.

    “FAO pernah menyatakan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta jiwa yang bergantung pada impor pangan tidak akan bisa maju. Indonesia dengan populasi 280 juta jiwa, harus serius dalam menggarap sektor pangan ini,” lanjutnya.

    Sebagai informasi, pemerintah saat ini terus melakukan upaya percepatan swasembada pangan dengan program optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga tiga juta hektar. Khusus di Papua Selatan, pemerintah telah menyelesaikan optimalisasi lahan seluas 40.000 hektar di distrik Kurik dan cetak sawah di kampung Wanam, distrik Ilwqyab, Kabupaten Merauke. Cetak sawah untuk lahan pertanian ini ditargetkan hingga satu juta hektar di Merauke hingga 2029.

     

    Direktur Jenderal Tanaman Pangan Yudi Sastro, menyampaikan kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini untuk melihat secara langsung capaian dan upaya percepatan swasembada pangan yang dikebut pemerintah. Menurut Yudi, saat ini progres pengembangan lumbung pangan di Merauke yang melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan stakeholder lainnya.

    “Kunjungan dan dukungan Komisi IV DPR RI ini sangat dibutuhkan untuk memberikan energi positif bagi masyarakat Papua Selatan. Saat ini masyarakat sangat antusias dan berharap program percepatan swasembada pangan ini akan berdampak pada ekonomi masyarakat adat,” jelas Yudi.

    Yudi menambahkan pemerintah memberikan dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dan menjadikan mekanisasi pertanian sebagai solusi efektif.

    “Ke depan kita tidak hanya fokus pada produksi tetapi juga pengolahan di hilir. Tahun depan, kami menargetkan pengadaan vertical dryer sehingga hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik,” ungkapnya.

    Sebelumnya Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan terus melakukan akselerasi optimalisasi lahan dan cetak sawah di Papua dengan target satu juta hektare sebagai salah satu upaya untuk percepatan swasembada pangan di Indonesia.

    “Bapak Presiden Prabowo meminta agar kita mengakselerasi gagasan besar cetak sawah menjadi upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan kedua, beliau berpesan untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua. Jadi, pemerintah hadir untuk masyarakat dan target swasembada pangan dicapai secepat-cepatnya,” kata Mentan Amran dalam kunjungannya beberapa waktu lalu.