Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah
Tim Redaksi
JAKARTA, KOMPAS.com
–
Wakil Menteri Pertanian
(Wamentan) Sudaryono meminta para peternak segera memberikan vaksin untuk ternaknya sebelum terkena wabah Penyakit Mulut dan Kuku (
PMK
).
Ia tidak ingin para peternak menunggu distribusi vaksinasi dari pemerintah. Sebab, harga
vaksin PMK
terbilang murah dengan rentang Rp 17.000 hingga Rp 25.000 per dosis.
“Saya mengimbau kepada siapapun, baik itu pengusaha perorangan, ya, peternak, enggak perlu menunggu divaksin negara. Vaksin itu harganya Rp 17.000 – Rp 25.000,” kata Sudaryono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2025).
Ia menuturkan, harga vaksin itu jauh lebih terjangkau daripada mengambil risiko sapi seharga Rp 30 juta terkena wabah.
“Daripada sapi yang nilainya Rp 30 juta lebih terkena PMK, lebih baik pengadaan vaksin mandiri juga kita sangat mendorong, karena harganya bisa diakses dan tersedia,” ucap Sudaryono.
“Jadi enggak perlu nunggu sampai sapinya sakit atau vaksin dari negara datang,” imbuh dia.
Lebih lanjut, Sudaryono mengungkapkan,
Kementerian Pertanian
menargetkan distribusi 2 juta dosis vaksin untuk mencegah PMK hingga Maret 2025. Sebanyak 400.000 dosis ditargetkan didistribusikan pada Januari 2025.
“Kita siaga, ya, Kementan siaga, vaksinasi sudah kita jalankan. Insya Allah sampai dengan April, Mei, sampai dengan tengah tahun, kita sudah bisa paling tidak 2 juta dosis kita bisa berikan untuk vaksin. Mau enggak mau harus vaksin,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, wabah PMK terdeteksi di sejumlah wilayah. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, kemudian mengeluarkan surat peringatan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap PMK.
Surat bernomor B-03/PK.320/M/01/2025 tertanggal 3 Januari 2025 itu menginstruksikan pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan.
Langkah antisipasi meliputi pengawasan lalu lintas hewan dan produk hewan, penutupan pasar hewan selama 14 hari jika ditemukan kasus PMK, dan pelibatan peternak serta sektor swasta dalam pengendalian penyakit.
Menurut data Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional (iSIKHNAS), dari 9 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025 tercatat 4.000 kasus PMK di Indonesia.
Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menekan penyebaran penyakit sekaligus menjaga stabilitas sektor peternakan.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Amran Sulaiman
-
/data/photo/2025/01/14/678610c2db365.jpg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah
Nasional
18 Januari 2025")
Harga Vaksin PMK Terjangkau, Peternak Diminta Tak Tunggu Pemerintah Nasional 18 Januari 2025
-
Fokus Swasembada Pangan, Pemerintah Tetap Tutup Impor Beras dan Komoditas Lain
Makassar, Beritasatu.com – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, pemerintah akan menutup keran impor untuk empat komoditas utama, yaitu beras, jagung, garam, dan gula. Kebijakan ini diambil meskipun program makan bergizi gratis (MBG) mulai berjalan.
Hal ini disampaikan Zulkifli seusai memimpin Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah bersama 24 kepala daerah di Sulawesi Selatan di Baruga Patingalloang, kompleks rumah dinas Gubernur Sulsel, Jumat (17/1/2025).
“Tahun ini kita tidak impor lagi garam, gula, jagung, atau beras. Kita fokus pada produksi dalam negeri,” ujar Zulkifli.
Rapat koordinasi yang turut dihadiri oleh Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri PUPR Dody Hanggodo, dan sejumlah pejabat lainnya membahas strategi untuk mencapai swasembada pangan pada 2025.
Zulkifli menegaskan seluruh kementerian dan perangkat daerah harus bersinergi dalam mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
“Kita kerja keras, rapat koordinasi ini untuk memastikan seluruh bupati dan gubernur satu pemikiran. Swasembada pangan adalah target utama,” katanya.
Zulkifli optimistis penutupan impor tidak akan mengganggu program makan bergizi gratis maupun kebutuhan pangan nasional. Pemerintah sedang fokus meningkatkan produksi empat komoditas utama tersebut untuk mendukung kemandirian pangan.
“Dengan tidak perlu impor, swasembada pangan akan kita capai. Namun, kita semua perlu kerja keras,” tambahnya.
Meski impor ditutup, pelaksanaan program makan bergizi gratia tetap berjalan lancar. Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak sekolah, dengan memanfaatkan hasil produksi dalam negeri.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat sektor pertanian dan mendukung petani lokal, sekaligus memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh rakyat Indonesia.
-
Swasembada Pangan Terancam Jika Gabah Tak Optimal
Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa target Swasembada Pangan dapat terancam atau bermasalah jika Perum Bulog tak mampu menyerap Gabah milik petani secara maksimal. Dengan ketentuan harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kg.
“Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam,” ungkap Amran dalam keterangannya, Rabu (15/1).
Kemudian dia menjelaskan pembelian gabah sebesar Rp5.500 seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp25 triliun. Hal itu karena terdapat selisih sebesar Rp1.000 per kg dari HPP, yakni Rp6.500 per kg.
“Selisih Rp1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp25 triliun,” kata Amran.
Dia menuturkan bahwa selisih Rp1.000 tersebut didapatkannya dari mendengar langsung dari petani di Kab. Bantul.
“Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya dibawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian,” sambung Amran.
Selain itu, lanjut dia, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani dapat habis dengan sia-sia. Oleh karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah Bulog harus melakukan penyerapan gabah milik petani secara maksimal.
Menurut Amran, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp145 triliun bakal sia-sia jika serapannya sebesar Rp5.500. Dia pun menyebut peran Bulog sangat strategis di sini dan mereka harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini merupakan perintah Presiden RI Prabowo Subianto yang tak bisa ditawar.
“Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh di bawah Rp6.500,” kata Amran.
Dia menambahkan, sejauh ini pemerintah telah memberikan pelbagai bantuan serta fasilitas sarana-prasarana produksi yang cukup masif. Di antaranya kenaikan volume pupuk yang mencapai 9,5 juta ton dan bantuan benih, serta normalisasi irigasi yang dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) RI.
“Alhamdulillah sekarang ini irigasi selesai, traktor, benih, pengolahan tanah, pupuk juga sudah dibereskan. Jadi tinggal serap gabah yang perlu dilakukan,” pungkas Amran.
-
Harga Gabah Lagi Anjlok, Bulog Diminta Lakukan Ini
Jakarta –
Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto bicara harga gabah di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta anjlok hingga Rp 5.500 per kilogram (kg). Padahal Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang berlaku saat ini sebesar Rp 6.500/kg.
HPP itu telah naik dari sebelumnya Rp 6.000/kg dan yang terbaru berlaku mulai 15 Januari 2025. Hal ini dikatakan saat meninjau panen di Kabupaten Bantul bersama Menteri Pertanian, Rabu (15/1) kemarin.
“Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp 6.500, tapi disini Rp 5.500,” ujar Titiek Soeharto, dalam keterangannya, dikutip Kamis (16/1/2025).
Oleh karena itu, Titiek meminta Bulog untuk segera menyerap gabah petani dengan mengacu pada HPP. Pembelian gabah oleh Bulog menurutnya harus dilakukan untuk menjaga harga di petani.
“Kami dari DPR menghimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” tegasnya.
Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemerintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton perhektare.
“Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combine harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton per hektare,” katanya.
Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan pembelian gabah sebesar Rp 5.500/kg seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp 25 triliun karena terdapat selisih sebesar Rp 1.000/kg.
“Selisih Rp 1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp 25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp 5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya di bawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian,” katanya.
Selain itu, kata Amran, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.
Dia juga mengingatkan Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal. Apalagi terkait pembelian sesuai HPP merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
(ada/kil)
-
Swasembada Beras Bakal Bermasalah Gegara Harga Gabah Anjlok
Jakarta –
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa target swasembada bisa bermasalah apabila Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah tidak diterapkan oleh penggilingan dan Perum Bulog. Adapun HPP telah dinaikkan menjadi Rp 6.500 per kilogram (kg) mulai 15 Januari 2025.
Sayangnya, banyak daerah yang harga gabahnya masih di bawah HPP. Seperti yang terjadi di Kabupaten Bantul, harga gabah Rp 5.500/kg. Hal ini dikatakan saat kunjungan kerja panen raya di Kabupaten Bantul, Rabu, 15 Januari 2025.
“Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam,” ujar Amran, dikutip dari keterangannya, Kamis (16/1/2025).
Amran mengatakan, pembelian gabah sebesar Rp 5.500/kg seperti yang terjadi saat ini di Kabupaten Bantul bisa menyebabkan kerugian besar hingga Rp 25 triliun karena terdapat selisih sebesar Rp 1.000/kg.
“Selisih Rp 1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp 25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp 5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya di bawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian,” katanya.
Selain itu, kata Amran, anggaran sektor pangan yang diberikan negara untuk membantu petani bisa habis dengan sia-sia. Karena itu, jalan satu-satunya yang harus dilakukan saat ini adalah melakukan penyerapan secara maksimal.
Dia juga mengingatkan Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal. Apalagi terkait pembelian sesuai HPP merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
“Anggaran APBN yang sebesar kurang lebih Rp 145 triliun itu akan sia-sia apabila serapannya Rp 5.500. Karenanya peran Bulog sangat strategis, Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh di bawah Rp 6.500,” katanya.
Amran menambahkan bahwa sejauh ini pemerintah telah memberi berbagai bantuan dan fasilitas sarana prasarana produksi yang cukup masif. Di antaranya adalah kenaikan volume pupuk yang mencapai 9,5 juta ton dan juga bantuan benih serta normalisasi irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
“Alhamdulillah sekarang ini irigasi selesai, traktor, benih, pengolahan tanah, pupuk juga sudah dibereskan. Jadi tinggal serap gabah yang perlu dilakukan,” ujar dia.
(kil/kil)
-
Titiek Soeharto Kecewa dengan Bulog: Segera Laksanakan Fungsinya, Serap Gabah Petani – Halaman all
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bulog diminta menjalankan fungsinya dalam menyarap gabah di berbagai daerah sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.
Tidak berjalannya fungsi Bulog, membuat Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto kecewa dengan Bulog yang tidak mampu menyerap gabah hasil panen petani dengan ketentuan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6500 per kilo gram (kg).
Titiek heran mengapa harga gabah di Bantul anjlok hingga Rp5500 perkilogram.
Padahal HPP yang berlaku saat ini adalah sebesar Rp6500 perkilogram.
Jangan sampai, kata Titiek, penurunan ini berdampak besar pada kerugian petani di seluruh Indonesia.
“Sangat disayangkan pada saat panen harga gabahnya turun dan ini tentunya akan merugikan petani karena harga yang ditetapkan Rp6500, tapi di sini Rp5500,” ujar Titiek Soeharto saat meninjau jalanya panen raya bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kabupaten Bantul, Rabu (15/1/2025).
Pembelian gabah oleh Bulog mau tidak mau harus dilakukan mengingat selama ini Kementeian Pertanian (Kementan) sudah memberikan berbagai fasilitas dan bantuan mulai dari pupuk yang naik 100 persen, benih gratis hingga alat mesin pertanian (Alsintan).
“Kami dari DPR mengimbau agar Bulog segera melaksanakan fungsinya menyerap berapapun panen yang dihasilkan petani supaya kerja keras petani, dan bantuan-bantuan yang diberikan Pemerintah tidak sia-sia,” katanya.
Sementara itu, Titiek mengapresiasi kerja keras para petani dan juga respon cepat pemrintah dalam memberi bantuan sarana dan prasarana produksi sehingga rata-rata hasil panen saat ini mencapai kurang lebih 7,7 ton per hektare.
“Hari ini kita menyaksikan bahwa para kelompok tani sudah ada yang mendapat combain harvester, kemudian pupuk dan hari ini kami menyaksikan hasil panen yang cukup besar yaitu 7,7 ton perhektare,” katanya.
Di lokasi yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menyampaikan terimaksih atas perhatian besar Komisi IV DPR RI terhadap pembangunan sektor pertanian terutama dalam memaksakan arahan Preisden Prabowo mengenai bantuan pupuk yang sudah merata ke seluruh Indonesia.
“Sehingga tidak ada lagi keluhan petani yang kami temukan. Yang kedua perhatian Bapak Presiden pada normalisasi irigasi sangat luar biasa dan kita bangun dengan anggaran kurang lebih Rp12 triliun dan dikerjakan oleh kementerian PU dan seterusnya,” jelasnya.
-
Tanpa Pangan, Negara Bisa Bubar
Subang, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengingatkan cita-cita besar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto guna mewujudkan Swasembada Pangan di Tanah Air. Amran pun mengatakan bahwa tanpa pangan, suatu negara bisa bubar.
“Tidak ada pangan tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar,” ujar Amran dalam keterangannya, Selasa (14/1).
Oleh karena itu, imbuh dia, sangat penting baginya agar semua bisa menjaga pangan. Hal itu dikatakan Amran di hadapan kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia pada hari ini, Selasa (14/1) saat menghadiri Kick Off Peringatan Hari Desa yang digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat (Jabar).
Dia juga menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo, harus swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan ini bisa kita rebut manakala kita semua saling bergandengan tangan,” kata Amran.
Kemudian dia menyemangati para pemuda di desa untuk terus bekerja dan berkarya.
“Jangan malu dari desa. Semua menteri di sini dari desa. Aku dari pelosok timur di kaki gunung. Boleh kita lahir di desa tapi rezeki global,” ungkap Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengapresiasi kerja sama yang telah dibangun bersama sejumlah kementerian atau lembaga, termasuk Kementan RI. Lalu, dia mengatakan bahwa pemerintah ingin membangun ketahanan pangan dari desa serta menciptakan desa-desa yang dapat mengekspor ke luar negeri.
“Tanpa kolaborasi tidak mungkin terlaksana dengan baik,” tutur Yandri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas turut menyampaikan kabar gembira bagi petani soal kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung.
Dia meminta jajaran pimpinan daerah termasuk kepala desa dan pendamping desa untuk mengawal kebijakan strategis tersebut agar dapat terimplementasi di lapangan.
“Saya minta kepala desa mengawal ini agar program kita swasembada pangan secepat-cepatnya bisa tercapai,” kata Zulhas.
Untuk diketahui, Hari Desa perdana diperingati pada 15 Januari 2025, sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa dengan tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’
-
Mentan ajak Kades seluruh Indonesia untuk jaga ketahanan pangan
Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengajak seluruh Kepala Desa di Indonesia untuk bersama-sama menjaga ketahanan pangan dengan meningkatkan produksi lokal dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya ketahanan pangan.
“Tidak ada pangan, tidak ada kehidupan. Tanpa pangan, negara bisa bubar, sehingga sangat penting kita jaga pangan,” kata Mentan usai menyerahkan Modul Ketahanan Pangan untuk Desa kepada perwakilan petani di sela menghadiri Kick Off Peringatan Hari Desa yang digelar di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa.
Di hadapan para kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia, Mentan menekankan pentingnya menjaga ketahanan pangan nasional.
Selain itu, Mentan juga mengingatkan cita-cita besar Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada pangan Indonesia yang ditargetkan dapat terwujud pada tahun 2027.
“Perintah Bapak Presiden Prabowo, harus swasembada dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dan ini kita bisa rebut manakala kita semua saling bergandengan tangan,” ucap Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Amran juga menyemangati para pemuda di desa untuk terus bekerja dan berkarya serta mengambil bagian dalam pengembangan sektor pertanian.
“Jangan malu dari desa. Semua menteri di sini dari desa. Aku dari pelosok timur di kaki gunung. Boleh kita lahir di desa tapi rezeki global,” ucap Mentan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengapresiasi kerja sama yang telah dibangun bersama sejumlah kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Pertanian.
“Kita ingin membangun ketahanan pangan dari desa juga menciptakan desa-desa yang bisa ekspor ke luar negeri. Tanpa kolaborasi tidak mungkin terlaksana dengan baik,” ujar Yandri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan kabar gembira bagi petani terkait kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dan jagung.
Ia meminta jajaran pimpinan daerah termasuk kepala desa dan pendamping desa untuk mengawal kebijakan strategis tersebut agar terimplementasi di lapangan.
“Saya minta kepala desa mengawal ini agar program kita swasembada pangan secepat-cepatnya bisa tercapai,” ujarnya.
Hari Desa perdana diperingati pada 15 Januari 2025 sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa dengan tagline ‘Bangun Desa, Bangun Indonesia’.
Pada kick off, jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kepala Badan, TNI/Polri, dan pimpinan lembaga terkait, termasuk Menteri Pertanian Andi Amran melakukan Deklarasi Subang.
Semua pemangku kepentingan sepakat untuk berkolaborasi melaksanakan program pembangunan desa untuk mewujudkan Astacita ke-6 yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2025 -
Kementrans upayakan penguatan SDM transmigrasi lewat balai pelatihan
Jakarta (ANTARA) – Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkomitmen untuk memprioritaskan penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang transmigrasi melalui balai pelatihan dan pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah, salah satunya Yogyakarta.
Saat mengunjungi Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat (BBPPM) Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta di Sleman, Yogyakarta, Selasa, Menteri Transmigrasi (Mentrans) M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menegaskan pentingnya peran balai pelatihan dalam mendukung terciptanya SDM yang andal.
“Transmigrasi membangun ekosistem ekonomi baru yang terintegrasi dengan mengirimkan SDM unggul. Peran Balai adalah menyiapkan SDM unggul yang ada,” kata M. Iftitah Sulaiman Suryanagara.
Ia pun mengapresiasi berbagai fasilitas unggulan yang dimiliki BBPPM Yogyakarta, termasuk pengolah air hujan, fasilitas mes, dan demplot sebagai sarana pendukung pelatihan.
“Fasilitas seperti ini sangat penting untuk memastikan bahwa peserta pelatihan mendapatkan pengalaman terbaik,” ujarnya, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Transmigrasi yang diterima di Jakarta.
Selama kunjungan, Iftitah juga berdialog dengan para pegawai BBPPM Yogyakarta untuk memberikan arahan strategis serta mendengarkan masukan terkait pengembangan berbagai program pelatihan di masa mendatang.
Ia berharap upaya penguatan SDM transmigrasi melalui balai pelatihan dapat menciptakan masyarakat yang mandiri serta mampu berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi.
“Saya berharap balai ini dapat terus meningkatkan perannya dalam mencetak SDM yang tidak hanya kompeten, tetapi juga mampu menghadapi tantangan di kawasan transmigrasi,” imbuhnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya, Kementrans menyatakan siap membantu Kementerian Pertanian (Kementan) mengakselerasi swasembada pangan sesuai yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto dengan menyiapkan 100 ribu transmigran sektor pangan dalam kurun waktu 5 tahun.
Menteri Transmigrasi (Mentrans) Iftitah Sulaiman usai bertemu dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (16/12/2024), mengatakan bahwa pihaknya akan membantu Kementan untuk pemenuhan tenaga kerja di lumbung pangan (food estate) yang tengah dikerjakan.
“Karena nanti ada lahan-lahan pertanian yang tersedia untuk mencapai swasembada pangan, Kementerian Transmigrasi akan menyediakan tenaga kerjanya, berikut dengan perumahannya,” katanya.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025 -
Kami Siap Sukseskan Asta Cita Prabowo
Jakarta –
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggelar Peringatan Pertama Hari Desa di Lapangan Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Subang, hari ini. Untuk pertama kalinya, peringatan Hari Desa digelar, setelah keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024, yang menetapkan tanggal 15 Januari sebagai Hari Desa.
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan peringatan Hari Desa sangat penting dilakukan. Sebab, Hari Desa menjadi momentum untuk mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto yang akan memperkuat desa sebagai pusat perekonomian Indonesia.
Oleh karena itu, Yandri berkomitmen untuk mengatasi berbagai masalah di desa seluruh Indonesia.
“Kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal on the track menuju kemandirian yang berkelanjutan, melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan dan berkelanjutan,” kata Yandri dalam keterangan tertulis, Selasa (14/1/2025).
Pada peringatan Hari Desa, Yandri mengungkap berbagai persoalan yang ada di 75.265 desa di Indonesia, di mana 22.544 desa masih mengalami kesulitan akses internet. Selain itu, masih ada 10.463 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal serta terdapat 36 kabupaten tertinggal.
Tak hanya itu, lanjut Yandri, masih ada 2.919 desa tidak teraliri listrik dan dengan jumlah keluarga mencapai 1,9 juta keluarga. Untuk mengatasi berbagai persoalan itu, ia pun menegaskan diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak.
“Jadi Menteri Desa itu tugas yang mulia, menggeser air mata kemiskinan jadi air mata kebahagiaan,” imbuh Yandri.
Pada kesempatan ini, Yandri juga memimpin pembacaan Deklarasi Subang. Adapun deklarasi ini menjadi peringatan perdana Hari Desa di Subang.
“Membangun dari desa dan membangun dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan yang terbaik buat Negara Kesatuan Republik Indonesia,” sambungnya.
Setelah itu, Yandri dan Wamendes Ariza mengunjungi stand pameran BUMDes di lokasi acara bersama Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kemendes PDT. Acara ini dihadiri ribuan orang yang terdiri dari Para Kepala Desa, Pendamping Desa dan Warga Desa sekitar lokasi acara.
Sebagai informasi, pada deklarasi tersebut, Yandri turut didampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Kepala Kantor Staf Presiden Letjen TNI (Purn) AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Perdagangan Budi Santoso.
Hadir pula Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Ahmad Riza Patria, Kabarhakam Polri Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, Anggota DPR RI Dessy Ratnasari, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo.
Kemudian, Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni serta Pariwisata Raffi Ahmad dan Zita Anjani, Pj Bupati Subang Imran, Kapolda Jabar Irjen Akhmad Wiyagus, Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Dadang Arif Abdurahman, Direktur PT Adaro, perwakilan BNI, BRI, Pupuk Indonesia, Bank bjb dan Pimred detikcom.
(anl/ega)