Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Hasil Survei Sebut 6 Menteri Kabinet Merah Putih Dinilai Berhasil di 100 Hari Kerja

    Hasil Survei Sebut 6 Menteri Kabinet Merah Putih Dinilai Berhasil di 100 Hari Kerja

    loading…

    Direktur Riset Index Politica Fadhly mengatakan, publik menyebut enam menteri Kabinet Merah Putih dinilai berhasil menjalankan tugasnya dalam 100 hari kerja. Foto/SindoNews

    JAKARTA – Lembaga survei Indexpolica merilis hasil surveinya terkait dengan 100 hari kerja Menteri Kabinet Merah Putih . Hasilnya, publik menilai sejumlah menteri di Pemerintahan Prabowo-Gibran berhasil.

    “Top of mind menteri pilihan responden yang dianggap bekerja keras dalam kurun 100 hari dipemerintahan Prabowo-Gibran adalah tertinggi Menteri Agama Nasaruddin Umar, dengan 25,6%, beliau dipilih karena telah berhasil menurunkan harga ongkos naik haji,”kata Direktur Riset Index Politica Fadhly di Jakarta, Jumat (31/1/2025)

    Kemudian, di posisi kedua Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan angka 21,2%. Bahlil, dianggap berhasil menghemat APBN dalam program biodiesel b40 yang menghemat biaya impor solar sebesar Rp147,5 triliun.

    “Di posisi ketiga 19,7% yakni Letjen (Purn) Sjafri Sjamsoeddin Menteri Pertahanan (Menhan). Menhan dipilih karena dianggap berhasil dalam program tranfer teknologi alutsista yakni frigate Merah Putih, drone anka, dan kapal selam Scorpene Evolved,” tuturnya.

    Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran

    Posisi keempat pilihan responden 16,8% jatuh pada Menteri ATR/BPN Nusron Wahid. Fadhly mengatakan, Nusron dipilih karena dianggap berani dan tegas atas kasus pagar laut di Tanggerang. “Berani mencabut SHGB dan SHM perusahaan yang terlibat dalam kasus tersebut,” katanya.

    Di posisi kelima, kata dia, pilihan responden sebesar 5,5% jatuh kepada Menko bidang Pangan Zulkifli Hasan. Ketum PAN itu terpilih karena dianggap berhasil dengan program tolak impor beras, garam, dan jagung.

    “Terakhir, nomor urut enam sekitar 1,8% dr, Ir Andi Amran Sulaiman. Beliau Menteri Pertanian dianggap berhasil dan cakap dalam program jangka panjang swasembada pangan,” katanya.

    Dalam survei ini, responden menyatakan kepuasan atas pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 87,9% karena dianggap sudah langsung bekerja sesuai tupoksi masing masing kementerian dan lembaga negara, sisanya 12,1% kurang puas.

  • Impor Singkong Dilarang Tanpa Izin Kementan

    Impor Singkong Dilarang Tanpa Izin Kementan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan memasukkan komoditas singkong serta turunannya dalam daftar larangan dan pembatasan (lartas) produk impor. Upaya ini dilakukan setelah ia memanggil para petani singkong Lampung beserta industri pengolahan singkong seperti pembuat tepung tapioka.

    Amran mengatakan, dengan adanya lartas singkong, industri hanya diperbolehkan untuk melakukan impor setelah mendapat rekomendasi dari Kementan. Rekomendasi ini baru bisa didapatkan jika industri sudah menyerap hasil tani singkong lokal terlebih dahulu.

    “Itu lartas dibuat nanti terserah pemerintah yang penting ada lartas, larangan terbatas. Artinya, singkong tidak boleh masuk ke Indonesia sebelum melalui pintu Kementerian Pertanian,” kata Amran di Kantor Kementan, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025).

    Menurutnya rencana pembatasan impor singkong sudah disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan alias Zulhas dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso. Keduanya juga sudah setuju dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) sebelumnya.

    “Kami lapor tadi Pak Menko, kami telpon Menteri Perdagangan (komoditas singkong) dimasukkan dalam lartas. Yang boleh impor Singkong dan seterusnya, tapioka dan seterusnya, itu harus persetujuan rekomendasi dari Kementerian Pertanian,” ujar Amran.

    “Tidak boleh masuk kalau tidak ada rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan itu sudah diputuskan dalam rakortas. Tidak boleh impor sebelum semua hasil pertanian Singkong kita itu terserap seperti susu,” tegasnya lagi.

    Selain itu pembelian singkong lokal ini juga harus dilakukan dengan harga minimal yang sudah disepakati Kementan dengan petani-industri, yakni Rp 1.350 per kilogram (kg). Jika tidak maka yang bersangkutan tidak akan mendapatkan rekomendasi yang dibutuhkan untuk melakukan impor.

    Bahkan ia mengancam tetap tidak akan mengeluarkan rekomendasi impor singkong kepada industri yang membeli hasil tani lokal dengan harga di bawah kesepakatan bersama meskipun jumlah ketersediaan dalam negeri kurang.

    “Sanksinya, pertama kita ngecek. Yang kedua impor industrinya tidak akan keluar, kalaupun kurang dalam negeri,” tegas Amran.

    Ia mengatakan seluruh informasi terkait rencana pengetatan impor serta harga minimal singkong di tingkat petani tersebut akan disampaikan secara langsung kepada industri hari ini. Dengan begitu seluruh keputusan dalam rapat Kementan bersama petani-industri singkong ini segera diberlakukan.

    “Kami akan mengirim surat hari ini, dari Dirjen, menulis surat ke industri dengan hal-hal yang kami sampaikan tadi dan itu kita sudah sepakat,” ucapnya.

    Siak juga Video: Respons Zulhas soal Demo Petani Singkong di Lampung Buntut Harga Anjlok

    (ara/ara)

  • Mentan Tetapkan Harga Singkong Paling Rendah Rp 1.350/Kg

    Mentan Tetapkan Harga Singkong Paling Rendah Rp 1.350/Kg

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menetapkan harga singkong terendah di tingkat petani Rp 1.350 per kilogram (kg). Besaran ini ditetapkan setelah ia memanggil para petani singkong Lampung beserta industri pembuat tepung tapioka.

    Berdasarkan pantauan detikcom di Kantor Kementan, Jumat (31/1/2025), para petani singkong Lampung beserta industri tepung tapioka sudah berada di salah satu ruang rapat sejak pukul 09.30 WIB. Amran terlihat tiba di ruang rapat sekitar pukul 10.10 WIB.

    Setelah sedikit bercengkrama dengan sejumlah perwakilan petani singkong dan industri yang hadir, rapat dimulai sekitar pukul 10.20 WIB. Rapat ini digelar secara tertutup.

    Rapat bersama petani dan industri ini selesai sekitar pukul 11.00 WIB. Setelah rapat, Amran mengumumkan besaran harga minimal singkong di tingkat petani sebesar Rp 1.350 per kg yang berlaku mulai hari ini.

    “Petani singkong Indonesia yang hadir pada hari ini ada lebih 100 bersepakat harga sudah ditetapkan, tidak boleh diganggu-gugat. Kami mengeluarkan kesepakatan dan keputusan. Harga singkong Rp 1.350 per kilogram. Itu harga minimal,” kata Amran kepada media seusai rapat.

    “Langsung berlaku per hari ini. Suratnya ditandatangani sebentar oleh Dirjen Tanaman Pangan,” tegasnya lagi.

    Amran mengatakan untuk kebijakan teknis terkait lainnya seperti standar kualitas singkong yang harus dipenuhi petani ke industri dan sebagainya akan dibahas kembali setelah ia bersama Satgas Pangan memeriksa langsung situasi di lapangan.

    “Nanti teknis turun ke bawah. Satgas Pangan turun ke bawah besok, hari libur pun kita kerja,” ucapnya.

    “Besok tim turun juga dari Satgas Pangan, Mabes Polri turun, kami ke sana, nanti kami sampaikan. Turun ke lapangan, melihat secara detail,” sambung Amran.

    Sedangkan untuk industri nakal yang masih membeli singkong tingkat petani di bawah harga yang sudah ditetapkan, Amran akan memberikan larangan impor.

    Sebab saat ini pihaknya tengah mengajukan aturan larangan dan pembatasan (lartas) komoditas singkong ke Kemenko Pangan dan Kementerian Perdagangan. Sehingga ke depan industri yang ingin melakukan impor wajib mendapatkan rekomendasi dari Kementan.

    “Sanksinya, pertama kita ngecek. Yang kedua impor industrinya tidak akan keluar, kalaupun kurang dalam negeri,” tegas Amran.

    (ara/ara)

  • 1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    1 Inpres dan 3 Perpres soal Pangan Tinggal Tunggu Tanda Tangan Prabowo

    Jakarta –

    Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan, Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi sudah berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Hal itu ia ungkap usai menggelar rapat koordinasi terbatas dengan lintas kementerian di Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Selain Inpres irigasi, Zulhas juga membahas mengenai Peraturan Presiden (Perpres) tentang neraca komoditas yang telah dirampungkan. Selain itu, pemerintah juga telah menyelesaikan Perpres tentang penyaluran pupuk subsidi serta Perpres tentang penyuluh tani.

    “Inpres mengenai irigasi sudah selesai, sudah di tangan Bapak Presiden. Dua, Perpres mengenai naraca komoditas sudah selesai. Tiga, Perpres mengenai pupuk sudah selesai. Empat, mengenai penyuluh sudah selesai,” kata Zulhas usai rapat di Gedung Graha Mandiri, Jakarta, Jum’at (31/1/2025).

    Berdasarkan hasil rapat, Zulhas mengatakan, produksi padi dan jagung dalam negeri naik 50% pada bulan Februari dan Maret berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Rapat tersebut juga menghasilkan kepastian Inpres tentang irigasi untuk memacu produksi dalam negeri.

    “Jadi empat, yang penunjang landasan utama pokok, agar kita bisa swasembada pangan sudah jadi semuanya. Jadi tidak ada alasan lagi kita tidak bisa melaksanakan perintah Bapak Presiden swasembada pangan secepat-cepatnya,” jelasnya.

    Selain itu, Zulhas juga menekankan penyerapan gabah dan jagung yang akan dilakukan Perum Bulog. Ia mengatakan, saat ini Bulog memiliki uang sebesar Rp 39 triliun.

    Melalui dana tersebut, Zulhas menekankan, tidak ada alasan menyerap gabah dan jagung berdasarkan harga pembelian pemerintah (HPP), di mana gabah telah ditetapkan sebesar Rp 6.500 dan jagung sebesar Rp 5.500.

    “Uang bulog ada Rp 23 triliun, sudah ready. Sekarang sudah disepakati Rp 16,6 triliun lagi dari Menteri Keuangan tadi. Jadi sudah ada Rp 39 triliun. Bisa untuk membeli beras 3 juta ton bulan Februari, Maret, April, waktu panjang raya. Jadi tidak ada adalasan bulog untuk tidak dapat membeli dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah,” tutupnya.

    Adapun rapat ini diikuti oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, hingga Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

    Selain itu, rapat koordinasi ini juga dihadiri Kementerian BUMN, Kementerian Pekerjaan Umum, TNI-POLRI, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono, dan Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

    (rrd/rrd)

  • Mentan: Produksi Pangan Nasional Akan Dipacu Naik Secara Eksponensial – Halaman all

    Mentan: Produksi Pangan Nasional Akan Dipacu Naik Secara Eksponensial – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, pemerintah telah melewati fase krisis pangan dan akan meningkatkan produksi pertanian secara eksponensial.

    “Krisis ekonomi sudah kita lewati, krisis kesehatan sudah kita lewati, krisis pangan sudah kita lewati. Sekarang saatnya kita melompat, jadi kita naikkan produksi secara eksponensial, bukan biasa-biasa saja,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (31/1/2025).

    Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), produksi padi bulan Januari hingga Maret 2025 diperkirakan naik rata-rata 50 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Bahkan, sebagai dampak dari melimpahnya produksi, harga beras di Bulan Januari yang biasanya tinggi akibat paceklik, tahun ini turun.

    “Januari tahun lalu harga tertinggi sepanjang Indonesia merdeka, sekarang baik, bahkan harga di bawah HPP (Harga Pembelian Pemerintah),” kata Amran.

    Menurut Amran, pada Februari tahun lalu, harga beras di tingkat konsumen mencapai Rp 15.000 per kg.

    Karena terjadi kelangkaan, sempat terjadi antrean sehingga di beberapa toko pembelian beras sempat dibatasi maksimal 15 kg per orang. Kondisi ini diperparah dengan adanya 22 negara yang menghentikan ekspor pangannya ke Indonesia.

    “Bisa dibayangkan kalau krisis pangan terjadi, itu akan terjadi krisis politik, konflik sosial, negara dalam keadaan bahaya,” tutur Amran.

    Kementerian Pertanian melakukan pengalihan anggaran sebesar Rp 1,7 triliun untuk program pompanisasi, pengadaan alat dan mesin pertanian, pengadaan bibit untuk petani.

    Hasilnya, terjadi kenaikan produksi cukup signifikan. Petani yang sebelumnya hanya bisa menanam padi sekali dalam setahun, meningkat menjadi tiga kali.

    BPS mencatat terjadi kenaikan produksi padi sebesar 1,49 juta ton pada periode Agustus-Desember 2024.

    “Hasil tadi refocusing anggaran yang untuk perjalanan dinas, rehab kantor, saya katakan kantor ini tidak akan runtuh sampai 5 tahun, kita tunda saja. Ini menghasilkan Rp 17 triliun. Rp 1,7 triliun menghasilkan Rp 17 triliun,” kata Amran.

    Di sisi lain, Amran menyoroti penurunan harga akibat melimpahnya produksi perlu mendapat solusi agar tidak merugikan petani.

    Berdasarkan data yang ada, sekitar 70 persen harga gabah berada di bawah HPP yang telah ditetapkan pemerintah sebesar Rp 6.500 per kg.

    “Penentu sekarang adalah Bulog, Bulog harus menyerap (gabah hasil petani-red), agar petani tidak rugi,” ucap Amran.

  • Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Pemerintah Sesuaikan Derajat Sosoh Beras, Mentan Amran Bilang Begini

    Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melakukan penyesuaian derajat sosoh beras dari semula 100% menjadi 95% untuk mendukung penyerapan gabah/beras Perum Bulog sebanyak 3 juta ton setara beras di 2025. Penyesuaian ini dipastikan tidak memengaruhi kualitas beras.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan, penyesuaian derajat sosoh beras menjadi 95% tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras.

    “Nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyebut bahwa beras dengan derajat sosoh 95% memiliki kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dia mengatakan, baik petani dan pengusaha penggilingan optimistis target penyerapan 3 juta ton setara beras dapat tercapai dengan adanya penyesuaian derajat sosoh.

    “Jadi nanti yang [beras] kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga Insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ujar Sutarto.

    Selama ini, terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog termasuk derajat sosoh dengan acuan 100%. Kendati begitu, standar ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap oleh Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, pemerintah lantas menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Penyesuaian itu tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.14/2025 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional No.2/2025 tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras.

    Melalui beleid ini, pemerintah menetapkan HPP beras di gudang Bulog Rp12.000 per kg dengan standar kualitas yaitu derajat sosoh minimal 100% yang kemudian disesuaikan menjadi 95%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 25%.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, penyesuaian ini dilakukan atas permintaan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    “Jadi atas permintaan Menteri Pertanian dan teman-teman Perpadi, derajat sosoh yang sebelumnya 100 persen kita turunkan menjadi 95 persen, sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Arief dalam keterangannya, dikutip Jumat (31/1/2025).

    Sejalan dengan terbitnya regulasi tersebut, Bapanas juga telah menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri dengan target 3 juta ton setara beras di 2025.

    Penugasan tersebut tertuang dalam Surat Kepala Bapanas No.24/TS.03.03/K/1/2025 tertanggal 24 Januari 2025.

    “Bersama ini kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan gabah dan beras dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton setara beras,” tulis Arief dalam suratnya, dikutip Rabu (29/1/2025).

  • Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

    Bulog Akan Serap 3 Juta Ton Gabah Petani, Standar Derajat Sosoh Beras Disesuaikan Jadi 95 Persen – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Untuk mendorong penyerapan beras petani, pemerintah menyesuaikan derajat sosoh dari 100 persen menjadi 95 persen. Sementara itu, Bulog sepakat akan menyerap 3 juta beras produksi petani.

    “Kita semua sepakat mengamankan 3 juta ton gabah setara beras. Atas permintaan Menteri Pertanian Amran dan Perpadi, derajat sosoh 100 persen kami turunkan menjadi 95 persen sehingga diharapkan bisa membantu penyerapan Bulog,” kata Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi sekaligus Ketua Dewan Pengawas Bulog, Kamis (30/1/2025).

    Arief menyampaikan keputusan ini usai rapat koordinasi dan penandatanganan komitmen bersama serap gabah petani antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan Bulog dan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) di kantor Kementan, Jakarta Selatan.

    Selama ini terdapat beberapa standar penyerapan beras oleh Bulog, termasuk derajat sosoh dengan acuan 100 persen. Namun, hal ini menjadi tantangan bagi petani agar berasnya dapat diserap Bulog.

    Untuk mengakomodasi aspirasi petani dan meningkatkan penyerapan, menyesuaikan derajat sosoh menjadi salah satu solusinya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, penyesuaian derajat sosoh menjadi 95 persen tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas beras. “Itu nggak berpengaruh sama kualitas. Itu masih bagus,” ungkapnya.

    Ketua Perpadi, Sutarto Alimoeso juga sependapat. Dia menjelaskan, derajat sosoh berkaitan dengan daya simpan beras.

    “Ada keputusan yang menarik kaitannya dengan derajat sosoh. Kalau secara teknis perberasan, makin tinggi derajat sosohnya sebenarnya kandungan vitaminnya makin berkurang. Cuman untuk disimpan lama biasanya derajat sosoh memang harus lebih baik,” jelasnya.

    Sutarto menekankan bahwa beras dengan derajat sosoh 95 persen mempunyai kualitas yang baik dan daya simpan yang masih bagus.

    Dengan penyesuaian derajat sosoh tersebut, petani dan pengusaha penggilingan optimistis dapat mengejar target penyerapan 3 juta ton.

    “Jadi 95 persen saya kira sudah sangat baik. Jadi nanti yang (beras) kecil-kecil pun bisa mampu langsung untuk setor ke Bulog sehingga insya Allah menuju 3 juta itu kita bisa lakukan,” ucapnya.

    Sebelumnya, pemerintah menegaskan komitmennya mencapai swasembada pangan dengan menargetkan penyerapan 3 juta ton gabah setara beras hingga April 2025.

    Mentan Amran meminta Perum Bulog segera menyerap gabah petani sesuai HPP guna menjaga stabilitas pangan nasional dan kesejahteraan petani.
     
    “Hari ini kita sepakat menyerap beras hingga April 2025 sebanyak 3 juta ton setara beras. Surplus produksi kita hingga Maret mencapai 2,9 juta ton, dan pada April meningkat menjadi 4 juta ton. Kami berharap 3 juta ton ini bisa terserap sepenuhnya,” ujar Mentan Amran.

    Dia menegaskan, swasembada hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku kepentingan, baik kementerian maupun lembaga di sektor pangan, bergerak cepat dan bersama untuk mencapai target.

    “Hari ini kita harus bergerak bersama, mulai dari Perpadi, Bulog, Kepolisian, dan TNI. Insyaallah, ini bisa ditunaikan dalam waktu secepat-cepatnya,” kata Mentan.

    Stok Beras Hari Ini 1,9 Juta Ton 

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo menegaskan, stok beras di Bulog berkisar 1,9 juta hingga 2 juta ton.

    Pemerintah memerintahkan Bulog agar menyerap 3 juta ton, sehingga dalam waktu 3-4 bulan ke depan, total stok di Bulog akan mencapai 5 juta ton.

    Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono, menyatakan pihaknya siap menjalankan tugas menyerap gabah petani sesuai target.

    “Tahun ini Bulog diberi amanah besar mewujudkan kemandirian pangan nasional dengan menyerap gabah,” kata Wahyu.

    Penyerapan gabah dan beras dalam negeri akan mengacu pada kebijakan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang mengatur mekanisme penyerapan gabah.

    “Insyaallah, kami siap mengoptimalkan penyerapan gabah dan beras pada musim panen pertama ini,” kata Wahyu.

    Bulog juga telah bekerja sama dengan BUMN lain, Kementerian Perdagangan, dan Perpadi, apabila masih diperlukan tambahan gudang penyimpanan. 

    Kapasitas penyimpanan beras Bulog saat ini mencapai 1,5 juta ton. “Kami siap mencari solusi tambahan jika dibutuhkan. “ ujarnya.

    Pemerintah telah menyediakan anggaran sebesar Rp16 triliun dari APBN untuk mendukung penyerapan gabah petani.

     

     

     

  • Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Seskab Teddy Jadi Pejabat Baru yang Dinilai Berkinerja Baik Menurut Hasil Survei Indikator

    Jakarta (beritajatim.com) – Survei Indikator Politik Indonesia periode Januari 2025 memasukkan Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya sebagai pejabat baru yang dianggap berkinerja baik oleh publik dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

    Menurut Founder Indikator Politik Indonesia, l Burhanuddin Muhtadi, ada tujuh menteri atau pejabat yang disebut sebagai menteri dengan kinerja terbaik ketika pihaknya tidak memberi daftar nama kepada para responden alias top of mind.

    Di antaranya Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri BUMN, Erick Thohir; Menteti Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kemudian Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya; Menteri Agama, Nasaruddin Umar; Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman; serta Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

    “Mereka merupakan 7 menteri atau pejabat setingkat menteri yang disebut secara spontan sebagai menteri dengan kinerja terbaik. Selebihnya, disebut kurang dari 1 persen,” kata Burhanuddin dikutip pada Kamis (30/1/2025).

    Burhanuddin juga mengatakan Teddy juga masuk 5 besar sebagai menteri atau pejabat dengan tingkat kepuasan tertinggi di bawah Menteri Agama Nasaruddin Umar. Kemudian ada Sri Mulyani, Erick Thohir, serta Abdul Mu’ti selaku Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah.

    “Mayor Teddy berada di urutan kedua dengan tingkat kepuasan 90,1 persen dan berada di belakang Menteri Agama Nasaruddin Umar sebesar 92,8 persen,” lanjutnya.

    Menurut dia, tingginya kepuasan publik dan popularitas tinggi terhadap Teddy karena yang bersangkutan mengikuti seluruh rangkaian kerja Presiden Prabowo.

    “Mayor Teddy itu populer di kalangan pendukung Prabowo juga karena berkah mendampingi Prabowo ke mana-mana,” jelas Burhanuddin.

    Artinya, kata Burhanuddin, ketika tingkat kepuasan publik terhadap kinerja atau approval rating terhadap Prabowo tinggi, maka akan berdampak positif terhadap orang di sekitarnya, termasuk Teddy.

    “Ketika approval rating Prabowo tinggi, berdampak pada Teddy. Tentu saja berbeda ketika approval rating Prabowo turun,” katanya.

    Adapun, survei nasional Indikator Politik Indonesia dilakukan pada 16-21 Januari 2025 menempatkan 1.220 responden. Sementara, metode yang digunakan yaitu metode multi-stage random sampling dengan margin of error 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. [hen/ian]

  • Mentan Amran Optimistis Harga Gabah Bakal Terus Naik

    Mentan Amran Optimistis Harga Gabah Bakal Terus Naik

    Jakarta, Beritasatu.com – Sebanyak 70 persen harga gabah di tingkat provinsi masih di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) Rp 6.500 per kilogram (kg). Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman optimistis harga akan segera naik setiap bulannya.

    “Tetapi kalau kita lihat per provinsi itu ada 70 persen yang harga gabahnya di bawah HPP yang ditetapkan pemerintah Rp 6.500 per kg. Insyaallah, kami yakin mulai besok akan bergerak naik kembali harganya,” ucap Mentan Andi Amran kepada awak media di Kantor Kementan, Kamis (30/1/2025).

    Menteri Andi Amran menyebutkan, kenaikan diperkirakan terjadi mulai seiring penyerapan beras oleh Bulog. Langkah ini diharapkan meningkatkan pendapatan petani.

    Ia memastikan, pemerintah terus memantau pergerakan harga gabah di setiap daerah. Penyerapan yang masif diyakini mampu menjaga stabilitas harga.

    Dari data Badan Pusat Statistik (BPS), Amran Sulaiman mengatakan, proyeksi padi kenaikan 50 persen berdasarkan data proyeksi BPS Januari hingga Maret 2025. Kenaikan ini dibandingkan periode yang sama pada 2024.

    “Produksi Januari, Februari, Maret 2025 sesuai data BPS, juga sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden, itu naik dibanding tahun lalu. Itu 50 persen di Januari, 49 persen di Februari, dibanding tahun lalu, pada bulan yang sama, dan 51 persen di Maret. Tiga bulan berturut-turut, semoga di April juga baik,” katanya lagi.

    Diketahui pemerintah akan memulai menyerap beras petani dalam negeri untuk cadangan beras pemerintah (CBP). Bulog menargetkan penyerapan di 2025 sebanyak tiga juta ton dari dalam negeri.

  • Mentan Amran Paparkan Pendekatan Holistik Tingkatkan Produksi Pangan

    Mentan Amran Paparkan Pendekatan Holistik Tingkatkan Produksi Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, memaparkan pendekatan holistik yang dilakukan guna menggenjot produksi pangan. Mentan Amran menuturkan, pendekatan holistik yang digunakan yakni pembentukan klaster lahan tanam dengan produksi menggunakan mekanisasi mesin berteknologi tinggi. 

    “Kita harus menggunakan teknologi tinggi, itu mutlak. Tujuannya apa? Sektor pangan menekan biaya produksi, itu tujuannya,” ungkap Amran saat menghadiri acara “Beritasatu Economy Outlook 2025” di Westin Hotel, Jakarta Selatan pada Kamis (30/1/2025). 

    Amran pun menjelaskan bagaimana diskusinya bersama Presiden Prabowo Subianto saat mengunjungi lahan tanam di Merauke, Papua, sebelum kunjungan Presiden ke G-20 beberapa waktu lalu. Dia mengatakan, sulitnya mengembangkan lahan pangan di Papua karena luasnya tanah, tetapi minim petani di sana. 

    “Di Papua, satu keluarga punya seribu hektare. Kalau dicetak sawah, langsung ditinggal. Mereka menggunakan metode manual, bukan modern,” jelas Amran menjelaskan terkait upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan. 

    Dia menerangkan, jika lahan seluas seribu hektar hanya diolah oleh dua orang petani, maka 50 tahun pengerjaan pun tidak akan selesai.

    “Sudah pasti gagal. Kenapa gagal? Karena siapa yang mau mencangkul, kalau 1000 hektar dicangkul oleh dua orang, itu 50 tahun tidak selesai. Terus bagaimana? Ini harus holistik,” terang Amran. 

    Untuk itu, Amran menekankan pendekatan holistik harus dilakukan dalam produksi pangan. Sedari hulu hingga hilir, harus dikerjakan dengan sistem mekanisasi mesin agar percepatan produksi pangan sesuai dengan kebutuhan. 

    “Harus full mekanisasi. Mulai dari hulu, hilir. Itu adalah high tech, Teknologi tinggi,” tutur Amran lagi soal upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan. 

    Di sisi lain, Amran juga mengungkapkan, saat menjelang masa jabatan Presiden Jokowi berakhir, Indonesia terancam akan mengalami krisis pangan. Tantangan terbesar menjelang akhir hingga awal tahun yakni dampak iklim El Nino berupa kekeringan dan La Nina yang berupa tingginya curah hujan. 

    “Bahkan tanda-tanda bahwa Indonesia posisi sangat berbahaya. Pada Januari-Februari itu membeli beras sudah dijatah. Jatahnya 15 kilogram per orang di supermarket, dan itu tidak boleh lebih dari itu,” ujar Amran dalam pidatonya.

    Mentan Amran menuturkan, saat itu pun harga jual beras per kilogram (kg), mencapai harga tertinggi sejak masa kemerdekaan Indonesia yakni rata-rata Rp 15.000-Rp 16.000 per kg. 

    “Kami juga lakukan refocusing anggaran. Refocusing anggaran adalah, anggaran perjalanan dinas, seminar, perbaikan gedung, rehat, rapat, kita cabut. Total anggaran yang dicabut Rp 1,7 triliun,” katanya tentang upaya meningkatkan produksi pangan di Indonesia.