Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Kementan Gelontorkan Rp 700 M untuk Dukung Kesiapan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis – Halaman all

    Kementan Gelontorkan Rp 700 M untuk Dukung Kesiapan Bahan Baku Makan Bergizi Gratis – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran sekitar Rp 700 miliar untuk mendukung kesiapan bahan baku di dapur-dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan telah meminta dua direktorat jenderal (ditjen) untuk mendukung kesiapan bahan baku.

    Dua ditjen itu adalah Ditjen Hortikultura dan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH).

    Amran menjelaskan nantinya Ditjen Hortikultura akan membantu menyediakan benih, sedangkan Ditjen PKH dari sisi bibit ayam.

    “Kami sudah meminta Hortikultura dan Ditjen PKH untuk mem-backup di mana ada dapur-dapur MBG ini. Kita mem-backup untuk kesiapan bahan baku,” kata Amran ketika ditemui di kantornya, Senin (30/12/2024).

    Ia mengatakan, kedua ditjen tersebut telah diminta untuk berkoordinasi dengan Kementerian Desa dalam hal dukungan kesiapan bahan baku, mengingat antar dua kementerian ini telah menandatangani nota kesepahaman.

    Anggaran sekitar Rp 700 miliar pun telah disiapkan untuk mendukung kesiapan penyediaan bahan baku dapur-dapur MBG.

    “Kalau tidak salah Rp 400-an miliar [ke Ditjen Hortikultura], yang ke [Ditjen] Peternakan Ayam sekitar Rp 300-an miliar. Jadi semuanya Rp700an miliar,” ujar Amran.

    Angka yang diungkap Amran ini jauh lebih tinggi dibanding saat ia berbicara ketika rapat bersama DPR RI pada 4 Desember 2024.

    Saat rapat tersebut, dalam paparan Amran disebutkan bahwa guna mendukung MBG, anggaran yang disiapkan adalah sebesar Rp 413,67 miliar.

    Rinciannya, Rp 7,43 miliar untuk Ditjen Tanaman Pangan dalam rangka penyediaan bantuan ubi jalar dengan volume 1.500 Ha.

    Lalu, Rp 206,44 miliar untuk Ditjen Hortikultura dalam rangka penyediaan bantuan benih sayur dan buah kepada 2.500 desa.

    Terakhir, Rp 199,80 miliar untuk Ditjen PKH dalam rangka penyediaan bantuan ayam petelur sebanyak 600 ribu ekor.

    Sebelumnya, Amran pernah mengungkapkan bahwa bahan pangan untuk MBG akan diperoleh dari desa-desa sekitar lokasi program tersebut dijalankan.

    Hal ini dilakukan untuk mendukung pergerakan ekonomi di desa tersebut.

    “Bahan bakunya diambil dari sekitar desa atau dapur yang dibangun. Itu target kita. Nanti muaranya adalah terjadi pergerakan ekonomi kerakyatan di desa,” kata Amran di sela-sela acara “Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan” di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Rabu (6/11/2024).

    Menurut Amran, warga desa akan diikutsertakan dalam MBG dengan cara menanam sayuran untuk kebutuhan program.

    Selain sayuran, kebutuhan protein seperti telur, ikan, dan ayam juga bisa diproduksi oleh warga desa tersebut.

    Kementan pun siap membagikan secara gratis benih cabai, benih sayuran, rumah benih, umbi-umbian, ayam/itik petelur, pakan, kandang, serta memberikan pendampingan.

    “Telur bisa produksi di sekitar masyarakat. Kemudian ikan, ayam, bisa produksi. Pelihara ayam, kemudian kambing dipelihara di sekitar rumah, (menanam) cabai, terong,” ujar Amran.

    Hasil produksi dari warga desa ini nantinya akan disalurkan ke dapur-dapur yang mempersiapkan makanan untuk program MBG.

    Dengan demikian, bahan pangan tak perlu didapat dari kota besar atau bahkan dari hasil impor.

    “Jadi tidak perlu mengimpor atau mengambil dari kota atau dari tempat lain, tetapi bahan bakunya disiapkan di sekitar dapur pangan bergizi,” ucap Amran.

    Program Pekarangan Pangan Bergizi

    Amran mengungkapkan bahwa Kementan telah menyiapkan program pekarangan pangan bergizi.

    Dia menjelaskan, dalam program tersebut, Kementan akan membagikan benih dan bibit unggul ke rumah tangga.

    Harapannya, setiap rumah tangga dapat menyuplai kebutuhan MBG dari tanaman yang mereka budidayakan.

    “Jadi di pekarangan bisa tanam sayur-sayuran, umbi-umbian, ternak ayam, bebek, lele di pekarangan,” kata Amran di kantor Kementan, dikutip dari keterangan tertulis pada Jumat (25/10/2024).

    Berdasarkan data yang Amran miliki, ia menyebut ada 70 juta rumah tangga di Indonesia.

    Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), Amran mengungkap rata-rata belanja rumah tangga setiap bulannya sebesar Rp 2 juta atau total belanja rumah tangga seluruh Indonesia adalah Rp 1.400 triliun per tahun.

    Menurut Amran, pekarangan pangan bergizi dapat berpotensi mengurangi belanja rumah tangga tersebut.

    Amran juga optimistis pekarangan pangan bergizi dapat mendorong pergerakan ekonomi di perdesaan.

    Ia mencontohkan pangan yang diproduksi di pekarangan dapat disuplai ke sekolah hingga rumah makan.

    “Jangan hanya melihat makanan bergizinya. Lihat apa yang bergerak di sekelilingnya. Sayur-sayuran segar, ayam, telur dapat menyuplai bahan baku di sekelilingnya, sehingga ekonomi bergerak di desa,” ujar Amran.

  • Prabowo Panggil Zulhas-Raja Juli ke Istana, Bahas Ketahanan Pangan

    Prabowo Panggil Zulhas-Raja Juli ke Istana, Bahas Ketahanan Pangan

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Presiden Prabowo Subianto memanggil jajaran menterinya yang bersinggungan dengan pangan ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12) siang.

    Pantauan CNNIndonesia.com, Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman hingga Menteri Bappenas Rachmat Pambudy berbondong-bondong datang ke Istana.

    Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Prabowo akan memimpin rapat tentang ketahanan pangan.

    “Ratas hari ini berdasarkan undangan soal ketahanan pangan. Jadi mungkin, enggak mungkin, jadi nanti akan dipimpin oleh Pak Presiden. Pangan secara umum. Pangan kira-kira di 2025 ini bagaimana,” kata Antoni.

    Antoni mengatakan bakal mempresentasikan kepada Prabowo soal hutan yang berfungsi sebagai cadangan pangan, energi dan air.

    Ia mengatakan hutan di Aceh dan Riau potensial rap untuk mendukung program ketahanan pangan ini.

    “Jadi potensi hutan kita yang bisa dimaksimalkan untuk cadangan pangan, cadangan energi maupun cadangan air. Semua daerah. Berapa potensi di Aceh di Riau,” kata dia.

    Di tempat yang sama, Zulhas mengaku akan membahas terkait harga gabah dan jagung dalam pertemuan dengan Prabowo siang ini.

    “Pertama kita ini udah mau 2025, memutuskan arahan presiden mengenai harga gabah. Sekarang 6.000 ada 7.000 6.500. Masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau. Dua harga jagung,” kata Zulhas.

    Zulhas mengatakan panen raya nantinya akan maju dari jadwal. Ia mengatakan produksi gabah pada Bulan Januari akan mengalami kenaikan.

    “Februari dari BPS naik dari 0,8 jadi 2,08. Nah ini harus di beli kan gabahnya. Jagung juga dari produksi 500 ribuan naik 1 juta lebih. Januari- Februari ini harus diserap Bulog. Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga,” kata dia.

    (rzr/sfr)

  • Merajut kekuatan menuju kedaulatan pangan Indonesia

    Merajut kekuatan menuju kedaulatan pangan Indonesia

    Jakarta (ANTARA) – Kondisi pangan global memang tidak begitu baik akibat geopolitik yang tidak stabil dan krisis iklim yang berdampak pada produksi pangan.

    Indonesia terus merajut kekuatan pangan melalui pemberdayaan petani, teknologi pertanian, dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai kedaulatan pangan yang berkelanjutan.

    Tahun 2024 menjadi momen penting bagi Kementerian Pertanian dalam membangkitkan kembali sektor pertanian. Dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani, kementerian itu terus meluncurkan berbagai program serta kebijakan strategis untuk memodernisasi pertanian.

    Dalam penguatan sektor hulu hingga hilir, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk membawa pertanian Indonesia ke arah yang lebih produktif dan berkelanjutan.

    Salah satu langkah besar yang diambil Kementerian Pertanian adalah penerapan teknologi pertanian canggih. Pada tahun 2024, kementerian meluncurkan sejumlah inisiatif yang mengintegrasikan teknologi dalam proses produksi pertanian.

    Teknologi seperti drone untuk pemantauan tanaman hingga penggunaan mesin pertanian dalam pengolahan, dilakukan untuk mempermudah proses pertanian dengan harapan ada peningkatan produktivitas.

    Penggunaan teknologi pertanian juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan hasil panen, sekaligus mengurangi ketergantungan pada metode konvensional.

    Optimalisasi lahan

    Pemerintah kini beralih dari fokus pemanfaatan lahan pertanian di Pulau Jawa, ke wilayah tengah hingga timur Indonesia guna meningkatkan produksi pangan.

    Salah satu daerah yang dijadikan fokus pengembangan saat ini adalah Kabupaten Merauke, Papua Selatan, yang digadang-gadang untuk menjadi lumbung pangan di wilayah timur Indonesia.

    Di sini, pemerintah telah melaksanakan program optimalisasi lahan rawa untuk meningkatkan produktivitas pertanian secara signifikan.

    Di daerah itu, lahan yang semula hanya menghasilkan 2-3 ton per hektare kini mampu mencapai 6 ton per hektare dari lahan 40 ribu hektare. Optimalisasi ini melibatkan teknologi modern dan pengelolaan yang lebih efisien.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan sebanyak 1.002 unit alat mesin pertanian (alsintan) telah didistribusikan ke Kabupaten Merauke, sebagai upaya pemerintah meningkatkan produktivitas pertanian dalam mewujudkan swasembada pangan.

    Bantuan itu berupa traktor roda dua sebanyak 65 unit, traktor roda empat sebanyak 113 unit, rice transplanter sebanyak 76 unit, pompa air 638 unit, combine harvester 20 unit, dan handsprayer 90 unit yang dikelola 214 brigade pangan.

    Tidak hanya Merauke, Kalimantan Selatan, juga menjadi lokasi strategis untuk memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Kementerian Pertanian saat ini mengembangkan sawah baru di daerah ini seluas 500 ribu hektare.

    Wilayah ini memiliki potensi besar untuk mendukung kebutuhan pangan nasional, terutama beras. Dengan adanya teknologi pertanian dan pengelolaan yang tepat, lahan di Kalimantan Selatan digarap untuk meningkatkan produksi pangan secara signifikan.

    Program itu menyasar kawasan bekas pengembangan lahan gambut (PLG) yang kini diolah kembali untuk dijadikan sawah produktif. Dengan adanya perbaikan infrastruktur irigasi, lahan-lahan ini kini dapat digunakan untuk pertanian secara lebih berkelanjutan.

    Pengembangan sawah di Kalimantan Tengah juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk menciptakan lumbung pangan. Di daerah ini, tepatnya di Kabupaten Kapuas, Kementerian Pertanian juga membidik 500 ribu hektare lahan untuk menjadi kawsaan pertanian sawah.

    Pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan lahan-lahan yang ada, baik yang sudah terkelola maupun yang masih terlantar.

    Optimalisasi pompanisasi

    Kepala Biro Humas Informasi Publik Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono, menyatakan program pompanisasi yang digagas Kementerian Pertanian berhasil mengairi lebih dari 1,1 juta hektare lahan sawah tadah hujan di seluruh Indonesia.

    Melalui pompanisasi, sawah yang sebelumnya hanya bisa ditanami sekali setahun, kini bisa menghasilkan dua hingga tiga kali panen.

    Dengan bantuan lebih dari 61 ribu unit pompa air yang telah disalurkan pada 2024, Kementerian Pertanian mempercepat pemenuhan kebutuhan air di lahan pertanian.

    Hal ini adalah langkah strategis untuk memastikan petani bisa memaksimalkan hasil panen meskipun menghadapi tantangan cuaca yang tak menentu.

    Pemerintah terus berusaha untuk memberikan alat dan sarana produksi yang memadai bagi petani di seluruh Indonesia.

    Selain pompanisasi, pemerintah juga menggencarkan program optimalisasi lahan rawa atau oplah yang bertujuan meningkatkan indeks pertanaman. Dengan penataan tata air yang lebih baik, lahan rawa yang sebelumnya terbengkalai kini bisa diolah lebih produktif.

    Program ini membantu meningkatkan produktivitas pertanian, bahkan di daerah-daerah yang memiliki tantangan alam yang berat.

    Pemanfaatan teknologi dan pengelolaan yang lebih baik memberikan hasil yang luar biasa. Melalui pompanisasi dan optimalisasi lahan (oplah), petani bisa meningkatkan hasil produksi mereka, sekaligus mendukung ketahanan pangan yang lebih stabil.

    Pemerintah juga fokus pada penyediaan benih unggul, pupuk, dan alat mesin pertanian untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan dalam negeri.

    Dengan adanya dukungan tersebut, petani dapat lebih mudah mengakses sarana pertanian yang efisien, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen mereka. Program ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat sektor pertanian di tanah air.

    Meningkatkan pupuk subsidi

    Kementerian Pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan melakukan langkah dengan menambah anggaran subsidi pupuk pada tahun 2024, mencapai Rp54 triliun dari sebelumnya Rp28 triliun. Saat itu, pupuk yang sudah mencapai 4,5 juta ton menjadi 9,55 juta ton.

    Penambahan anggaran subsidi pupuk ini bertujuan untuk mempercepat proses tanam petani dan meningkatkan produktivitas pertanian dalam negeri guna mencapai swasembada pangan.

    Dengan alokasi pupuk subsidi yang lebih besar, pemerintah berharap dapat mendukung kebutuhan petani dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup di seluruh Indonesia.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa anggaran tambahan ini mencakup 9,55 juta ton pupuk yang disalurkan untuk berbagai komoditas penting.

    Pendistribusian pupuk subsidi akan diawasi ketat oleh pihak berwenang, termasuk TNI, Polri, dan pemerintah daerah, untuk menghindari penyimpangan.

    Selain itu, regulasi yang mengatur penyaluran pupuk subsidi juga akan disederhanakan agar proses distribusi lebih efisien dan tepat sasaran.

    Proses penyederhanaan regulasi ini melibatkan pengurangan hingga 147 aturan yang selama ini membatasi distribusi pupuk bagi petani, yang diharapkan dapat mempercepat akses.

    Dengan adanya regulasi baru, distribusi pupuk bersubsidi akan dikelola melalui satu pintu di Kementerian Pertanian, sehingga diharapkan akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

    Regenerasi petani

    Regenerasi petani muda sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama dalam menghadapi tantangan modernisasi dan penggunaan alat serta mesin pertanian yang lebih modern.

    Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan pentingnya peran generasi muda dalam mengembangkan sektor pertanian sebagai langkah strategis mencapai swasembada pangan nasional yang berkelanjutan dan inovatif.

    Peran petani muda menjadi kunci utama dalam membawa perubahan positif melalui pengenalan teknologi pertanian modern yang mampu meningkatkan efisiensi dan

    Kementerian pertanian menargetkan dapat merekrut 50 ribu petani muda dari kalangan milenial. Program ini bertujuan untuk melibatkan generasi muda dalam mengembangkan pertanian modern.

    Sebagai bagian dari program ini, para petani muda akan diberikan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) berteknologi tinggi. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dalam pengolahan lahan.

    Targetnya, jumlah petani muda yang dilibatkan akan terus meningkat hingga mencapai 50 ribu orang. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan Indonesia.

    Petani muda nantinya dapat memperoleh pendapatan minimal Rp10 juta per bulan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menarik minat generasi muda.

    Dengan menggunakan teknologi dan mekanisasi, sektor pertanian diharapkan dapat lebih produktif dan berdaya saing.

    Produksi padi 2024

    Produksi padi Indonesia tahun ini cukup menggembirakan meskipun tantangan alam datang bertubi-tubi.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan, total produksi padi mencapai sekitar 30 juta ton atau hampir mendekati 31 juta ton hingga akhir Desember 2024.

    Hasil ini sangat menggembirakan, mengingat beberapa faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun.

    Pada awal tahun, diproyeksikan adanya potensi defisit besar dalam produksi padi. Proyeksi awal bahkan menyebutkan kemungkinan kekurangan pasokan padi bisa mencapai sekitar 5 juta ton.

    Hal itu dikarenakan dampak dari fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang menyebabkan kekeringan dan gangguan iklim yang cukup signifikan di beberapa daerah penghasil padi.

    Namun, meskipun ada ancaman tersebut, produksi padi Indonesia hanya mengalami penurunan kecil, yakni sekitar 500 ribu ton dari tahun sebelumnya.

    Penurunan itu jauh lebih sedikit dari yang diperkirakan. Hal ini menunjukkan cukup kuatnya ketahanan sektor pertanian Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan alam.

    Optimalisasi lahan, pompanisasi, peningkatan pupuk subsidi, dan sinergi lintas kementerian/lembaga menjadi kunci untuk mencapai target produksi padi 32 juta ton pada 2025, dan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo dapat tercapai di 2027.

    Editor: Slamet Hadi Purnomo
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan sebut produksi padi capai 30 juta ton hingga akhir 2024

    Mentan sebut produksi padi capai 30 juta ton hingga akhir 2024

    Tahun ini produksi padi 30 juta ton lebih, kalau tidak salah kita hanya minus 500 ribuan ton dari tahun sebelumnya. Padahal ada El Nino, La Nina, kekeringan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa total produksi padi dalam negeri mencapai 30 juta ton lebih hingga akhir Desember 2024.

    “Produksi padi terakhir itu,
    alhamdulillah 30 juta ton hampir 31 juta ton (hingga Desember 2024),” kata Mentan ditemui usai Rapat Koordinasi bersama Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R untuk mewujudkan swasembada pangan di Kantor Kementan Jakarta, Senin.

    Mentan menyampaikan bahwa produksi padi Indonesia tahun ini mengalami hasil yang cukup menggembirakan meskipun tantangan alam seperti El Nino. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara rinci produksi padi pada tahun 2024.

    Amran mengungkapkan bahwa total produksi padi hampir mendekati 31 juta ton. Hasil ini menggembirakan, mengingat beberapa faktor cuaca ekstrem yang terjadi sepanjang tahun.

    “Tahun ini kan itu (produksi padi) 30 juta ton lebih, kalau tidak salah kita itu hanya minus 500 ribuan ton dari tahun sebelumnya. Padahal ada El Nino, ada La Nina, ada kekeringan,” ucap Mentan.

    Hal itu karena dampak dari adanya fenomena cuaca El Nino dan La Nina yang menyebabkan kekeringan dan gangguan iklim yang cukup signifikan di beberapa daerah penghasil padi.

    Namun, meskipun ada ancaman tersebut, Mentan menyebutkan bahwa produksi padi Indonesia hanya mengalami penurunan kecil, yakni sekitar 500 ribu ton dari tahun sebelumnya.

    “Yang rencananya dulu itu kita prediksi itu bisa defisit sekitar 5 juta ton. Tapi alhamdulillah ini hanya 500 ribu ton atau 0,5 juta ton,” ucap Mentan.

    Dalam kesempatan sebelumnya, Mentan meyakini Indonesia pada tahun 2025 sudah terbebas dari impor beras, mengingat produksi di tahun tersebut ditargetkan mencapai 32 juta ton.

    Pihaknya saat ini menargetkan untuk mencapai swasembada pangan secepatnya sesuai arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Astacita.

    “Kalau swasembada jangan impor lagi. Itu cari persoalan lagi,” kata Mentan Selasa (26/11).

    Ia menjelaskan produksi pada tahun 2025 meningkat secara tahunan sebanyak 1 juta ton dibandingkan tahun 2024. Sehingga dirinya memastikan hal tersebut bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri.

    Sementara itu, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) luas panen padi pada tahun 2024 diperkirakan 10,05 juta hektare, angka ini mengalami penurunan sebanyak 167,25 ribu hektare atau 1,64 persen dibandingkan luas panen padi di tahun 2023 yang sebesar 10,21 juta hektare.

    Sedangkan produksi padi pada tahun ini diperkirakan sebesar 52,66 juta ton gabah kering giling (GKG), mengalami penurunan sebanyak 1,32 juta ton GKG atau 2,45 persen dibandingkan produksi padi di tahun sebelumnya yang sebesar 53,98 juta ton GKG.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Agus Salim
    Copyright © ANTARA 2024

  • Bikin Regulasi Baru, Pemerintah Pusat dan Daerah Bisa Bersamaan Bangun Irigasi – Halaman all

    Bikin Regulasi Baru, Pemerintah Pusat dan Daerah Bisa Bersamaan Bangun Irigasi – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

     


    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA     – Pemerintah tengah menyusun regulasi baru berupa Instruksi Presiden (Inpres) tentang irigasi yang ditargetkan selesai paling lambat pada Januari 2025.

    Regulasi ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah untuk bekerja sama dalam membangun saluran irigasi secara bersamaan.

    Langkah ini diambil guna mendukung pencapaian swasembada pangan di Indonesia, terutama mengingat rencana pemerintah untuk menghentikan impor beras pada 2025.

    “Kabupaten, provinsi, pusat bisa melaksanakan (pembangunan), sehingga kita betul-betul produktif,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di kantornya, Senin (30/12/2024).

    Menurut Amran, sebelumnya antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat sudah memiliki klasternya masing-masing dalam pembangunan irigasi.

    Contohnya seperti pemerintah kabupaten yang jatah pembangunannya ada hingga 1.000 hektare, tetapi seringkali dalam penerapannya mengalami keterbatasan dana.

    Oleh karena itu, dengan adanya Inpres Irigasi ini, pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat bisa bekerja sama dalam menggarap pembangunan saluran irigasi.

    “Kabupaten, provinsi, pusat bisa bekerjasama, Yang mana punya anggaran, itu bisa bekerjasama pada suatu tempat. Yang penting tidak overlap,” ujar Amran.

    Ia memastikan pelaksana pembangunan saluran irigasi ini tidak akan terjadi tumpang tindih.

    Sebab, semuanya telah dikoordinasikan oleh Amran yang melibatkan pemerintah kabupaten, provinsi, dan dari pusat.

    Ditemui di tempat sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo juga mengamini perkataan Amran.

    Ia mengatakan pembangunan saluran Irigasi yang dilakukan pemerintah pusat atau daerah tidak akan tumpang tindih karena semuanya telah diberi arahan oleh menteri pertanian.

    Selain itu, sudah ada proses verifikasi bersama yang juga melibatkan pemerintah daerah, baik pusat maupun kabupaten.

    “Jadi, pada saat kita merancang semua itu, arah dari pak menteri pertanian petanian, kita melibatkan semuanya,” kata Dody.  

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa irigasi pertanian sangat penting dalam menunjang program swasembada yang memiliki perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto.

    Ia meminta para bupati atau dinas pertanian untuk mengusulkan segera irigasi mana yang perlu direvitalisasi dan dibangun baru.

    “Tolong dipastikan di mana sawahnya, kabupatennya, kecamatannya, desanya, berapa luasnya, mana yang belum ada irigasinya, di mana sumber bendungannya, perlindungan irigasinya segera laporkan ya. Ingat, bapak presiden sekarang punya perhatian khusus pada sektor pertanian,” katanya saat Rapat Koordinasi Terbatas di Lampung, Sabtu (28/12/2024).

    Menurut dia, saat ini Prabowo sudah menerima draf Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang mengatur regulasi di sektor pertanian.

    Di antara perpres dan inpres itu antara lain adalah aturan irigasi yang bertujuan mendukung swasembada pangan secara cepat dan singkat.

    Zulhas menambahkan bahwa dengan perbaikan dan juga pembangunan irigasi, maka tahun-tahun yang akan datang produksi beras nasional diperkirakan akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

    “Sehingga untuk swasembada pangan itu tahun 2025 kita sudah putuskan tidak akan impor beras lagi,” ujarnya.
     

  • Mentan-Menteri PU dan Wakasad sinergi wujudkan swasembada pangan

    Mentan-Menteri PU dan Wakasad sinergi wujudkan swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo serta Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R bersinergi untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Hari ini kita rapat koordinasi, rakor, bersama Bapak Menteri PU, dengan Pak Wakasad, untuk memastikan oplah (optimalisasi lahan) swasembada (pangan) ke depan,” kata Mentan di Jakarta, Senin.

    Ia menyampaikan bahwa rapat tersebut untuk memastikan seluruh infrastruktur dan sarana produksi pertanian untuk menuju swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dapat diwujudkan.

    Ia mengaku bersyukur atas progres luar biasa atas sinergi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan TNI AD yang telah berjalan dengan baik sesuai rencana kerja.

    Dia optimistis jika sinergi semua pihak termasuk Kementerian PU dan TNI AD berjalan lancar, Indonesia akan segera mencapai swasembada dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

    “Insya Allah kalau ini semua berjalan sesuai dengan rencana kerja kita, kami yakin kita akan swasembada dalam waktu secepat-cepatnya seperti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia,” ucap Mentan.

    “Sekali lagi, ini rakor memastikan secara detail, secara rinci infrastruktur, sarana produksi tahun 2025. Semua sudah siap, mulai irigasi, benih, pupuk yang selama ini bermasalah itu sudah kita bahas,” tambah Mentan.

    Di tempat yang sama, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengaku siap mendukung Kementerian Pertanian di sektor pembangunan jaringan irigasi untuk mengairi lahan pertanian yang telah dipetakan baik di wilayah Pulau Jawa maupun luar pulau tersebut.

    “Kami dari Kementerian PU, dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan, kami hanya tukang, kami supporting unit kepada leading sectornya. Arahan dari Bapak Presiden sudah clear, harus bisa swasembada pangan secepat-cepatnya. Untuk urusan swasembada pangan itu sendiri kan leading sector ada Kementerian Petanian,” ucap Dody.

    Sementara itu, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Tandyo Budi R berharap dengan adanya sinergi Kementan dan Kementerian PU hingga TNI AD dapat meningkatkan produksi pertanian sesuai arahan Presiden.

    “Dengan kita bertiga (Kementan, Kementerian PU, TNI AD) hari ini untuk menentukan dan mensinkronkan pelaksanaan yang ada di lapangan, mudah-mudahan produksi kita, produksi pangan kita bisa tercapai sesuai dengan keinginan kita semuanya dan semuanya atas petunjuk Presiden untuk pelaksanaan swasembada pangan,” kata Tandyo.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Mentan cek infrastruktur irigasi Konawe demi produktivitas pertanian

    Mentan cek infrastruktur irigasi Konawe demi produktivitas pertanian

    Jakarta (ANTARA) – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meninjau infrastruktur irigasi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, untuk memastikan pasokan air yang optimal guna mendorong peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan di daerah tersebut.

    “Kami datang mengecek langsung memastikan soal pupuk dan pastikan irigasi dengan baik,” kata Mentan seusai melakukan peninjauan di Bendungan Ameroro, Kecamatan Uepai, Konawe, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta, Minggu.

    Amran memastikan komitmen Pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan infrastruktur irigasi.

    Dalam kunjungan kerjanya, Mentan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mendukung kesejahteraan petani.

    Mentan mengungkapkan keberadaan bendungan dan infrastruktur irigasi dapat memberikan dampak yang positif terutama pada peningkatan produktivitas padi.

    “Yang menarik produktivitas padi sudah meningkat sejak ada Bendungan Ameroro. Ini nanti bisa mengcover 2.000 hingga 3.000 hektare. Alhamdulillah tadi kami lihat produktivitasnya 6-8 ton per hektare, itu sudah bagus,” ujarnya.

    Ia berharap kemudahan akses air bagi petani dapat mendukung petani untuk budi daya dengan optimal dan mendapatkan hasil yang lebih baik.

    “Hadirnya bendungan dan infrastruktur irigasi, ini dapat meningkatkan pendapatan petani, meningkatkan kesejahteraan petani kita,” ucapnya.

    Oleh karena itu, Mentan mendorong semua pihak terkait untuk saling bersinergi dalam pembangunan ataupun rehabilitasi saluran irigasi di Indonesia.

    “Semua irigasi tersier, primer, sekunder yang masih bermasalah kita perbaiki tahun 2025. Anggarannya 12 triliun kerja sama dengan Kementerian PU,” imbuh Mentan.

    Kunjungan kerja Mentan di daerah itu juga dirangkaikan dengan panen padi di daerah tersebut bersama Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara (Sultra) Asrun Lio, Penjabat (Pj) Bupati Konawe Stanley dan anggota Komisi IV DPR RI.

    Bendungan Ameroro dibangun di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk mengantisipasi krisis air dan telah bermanfaat untuk sektor pertanian.

    “Lokasi kita saat ini fasilitas yang besar manfaatnya untuk sektor ketahanan pangan, ketahanan air, ketahanan energi, dan ekonomi jika dimanfaatkan secara maksimal,” kata Sekda Sultra Asrun Lio.

    Asrun mengaku bahwa Pemprov Sultra siap mendukung kepimpinan Mentan untuk mewujudkan swasembada pangan, terutama menangani masalah irigasi pertanian.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Evi Ratnawati
    Copyright © ANTARA 2024

  • Cara Mendaftar Brigade Pangan di 12 Provinsi

    Cara Mendaftar Brigade Pangan di 12 Provinsi

    Jakarta, CNN Indonesia —

    Kementerian Pertanian (Kementan) RI menyampaikan informasi mengenai tata cara pendaftaran Brigade Pangan di 12 provinsi. Dengan menggandeng TNI-Polri, Brigade Pangan dibentuk guna mendukung pengelolaan pertanian modern secara terstruktur dan terintegrasi.

    Setidaknya terdapat empat tahapan untuk mendaftar Brigade Pangan. Tahapan pertama yaitu persiapan, petani mengajukan pembentukan Brigade Pangan ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) melalui penyuluh pertanian setempat.

    Tahapan kedua penetapan. Petani bermusyawarah untuk pembentukan Brigade Pangan serta menyiapkan berkas persyaratan administrasi dan menyerahkannya ke penyuluh yang diketahui oleh Kepala Desa atau Babinsa/Bhabinkabtibmas setempat.

    Selanjutnya tahapan penginputan di Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan). Admin Simluhtan BPP menginput Brigade Pangan ke dalam Simluhtan.

    Tahapan keempat adalah pelaporan, BPP melaporkan Brigade Pangan yang sudah terdaftar ke Dinas Pertanian dan Perkebunan di Seksi Penyuluhan. Selanjutnya dilakukan penetapan Kelompok Tani oleh Kepala Dinas dan diketahui Babinsa setempat.

    Program Brigade Pangan akan fokus di 12 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Papua Selatan.

    Sebelumnya, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Andi Nur Alam Syah menyampaikan Brigade Pangan dibentuk atas arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Brigade ini adalah wujud nyata regenerasi petani melalui partisipasi generasi millenial. Dengan pendampingan yang terstruktur, mereka akan didorong menjadi bagian dari transformasi pertanian modern,” kata Andi dalam kegiatan tanam bersama di Blok B5 Dadahup, Kabupaten Kapuas pada Senin (16/12).

    “Langkah ini sekaligus mempercepat swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia,” klaimnya.

    (ryn/agt)

  • Kementan dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak, Pupuk Bersubsidi Siap Meluncur 1 Januari 2025

    Kementan dan Pupuk Indonesia Teken Kontrak, Pupuk Bersubsidi Siap Meluncur 1 Januari 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) melakukan penandatanganan kontrak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2025. Penandatanganan kontrak antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) dan PT Pupuk Indonesia dilakukan di Hotel Aston, Jakarta, Selasa (24/12/2024). Kontrak tersebut menjadi bagian dari upaya Kementan untuk memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi yang banyak dikeluhkan petani. 

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan, Kementan berkomitmen dalam menyediakan dan menyalurkan pupuk bersubsidi. 

    “Alhamdulillah untuk pupuk persiapannya sudah matang, semua sudah tanda tangan. Terima kasih Ditjen PSP, dan Pupuk Indonesia. Mulai 1 Januari 2025 pupuk sudah bisa disalurkan dan ditebus petani,” ujar Mentan Amran. 

    Mentan Amran optimistis berbagai program dan kebijakan tersebut dapat mendongkrak produksi padi nasional guna menjaga ketahanan pangan Indonesia di tengah ancaman perubahan iklim dan konflik geopolitik. Untuk itu, ia berharap semua pihak dapat memberikan andil terbaiknya serta saling bahu-membahu mewujudkan cita-cita swasembada pangan. 

    “Presiden Prabowo selalu menekankan kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan saling bersinergi. Semoga kita bisa merealisasikan swasembada secepat-cepatnya,” harapnya. 

    Percepatan Penyaluran

    Direktur Pupuk dan Pestisida Jekvy Hendra mengatakan, pada kontrak ini kedua belah pihak menyepakati pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian pada tahun anggaran 2025. Untuk jenis pupuknya mencakup Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan Organik. 

    “Alokasi pada tahun 2025 sesuai dengan Kepmentan 644/2024 sejumlah 9.55 juta ton dan untuk memangkas regulasi penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan e-RDKK dan alokasi sesuai dengan keputusan kepala dinas pertanian provinsi,” ujar Jekvy. 

    Jekvy mengungkapkan, penandatanganan kontrak ini merupakan sejarah karena baru pertama kali dilakukan sebelum pergantian tahun. Biasanya, dilakukan pada bulan Maret tahun kontrak berjalan. 

    “Pada periode Oktober dengan Maret ini adalah musim tanam pertama, yang pada saat-saat seperti sekarang sangat dibutuhkan adalah pupuk oleh petani dan masyarakat di samping curah hujan yang relatif lebih baik kondisi yang juga sudah lebih baik kebutuhan pupuk memang harus tersedia,” katanya. 

    Dia menambahkan, percepatan penyaluran pupuk ini sesuai yang diarahkan Presiden, kemudian dindaklanjuti oleh Menko Pangan dan dilakukan oleh Menteri Pertanian. Setelah kerjasama ini, pupuk bersubsidi akan tersedia pada tanggal 1 Januari 2025. Sehingga dengan kondisi yang seperti ini, tidak ada lagi pupuk yang menjadi halangan yang biasanya terjadi pada Januari-Februari.

    “Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Pertanian, Menko Pangan yang sudah mendorong dan memberikan suatu langkah-langkah sehingga kami mampu bekerja lebih baik,” ujarnya. 

    Jekvy melanjutkan, selain percepatan penyaluran, regulasi pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi juga sudah diterapkan.

    “Kita tidak lagi mengajukan SK daripada Bupati dan Gubernur, tetapi kita hanya meminta verifikasi melalui dinas bahwa memang itu adalah petani miliknya, siapa namanya, kecamatan dan kabupaten yang sudah ada, kemudian masuk ke kita. Nanti Kementerian akan mengeluarkan SK tersendiri, Namanya, alokasi pupuk, yang langsung ditandatangani oleh Dirjen PSP,” paparnya. 

    Lebih lanjut ia mengungkapkan, pupuk bersubsidi untuk tahun 2025 diprioritaskan untuk semua petani termasuk petani Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). 

    “Untuk semua petani, tidak masalah apakah dia statusnya petani penggarap, petani pengolah atau pemilik lahan dan LMDH juga bisa mendapatkan alokasi. Yang penting standar yang utama mereka mempunyai lahan di bawah 2 hektar,” jelasnya. 

    Menurutnya, setelah adanya perubahan, saat ini petani lebih mudah mendapatkan pupuk. Asal sudah terdaftar, petani tinggal langsung datang ke pengecer kios atau melalui gapoktan dengan KTP atau kartu Tani. 

    “Kemudian dia sampaikan nanti langsung diproses dan di saat itu juga petani akan langsung bisa membawa pupuk pulang. Hal ini juga bisa diwakilkan kepada kelompok tani atau keluarga seandainya mungkin dia sedang sakit atau berhalangan,” tuturnya.

     Pupuk Tersedia di Seluruh Indonesia

    Sementara itu Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh menyampaikan apresiasinya kepada seluruh stakeholder. Pihaknya terus melakukan perbaikan-perbaikan dengan dinamika yang ada agar 14,7 juta petani yang terdaftar di RDKK mendapatkan pupuk bersubsidi. 

    “Atas nama manajemen PT Pupuk Indonesia terima kasih kepada seluruh stakeholder yang ada terutama Bapak Menko Pangan dan Bapak Menteri Pertanian juga seluruh jajarannya. Termasuk Kementerian Keuangan, seluruh pengawas ada Satgas Pangan, Satgas Sus, Ombudsman ada KP3,” sebutnya. 

    Tri Wahyudi juga mengapresiasi para distributor dan kios yang selama ini banyak membantu. Dia berharap semua bekerja sama dalam melakukan pengawasan dan perbaikan-perbaikan. 

    “Kami punya 1.100 distributor dan juga 26.700 kios yang banyak membantu distribusi sehingga sampai hari ini adalah sudah hampir 100% lebih sehingga kami perlu mengapresiasi. Dan mohon maaf apabila masih ditemukan hal-hal yang kurang berkenan,” tuturnya. 

    Dia mengungkapkan, sampai hari ini stok pupuk yang tersedia di seluruh Indonesia itu sebesar 1,4 juta ton. Kemudian ada sekitar 400.000 yang tersedia di distributur dan kios. 

    “Artinya pola yang lama masih kita lakukan sambil menunggu infrastruktur yang ada sehingga tanggal 1 Januari kita bisa eksekusi, sehingga ini harapannya mudah-mudahan para petani bisa memanfaatkan momen baik ini,” pungkasnya.

  • Curhat ke Gibran Rakabuming, seorang petani di Langkat diberi hand tractor

    Curhat ke Gibran Rakabuming, seorang petani di Langkat diberi hand tractor

    Sumber foto: M Salim/elshinta.com.

    Curhat ke Gibran Rakabuming, seorang petani di Langkat diberi hand tractor
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 26 Desember 2024 – 16:44 WIB

    Elshinta.com – Seorang petani bernama Sukamto (47) warga Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, curhat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, saat menghadiri gerakan percepatan tanam padi di Desa Aman Damai, Kecamatan Sirapit, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Curhat itu terjadi saat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membuka dialog dengan brigade pangan dan para petani yang di moderatori oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Selasa (24/12).

    Dalam sesi dialog dan tanya jawab tersebut seorang petani bernama Sukamto (47) menyampaikan unek-unek nya terkait dengan penyempitan lahan pertanian (sawah) di desanya. Sehingga banyak generasi muda yang tidak memiliki sawah untuk bercocok tanam padi, karena harga sepetak sawah mahal di daerahnya. “Saya mohon kepada bapak Wakil Presiden bagaimana caranya untuk perluasan sawah, agar generasi penerus ini dapat menjadi petani, karena saya sendiri tidak memiliki sawah,” ujar Sukamto

    Mendengar curhatan Sukamto, Wapres Gibran Rakabuming meminta Sukamto naik ke panggung. Gibran tersenyum sambil memandang kepada Menteri Pertanian, Amran Sulaiman pun langsung memberikan jawaban,  saat ini pemerintah sedang menjalankan program cetak sawah di Papua Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Perluasan atau cetak sawah baru ini merupakan program Presiden.

    “Program bapak Presiden, ada perluasan atau cetak sawah baru di Merauke Papua Selatan, apa pak Sukamto mau ke Papua? kalau mau ya kita fasilitasi ya pak dirjen, silahkan daftar sekarang ke pak dirjen,” kata Amran Sulaiman.

    Dengan senang hati Sukamto bersedia ke Papua atau Kalimantan, mengingat dia tidak memiliki lahan sawah di desanya, selama ini dia hanya menggarap lahan orang dengan sistem bagi hasil karena harga sawah mahal, terkadang biaya produksi atau modal tidak sesuai dengan hasil. 

    “Saya bersedia ke Papua atau Kalimantan, karena generasi muda di kampung saya ini banyak yang tidak memiliki lahan sawah, harga sawah satu rante (400 meter) mencapai harga Rp.35 juta, jadi modal dan hasil tidak sesuai,” ujar Sukamto.

    Mendengar curahan hati patani tersebut, Wakil Presiden langsung memberikan hadiah satu unit hand traktor kepada Sukamto, dengan penuh sukacita dia menerima hadiah tersebut. Menteri Amran Sulaiman memastikan hand traktor tersebut tiba ke tangan Sukamto dua hari kedepan.

    “Saya kaget bercampur senang, kan dadakan gak menyangka, pokoknya gak menyangka, soalnya saya minta lahan malah diberi hand traktor sama pak Wapres, terima kasih pak Gibran, dan saya siap dikirim ke Papua atau Kalimantan,” pungkas Sukamto seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, M Salim, Kamis (26/12). 

    Sumber : Radio Elshinta