Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Harga gabah dan jagung naik pada 2025

    Harga gabah dan jagung naik pada 2025

    Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman saat memberikan keterangan terkait kenaikan harga gabah dan jagung pada 2025 yang sudah diputuskan Presiden RI saat rapat koordinasi akselarasi kegiatan optimasi lahan (Oplah) dan cetak sawah menuju Indonesia swasembada pangan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin, Senin (30/12/2024). (ANTARA/Sukarli)

    Mentan: Harga gabah dan jagung naik pada 2025
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 31 Desember 2024 – 06:45 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan kenaikan harga gabah dan jagung pada 2025.

    Menurut dia di Banjarmasin, Kalsel, Senin, kenaikan harga gabah yang diputuskan yakni dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram dan harga jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram.

    “Pak Presiden mengambil keputusan tadi magrib (30/12/2024) untuk kabar gembira bagi para petani di negeri ini,” ujarnya.

    Mentan dalam kunjungannya ke Kalsel untuk rapat koordinasi akselarasi kegiatan optimasi lahan dan cetak sawah menuju Indonesia swasembada pangan di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin.

    Amran menyampaikan kabar gembira ini baru disampaikannya pada kegiatan ini setelah mengikuti rapat terbatas dengan Presiden RI Prabowo Subianto hari ini.

    “Kami mewakili petani Indonesia mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, beliau sangat memberikan perhatian yang luar biasa kepada seluruh petani,” ujarnya.

    Selain mengambil keputusan untuk kenaikan harga gabah dan jagung tersebut, ungkap Amran, Presiden juga memutuskan program irigasi dilanjutkan untuk 2 juta hektare.

    “Program ini bersama Kementerian Pekerjaan Umum, anggarannya Rp12 triliun,” ujarnya.

    Kemudian juga, ungkap Mentan, alokasi pupuk untuk petani dinaikkan volumenya hingga tidak ada keluhan lagi kelangkaan pupuk dari para petani dari Sabang sampai Merauke.

    Terkhusus di Provinsi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Kalimantan Barat dan Sumatera Selatan dilakukan optimasi lahan dan cetak sawah dengan anggaran yang disiapkan Rp7 triliun pada 2025.

    Dia pun berharap dengan kerja keras semua pihak ini, bisa mewujudkan mimpi swasembada pangan di negeri ini.

    Sumber : Antara

  • Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Politik, ratas bahas ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil

    Jakarta (ANTARA) – Beragam peristiwa terkait kebijakan pemerintah dan isu politik terjadi di sepanjang Senin (30/12).

    Dari mulai rapat terbatas presiden dan jajaran menteri membahas soal ketahanan pangan hingga penyelundupan tekstil. Berikut rangkaian berita yang telah dirangkum ANTARA.

    1. Presiden Prabowo panggil sejumlah menteri untuk ratas ketahanan pangan

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri untuk mengikuti rapat terbatas soal ketahanan pangan di Istana Negara, Jakarta, Senin sore.

    Menteri-menteri yang datang ke Istana Negara itu, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    Baca di sini

    2. DPR minta Kemendagri larang kepala daerah angkat timses jadi honorer

    Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk melarang kepala daerah terpilih, baik gubernur, bupati, wali kota, mengangkat tim sukses (timses) menjadi pegawai honorer atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

    Menurut dia, kepala daerah terpilih harus mendahulukan pegawai yang sudah masuk ke dalam data dengan ketentuan masa kerja yang sudah lebih lama. Sehingga jangan sampai ada seseorang yang tiba-tiba diambil menjadi pegawai honorer atau PPPK.

    Baca di sini

    3. Presiden perintahkan setop impor beras, garam, gula, jagung

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto saat memimpin rapat terbatas dengan beberapa menterinya di Istana Negara, Jakarta, Senin sore, memerintahkan jajaran menterinya untuk menyetop impor beras, garam, gula konsumsi, dan jagung pada 2025.

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menginformasikan perintah Presiden itu kepada wartawan saat jumpa pers di kompleks Istana Negara selepas rapat.

    Baca di sini

    4. TNI AU kerahkan “drone” Anka untuk jaga kawasan Natuna

    Jakarta (ANTARA) – Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat nirawak atau drone Anka untuk mengawasi kawasan Natuna Utara yang berdekatan dengan kawasan Laut China Selatan.

    Drone Anka itu dikerahkan ke wilayah tersebut lantaran saat ini situasi di kawasan Laut China Selatan tengah memanas disebabkan oleh konflik perbatasan antarbeberapa negara ASEAN.

    Baca di sini

    5. Prabowo sebut penyelundupan tekstil ancaman bagi kedaulatan bangsa

    Jakarta (ANTARA) – Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan praktik penyelundupan, salah satunya komoditas tekstil di dalam negeri, merupakan bentuk ancaman bagi kedaulatan Indonesia.

    “Penyelundupan tekstil, misalnya, mengancam industri dalam negeri dan kehidupan ratusan ribu pekerja kita,” katanya saat menyampaikan pengarahan pada Musrenbangnas RPJMN 2025-2029 di Kementerian PPN/Bappenas Jakarta, Senin.

    Baca di sini

    Pewarta: Walda Marison
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2024

  • Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Prabowo Setuju Harga Jual Jagung dan Gabah di Petani Naik Rp500 per Kg

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pemerintah akan mendongkrak harga jual gabah dan jagung di tingkat petani. 

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa kenaikkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) bakal mencapai Rp 500 per kilogram menjadi Rp 6.500 per kilogram. 

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Nah, tadi melalui perdebatan panjang, kami tadi sudah putuskan, Presiden membawa kabar gembira untuk para petani, harga gabah sudah disepakati naik dari Rp 6.000 [per kilogram] menjadi Rp 6.500 [per kilogram],” katanya kepada wartawan.

    Lebih lanjut, kata Zulhas, produksi gabah pada Januari 2025 diprediksi bakal meningkat menjadi 1,3 juta ton dari 0,35 juta ton pada Januari 2024 (year-on-year/yoy).

    Sementara itu, dia melanjutkan pada Februari akan naik menjadi 2,08 juta ton dari 0,8 juta ton (yoy).

    Selain itu Zulhas juga mengatakan dalam rapat juga diputuskan bahwa harga jual jagung ditingkat petani juga naik menjadi Rp 5.500  per kilogram pada tahun mendatang dari Harga Acuan Pembelian (HAP) saat ini yang berada di angka Rp5.000.

    Tak hanya itu, Zulhas juga mengungkapkan bahwa Kepala Negara juga menyetujui pemerintah akan menyerap berapa pun hasil produksi dari petani. Namun dengan nilai harga yang sudah ditetapkan pemerintah.

    “Dan poin penting, ya tadi menjadi keputusan bersejarah, saya kira dalam rapat-rapat kabinet yang saya ikuti ini, hari ini kita mengambil keputusan bersejarah. Berapapun produksi beras, gabah, petani, akan ditampung. Dengan harga berapapun, produksi gabah dan jagung petani akan ditampung sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” pungkas Zulhas.

  • Produksi Beras RI Selama 2024 Hampir 31 Juta Ton, Mentan: Alhamdulillah Hanya Minus 500 Ribu – Halaman all

    Produksi Beras RI Selama 2024 Hampir 31 Juta Ton, Mentan: Alhamdulillah Hanya Minus 500 Ribu – Halaman all

     

    Laporan wartawan Tribunnews.com, Endrapta Pramudhiaz

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa produksi beras Indonesia selama 2024 hampir 31 juta ton.

    Angka tersebut minus 500 ribu ton dibanding total produksi pada 2023. Namun demikian, Amran masih mensyukuri capaian yang ada pada tahun ini.

    “Produksi beras terakhir itu, kalau aku tidak salah, alhamdulillah ya, 30 juta hampir 31 [juta ton]. Kalau tidak salah hanya minus 500-an ribu [ton] dari tahun sebelumnya,” kata Amran ketika ditemui di kantornya, Senin (30/12/2024).

    Amran mensyukuri capaian produksi beras pada tahun ini karena pemerintah awalnya memprediksi akan kekurangan sampai 5 juta ton.

    Namun, kekurangan produksi beras ternyata hanya 500 ribu ton, sehingga ia mensyukuri hal tersebut.

    “Padahal ada el nino, la nina, ada kekeringan, yang dulu kita prediksi bisa defisit sekitar 5 juta ton, alhamdulillah ini hanya 0,5 juta,” ujar Amran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, produksi beras sepanjang Januari-Desember 2023 sebesar 31,10 juta ton.

    Angka tersebut mengalami penurunan 439,24 ribu ton atau sebesar 1,39 persen dibandingkan 2022 yang mencapai 31,54 juta ton.

    Produksi beras tertinggi pada 2023 terjadi pada Maret, yaitu sebesar 5,13 juta ton. Sementara itu, produksi beras terendah terjadi pada Desember, yaitu sebesar 1,14 juta ton.

    Tahun 2025, pemerintah menargetkan produksi beras sebanyak 32 juta ton. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan produksi itu akan dibarengi dengan Cadangan Pangan Pemerintah yang tersimpan di Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Jadi Pak Prabowo juga sampaikan bahwa ini cadangan pangan terbesar selama ini, beberapa tahun terakhir,” tutur Arief usai Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (16/12/2024).

    Arief menambahkan, biasanya di bulan Desember hingga Januari akibat intensitas hujan yang tinggi, produksi beras akan berada di titik terendah.

    Namun dengan cadangan pangan yang dimiliki saat ini, pemerintah berhasil menjaga stabilitas harga, sehingga tidak ada kenaikan.

    “Walaupun kondisi biasanya di bulan Desember dan Januari, itu produksi memang di bawah, karena memang kita masih banyak tadah hujan sawahnya. Tetapi kita hari ini bisa menstabilkan harga khususnya beras,” imbuh Arief. 

  • Kejar Swasembada Pangan 2027, Kementerian PU Siap Genjot Pembangunan Irigasi

    Kejar Swasembada Pangan 2027, Kementerian PU Siap Genjot Pembangunan Irigasi

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyatakan pihaknya siap membuat jaringan irigasi di sejumlah daerah optimasi lahan (oplah). Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk mendukung swasembada pangan pada 2027 yang dicita-citakan Presiden Prabowo Subianto.

    Perlu diketahui, swasembada pangan sedianya ditargetkan pemerintahan Prabowo Subianto tercapai pada 2028-2029. Namun kini, dipercepat menjadi 2027.

    Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pihaknya siap mendukung Kementan yang merupakan leading sector untuk mencapai swasembada pangan.

    “Kalau kami dari Kementerian PU, dalam setiap kesempatan saya selalu mengatakan kami hanya tukang, kami supporting unit kepada leading sector-nya [Kementan],” kata Doddy saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (30/12/2024).

    Apalagi, Dody menyebut bahwa arahan dari Presiden Prabowo juga sudah sangat jelas agar Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dalam waktu singkat. Untuk itu, dia berharap Kementan bisa memberikan arahan dan tugas untuk Kementerian PU dalam mempercepat swasembada pangan.

    “Jadi Kementerian Pertanian yang menge-lead kita, saya mesti mengerjakan apa, melakukan apa, kapan bisa saya mengerjakan,” tuturnya.

    Di samping itu, Dody menyampaikan KemenPU juga mendukung langkah percepatan yang dilakukan Kementan terutama terkait ketersediaan pupuk dan benih.

    Lebih lanjut, Dody juga menyatakan KemenPU bersama dengan Kementan dan TNI Angkatan Darat (AD) telah mengidentifikasi lahan pengairan sekitar 2 juta hektare untuk mendukung swasembada pangan.

    “Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita bahas bersama. Siapa melakukan apa, kapan itu sudah kita lakukan bersama. Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” terangnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa berdasarkan hasil koordinasi total target pembangunan irigasi untuk tahun depan mencapai 2 juta hektare.

    Adapun, luasan tersebut masih akan bertambah banyak terutama setelah adanya bantuan irigasi perpompaan yang dikerjakan jajaran TNI seluas 400.000–500.000 hektare.

    “Dari irigasi tersier, primer, sekunder ada kurang lebih 2 juta yang dikerjakan. Sementara dari TNI ada kurang lebih 500.000 yang sudah disiapkan untuk irpom. Sementara yang kita fokuskan ada di pulau Jawa untuk upland dan yang normalisasi ada 1 juta,” tandasnya.

  • Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Tok! Prabowo Setujui RI Setop Impor Beras, Jagung, Gula & Garam di 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa pemerintah bakal menghentikan impor empat komoditas pangan pada 2025. Keempat komoditas tersebut yakni beras, jagung, gula dan garam.

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui agar tak ada lagi kegiatan impor beras, jagung, gula, hingga garam pada 2025.

    Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rapat Terbatas (ratas) di Istana Negara dengan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Direktur Perum Bulog Wahyu Suparyono terkait dengan swasembada pangan, Senin (30/12/2024).

    “Alhamdullilah dalam ratas yang pertama kami sudah memutuskan, yang pertama dulu tidak impor beras, ya pak Mentan ya? tahun depan, tida impor beras, jagung, tambah gula untuk konsumsi, tambah garam,” kata Zulhas, Senin (30/12/2024).

    Zulhas mengatakan komitmen untuk mewujudkan swasembada pangan tersebut salah satunya dengan mengurangi ketergantungan impor pangan yang dimulai pada 2025 ini. 

    Upaya penghentian impor ini guna mencapai visi swasembada pangan yang menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target pada 2029 tapi ini dimajukan ke 2027.

    Diberitakan sebelumnya, Menko Pangan Zulhas menyatakan pemerintah tidak akan melakukan impor beras hingga jagung pada 2025. Hal ini dilakukan untuk mendukung swasembada beras nasional.

    “Swasembada pangan ini menjadi program prioritas utama pemerintah dari awal pencapaian target di 2029 tapi ini dimajukan ke 2027. Sehingga semua harus bekerja keras dan berkomitmen mewujudkan ini,” kata Zulkifli Hasan saat pelaksanaan rapat koordinasi pangan di Bandar Lampung seperti dikutip dari Antara, Sabtu (28/12/2024).

    Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) optimistis stok beras dalam negeri aman meski pemerintah memutuskan tidak melakukan impor beras pada 2025.

    Direktur Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono menyampaikan, saat ini stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai pemerintah dalam hal ini Perum Bulog sekitar 2 juta ton.

    “Insyaallah sangat aman untuk jaga harga dan pasokan sampai nanti masuk panen raya sekitar Maret-Mei 2025,” kata Maino kepada Bisnis, Minggu (29/12/2024).

  • Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Prabowo Ratas Bareng Zulhas Cs soal Pangan, Bakal Setop Impor Beras?

    Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024), untuk menggelar rapat terbatas (ratas) mengenai pangan. 

    Beberapa menteri yang terpantau hadir seperti Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Amran Sulaiman serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. 

    Zulhas, sapaannya, mengungkap bahwa salah satu hal yang ingin dibahas Presiden hari ini bersama dengan para menteri adalah wacana penghentian impor sejumlah komoditas. Dia menyebut menteri kabinet akan melaporkan terlebih dahulu situasi terkini kepada Prabowo. 

    Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu mengatakan bahwa pemerintah harus optimistis dan berusaha dulu untuk mewujudkan wacana tersebut. 

    “Dengan seluruh jajaran yang bekerja terus kita usaha dulu, kita putuskan kita tahun depan enggak impor beras, jagung, garam dan gula,” ujarnya kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/12/2024). 

    Selain wacana penghentian impor, ratas hari ini rencananya akan membahas soal harga gabah. Mendekati pergantian tahun ke 2025, Prabowo nantinya akan memberikan arahan soal keputusan harga gabah. 

    “Sekarang Rp6.000, ada Rp7.000, Rp6.500 masing-masing konsekuensinya nanti kita akan lapor minta arahan beliau,” ungkap Zulhas. 

    Kemudian, lanjut Zulhas, ratas bakal membahas soal harga jagung. Dia menyebut pembahasan harga gabah dan jagung dilakukan sejalan dengan naiknya produksi di tingkat petani. Pemerintah pun disebut akan membahas anggaran untuk penyerapan gabah dan jagung produksi petani. 

    “Bulog kalau serap kan mesti pake dana itu akan kita paparkan juga. Kalau sudah serap stok beras banyak kan harus dikeluarkan, nanti kita minta arahan beliau berapa banyak bantuan pangan dan SPHP,” papar mantan Menteri Perdagangan (Mendag). 

  • Presiden Prabowo Panggil Zulhas hingga Raja Antoni ke Istana Bahas Ketahanan Pangan

    Presiden Prabowo Panggil Zulhas hingga Raja Antoni ke Istana Bahas Ketahanan Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (30/12/2024). Tujuannya untuk membahas strategi ketahanan pangan Indonesia dalam menghadapi tantangan 2025.

    Pantauan Beritasatu.com, menteri yang dipanggil, yakni Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Bappenas Rachmat Pambudy hingga Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq.

    “Ratas hari ini berdasarkan undangan soal ketahanan pangan. Jadi mungkin, enggak mungkin, jadi nanti akan dipimpin oleh Pak Presiden,” kata Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

    “Pangan secara umum. Pangan kira-kira di 2025 ini bagaimana,” tambahnya.

    Antoni menambahkan, dirinya akan memaparkan aspek ketersediaan pangan termaksud strategi pemanfaatan potensi hutan untuk cadangan pangan, energi, dan air.

    “Termasuk saya nanti bisa mempresentasikan kepada Pak Presiden soal hutan cadangan pangan energi dan air. Jadi potensi hutan kita yang bisa dimaksimalkan untuk cadangan pangan, cadangan energi maupun cadangan air,” ujar Raja Juli menjelang ratas dengan Prabowo Subianto. 

  • Mentan Amran Sulaiman Sebut Normalisasi Lahan Irigasi Difokuskan di Pulau Jawa

    Mentan Amran Sulaiman Sebut Normalisasi Lahan Irigasi Difokuskan di Pulau Jawa

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan pembenahan sistem irigasi atau normalisasi lahan irigasi pada awal 2025 akan difokuskan di Pulau Jawa terlebih dahulu. Sistem irigasi ini ditujukan untuk daerah dataran tinggi (upland) di Pulau Jawa, yang juga untuk normalisasi.

    Hal ini disampaikan Amran seusai menghadiri rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan TNI Angkatan Darat (AD). Rakor dilakukan untuk memastikan optimalisasi lahan (oplah) swasembada pangan. Salah satunya dengan cara irigasi nasional.

    “Jawa untuk upland dan normalisasi Pulau Jawa dahulu karena produksi kita 50% sampai 60% dari Pulau Jawa. Itu juga sekaligus normalisasi irigasi,” ujarnya saat jumpa pers di kantor Kementan, Senin (30/12/2024).

    Mentan Amran mengungkapkan, proyek kolaborasi sistem irigasi yang dilakukan di luar pulau Jawa, akan difokuskan pada optimalisasi lahan (oplah). Hal itu merujuk pada lahan tanam berupa rawa.

    “Daerah rawa yang dahulu tanam satu kali menjadi tiga kali. Jawa yang dahulu tanam dua kali menjadi tiga kali. Nah, itu fokusnya,” jelasnya.

    Sementara itu, untuk luasnya, Amran menyebutkan, normalisasi lahan irigasi ada satu juta dari dua juta hektare lahan yang sudah ditargetkan pemerintah. “Itu tadi mungkin kurang lebih 1 juta dari 2 juta hektare (normalisasi irigasi). Kan ada rawa dan ada irigasi di Pulau Jawa,” tuturnya.

    Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menjelaskan pemerintah menargetkan dua juta hektare (ha) lahan irigasi pada awal 2025 sebagai salah satu langkah untuk menunjang swasembada pangan.

    Menurut Dody, dua juta hektare lahan tersebut adalah hasil pembahasan kolaborasi dari kementeriannya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI AD. “Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita bahas bersama,” ujarnya.

    Dody menerangkan, dari lahan tanam seluas 2.087.602 hektare, luas sistem irigasi yang disediakan, yakni 537.855 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga mengoptimalisasi lahan seluas 665.485 hektare dan pompanisasi seluas 884.261 hektare.

    “Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” tuturnya terkait normalisasi lahan irigasi.

  • Swasembada Pangan, Pemerintah Targetkan 2 Juta Hektare Lahan Irigasi pada 2025

    Swasembada Pangan, Pemerintah Targetkan 2 Juta Hektare Lahan Irigasi pada 2025

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah menargetkan dua juta hektare (ha) lahan irigasi pada awal 2025 sebagal salah satu langkah untuk menunjang swasembada pangan.

    Hal itu disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat menghadiri rapat koordinasi (rakor) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Wakil Kepala Staf TNI AD Letnan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita, di Gedung A Kementerian Pertanian pada Senin (30/12/2024).

    Dody menjelaskan, dua juta hektare lahan tersebut adalah hasil pembahasan kolaborasi dari kementeriannya bersama Kementerian Pertanian (Kementan) dan TNI AD. “Area yang sudah kita identifikasi sekitar 2 juta hektare dan itu sudah kita bahas bersama,” ujarnya.

    Dody menerangkan, dari lahan tanam seluas 2.087.602 hektare, luas sistem irigasi yang disediakan, yakni 537.855 hektare. Selain itu, Kementerian PU juga mengoptimalisasi lahan seluas 665.485 hektare dan pompanisasi seluas 884.261 hektare.

    “Tinggal kemudian gong besarnya tentu dari Pak Menteri Pertanian sebagai pengampu urusan swasembada pangan ini,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menerangkan sistem irigasi dari setiap tingkatan sudah dipersiapkan untuk mengairi dua juta hektare lahan tanam tersebut. Kemudian, dari pihak TNI AD, disediakan lahan irigasi pompa pipanisasi (Irpom) seluas 400.000-500.000 hektare.

    “Jadi dari irigasi tersier, primer, sekunder sudah diidentifikasi 2 juta. Kemudian dari TNI 400.000 sampai 500.000 hektare, Irpom,” jelas Amran terkait lahan irigasi untuk menunjang swasembada pangan.

    Sekadar informasi, Kementerian PU juga akan memberikan dukungan optimalisasi lahan melalui normalisasi/pemeliharaan saluran 2.600 kilometer (km), pembangunan/rehabilitasi bangunan/pintu air 2.490 unit, serta pengadaan dan pemasangan pompa prain 10 unit. Untuk pompanisasi juga disediakan pompa 30.400 unit dan pipa 1.801 km.

    Sebelumnya, Kementan mengadakan rapat koordinasi (rakor) dengan Kementerian PU dan TNI Angkatan Darat (AD) di kantor Kementan pada Senin (30/12/2024) pagi untuk memastikan optimalisasi lahan swasembada pangan. Salah satunya dengan cara irigasi nasional.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan selain membahas sistem irigasi nasional, pihaknya juga membahas infrastruktur, dan sarana produksi pangan pada 2025.

    “Semua sudah siap. Mulai irigasi, benih, pupuk yang selama ini bermasalah. Itu sudah kita bahas. Insyaallah menunjukkan hasil yang positif persiapan kita. Jauh lebih bagus dari 2024,” jelas Amran saat jumpa pers.

    Sementara itu, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan pihaknya berperan sebagai tukang, dalam pembangunan infrastruktur, seperti yang diperintahkan Presiden Prabowo Subianto. “Kami hanya tukang. Kami supporting unit kepada leading sector-nya,” ucapnya.

    Dody menegaskan, sarana irigasi atau produksi bagi swasembada pangan, merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran menteri di Kabinet Merah Putih. “Arahan dari Bapak Presiden sudah crystal clear, harus bisa swasembada pangan secepat-cepatnya,” katanya terkait lahan irigasi.