Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan
Tim Redaksi
KOMPAS.com
– Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT)
Yandri Susanto
menegaskan bahwa program
swasembada pangan
yang diusung Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus prioritas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dari 12 aksi prioritas yang telah ditetapkan, swasembada pangan atau
ketahanan pangan
lokal desa berada di urutan kedua setelah revitalisasi badan usaha milik desa (
BUMDes
) dalam mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“(Di antara) 12 aksi yang sudah kami cantumkan, swasembada pangan menjadi aksi kedua, dengan ketahanan pangan di tingkat desa atau lumbung desa. Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional,” jelas Yandri dalam Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan di Gedung Negara Grahadi, Jawa Timur (Jatim), Selasa (7/1/2025).
Untuk mendukung program tersebut, lanjut dia, Kemendes PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 2 Tahun 2025 yang mengalokasikan minimal 20 persen dari
dana desa
(DD) atau sekitar Rp 16 triliun dari total Rp 71 triliun, untuk program ketahanan pangan.
Yandri menekankan pentingnya penggunaan potensi lokal desa dan peran BUMDes dalam mendukung perputaran
ekonomi desa
, sehingga penggunaan dana desa menjadi produktif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan bahwa peraturan tersebut akan dijabarkan lebih lanjut melalui petunjuk teknis agar penggunaan 20 persen dana desa dapat tepat sasaran, produktif, dan dirasakan langsung oleh warga desa.
“Petunjuknya jelas, tidak ada celah bagi kepala desa untuk menyalahgunakan dana ini. Kami akan terus memantau dan evaluasi agar dana desa untuk ketahanan pangan sebesar Rp 16 triliun ini digunakan secara produktif,” ujar Yandri.
Selain itu, Yandri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (pemda) dalam mendukung realisasi program swasembada pangan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan)
Zulkifli Hasan
(Zulhas) mengatakan bahwa sinergitas antarkementerian dan lembaga menjadi kunci kesuksesan program swasembada pangan yang ditargetkan terwujud pada 2027.
Ia mengungkapkan, swasembada pangan merupakan program prioritas yang langsung dipimpin oleh
Presiden Prabowo
Subianto.
Oleh karena itu, sebut Zulhas, diperlukan kolaborasi dan koordinasi yang intens antara kementerian dan lembaga untuk mendukung dan mempercepat terwujudnya program swasembada pangan.
“Kita rapat koordinasi ini yang paling penting adalah menyadari bahwa kita adalah satu tim. Kepentingan merah putih harus berada di atas segalanya. Ibarat tim sepak bola, jika ada satu pemain yang mencetak gol bunuh diri, kita semua kalah. Karena pekerjaan ini adalah satu kesatuan,” katanya.
Sebagai informasi, beberapa isu yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut termasuk jaringan irigasi di Jatim, distribusi pupuk bersubsidi, pendayagunaan penyuluh pertanian, pemberdayaan peternak lokal untuk program Makan Bergizi Gratis,
Kemudian, membahas isu mengenai perbaikan budi daya ikan, ketersediaan dan harga pangan, penyediaan bibit unggul, ekonomi sirkular dari sampah dan limbah, serta rehabilitasi
mangrove
dan
silvofishery
.
Rapat terbatas tersebut bertujuan untuk menyatukan visi seluruh kementerian dan lembaga terkait, serta pemimpin daerah dalam mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan tercapai pada 2027.
Dengan kerja sama dan kolaborasi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat mencapai swasembada pangan penuh tanpa impor bahan pangan apa pun.
Dalam rapat tersebut, Mendes PDT Yandri Susanto didampingi oleh Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Samsul Widodo, Staf Khusus Menteri Khoirul Huda, dan Muhammad Afif Zamroni.
Selain itu, juga hadir sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Wahyu Sakti Trenggono, dan Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso.
Hadir pula Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH) Diaz Hendropriyono, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Kehutanan Mahfudz, Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono, serta bupati se-Jawa Timur.
Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.
Tag: Amran Sulaiman
-
/data/photo/2025/01/07/677d072ba9ab8.jpeg?w=1200&resize=1200,0&ssl=1 "Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan")
Dukung Program Prioritas Presiden, Mendes PDT Alokasikan Rp 16 Triliun Dana Desa untuk Swasembada Pangan
-
Mendagri Tito Resmi Lantik Pj Gubernur Sulsel Fadjry Djufry
Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melantik anak buah Menteri Pertanian Amran Sulaiman di Kementerian Pertanian, Fadjry Djufry sebagai Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pelantikan tersebut berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (7/1). Fadjry dilantik.berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 170/P Tahun 2024.
Fadjry merupakan Pejabat Tinggi Madya yang menjabat sebagai Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementerian Pertanian (Kementan).
Fadjry menggantikan posisi Zudan Arif Fakrulloh yang memperoleh promosi sebagai Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI.
Tito berpesan Fadjry mampu menjalin komunikasi yang baik dengan jajarannya di Pemprov Sulsel. Selain itu, perlu juga berkoordinasi dengan pihak terkait seperti pimpinan DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), hingga tokoh masyarakat setempat.
“Kepada hadirin semua dan semua masyarakat Sulawesi Selatan, tolong diterima kehadiran pemimpin baru. Meskipun masa transisi singkat menuju pelantikan [gubernur] definitif nanti, sambil menjembatani untuk mulusnya pelantikan gubernur terpilih,” ujar Tito dalam keterangannya, Selasa.
Tito menilai Fadjry merupakan sosok yang memiliki pengalaman panjang di bidang pangan sehingga diharap mampu diimplementasikan di Provinsi Sulsel. Apalagi, provinsi tersebut diketahui menjadi salah satu daerah lumbung pangan di Indonesia.
Tito mengatakan kebijakan itu juga perlu ditunjang dengan implementasi program pemerintah pusat seperti penanganan stunting, pemenuhan gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, program makanan bergizi gratis, serta program hilirisasi.
“Presiden Prabowo Subianto memberikan atensi yang besar terhadap program-program tersebut,” kata dia.
Dalam kesempatan yang sama, Tito menyampaikan terima kasih kepada Zudan. Menurutnya, Zudan merupakan figur yang memiliki rekam jejak panjang di dunia pemerintahan.
“Saya merasa bangga atas kepercayaan dan amanah yang Bapak (Zudan Arif Fakrulloh) emban, dan saya mengucapkan terima kasih banyak. Kerja sama selama ini, lima tahun saya sebagai Mendagri di periode kabinet lalu [hingga sekarang], kita bersama-sama, dan saling mengisi. Jadi saya juga melepasnya dengan jujur dengan rasa gembira,” kata dia.
(rzr/gil)
[Gambas:Video CNN]
-
Menko Pangan Sebut HPP Jagung Terbaru Berlaku Mulai 1 Februari Saat Masa Panen Dimulai
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Koordinator bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan menyebutkan, pemberlakuan harga pembelian pemerintah (HPP) Jagung mulai dilakukan pada 1 Februari 2025.
Hal itu ia sampaikan setelah rapat koordinasi (rakor) Kemenko Pangan bersama kementerian/lembaga, para asosiasi penggilingan dan asosiasi pengolahan jagung.
Zulhas mengatakan, HPP Jagung terbaru ini nantinya akan dibeli oleh Bulog mulai tanggal 1 Februari mendatang.
“(Untuk HPP) Jagung, Bulog akan menerima harga jagung Rp 5.500. Tentu memerlukan waktu dan tadi diskusi panjang dan rupanya panen jagung itu akan dimulai Februari,” jelas Zulhas saat konferensi pers, Senin (6/1/2025).
Zulhas melanjutkan, pemberlakuan HPP Jagung terbaru, bukan diterapkan saat diputuskan pemerintah selepas rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 30 Desember 2024 kemarin. Dia menjelaskan, tujuan kenaikan HPP jagung agar mengakomodir musim panen raya petani jagung pada Februari nanti.
“Jadi jagung hasil panen tahun ini dimulai berlaku 1 Februari. Jadi pada panen yang masak yang akan datang,” ucap dia.
Selain itu, Zulhas menuturkan HPP gabah dan beras, mulai diberlakukan pada 15 Jamuari 2025 mendatang. Keputusan tersebut diambil, lanjut pria yang kerap dipanggil Zulhas itu, menimbang kesiapan serta anggaran yang dialokasikan dalam penerapannya.
“Maka tadi sudah diputuskan waktu pemberlakuan harga pembelian pemerintah HPP gabah dan beras efektif 15 Januari 2025,” ujarnya.
Zulhas menuturkan, selain menbutuhkan persiapan, Bulog selaku lembaga yang akan menyerap hasil produksi tersebut, juga membutuhkan persiapan. Persiapan yang dimaksud, berupa pemberlakukan harga jual beras hasil gilingan senilai Rp 12.000 per kilogram, yang akan dibeli oleh Bulog.
“Jadi efektif gabah Rp 6.500 dibeli oleh pabrik-pabrik (penggilingan) padi. Nanti pabrik-pabrik padi itu berasnya dibeli oleh Bulog seharga Rp 12.000 efektif mulai tanggal 15 Januari,” katanya.
“Jadi saya ulang lagi gabah 15 Januari 2025, sementara jagung 1 Februari 2025,” tegas Zulhas melanjutkan.
Sebelumnya, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengatakan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk komoditas gabah dan jagung. Kebijakan ini dalam rangka mendukung kesejahteraan para petani.
Hal tersebut disampaikan Mentan Amran dalam konferensi pers usai menghadiri rapat terbatas (ratas) swasembada pangan, bersama para menteri bidang pangan di Kompleks Istana Kepresidenan, pada Senin (30/12/2024).
Amran mengungkapkan HPP gabah saat ini dinaikkan dari harga Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. “Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” ujar dia.
Amran mengatakan instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan jagung.
“Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujar Mentan Amran dalam menanggapi HPP jagung, gabah, dan beras.
-
Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. ANTARA/HO-Humas Kementan
Kementan pastikan Himbara sediakan Rp300 triliun KUR untuk pertanian
Dalam Negeri
Editor: Calista Aziza
Sabtu, 04 Januari 2025 – 07:44 WIBElshinta.com – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan seluruh perbankan yang masuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) telah penyediaan anggaran kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp300 triliun untuk mendukung peningkatan produksi pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan bahwa anggaran KUR sebesar itu nantinya akan digunakan sebagai akses perkreditan petani dan pengusaha yang mencakup pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) dan juga Rice Milling Unit (RMU) atau mesin penggiling gabah.
“Jumlahnya Rp300 triliun KUR secara nasional, dan 3 persen di antaranya untuk alsintan, termasuk di dalamnya ada juga RMU. Kalau untuk petani, sebesar Rp100 juta tanpa agunan,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/1).
Mentan mengaku telah melakukan rapat bersama Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras serta Himpunan Bank Negara (Himbara) guna membahas mengenai hal tersebut.
Amran menuturkan bahwa kemudahan dan berbagai upaya sepenuhnya untuk meningkatkan produksi nasional serta mempercepat target swasembada agar bisa terwujud secara singkat sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sudah lakukan persiapkan agar swasemabda secepat cepatnya. Bulog juga siap melakukan penyerapan. Diperkirakan panen pada bulan Januari, Februari, dan Maret mendatang kenaikannya akan cukup besar,” katanya.
Mentan juga meminta agar Perpadi segera melakukan penyerapan KUR serta penyerapan hasil panen raya para petani di seluruh daerah. Apalagi, panen raya tahun ini sesuai dengan proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam posisi yang sangat besar.
Ia juga berharap Perpadi seluruh Indonesia membantu penyerapan sebab pada bulan Februari dan Mei akan memasuki masa panen padi.
“Sekali lagi kami mendorong perbankan untuk membuka akses kredit usaha alsintan. Jadi, inilah bentuk perhatian pemerintah terhadap para petani, semua atas kebaikan Bapak Presiden (Prabowo Subianto),” katanya.
Pengusaha penggilingan padi yang tergabung dalam Perpadi menyambut baik solusi cepat yang diberikan Mentan dalam mempermudah akses pembiayaan KUR bagi pengusaha untuk membantu petani dalam meningkatkan produksi sekaligus mempercepat swasembada.
“Saya sangat senang Pak Menteri bukan orang yang suka basa-basi, Pak Menteri orangnya tegas dan mau mengerti apa yang menjadi harapan kami di Perpadi, yaitu dengan membuka akses perluasan KUR dalam membantu petani meningkatkan produksi,” kata Nurkat Hadi Kusumo, anggota Perpadi Jawa Barat.
Ketua DPD Perpadi Provinsi Aceh Darmawan berharap semua solusi dari Mentan Amran akan membawa dampak besar pada perkembangan sektor pertanian di Indonesia, di antaranya adalah kembali semangat pertanaman petani Aceh dalam mendukung peningkatan produksi nasional.
“Saya rasa solusi yang ditawarkan ini jika terealisasi dengan baik, penggilingan padi di Aceh bisa bergairah, pertanian di Aceh semakin bergairah. Jadi, dengan solusi hari ini kami dapat memperoleh optimisme dalam menyediakan gabah petani untuk swasembada,” kata Darmawan.
Sumber : Antara
-
Hoaks! Presiden Prabowo resmi lantik Ahok sebagai Ketua KPK
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di platform TikTok menarasikan Presiden Prabowo Subianto resmi melantik politisi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut narasi dalam unggahan tersebut :
“HARI INI PRABOWO LANTIK AHOK JADI KETUA KPK !! MEGA KORUPSI JAMAN JOKOWI DIBURU SAMPAI MATI !!!”
Tangkap layar unggahan TikTok yang menarasikan Presiden Prabowo resmi melantik Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjado ketua KPK. Namun, unggahan tersebut adalah hoaks. (ANTARA/HO-Tiktok)
Namun, benarkah Prabowo resmi angkat Ahok jadi ketua KPK?
Penjelasan:
Menurut penelusuran ANTARA, foto yang ditampilkan pada unggahan tersebut serupa dengan foto milik ANTARAFOTO yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto (kiri), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (kanan) di Pelantikan DPR RI di Jakarta, pada Selasa (1/10/2024.
Pada unggahan tersebut bagian wajah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman disunting dengan wajah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebelumnya, Setyo Budiyanto resmi menjabat sebagai Ketua KPK setelah mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK oleh DPR. Setyo dilantik bersama dengan dilantiknya Wakil Ketua KPK yaitu Fitroh Rohcahyanto, Ibnu Basuki Widodo, Johanis Tanak dan Agus Joko Pramono.
Pengangkatan Pimpinan dan Dewas KPK berdasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 161/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Keanggotaan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan Tahun 2024-2029.
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025 -
Kenaikan HPP Gabah dan Jagung Bisa Untungkan Petani, Asalkan 2 Syarat Ini Dipenuhi
Jakarta, Beritasatu.com – Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, pihaknya mengakui kebijakan Presiden Prabowo Subianto menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah dapat menguntungkan petani.
“Sebenarnya kalau kita bicara HPP, harapannya pemerintah kan supaya petani menerima keuntungan yang lebih besar, tentunya kami menyambut baik,” ujar Sutarto, Sabtu (4/1/2025).
Namun, Sutarto menyebutkan kebijakan tersebut akan berimbas pada modal pengadaan gabah bagi penggilingan karena ikut mengalami peningkatan.
“Sekalipun bagi penggilingan padi, tentunya uang yang diperlukan untuk pengadaan akan meningkat kan. Tadinya Rp 6.000 menjadi Rp 6.500. Namun, itu konsekuensi dari kita berbisnis, kita akan ikuti,” katanya.
Oleh sebab itu, Sutarto mengungkapkan terdapat dua syarat utama dalam menanggapi kenaikan HPP gabah tersebut. Ia menuturkan syarat pertama, yakni pasar menjadi terjamin dan yang kedua, pihaknya dapat melakukan revitalisasi penggilingan padi.
“Saya pikir yang lebih penting itu, pasarnya menjadi terjamin dengan baik dan yang kedua, kami bisa melakukan revitalisasi. Itu intinya,” tutur Sutarto.
Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani.
Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.
Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.
Perihal KUA petani, lanjut Amran, adalah bagian dari permohonan Perpadi ihwal bunga kredit agar disubsidi. Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.
“Kita sudah sepakat dengan Mandiri, BRI, dan BNI, yang sudah tanda tangan bersama. Plafonnya Rp 2 miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alsintan. Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.
Sementara terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp 100 juta, maka diputuskan tanpa agunan.
“Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutur Amran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk menaikkan harga gabah dan jagung. Hal ini dilakukan guna mendukung kesejahteraan para petani.
Mentan Amran menuturkan, instruksi tersebut merupakan bagian dari kebijakan strategis Presiden Prabowo yakni penyesuaian HPP untuk gabah dan jagung.
“Kami sungguh bahagia dan mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya mewakili petani Indonesia. Kebijakan ini merupakan wujud nyata keberpihakan Presiden terhadap kesejahteraan petani Indonesia,” ujarnya.
Secara lugas, Amran mengungkapkan harga gabah saat ini dinaikkan dari harga awal yakni Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram.
“Sedangkan HPP jagung meningkat dari Rp 5.000 menjadi Rp 5.500 per kilogram,” terang Amran.
“Dengan langkah dan upaya berpihak pada petani ini, kita optimistis dapat mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di seluruh Indonesia secepat-cepatnya,” pungkasnya dalam menanggapi kenaikan HPP gabah.
-
Cara Gampang Daftar Petani Milenial 2025, Gaji Rp 10 Juta per Bulan, Intip Syarat-syaratnya di Sini
TRIBUNJATENG.COM – Cara Gampang Daftar Petani Milenial 2025, Gaji Rp 10 Juta per Bulan, Intip Syarat-syaratnya di Sini
Pemerintah kini memiliki program khusus bagi masyarakat yang berminat untuk menggarap pertanian melalui Petani Milenial.
Petani Milenial pertama kali diumumkan oleh Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.
Andi Amran Sulaiman menjelaskan, tujuan program ini adalah mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan produktivitas untuk mendukung visi Presiden yaitu swasembada dan juga lumbung pangan dunia.
“Mereka yang akan menjadi ujung tombak pertanian masa depan karena menggerakan roda ekonomi dan juga memiliki kemampuan untuk mentransformasi pertanian tradisional ke modern,” jelasnya.
Pasalnya sektor pertanian masih kurang diminati oleh para kaum muda, padahal menjadi poin penting dalam keberlangsungan hidup di negara Indonesia.
Maka dari itu program Petani Milenial dibuat untuk bisa menjaring para kaum muda sehingga bisa terjun langsung pada sektor pertanian.
Keuntungan yang didapatkan oleh petani milenial juga ditargetkan bisa mencapai minimal Rp10 juta per bulan.
Melansir rilis Kementan, Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti mengatakan, setiap petani berpotensi memiliki pendapatan lebih dari Rp 10 juta per bulan.
Hitung-hitungan tersebut berasal dari swakelola bagi hasil antara lapangan usaha dan petani baik dari sisi pendapatan produksi maupun hasil jual.
Dia pun memastikan angka sebesar itu merupakan pendapatan murni alias bukan gaji yang selama ini muncul di pemberitaaan.
“Itu bukan gaji tapi pendapatan dari harga jual GKG yang mencapai Rp 6000 perkilogram.
Kemudian ada juga pembagian lainya seperti 20 persen lapangan usaha.
Jadi kami sudah hitung di dalam 15 orang anggota brigade swasembada panga itu pendapatan perorangnya bisa 10 juta,” katanya.
Menurut Idha, semua pendapatan itu juga tak lepas dari peran pemerintah yang telah menyiapkan skema pertanian modern untuk memangkas biaya produksi hingga 50 persen.
Pemerintah akan memberi hibah berupa alat mesin pertanian kepada setiap kelompok brigade swasembada pangan.
“Dukungan dari pemerintah juga termasuk benih dan juga pupuk yang disiapkan untuk menopang jalanya produksi brigade swasembada pangan,” katanya.
Syarat Pendaftaran Petani Milenial 2025
Idha mengatakan terdapat beberapa kriteria bagi petani milenial yang akan masuk dan menjadi bagian dari brigade swasembada pangan ini.
“Pertama harus jujur, punya prinsip dan memiliki komitmen meningkatkan produktivitas.
Nanti di lapangan luas lahan yang akan dikelola brigade pangan sekitar 200 hektare melalui kelola kemitraan,” katanya.
Sebagai informasi, total pendaftar pada brigade swasembada pangan ini mencapai kurang lebih 23 ribu dari berbagai unsur.
Mereka akan didampingi para ASN yang disiapkan khusus dalam mengawal jalanya produksi untuk swasembada dan juga lumbung pangan dunia.
Cara Daftar Petani Milenial 2025
Merujuk Rilis Kementan 774/HM.160/A.7/11/2024, langkah pertama untuk calon petani harus datang langsung ke dinas-dinas pertanian baik yang ada di Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.
“Dari sana (dinas) akan mengarahkan ke pendamping atau mentor dari kami (kementan),” jelas Kepala BPPSDMP Kementerian Pertanian, Idha Widi Arsanti. (*)
-
Kementan: Tiga Hari Penebusan Pupuk Bersubsidi Tembus 9.191 Ribu Ton – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memaparkan, hingga 3 Januari telah terjadi penebusan sebesar 9.191 ribu ton, terdiri dari pupuk Urea 5.646 ribu ton, NPK 3.491 ribu ton, NPK Formula Khusus 16 ton, dan pupuk organik 36 ton.
Amran menyampaikan, bahwa berdasarkan info dari PT Pupuk Indonesia, petani bahkan sudah ada yang langsung menebus pupuk pada tengah malam tahun baru 2025.
“Mulai 1 Januari 2025 terbukti pupuk bersubsidi sudah bisa disalurkan dan ditebus petani. Bahkan ada petani yang menebusnya pada dini hari. Mungkin dia sedang coba-coba benar atau tidak, ternyata bisa kan. semangat ini luar biasa,” ujar Amran di Jakarta, Sabtu (4/1/2025).
Amran menjelaskan, aturan pupuk sudah dipermudah dan 1 Januari 2025 petani sudah bisa akses, sehingga para petani bisa mendapatkan pupuk subsidi secara langsung.
“Intinya, petani tidak boleh dipersulit,” terang Amran.
Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Andi Nur Alam Syah berharap tidak ada lagi daerah yang mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Pasalnya, alokasi pupuk bersubsidi telah disediakan sebesar 9,55 juta ton pada 2025.
“Harus dipastikan bahwa petani terdaftar dalam e-RDKK. Pendataan petani penerima melalui e-RDKK dapat dievaluasi empat bulan sekali pada tahun berjalan sehingga data penerima dapat diperbarui sesuai kebutuhan pupuk,” jelas Andi.
Dia menegaskan, permasalahan pupuk bersubsidi harus segera diatasi. Petani diberi kemudahan dalam menebus pupuk bersubsidi baik menggunakan Kartu Tani maupun KTP.
“Petani cukup datang ke kios pengecer resmi, pastikan sudah terdaftar di e-RDKK, dan membawa KTP untuk menebus pupuk subsidi sesuai harga yang diatur,” tambahnya.
Menurutnya, alokasi pupuk subsidi pada 2025 ini cukup besar. Petani diminta segera menebus dan memanfaatkan pupuk subsidi untuk diaplikasikan pada musim tanam pertama.
“Musim tanam pertama sudah mulai. Kita percepat proses tanam dengan dukungan pupuk subsidi. Pemerintah bersama Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) bersinergi menyediakan pupuk untuk petani. Insya Allah, target swasembada pangan bisa kita raih,” tegas Andi.
Selain itu, dia meminta Dinas Pertanian aktif mengawal proses verifikasi, validasi penyaluran di kios pengecer, serta penggunaan pupuk bersubsidi oleh petani.
Menanggapi berita alokasi pupuk bersubsidi yang berkurang di beberapa daerah seperti Kabupaten Jombang, Bangkalan, dan Purworejo, Direktur Pupuk dan Pestisida Jekvy Hendra menjelaskan bahwa pengalokasian pupuk bersubsidi mempertimbangkan beberapa aspek penting.
“Selain berdasarkan alokasi anggaran subsidi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, pengalokasian juga memperhatikan serapan anggaran daerah atau realisasi serapan tahun sebelumnya yang disesuaikan dengan usulan petani melalui e-RDKK. Pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi, dapat melakukan realokasi pupuk subsidi antarwilayah dengan mempertimbangkan realisasi penyaluran di lapangan,” ungkap Jekvy.
Dia juga menekankan bahwa petani tidak perlu khawatir akan kekurangan pupuk subsidi.
“Kami memastikan kebutuhan pupuk petani terpenuhi , maka kami himbau agar petani segera memanfaatkan pupuk subsidi agar percepatan tanam di MT 1 ini optimal,” tutupnya.
-
Mentan Amran Pastikan Panen Raya Dimulai Awal Februari 2025
Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyebutkan program swasembada pangan tetap dilaksanakan dalam tempo waktu sesingkat-singkatnya. Pemenuhan kesiapan swasembada pangan tersebut, disebut Mentan Amran, akan didukung dengan prediksi musim panen raya mulai awal Februari 2025.
Hal ini disampaikan Mentan Amran seusai menghelat pertemuan dengan Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) di kantor Kementerian Pertanian (Kementan) pada Jumat (3/1/2025). Pertemuan Kementan dengan Perpadi itu sebagai rangkaian kerja sama penyerapan produksi pangan dari petani lokal menjelang panen raya.
“Kami memohon Perpadi seluruh Indonesia mendukung agar membantu penyerapan ini lancar, karena kita akan menghadapi Februari, Maret, April, Mei 2025,” ujar Amran kepada wartawan.
Mentan Amran menuturkan, prediksi panen raya ini didukung oleh prakiraan Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Bulog memprediksi panen raya kita, Februari, Maret itu naik. Kenaikannya cukup baik. Itu data dari BPS, bukan dari saya,” katanya.
Dalam hal tersebut, Mentan Amran menegaskan pemerintah mendukung percepatan produksi petani melalui pemberian kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau KUA dan kredit usaha rakyat (KUR) untuk para petani. Total pemberian kredit, yang bekerja sama dengan bank-bank Himbara, untuk petani secara nasional mencapai Rp 300 triliun.
Amran juga mengungkapkan total subsidi bunga untuk kredit petani, yang disepakati pula oleh Bank Mandiri, BNI dan BRI, yakni sebesar 3%.
Lebih lanjut perihal KUA petani, lanjut Amran, merupakan permohonan Perpadi yang bunga kreditnya disubsidi. Maka dari itu, Amran menegaskan kesepakatan ini disiapkan oleh pemerintah sebesar Rp 300 Triliun untuk seluruh Indonesia.
“Kita sudah sepakat, Mandiri, BRI dengan BNI, tanda tangan bersama. Platformnya Rp 2 Miliar, bunganya 3% untuk kredit usaha alat dan mesin pertanian (Alsintan). Ini lebih rendah lagi,” tegas Amran.
Terkait KUR petani, Amran mengatakan pemerintah menyediakan kebijakan apabila pengajuan Rp100 Juta, maka diputuskan tanpa agunan. “Kalau KUR petani, itu jika Rp 100 Juta, tanpa agunan. Bunganya itu 6%,” tutup Amran sembaru berharap jadwal panen raya tidak mengalami kendala.
-
Kementan Pastikan Himbara Sediakan Akses Perkreditan Petani untuk Alsintan dan RMU – Halaman all
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Dennis Destryawan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) menyediakan akses perkreditan bagi para petani.
Himbara menyediakan anggaran Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 300 triliun.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjelaskan, anggaran KUR sebesar itu nantinya akan digunakan sebagai akses perkreditan petani dan pengusaha.
Di antaranya mencakup pengadaan Alat dan mesin pertanian (Alsintan) dan juga Rice Milling Unit (RMU) atau alat mesin pertanian yang difungsikan untuk menggiling gabah menjadi beras.
Disampaikan Amran saat rapat bersama Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras, dan juga Himbara.
“Jumlahnya Rp 300 triliun KUR secara nasional. 3 persen di antaranya untuk Alsintan termasuk di dalamnya ada juga RMU. Kalau untuk petani 100 juta tanpa agunan,” ujar Amran di Jakarta, Jumat (3/1/2025).
Amran mengatakan, kemudahan dan berbagai upaya ini dilakukan sepenuhnya untuk meningkatkan prodiksi nasional serta mempercepat target swasembada agar bisa terwujud secara singkat sesuai arahan yang diberikan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sudah lakukan persiapakan swasembada secepat cepatnya, di mana Bulog juga siap melakukan penyerapan,” tuturnya.
Amran mengatakan, bahwa diperkirakan musim panen jatuh pada Januari, Februari dan Maret mendatang. Dan angka kenaikan panennya diproyeksi akan cukup besar.
Amran meminta agar Perpadi segera melakukan penyerapan KUR serta penyerapan hasil panen raya para petani di seluruh daerah. Apalagi panen raya tahun ini sesuai proyeksi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam posisi yang sangat besar.
“Kami mohon Perpadi seluruh Indonesia membantu penyerapan karena kita akan panen Februari dan Mei. Kemudian sekali lagi kita mendorong perbankan untuk membuka akses kredit usaha Alsintan,” kata Amran.