Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Menko Zulhas Tegaskan Harga Gabah Tidak Boleh Dibeli di Bawah Rp 6.500

    Menko Zulhas Tegaskan Harga Gabah Tidak Boleh Dibeli di Bawah Rp 6.500

    Jakarta –

    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan harga gabah yang dibeli dari petani tidak boleh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.500. Jika harga gabah di bawah HPP maka Bulog bakal membeli langsung gabah ke petani sebesar Rp 6.500.

    “Kalua pasar tidak beli, nanti bulog yang beli kerja sama dengan pabrik-pabrik padi di seluruh Indonesia. Jadi pabrik padi membeli Rp 6.500, Bulog akan membeli 12.000 lebih sedikit tambah ongkos,” kata Zulhas dalam keterangannya, Selasa (14/1/2025).

    Hal ini disampaikannya di acara Peringatan Hari Desa yang berlangsung di Lapangan Sepak Bola Cerelek di Desa Cisaat, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Selasa (14/1/2025).

    Ketua Umum PAN ini mengatakan langkah itu dilakukan untuk mensejahterakan petani, serta menjaga gabah agar tidak anjlok saat masa panen tiba.

    “Karena pemerintah sudah memutuskan gabah harus dibeli 6.500 ini pekerjaan besar karena panen raya,” tuturnya.

    Zulhas pun meminta kepada seluruh pihak agar mengawal secara bersama-sama. Dengan begitu, petani bisa mendapatkan keuntungan di musim panen tahun ini.

    “Oleh karena itu pak bupati, kepala desa, dan pendamping desa kita kawal bareng-bareng harus dibeli Rp 6.500,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Zulhas menjelaskan musim panen padi tahun ini ditargetkan mencapai 32 juta ton.

    “Target beras 32 juta ton,” katanya.

    Sementara untuk jagung, dia mengatakan Bulog bakal membeli senilai Rp 5.500 sesuai dengan Harga Acuan Pembelian (HAP). Untuk itu, Zulhas meminta agar setiap daerah menyiapkan gudang-gudang agar hasil panen dari desa bisa disimpan.

    “Kalau pasar tidak menyerap maka akan Bulog yang beli Rp 5.500. Tolong Pak Gubernur dan Bupati kalua ada gudang-gudang nganggur kita pake semua karena stoknya bakal banyak,” tutupnya.

    Sebagai informasi, turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Kantor Staf Kepresidenan AM Putranto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

    Hadir juga Utusan Khusus Presiden Bidang Pemuda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, Wamendagri Ribka Haluk, Menteri Sosial Agus Jabo, Anggota DPR RI Desy Ratnasari, Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian RI Komjen Pol Fadil Imran, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin.

    (anl/ega)

  • Kementan dan Polri akselerasi produksi jagung seluas 1,7 juta ha

    Kementan dan Polri akselerasi produksi jagung seluas 1,7 juta ha

    Kepolisian telah berperan besar mengawal program swasembada pangan

    Jakarta (ANTARA) – Kementerian Pertanian (Kementan) bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengakselerasi pencapaian produksi jagung nasional dengan target pertanaman mencapai 1,7 juta hektare.

    “Kami ingin bahwa langkah-langkah yang kita ambil bersama Polri dengan potensi luar biasa 1,7 juta hektare yang bisa ditanami (jagung) dapat menguntungkan petani, pengusaha, masyarakat, dan negara,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penanaman Jagung bersama Polri, sebagaimana keterangan diterima yang di Jakarta, Selasa.

    Menurut Mentan, melalui program tanam jagung serentak tahun 2025, lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pertanaman jagung.

    “Kami ingat betul di Sumatera Utara dan Sumatera Barat ada uji coba penanaman jagung di lahan sawit dan itu berhasil. Di Jeneponto, pegunungan ditanami jagung. Kita ingin ulangi keberhasilan ini,” ujar Mentan.

    Pada rapat koordinasi yang membahas strategi konsolidasi dan penguatan kerja sama tersebut, ditargetkan dapat menghasilkan tambahan produksi jagung hingga 4 juta ton atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.

    “Mimpi kita adalah menaikkan produksi. Produksi tahun 2023-2024 berkisar 15 juta ton dan kita naikkan menjadi 16 juta ton. Tetapi manakala target yang kita canangkan bersama tercapai itu bisa mencapai 2-3 juta ton dibanding tahun 2024,” papar Amran.

    Untuk itu, Mentan mengapresiasi dukungan dan kolaborasi dari jajaran kepolisian.

    Menurut dia, kepolisian telah berperan besar mengawal program swasembada pangan termasuk mengawal kasus penyelewengan pupuk ataupun alat dan mesin pertanian.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada kepolisian. Ini langkah luar biasa di mana bantuan dan dukungan kepolisian dalam mengawal swasembada pangan khususnya jagung,” tutur Mentan.

    Ia juga menyampaikan bahwa percepatan tanam jagung dapat terwujud manakala ada jaminan keuntungan yang didapat oleh petani.

    Untuk itu, pemerintah telah menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) jagung yang sebelumnya Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kg.

    Oleh karena itu, Mentan menekankan bahwa Perum Bulog harus mengambil langkah krusial untuk menyerap hasil panen jagung.

    “Sangat mudah mengajak bercocok tanam jagung, namun yang penting ada jaminan bahwa jagung itu menguntungkan. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah wajib menyerap produksi,” ucap Mentan.

    “Saya meminta kepada Bulog jangan sampai kita berhasil tanam, tapi tidak diserap dengan baik seperti arahan Bapak Presiden,” tambah Mentan.

    Sementara itu, Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo menyampaikan bahwa Polri berkomitmen untuk mendukung swasembada jagung demi mewujudkan kemandirian pangan.

    “Polri berperan sebagai penggerak kelompok tani, menjembatani antara kebutuhan petani dengan Kementan dan mengawasi distribusi bantuan dari negara agar sampai ke petani,” kata Dedi.

    Pewarta: Muhammad Harianto
    Editor: Kelik Dewanto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Akselerasi dan Pendampingan Dinilai Penting bagi Petani Milenial

    Akselerasi dan Pendampingan Dinilai Penting bagi Petani Milenial

    loading…

    BPPSDMP Kementerian Pertanian menggelar rapat koordinasi membahas mengenai pentingnya pendampingan bagi petani Milenial. Foto/istimewa

    JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong petani muda agar bisa menembus pasar ekspor global. Langkah ini diambil untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar internasional, memperluas pangsa pasar produk lokal ke berbagai negara, serta meningkatkan kesejahteraan petani.

    “Petani muda sudah berorientasi ekspor dan penting untuk membuka pasar internasional bagi produk unggulan Indonesia. Kita memiliki potensi besar untuk bersaing di pasar global,” kata Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Selasa (14/1/2025).

    Untuk itu, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian menyelenggarakan Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh berbagai pihak terkait.

    Pertemuan yang digelar pada Jumat, 10 Januari 2025, itu bertujuan untuk membahas kesiapan ekspor produk pertanian oleh petani Milenial, serta membangun jaringan akselerasi ekspor komoditas pertanian ke negara-negara tujuan ekspor.

    Kepala BPPSDMP Idha Widi Arsanti, menegaskan pentingnya akselerasi dan pendampingan bagi petani Milenial agar bisa menembus pasar ekspor. “Kita harus mendorong petani Milenial untuk bisa mengekspor produk apa saja dan ke mana saja. Dengan dukungan semua pihak, kami berharap ekspor bisa meningkat, bahkan mencapai tiga hingga empat kali dalam sebulan,” ujarnya.

    Menurutnya, perlu ada kluster produk yang sama di kalangan petani Milenial untuk dapat mencapai target ekspor yang optimal. Kluster ini akan saling bersinergi, berbagi pengetahuan, dan menciptakan peluang baru bagi petani.

    Hal ini diharapkan tidak hanya meningkatkan Penghasilan Asli Daerah (PAD), tetapi juga mendukung keberlanjutan sektor pertanian melalui kapasitas produksi yang terus berkembang. Sektor pertanian menjadi komoditas yang terbukti tahan terhadap krisis seperti pandemi Covid-19, dan diharapkan dapat menjadi sektor andalan perekonomian Indonesia. Namun, perlu adanya pendampingan dalam peningkatan kualitas produk, pengemasan, serta pemenuhan standar legalitas.

    Kepala Pusat Pendidikan Pertanian (Kapusdiktan) Kementan, Muhammad Amin mengatakan, perlu memperhatikan proses pembenahan legalitas dan pencarian pasar agar produk petani Milenial bisa memenuhi persyaratan ekspor internasional.

  • Karawang siapkan lahan 1 hektare dukung penanaman jagung serentak

    Karawang siapkan lahan 1 hektare dukung penanaman jagung serentak

    Karawang (ANTARA) – Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyiapkan lahan seluas sekitar 1 hektare untuk mendukung program penanaman jagung serentak di Indonesia.

    Bupati Karawang Aep Syaepuloh usai rakor bersama Kementerian Pertanian dan Polri secara daring, di Karawang, Senin mengatakan bahwa pemkab telah menyiapkan lahan seluas 1 hektare untuk ditanami jagung di Kecamatan Pangkalan dan Tegalwaru.

    Lahan tersebut disiapkan untuk mendukung sekaligus menyukseskan program penanaman jagung 1 juta hektare serentak di Indonesia bersama Polri. Selain itu juga sekaligus untuk menguatkan swasembada pangan nasional.

    “Pemkab dan Polres Karawang, serta Bulog siap bekerja sama untuk keselarasan program nasional dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan, dan target produksi jagung meningkat di tahun ini,” katanya.

    Penanaman Jagung 1 juta hektar ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan nasional, serta meningkatkan produktivitas jagung nasional sebesar 25 persen dari produksi jagung di tahun sebelumnya.

    Program tanam jagung serentak akan digulirkan Kementerian Pertanian ini memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah di Indonesia, dengan target total tanam mencapai 1,7 juta hektare.

    Dari lahan tersebut diharapkan dapat menghasilkan tambahan produksi jagung sebanyak 4 juta ton, atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam rakor secara daring itu menyebutkan bahwa program menanam jagung serentak bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian petani.

    Amran optimistis dengan sinergi yang kuat antara Kementan, Polri dan seluruh pemangku kepentingan, swasembada jagung dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

    Pewarta: M.Ali Khumaini
    Editor: Biqwanto Situmorang
    Copyright © ANTARA 2025

  • Menko Pangan sebut Bulog mulai beli gabah Rp6.500 pada 15 Januari

    Menko Pangan sebut Bulog mulai beli gabah Rp6.500 pada 15 Januari

    Ini sedang diselesaikan, oleh karena itu tanggal 15 Januari, baru Bulog akan membeli gabah dengan harga Rp6.500/kg. Pak Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, tanggal 15 Januari yang sudah kita putuskan bersama-sama, karena perlu waktu untuk m

    Palembang (ANTARA) – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan, Perum Bulog mulai membeli gabah kering panen (GKP) dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp6.500/kg pada 15 Januari.

    Zulkifli mengatakan, memang Bulog sekarang sedang menyelesaikan kesepakatan-kesepakatan dengan pabrik-pabrik padi. Pabrik padi yang membeli GKP dengan harga Rp6.500/kg, maka Bulog akan membeli berasnya dengan harga Rp12.000. Yang tidak membeli dengan Rp6.500/kg, Bulog tidak membeli, bahkan Bulog yang akan membeli gabahnya.

    “Ini sedang diselesaikan, oleh karena itu tanggal 15 Januari, baru Bulog akan membeli gabah dengan harga Rp6.500/kg. Pak Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, tanggal 15 Januari yang sudah kita putuskan bersama-sama, karena perlu waktu untuk menyelesaikan kontrak-kontrak dan sebagainya,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin.

    Pemerintahan Presiden Prabowo SubiantoGabah menaikkan harga GKP dari Rp6.000/kg menjadi Rp6.500/kg. Sedangkan harga jagung dari Rp5.000/kg menjadi Rp5.500/kg.

    Untuk jagung, Zulkifli menyampaikan bahwa
    pembelian jagung dengan HPP Rp5.500/kg dimulai pada 1 Februari 2025.

    “Sementara jagung, karena akan mulai panen bulan Februari maka jagung akan mulai dibeli 1 Februari dengan harga Rp5.500/kg,” katanya.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan kenaikan harga gabah dan jagung pada 2025.

    Selain mengambil keputusan untuk kenaikan harga gabah dan jagung tersebut, ungkap Amran, Presiden juga memutuskan program irigasi dilanjutkan untuk 2 juta hektare.

    Program ini bersama Kementerian Pekerjaan Umum, anggarannya Rp12 triliun.

    Pewarta: Aji Cakti
    Editor: Ahmad Buchori
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kemarin, platform pendanaan IRENA hingga replikasi TPA BLE Banyumas

    Kemarin, platform pendanaan IRENA hingga replikasi TPA BLE Banyumas

    Jakarta (ANTARA) – Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita ANTARA pada Minggu (12/1), mulai dari langkah IRENA sediakan platform pendanaan transisi energi hingga harapan akan adanya replikasi TPA BLE Banyumas, Jawa Tengah, di daerah lain.

    Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

    1. IRENA sediakan platform pendanaan guna bantu transisi energi Indonesia

    Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) menyediakan platform pendanaan, yakni Energy Transition Accelerator Financing (ETAF), untuk membantu transisi energi bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

    “Sambil kami berupaya menutup kesenjangan (transisi energi), kami memiliki platform pendanaan yang saat ini terdiri dari 14 mitra,” ujar Direktur Jenderal Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA) Francesco La Camera kepada ANTARA setelah menghadiri pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.

    2. Mentan dan Kapolri diskusi untuk wujudkan swasembada jagung

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendiskusikan program tanam jagung bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sehingga bisa mewujudkan swasembada komoditas pangan tersebut.

    “Diskusi (bersama Kapolri untuk swasembada) jagung. Sangat positif,” kata Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    3. PBB minta subsidi bahan bakar fosil dipangkas demi transisi energi

    Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres meminta kepada seluruh negara agar memangkas subsidi yang dialokasikan untuk bahan bakar fosil, dan mengalihkan anggaran tersebut untuk proyek transisi energi.

    “Pemerintah, masyarakat sipil, pengusaha, dan lain-lain harus bekerja sama untuk mendukung transisi energi, termasuk mengalihkan subsidi bahan bakar fosil ke investasi dalam transisi energi,” ucap Antonio Guterres pada pembukaan Sidang Majelis Umum ke-15 IRENA di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Minggu.

    4. Wamentrans: Dokter hewan penting untuk dukung makan bergizi gratis
    Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa dokter hewan memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan program makan bergizi gratis.

    “Dokter hewan menjadi bagian penting untuk terlibat memenuhi kebutuhan protein hewani guna mendukung (program) makan bergizi gratis,” ujar Viva Yoga Mauladi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

    5. Menteri PU harapkan TPA BLE Banyumas direplikasi daerah lain

    Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengharapkan Tempat Pembuangan Akhir Berbasis Lingkungan dan Edukasi (TPA BLE) Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tahun 2021 dapat direplikasi daerah lain.

    “Ini contoh tempat pembuangan akhir yang sebenarnya harus ada di semua tempat, di seluruh kabupaten harusnya seperti ini,” katanya saat meninjau TPA BLE Banyumas yang berlokasi di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas, Minggu.

    Pewarta: Uyu Septiyati Liman
    Editor: Faisal Yunianto
    Copyright © ANTARA 2025

  • Diskusi Mentan dan Kapolri untuk Wujudkan Swasembada Jagung

    Diskusi Mentan dan Kapolri untuk Wujudkan Swasembada Jagung

    JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendiskusikan program tanam jagung bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

    Pertemuan ini bertujuan agar Indonesia bisa mewujudkan swasembada komoditas pangan tersebut.

    “Diskusi (bersama Kapolri untuk swasembada) jagung. Sangat positif,” kata Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, seperti dikutip ANTARA.

    Dia mengaku, meski pertemuan dirinya dengan Kapolri tidak direncanakan, namun kedua tokoh ini memang sedang mempersiapkan rencana program tanam jagung serentak yang melibatkan anggota Polri.

    “Pertemuan ini berlangsung dalam suasana santai, namun tetap fokus pada upaya mempercepat pencapaian swasembada jagung nasional,” ucapnya.

    Dia menuturkan bahwa program tanam jagung serentak dirancang untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia, dengan target total tanam mencapai 1,7 juta hektare.

    Dari lahan tersebut, lanjut Amran, diharapkan dapat menghasilkan tambahan produksi sebesar 4 juta ton, atau meningkat 25 persen dari kondisi saat ini.

    Mentan menyebutkan beberapa provinsi di Indonesia yang dinilai strategis untuk pengembangan komoditas jagung seperti Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung dan Jawa Tengah menjadi prioritas pelaksanaan.

    Selain fokus pada produksi, program ini juga akan memperhatikan dukungan infrastruktur seperti ketersediaan benih unggul, irigasi dan sarana produksi lainnya.

    Menurut dia, Polri, sebagai mitra strategis, berperan penting dalam memastikan distribusi sarana produksi dan pelaksanaan program berjalan dengan lancar, terutama di wilayah-wilayah sentra produksi.

    “Program ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dan mendorong kemandirian petani,” tuturnya.

    Amran optimistis dengan sinergi yang kuat antara Kementan, Polri dan seluruh pemangku kepentingan, swasembada jagung dapat tercapai, sekaligus memberikan dampak positif bagi kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi nasional.

  • Petani di Lombok Keluhkan Harga Pupuk Mahal hingga Bikin Mentan Amran Geram, Begini Penjelasan Kios – Halaman all

    Petani di Lombok Keluhkan Harga Pupuk Mahal hingga Bikin Mentan Amran Geram, Begini Penjelasan Kios – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM,- Keluhan petani di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait mahalnya harga pupuk yaitu Rp 300 ribu per kuintal atau Rp 150 ribu per zak, menjadi perhatian khusus Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. 

    Amran bahkan akan melakukan pemutusan izin kerja sama distributor di wilayah tersebut, jika kejadian yang disampaikan petani benar adanya yakni menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). 

    Keluhan ini disampaikan salah satu anggota kelompok tani ‘Remaja Tani’ secara langsung kepada Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Lombok Tengah, NTB pada Senin (6/1/2025). 

    Pada saat itu, petani menyampaikan bahwa dirinya menebus pupuk bersubsidi Rp 300.000 per kuintal atau Rp 150.000 per zak. 

    Diketahui, proses penebusan pupuk subsidi tersebut berlangsung di Kios UD Elvin yang memiliki wilayah tanggung jawab atau pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di Desa Pengembur, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. 

    Menanggapi hal tersebut, penanggung jawab kios UD Elvin, Natasya memastikan bahwa informasi yang disampaikan anggota kelompok tani ‘Remaja Tani’ tersebut tidak tepat. 

    ”Saya ingin mengklarifikasi perihal berita yang mencuat terkait dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi di bawah wilayah tanggung jawab saya,” kata Natasya dikutip Sabtu (11/1/2025).

    Ia menjelaskan, penebusan pupuk bersubsidi yang dilakukan salah satu anggota kelompok tani ‘Remaja Tani’ sebesar Rp 300.000 per kuintal dikarenakan atas kesepakatan antara petani dengan ketua kelompok tani, serta pembayarannya dilakukan secara kredit atau utang. 

    Biasanya, pupuk subsidi yang telah ditebus ini dibayarkan setelah panen atau dikenal dengan istilah yarnen. 

    ”Bahwa petani yang bernama Cahyadi Atmaja yang masuk kedalam Kelompok Tani Remaja Tani memang benar menebus pupuk subsidi dengan harga Rp 300 ribu per kuintal tetapi pembayarannya tidak cash atau berutang dan hal ini merupakan atas kesepakatan untuk jatah urea 587 kg yang sudah ditebus semua, sedangkan jatah NPK 675 kg dan yang ditebus hanya 475 kg selama tahun 2024 dan untuk tahun 2025 belum ada penebusan belum ada penebusan sama sekali,” tegasnya. 

    Menurutnya, penebusan pupuk bersubsidi saat di kios sudah sesuai harga eceran tertinggi. 

    Namun adanya selisih harga seperti yang dikeluhkan salah satu anggota kelompok tani ‘Remaja Tani’ ini terdapat selisih harga yang berasal dari kesepakatan antara anggota dengan ketua kelompok tani, selisih harga ini biasanya terdapat beberapa komponen seperti biaya ongkos kirim. 

    Sementara itu, Wakil Direktur CV Fortuna, Ferdinan mengatakan bahwa pihaknya selaku distributor pupuk bersubsidi di Lombok Tengah telah memanggil seluruh kios binaan. 

    Sebagai distributor, CV Fortuna siap memberikan teguran keras (surat peringatan) terhadap kios yang menjual pupuk dengan harga  tinggi atau tidak sesuai HET, dan siap memberhentikan kios yang tidak dapat melakukan fungsi pengecer dalam melayani petani/kelompok tani. 

    ”Apabila dikemudian hari ditemukan pengecer yang menjual diatas HET, maka akan dikenakan sanksi  (diberhentikan). Kami telah memberikan surat peringatan pertama kepada UD Elvin atas dugaan menjual pupuk Urea bersubsidi diatas HET. Jika kejadian serupa terulang, kami tidak segan memutus kerja sama kios,” kata Ferdinan.

    Sebelumnya, Mentan Amran mengancam para distributor pupuk bersubsidi yang menjual pupuk di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).

    “Nanti kami cek. Kalau benar di atas HET sudah pasti ditindaki. Kami akan cek alamatnya, orangnya siapa, itu aku evaluasi, dan bisa dicabut izinnya,” kata Amran di Jakarta, Kamis (9/1/2025).

    Menurut dia, petani adalah ujung tombak bangsa. Mereka tidak boleh dizalimi.

    “Petani itu ujung tombak kita. Masa mau dizalimi dengan menaikkan harga (pupuk). Gak boleh lagi,” ujar Amran.

    Per 1 Januari 2025, Kementerian Pertanian telah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar Rp 2.250 per kilogram (kg) untuk pupuk urea.

    Lalu, HET pupuk NPK sebesar Rp 2.300 per kg, pupuk NPK untuk kakao Rp 3.300 per kg, serta pupuk organik Rp 800 per kg.

    Melalui Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 644/KPTS/SR.310/M.11/2024, pemerintah menetapkan alokasi pupuk subsidi untuk tahun 2025 sebesar 9,5 juta ton.

    Alokasi tersebut terbagi menjadi Urea 4,6 juta ton, NPK 4,2 juta ton, NPK Kakao 147.798 ton, dan Organik 500.000 ton.

    Distribusi pupuk subsidi ini diperuntukkan bagi petani yang terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

    Ada beberapa subsektor, yaitu petani tanaman pangan (padi, jagung, kedelai), hortikultura (cabai, bawang merah, bawang putih), serta perkebunan (tebu rakyat, kakao, kopi).

    Selain itu, ketentuan lainnya memiliki luas lahan maksimal 2 hektar, termasuk petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) atau Perhutanan Sosial.

  • Kementan Siapkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Bantuan Alsintan 2025

    Kementan Siapkan Anggaran Rp10 Triliun untuk Bantuan Alsintan 2025

    Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan anggaran Rp10 triliun untuk bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan) pada 2025. Langkah ini dilakukan guna mendukung peningkatan produktivitas pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan.

    “Total alsintan yang disiapkan untuk seluruh pengadaan ini tahun (2025) nilainya kurang lebih Rp10 triliun, untuk seluruh Indonesia,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Jumat (10/1/2025).

    Amran mengungkapkan bahwa anggaran Rp10 triliun akan digunakan untuk pengadaan berbagai jenis alsintan, termasuk traktor roda 4, traktor roda 2, combine harvester, rice transplanter, dan pompa air.

    Meskipun anggaran sudah disebutkan, Mentan belum merinci jumlah pasti alsintan yang akan disiapkan dengan anggaran Rp10 triliun tersebut. Namun, alokasi ini akan mencakup seluruh Indonesia.

    Sebelumnya, pemerintah juga menganggarkan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mendukung produktivitas pertanian.

    Infrastruktur irigasi yang akan dibangun mencakup saluran irigasi tersier, primer, dan sekunder. Proyek ini akan mencakup dua juta hektare lahan pertanian di seluruh Indonesia.

    “Bapak Presiden (Prabowo Subianto) setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU, anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” ujar Mentan.

    Amran menuturkan bahwa melalui Instruksi Presiden (Inpres), Pemerintah mendukung perbaikan sistem irigasi nasional.

    Mentan menjelaskan bahwa perbaikan sistem irigasi ini akan meningkatkan indeks pertanaman (IP) serta produktivitas padi di Indonesia. Perbaikan saluran irigasi diharapkan mendukung ketahanan pangan nasional.

    Pemerintah pusat bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk merealisasikan proyek besar ini. Anggaran yang disiapkan untuk pembangunan irigasi juga akan digunakan untuk memperbaiki sistem distribusi air.

    Mentan memberikan penghargaan tinggi kepada Presiden Prabowo Subianto atas kebijakan krusial terkait pembangunan dan revitalisasi infrastruktur irigasi. Kebijakan tersebut dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan.

    Meski begitu, Mentan mengatakan bahwa pembenahan sistem irigasi pertanian, menjadi tanggung jawab seluruh pemerintah di setiap tingkatannya. Baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

    Diketahui, Kementerian Pertanian menargetkan produksi padi nasional pada tahun 2025 mencapai 32 juta ton, lebih tinggi dibandingkan target tahun sebelumnya yang sebesar 30 juta ton.

    Dengan bantuan alsintan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, pemerintah yakin dapat mencapai target produksi padi tersebut. Semua ini bertujuan untuk mendukung swasembada pangan di Indonesia pada tahun 2027.

    “Target produksi nasional dari 30 juta ton menjadi 32 juta ton pada 2025, saya yakin akan tercapai,” kata Mentan.

  • Petani Transmigran Bakal Raup Pendapatan Rp 20 Juta per Bulan – Page 3

    Petani Transmigran Bakal Raup Pendapatan Rp 20 Juta per Bulan – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah ingin taraf hidup petani transmigran untuk bisa memiliki pendapatan mencapai Rp 15 juta-Rp 20 juta setiap bulan.

    Seiring hal itu Kementerian Transmigrasi (Kementrans) berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk meningkatkan taraf hidup petani transmigran. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (10/1/2025).

    Menteri Transmigrasi (Mentrans) M Iftitah Sulaiman Suryanagara dan Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman melakukan penandatanganan kesepakatan bersama terkait kerja sama tersebut di kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.

    “Kami tidak ingin petani dan transmigran dipandang lagi sebagai warga negara kelas dua. Mereka adalah sokoguru pembangunan bangsa,” ujar M Iftitah Sulaiman Suryanagara.

    Ia mengatakan melalui kolaborasi dengan Kementan, para petani dan transmigran bisa mendapatkan bantuan alat mesin pertanian (alsintan) hingga pendampingan.

    “Kami yakin dengan kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi yang menyediakan lahan dan tenaga kerja, serta Kementerian Pertanian yang menyiapkan sawah, alat mesin pertanian dan bimbingan, petani dan transmigran bisa lebih sejahtera, dengan pendapatan di atas gaji menteri,” katanya.

    Selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kolaborasi dengan Kementan tersebut juga bertujuan untuk mencapai target swasembada pangan pada tahun depan.

    “Kami siap mendukung Kementerian Pertanian sebagai leading sector (penggerak utama) dalam swasembada pangan ini. Ibaratnya, Kementan sebagai ‘infanteri’, kami siap mendukung sebagai ‘kavaleri’,” ucap Iftitah.

    Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, bantuan alsintan merupakan salah satu kunci meningkatkan produktivitas dan penghasilan para petani.

    “Ini bukan lagi konsep, tapi sudah terbukti di lapangan. Dengan teknologi dan alat mesin pertanian, petani muda dari Aceh hingga Papua sudah bisa mendapatkan Rp15-20 juta bersih per bulan. Kami ingin mewujudkan community welfare (kesejahteraan komunitas),” ujar dia.

    Swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk mewujudkan hal tersebut, Kementerian Pertanian berencana optimalkan 500 ribu hektar lahan dan mencetak 500 ribu hektar sawah baru di sejumlah kawasan prioritas.

    Dengan menggunakan pendekatan ‘Brigade Pangan’, setiap 200 hektar lahan sawah akan dikelola oleh 15 petani yang telah mengikuti pelatihan dan dilengkapi dengan peralatan mesin pertanian.