Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • RI Mau Impor Gula 200 Ribu Ton buat Cadangan Pangan

    RI Mau Impor Gula 200 Ribu Ton buat Cadangan Pangan

    Jakarta –

    Pemerintah akan mengimpor 200 ribu ton gula mentah (raw sugar) untuk menambah cadangan pangan selama 2025. Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi.

    Arief mengatakan permintaan impor tersebut datang dari Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melalui keterangan surat pada rapat hari ini di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Arief menerangkan keputusan impor diambil sebagai langkah untuk menambah stok cadangan pemerintah.

    “Iya, tadi surat untuk rapat ini dari Kementerian Pertanian. Nah, yang menjadi catatan tadi juga saya sebagai Kepala Badan Pangan Nasional Kita menyampaikan bahwa importasi yang dilakukan ini untuk cadangan pangan pemerintah. Sama seperti waktu beras yang lalu, sebagai cadangan pangan pemerintah,” kata Arief dalam keterangan di Jakarta, Rabu (12/2/2025).

    Arief menegaskan impor ini bukan karena produksi dalam negeri tidak mencukupi, melainkan agar stok dan harga gula tetap aman. Pasalnya menurut Arief, harga gula mulai bergerak naik, dan berkontribusi pada inflasi sebesar 1,4%.

    “Tapi maksudnya ini importasi bukan GKP, gula kristal putih gitu, langsung gitu, nggak, Tapi ini lebih ke caranya. Jadi, kita mau naikin stok levelnya pemerintah. Berbeda dengan kalau kita mengimpor karena kekurangan karena produksi. Kita masih cukup, ada sekitar 4,5 bulan Itu masih cukup untuk kita. Tetapi kita nggak boleh ambil resiko untuk cadangan pangan pemerintah,” terang Arief.

    Saat ini kebutuhan gula nasional berkisar 230-300 ribu ton per bulan. Sementara, produksi dalam negeri mencukupi untuk memenuhi kebutuhan gula nasional. Namun, pihaknya perlu menjamin harga gula di tingkat petani.

    “Nah, yang harus kita jamin adalah harga di tingkat petani. Karena petani akan mulai panen di bulan April. Ya, akan mulai panen di bulan April. Kemudian. yang berikutnya lagi, raw sugar itu akan murah biayanya pada saat gilingnya itu bersamaan gitu ya dengan panen. Beda kalau tidak ada panen kemudian kita giling. Nah, ini pertimbangan-pertimbangan kenapa kita ambil raw sugar,” tambah Arief.

    Sebelumnya, pemerintah berencana menyetop impor beberapa komoditas pangan 2025, termasuk gula. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas menyebut Indonesia tidak akan mengimpor sejumlah komoditas pada 2025. Beberapa di antaranya adalah jagung untuk pakan ternak hingga garam konsumsi.

    “Pertama, berita gembira ya, kita sampaikan di sini, bahwa tahun 2025 kita tidak akan impor jagung untuk pakan ternak. Dua, kita tidak akan impor lagi garam untuk konsumsi, ada Pak Sakti (Menteri Kelautan dan Perikanan),” kata Zulhas dalam Konferensi Pers Penetapan Neraca Komoditas Pangan Tahun 2025 di Ballroom Graha Mandiri, Jakarta Pusat, Senin (9/12/2024).

    (hns/hns)

  • Dorong Investor Pertanian, Tak Cuma Swasembada

    Dorong Investor Pertanian, Tak Cuma Swasembada

    Jakarta, FORTUNE – Menteri Pertanian (Mentan) RI, Andi Amran Sulaiman mengajak para calon Duta Besar (dubes) untuk mendorong ekspor dan menarik investasi asing. Hal ini bertujuan untuk memperkuat industri pertanian nasional dalam upaya memajukan sektor pertanian Indonesia.

    “Kita diharapkan tidak hanya mengejar Swasembada Pangan, tetapi juga memperluas ekspor ke luar negeri. Kami butuh bantuan Bapak-Ibu yang bekerja di wilayah masing-masing untuk itu,” kata Amran dalam keterangannya, dikutip Rabu (12/2).

    Kemudian dia menekankan peran vital diplomasi dalam memperluas pasar ekspor produk pertanian RI serta menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan industri hilirisasi pertanian.

    “Indonesia memiliki beragam komoditas unggulan yang diminati pasar global. Dengan sinergi yang baik, kita dapat membuka pasar baru dan menggaet lebih banyak investor untuk membangun industri hilirisasi di dalam negeri,” ujar Amran.

    Dorong hilirisasi pertanian

    Andi Amran juga melihat pentingnya investasi dalam mendorong hilirisasi pertanian agar produk-produk RI bisa diolah menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

    “Sebagai contoh, selama ini Indonesia mengekspor kakao dan kacang mete dalam bentuk mentah, sementara Singapura mengolahnya menjadi cokelat dengan harga yang jauh lebih tinggi. Ini seharusnya menjadi peluang kita untuk mengembangkan produk turunan dengan nilai tambah,” terang Amran.

    Dia juga optimis dengan kondisi produksi pertanian yang terjaga di dalam negeri serta potensi investasi di sektor hilir, sehingga Indonesia makin berdaya saing di pasar global.

    Amran pun menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan perwakilan diplomatik merupakan kunci untuk mencapai target tersebut.

    “Yang menentukan Indonesia menjadi negara superpower (adikuasa) adalah investasi, dan investasinya adalah sektor pertanian karena itu yang sustain (berkelanjutan). Oleh karena itu, butuh sinergi untuk mencapainya,” kata dia.

    Upaya perkuat ekspor dan investasi pertanian

    Sementara itu, dalam dinamika global yang makin kompetitif, Amran menilai bahwa upaya memperkuat ekspor dan meningkatkan investasi di sektor pertanian merupakan langkah strategis untuk mengangkat nilai tambah produk RI.

    Dia berharap lewat orientasi ini, para calon dubes bisa membawa semangat baru dalam menjalin kerja sama internasional yang mendukung kemajuan sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani, dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

  • Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Prabowo Sambut Erdogan di Istana Bogor dengan 75 Pasukan Berkuda

    Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki Racep Tayyib Erdogan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (12/2/2025).

    Dalam sambutan tersebut, terlihat sebanyak 75 pasukan berkuda hingga anak-anak Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, serta orang-orang berbaju adat menyambut kehadiran orang nomor satu dari Tanah Seribu Budaya itu.

    Tak hanya Prabowo, delegasi Indonesia juga ramai menyambut Erdogan. Mulai dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.

    Lalu, hadir pula Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

    Selain itu nampak juga, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

    Kemudian, juga terlihat Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Permukiman Maruarar Sirait hingga, Duta Besar RI untuk Republik Turki Achmad Rizal Purnama.

    Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana menyebut bahwa tata upacara dilakukan penyambutan kenegaraan.

    Dia menyebut bahwa setelah kedua pimpinan negara melakukan inspeksi pasukan, maka akan berlanjut dengan perkenalan masing-masing delegasi, pertemuan tatap muka yang dilanjut pertemuan bilateral membahas isu strategis.

    “Nanti akan juga ada penandatangan dokumen,” katanya kepada wartawan di Istana Bogor, Rabu (12/2/2025).

    Terakhir, akan ada keterangan pers yang disampaikan Presiden Prabowo dan Presiden Erdogan dan jamuan santap siang kenegaraan di halaman Istana Kepresidenan Bogor.

  • Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    Prabowo Efisiensi Anggaran, tapi Ada 48 Menteri, 56 Wamen, Menhan-Menkomdigi Punya Stafsus

    PIKIRAN RAKYAT – Presiden Prabowo menekankan efisiensi anggaran dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. Efisiensi itu diikuti oleh kebijakan sejumlah lembaga yang juga melakukan hal yang sama atas dasar instruksi di atas.

    Sebelum mengeluarkan instruksi tersebut, Prabowo ternyata melantik 48 menteri, jauh lebih banyak dari jumlah menteri era Presiden Soeharto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY, dan Jokowi. Jumlah menteri terbanyak ada di era Soekarno yaitu 132 orang, itu pun pernah sang presiden pertama memiliki anggota kabinet berjumlah hanya 10 orang.

    Selain punya 48 menteri dan 56 wakil menteri, kabinet gemuk atau gemoy Prabowo juga terdiria tas Menteri yang melantik Staf Khusus yaitu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin. Tak tanggung-tanggung, Menhan bahkan punya 6 stafsus yang dilantik hari ini, Selasa 11 Februari 2025, yang salah satunya adalah Deddy Corbuzier.

    Daftar Staf Khusus Menhan Sjafrie Sjamsoeddin

    Deddy Corbuzier menjadi Stafsus Menhan. Instagram @dc.menhan

    Mayjen TNI (Purn) Sudrajat, Staf Khusus Menhan Bidang Diplomasi Pertahanan Kris Wijoyo Soepandji, Staf Khusus Menhan Bidang Tata Negara Deodatus Andreas Deddy Cahyadi Sunjoyo atau Deddy Corbuzier, Staf Khusus Menhan Bidang Komunikasi Sosial dan Publik. Lenis Kogoya, Staf Khusus Menhan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Indra Irawan, Staf Khusus Menhan Bidang Ekonomi Pertahanan Sylvia Efi Widyantari Sumarlin, Asisten Khusus Menhan Bidang Cyber Security Daftar Staf Khusus Menkomdigi Meutya Hafid Aida Azhar, Staf Khusus Bidang Hub Antarlembaga Raline Shah, Staf Khusus Bidang Kemitraan Global Digital Rudi Sutarto, Staf Khusus Bidang Strategi Komunikasi Daftar 48 Menteri Prabowo

    Foto presiden, wapres, dan menteri serta pasangannya di depan Istana Negara. Facebook Sri Mulyani Indrawati

    Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Pratikno, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Muhammad Tito Karnavian, Menteri Dalam NegerI Sugiono, Menteri Luar Negeri Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan Nasaruddin Umar, Menteri Agama Supratman Andi Agtas, Menteri Hukum Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Agus Andrianto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Satryo Soemantri Brodjonegoro, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fadli Zon, Menteri Kebudayaan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Yassierli, Menteri Ketenagakerjaan Abdul Kadir Karding, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perindustrian Budi Santoso, Menteri Perdagangan Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dodi Hanggodo, Menteri Pekerjaan Umum Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Iftitah Suryanegara, Menteri Transmigrasi Dudy Purwagandhi, Menteri Perhubungan Meutya Viada Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Rachmat Pambudy, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Nasional Rini Widyantini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Erick Thohir, Menteri Badan Usaha Milik Negara Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Rosan Perkasa Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Budi Arie Setiadi, Menteri Koperasi Maman Abdurrahman, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Widiyanti Putri, Menteri Pariwisata Teuku Riefky Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Arifatul Choiri Fauzi, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Ario Bimo Nandito Ariotedjo, Menteri Pemuda dan Olahraga

    Prabowo: Ada yang Mau Memisahkan Saya dengan Pak Jokowi, Mereka Tidak Suka Sama Indonesia

    Sektor Pariwisata Mulai Terdampak Efisiensi Anggaran Pemerintah Indonesia

    Daftar 56 Wakil Menteri Prabowo Lodewijk F. Paulus, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Otto Hasibuan, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Bambang Eko Suharyanto, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Wakil Menteri Dalam Negeri Muhammad Anis Matta, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Wakil Menteri Luar Negeri Donny Ermawan Taufanto, Wakil Menteri Pertahanan R. Muhammad Syafi’i, Wakil Menteri Agama Edward Omar Sharif Hiariej, Wakil Menteri Hukum Mugiyanto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Silmy Karim, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Thomas AM Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan Fajar Riza Ul Haq, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fauzan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Giring Ganesha Djumaryo, Wakil Menteri Kebudayaan Dante Saksono Harbuwono, Wakil Menteri Kesehatan Agus Jabo Priyono, Wakil Menteri Sosial Immanuel Ebenezer Gerungan, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Christina Aryani, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dzulfikar Ahmad Tawalla, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Faisol Riza, Wakil Menteri Perindustrian Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Perdagangan Yuliot, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Diana Kusumastuti, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Ahmad Riza Patria, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Suntana, Wakil Menteri Perhubungan Angga Raka Prabowo, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian Sulaiman Umar, Wakil Menteri Kehutanan Didit Herdiawan, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Ossy Dermawan, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Febrian Alphyanto Ruddyard, Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencaaan Pembangunan Nasional Purwadi Arianto, Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kartiko Wirjoatmodjo, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Aminuddin Ma’ruf, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Dony Oskaria, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Todotua Pasaribu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Koperasi Helvi Yuni Moraza, Wakil Menteri Usaha Kecil dan Menengah Ni Luh Enik Ermawati, Wakil Menteri Pariwisata Irene Umar, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Veronica Tan, Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Muhammad Qodari, Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Daftar Utusan Khusus Presiden Prabowo

    Raffi Ahmad dan Zita Anjani jadi Utusan Khusus Presiden Prabowo. Pikiran Rakyat/Asep Bidin Rosidin dan Instagram @zitaanjani

    Muhamad Mardiono, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ⁠Setiawan Ichlas, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan ⁠Miftah Maulana Habiburrahman, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan (sudah mundur pada Jumat 6 Desember 2024) ⁠Raffi Farid Ahmad, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni ⁠Ahmad Ridha Sabana, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital ⁠Mari Elka Pangestu, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral ⁠Zita Anjani, Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata. Daftar Staf Khusus Presiden Prabowo Yovie Widianto, Staf Khusus Bidang Ekonomi Kreatif Daftar Penasihat Khusus Presiden Prabowo

    Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan (tengah) mengikuti pelantikan menteri dan kepala lembaga tinggi negara Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024). Presiden Prabowo melantik 53 menteri dan kepala badan negara setingkat menteri dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Lmo/nym. ANTARA FOTO

    Wiranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan Dudung Abdurachman, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi Muhadjir Effendy, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji Terawan Agus Putranto, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan. Daftar Pejabat non Kementerian yang dilantik Prabowo Sanitiar Burhanuddin, Jaksa Agung Muhammad Herindra, Kepala Badan Intelijen Negara AM Putranto, Kepala Staf Kepresidenan Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.

    Demikian daftar 48 Menteri Prabowo, 56 wakil menteri, staf khusus, utusan khusus, dan staf khusus kementerian. Ada lebih dari 100 orang dalam kabinet gemuk sang presiden.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Bakal Launching Brigade Pangan ke Kalimantan

    Perhimpunan Organisasi Alumni Perguruan Tinggi Bakal Launching Brigade Pangan ke Kalimantan

    Setelah mengikuti Rembuk Himpuni, para peserta akan menghadiri makan malam sekaligus pembukaan SUMU Himpuni di rumah jabatan Gubernur Sulsel Jalan Jenderal Sudirman, Makassar.

    Ada yang menarik saat pembukaan nanti. Himpuni ternyata tidak sekadar wacana dalam membantu mensukseskan program pemerintah. Dimana, usai pembukaan akan dilakukan launching Brigade Pangan Himpuni. Launching langsung dilakukan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman yang juga Ketua Umum IKA Unhas.

    “Untuk langkah awal, IKA Unhas telah merekrut 45 alumni Unhas sebagai anggota Brigade Pangan Himpuni. Mereka dibagi dalam tiga brigade. Satu brigade terdiri atas 15 orang,” papar Salahuddin.

    Salahuddin menjelaskan, tiga brigade ini akan diturunkan di dua provinsi di Kalimantan yakni Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

    “Anggota brigade ini akan membantu program prioritas Kementerian Pertanian di Kalteng dan Kalsel dalam rangka mewujudkan swasembada pangan,” kata Salahuddin.

    Setelah IKA Unhas, menurut Salahuddin, selanjutnya ada 8 organisasi alumni dari Himpuni yang mengirim anggota brigade pangannya.

    Pada hari kedua, diisi dengan sidang-sidang yang diikuti seluruh peserta dan peninjau. Termasuk agenda pemilihan 9 presidium yang akan memimpin Himpuni di periode 2025-2028 mendatang.

    “Selesai pemilihan presidium, seluruh peserta akan menikmati keindahan Pantai Losari dengan menggunakan kapal pinisi dari Hotel Pantai Gapura yang dilanjutkan dengan makan malam,” tambah Salahuddin.

    “Hari ketiga akan ada city tour ke beberapa obyek wisata di Kabupaten Maros. Setelah itu peserta kembali ke daerahnya masing-masing,” tutup Salahuddin. (arya/fajar)

  • Mentan Minta Bantuan Polri Awasi Serapan Gabah Petani, Cegah Harga Jatuh – Halaman all

    Mentan Minta Bantuan Polri Awasi Serapan Gabah Petani, Cegah Harga Jatuh – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman meminta bantuan Polri agar mengawal serapan gabah petani dan mencegah potensi penyimpangan di lapangan.

    Pemerintah sudah menetapkan harga beli gabah petani sebesar Rp6.500 per kilogram  dan harus dipatuhi oleh pengusaha beras dan penggilingan padi.

    “Kesejahteraan NTP (Nilai Tukar Petani) jangan sampai jatuh. Supaya kesejahteraan petani terjaga,” ujar Amran di kantor Kementan, Jakarta, Senin (10/2/2025).

    Amran menjelaskan, jika harga gabah jatuh, hal itu akan berisiko mengurangi pendapatan petani, bahkan menambah tingkat kemiskinan dan pengangguran.

    Pada akhirnya, hal itu akan berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi negara. Karena itu Amran berharap harga gabah bisa meningkat untuk mendongkrak kesejahteraan petani.

    “Kita harus jaga jangan sampai harga jatuh di bawah HPP. Karena itu akan menimbulkan berdampak pada kemiskinan, berdampak pada pengangguran, berdampak pada kesejahteraan petani. Jadi dampaknya luar biasa pada negara kita,” ujar Amran.

    Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Wahyu Widada menegaskan, Polri telah melakukan pemantauan ketat terhadap pergerakan harga dan distribusi beras.

    Dia juga menginstruksikan jajaran Direktorat Tindak Pidana Khusus (Ditkrimsus) untuk melakukan pengawasan harian guna memastikan seluruh penggilingan padi mematuhi ketentuan HPP.

    “Polri sudah melakukan pemantauan, banyak permasalahan terkait beras yang kami tangani. Kami akan terus menekan dan memastikan penggilingan padi tetap berkomitmen sesuai HPP,” ujar Wahyu.

    Dia juga menegaskan kesiapan Polri dalam mendukung percepatan swasembada pangan sesuai arahan Presiden dan Mentan Amran.

    “Kami siap mengawal dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional,” tuturnya.

     

  • Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    Mentan Amran Ultimatum Semua Wajib Beli Gabah Petani Rp6.500, TNI-Polisi Bakal Turun Tangan

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman mengultimatum bahwa harga pembelian gabah yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp6.500. Harga itu tidak hanya berlaku sebagai harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipakai Perum Bulog untuk menyerap produksi gabah petani, tetapi juga berlaku bagi setiap pembelian gabah petani.

    Dia pun mengimbau Perum Bulog untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) selama musim panen raya.

    “Hari ini kita sepakat serap beras gabah, setara beras 2,1 juta ton. Kita sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia,” ucap Amran Sulaiman dalam Rapat Koordinasi bersama Kementerian Pertanian (Kementan), Perum Bulog, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi), TNI dan Polri di kantor Kementan, Jakarta, Senin 10 Februari 2025.

    Dia mengatakan bahwa total penugasan Bulog untuk menyerap gabah/beras adalah sebesar 3 juta ton setara beras. Menurutnya, sisa 900 ton akan diserap dari petani untuk memenuhi kuota penugasan.

    “Jadi tinggal 900 (ribu ton) nanti itu diadakan langsung oleh Bulog. Bulog langsung, jadi total 3 juta (ton),” ucap Amran Sulaiman.

    Sebagai bentuk pengawasan terhadap penyerapan 3 juta ton setara beras, pemerintah juga berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Kerja sama ini sudah tertuang dalam nota kesepahaman antara Kementerian Pertanian dengan Polri.

    “Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari kepolisian supaya tidak ada penyimpangan di lapangan. Pupuk bukan saja beras, semua pengawal yang kita lakukan,” tutur Amran Sulaiman.

    Berlaku untuk Semua

    Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga gabah pada masa panen raya 2025 tidak boleh turun dari keputusan HPP (harga pembelian pemerintah) pemerintah yaitu Rp6.500 per kilogram.

    “Ingat, kita ini mutlak harus swasembada. Karena itu produksi juga harus kita jaga. Jangan sampai turun apalagi merugikan petani. Saya juga ingin agar segera disiapkan gudang penyimpanan karena Presiden menyiapkan anggaran Rp16,6 triliun Insya Allah bisa dicairkan dalam waktu dekat,” katanya, Minggu 9 Februari 2025.

    Amran Sulaiman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sebagai panglima tertinggi negara telah menyampaikan kewajiban pemerintah dalam membeli gabah petani sebesar Rp6.500. Dia tidak ingin, harga sebesar itu turun bahkan di angka Rp5.500 per kilogram.

    Dalam kesempatan sama, Direktur Utama Perum Bulog Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya mengatakan bahwa pihaknya siap menjalankan serapan gabah 3 juta ton pada masa panen raya Januari, Maret, dan April.

    “Dengan keterbatasan yang ada kami akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada. Dan kami sangat mengharapkan support system dari Kementerian Pertanian (Kementan) terutama sinergi yang kuat yang akan menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan nasional,” tuturnya.

    Harga Gabah Tak Boleh Turun!

    Sementara itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono yang juga selaku Dewan Pengawas Bulog menegaskan bahwa harga pembelian gabah tidak boleh turun atau harus sesuai dengan keputusan HPP bersama yaitu sebesar Rp6.500 per kilogram.

    “Seperti yang disampaikan Pak Menteri Pertanian harga gabah tidak boleh turun karena akan mempengaruhi produksi dan nilai tukar petani,” ujarnya.

    Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan bahwa pembaruan kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

    Pembaruan kebijakan HPP diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta mendorong gairah petani untuk meningkatkan produksi sekaligus memperkuat cadangan beras pemerintah.

    Dia menyampaikan bahwa spirit pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dilaksanakan dengan memastikan kalangan produsen pangan mampu memperoleh tingkat harga yang baik atas hasil produktivitasnya.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Pelibatan TNI dalam Urusan Pangan Butuh Keputusan Politik Negara

    Pelibatan TNI dalam Urusan Pangan Butuh Keputusan Politik Negara

    loading…

    Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka meninjau program Serbuan Teritorial (Serter) TNI. Foto/Dok Puspen TNI

    JAKARTA – Pelibatan Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dalam urusan pangan membutuhkan keputusan politik negara. Pemerintah dan DPR harus menyepakati ide pelibatan TNI dalam urusan ketahanan pangan.

    Diketahui, dalam Rapim TNI AD, Presiden Prabowo Subianto meminta TNI terlibat dalam menyukseskan agenda ketahanan pangan . TNI diharapkan dapat membantu urusan ketahanan pangan agar menguntungkan semua pihak.

    Menurut pengamat militer Anton Aliabbas, sejatinya isu keterlibatan TNI terkait ketahanan pangan bukanlah hal baru. Sejak 2012, Kementerian Pertanian dan TNI AD telah meneken nota kesepahaman tentang program ketahanan pangan.

    Anton mengatakan, secara normatif, setidaknya ada tiga alasan yang memungkinkan adanya keterlibatan TNI dalam urusan non-militer termasuk pangan. Pertama, tugas pokok militer pada umumnya adalah menjadi kekuatan utama dalam menghadapi peperangan bersenjata. “Sementara, ketika di masa damai, maka kekuatan militer akan bersifat idle. Atas dasar ini, ruang pengerahan dan penggunaan militer untuk urusan sipil dibuka,” ujar Anton kepada SindoNews, Senin (10/2/2025).

    Kedua, lanjut Anton, di tengah kondisi geopolitik yang tidak menentu dan dampak perubahan iklim, sektor pangan adalah yang signifikan rentan terdisrupsi. Saat konflik Rusia-Ukraina meletus, rantai pasok pangan sempat terganggu.

    “Tidak mengherankan kemudian, banyak negara termasuk Indonesia menyiapkan program ketahanan pangan. Apalagi, Laporan Global tentang Krisis Pangan 2024 telah mengidentifikasi krisis pangan telah melanda di 73 negara. Dengan kata lain, krisis pangan telah menjadi ancaman serius bagi sebuah negara.”

    Ketiga, secara spesifik, ide melibatkan TNI untuk urusan non-militer memang dimungkinkan. “Pasal 7 ayat (2) UU No. 34/2004 tentang TNI membuka ruang pelibatan TNI untuk urusan sipil melalui payung Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Oleh karena itu, pelibatan militer dalam menunjang program ketahanan pangan hendaknya ditetapkan melalui keputusan politik negara.”

    Dalam hal ini, kata Anton, pemerintah dan DPR harus menyepakati ide pelibatan TNI dalam urusan ketahanan pangan. Dengan begitu, pemerintah dapat membuat ketentuan lebih lanjut dan rinci terkait hal yang terkait dengan pelibatan tersebut seperti unsur, durasi, dan pembiayaan. “Payung hukum ini menjadi penting sebagai pegangan sekaligus panduan TNI bekerja dan DPR dalam melakukan pengawasan,” katanya.

    Selain itu, pelibatan TNI dalam urusan ketahanan pangan hendaknya tetap ditempatkan dalam konteks tugas perbantuan. Hal ini mengingat urusan pangan merupakan domainnya sipil dan kompetensi militer tidak dibangun untuk melaksanakan program ketahanan pangan secara komprehensif. Konsekuensinya, pelibatan ini hendaknya bersifat temporer atau sementara.

  • Mentan Minta Bulog Serap Beras 2,1 Juta Ton dari Penggilingan

    Mentan Minta Bulog Serap Beras 2,1 Juta Ton dari Penggilingan

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memerintahkan Perum Bulog untuk menyerap 2,1 juta ton setara beras selama panen raya. Penyerapan beras itu berasal dari Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi).

    Keputusan ini berdasarkan hasil rapat Kementerian Pertanian, TNI/Polri, Perum Bulog, dan Perpadi. Rapat koordinasi dilaksanakan di Kementerian Pertanian, Senin (10/2/2024).

    “Alhamdulillah, hari ini kita sepakat serap beras gabah, setara beras 2,1 juta ton. Kita sudah sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia,” katanya dalam konferensi pers di Kementan.

    Adapun harga pembelian di gudang Bulog sebesar Rp 12.000/kg. Total target 2,1 juta ton itu merupakan bagian dari penugasan cadangan pangan pemerintah (CPP) 3 juta ton di 2025.

    “Alhamdulillah, nanti target kita adalah 3 juta ton. Jadi ini sudah 60% komitmen kita di tangan-tangan ini bersama,” terangnya.

    Sementara sisanya 900 ribu ton akan diserap Bulog dari petani. Adapun harga penyerapan gabah sebesar Rp 6.500/kg.

    Dalam pelaksanaan penyerapan beras ini, Kementan melakukan penandatanganan kerja sama untuk mengawasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan.

    “Kita sudah tanda tangan MoU dengan Pak Kapolri. Kita kolaborasi, jadi dari kepolisian supaya tidak ada penyimpangan di lapangan,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Amran mengatakan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Perum Bulog menyerap 3 juta ton setara beras sampai April 2025. Hal ini dikatakan usai rapat koordinasi bersama Badan Pangan Nasional, Perum Bulog dan Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (PERPADI), Kamis (30/1).

    Penyerapan itu akan menjadi cadangan beras pemerintah (CBP) sebagai pasokan untuk mengintervensi harga dan pasokan beras di pasaran.

    “Kita sudah sepakat menyerap beras sampai April 2025 itu 3 juta ton, sebagaimana arahan Bapak Presiden sebelum bertolak ke India. Dan kita tindak lanjutnya hari ini, sudah sepakat,” kata Amran.

    Amran meminta penyerapan yang cukup besar itu karena prediksinya produksi padi akan surplus mencapai 4 juta ton. Untuk itu penyerapan perlu dilakukan agar harga gabah kering panen (GKP) tidak anjlok.

    (acd/acd)

  • Direksi Perum Bulog Dirombak, Mayjen TNI Novi Helmi Ditunjuk sebagai Direktur Utama

    Direksi Perum Bulog Dirombak, Mayjen TNI Novi Helmi Ditunjuk sebagai Direktur Utama

    JABAR EKSPRES – Direksi Perum Bulog secara resmi telah dirombak oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir serta menetapkan Mayor Jenderal TNI Novi Helmi Prasetya sebagai Direktur Utama.

    Erick juga sekaligus mengganti Direktur Keuangan Iryanto Hutagaol dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto.

    “Keputusan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK-30/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025, yang mengakhiri pengabdian Wahyu Suparyono sebagai Direktur Utama dan Iryanto Hutagaol sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog,” kata Erick.

    Keduanya terpilih, karena selama masa tugasnya memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Perum Bulog. Pihaknya pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Wahyu Suparyono dan Iryanto Hutagaol selama menjabat.

    BACA JUGA: Bulog Bandung Pastikan Ketersediaan Beras Aman Jelang Ramadan

    “Dan menyambut baik kepemimpinan baru di bawah Direktur Utama Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya dan Direktur Keuangan Hendra Susanto,” tutupnya.

    Sebagai informasi, Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebelumnya menjabat sebagai Asisten Teritorial Panglima TNi. Saat ini, ia dipercaya memimpin Perum Bulog menggantikan Wahyu Suparyono.

    Novi Helmy Prasetya memulai masa baktinya sebagai Direktur Utama bersama dengan Direktur Keuangan Hendra Susanto.

    Sementara, Hendra Susanto dipercaya menjabat sebagai Direktur Keuangan Perum Bulog sebelumnya adalah Wakjil Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia.

    BACA JUGA: Panen Belum Dimulai, Bulog Fokus Siapkan Teknis Penyerapan Gabah Beras di Bandung

    Selain Direksi, Jajaran Dewan Pengawas Perum Bulog juga mengalami perombakan sesuai SK Nomor: SK-29/MBU/02/2025 tanggal 7 Februari 2025 yang mengakhiri Wicipto Setiadi sebagai Dewan Pengawas.

    Jabatan tersebut kini diganti dengan Verdianto Iskandar Bitticaca yang merupakan seorang Purnawirawan Poliri. Terakhir ia menjabat sebagai Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi.

    Bulog sendiri akan mengoptimalkan semua gudang-gudang penyimpanan gabah baik yang ada di internal maupun eksternal. Gudang-gudang ini disiapkan untuk menampung 3 juta ton gabah.

    Keputusan tersebut diambil setelah Bulog melakukan rapat marathon dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Mentan Andi Amran Sulaiman menekankan bahwa serapan gabah harus tinggi.

    BACA JUGA: Serap 3 Juta Ton Beras untuk Kebutuhan Nasional, Perum Bulog Siapkan Sejumlah Strategi!