Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Pemerintah terus berupaya menjaga kestabilan harga pangan di tengah fluktuasi pasar dengan berbagai strategi. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pembukaan 4.500 gerai pangan di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Program ini diharapkan mampu memberikan akses pangan yang lebih terjangkau bagi masyarakat serta mengendalikan lonjakan harga bahan pokok.

    Inisiatif ini merupakan hasil kerja sama antara Kementerian Pertanian (Kementan) dengan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari. Gerai-gerai yang akan dibuka ini akan menyediakan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat membantu menekan inflasi harga pangan.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Selain mengatasi stabilitas harga secara umum, pemerintah juga menaruh perhatian pada lonjakan harga beberapa komoditas tertentu, seperti cabai yang mencapai lebih dari Rp 100.000 per kilogram. Untuk mengatasi permasalahan ini, Andi Amran menegaskan bahwa pihaknya telah turun langsung ke lapangan guna mengevaluasi kondisi harga pangan.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Selain cabai, kenaikan harga juga terjadi pada minyak goreng, yang dinilai tidak seharusnya mengalami lonjakan mengingat Indonesia adalah produsen terbesar di dunia. Andi Amran menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi harga minyak goreng untuk naik meskipun hanya sedikit.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Ia juga menyoroti pentingnya perbaikan sistem distribusi guna memastikan bahwa stok pangan yang melimpah dapat sampai ke konsumen dengan harga yang tetap stabil. Menurutnya, kenaikan harga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor produksi, tetapi juga oleh distribusi yang belum optimal.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Andi Amran.

    Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah, diharapkan harga pangan tetap terkendali dan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Pemerintah juga berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan guna mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dan memastikan kebijakan ini berjalan dengan efektif.

  • Mentan Andi Amran Gandeng BUMN untuk Jaga Kestabilan Harga Pangan

    Kita Akan Buka 4.500 Gerai

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman berkomitmen untuk menekan harga pangan di Indonesia dengan membuka total 4.500 gerai di berbagai wilayah secara besar-besaran.

    Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan memastikan masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan dengan harga yang wajar.

    Menurut Andi Amran, program pembukaan gerai pangan ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pertanian (Kementan) dan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa BUMN yang terlibat dalam kerja sama ini antara lain RNI, Bulog, PPI, PT Pos, dan Berdikari.

    Gerai-gerai ini nantinya akan berperan dalam mendistribusikan bahan pangan dengan harga di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET), sehingga dapat mencegah kenaikan harga yang tidak terkendali.

    “Untuk menstabilkan harga, kita membuka gerai seluruh Indonesia. Rencananya 4.500 dan ini besar-besaran bersama RNI, Bulog, PPI, PT Pos, Berdikari. Pertanian membuka gerai untuk menekan harga dan kita menjual harga di bawah HET,” ungkap Amran saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR Senayan, Jakarta, pada Kamis (6/3/2025), setelah batal menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IV.

    Ia juga menekankan bahwa para pelaku usaha dilarang menjual bahan pangan dengan harga di atas HET. Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pedagang yang melanggar ketentuan ini.

    “Kemudian, pesan pentingnya adalah tidak ada boleh pengusaha menjual di atas HET. Kalau ada, ditindak,” tegasnya.

    Terkait dengan harga cabai yang melonjak hingga lebih dari Rp 100.000 per kilogram, Andi Amran menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi harga pangan di pasaran.

    “Ada kemarin Rp 200.000 turun menjadi Rp 100.000, ini distribusi. Salah satu contoh beras kita tidak ada alasan naik, tapi naik 2%. Kami langsung turun ke lapangan. Aku beri tahu, ini enggak boleh terjadi. Kenapa? Produksi kita naik 52%, stok kita banyak, terus celah alasannya apa lagi? Kalau dulu kan stok kurang, produksi kurang. Sekarang semua terpenuhi, tidak ada alasan naik, sehingga enggak boleh ada pengusaha menaikkan harga,” katanya.

    Ia juga menggarisbawahi bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi pada cabai, tetapi juga pada komoditas lain seperti minyak goreng. Ia mempertanyakan alasan di balik kenaikan harga minyak goreng, mengingat Indonesia merupakan produsen terbesar di dunia untuk komoditas ini.

    “Sama dengan cabai, sama dengan minyak goreng. Minyak goreng, kita produsen terbesar dunia. Kenapa harga naik sedikit? Sedikit sih naiknya, tidak seperti tahun lalu, tetapi itu enggak boleh. Sedikit pun tidak boleh, tidak boleh menjual pangan di atas HET,” tambahnya.

    Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya pengelolaan distribusi yang lebih baik. Menurutnya, kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh kurangnya produksi, melainkan bisa juga disebabkan oleh masalah dalam rantai distribusi.

    “Bagian produksi diminta untuk menata distribusinya, bersama dengan teman-teman lainnya. Karena, bukan semata-mata karena produksi kurang, sehingga harga naik. Contoh, minyak goreng, beras, kita produksinya banyak, stoknya banyak, kok harganya naik 2%,” jelas Mentan Andi Amran.

  • Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan tak akan segan-segan memberhentikan pegawai yang melakukan permainan dalam impor pangan. Hal ini menjawab saat dikonfirmasi terkait permainan impor bawang putih.

    Dia mempersilahkan masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran terkait pengelolaan pangan. Kementerian Pertanian sendiri juga telah menindak banyak kasus terkait sektor pertanian, salah satunya kasus pupuk palsu.

    “Ya kita silahkan, kalau ada laporkan. Nggak ada urusan saya. Kan ada Irjan (Inspektorat Jenderal), kita cek semua. Tentu saja kalau ada pelanggaran, saya dengan Pak Menteri nggak segan-segan. Ada yang salah pasti kita minimal kita berhentikan, kalau perlu kita pecat. Bahkan kita ada yang beberapa yang diproses hukum kan. Ada yang pupuk palsu dan lain-lain,” kata dia di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya jangan sampai ada yang melalukan permainan di atas penderitaan masyarakat. Dia juga mempersilahkan masyarakat menyampaikan laporan dengan surat kaleng jika ada pelanggaran di sektor pertanian. Pihaknya berjanji akan segera melakukan investasi atas laporan tersebut.

    “Jadi jangan sampai ada orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat ya, apapun ya. Mau beras, jagung, bawang putih. Itu kan kalau bawang putihnya mahal kan artinya yang justru rugi rakyat banyak nih. Kalau ada indikasi, kasih surat istilahnya, kalau bahasa dulu surat kaleng ya ke pertanian, nggak usah menyebut nama siapa yang mengirim, kasih tahu si ini si ini. Kita investigasi, kita cek semua. Jadi kita tegas di situ,” tegasnya.

    Terkait penyelewengan di sektor pertanian, salah satunya terkait kasus pupuk palsu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang ikut andil dalam kasus tersebut.

    Pejabat itu disebut telah melancarkan perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu dan tidak sesuai standar. Adapun perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu yakni 4 perusahaan. Kemudian, 23 perusahaan menyalurkan pupuk di bawah standar.

    “Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (26/11/2024).

    Sebanyak 11 pejabat itu telah resmi dinonaktifkan hari ini. Namun, tidak menutup sebanyak 11 pejabat itu akan diproses ke penegak hukum.

    “Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” tuturnya.

    (ada/kil)

  • Amran Ngamuk Respons Viral MinyaKita Isinya Cuma 0,75 Liter, Ancam Ini

    Amran Ngamuk Respons Viral MinyaKita Isinya Cuma 0,75 Liter, Ancam Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara terkait ditemukannya minyak goreng bersubsidi MinyaKita dengan berat yang tidak sesuai keterangan. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi Minyakita dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml.

    Amran pun mengancam siapapun yang bermain-main dengan timbangan.

    “Itu harus diberi sanksi, baik disegel, bisa izinnya dicabut,” tegas Amran di Gedung DPR, Kamis (6/3/2025).

    Video itu memicu kemarahan publik karena produk yang seharusnya membantu masyarakat malah diduga menyalahi aturan. Ancaman ini berlaku untuk pedagang maupun produsen.

    Foto: Foto Kolase MinyaKita dan Minyak Curah. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Foto Kolase MinyaKita dan Minyak Curah. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Iya, (sanksi) termasuk produsen,” sebutnya lagi.

    Dugaan pelanggaran ini makin ramai diperbincangkan karena harga Minyakita di pasaran juga terpantau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Di pasaran, harga MinyaKita sudah tembus di atas Rp 18.000/liter.

    Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengonfirmasi bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), yang sebelumnya juga tersandung kasus penimbunan Minyakita.

    “Ya, ya sudah kita tindaklanjuti. Sebenarnya itu si produsen itu juga pernah kita yang dulu kasus penumpukan barang itu,” kata Budi saat ditemui di Sarinah Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    (fys/wur)

  • Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga

    Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, melakukan peninjauan langsung terhadap operasi pasar yang dilaksanakan di PT Pos Indonesia, Jalan Merdeka, Palembang. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga pangan yang saat pelaksanaan bulan suci Ramadan.

    Amran menjelaskan bahwa operasi pasar ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan stabil.

    “Apa yang kita lakukan ini adalah langkah besar-besaran yang dilakukan pemerintah bersama dengan PT Pos dan pihak terkait. Operasi pasar ini bertujuan untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Amran saat meninjau langsung kegiatan tersebut. Selasa (04/03/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh pengusaha untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjual bahan pokok, seperti minyak goreng dan beras, dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan (HET).

    “Kami ingin mengingatkan seluruh pengusaha, sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia, agar tidak ada yang menjual barang di atas harga yang wajar, seperti minyak goreng dan beras. Kenapa minyak goreng? Kita adalah negara penghasil minyak goreng terbesar di dunia yang juga mengekspor ke banyak negara. Jadi tidak ada alasan untuk menjual dengan harga tinggi,” tambahnya.

    Selanjutnya Amran juga menanggapi tudingan harga beras yang melonjak. Menurutnya, kenaikan harga tersebut tidak beralasan mengingat produksi beras Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu.

    “Produksi beras kita meningkat tajam hingga 52% menurut data dari BPS, bukan hanya kata saya. Stok beras juga cukup, bahkan Bulog memiliki 2 juta ton cadangan beras. Jadi, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk menaikkan harga beras atau komoditas lainnya,” jelas Amran seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Selasa (4/3). 

    Lebih lanjut, Amran mengingatkan bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang kedapatan melanggar ketentuan harga.

    “Kami sudah mengambil tindakan tegas, di Jakarta dan Jawa Tengah sudah ada beberapa toko yang disegel. Kami harap hal tersebut tidak terjadi di Palembang dan Sumatera Selatan,” katanya.

    Amran juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kapolri dan Presiden untuk memastikan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mencoba merugikan masyarakat.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri dan tadi malam juga menghadap Presiden. Kami akan tetap semangat untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan jangan ada yang menyusahkan 200 juta penduduk Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan, khususnya pada saat  Ramadan seperti saat ini.

    “Bantulah masyarakat kita yang sedang beribadah. Jangan biarkan mereka terganggu dengan kenaikan harga pangan yang tidak wajar,” ujar Deru. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK

    Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 11:30 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan rapat serta taklimat atau pengarahan khusus untuk para pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

    Hal ini dikonfirmasi dalam pesan singkat dari Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana yang diterima di Jakarta, Selasa.

    “Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin Rapat dan memberikan Taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” kata Yusuf.

    Belum ada informasi detail mengenai isu yang akan dibahas dalam pertemuan nanti sore di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada Senin (3/3), Presiden telah memanggil beberapa menteri untuk membahas isu terkini yang terjadi di Indonesia.

    Contohnya seperti rapat terbatas dengan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Pertemuan itu dilakukan membahas kesiapan pangan dan stabilisasi komoditas untuk Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, tidak hanya itu juga dibahas mengenai rencana pembentukan koperasi Desa Merah Putih.

    Sebuah pusat kegiatan ekonomi yang disiapkan hadir di tiap desa yang ada di Indonesia untuk menyerap hasil pertanian lokal dan memotong mata rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu di 70.000 desa.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Jajaran Kabinet Merah Putih Sore Ini

    Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Jajaran Kabinet Merah Putih Sore Ini

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Hal itu diungkapkan oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Dia menyampaikan Presiden Prabowo juga akan menyampaikan taklimat atau arahan khusus. “Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” kata Yusuf dalam pernyataan tertulisnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025). Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

    Hadir juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala PCO Hasan Nasbi.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, dan jajaran menteri lainnya.
    Binti Mufarida

    (rca)

  • Ingat! Pedagang Jual Beras Mahal Bakal Disegel – Page 3

    Ingat! Pedagang Jual Beras Mahal Bakal Disegel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok komoditas pangan salah satunya beras di Ramadan 2025 ini dalam kondisi aman. Jika ada pedagang yang menjual beras di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET), Mentan mengancam bakal melakukan penyegelan.

    “Sanksi administrasi (bagi pedagang yang jual harga beras di atas HET). Bila masih tidak mematuhi aturan, disegel,” tegas Mentan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).

    Ancaman itu tidak sembarang dilayangkan. Lantaran Mentan mendapati hasil produksi beras di awal tahun naik, sementara harga beras terpantau turun.

    “Alhamdulillah pangan di bulan suci Ramadan cukup stabil, tapi kita akan tetap kawal sampai Lebaran,” ucapnya.

    “Kami meminta kepada seluruh pengusaha jangan menaikkan harga pangan di atas HET, karena tidak ada alasan. Dimana produksi khususnya yang strategis seperti beras, minyak goreng, itu lebih dari cukup stoknya. Jadi tidak ada alasan pengusaha menaikkan harga,” seru dia.

    Gandeng TNI dan Polri

    Untuk itu, Mentan bersama TNI/Polri telah merapatkan barisan, guna menindak pengusaha nakal yang bikin harga beras mahal. Menurut dia, Kementerian Pertanian (Kementan) terus menjalin komunikasi intens dengan TNI/Polri dari berbagai tingkat.

    “Kami sudah komunikasi sampai tingkat bawah, sampai tingkat polsek Bhabinkamtibnas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), sampai tingkat babinsa (bintara pembina desa) dari TNI,” tuturnya.

    Sebelumnya, Perum Bulog juga telah menjamin stok beras aman di sepanjang Ramadan 2025 ini.

    Stok beras Bulog

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan, pihak ya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil selama bulan puasa, dengan stok yang mencukupi, baik dari cadangan beras pemerintah (CBP) maupun hasil pembelian gabah dari petani domestik.

    “Untuk saat ini total stok beras yang dikuasai Perum Bulog kurang lebih sebanyak 1,9 juta ton,” ungkap dia beberapa waktu lalu.

     

  • Politik kemarin, instruksi Prabowo hingga PSU Pilkada 2024

    Politik kemarin, instruksi Prabowo hingga PSU Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (3/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas stabilisasi harga pangan, termasuk harga cabai saat Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadhan. Sesuai BPS, alhamdulillah pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman kepada awak media.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR: Penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus selektif

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus dilaksanakan secara selektif.

    “Misalnya dia memang sangat dibutuhkan, dan kemudian harus sesuai dengan permintaan menterinya, dan ketiga juga harus kapabel,” kata anggota komisi yang membidangi pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Pakar: TNI tak mungkin balik terapkan sistem “dwifungsi”

    Pakar keamanan dan pertahanan Dr. Kusnanto Anggoro mengemukakan bahwa TNI tidak mungkin kembali menerapkan sistem “dwifungsi” seperti yang terjadi pada era orde baru.

    Saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin, Kusnanto mengatakan ketika TNI masih bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menganut sistem dwifungsi, militer memiliki fungsi pertahanan negara serta fungsi sosial dan politik. Hal itu tidak mungkin terjadi lagi karena sudah tidak ada lagi fraksi militer di DPR.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Kepala Bakamla optimistis RUU Keamanan Laut rampung pada 2025

    Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah optimistis Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut akan rampung pada tahun 2025 ini.

    “Kalau dilihat dari pembicaraan, diskusi kami tadi (dengan Komisi I DPR), saya optimistis tahun ini akan selesai,” kata Irvansyah.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. KPU: Hampir semua PSU pilkada digelar setelah Idul Fitri

    Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa hampir semua jadwal pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di 24 daerah akan digelar setelah Idul Fitri 2025.

    “Ternyata semuanya setelah Idul Fitri, kayaknya setelah itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Afifuddin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 27.000 petani milenial di sejumlah lahan klaster pertanian modern.

    Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan mencapainya target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementan juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait penyerapan tenaga kerja milenial.

    Mentan Amran menjelaskan bahwa program klaster pertanian modern ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan produksi pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi milenial.

    “Kami berkolaborasi dengan Kemnaker karena mereka memiliki antara 300 hingga 500 instruktur. Saat ini sudah ada 27.000 petani milenial yang mendaftar,” kata Menteri Amran kepada wartawan di kantor Kementan, Senin (3/3/2025).

    Amran menambahkan, para petani milenial tersebut akan ditempatkan di lima provinsi besar, yakni Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Program ini akan melibatkan 12 provinsi lainnya, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Ini adalah solusi permanen. Dengan melibatkan lima provinsi besar, kami berharap bisa mempercepat pencapaian target swasembada pangan,” ujarnya.

    Selain penempatan petani milenial, Kementan memberikan dukungan berupa 3.600 alat pertanian yang akan digunakan di lapangan.

    “Kami menargetkan total 7.000 unit alat yang akan dikirimkan ke lapangan. Dan untuk mendukung pengoperasian alat tersebut, kami akan melibatkan mekanik yang akan dipenuhi oleh Kementerian Tenaga Kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Yassierli menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung kelancaran program ini dengan menyediakan instruktur dan mekanik yang dibutuhkan. 

    “Kemenaker siap mendukung dengan instruktur dan mekanik melalui skema sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang akan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah,” jelas Menteri Tenaga Kerja Yassierli yang menggandeng Menteri Pertanian demi menggenjot swasembada pangan di Indonesia.

    Dengan kolaborasi antara Kementan dan Kemnaker, diharapkan program petani milenial ini akan berhasil mempercepat tercapainya swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.