Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Amran Sulaiman Sebut Hilal Swasembada Pangan Mulai Tampak

    Mentan Amran Sulaiman Sebut Hilal Swasembada Pangan Mulai Tampak

    Makassar, Beritasatu.com – Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman menyebutkan, hilal swasembada pangan di Indonesia sudah mulai tampak. Ini sesuai dengan target Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan Indonesia bisa swasembada pangan pada 2025 ini.

    Bahkan ia berani menjamin Indonesia tidak akan mengalami darurat pangan imbas lonjakan harga beras yang kian tak terkendali seperti yang terjadi di negara Asia lainnya. 

    Perihal tersebut disampaikannya seusai membuka Sidang Umum Majelis Perhimpunan Organisasi Ikatan Alumni Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (Himpuni) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (21/2/2025).

    “Insyaallah secepat-cepatnya, sudah ada hilal, sudah ada tanda-tanda. Bayangkan kalau Presiden Prabowo tidak bergerak cepat memerintahkan ke saya, itu yang terjadi di Indonesia,” ujarnya soal swasembada pangan. 

    Amran menerangkan, stok pangan awal tahun ini merupakan yang terbesar yakni 2 juta ton, bahkan produksi sudah melewati 50 persen. Ia kemudian membandingkan kondisi pangan Indonesia pada awal 2024 yang mengalami krisis dan masyarakat kesulitan mendapatkan beras, tetapi kondisi itu berbalik pada awal 2025 sebab kelangkaan beras tidak terjadi.

    “Januari, Februari, dan Maret itu sesuai BPS produksi naik dibanding tahun lalu, yakni 52%. Kita rasakan sekarang, tahun lalu Januari Februari itu terjadi kelangkaan beras bahkan dijatah. Produksi membaik berkat kerja keras kita semua, termasuk wartawan menyampaikan strategi produksi kita,” paparnya tentang swasembada pangan.

  • Jepang hingga Malaysia Krisis Pangan, Bagaimana Indonesia? – Page 3

    Jepang hingga Malaysia Krisis Pangan, Bagaimana Indonesia? – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa Indonesia dalam kondisi aman meski krisis pangan melanda negara-negara seperti Jepang, Filipina, dan Malaysia.

    Kita tidak ingin masyarakat harus mengantre beras seperti di Filipina atau mengalami kepanikan seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang memadai dan sistem distribusi yang kuat, Indonesia bisa menjadi contoh ketahanan pangan dunia, ungkap Mentan dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

    Namun, untuk menghadapi ancaman krisis pangan global akibat perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Mentan menekankan pentingnya percepatan swasembada beras dan penguatan cadangan pangan nasional.

    Krisis Pangan di Jepang

    Ia menyatakan bahwa krisis pangan di Jepang, Malaysia, dan Filipina menjadi peringatan bagi Indonesia untuk segera bertindak dalam menjaga ketahanan pangan.

    Mentan menyoroti kebijakan baru pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga yang ekstrem.

    Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82 persen dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000).

    Ini adalah dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi serupa bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai, jelasnya.

    Beras Langka di Malaysia

    Di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani masyarakat.

    Situasi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan dapat menimbulkan keresahan sosial. Pangan bukan hanya kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara, ujar Andi.

    Di media sosial, protes dari warga Malaysia terus meningkat. Mereka menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

     

  • Mendag bantah adanya praktik pengemasan ulang MinyaKita

    Mendag bantah adanya praktik pengemasan ulang MinyaKita

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mendag bantah adanya praktik pengemasan ulang MinyaKita
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Kamis, 20 Februari 2025 – 22:34 WIB

    Elshinta.com – Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso membantah adanya praktik pengemasan ulang dari minyak goreng rakyat atau MinyaKita menjadi minyak curah sehingga menyebabkan harga minyak tersebut tak kunjung turun.

    “Nggak, nggak ada,” ujar Budi di Jakarta, Kamis.

    Budi menyampaikan Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan pemantauan dan penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran penjualan MinyaKita.

    Lebih lanjut, ia saat ini harga MinyaKita berangsur-angsur mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dipantau melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP).

    “Semua sudah tertib, semua sudah kita tertibkan. Kan kita ada SP2KP ya, sehingga titik mana yang mahal itu kita tahu,” katanya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pihaknya menggandeng Satgas Pangan untuk menertibkan adanya penjualan minyak goreng, MinyaKita yang dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

    Arief ditemui usai Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan pemangku kepentingan lainnya di Jakarta, Senin (17/2) mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menetapkan HET Minyakita, yakni Rp15.700 per liter.

    Namun, lanjut dia, rata-rata harga Minyakita secara nasional yang dijual berkisar Rp17.000 hingga Rp18.000 per liter.

    Untuk kondisi tersebut, Arief mengaku segera berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk menertibkan harga minyak goreng merek MinyaKita, sehingga bisa sesuai HET Rp15.700 per liter.

    Dia menekankan bahwa hal itu sudah menjadi ketentuan pemerintah yang dirumuskan oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama para pengusaha dan juga distributor.

    “Jadi kalau sudah ditentukan demikian, maka demikian. Lain halnya kalau misalnya dalam rapat koordinasi atau dalam keputusan lembaga terkait, di situ disebutkan ada ongkos kirim dan lain-lain, ya harganya bisa zoning (zonasi per wilayah),” ucapnya. 

    Sumber : Antara

  • Krisis Beras Imbas Cuaca Ekstrem: Jepang Lepas 210.000 Ton Cadangan, RI Bagaimana?

    Krisis Beras Imbas Cuaca Ekstrem: Jepang Lepas 210.000 Ton Cadangan, RI Bagaimana?

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyoroti krisis pangan beras yang terjadi di Jepang, Malaysia, hingga Filipina akibat cuaca ekstrem.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi peringatan bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

    Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional guna mengantisipasi ancaman krisis pangan global.

    Pasalnya di Jepang, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Negeri Sakura itu melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem.

    Amran mengatakan kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82% dalam setahun, yakni dari 2.023 yen per kilogram atau sekitar Rp215.423 menjadi 3.688 yen per kilogram atau sekitar Rp393.000.

    “Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (21/2/2025).

    Kondisi serupa juga terjadi di Malaysia, Amran mengatakan kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” ujarnya.

    Sebelumnya, Filipina juga telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4% yang merupakan angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 

    Menurut Amran, negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. “Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” ujarnya.

    Sementara itu, Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, di mana Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama yang dipicu oleh perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” imbuhnya.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Amran menyampaikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog untuk menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp6.500 per kilogram dan membeli beras Rp12.000 per kilogram.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, Amran juga menegaskan bahwa swasembada beras bukan hanya target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” tandasnya. ‎

    Potensi Beras

    Dalam catatan Bisnis, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya potensi produksi beras sebanyak 8,67 juta ton pada Januari—Maret 2025.

    Produksi beras di Indonesia berpotensi mengalami lonjakan hingga 52,32% dibandingkan Januari—Maret 2024. Pada periode itu, produksi beras hanya mencapai 5,69 juta ton. Ini artinya, potensi produksi beras mencapai 2,98 juta ton.

    “Potensi produksi beras sepanjang Januari—Maret tahun ini diperkirakan akan mencapai 8,67 juta ton, atau mengalami peningkatan sebesar 2,98 juta ton atau 52,32% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis BPS, Senin (3/2/2025).

    Namun, produksi beras sepanjang Januari—Maret 2025 ini merupakan angka potensi dengan menggunakan angka potensi luas panen Januari—Maret 2025 dan rata-rata produktivitas subround I 2022–2024.

    Adapun, potensi luas panen padi sepanjang Januari—Maret 2025 diperkirakan akan mencapai 2,83 juta hektare. Luas panen padi sepanjang periode itu diperkirakan mengalami peningkatan 0,97 juta hektare atau 52,08% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

  • Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    Krisis Pangan Melanda Jepang hingga Malaysia, Bagaimana dengan Indonesia? Ini Kata Mentan Amran  – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras sekaligus memperkuat cadangan pangan nasional. 

    Menurutnya, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

    Mentan Andi Amran menyoroti kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem. 

    “Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82 persen dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000). Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” ujarnya.

    Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” jelas Mentan Amran. 

    Di media sosial, gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

    Sebelumnya, Filipina telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%—angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir. 

    “Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” tegas Amran.

    Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama. 

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” kata Amran.

    Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp13.000-Rp14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp16.000/kg. 

    “Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ungkapnya.

    Menurut BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 tercatat di level Rp14.274/kg. 

    “Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan,” tambah Amran.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Presiden 
    Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp.6.500/kg dan membeli beras Rp.12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” papar Amran.

    Selain itu, Kementan terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. 

    “Kami juga mengajak masyarakat mendukung program cetak sawah baru serta peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern,” tambahnya.

    Amran menutup dengan menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” pungkasnya. ‎

  • Sebut Jepang-Malaysia Krisis Pangan, Mentan Beberkan Kondisi RI

    Sebut Jepang-Malaysia Krisis Pangan, Mentan Beberkan Kondisi RI

    Jakarta –

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap telah terjadi krisis pangan di sejumlah negara tetangga seperti Malaysia, Filipina dan Jepang. Ia menyebut harga beras di tiga negara tersebut mengalami lonjakan yang sangat signifikan.

    Amran mengatakan kebijakan terbaru Pemerintah Jepang yang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem. Menurutnya kenaikan harga beras di negara itu hingga 82%.

    “Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82% dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp 215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp 393.000). Ini dampak langsung dari gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai,” kata dia dalam keterangannya, Jumat (21/2/2025).

    Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga. Di sisi lain harga beras impor kini lebih tinggi.

    Menurutnya, di media sosial menunjukkan gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

    “Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara,” jelas Amran.

    Kemudian, Filipina juga telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4%. Angka inflasi tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

    “Negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri,” ucap Amran.

    Sementara, Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama.

    “Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang,” tutur Amran.

    Kondisi di Indonesia

    Untuk itu, dalam rangka mengantisipasi ancaman krisis pangan global yang dipicu oleh perubahan iklim dan ketidakstabilan distribusi, Amran menegaskan pentingnya Indonesia mempercepat swasembada beras dan memperkuat cadangan pangan nasional. Menurutnya, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan

    Amran mengungkap, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp 13.000-Rp 14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp 16.000/kg.

    “Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata,” ungkapnya.

    Lebih lanjut, mengutip data BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 sempat di level Rp 14.274/kg.

    “Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan,” tambah Amran.

    Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Amran menegaskan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap 3 juta ton beras dari petani dengan acuan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah Rp 6.500/kg dan membeli beras Rp 12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

    “Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat,” papar Mentan Amran.

    Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran. Amran pun menegaskan bahwa swasembada beras bukan sekadar target, melainkan sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

    “Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global,” pungkasnya.

    (acd/acd)

  • Pemerintah siapkan strategi jaga harga pangan saat Ramadhan

    Pemerintah siapkan strategi jaga harga pangan saat Ramadhan

    Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar

    Jakarta (ANTARA) – Pemerintah telah menyusun strategi pengendalian harga pangan utama selama bulan Ramadhan hingga Hari Raya Idul Fitri 2025.

    Kementerian akan berkolaborasi mengawasi harga pangan di pasaran dan melakukan operasi pasar.

    “Pemerintah berorientasi menurunkan harga komoditas pangan utama yang dibutuhkan masyarakat, terutama minyak goreng dan gula. Bila ada lonjakan, maka segera dilakukan operasi pasar,” kata Deputi Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi Kantor Komunikasi Kepresidenan Fritz Edward Siregar, dalam rilis pers yang diterima, Kamis.

    Hal itu dikatakannya usai rapat koordinasi terbatas kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan di Kantor Kementerian Pertanian, Rabu (19/2).

    Fritz menegaskan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian dan lembaga terkait berkolaborasi dalam mengawasi harga pangan tetap di bawah harga eceran Tertinggi (HET).

    “Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Kementerian BUMN untuk memastikan harga tetap di bawah HET. Bila ada gejolak, maka kementerian dan BUMN terkait bergerak saling mendukung,” ujar Fritz.

    Menurutnya, dalam rapat koordinasi terbatas, disepakati keterlibatan sejumlah BUMN untuk melakukan intervensi operasi pasar Gerakan Pangan Murah. Intervensi atau dukungan disesuaikan dengan bidang BUMN terkait.

    Misalnya, kata dia, BUMN bisa membantu melalui aset yang dimiliki menjadi outlet (gerai) untuk pelaksanaan operasi pasar. Bisa juga berupa dukungan angkutan untuk distribusi bahan pangan.

    “Semua harus bergerak, ikut membantu operasi pasar dalam Gerakan Pangan Murah. Semua harus saling mendukung, mengantisipasi ketersediaan bahan pangan di seluruh Indonesia,” kata dia.

    Dalam konferensi pers setelah rapat koordinasi, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tidak mematuhi dan tidak menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.

    Tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya. Mentan menyampaikan tindakan tegas ini dilakukan agar masyarakat tenang, terutama selama menjalankan ibadah puasa.

    “Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan, agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto,” ucap Amran.

    “Kalau ada yang melanggar kami pastikan akan dilakukan penindakan bahkan pencabutan izin usaha,” sambung dia.

    Pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebihi HET.

    Mentan berharap angka sebesar itu dapat diturunkan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    “Yang pasti sekali lagi saya katakan jangan ada yang bermain-main di wilayah HET,” kata Amran.

    Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri menambahkan operasi pasar merupakan wujud dan komitmen pemerintah untuk menjamin kebutuhan pangan masyarakat selama Ramadhan.

    “Kami dari Kemendag mendukung secara penuh operasi pasar sebagai wujud menurunkan harga dan menstabilkan harga sekaligus merespons keluh kesah para ibu dalam menghadapi Ramadhan dan Lebaran,” ucap dia.

    Pewarta: Fathur Rochman
    Editor: Chandra Hamdani Noor
    Copyright © ANTARA 2025

  • Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Mentan: Stok sembilan pangan pokok aman untuk operasi pasar Ramadhan
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Rabu, 19 Februari 2025 – 18:35 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa saat ini stok sembilan bahan pangan pokok dalam keadaan aman untuk memasok operasi pasar menjelang bulan suci Ramadhan hingga Lebaran Idul Fitri 2025.

    “Kita simpulkan, stok bahan pangan sembilan bahan pokok cukup, bahkan lebih dari cukup,” kata Mentan seusai Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu.

    Mentan menyampaikan bahwa ketersediaan atau stok bahan pangan pokok seperti komoditas beras saat ini dalam kondisi yang aman dan siap digunakan untuk mendukung operasi pasar.

    Selain itu, Mentan mengaku bahwa saat ini kondisi harga beras dalam kondisi yang relatif stabil di seluruh Indonesia. Meski begitu, dia tidak menyebutkan secara detail harga beras di pasaran saat ini.

    “Khusus beras, stok kita ada di Bulog, ini termasuk sangat tinggi 2 juta ton. Dan harga masih stabil sehingga kita belum operasi pasar,” ujar Mentan.

    Mentan menyebutkan sejumlah bahan pangan pokok selain beras yang dalam kondisi aman di antaranya gula, minyak goreng, bawang merah telur ayam ras, dan daging ayam. Kendati demikian, Amran tidak menyebutkan secara rinci jumlah stok pangan tersebut.

    “Sembilan pangan pokok itu di antaranya daging, gula, minyak goreng, beras, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan seterusnya,” tutur Mentan.

    Dalam kesempatan itu, Mentan juga menegaskan, apabila ada pengusaha yang melakukan penjualan pangan pokok di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, makan akan segera dilakukan penyegelan.

    Amran mengatakan bahwa apabila ditemukan pengusaha menjual pangan pokok di atas HET, maka ditindak oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak main-main, perusahaan yang melanggar terancam disegel dan dibekukan izinnya.

    Diketahui, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri BUMN Kartiko Wirjoatmodjo, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi hingga sejumlah asosiasi pangan melakukan rapat koordinasi persiapan operasi pasar jelang Ramadhan 2025.

    Rapat itu juga diikuti Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Mayor Jenderal (Mayjen) TNI Novi Helmy Prasetya, Badan Pusat Statistik, PT Pos Indonesia, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).

    Selain itu, BUMN bidang pangan lainnya seperti ID FOOD, dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Kemudian asosiasi di bidang pangan seperti Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Jaringan Pemotongan dan Pedagang Daging Indonesia (JAPPDI), Asosiasi Pengusaha Importir Daging Indonesia (Aspidi) dan asosiasi lainnya.

    Kemudian, rapat itu juga diikuti dinas yang membidangi pangan dan perdagangan di tingkat pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi di seluruh Indonesia secara daring.

    Sumber : Antara

  • Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    Pemerintah Bentuk Gerakan Pangan Murah Sebelum Ramadan Hingga Menjelang Lebaran – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah telah mematangkan rencana operasi pasar dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) yang akan digelar serentak secara nasional sebelum dan sepanjang bulan Ramadan.

    Kepala Badan Pangan Nasional(Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan GPM akan dimulai dari 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025.

    Menurutnya, BUMN dan swasta akan bekerja sama agar masyarakat dapat memperoleh harga pangan pokok strategis yang baik dan wajar.

    Hal tersebut diutarakan Arief usai melangsungkan rapat bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

    “Perintah Bapak Presiden untuk menstabilkan dan juga menurunkan harga pangan. Operasi pasarnya nanti bukan hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia,” ujar Arief usai menghadiri Rapat Koordinasi Terbatas di Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta, Rabu (19/2/2025).

    Arief memaparkan, nantinya harga beberapa komoditas yang ada di operasi pasar, tentunya akan di bawah Harga Eceran Tertinggi(HET).

    “Operasi pasar itu selalu akan di bawah HET. Kita ingin bulan puasa, Ramadan sampai Lebaran, masyarakat mendapatkan harga yang baik, harga yang wajar, harga yang sesuai dengan yang sudah diatur pemerintah,” sambungnya.

    Arif menerangkan, GPM akan dilaksanakan setiap hari mulai 24 Februari 2025 sampai akhir Maret 2025 mendatang.

    Unsur-unsur yang terlibat antara lain dinas pangan, dinas perdagangan dan dinas pertanian di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota serta Kantor Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) Kementan yang ada di 34 provinsi.

    Sementara BUMN yang terlibat antara lain Perum Bulog, ID FOOD ditambah PT Pos Indonesia yang memiliki jaringan 4.500 kantor se-Indonesia.

    Selain itu juga akan didukung oleh jaringan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, PT Charoen Pokphand Indonesia,dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk serta 452 Kios Pangan di 31 provinsi dan 102 kabupaten/kota.

    Terkait itu, pemerintah telah menetapkan target kuantitas pangan pokok strategis yang akan digelontorkan dalam GPM Ramadan tahun ini.

    Untuk minyak goreng MinyaKita total sebanyak 70 ribu kilo liter dengan pembagian Bulog 50 ribu kilo liter dan 20 ribu ton disalurkan oleh ID FOOD. Gula konsumsi akan didistribusikan total 50 ribu ton dari PTPN sebanyak 43 ribu dan ID FOOD 7 ribu ton.

    Sementara bawang putih total 20 ribu ton akan di​lakukan secara masif oleh 21 pelaku usaha. Untuk daging kerbau beku total 19 ribu ton dari stok PT Berdikari 10 ribu ton dan PT PPI 9 ribu ton.

    Terakhir, beras sebanyak 100 ribu ton akan didistribusikan Bulog di seluruh Indonesia.

    Dengan itu, secara keseluruhan total targetnya menjadi 189 ribu ton dalam bentuk gula, bawang putih, daging kerbau beku, dan beras, ditambah MinyaKita 70 ribu kiloliter.

    “Untuk pengawasannya, nanti teman-teman Satgas Pangan Polri diharapkan dapat menertibkan supaya harganya sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tidak boleh ada harga yang lebih tinggi daripada harga acuan. Harga petani dan peternak pun tidak boleh terganggu dengan GPM ini. Kita pastikan itu bersama-sama,” ujar Arief.

    Menilik data Badan Pusat Statistik (BPS), tren inflasi pangan secara tahunan kerap mengalami kenaikan di momentum Ramadan dan Idul Fitri.

    Pada Maret 2023, inflasi pangan berada di 5,83 persen dan April 2023 di 3,74 persen. Kemudian pada Maret dan April 2024 masing-masing berada di 10,33 persen dan 9,63 persen.

    Untuk tahun 2025 ini, inflasi pangan dibuka cukup baik di angka 3,07 persen di Januari, sehingga masih dalam koridor target inflasi komponen volatile food yang dicanangkan pemerintah di kisaran 3 sampai 5 persen.

  • Jelang Ramadhan, Mentan Akan Segel dan Cabut Izin Usaha Pengusaha yang Ngeyel Jual Pangan di Atas HET

    Jelang Ramadhan, Mentan Akan Segel dan Cabut Izin Usaha Pengusaha yang Ngeyel Jual Pangan di Atas HET

    PIKIRAN RAKYAT – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa jika ada pengusaha yang melakukan penjualan pangan pokok di atas ketetapan harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah, katanya, maka akan segera dilakukan penyegelan izin usaha.

    Andi Amran menyampaikan, jika ditemukan pengusaha yang menjual pangan pokok di atas HET, maka nantinya akan ditindak langsung oleh Satuan Tugas (Satgas) Pangan.

    Hal itu disampaikan Mentan Andi Amran dalam jumpa pers setelah melakukan Rapat Koordinasi Terbatas Ketersediaan Bahan Pangan Pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 2025 di Jakarta, Rabu, 19 Februari 2025.

    “Tidak boleh, pesannya, ini pesan penting, tidak boleh ada harga di atas HET. Kalau ada yang melakukan, Satgas Pangan bertindak, dan yang terjadi baru-baru ini adalah segel. Tokonya disegel,” ujar Andi Amaran, dilansir Pikiran Rakyat dari Antara, Rabu, 19 Februari 2025.

    Oleh sebab itu, Andi Amran dengan tegas memberikan peringatan keras kepada para pelaku usaha supaya mematuhi dan menjalankan penjualan bahan pokok sesuai HET.

    Dia juga mempertegas bahwa pihak pemerintah tidak main-main soal aturan tersebut, perusahaan yang melanggar nantinya akan disegel dan kemudian dibekukan izin usahanya.

    Lanjutnya, tindakan tegas tersebut dilakukan supaya masyarakat merasa tenang, terutama dalam menjalankan ibadah puasa lantaran tidak terganggu dengan harga bahan pokok yang sering kali mengalami kenaikan di saat bulan Ramadhan dan Lebaran.

    “Jangan sampai semua komoditas bahan pokok ini melebihi HET yang telah ditentukan. Karena itu tolong dari Kasatgas Pangan, Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) agar HET dan operasi pasar ini dikawal dengan baik sebab ini adalah perintah panglima tertinggi Presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

    Seperti yang sudah diketahui, bahwa pihak pemerintah telah menetapkan HET untuk Minyakita sebesar Rp15.700 per liter, sedangkan angka realisasinya Rp17.500 atau melebih HET.

    Andi Amaran kemudian berharap dengan angka sebesar itu nantinya dapat diturunkan lagi guna memenuhi harapan masyarakat Indonesia dalam penyediaan minyak goreng dengan harga terjangkau.

    Mentan pun sekali lagi mempertegas kepada para pengusaha supaya tidak bermain-main di wilayah HET. Hal itu, katanya, karena pengawasan dari Satgas Pangan sangat ketat dan tindakan yang diberikan juga sangat berat.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News