Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Berkat Petani dan Kebijakan Presiden, Pangan RI Terjaga dari Krisis Pangan

    Bisnis.com, JAKARTA – Krisis pangan kini menghantam jantung negeri adidaya, Amerika Serikat. Negeri yang selama ini dikenal sebagai raksasa ekonomi dunia, kini ribuan warganya harus mengantre panjang di depan food bank yang kini mulai kehabisan stok.

    Kondisi ini terjadi sejak dihentikannya Program Bantuan Nutrisi Tambahan atau SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) — program anti-kelaparan terbesar di Amerika Serikat yang selama ini memberikan bantuan makanan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah di berbagai wilayah.

    Tidak hanya itu, food bank di banyak wilayah kini kewalahan menghadapi lonjakan permintaan. Rak-rak penyimpanan mulai kosong, sementara pasokan dari toko kelontong menurun akibat inflasi dan kebijakan tarif yang menekan sektor perdagangan. Warga penerima bantuan pun mengaku kini hanya bisa mengandalkan sisa stok yang semakin menipis.

    Di tengah krisis yang melanda negara maju itu, Indonesia justru menunjukkan arah berlawanan, surplus dan berdaulat pangan. Berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau naik 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024 tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir.

    Bahkan stok beras di gudang Bulog kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah mencapai 4,2 juta ton tercatat pada bulan Juni.

    Produksi jagung nasional sepanjang Januari hingga Desember 2025 juga terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) BPS, potensi produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 16,55 juta ton, atau meningkat 1,41 juta ton (9,34 persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa capaian ini merupakan hasil kerja nyata bersama petani, penyuluh, dan seluruh jajaran pertanian yang bergerak dalam satu komando.

    “Indonesia tidak hanya aman pangan, tapi juga surplus. Ini hasil gotong royong petani dan kerja keras seluruh pihak yang menjaga agar produksi terus meningkat,” ujar Amran di Jakarta pada beberapa kesempatan sebelumnya.

    Mentan Amran menambahkan, berbagai program seperti percepatan tanam serentak, bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan), serta penguatan benih unggul menjadi fondasi penting dalam menjaga produktivitas di tengah tantangan iklim global.

    Kondisi ini menegaskan bahwa ketahanan pangan sejati bukan bergantung pada kekuatan ekonomi, tetapi pada kemandirian dan keberpihakan kepada petani. Saat banyak negara berjuang menghadapi krisis pangan, Indonesia justru mampu berdiri tegak dengan cadangan melimpah dan inflasi pangan yang terkendali.

    “Kita harus bersyukur, karena di saat dunia resah karena pangan, Indonesia justru berjaya. Berkat gagasan Presiden Prabowo, kini produksi pangan kita naik, bahkan surplus, kemudian kesejahteraan petani meningkat dan paling penting rakyat Indonesia tercukupi pangannya bahkan kita bisa suplai ke negara lain,”tukas Mentan Amran.

  • Rajiv Soroti Temuan Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida di Menu MBG

    Rajiv Soroti Temuan Anggur Hijau Terkontaminasi Sianida di Menu MBG

    Jakarta –

    Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, menyoroti temuan buah anggur hijau yang diduga mengandung zat kimia berbahaya, yakni sianida (CN), dengan kadar mencapai 30 miligram per liter. Temuan itu ditemukan di menu program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

    Rajiv menyebut, temuan tersebut pertama kali diungkap oleh Satuan Penyelenggara Program Gizi (SPPG) Polres Sukoharjo, Jawa Tengah. Ia menilai kasus ini menjadi alarm keras bagi pemerintah agar lebih ketat dalam mengawasi rantai impor pangan dan memastikan keamanan konsumsi masyarakat.

    “Seluruh buah impor yang beredar di Indonesia itu tidak bisa masuk tanpa izin rekomendasi impor produk holtikultura (RIPH) dan surat persetujuan impor (SPI) yang dikeluarkan Kementerian Pertanian,” kata Rajiv, dalam keterangan tertulis, Kamis (6/11/2025).

    Untuk itu, Anggota Fraksi Partai NasDem tersebut menegaskan Komisi IV DPR akan meminta data lengkap kepada Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Langkah ini dilakukan untuk menelusuri bagaimana buah anggur hijau yang diduga mengandung sianida bisa lolos dari pengawasan.

    “Komisi IV akan meminta data kepada Menteri Pertanian terkait proses penerbitan RIPH sampai pengawasan di Karantina Pertanian. Ini impor anggur perlu dipertanyakan izinnya, kenapa produk yang mengandung sianida bisa masuk,” ujarnya.

    “Bayangkan, kalau tidak ada pengawasan SPPG yang memeriksa dengan teliti, tentu sangat berbahaya bagi anak-anak, keluarga, atau penerima manfaat program MBG yang bisa terdampak racun berbahaya itu. Apalagi digunakan di SPPG,” tegasnya.

    “Kita apresiasi kerja SPPG yang sangat teliti dalam menjaga mutu makanan untuk program MBG. Ini bentuk kepedulian nyata terhadap keamanan pangan dan mendeteksi dini agar tidak terjadi insiden keracunan makanan MBG seperti sebelum-sebelumnya,” jelasnya.

    Rajiv menegaskan, kasus temuan anggur hijau yang mengandung sianida harus diusut tuntas, mulai dari distributor hingga importirnya. Ia juga mengingatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan impor, memperkuat kapasitas karantina, serta meningkatkan koordinasi dengan aparat penegak hukum agar kasus serupa tidak terulang.

    “Ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami di Komisi IV akan mengawasi langkah-langkah perbaikan yang diambil Kementan. Jangan tunggu ada korban dulu baru bertindak. Karena kalau pengawasan lemah, konsekuensinya bisa fatal,” pungkasnya.

    (anl/ega)

  • AMSI Nilai Gugatan Mentan Amran ke Tempo Ciptakan Preseden Berbahaya bagi Ekosistem Pers

    AMSI Nilai Gugatan Mentan Amran ke Tempo Ciptakan Preseden Berbahaya bagi Ekosistem Pers

    Jakarta (beritajatim.com) – Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyatakan keprihatinan mendalam atas gugatan perdata senilai Rp200 miliar yang diajukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman terhadap PT Tempo Inti Media Tbk (Tempo). Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 684/Pdt.G/2025/PN JKT SEL pada 1 Juli 2025. AMSI menilai langkah hukum itu dapat menjadi preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.

    “Meskipun kami menghormati hak setiap warga negara untuk menggunakan jalur hukum, namun gugatan bernilai fantastis ini mengindikasikan praktik SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation), yaitu upaya membungkam media melalui beban finansial yang sangat berat,” ujar Ketua Bidang Advokasi dan Regulasi AMSI, Amrie Hakim.

    Sengketa antara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Tempo berawal dari laporan sampul pemberitaan bertajuk “Poles-Poles Beras Busuk” yang diunggah di akun X dan Instagram Tempo.co pada 16 Mei 2025. Perkara ini telah dimediasi oleh Dewan Pers sebagai lembaga berwenang menangani sengketa pers. Menurut AMSI, penyelesaian sengketa pemberitaan semestinya dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan melalui gugatan perdata.

    Tempo disebut telah mematuhi seluruh rekomendasi Dewan Pers, termasuk mengganti judul poster, menyampaikan permintaan maaf, serta memoderasi konten. Hak jawab dan hak koreksi juga telah dilaksanakan. Karena itu, AMSI menilai gugatan Menteri Pertanian berpotensi melanggar jaminan konstitusional kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Pasal 28 dan 28F UUD 1945, serta bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 yang memperkuat hak istimewa pers dalam pemberitaan kepentingan publik.

    Apabila Menteri Pertanian menilai pelaksanaan putusan PPR Dewan Pers belum sepenuhnya dijalankan, AMSI menyarankan agar pengaduan kembali dilakukan melalui Dewan Pers sesuai mekanisme UU Pers. AMSI juga meminta Dewan Pers memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai isi PPR agar tidak menimbulkan tafsir berbeda di antara para pihak.

    “Gugatan ini dapat menciptakan preseden berbahaya bagi ekosistem pers di Tanah Air. Jika dibiarkan, pejabat publik lain akan meniru pola ini untuk membungkam kritik, dan media akan takut memberitakan isu-isu penting yang melibatkan pejabat negara,” tegas Amrie.

    AMSI menilai nilai gugatan Rp200 miliar juga tidak proporsional. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 864K/Sip/1973 jo. No. 459K/Sip/1975, ganti rugi dalam perkara perdata harus proporsional dengan kerugian riil yang dapat dibuktikan, bukan bersifat punitif atau menghukum.

    Terkait hal ini, AMSI mendesak pemerintah dan DPR memberi perhatian serius. “Presiden Prabowo perlu mengingatkan jajaran kabinetnya untuk menghormati kebebasan pers sesuai amanat konstitusi. Di samping itu, DPR perlu menggunakan fungsi pengawasan untuk memastikan tidak ada intimidasi terhadap pers, serta melakukan evaluasi implementasi UU Pers, khususnya perlindungan terhadap praktik SLAPP,” ujar Amrie.

    AMSI mendorong agar sengketa diselesaikan melalui dialog yang konstruktif antara pihak terkait untuk membangun komunikasi yang sehat antara pemerintah dan media. “AMSI berdiri bersama Tempo dan seluruh media yang menjalankan fungsi kontrol sosial dengan integritas. Kami mendorong dialog, bukan konfrontasi, tetapi juga tidak akan diam melihat upaya intimidasi sistematis terhadap perusahaan pers,” tegas Amrie.

    AMSI memastikan akan terus memantau perkembangan perkara ini dan menyiapkan langkah advokasi lanjutan, termasuk berkoordinasi dengan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. [beq]

  • Pertanian Jadi Penggerak Utama Ekonomi, Sumbang 14,35% PDB RI

    Pertanian Jadi Penggerak Utama Ekonomi, Sumbang 14,35% PDB RI

    Bisnis.com, JAKARTA – Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan kembali menegaskan perannya sebagai penopang utama perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 14,35 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada triwulan III-2025. Angka ini meningkat dari 13,83 persen pada triwulan sebelumnya, menempatkan pertanian sebagai kontributor terbesar kedua setelah industri pengolahan, sekaligus menunjukkan ketahanan sektor ini di tengah tantangan ekonomi global.

    Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis 5 November 2025, nilai PDB sektor pertanian pada triwulan III-2025 mencapai Rp869,4 triliun (harga berlaku), naik dari Rp822,6 triliun pada triwulan II-2025. Secara riil, sektor pertanian tumbuh 3,32 persen (q-to-q) dan 4,93 persen (y-on-y), dengan pertumbuhan kumulatif 5,37 persen (c-to-c) dibandingkan periode yang sama tahun lalu

    Kinerja positif ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas pertanian mulai membuahkan hasil. Program modernisasi alat dan mesin pertanian, perbaikan irigasi, serta perluasan areal tanam turut menopang peningkatan output sektor ini.

    Secara spasial, pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat di Sulawesi (5,84 persen), Jawa (5,17 persen), dan Sumatera (4,90 persen) juga menunjukkan peran besar wilayah-wilayah sentra pangan terhadap stabilitas ekonomi nasional

    Dari sisi perdagangan luar negeri, ekspor barang dan jasa meningkat 9,91 persen (y-on-y), hal ini sejalan dengan upaya hilirisasi pertanian dan peningkatan daya saing komoditas ekspor seperti kelapa sawit, kopi, dan hasil hortikultura yang terus dikembangkan.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) menilai capaian ini sebagai bukti nyata bahwa pertanian kini bukan hanya penyedia pangan, tetapi juga penggerak utama ekonomi rakyat.

    “Kita tidak boleh hanya berpikir menanam dan panen. Pertanian harus memberi nilai tambah. Kita dorong hilirisasi dan ekspor agar petani menikmati hasil yang lebih besar,” ujar Mentan Amran.

    Dengan kontribusi yang terus meningkat, sektor pertanian tidak hanya menjaga ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Mentan Ingatkan Kios Pupuk Melanggar, Izinnya Akan Dicabut

    Mentan Ingatkan Kios Pupuk Melanggar, Izinnya Akan Dicabut

    Jakarta –

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan tidak ada toleransi bagi kios dan distributor pupuk yang melanggar harga eceran tertinggi (HET). Pemerintah telah mencabut izin 190 pelanggar dan memastikan pengawasan ketat agar penurunan harga pupuk bersubsidi benar-benar dirasakan petani.

    “Penindakan tegas sudah kami lakukan. Melalui Pupuk Indonesia, kami cabut izin 190 pengecer dan distributor yang terbukti tidak menurunkan harga pupuk sesuai pengumuman pemerintah, dan mereka tidak akan kami beri kesempatan lagi. Tidak ada toleransi bagi siapa pun yang bermain-main dengan kebijakan ini,” kata Amran dalam keterangan tertulis, Rabu (5/11/2025).

    Amran menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mengawasi pelaksanaan kebijakan penurunan harga pupuk agar manfaatnya benar-benar dirasakan petani. Ia menyebut sudah waktunya negara berpihak dan melindungi 160 juta petani dari praktik mafia yang selama ini merugikan mereka demi kepentingan segelintir pihak.

    Ia juga menegaskan pengawasan tak berhenti di tingkat pengecer dan distributor. Selain itu, ia memerintahkan seluruh manajer dan general manager Pupuk Indonesia di daerah untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan di wilayah masing-masing.

    “Seluruh manajer dan general manager yang tidak serius menangani pencabutan izin akan dievaluasi. Bila perlu, dicopot,” tegasnya.

    Untuk pertama kalinya dalam sejarah program pupuk bersubsidi, pemerintah menetapkan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang mulai berlaku pada 22 Oktober 2025. Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1117/Kpts./SR.310/M/10/2025 yang diterbitkan pada tanggal yang sama.

    Penurunan harga ini mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi yang digunakan oleh petani. Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sementara pupuk NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

    Adapun harga NPK khusus kakao diturunkan dari Rp3.300 menjadi Rp2.640 per kilogram, ZA khusus tebu dari Rp1.700 menjadi Rp1.360 per kilogram, dan pupuk organik dari Rp800 menjadi Rp640 per kilogram.

    (akn/akn)

  • Melihat dari Dekat Kecanggihan Alsintan Combine Harvester Terbaru Buatan Anak Bangsa

    Melihat dari Dekat Kecanggihan Alsintan Combine Harvester Terbaru Buatan Anak Bangsa

    FAJAR.CO.ID, TANGERANG – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan kebanggaannya terhadap kemajuan teknologi alat mesin pertanian (alsintan). Salah satunya adalah generasi terbaru combine harvester hasil pengembangan Balai Besar Perakitan dan Modernisasi Mekanisasi Pertanian (BRMP Mektan) di Serpong, Tangerang.

    Saat meninjau langsung dan menjajal performa prototipe Combine Harvester – MUD MAX pada Senin (3/11/2025), Mentan Amran menegaskan bahwa transformasi menuju pertanian modern adalah kunci keberlanjutan swasembada pangan nasional.

    “Kita transformasi pertanian tradisional ke modern. Kita pakai drone untuk memupuk dan menanam. Kita menggunakan precision agriculture, smart farming. Ini harus kita lakukan terus-menerus ke depan. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pertanian modern, itu biaya turun dan produktivitas naik,” kata Mentan Amran.

    Menurutnya, kehadiran generasi baru combine harvester menjadi simbol kemajuan mekanisasi pertanian Indonesia. Teknologi ini memungkinkan kegiatan panen dilakukan lebih cepat, efisien, dan presisi, bahkan di lahan sawah dengan kondisi drainase buruk sekalipun.

    BRMP Mektan mencatat, prototipe Combine Harvester – MUD MAX memiliki lebar kerja 2,05 meter, daya mesin 100 HP, dan bobot 2.905 kilogram. Dengan tekanan tanah (ground pressure) sebesar 0,17 kg/cm² dan ground clearance 480 mm

    Alat ini terbukti mampu bekerja optimal di lahan berlumpur dengan daya sangga rendah (soil bearing capacity 0,204 kg/cm²).

    “Kita ingin alat seperti ini terus dikembangkan. Yang kami inginkan adalah nanti menggunakan baterai kemudian robotik. Jadi nanti autonomous, milenial dan generasi Z bisa mengolah lahan dan panen, itu dikontrol dari jauh. Itulah mimpi pertanian masa depan,” ujarnya.

  • Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Tertinggi

    Produksi Beras Indonesia Cetak Rekor Tertinggi

    Liputan6.com, Jakarta Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melaporkan langsung kepada Presiden RI Prabowo Subianto bahwa produksi beras nasional tahun 2025 mencapai capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir yakni naik sebesar 4,1 juta ton dibandingkan 2024.

    “Kami laporkan kepada Bapak Presiden, sesuai data BPS, produksi beras nasional meningkat signifikan sebesar 4,1 juta ton. Ini capaian tertinggi sejak 2019,” kata Amran dikutop dari Antara, Rabu (5/11/2024).

    Dalam pertemuan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/11), Mentan menyampaikan bahwa lonjakan produksi tersebut mengacu pada hasil resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

    Menurut Amran, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Karena itu, Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan bahwa peningkatan produksi beras juga diikuti dengan penguatan stok nasional dan pengendalian harga di pasar.

    “Stok beras nasional kita diproyeksikan menembus lebih dari 3 juta ton hingga akhir tahun. Ini juga tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kami laporkan kepada Presiden bahwa kondisi stok dan produksi saat ini sangat kuat untuk menjaga stabilitas pangan,” katanya, menjelaskan.

    Amran mengatakan juga melaporkan berbagai langkah strategis yang sedang ditempuh untuk menjaga kesinambungan produksi, mulai dari penguatan irigasi, optimalisasi lahan, hingga hilirisasi pertanian sebagai bagian dari strategi jangka panjang menciptakan lapangan kerja.

    “Kami terus memperkuat irigasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi lahan pertanian. Selain itu, hilirisasi pertanian kini menjadi fokus utama. Potensinya besar untuk menciptakan hingga 1,6 juta lapangan kerja baru dan memperkuat ekspor nonmigas yang sudah tumbuh 9,57 persen hingga September 2025,” katanya.

     

     

  • Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Mentan Amran Sebut Harga Beras di Papua Mahal karena Distribusi Lewat Pesawat

    Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyebab harga beras di wilayah Papua yang melonjak tajam.

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan kenaikan harga beras terjadi lantaran tingginya biaya distribusi, terutama akibat kebutuhan pengiriman beras yang menggunakan pesawat.

    Menurutnya, kondisi geografis Papua yang sulit dijangkau menyebabkan distribusi beras harus melalui jalur udara.

    “Terutama tadi [beras] medium di Papua. Memang agak berat, Bu, karena harus naik pesawat, beras harus naik pesawat. Kami sudah ketemu Gubernurnya, Bupatinya. Itu harus Pak Mendagri, kami diskusi tadi, itu ternyata harus naik pesawat,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Berdasarkan data BPS, beras mengalami kenaikan harga tajam di kabupaten Intan Jaya dan kabupaten Puncak Jaya masing-masing sebesar 7,68% dan 4,77% sampai dengan pekan keempat Oktober 2025.

    Meski demikian, Amran menyampaikan Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah menerjunkan tim untuk menurunkan harga beras di wilayah Papua dengan berkolaborasi dengan Perum Bulog.

    “Kami sudah minta Bapanas seluruh daerah yang harga tinggi dengan Dirjennya, Deputinya. Itu langsung turun. Posko di tempat itu,” imbuhnya.

    Sebelumnya, BPS mencatat harga beras mengalami deflasi sebanyak tiga kali dalam lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir, beras mengalami deflasi pada Oktober 2021, 2024, dan 2025. Sementara itu, inflasi beras hanya terjadi pada Oktober 2022 dan 2023.

    “Berdasarkan historis, dalam lima tahun terakhir, beras mengalami inflasi Oktober di tahun 2022 dan 2023, sedangkan pada Oktober 2021, 2024, dan 2025 mengalami deflasi,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Secara terperinci, beras mengalami deflasi sebesar -0,10% mtm pada Oktober 2021, -0,08% mtm pada Oktober 2024, dan -0,27% mtm pada Oktober 2025. Di sisi lain, beras mengalami inflasi pada Oktober 2022 sebesar 1,13% mtm dan 1,72% mtm pada Oktober 2023.

    Data BPS menunjukkan, beras menjadi salah satu komoditas peredam inflasi pada Oktober 2025, yakni sebesar -0,27% secara bulanan (month-to-month/mtm).

    Adapun, Pudji menyebut deflasi beras secara bulanan pada Oktober 2025 ini lebih dalam jika dibandingkan dengan September 2025. Dia menambahkan, terdapat 23 provinsi yang mengalami deflasi beras, 3 provinsi stabil, dan 12 provinsi inflasi beras pada Oktober 2025.

    Pada periode yang sama, deflasi beras terdalam mencapai -3,44% mtm di Sulawesi Tenggara, sedangkan inflasi beras tertinggi terjadi di Kalimantan Tengah sebesar 1,09% mtm.

  • Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Kebutuhan Telur MBG Hampir 1 Juta Ton, RI Bakal Bangun Peternakan Ayam

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) akan membangun ekosistem peternakan ayam untuk memperkuat pasokan telur dan daging ayam dalam negeri. Hal ini menyusul kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan peningkatan permintaan telur akibat program MBG menjadi momentum positif untuk menggerakkan ekonomi di pedesaan dan memperkuat produksi pangan nasional. Untuk itu, pemerintah akan membangun ekosistem peternakan ayam.

    “Nanti kami sudah buat program, kami diperintahkan menyusun program membangun ekosistem telur, peternakan ayam untuk telur dan untuk pedaging ke depan,” kata Amran dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah tahun 2025, Selasa (4/11/2025).

    Dalam hal pengembangan peternakan ayam pedaging, pemerintah melalui BUMN Pangan bakal menjadi offtaker peternak ayam.

    Lebih lanjut, Amran menuturkan, Kementan akan menyisir setiap daerah dengan harga telur yang masih tinggi sebagai lokasi prioritas pengembangan peternakan ayam petelur.

    Terlebih, dia mengungkap kebutuhan telur untuk mendukung MBG mencapai 700.000 ton hingga hampir 1 juta ton, sedangkan kebutuhan ayam pedaging mencapai 1,1 juta ton.

    Di sisi lain, menurut Amran, program ini tidak hanya untuk menjamin ketersediaan telur bagi MBG, melainkan juga mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di seluruh wilayah Indonesia.  Dia menyebut program MBG akan menciptakan lapangan kerja 1,4 juta orang di Indonesia.

    “Jadi ini menggerakkan ekonomi luar biasa, ini ekonomi rakyat, ekonomi Pancasila yang disampaikan oleh Bapak Presiden [Prabowo Subianto],” ujarnya.

    Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat program MBG menyebabkan kenaikan permintaan telur ayam ras dan daging ayam ras.

    Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan program MBG yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir memicu lonjakan permintaan telur dan daging ayam ras yang menjadi bagian dari menu program prioritas Presiden Prabowo.

    Berdasarkan data BPS, telur ayam ras dan daging ayam ras menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen harga bergejolak secara bulanan (month-to-month/mtm) pada Oktober 2025.

    BPS mencatat, telur ayam ras dan daging ayam ras masing-masing memberikan andil inflasi sebesar 0,04% dan 0,02% pada Oktober 2025. BPS menyebut, telur ayam ras dan daging ayam ras mengalami inflasi masing-masing sebesar 4,43% dan 1,13%.

    Pudji menuturkan, inflasi yang terjadi pada komoditas telur ayam ras dan daging ayam ras dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk program MBG.

    “Salah satunya adalah kenaikan permintaan telur ayam dan daging ayam ras dari SPPG yang berasal dari pasar atau juga pengecer dan juga pedagang besar. Jadi diduga ini menjadi salah satu satu indikasi naiknya permintaan telur dan daging ayam ras,” kata Pudji dalam Rilis BPS, Senin (3/11/2025).

    Namun, Pudji juga menyampaikan penyebab lonjakan permintaan telur ayam dan daging ayam ras juga dipengaruhi komponen biaya produksi daging ayam ras seperti harga Day Old Chicks (DOC) atau anak ayam umur satu hari, harga live bird atau ayam hidup, serta kenaikan harga jagung pakan di beberapa wilayah.

  • Jurnalis di Makassar Gelar Aksi Solidaritas untuk Tempo

    Jurnalis di Makassar Gelar Aksi Solidaritas untuk Tempo

    Liputan6.com, Jakarta Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulawesi Selatan bersama pers mahasiswa, lembaga independen dan pegiat demokrasi menggelar aksi solidaritas menolak segala bentuk ancaman terhadap kemerdekaan pers di AAS Building, Jalan Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (4/11/2025) siang.

    Aksi ini digelar usai Menteri Pertanian Amran Sulaiman melayangkan gugatan perdata terhadap Tempo senilai Rp 200 miliar.

    Pantauan Liputan6.com, aksi KAJ Sulsel mulanya berlangsung damai hingga massa tandingan yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa dan Petani Bersatu Sulawesi Selatan juga berunjuk rasa di lokasi yang sama. Mereka malukukan orasi dan menuntut agar izin Tempo segera dicabut karena dinilai melakukan pemberitaan bohong.

    Puncak ketegangan terjadi saat sejumlah jurnalis memasang karangan bunga bertuliskan ‘Amran Sulaiman Kamu Jahat Sama Jurnalis’. Sejumlah massa berpakaian preman tiba-tiba mendatangi para jurnalis yang menggelar aksi dan melakukan pemukulan. Aksi saling dorong pun terjadi hingga pihak kepolisian memisahkan kedua kelompok.

    “Cukup kawan-kawan, aksi kita aksi terkonsolidasi,” ucap salah seorang orator dari KAJ sulsel melalui pengeras suara.

    Sementara itu, Koordinator Aksi, Sahrul Ramdhan, menjelaskan bahwa aksi solidaritas ini perlu dilakukan karena apa yang dilakukan Andi Amran Sulaiman bisa menjadi ancaman serius untuk kebebasan dan kemerdekaan pers.

    “Aksi solidaritas ini kami pandang perlu karena menjadi ancaman serius terhadap kemerdekaan pers dan hak publik untuk mendapatkan informasi,” ujar Sahrul Ramdhan.

    Menurut dia, gugatan terhadap Tempo yang kini memasuki tahap sidang awal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan bentuk pembungkaman terhadap ruang demokrasi oleh lembaga negara.

    Ia menilai, jika gugatan tersebut dikabulkan, maka kemerdekaan pers, kebebasan berpendapat, dan hak publik untuk mengawasi pejabat publik akan terancam hilang.

    “Tempo saja digugat, apalagi kita-kita yang hanya berupaya menyuarakan kebenaran. Padahal sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers bahwa sengketa pers diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, bukan lewat gugatan perdata,” tegas pengurus Bidang Advokasi AJI Makassar tersebut.

    Ketegangan kembali terjadi sesaat setelah aksi bubar, seseorang yang belum diketahui identitasnya lalu mendatangi salah seorang orator dari KAJ Sulsel dan kembali melakukan aksi pemukulan. Setelah memukul pria berbadan gempal tersebut berlari masuk ke dalam AAS Building.