Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Wamentan Ancam Pecat Pegawai yang Permainkan Impor Pangan

    Jakarta –

    Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan tak akan segan-segan memberhentikan pegawai yang melakukan permainan dalam impor pangan. Hal ini menjawab saat dikonfirmasi terkait permainan impor bawang putih.

    Dia mempersilahkan masyarakat melaporkan jika menemukan pelanggaran terkait pengelolaan pangan. Kementerian Pertanian sendiri juga telah menindak banyak kasus terkait sektor pertanian, salah satunya kasus pupuk palsu.

    “Ya kita silahkan, kalau ada laporkan. Nggak ada urusan saya. Kan ada Irjan (Inspektorat Jenderal), kita cek semua. Tentu saja kalau ada pelanggaran, saya dengan Pak Menteri nggak segan-segan. Ada yang salah pasti kita minimal kita berhentikan, kalau perlu kita pecat. Bahkan kita ada yang beberapa yang diproses hukum kan. Ada yang pupuk palsu dan lain-lain,” kata dia di Gedung DPR RI, Kamis (6/3/2025).

    Menurutnya jangan sampai ada yang melalukan permainan di atas penderitaan masyarakat. Dia juga mempersilahkan masyarakat menyampaikan laporan dengan surat kaleng jika ada pelanggaran di sektor pertanian. Pihaknya berjanji akan segera melakukan investasi atas laporan tersebut.

    “Jadi jangan sampai ada orang yang menari-nari di atas penderitaan rakyat ya, apapun ya. Mau beras, jagung, bawang putih. Itu kan kalau bawang putihnya mahal kan artinya yang justru rugi rakyat banyak nih. Kalau ada indikasi, kasih surat istilahnya, kalau bahasa dulu surat kaleng ya ke pertanian, nggak usah menyebut nama siapa yang mengirim, kasih tahu si ini si ini. Kita investigasi, kita cek semua. Jadi kita tegas di situ,” tegasnya.

    Terkait penyelewengan di sektor pertanian, salah satunya terkait kasus pupuk palsu. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman telah menonaktifkan 11 pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) yang ikut andil dalam kasus tersebut.

    Pejabat itu disebut telah melancarkan perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu dan tidak sesuai standar. Adapun perusahaan yang menyalurkan pupuk palsu yakni 4 perusahaan. Kemudian, 23 perusahaan menyalurkan pupuk di bawah standar.

    “Kami sudah minta suratnya dikeluarkan, nonaktif 11 orang. Itu Direktur Eselon 2, Eselon 3, yang memproses pengadaan pupuk, kami nonaktifkan,” kata Amran dalam konferensi pers, Selasa (26/11/2024).

    Sebanyak 11 pejabat itu telah resmi dinonaktifkan hari ini. Namun, tidak menutup sebanyak 11 pejabat itu akan diproses ke penegak hukum.

    “Dan juga ditindaklanjuti oleh Irjen, bila perlu kami kirim ke penegak hukum,” tuturnya.

    (ada/kil)

  • Amran Ngamuk Respons Viral MinyaKita Isinya Cuma 0,75 Liter, Ancam Ini

    Amran Ngamuk Respons Viral MinyaKita Isinya Cuma 0,75 Liter, Ancam Ini

    Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Pertanian Amran Sulaiman buka suara terkait ditemukannya minyak goreng bersubsidi MinyaKita dengan berat yang tidak sesuai keterangan. Sebelumnya viral di media sosial unggahan video yang memperlihatkan minyak goreng bersubsidi Minyakita dalam kemasan 1 liter ternyata hanya berisi 750 ml.

    Amran pun mengancam siapapun yang bermain-main dengan timbangan.

    “Itu harus diberi sanksi, baik disegel, bisa izinnya dicabut,” tegas Amran di Gedung DPR, Kamis (6/3/2025).

    Video itu memicu kemarahan publik karena produk yang seharusnya membantu masyarakat malah diduga menyalahi aturan. Ancaman ini berlaku untuk pedagang maupun produsen.

    Foto: Foto Kolase MinyaKita dan Minyak Curah. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)
    Foto Kolase MinyaKita dan Minyak Curah. (CNBC Indonesia/Martyasari Rizky)

    “Iya, (sanksi) termasuk produsen,” sebutnya lagi.

    Dugaan pelanggaran ini makin ramai diperbincangkan karena harga Minyakita di pasaran juga terpantau di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700 per liter, sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Di pasaran, harga MinyaKita sudah tembus di atas Rp 18.000/liter.

    Sebelumnya Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menegaskan kasus itu sudah ditindaklanjuti oleh pihaknya. Ia mengonfirmasi bahwa perusahaan yang terlibat adalah PT Navyta Nabati Indonesia (NNI), yang sebelumnya juga tersandung kasus penimbunan Minyakita.

    “Ya, ya sudah kita tindaklanjuti. Sebenarnya itu si produsen itu juga pernah kita yang dulu kasus penumpukan barang itu,” kata Budi saat ditemui di Sarinah Jakarta, Rabu (5/3/2025).

    (fys/wur)

  • Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga

    Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga

    Sumber foto: Adi Asmara/elshinta.com.

    Tinjau pasar murah, Mentan: Jangan coba-coba naikkan harga
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 20:22 WIB

    Elshinta.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman didampingi oleh Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, melakukan peninjauan langsung terhadap operasi pasar yang dilaksanakan di PT Pos Indonesia, Jalan Merdeka, Palembang. Langkah ini merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi lonjakan harga pangan yang saat pelaksanaan bulan suci Ramadan.

    Amran menjelaskan bahwa operasi pasar ini melibatkan berbagai pihak, termasuk PT Pos Indonesia dan pihak terkait lainnya, untuk memastikan pasokan pangan yang cukup dan stabil.

    “Apa yang kita lakukan ini adalah langkah besar-besaran yang dilakukan pemerintah bersama dengan PT Pos dan pihak terkait. Operasi pasar ini bertujuan untuk memastikan harga pangan tetap terjangkau, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar Amran saat meninjau langsung kegiatan tersebut. Selasa (04/03/2025).

    Dalam kesempatan tersebut, Amran juga menekankan pentingnya kerjasama seluruh pengusaha untuk menjaga harga pangan tetap stabil. Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi dengan menjual bahan pokok, seperti minyak goreng dan beras, dengan harga yang lebih tinggi dari harga yang ditetapkan (HET).

    “Kami ingin mengingatkan seluruh pengusaha, sahabat-sahabatku di seluruh Indonesia, agar tidak ada yang menjual barang di atas harga yang wajar, seperti minyak goreng dan beras. Kenapa minyak goreng? Kita adalah negara penghasil minyak goreng terbesar di dunia yang juga mengekspor ke banyak negara. Jadi tidak ada alasan untuk menjual dengan harga tinggi,” tambahnya.

    Selanjutnya Amran juga menanggapi tudingan harga beras yang melonjak. Menurutnya, kenaikan harga tersebut tidak beralasan mengingat produksi beras Indonesia mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun lalu.

    “Produksi beras kita meningkat tajam hingga 52% menurut data dari BPS, bukan hanya kata saya. Stok beras juga cukup, bahkan Bulog memiliki 2 juta ton cadangan beras. Jadi, tidak ada alasan bagi pengusaha untuk menaikkan harga beras atau komoditas lainnya,” jelas Amran seperti dilaporkan Kontributor Elshinta, Adi Asmara, Selasa (4/3). 

    Lebih lanjut, Amran mengingatkan bahwa pemerintah sudah mengambil tindakan tegas terhadap pengusaha yang kedapatan melanggar ketentuan harga.

    “Kami sudah mengambil tindakan tegas, di Jakarta dan Jawa Tengah sudah ada beberapa toko yang disegel. Kami harap hal tersebut tidak terjadi di Palembang dan Sumatera Selatan,” katanya.

    Amran juga menegaskan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Kapolri dan Presiden untuk memastikan langkah-langkah penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang mencoba merugikan masyarakat.

    “Kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolri dan tadi malam juga menghadap Presiden. Kami akan tetap semangat untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan jangan ada yang menyusahkan 200 juta penduduk Indonesia,” tegasnya.

    Sementara itu pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk mendukung upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga pangan, khususnya pada saat  Ramadan seperti saat ini.

    “Bantulah masyarakat kita yang sedang beribadah. Jangan biarkan mereka terganggu dengan kenaikan harga pangan yang tidak wajar,” ujar Deru. 

    Sumber : Radio Elshinta

  • Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK

    Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK

    Presiden RI Prabowo Subianto berpidato dalam acara penutupan Kongres VI Partai Demokrat di Jakarta, Selasa (25/2/2025). (ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden)

    Presiden siapkan taklimat untuk menteri hingga pimpinan LPNK
    Dalam Negeri   
    Editor: Calista Aziza   
    Selasa, 04 Maret 2025 – 11:30 WIB

    Elshinta.com – Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan rapat serta taklimat atau pengarahan khusus untuk para pimpinan kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

    Hal ini dikonfirmasi dalam pesan singkat dari Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden (Setpres) Yusuf Permana yang diterima di Jakarta, Selasa.

    “Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin Rapat dan memberikan Taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” kata Yusuf.

    Belum ada informasi detail mengenai isu yang akan dibahas dalam pertemuan nanti sore di Istana Kepresidenan Jakarta. Pada Senin (3/3), Presiden telah memanggil beberapa menteri untuk membahas isu terkini yang terjadi di Indonesia.

    Contohnya seperti rapat terbatas dengan Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, hingga Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.

    Pertemuan itu dilakukan membahas kesiapan pangan dan stabilisasi komoditas untuk Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025, tidak hanya itu juga dibahas mengenai rencana pembentukan koperasi Desa Merah Putih.

    Sebuah pusat kegiatan ekonomi yang disiapkan hadir di tiap desa yang ada di Indonesia untuk menyerap hasil pertanian lokal dan memotong mata rantai distribusi kepada konsumen.

    Menteri Koordinator bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebutkan Pemerintah menargetkan pembangunan koperasi Desa Merah Putih itu di 70.000 desa.

    Sumber : Antara

  • Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Jajaran Kabinet Merah Putih Sore Ini

    Presiden Prabowo Beri Taklimat ke Jajaran Kabinet Merah Putih Sore Ini

    loading…

    Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Foto/Dok Setpres

    JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Hal itu diungkapkan oleh Deputi Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana.

    Dia menyampaikan Presiden Prabowo juga akan menyampaikan taklimat atau arahan khusus. “Sore ini di Istana Kepresidenan Jakarta, Bapak Presiden Prabowo akan memimpin rapat dan memberikan taklimat kepada para Menteri, Kepala Badan, Wamen, pimpinan LPNK dan para pejabat lainnya,” kata Yusuf dalam pernyataan tertulisnya.

    Sebelumnya, Presiden Prabowo telah memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Senin (3/3/2025). Sejumlah menteri yang hadir di antaranya Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman.

    Hadir juga Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indra Wijaya, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala PCO Hasan Nasbi.

    Kemudian, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudi, dan jajaran menteri lainnya.
    Binti Mufarida

    (rca)

  • Ingat! Pedagang Jual Beras Mahal Bakal Disegel – Page 3

    Ingat! Pedagang Jual Beras Mahal Bakal Disegel – Page 3

    Liputan6.com, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menjamin stok komoditas pangan salah satunya beras di Ramadan 2025 ini dalam kondisi aman. Jika ada pedagang yang menjual beras di atas ketentuan harga eceran tertinggi (HET), Mentan mengancam bakal melakukan penyegelan.

    “Sanksi administrasi (bagi pedagang yang jual harga beras di atas HET). Bila masih tidak mematuhi aturan, disegel,” tegas Mentan di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip Selasa (4/3/2025).

    Ancaman itu tidak sembarang dilayangkan. Lantaran Mentan mendapati hasil produksi beras di awal tahun naik, sementara harga beras terpantau turun.

    “Alhamdulillah pangan di bulan suci Ramadan cukup stabil, tapi kita akan tetap kawal sampai Lebaran,” ucapnya.

    “Kami meminta kepada seluruh pengusaha jangan menaikkan harga pangan di atas HET, karena tidak ada alasan. Dimana produksi khususnya yang strategis seperti beras, minyak goreng, itu lebih dari cukup stoknya. Jadi tidak ada alasan pengusaha menaikkan harga,” seru dia.

    Gandeng TNI dan Polri

    Untuk itu, Mentan bersama TNI/Polri telah merapatkan barisan, guna menindak pengusaha nakal yang bikin harga beras mahal. Menurut dia, Kementerian Pertanian (Kementan) terus menjalin komunikasi intens dengan TNI/Polri dari berbagai tingkat.

    “Kami sudah komunikasi sampai tingkat bawah, sampai tingkat polsek Bhabinkamtibnas (bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat), sampai tingkat babinsa (bintara pembina desa) dari TNI,” tuturnya.

    Sebelumnya, Perum Bulog juga telah menjamin stok beras aman di sepanjang Ramadan 2025 ini.

    Stok beras Bulog

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menyatakan, pihak ya telah menyiapkan berbagai langkah untuk memastikan pasokan beras tetap stabil selama bulan puasa, dengan stok yang mencukupi, baik dari cadangan beras pemerintah (CBP) maupun hasil pembelian gabah dari petani domestik.

    “Untuk saat ini total stok beras yang dikuasai Perum Bulog kurang lebih sebanyak 1,9 juta ton,” ungkap dia beberapa waktu lalu.

     

  • Politik kemarin, instruksi Prabowo hingga PSU Pilkada 2024

    Politik kemarin, instruksi Prabowo hingga PSU Pilkada 2024

    Jakarta (ANTARA) – Sejumlah peristiwa politik telah diwartakan oleh pewarta Kantor Berita ANTARA pada Senin (3/3). Berikut beberapa berita pilihan yang masih menarik dibaca pagi ini.

    1. Prabowo panggil menteri terkait bahas harga pangan-cabai saat Ramadhan

    Presiden RI Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas stabilisasi harga pangan, termasuk harga cabai saat Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri 2025.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadhan. Sesuai BPS, alhamdulillah pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” kata Mentan Amran Sulaiman kepada awak media.

    Baca selengkapnya di sini.

    2. Anggota DPR: Penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus selektif

    Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin mengatakan bahwa penempatan anggota TNI dalam jabatan sipil harus dilaksanakan secara selektif.

    “Misalnya dia memang sangat dibutuhkan, dan kemudian harus sesuai dengan permintaan menterinya, dan ketiga juga harus kapabel,” kata anggota komisi yang membidangi pertahanan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.

    Baca selengkapnya di sini.

    3. Pakar: TNI tak mungkin balik terapkan sistem “dwifungsi”

    Pakar keamanan dan pertahanan Dr. Kusnanto Anggoro mengemukakan bahwa TNI tidak mungkin kembali menerapkan sistem “dwifungsi” seperti yang terjadi pada era orde baru.

    Saat membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang TNI dengan Komisi I DPR RI di Jakarta, Senin, Kusnanto mengatakan ketika TNI masih bernama ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) yang menganut sistem dwifungsi, militer memiliki fungsi pertahanan negara serta fungsi sosial dan politik. Hal itu tidak mungkin terjadi lagi karena sudah tidak ada lagi fraksi militer di DPR.

    Baca selengkapnya di sini.

    4. Kepala Bakamla optimistis RUU Keamanan Laut rampung pada 2025

    Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah optimistis Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut akan rampung pada tahun 2025 ini.

    “Kalau dilihat dari pembicaraan, diskusi kami tadi (dengan Komisi I DPR), saya optimistis tahun ini akan selesai,” kata Irvansyah.

    Baca selengkapnya di sini.

    5. KPU: Hampir semua PSU pilkada digelar setelah Idul Fitri

    Mochammad Afifuddin mengatakan bahwa hampir semua jadwal pemungutan suara ulang Pilkada 2024 di 24 daerah akan digelar setelah Idul Fitri 2025.

    “Ternyata semuanya setelah Idul Fitri, kayaknya setelah itu, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi,” kata Afifuddin.

    Baca selengkapnya di sini.

    Pewarta: Nadia Putri Rahmani
    Editor: Edy M Yakub
    Copyright © ANTARA 2025

  • Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Kementan Targetkan 27 Ribu Petani Milenial untuk Swasembada Pangan

    Jakarta, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan 27.000 petani milenial di sejumlah lahan klaster pertanian modern.

    Langkah ini bertujuan untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan mencapainya target Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

    Untuk memastikan keberhasilan program ini, Kementan juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait penyerapan tenaga kerja milenial.

    Mentan Amran menjelaskan bahwa program klaster pertanian modern ini menjadi salah satu strategi utama untuk meningkatkan produksi pangan dan menciptakan lapangan kerja bagi generasi milenial.

    “Kami berkolaborasi dengan Kemnaker karena mereka memiliki antara 300 hingga 500 instruktur. Saat ini sudah ada 27.000 petani milenial yang mendaftar,” kata Menteri Amran kepada wartawan di kantor Kementan, Senin (3/3/2025).

    Amran menambahkan, para petani milenial tersebut akan ditempatkan di lima provinsi besar, yakni Papua Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Sumatera Selatan. Program ini akan melibatkan 12 provinsi lainnya, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan.

    “Ini adalah solusi permanen. Dengan melibatkan lima provinsi besar, kami berharap bisa mempercepat pencapaian target swasembada pangan,” ujarnya.

    Selain penempatan petani milenial, Kementan memberikan dukungan berupa 3.600 alat pertanian yang akan digunakan di lapangan.

    “Kami menargetkan total 7.000 unit alat yang akan dikirimkan ke lapangan. Dan untuk mendukung pengoperasian alat tersebut, kami akan melibatkan mekanik yang akan dipenuhi oleh Kementerian Tenaga Kerja,” tambahnya.

    Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja Yassierli menegaskan kesiapan pihaknya untuk mendukung kelancaran program ini dengan menyediakan instruktur dan mekanik yang dibutuhkan. 

    “Kemenaker siap mendukung dengan instruktur dan mekanik melalui skema sertifikasi dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) yang akan disesuaikan dengan program prioritas pemerintah,” jelas Menteri Tenaga Kerja Yassierli yang menggandeng Menteri Pertanian demi menggenjot swasembada pangan di Indonesia.

    Dengan kolaborasi antara Kementan dan Kemnaker, diharapkan program petani milenial ini akan berhasil mempercepat tercapainya swasembada pangan dan menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.

  • Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang

    Budi Arie Sebut Koperasi Desa Merah Putih Bakal Tekan Harga Barang
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Koperasi
    Budi Arie Setiadi
    berharap Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dapat membuat harga barang di masyarakat menjadi lebih murah.
    Pasalnya, pembentukan
    Koperasi Desa Merah Putih
    dapat memutus mata rantai distribusi barang yang selama ini merugikan produsen dan konsumen.
    “Supaya bisa lebih murah harga-harga di masyarakat,” kata Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
    Dalam implementasinya, kata Budi, Koperasi Desa Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga pendekatan utama.
    Budi Arie menambahkan, ada sekitar 64.000 kelompok tani yang siap bermigrasi menjadi koperasi, sehingga sistem pertanian dan distribusi pangan di desa dapat terintegrasi dengan lebih baik.
    “Jadi ada tiga model. Pertama, membangun koperasi baru. Kedua, merevitalisasi koperasi yang sudah ada. Ketiga, membangun dan mengembangkan,” ungkapnya.
    Adapun Koperasi Desa Merah Putih diputuskan usai Presiden RI Prabowo Subianto rapat bersama sejumlah menteri, termasuk Budi Arie.
    Selain Budi, ada Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hingga Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
    Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menjelaskan Koperasi Desa Merah Putih akan dibangun di 70.000 sampai 80.000 desa di seluruh Indonesia.
    Dia menjelaskan bahwa koperasi ini akan menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
    Ketua Umum PAN ini menyebut bahwa pemerintah akan mengoptimalkan dana desa yang telah ada untuk mendukung pendanaan program ini.
    Selain itu, Himbara juga akan berperan dalam pendanaan melalui skema cicilan selama tiga hingga lima tahun guna memastikan koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal.
    “Satu desa tadi diperkirakan akan mengeluarkan anggaran sampai 3 sampai 5 miliar rupiah. Kan kita ada dana desa 1 miliar per tahun, kalau 5 tahun kan berarti 5 miliar,” kata Zulhas.
    Di sisi lain, Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa akan ada revisi peraturan terkait kebijakan penggunaan dana desa.
    Yandri juga menekankan bahwa tujuan utama kebijakan ini adalah untuk memastikan desa-desa berkembang dan memiliki fondasi ekonomi yang kuat.
    “Fokusnya kepada Koperasi Desa Merah Putih, ujungnya sama semangatnya, bagaimana suasana pangan, bagaimana yang lain-lain. Inti pokoknya desa semua maju, desa semua berkembang dengan baik. Kita akan bangun desa, bangun Indonesia,” kata Yandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Panggil Menteri ke Istana, Presiden Prabowo Bahas Harga Pangan Saat Ramadan

    Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan beberapa menteri di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, (3/3/2025). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas langkah-langkah stabilisasi harga pangan selama bulan Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025.

    Fokus utama diskusi adalah menjaga kestabilan harga bahan pokok agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan mereka dengan lebih mudah selama periode tersebut.

    Beberapa menteri yang menghadiri pertemuan tersebut antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, serta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana.

    Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), produksi pangan dalam negeri selama periode Januari hingga April 2025 mencatat rekor tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

    “Kami akan bahas harga pangan di bulan suci Ramadan. Sesuai BPS, alhamdulillah, pengumuman BPS tadi produksi kita Januari sampai April, angka sementara itu tertinggi selama tujuh tahun,” ungkapnya.

    Ia juga menambahkan bahwa harga beras di tingkat konsumen mengalami penurunan selama Ramadan 2025. Namun, di sisi lain, harga cabai justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

    Menurut data yang dihimpun dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, harga cabai rawit rata-rata nasional saat ini mencapai Rp 103.600 per kilogram, mengalami peningkatan sebesar 28%. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika harga yang perlu dikendalikan untuk menjaga daya beli masyarakat.

    Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengonfirmasi bahwa pemanggilan dirinya beserta beberapa menteri lainnya bertujuan untuk membahas stabilisasi harga pangan selama Ramadan hingga Idulfitri 2025.

    “Saya menduga pangan secara keseluruhan. Ada dua menko dan beberapa menteri terkait (yang diundang). Menko pangan dan menko ekonomi,” ucapnya.

    Sebagai upaya untuk mengendalikan harga pangan, Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) menyatakan bahwa pemerintah telah melaksanakan operasi pasar di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan untuk membantu mengatasi lonjakan harga bahan pangan serta memastikan ketersediaan stok pangan yang cukup di seluruh Indonesia.

    Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Adita Irawati, mengatakan bahwa operasi pasar telah berlangsung sejak 24 Februari 2025 dan akan berlanjut hingga 28 Maret 2025.

    Kementerian dan lembaga yang terlibat dalam operasi pasar yang digelar selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idulfitri 2025 ini di antaranya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan, serta sejumlah BUMN yang bergerak di industri pangan dan logistik.