Xcloud.id

Tag: Amran Sulaiman

  • Mentan Amran Sulaiman Harap Kalteng Mampu Produksi Beras 1 Juta Ton

    Mentan Amran Sulaiman Harap Kalteng Mampu Produksi Beras 1 Juta Ton

    Palangkaraya, Beritasatu.com – Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan bahwa Kalimantan Tengah memiliki potensi besar dalam produksi beras untuk mendukung program cetak sawah dan optimasi lahan (oplah) guna mempercepat swasembada pangan nasional.

    Ia berharap pada 2025, program cetak sawah di wilayah ini bisa mencapai target 75.000 hektare.

    “Kalimantan Tengah diproyeksikan mampu memproduksi satu juta ton beras dan berkontribusi dalam suplai pangan ke provinsi lain,” ucap Amran saat  melakukan kunjungan kerja ke Palangka Raya, Kalimantan Tengah, dalam rangka Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu (19/3/2025).

    Wilayah yang menjadi lokasi perluasan cetak sawah di Kalimantan Tengah saat ini mencakup enam kabupaten, yakni Kapuas, Pulang Pisau, Kotawaringin Timur, Barito Utara, Seruyan, dan Lamandau.

    Berdasarkan data sementara Kementerian Pertanian, jumlah lahan yang telah menandatangani kontrak di provinsi ini mencapai 63.222 hektare, sementara 7.541 hektare masih dalam proses kontrak, dan 4.273 hektare dalam tahap persiapan kontrak.

    Amran berharap program ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya bagi para petani. Ia menegaskan bahwa program perluasan cetak sawah akan terus dievaluasi, dan jika tidak berjalan sesuai rencana, pemerintah akan mencabutnya serta mengalokasikannya ke daerah atau kabupaten lain.

    Bahkan, jika Kalimantan Tengah tidak mampu menjalankan program ini, alokasi lahan dapat dialihkan ke provinsi lain yang lebih siap untuk produksi beras.

    Dalam Rapat Koordinasi Luas Tambah Tanam dan Sosialisasi Inpres Nomor 3 Tahun 2025 yang digelar di Aula Kayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Amran juga menekankan pentingnya peran penyuluh pertanian dalam mencapai target swasembada pangan nasional.

    Ia berharap para penyuluh dapat meningkatkan kinerja mereka sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan program ini, sehingga produksi beras meningkat dan Indonesia dapat mewujudkan ketahanan pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

  • 1 Mentan Amran: Saya Kecewa, Petani Tunggu di Sawah, Bulog Malah di Gudang Regional

    1 Mentan Amran: Saya Kecewa, Petani Tunggu di Sawah, Bulog Malah di Gudang Regional

    Mentan Amran: Saya Kecewa, Petani Tunggu di Sawah, Bulog Malah di Gudang
    Editor
    BANJARBARU, KOMPAS.com
    –
    Menteri Pertanian Amran Sulaiman
    mencopot Dani Satrio dari jabatannya sebagai Pimpinan Wilayah
    Badan Urusan Logistik
    (Bulog) Kantor Wilayah
    Kalimantan Selatan
    (Kalsel).
    Keputusan itu diambil setelah mendengar langsung keluhan para petani saat menghadiri panen raya di Desa Maluka Baulin, Kabupaten Tanah Laut, Kalsel, pada Selasa (18/3/2025).
    Dalam acara tersebut, sejumlah petani mengadu kepada Amran bahwa mereka terpaksa menjual gabah hasil panen di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada tengkulak.
    Padahal, pemerintah telah menetapkan HPP sebesar Rp 6.500 per kilogram.
    Namun kenyataannya, petani di Tanah Laut hanya mampu menjual gabah mereka dengan harga antara Rp 5.300 hingga Rp 5.600 per kilogram.
    Mendengar keluhan itu, Amran mengungkapkan rasa kecewanya terhadap kinerja Bulog Kalsel yang dinilai lamban dalam menyerap gabah petani.
    KOMPAS.COM/AKHMAD DHANI Menteri Pertanian RI Amran Sulaiman saat diwawancarai usai memberikan paparan terkait pentingnya transformasi pertanian Indonesia di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Palangka Raya, Rabu (19/3/2025).
    Ia menilai Bulog justru pasif menunggu di gudang, bukannya bergerak langsung ke lapangan.
    “Saya kecewa dengan Bulog hari ini. Petani menunggu kepastian harga di sawah, tapi Bulog malah menunggu di gudang,” kata Amran dalam keterangannya yang diterima pada Rabu (18/3/2025).
    Tak hanya lamban, Bulog Kalsel juga dinilai sulit dihubungi ketika petani membutuhkan informasi terkait kepastian penyerapan gabah.
    Kondisi tersebut membuat Amran geram.
    Ia menegaskan perlunya perbaikan sistem agar penyerapan gabah berjalan lebih optimal.
    “Ini
    nggak
    bisa dibiarkan. Harus ada perbaikan sistem. Kalau ada yang tidak mau bekerja untuk rakyat, lebih baik minggir,” tegasnya.
    Amran menambahkan,
    pencopotan pimpinan Bulog Kalsel
    bukan sekadar bentuk sanksi, melainkan langkah konkret untuk memperbaiki kinerja Bulog dalam mendukung kesejahteraan petani.
    Menurut dia, pemerintah tidak akan tinggal diam melihat petani terus dirugikan akibat buruknya sistem penyerapan.
    “Kita tidak bisa membiarkan petani terus dirugikan, harus ada perbaikan nyata. Bulog harus turun ke lapangan, bukan sekadar menunggu di gudang,” kata dia.
    “Ke depan kita akan terus pantau agar penyerapan gabah berjalan optimal,” pungkas Amran.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Kemendag Evaluasi HET Minyakita Rp15.700 per Liter, Bakal Dinaikkan? – Halaman all

    Kemendag Evaluasi HET Minyakita Rp15.700 per Liter, Bakal Dinaikkan? – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) sedang mengevaluasi Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng Minyakita sebesar Rp 15.700 per liter.

    Hal itu diungkap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal Shoffan Shofwan usai mengadakan rapat bersama para repacker atau perusahaan pengemas ulang di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Selasa (18/3/2025).

    “Yang namanya kebijakan pasti dievaluasi. Kami juga menyampaikan bahwasannya terkait Minyakita itu kami evaluasi,” katanya.

    Meski sedang mengevaluasi, Iqbal belum bisa mengatakan apakah akan ada kenaikan HET Minyakita atau tidak.

    “Enggak [ada soal kenaikan HET, red]. Sekarang ini masih Rp 15.700. Kami ingin Minyakita itu distribusinya lancar karena stoknya ada gitu. Stoknya itu sangat cukup,” ujar Iqbal.

    Ia mengatakan, dalam mengevaluasi HET Minyakita, Kemendag perlu melibatkan para repacker, distributor, dan produsen.

    Belakangan ini sedang ramai Minyakita yang dijual di pasaran tidak sesuai takaran.

    Sebanyak 12 produsen Minyakita curangi takaran dan tiga modus operandi yang terungkap.

    Pada Jumat (14/3/2025), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali menenmukan Minyakita tidak sesuai takaran.

    Temuan itu didapat saat inspeksi bersama Wakil Menteri Pertanian Sudaryono dan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Letjen TNI (Purn) AM Putranto melakukan sidak.

    Sebanyak tujuh perusahaan diduga mengurangi isi minyak goreng kemasan dari 1 liter menjadi hanya 700 ml.

    Kasus penyunatan takaran MinyaKita juga ditemukan saat sidak di Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (8/3/2025), dan di Pasar Gede Hardjonagoro, Solo, Selasa (11/3/2025). Saat itu, lima perusahaan yang diduga melakukan praktik serupa.

     

  • Terungkap! Ini 7 Perusahaan yang Kurangi Isi Minyakita

    Terungkap! Ini 7 Perusahaan yang Kurangi Isi Minyakita

    Jakarta –

    Pemerintah kembali menemukan praktik kecurangan mengurangi isi Minyakita. Kementerian Pertanian (Kementan) menemukan setidaknya ada 7 perusahaan yang mengurangi isi Minyakita.

    Hal tersebut ditemukan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Tambahrejo, Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (14/3) lalu. Amran menemukan adanya kecurangan dalam pengemasan minyak goreng, yaitu menyunat takaran minyak goreng Minyakita. Sebanyak tujuh perusahaan ketahuan sunat takaran minyak goreng dalam kemasan yang seharusnya berisi 1 liter.

    “Kami temukan takaran minyak dikurangi, ada yang hanya 700 ml. Ini merugikan masyarakat,” kata Amran dalam keterangan, dikutip Minggu (16/3/2025).

    Sebanyak tujuh perusahaan yang diduga melakukan praktik kecurangan tersebut, yakni CV Briva Jaya Mandiri (Ponorogo), CV Bintang Nanggala, KP Nusantara (Kudus), UD Jaya Abadi (Surabaya), CV Aneka Sawit Sukses Sejahtera (Surabaya), CV Mega Setia (Gresik), dan PT Mahesi Agri Karya (Surabaya).

    Amran juga sebelumnya telah melakukan sidak di Jakarta dan Solo. Ditemukan praktik penyunatan takaran di Jakarta oleh 3 perusahaan dan di Solo oleh 2 perusahaan.

    Selain itu, Amran menyebut beberapa produsen mengurangi isi tanpa menyesuaikan harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700/liter. Ia meminta Satgas Pangan segera mengambil tindakan tegas.

    “Kami harap ada sanksi berat untuk perusahaan nakal ini. Jangan sampai ada lagi yang menipu rakyat. Kami serahkan penegakan hukumnya ke Satgas Pangan,” tambah Amran.

    (kil/kil)

  • Prabowo pimpin ratas hilirisasi, telaah proyek ciptakan lapangan kerja

    Prabowo pimpin ratas hilirisasi, telaah proyek ciptakan lapangan kerja

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, guna membahas percepatan hilirisasi dan menelaah proyek yang berdampak pada penciptaan lapangan kerja.

    Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjelaskan bahwa dalam ratas tersebut, Presiden Prabowo menginstruksikan agar proyek hilirisasi yang paling banyak menciptakan efek berganda (multiplier effect) menjadi prioritas.

    “Kami analisa semua, dan kami perintahkan proyek-proyek mana saja yang memberikan dampak positif, terutama dalam bidang penciptaan lapangan pekerjaan. Itu adalah salah satu parameter utama yang tadi kami lihat,” kata Rosan dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

    Rosan menjelaskan bahwa pihaknya bersama kementerian terkait telah menginventarisasi sejumlah proyek hilirisasi di sektor mineral, batubara, akuakultur, pertanian, hingga perkebunan.

    Analisis menyeluruh dilakukan untuk menentukan prioritas proyek-proyek yang mampu memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

    Rosan menambahkan bahwa proyek hilirisasi juga dinilai dari kontribusinya dalam menurunkan impor, meningkatkan ekspor, dan memperkuat daya saing industri nasional.

    Presiden Prabowo juga meminta agar hilirisasi tidak berhenti pada tahap awal, melainkan menjadi pintu masuk bagi proses industrialisasi yang lebih luas.

    Tidak hanya berorientasi ekonomi makro, proyek hilirisasi juga diarahkan untuk melibatkan para petani tambak, petani perkebunan, hingga masyarakat sekitar, agar kesejahteraan mereka turut meningkat.

    “Industrialisasinya itu juga kita bisa lihat mana yang kita prioritaskan, dan kalau bisa ini juga melibatkan para petani, baik petani dari sektor perkebunan itu sendiri, dan juga bagaimana itu bisa menciptakan peningkatan perekonomian di seluruh masyarakat,” kata Rosan.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa rapat juga menindaklanjuti keputusan Presiden mengenai implementasi 21 proyek hilirisasi prioritas.

    Presiden Prabowo memberikan arahan agar proyek-proyek tersebut mengutamakan serapan tenaga kerja, mengombinasikan teknologi dengan padat karya, serta memprioritaskan industri substitusi impor.

    “Presiden mengarahkan kepada kami agar implementasinya harus betul-betul profesional dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi,” kata Bahlil.

    Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya penyebaran investasi hilirisasi secara merata di seluruh wilayah Indonesia, tidak terpusat di satu pulau saja. Hal tersebut penting agar terjadi penyebaran ekonomi di seluruh Indonesia.

    Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam ratas tersebut yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiyono, CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, serta COO Danantara Dony Oskaria.

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Prabowo tetap gelar ratas di hari Minggu, panggil menteri ke Hambalang

    Prabowo tetap gelar ratas di hari Minggu, panggil menteri ke Hambalang

    Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas pada Minggu siang dengan memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke kediaman Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa fokus utama dalam rapat terbatas (ratas) tersebut membahas percepatan hilirisasi nasional di berbagai sektor strategis, seperti mineral, batubara, akuakultur, pertanian, hingga perkebunan.

    “Hari ini kami melakukan rapat di hari Minggu. Kami harus memberikan apresiasi kepada Bapak Presiden, hari Minggu saja semua menterinya rapat jadi tidak mengenal waktu libur,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam keterangan resmi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden yang disaksikan di Jakarta, Minggu.

    Bahlil menyebut ratas di hari Minggu adalah bentuk dari perhatian keseriusan Presiden Prabowo dalam mengawal, mengecek program-program yang sudah diperintahkan kepada menteri-menterinya.

    Dalam ratas tersebut, Presiden ingin memastikan program strategis nasional, khususnya hilirisasi tetap berjalan tanpa terhambat waktu.

    Kepala Badan Pelaksana (CEO) BPI Danantara Indonesia Rosan Roeslani juga turut menghadiri ratas untuk menganalisis secara menyeluruh terhadap kesiapan implementasi sejumlah proyek hilirisasi yang telah dirancang.

    Rosan mengatakan bahwa Presiden mengevaluasi perkembangan proyek-proyek hilirisasi, termasuk menelaah proyek-proyek yang memberikan dampak signifikan bagi penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

    “Kita melihat yang mempunyai dampak tentunya tidak hanya dari segi ekonomi, tapi itu yang disampaikan Presiden soal penciptaan lapangan pekerjaan, penurunan impor, dan juga bisa meningkatkan ekspor. Dan di mana yang kita juga mempunyai adanya kompetitivitas yang lebih tinggi,” kata Rosan.

    Prabowo, kata Rosan, menegaskan pentingnya proyek-proyek tersebut tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga harus melibatkan masyarakat lokal, seperti petani, petambak, serta pelaku usaha di daerah sekitar.

    Selain membahas progres hilirisasi, rapat juga menekankan perlunya pemerataan investasi di berbagai daerah, agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata dari Sabang hingga Merauke.

    Meski digelar di hari Minggu, sejumlah jajaran menteri hadir untuk mengikuti arahan langsung dari Presiden Prabowo.

    Rapat di akhir pekan ini memperlihatkan bahwa tidak ada waktu kosong bagi Presiden dan para menteri dalam menjalankan mandat pembangunan. Pemerintah berkomitmen penuh memastikan program hilirisasi berjalan tepat sasaran, profesional, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

    Sejumlah menteri yang terlihat hadir dalam ratas tersebut, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiyono, CEO Danantara Rosan Roeslani, CIO Danantara Pandu Sjahrir, serta COO Danantara Dony Oskaria.

    Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

    Pewarta: Mentari Dwi Gayati
    Editor: Rangga Pandu Asmara Jingga
    Copyright © ANTARA 2025

  • Video: Mentan: Pendapatan Petani Milenial & Gen-Z di Atas Gaji Menteri

    Video: Mentan: Pendapatan Petani Milenial & Gen-Z di Atas Gaji Menteri

    Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman mengungkapkan peran penting petani muda dan milenial untuk mengembangkan pertanian modern Indonesia.

    Mentan menyebutkan dalam memperkuat strategi ekstensifikasi dan intensifikasi pertanian guna meningkatkan produktivitas pertanian RI melalui program cluster pertanian modern lewat cetak sawah baru. Langkah ini bisa menggenjot produksi 2 kali lipat lebih besar, lebih efisien karena menggunakan teknologi hingga bisa menarik petani milenial dan Gen Z karena bisa mendapatkan pendapatan di atas 15 juta atau di atas gaji menteri.

    Seperti apa upaya meningkatkan produksi pertanian RI? Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman dalam Profit,CNBCIndonesia (Selasa, 11/03/2025)

  • Bulog Buka Suara Soal Temuan Beras Impor Kutuan

    Bulog Buka Suara Soal Temuan Beras Impor Kutuan

    Bisnis.com, JAKARTA — Perum Bulog bukan suara terkait temuan beras sisa impor tahun lalu di gudang Bulog yang terkena serangan hama alias kutu.

    Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menjelaskan bahwa beras memiliki potensi untuk diserang hama selama proses penyimpanan, terutama beras merupakan cadangan pangan pemerintah (CPP) yang disimpan dalam jangka waktu yang lama.

    “Beras sebagai komoditas pangan berpotensi terkena serangan hama selama penyimpanan. Apalagi beras ini sebagai cadangan pangan pemerintah yang disimpan dalam waktu yang relatif lama,” kata Suyamto kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025).

    Kendati demikian, Suyamto menyatakan bahwa Bulog sudah menerapkan konsep Pengelolaan Hama Gudang Terpadu (PHGT) untuk mengatasi serangan hama, termasuk kutu.

    Di samping itu, Bulog juga melakukan monitoring kualitas gudang dan serangan hama secara rutin. Selain itu, lanjutnya, Bulog juga melakukan perawatan kualitas dan fumigasi.

    “Tindakan perawatan kualitas juga kita lakukan apabila terjadi serangan hama dengan spraying [penyemprotan] dan fumigasi untuk memastikan beras yang dikeluarkan dari gudang bebas dari hama [kutu],” tuturnya.

    Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto mengaku menemukan beras sisa impor tahun lalu di dalam gudang Bulog di Yogyakarta yang sudah terserang kutu.

    “Kami meninjau gudang Bulog, di situ kami menemukan masih banyak beras-beras sisa impor yang lalu di dalam gudang bulog itu yang sudah banyak kutunya,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV dengan Menteri Pertanian di DPR, Selasa (11/3/2025).

    Titek menilai kondisi beras impor yang terserang kutu itu sudah tidak layak dikonsumsi masyarakat. Dia pun meminta agar Kementan untuk menindak lebih lanjut temuan beras yang berkutu itu.

    “Beras sisa impor kemarin itu, kan ada di dalam gudang Bulog, itu diapain? Kalau ditunggu lagi takut nanti, kalau dilepas ke pasar nggak untuk dijual, sudah nggak bisa dijual lagi, orang saya ke sana sudah ada kutunya kok,” tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengakui bahwa Perum Bulog telah melaporkan ada sebanyak 100.000–300.000 ton beras sisa impor di gudang Bulog yang sudah tak layak konsumsi.

    “Memang Bulog sudah melaporkan juga ada 100.000—300.000 [ton] seluruh Indonesia dari 2 juta [ton], ini sudah masuk dalam list, termasuk Yogya. tetapi nanti kami tanya lagi, kalau bisa dipercepat yang di Yogya,” terang Amran.

    Namun, Amran menegaskan bahwa Kementan sudah sepakat beras yang terserang kutu itu tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat. Selain itu, beras tersebut juga tidak boleh diperuntukkan menjadi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

    “Kami sudah sepakat tidak boleh untuk masyarakat. tidak boleh untuk SPHP, tidak boleh untuk bantuan, itu dikeluarin, nanti itu diperhitungkan karena tidak serta merta busuk langsung kita keluarin,” pungkasnya.

  • Mentan Amran Ungkap 7 Perusahaan Nakal Sunat Takaran Minyakita

    Mentan Amran Ungkap 7 Perusahaan Nakal Sunat Takaran Minyakita

    Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menemukan tujuh perusahaan yang melakukan kecurangan dalam pengemasan minyak goreng alias praktik penyunatan takaran minyak goreng sederhana merek Minyakita.

    Adapun, tujuh perusahaan yang diduga memproduksi dan mengemas Minyakita kurang dari 1 liter itu adalah CV Briva Jaya Mandiri (Ponorogo), CV Bintang Nanggala, dan KP Nusantara (Kudus).

    Kemudian, UD Jaya Abadi (Surabaya), CV Aneka Sawit Sukses Sejahtera (Surabaya), CV Mega Setia (Gresik), dan PT Mahesi Agri Karya (Surabaya).

    Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan semestinya tujuh perusahaan tersebut mengemas Minyakita dengan takaran 1 liter.

    “Kami temukan takaran minyak dikurangi, ada yang hanya 700 ml. Ini merugikan masyarakat,” kata Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Minggu (16/3/2025).

    Amran sebelumnya juga telah melakukan inspeksi mendadak sidak di Jakarta dan Solo. Dia menemukan praktik penyunatan takaran sebanyak 3 perusahaan di Jakarta dan di Solo oleh 2 perusahaan. 

    Dia juga menyebut ada beberapa produsen mengurangi isi tanpa menyesuaikan harga atau tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp15.700 per liter. Untuk itu, Amran meminta perusahaan yang mengurangi takaran Minyakita agar dikenakan sanksi yang berat.

    “Kami harap ada sanksi berat untuk perusahaan nakal ini. Jangan sampai ada lagi yang menipu rakyat. Kami serahkan penegakan hukumnya ke Satgas Pangan,” tuturnya.

    Teranyar, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyegel Minyakita milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA) yang terbukti telah melakukan penyunatan takaran dari yang seharusnya 1 liter menjadi 750 mililiter (ml).

    Kemendag berhasil menyegel dan menyita 140 karton Minyakita yang berisikan 12 botol per karton dari PT AEGA dan 32.284 botol yang belum terisi minyak goreng.

    Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa PT AEGA merupakan pengemas ulang (repacker) Minyakita dan terdaftar di Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (Simirah) di Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebagai distributor lini 1 (D1).

    Budi mengungkap bahwa PT AEGA menjual dan memproduksi Minyakita yang berasal dari minyak komersial alias bukan minyak dari domestic market obligation (non-DMO).

  • Kenaikan Harga Kelapa Tak Dinikmati Petani, Eksportir Ilegal yang Untung – Halaman all

    Kenaikan Harga Kelapa Tak Dinikmati Petani, Eksportir Ilegal yang Untung – Halaman all

     

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Indonesia (APKI), Soepri Hadiono, mengatakan kenaikan harga kelapa bulat dan santan di berbagai daerah tidak dinikmati oleh petani kelapa.

    “Kenaikan harga kelapa tidak dinikmati oleh petani, melainkan oleh eksportir yang menjual kelapa tanpa izin dan tanpa memberikan kontribusi yang adil bagi Indonesia,” ujar Soepri dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/3/2025).

    Saat Ramadan dan menjelang Lebaran, pemberitaan terkait kenaikan harga dan kelangkaan kelapa semakin masif, membebani ibu rumah tangga, pelaku UMKM, serta pengusaha katering dan restoran yang menggunakan kelapa sebagai bahan dasar.

    Menurut dia, kelangkaan kelapa bulat berdampak besar pada industri kelapa di Indonesia.

    Banyak industri tidak dapat berproduksi secara maksimal karena kekurangan bahan baku, bahkan beberapa telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan menghentikan produksi.

    APKI dan Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI)  melakukan penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kelapa Bulat untuk Menstabilkan Pasokan Kelapa Dalam Negeri serta Keberlangsungan Kesejahteraan Petani Kelapa di Menara Kadin Indonesia, Jakarta.

    “Sinergi antara petani kelapa dan industri pengolahan kelapa di Indonesia sangat diperlukan. Dengan ditandatanganinya MoU ini, kita berharap dapat mendukung keberlanjutan kesejahteraan petani kelapa,” jelas Soepri Hadiono.

    Wakil Ketua Umum I HIPKI, Jeffrey Koes Wonsono, berharap kelapa bisa naik kelas sehingga potensi kelapa Indonesia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kemajuan bangsa serta meningkatkan perekonomian negara.

    “Dengan mengolah kelapa di dalam negeri menjadi berbagai produk turunan, maka nilai tambahnya akan meningkat. Selain itu, industri ini juga dapat menyerap tenaga kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta meningkatkan pemasukan negara,” ungkap Jeffrey Koes.

    Pada 24 Februari 2025, HIPKI dan APKI bersama beberapa asosiasi industri pengolahan kelapa serta asosiasi petani kelapa telah mengadakan rapat khusus dengan Kementerian Sekretariat Negara membahas dampak ekonomi akibat kondisi darurat kelapa.

    “MoU ini merupakan tindak lanjut dari berbagai pertemuan sebelumnya. HIPKI dan APKI berkomitmen  membangun kerja sama saling menguntungkan dalam rangka mencari solusi konkret terkait penyelenggaraan dan pengelolaan kelapa bulat guna menciptakan stabilitas pasar dalam negeri serta menjaga kesejahteraan petani kelapa,” ujarnya.

    Sebelumnya, asosiasi industri dan petani kelapa telah bertemu dengan berbagai kementerian, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi untuk membahas kondisi darurat kelapa.

    Salah satu hasil diskusi, Menteri Perindustrian pada 24 Februari 2025 telah mengirimkan surat kepada Menteri Koordinator Perekonomian RI dan Ketua Satgas Percepatan Hilirisasi terkait mitigasi kelangkaan bahan baku kelapa.

    Selanjutnya, pada 10 Maret 2025, Sekretariat Komisi Pengarah BPDP mengadakan rapat koordinasi untuk menindaklanjuti surat dari Menteri Perindustrian.

    Rapat membahas pungutan ekspor komoditas kelapa dan kakao sebagai bagian dari upaya mengatasi kelangkaan kelapa sekaligus mempercepat program hilirisasi kelapa di Indonesia.

    Nota kesepahaman antara HIPKI dan APKI sejalan dengan MoU antara Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia yang ditandatangani pada 10 Maret 2025.

    Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menekankan, hilirisasi kelapa sangat penting karena dapat meningkatkan nilai ekspor produk kelapa yang sebelumnya diekspor dalam bentuk mentah.

    “Proses hilirisasi kelapa diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani, menambah devisa negara, serta membantu mengurangi kemiskinan di daerah penghasil kelapa. Hilirisasi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi produk olahan kelapa,” ujar Amran.

    Soepri menambahkan, HIPKI dan APKI mendukung program hilirisasi kelapa di Indonesia. MoU ini menjadi bukti keseriusan dalam menindaklanjuti kesepakatan yang juga telah disetujui oleh Kementerian Pertanian RI dan KADIN Indonesia.

    Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Pertanian, Devi Erna Rachmawati mengatakan, kolaborasi antara industri dan petani sangat penting untuk memastikan keberhasilan program hilirisasi kelapa.

    “Sinergi erat antara sektor industri dan petani memiliki peran krusial dalam mendorong keberhasilan program hilirisasi kelapa,” ujarnya.

    Dengan demikian, peningkatan nilai tambah produk kelapa, daya saing di pasar global, serta kesejahteraan petani dapat tercapai.