Xcloud.id

Tag: Amit Shah

  • Parlemen India Loloskan RUU Kontroversial soal Tanah Wakaf Muslim

    Parlemen India Loloskan RUU Kontroversial soal Tanah Wakaf Muslim

    Jakarta –

    Perdana Menteri India Narendra Modi menyebutkan bahwa lolosnya rancangan undang-undang yang mengubah hukum tentang tanah yang didonasikan oleh umat Islam sebagai “momen penting.”

    Dalam sebuah postingan di X, Modi menggambarkan RUU Wakaf (Amandemen) 2025 yang kontroversial ini sebagai langkah menuju “keadilan sosial-ekonomi, transparansi, dan pertumbuhan inklusif.”

    RUU tersebut lolos di Majelis Tinggi parlemen India, setelah perdebatan sengit yang berlangsung selama 16 jam, dengan 128 anggota memilih mendukung dan 95 menentangnya.

    Dengan menjanjikan bahwa undang-undang ini akan memberikan manfaat bagi mereka yang terpinggirkan, Modi mengucapkan terima kasih kepada semua anggota legislatif yang terlibat dalam diskusi terkait RUU ini.

    Sebelumnya Majelis rendah parlemen India meloloskan sebuah rancangan undang-undang yang penuh kontroversi pada Kamis (03/04) pagi, yang mengubah undang-undang yang mengatur tanah yang didonasikan oleh umat Islam.

    Tanah dan properti yang termasuk dalam kategori wakaf ini merupakan sumbangan dari muslim untuk tujuan agama, pendidikan, atau amal. Setelah dinyatakan sebagai wakaf, tanah tersebut tidak dapat dijual atau dipindahtangankan.

    Diusulkan oleh pemerintah Perdana Menteri Narendra Modi, RUU Wakaf (Amandemen) 2025 ini memungkinkan nonmuslim duduk di majelis yang mengelola properti-properti ini dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan kepemilikan tanah apabila terjadi sengketa.

    Jika disetujui, akan dikirim ke Presiden India Droupadi Murmu untuk mendapatkan persetujuannya menjadi undang-undang.

    Pemerintah dan oposisi saling berseberangan

    Pemerintah mengklaim bahwa perubahan aturan ini akan memerangi korupsi dan salah kelola, sambil mempromosikan inklusivitas.

    Menteri Urusan Minoritas India Kiren Rijiju, yang memperkenalkan rancangan undang-undang ini, membela kebijakan tersebut, menyebutnya sebagai “legal dan konstitusional” serta meminta agar undang-undang ini dipandang sebagai “reformasi promuslim.”

    Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menjelaskan bahwa anggota nonmuslim akan mengawasi administrasi, bukan urusan keagamaan.

    Sementara itu, oposisi yang dipimpin oleh Kongres Nasional India menyebut undang-undang ini diskriminatif,seraya memperingatkan bahwa undang-undang ini bisa digunakan untuk merampas aset-aset warga muslim.

    Pemimpin Kongres dan pemimpin oposisi India, Rahul Gandhi, dalam sebuah postingan di X menyebut RUU ini sebagai “senjata yang ditujukan untuk meminggirkan umat muslim dan merampas hukum pribadi serta hak atas properti mereka.”

    Para pengkritik dan banyak kelompok muslim berpendapat bahwa rancangan undang-undang ini diskriminatif, bermuatan politik, dan merupakan upaya partai penguasa Hindu nasionalis Modi untuk melemahkan hak-hak minoritas.

    Apa itu wakaf?

    Wakaf atau waqf adalah yayasan amal Islam di mana para donor secara permanen mendonasikan properti – seringkali BERUPA tanah atau real estat – untuk tujuan keagamaan atau amal.

    Di India, aset wakaf meliputi 872.000 properti dengan perkiraan nilai sebesar $14,22 miliar.

    Pemerintah dan organisasi muslim memperkirakan bahwa lebih dari 25 Majelis Wakaf, termasuk di antara pemilik tanah terbesar di India.

    Kelompok-kelompok muslim merasa bahwa legislasi ini dapat melemahkan pengendalian atas tanah wakaf, khususnya karena kelompok-kelompok nasionalis Hindu baru-baru ini mengklaim beberapa masjid, dengan alasan bahwa masjid-masjid tersebut dibangun di atas kuil-kuil Hindu yang sudah berusia berabad-abad.

    Ayo berlangganan newsletter mingguan Wednesday Bite. Recharge pengetahuanmu di tengah minggu, biar topik obrolan makin seru!

    ap/yf (AP, Reuters, media-media India)

    Lihat juga video: Heboh Akses Masjid Nurul Islam Koja Diduga Ditutup Pemilik Wakaf

    (haf/haf)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • India Bunuh 31 Pemberontak Maois, 2 Pasukan Keamanan Tewas

    India Bunuh 31 Pemberontak Maois, 2 Pasukan Keamanan Tewas

    Raipur –

    Pasukan keamanan India membunuh sedikitnya 31 pemberontak Maois pada hari Minggu dalam salah satu bentrokan paling mematikan. Sementara itu, dua pasukan komando tewas, dan dua anggota pasukan keamanan lain terluka dalam peristiwa itu.

    Dilansir AFP, lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam pemberontakan selama puluhan tahun yang dilancarkan oleh para pemberontak. Maois mengatakan bahwa mereka memperjuangkan hak-hak orang-orang yang terpinggirkan di wilayah tengah India yang kaya akan sumber daya.

    “Sejauh ini 31 mayat Maois telah ditemukan,” kata perwira polisi senior Sundarraj P. kepada AFP.

    “Dua personel keamanan tewas dan dua personel keamanan lainnya terluka,” imbuhnya.

    Bantuan telah dikirim ke daerah itu, katanya, sambil memperingatkan bahwa jumlah korban bisa bertambah saat polisi melakukan operasi pencarian.

    “Pasukan tambahan telah dikerahkan ke lokasi bentrokan,” katanya.

    Polisi mengatakan mereka telah menyita senapan serbu dan peluncur granat dari tubuh pemberontak yang tewas.

    Adu tembak terjadi di daerah hutan distrik Bijapur di negara bagian Chhattisgarh, yang dianggap sebagai jantung pemberontakan.

    Pemberontak, yang juga dikenal sebagai Naxalite, berdasarkan distrik tempat kampanye bersenjata mereka dimulai pada tahun 1967, terinspirasi oleh pemimpin revolusioner Tiongkok Mao Zedong.

    “Ini adalah keberhasilan besar dalam upaya mencapai India yang bebas dari Naxal,” kata Amit Shah, menteri dalam negeri India, yang tahun lalu mengatakan pemerintah berharap dapat menghancurkan pemberontakan tersebut pada tahun 2026.

    Shah mengulangi sumpahnya untuk “memberantas Naxalisme sepenuhnya”.

    Tindakan keras oleh pasukan keamanan menewaskan sekitar 287 pemberontak tahun lalu, mayoritas di Chhattisgarh, menurut data pemerintah.

    Lebih dari 80 Maois telah terbunuh tahun ini, menurut penghitungan pada hari Minggu oleh kantor berita Press Trust of India.

    Maois menuntut tanah, pekerjaan, dan bagian dari sumber daya alam yang sangat besar di wilayah tersebut untuk penduduk setempat.

    Mereka membuat terobosan di sejumlah komunitas terpencil di seluruh India timur dan selatan, dan gerakan tersebut semakin kuat dan jumlahnya bertambah hingga awal tahun 2000-an.

    New Delhi kemudian mengerahkan puluhan ribu tentara di wilayah yang dikenal sebagai “Koridor Merah”.

    Konflik tersebut juga telah menyaksikan sejumlah serangan mematikan terhadap pasukan pemerintah. Sebuah bom pinggir jalan menewaskan sedikitnya sembilan tentara India bulan lalu.

    (aik/aik)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Petaka Maha Kumbh Mela, Festival Terbesar di India Lenyapkan Hampir 40 Nyawa

    Petaka Maha Kumbh Mela, Festival Terbesar di India Lenyapkan Hampir 40 Nyawa

    PIKIRAN RAKYAT – Puluhan orang tewas sebelum fajar di tengah kerumunan Maha Kumbh Mela di India Utara pada Rabu 29 Januari 2025. Korban berjatuhan ketika puluhan juta umat Hindu berkumpul untuk berenang di air sungai suci pada hari paling menguntungkan di antara festival yang berlangsung selama enam minggu tersebut.

    Berdasarkan laporan Reuters, terdapat 39 mayat di kamar jenazah rumah sakit setempat. Mayat-mayat pun masih dibawa dalam 12 jam setelah kerumunan orang meningkat menuju pertemuan sungai tempat perendaman dianggap sangat suci.

    Dua sumber polisi mengatakan bahwa seluruh 39 orang tewas dalam pertemuan umat manusia terbesar di dunia. Tiga sumber polisi mengkonfirmasi jumlah korban tewas hampir 40 orang.

    “Lebih banyak mayat masuk. Kami memiliki hampir 40 mayat di sini. Kami memindahkan mereka juga dan menyerahkan kepada keluarga satu per satu,” kata salah satu sumber di rumah sakit Moti Lal Nehru Medical College.

    Perwira polisi senior Vaibhav Krishna mengatakan bahwa 90 orang dibawa ke rumah sakit setelah kerumunan itu, 30 di antaranya telah meninggal.

    Warga Putus Asa

    Kerabat yang putus asa mengantre untuk mengidentifikasi korban yang tewas akibat kerumunan itu, yang memicu seruan agar pihak berwenang dan politisi dimintai pertanggungjawaban.

    Beberapa saksi berbicara tentang dorongan besar yang menyebabkan umat jatuh satu sama lain, sementara yang lain mengatakan bahwa penutupan rute ke air membuat kerumunan padat terhenti dan menyebabkan orang-orang pingsan karena mati lemas.

    “Ada keributan, semua orang mulai mendorong, menarik, memanjat satu sama lain. Ibuku pingsan … lalu adik ipar saya. Orang-orang menabrak mereka,” kata Jagwanti Devi (40) saat duduk di ambulans dengan mayat kerabatnya.

    Saroja, yang telah melakukan perjalanan untuk festival dari kota selatan Belagavi, menyalahkan polisi atas kematian empat anggota keluarganya.

    “Polisi tidak membuat pengaturan yang tepat. Mereka bertanggung jawab atas ini,” ucapnya.

    Sementara itu, Pemerintah negara bagian justru memuji polisi, dengan mengatakan bahwa “tanggapan cepat dan efektif mereka mencegah potensi tragedi”.

    “Polisi bertindak cepat untuk memulihkan ketertiban dan memastikan keselamatan para peziarah, secara signifikan meminimalkan dampak situasi,” ujarnya.

    Perdana Menteri Berduka

    Seorang pejabat di Rumah Sakit SRN Prayagraj, tempat beberapa orang yang terluka dibawa, mengatakan bahwa mereka yang meninggal menderita serangan jantung atau memiliki penyakit penyerta seperti diabetes.

    “Orang-orang datang dengan patah tulang, patah tulang … Beberapa pingsan di tempat dan tewas,” kata pejabat yang tidak ingin disebutkan namanya.

    Perdana Menteri Narendra Modi menyampaikan belasungkawa kepada umat yang telah kehilangan orang yang mereka cintai, tanpa menyebutkan jumlah korban tewas.

    Ketua menteri negara bagian Uttar Pradesh tempat festival Prayagraj berada, Yogi Adityanath mengatakan bahwa penyerbuan itu terjadi ketika beberapa umat mencoba melompati barikade yang dipasang untuk mengelola kerumunan.

    Setelah itu, beberapa orang duduk di tanah sambil menangis, sementara yang lain menginjak barang-barang yang ditinggalkan oleh mereka yang mencoba melarikan diri dari kerumunan.

    Oposisi: Pemerintah Salah Urus

    Festival Hindu diperkirakan akan menarik sekitar 400 juta orang secara keseluruhan, dibandingkan dengan ziarah haji di Arab Saudi yang menarik 1,8 juta orang tahun lalu.

    Pada Selasa 28 Januari 2025, hampir 200 juta orang telah menghadiri festival sejak dimulai dua minggu lalu, kata para pejabat, menambahkan bahwa lebih dari 57 juta orang telah berenang suci hingga pukul 16.00 waktu setempat pada Rabu 29 Januari 2025 saja.

    Umat Hindu yang taat percaya masuk ke air di pertemuan tiga sungai suci: Sungai Gangga, Yamuna, dan Saraswati yang mistis dan tak terlihat, membebaskan orang-orang dari dosa dan, selama Kumbh, juga membawa keselamatan dari siklus hidup dan mati.

    Peserta tahun ini berkisar dari Menteri Pertahanan Rajnath Singh dan Menteri Dalam Negeri Amit Shah hingga Ketua Grup Adani Gautam Adani dan selebriti seperti Chris Martin dari Coldplay, yang dilaporkan media lokal mencapai Prayagraj pada Selasa 28 Januari 2025.

    Pihak berwenang memperkirakan rekor 100 juta orang akan memadati kotapraja sementara di Prayagraj pada hari Rabu, dan telah mengerahkan personel keamanan dan medis tambahan bersama dengan teknologi berbasis perangkat lunak AI untuk mengelola kerumunan.

    Pasukan Aksi Cepat (RAF), unit polisi khusus yang dipanggil selama krisis, dikerahkan setelah penyerbuan dengan para penyembah memasuki air terlebih dahulu dan para pertapa memulai prosesi mereka hanya setelah jumlah penyembah berkurang.

    Sejumlah pertapa, diolesi abu suci atau mengenakan kunyit, bergerak menuju pertemuan ketika personel keamanan dan kerumunan umat yang padat melihat dan helikopter menghujani kelopak dari atas.

    Partai-partai oposisi menyalahkan kerumunan itu pada apa yang mereka sebut “salah urus” dan “budaya VIP” pemerintah.

    “Budaya VIP harus dibatasi dan pemerintah harus membuat pengaturan yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan umat umum,” ucap Rahul Gandhi, pemimpin partai oposisi utama Kongres, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.

    Penyerbuan serupa pada hari paling menguntungkan dari festival ketika terakhir diadakan pada tahun 2013 telah menewaskan setidaknya 36 peziarah.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • 11 Orang Tewas Tertabrak Kereta di India

    11 Orang Tewas Tertabrak Kereta di India

    New Delhi –

    Sebelas orang tewas tertabrak kereta di India. Para korban sebelumnya melompat dari kereta karena rumor kebakaran di gerbong yang mereka tumpangi hingga akhirnya tertabrak kereta lain yang datang.

    Dilansir AFP, Rabu (22/1/2025), insiden di negara bagian Maharashtra barat ini merupakan kejadian terbaru yang terjadi dalam jaringan kereta api India yang rusak, yang mengangkut jutaan penumpang setiap hari dan telah mengalami beberapa bencana selama bertahun-tahun.

    “Orang-orang tertabrak kereta api,” kata Ayush Prasad, pejabat tinggi distrik Jalgaon tempat kecelakaan itu terjadi, sekitar 400 kilometer (250 mil) dari pusat keuangan Mumbai.

    “11 orang meninggal dan sekitar lima orang sedang menjalani perawatan,” tambahnya.

    Seorang juru bicara Kereta Api India mengatakan bahwa seseorang telah menarik ‘rantai alarm’ di kereta tujuan Mumbai, yang kemudian menyebabkan beberapa penumpang melompat dari kereta.

    “Pada saat itu, mereka ditabrak oleh kereta lain yang melaju dari arah berlawanan,” kata juru bicara tersebut.

    Menteri Dalam Negeri India Amit Shah menyampaikan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada keluarga mereka yang kehilangan nyawa dalam kecelakaan ini.

    “Sangat sedih atas hilangnya nyawa secara tragis,” katanya dalam postingan di X.

    (fas/fas)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    India Bakal Terapkan UU Kewarganegaraan Kontroversial, Dianggap Anti Muslim

    New Delhi –

    Pemerintah India telah mengumumkan rencana untuk memberlakukan Undang-Undang Kewarganegaraan kontroversial yang dikritik karena dianggap anti Muslim. The Citizenship Amendment Act (CAA) akan mengizinkan kelompok agama minoritas non-Muslim dari Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India.

    Dilansir BBC, Selasa (12/3/2024), pihak berwenang mengatakan UU itu akan membantu mereka yang menghadapi penganiayaan di negara asal. Undang-Undang tersebut telah disahkan pada tahun 2019 dan memicu protes massal yang mengakibatkan puluhan orang tewas dan banyak lagi yang ditangkap.

    Peraturan penerapannya tidak dibuat setelah terjadinya kerusuhan. Namun Menteri Dalam Negeri India, Amit Shah, menyatakan aturan penerapan CAA telah dibuat saat ini dan akan diberlakukan.

    Dia menulis di media sosial bahwa Perdana Menteri India Narendra Modi telah ‘memenuhi komitmen lain dan merealisasikan janji pembuat konstitusi kita kepada umat Hindu, Sikh, Budha, Jain, Parsi dan Kristen yang tinggal di negara-negara tersebut’ .

    Kementerian Dalam Negeri India dalam sebuah pernyataan mengatakan mereka yang memenuhi syarat sekarang dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan India secara online. Portal online untuk menerima lamaran telah disiapkan.

    Kementerian tersebut mengatakan bahwa ‘banyak kesalahpahaman’ tentang undang-undang tersebut telah menyebar dan penerapannya tertunda karena pandemi COVID-19.

    “Tindakan ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang telah menderita penganiayaan selama bertahun-tahun dan tidak memiliki tempat berlindung lain di dunia kecuali India,” ujarnya.

    Berdasarkan UU baru nantinya, mereka yang mencari kewarganegaraan harus membuktikan bahwa mereka tiba di India dari Pakistan, Bangladesh atau Afghanistan paling lambat tanggal 31 Desember 2014. Pemerintah India belum memberikan tanggal kapan perubahan Undang-Undang tersebut akan berlaku.

    Pengumuman pada hari Senin ini tidak mengejutkan banyak orang karena para pemimpin BJP telah memberikan petunjuk selama beberapa bulan terakhir bahwa UU tersebut dapat diterapkan sebelum pemilu. Setelah pemberitahuan dikeluarkan, BJP menangani tagar yang sedang tren seperti ‘Jo Kaha So Kiya’ (kami melakukan apa yang kami katakan) secara online.

    Protes terhadap CAA telah dimulai di beberapa negara bagian, termasuk Assam. Persatuan Mahasiswa Seluruh Assam (AASU), yang mempelopori protes tahun 2019 di negara bagian timur laut tersebut, telah menyerukan protes pada hari Selasa.

    Di negara bagian Kerala, India Selatan, Partai Komunis India (Marxis) yang berkuasa menyerukan aksi protes di seluruh negara bagian.

    Simak selengkapnya di halaman selanjuntnya.

    “Ini memecah belah masyarakat, menghasut sentimen komunal, dan melemahkan prinsip-prinsip dasar Konstitusi,” kata Ketua Menteri Pinarayi Vijayan, seraya menambahkan bahwa undang-undang tersebut tidak akan diterapkan di negara bagiannya.

    Kritik terhadap CAA mengatakan bahwa UU tersebut bersifat eksklusif dan melanggar prinsip-prinsip sekuler yang tercantum dalam konstitusi, yang melarang diskriminasi terhadap warga negara atas dasar agama.

    Misalnya, undang-undang baru ini tidak mencakup mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di negara-negara mayoritas non-Muslim, termasuk pengungsi Tamil dari Sri Lanka. Undang-undang ini juga tidak memberikan ketentuan bagi pengungsi Muslim Rohingya dari negara tetangga, Myanmar.

    Beberapa warga India, termasuk mereka yang tinggal di dekat perbatasan India, juga khawatir bahwa penerapan undang-undang tersebut akan menyebabkan masuknya imigran. Pengumuman hari Senin ini tidak mendapat tanggapan baik dari pihak oposisi, yang menuduh pemerintah berusaha mempengaruhi Pemilu mendatang.

    Pemilu ini diperkirakan akan diadakan pada bulan April atau Mei 2024 dan Perdana Menteri Narendra Modi akan mencalonkan diri kembali untuk masa jabatan ketiga.

    “Setelah beberapa kali perpanjangan dalam empat tahun, penerapannya dua hingga tiga hari sebelum pengumuman pemilu menunjukkan bahwa hal itu dilakukan karena alasan politik,” kata pemimpin partai Kongres Seluruh India Trinamool, Mamata Banerjee, dalam konferensi pers.

    Jairam Ramesh, ketua komunikasi Kongres Nasional India, menulis di media sosial bahwa “waktu yang dibutuhkan untuk memberitahukan peraturan CAA adalah satu lagi demonstrasi kebohongan terang-terangan Perdana Menteri”.

    Asaduddin Owaisi, pemimpin partai All India Majlis-e-Ittehadul Muslimeen, mempertanyakan waktu tindakan tersebut.

    “CAA dimaksudkan hanya untuk menyasar umat Islam, tidak ada tujuan lain,” ujarnya lewat akun X.

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Anak Muda

    Junta Myanmar Berlakukan Wajib Militer Bagi Anak Muda

    Jakarta –

    Junta militer Myanmar memberlakukan wajib militer bagi anak muda, baik laki-laki maupun perempuan, demikian laporan media pemerintah pada akhir pekan lalu.

    Semua laki-laki berusia 18 hingga 35 tahun dan perempuan berusia 18 hingga 27 tahun harus menjalani wajib militer selama dua tahun, sementara para spesialis seperti dokter yang berusia hingga 45 tahun akan dipanggil untuk menjalani wajib militer hingga tiga tahun.

    Selama keadaan darurat yang berlaku di Myanmar sejak 2021, sesaat setelah junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintah yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi, seluruh periode wajib militer ini dapat diperpanjang hingga lima tahun, lapor media pemerintah pada hari Sabtu (10/02).

    “Tugas untuk menjaga dan membela negara tidak hanya untuk para tentara, tetapi juga untuk semua warga negara. Jadi saya ingin mengatakan kepada seluruh rakyat untuk dengan bangga mengikuti aturan wajib militer ini,” kata juru bicara junta militer Myanmar, Zaw Min Tun, dalam sebuah kutipan audio. Dia menyebut langkah baru ini “penting karena situasi yang terjadi di negara kita.”

    Orang-orang yang menolak aturan wajib militer ini akan menghadapi hukuman penjara yang sesuai dengan masa tugas mereka di militer.

    Pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu (10/01) itu hanya memberikan rincian informasi terbatas. Namun, Kementerian Pertahanan akan segera “mengeluarkan peraturan, prosedur, perintah pengumuman, pemberitahuan, dan instruksi yang diperlukan.”

    Meskipun aturan wajib militer secara nominal telah ada di Myanmar sejak tahun 2010, hingga saat ini masih belum diberlakukan.

    Kelompok etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi saling bekerja sama

    Aliansi tiga kelompok pemberontak etnis minoritas dan pejuang pro-demokrasi yang disebut “Pasukan Pertahanan Rakyat”, telah lama bergabung sejak junta Myanmar mengkudeta negara itu. Pada bulan Oktober tahun lalu, aliansi itu telah melancarkan serangan terkoordinasi terhadap Tatmadaw, sebutan untuk junta militer, yang menyebabkan kerugian besar dalam jumlah personel dan kekuasaan wilayah.

    Upaya terbaru untuk menengahi gencatan senjata ternyata tidak berhasil.

    Terjadi serangan balasan yang bermula di negara bagian Shan, yang hampir tidak pernah dikuasai oleh pemerintah pusat Myanmar selama beberapa dekade, yang merupakan pintu gerbang timur Myanmar menuju negara tetangga, Cina.

    Pemerintah Myanmar di pengasingan mengatakan bahwa kebijakan pertahanan negara di masa depan harus disatukan sehingga akan lebih baik posisinya bagi para pejuang etnis minoritas yang pernah menuntut kemerdekaan atau otonomi bagi daerah mereka.

    Tatmadaw justru sedang berjuang untuk merekrut tentara dan dikabarkan telah memaksa beberapa personel nontempur untuk berada di garis depan.

    Junta tarik mundur pasukan di perbatasan dengan Bangladesh

    Kesulitan yang dihadapi oleh junta militer di medan perang menjadi sangat terlihat di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh pada awal pekan ini.

    Pasukan pemberontak mengambil alih sebuah pos penjagaan perbatasan, memaksa lebih dari 300 personel militer dan keamanan yang banyak di antaranya terluka, harus melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh untuk mencari perlindungan.

    Ini merupakan yang pertama kali bagi pasukan pemerintah Myanmar untuk melarikan diri dengan melintasi perbatasan seperti itu, selama konflik berlangsung.

    Dalam beberapa tahun terakhir, Muslim Rohingya yang merupakan sebagian besar penduduk negara bagian Rakhine di negara Myanmar yang mayoritas beragama Buddha, yang telah melakukan segala upaya untuk melarikan diri dengan melintasi perbatasan itu demi menghindar dari pasukan keamanan Myanmar.

    Di tengah bentrokan di perbatasan dengan Bangladesh itu, India juga mengumumkan pada tanggal 8 Februari bahwa pihaknya telah membatalkan perjanjian pergerakan bebas dengan Myanmar.

    Langkah itu dilakukan India “untuk memastikan keamanan internal negara dan untuk mempertahankan struktur demografis Negara Bagian Timur Laut India, yang berbatasan dengan Myanmar,” kata Menteri Dalam Negeri Amit Shah di media sosialnya.

    Shah menambahkan bahwa meskipun proses pembatalan perjanjian ini akan memakan waktu, kementeriannya juga telah merekomendasikan penangguhan perjanjian ini untuk sementara waktu.

    kp/ha (AFP, AP, Reuters)

    (ita/ita)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini