Tag: Amirsyah Tambunan

  • Wamenag Temui Jemaah Haji RI di Makkah, Ajak Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

    Wamenag Temui Jemaah Haji RI di Makkah, Ajak Jaga Kesehatan Jelang Wukuf

    Makkah

    Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafii bersama rombongan Amirul Hajj menemui jemaah haji Indonesia di hotel. Syafii mengajak seluruh jemaah haji menjaga kesehatan jelang wukuf di Arafah.

    Syafii didampingi sejumlah anggota Amirulhaj, antara lain Muhadjir Effendy hingga Amirsyah Tambunan. Syafii awalnya mengatakan Amirulhaj diberi tugas untuk mendampingi para jemaah haji RI di Saudi dan memastikan seluruh layanan berjalan baik.

    “Alhamdulillah sampai saat ini saya belum mendapat keluhan tentang penerbangan, bahkan lebih tepat waktu dari tahun lalu,” ucap Syafii di Hotel 312, Makkah, Minggu (1/6/2025).

    Syafii kemudian berkelakar dengan mengatakan hotel tempat jemaah menginap saat ini lebih baik dari rumahnya. Dia mengatakan rumahnya tak memiliki karpet tebal seperti di hotel.

    Dia kemudian bercerita momen dirinya naik haji saat berusia 37 tahun. Dulu, katanya, hotel tempatnya menginap belum dilengkapi AC dan lift.

    Wamenag Romo Muhammad Syafii bersama rombongan Amirul Hajj menemui jemaah haji Indonesia di hotel. (Haris/detikcom)

    Dia menyebut satu kamar dihuni 14 orang. Sementara saat ini satu kamar hanya dihuni tiga sampai lima orang, dilengkapi AC, toilet dan juga ada lift.

    “Sampai mau pulang saya urusin koper. Sekarang koper walau agak lama diurusin kan pak? Dulu nggak, kami ambil sendiri. Dulu sampai mimisan, berdarah baju saya. Jemaah itu bilang ‘Udah pak ustaz kami aja. Saya bilang nggak apa-apa, saya buang baju itu saya ganti kaus,” ujar Syafii.

    “Bertekadlah dengan sungguh-sungguh bahwa pulang dari sini kita semakin bertakwa kepada Allah,” ujarnya.

    Syafii kemudian menjelaskan soal ciri haji mabrur. Dia menyebut haji yang mabrur berarti semakin menunjukkan ketakwaan kepada Allah.

    Syafii kemudian berdialog dengan jemaah. Dia bertanya soal layanan kesehatan yang kini harus dilaksanakan oleh rumah sakit Arab Saudi.

    “Sepanjang yang berlangsung di sini itu ada nggak dampaknya?” tanya Syafii.

    Salah satu jemaah mengatakan ada pos kesehatan di hotel. Menurutnya, layanan kesehatan seperti pemeriksaan bagi jemaah telah diberikan lewat pos kesehatan itu. Dia juga menyebut ada jemaah yang dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

    Syafii kemudian mengingatkan petugas medis di Hotel 312 untuk memberi bantuan urusan kesehatan kepada jemaah. Asal, katanya, bantuan itu tidak bertentangan dengan aturan Arab Saudi.

    “Kalau sudah tak tertangani, yakinkan dia, antar ke rumah sakit,” ujar Syafii.

    Syafii pun meminta jemaah haji untuk selalu menjaga kesehatan menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna). Dia berdoa agar seluruh jemaah haji RI menjadi haji yang mabrur.

    “Jaga kesehatan, jaga semangat,” tuturnya.

    Anggota Amirulhaj, Amirsyah Tambuhan, mengajak jemaah haji bersabar. Dia mengatakan sabar merupakan hal penting yang harus diterapkan umat Islam.

    “Kalau koper tercecer, sabar nggak? Kalau pisah tempat suami istri sabar nggak?” tanya Amirsyah.

    “Sabar,” jawab jemaah.

    Dia mengatakan jemaah haji harus saling mengingatkan untuk bersabar. Dia mengatakan jemaah telah diberi waktu untuk melaksanakan haji sehingga harus bersabar dan memanfaatkan waktu dengan baik.

    “Gampang ucapin sabar, tapi mari sekarang kita praktikkan bersama-sama,” ujar Amirsyah.

    (haf/idn)

    Hoegeng Awards 2025

    Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini

  • Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
                
                    
                        
                            Nasional
                        
                        31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara Nasional 31 Mei 2025

    Menteri hingga Penasihat Presiden Jadi Amirull Hajj, Menag: Ini Amanah Negara
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com –
    Menteri Agama (Menag) RI
    Nasaruddin Umar
    mengingatkan para menteri hingga penasihat presiden bahwa mereka ditunjuk menjadi
    Amirul Hajj 2025
    untuk menjalankan amanah negara.
    Nasaruddin menegaskan bahwa delegasi Amirul Hajj harus memastikan jemaah haji mendapatkan pelayanan terbaik, bukan sekadar kunjungan biasa.
    “Ini bukan hanya kunjungan biasa. Kita mengemban amanah negara untuk memastikan jemaah mendapat pelayanan terbaik. Kita harus satu langkah, satu strategi, dan satu komitmen,” kata Nasaruddin di Jeddah, dikutip dalam keterangannya, Sabtu (31/5/2025).
    Menag mengingatkan, tugas Amirul Hajj tidak hanya untuk mengawasi, tetapi juga membangun diplomasi dengan otoritas Arab Saudi.
    “Amirul Hajj memperkuat reputasi pelayanan haji Indonesia, serta merespons setiap dinamika lapangan secara cepat dan bijak,” kata dia.
    Nasaruddin ingin memastikan bahwa keberadaan Amirul Hajj dirasakan manfaatnya oleh jemaah haji Indonesia.
    Ia menyebutkan, pemerintah Arab Saudi akan melakukan intervensi langsung jika terjadi kendala teknis dari pihak penyedia layanan.
    “Ada kesepahaman yang baik. Tapi kita juga harus paham batasan hukum nasional Saudi. Maka komunikasi dan koordinasi lintas tim menjadi sangat penting,” ujar Nasaruddin.
    Nasaruddin menambahkan,  ada peran 22 Musytasyar Dini yang menyertai Amirul Hajj, sebagian di antaranya adalah
    ulama perempuan
    .
    Ulama perempuan
    dipilih sebagai Musytasyar Dini sebagai upaya pendekatan fikih yang responsif terhadap kebutuhan mayoritas jemaah perempuan.
    Sebagai informasi, delegasi Amirul Hajj 2025 diisi sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang, baik pemerintahan, ormas keagamaan, hingga akademisi.
    Mereka adalah Wamenag Muhammad Syafi’i, Kepala BP Haji Mochammad Irfan Yusuf, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak, Penasihat Presiden Bidang Haji Muhadjir Effendy, Penasihat Khusus Presiden Dudung Abdurachman, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menhub Dudy Purwagandhi, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
    Kemudian, Sekjen MUI Amirsyah Tambunan, Khatib Aam PBNU Ahmad Said Asrori, Ketua PP Muhammadiyah Syamsul Anwar, Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Arif Satria, Sekretaris Dirjen Pendidikan Islam Arskal Salim, Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin, serta Tenaga Ahli Menteri Agama Jojon Novandri.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Mantan Komandan Marinir Klaim Muhammadiyah & MUI Dukung Pemakzulan Gibran, Ada Pertemuan di Jakarta

    Mantan Komandan Marinir Klaim Muhammadiyah & MUI Dukung Pemakzulan Gibran, Ada Pertemuan di Jakarta

    GELORA.CO – Mantan Komandan Korps Marinir (Dankormar), Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, mengklaim telah memperoleh dukungan dari Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait delapan poin sikap dari Forum Purnawirawan TNI, termasuk pemakzulan terhadap Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.

    Dia mengungkapkan dukungan tersebut dilakukan setelah adanya pertemuan di salah satu tempat di Jakarta.

    Bahkan, Suharto juga mengklaim pertemuan tersebut terjadi setelah pihaknya diundang secara khusus oleh Muhammadiyah dan MUI.

    “Bahkan, saya diundang MUI dan Muhammadiyah. Bertemu dan mendukung Pak Harto (terkait delapan poin sikap Forum Purnawirawan TNI). (Dukungan perorangan atau organisasi?) Organisasi,” katanya dikutip dari YouTube iNews, Rabu (7/5/2025).

    “Jadi pada waktu itu kita bersurat kepada mereka. (Perwakilan Muhammadiyah dan MUI -red) ‘oh pak nanti kita undang bertemu di sana, tapi kami mendukung delapan (sikap Forum Purnawirawan TNI),” sambung Suharto.

    Suharto mengklaim, dalam pertemuan tersebut, dirinya sempat bertemu dengan Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan.

    “Tadi dengan sekjen-nya (MUI), nama belakangnya Tambunan bertemu,” jelasnya.

    Lebih lanjut, Suharto juga mengatakan adanya pertemuan di Yogyakarta pada Senin (12/5/2025) dengan purnawirawan TNI lainnya terkait penggalangan dukungan untuk usulan pemakzulan Gibran.

    Bahkan, Suharto menyebut nantinya pertemuan di Yogyakarta itu akan turut dihadiri oleh mantan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal (Purn) TNI Hanafie Asnan.

    “Nanti, tanggal 12, kami ke Yogya atau sesudahnya dengan tim saya (Forum Purnawirawan TNI) karena itu mereka mendukung (pemakzulan Gibran).”

    “Di sana, kami bertemu dengan unsur-unsur purnawirawan ABRI, termasuk di sana minta mundur karena adanya dukungan lebih besar lagi. Kami tadi berhubungan dengan Marsekal Hanafie Asnan,” jelasnya.

    Suharto juga mengklaim adanya dukungan di luar purnawirawan TNI terkait pemakzulan Gibran seperti pengajar dan masyarakat sipil.

    “Ada dukungan juga dari dosen atau pengajar dan non-dosen,” tegasnya.

  • Advokat Jakarta Barat Bangun Kebersamaan dan Kemajuan Organisasi di Momen Halal Bihalal – Halaman all

    Advokat Jakarta Barat Bangun Kebersamaan dan Kemajuan Organisasi di Momen Halal Bihalal – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Semangat Idulfitri kembali menguat saat para advokat Jakarta Barat berkumpul untuk mempererat kebersamaan. 

    Dalam suasana penuh kehangatan, mereka menegaskan tekad untuk terus maju dan membangun organisasi yang lebih solid dan bermanfaat.

    Kehangatan suasana Idulfitri masih terasa saat para advokat Jakarta Barat berkumpul dalam sebuah acara bertema “Maaf Lahir Batin, Rajut Silaturahmi, Eratkan Tali Kasih.”

    Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antaranggota sekaligus memperkuat tekad untuk memajukan organisasi.

    “Ini temanya bagus sekali,” ujar Suhendra Asido Hutabarat, Ketua DPC Peradi Jakarta Barat, saat memberikan sambutan pada Jumat malam, 25 April 2025.

    Menurut Asido, momen silaturahmi seperti ini bukan sekadar seremoni, melainkan modal penting untuk membangun kekuatan organisasi. Ia percaya, semangat saling memaafkan dan merajut tali kasih menjadi fondasi utama kemajuan bersama.

    “Jadi inilah modal kita dalam menjalankan DPC Jakarta Barat, luar biasa kegiatan-kegiatan yang kita lakukan,” katanya penuh semangat.

    Lebih jauh, Asido menuturkan bahwa DPC Peradi Jakarta Barat tidak hanya aktif di bidang kerohanian. Berbagai program dari bidang lainnya juga terus digulirkan untuk meningkatkan kualitas para advokat.

    “Ada program kita juga, level up, itu bahkan gaungnya sudah ke mana-mana. PKPA yang alumninya mungkin sudah mencapai 6 ribu,” ungkapnya.

    Program-program peningkatan kapasitas advokat juga rutin diselenggarakan, termasuk rencana seminar membahas KUHP baru yang segera berlaku.

    “Luar biasa, saya sangat bangga dengan rekan-rekan semua DPC Jakarta Barat yang memang mau memberikan hatinya, terima kasih. Jadi kebersamaan kitalah yang membuat DPC kita ini bisa semakin baik dan maju,” tambah Asido.

    Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Jakarta Barat (Peradi Jakbar), Suhendra Asido Hutabarat, dilantik sebagai ketua DPC Peradi Jakbar masa bakti 2021-2026 beserta jajaran oleh Ketua Umum DPN Peradi, Otto Hasibuan di Jakarta pada Jumat (25/11/2021). Suhendra Asido Hutabarat, Ketua DPC, menyampaikan sambutan penuh semangat untuk mempererat silaturahmi dan memajukan organisasi. (ISTIMEWA)

    Ia pun berharap, acara ini bisa semakin mempererat hubungan di antara seluruh pengurus dan anggota, menciptakan harmoni yang berkelanjutan.

    “Semoga dengan acara halalbihalal ini ke depan kita semakin guyub, semakin rukun, kita bisa memajukan DPC Peradi Jakbar, bisa melayani dengan baik kepada para anggotanya. Mohon maaf lahir batin,” pungkasnya.

    Di kesempatan yang sama, Ketua Panitia Acara, Haetami, mengungkapkan betapa heterogennya latar belakang para advokat Jakarta Barat, baik dari sisi suku, agama, maupun budaya.

    “Kita semuanya bersama-sama dalam keluarga besar DPC Jakarta Barat sehingga apapun program kita saling membantu, saling mendukung,” ujarnya.

    Haetami juga menjelaskan bahwa acara ini merupakan puncak dari serangkaian kegiatan selama Ramadan, seperti pembagian takjil dan buka puasa bersama.

    Untuk memperdalam makna silaturahmi, DPC Peradi Jakarta Barat menghadirkan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), H. Amirsyah Tambunan, yang menyampaikan tausiyah tentang pentingnya memaafkan.

    “Orang yang diampuni Allah itu diberikan surga yang luas sekali, seluas langit dan bumi,” katanya.

    Dalam tausiyahnya, Amirsyah mengingatkan bahwa surga itu diperuntukkan bagi mereka yang bertakwa, dengan ciri-ciri suka bersedekah, mampu menahan amarah, memaafkan kesalahan sesama, dan senantiasa merajut tali kasih.

    Menambah semarak acara, paduan suara DPC Peradi Jakbar tampil membawakan lagu-lagu religi, disusul pembagian door prize bagi peserta yang beruntung.

    Acara ini turut dihadiri sejumlah kolega dan mitra DPC Peradi Jakarta Barat, termasuk dari berbagai universitas penyelenggara Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), seperti Binus University, Ubhara Jaya, UPN Veteran Jakarta, dan Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

    Tampak pula hadir Sekjen Peradi Hermansyah Dulaimi, perwakilan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Jakarta Barat, serta jajaran kepolisian dan TNI dari wilayah Jakarta Barat. Beberapa mantan pejabat, seperti Abdul Haris Semendawai (mantan Komisioner Komnas HAM) dan Kaspudin Nor (Komisioner Komjak), juga turut memeriahkan suasana.

    Melalui momentum ini, semangat kebersamaan dan profesionalisme para advokat Jakarta Barat kembali ditegaskan untuk membawa organisasi ke arah yang lebih maju dan solid.

  • Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    Relokasi Warga Gaza ke Negara Lain Merupakan Tindakan yang Lebih Kejam dari Pembersihan Etnis

    PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan jumlah warga Palestina yang tewas imbas serangan Israel telah mencapai 51.000 orang sejak serangan Oktober 2023 lalu. 

    Jumlah korban luka juga telah bertambah menjadi 116.343 orang dan jumlahnya diprediksi terus bertambah di tengah terus berlangsungnya serangan penjajah di tanah Palestina.

    Kondisi di Gaza juga semakin diperparah dengan blokade bantuan oleh Israel yang berlangsung sejak 2 Maret 2025. Bantuan-bantuan dari dunia internasional sama sekali tidak bisa masuk ke Gaza.

    Padahal, bantuan-bantuan yang tertahan tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Gaza. Kebutuhan dasar seperti makanan, air hingga bahan bakar sama sekali tidak diperbolehkan masuk.

    Melihat kondisi yang kian sulit di Gaza, Majelis Ulama Indonesia (MUI) terus menyuarakan perjuangan rakyat Palestina. MUI mengeluarkan poin-poin pernyataan bersama menyikapi kondisi di Palestina.

    Poin-poin pernyataan bersama ini dikeluarkan MUI saat berdiskusi bersama sejumlah elemen masyarakat dari majelis lintas agama, organisasi sosial-kemanusiaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi, lembaga filantropi, artis, budayawan, media, dan lembaga Pemerintah.

    Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan memimpin langsung pembacaan secara bersama-sama poin-poin pernyataan tersebut seusai Silaturrahmi Kemanusiaan untuk Palestina di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Senin, 14 April 2025. 

    Dilaporkan laman resmi MUI, berikut poin-poin sikap pernyataan bersama:

    Mendukung Fatwa Jihad Uni Ulama Internasional untuk jihad melawan Israel. Jihad yg dimaksud di sini adalah jihad dalam pengertian yang luas antara lain meliputi jihad diplomasi, politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan kontribusinya dalam menciptakan perdamaian dan mencapai kemerdekaan Palestina, termasuk dalam upaya diplomasi dan militer guna menghentikan serangan Israel ke warga Gaza, membuka perbatasan Rafah agar aliran bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Gaza, dan menyelenggarakan konferensi internasional untuk kemerdekaan Palestina. Menyerukan kepada seluruh Masyarakat Indonesia, untuk menyerahkan tugas jihad militer dan diplomasi kepada Pemerintah RI agar serangan Israel yang melanggar hukum internasional dapat segera dihentikan. Menolak rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi warga Gaza ke negara lain karena merupakan kejahatan internasional yang lebih kejam dari tindakan pembersihan etnis (ethnic cleansing) sebagaimana yang disampaikan oleh pelapor khusus PBB untuk Palestina; Memahami usulan Presiden RI Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi kemanusiaan warga Gaza yang luka dan trauma parah serta membutuhkan penanganan kesehatan khusus untuk menjalani penyembuhan di Indonesia, dan evakuasi kemanusiaan tersebut sifatnya terbatas dan sementara, akan tetapi perlu kajian yang mendalam dan komprehensif sehingga Indonesia benar-benar siap; Siap untuk berpartisipasi mencari jalan terbaik bagi dukungan kepada warga Gaza dari sisi kemanusiaan dan perjuangan Palestina hingga mencapai kemerdekaannya. Menyerukan tawakal dan tetap teguh dalam membela bangsa Palestina, menjaga persatuan, keutuhan dan kekuatan bangsa. Kepentingan bangsa harus tetap diprioritaskan, jangan sampai perbedaan pandangan mencederai persatuan. 

    “Demikian pernyataan bersama silaturahmi kemanusiaan untuk Palestina ini disampaikan sebagai bentuk keprihatinan yang mendalam umat Islam dan bangsa Indonesia,” kata Buya Amirsyah Tambunan.***

    Simak update artikel pilihan lainnya dari kami di Google News

  • Membangun Rumah, Merajut Berkah – Halaman all

    Membangun Rumah, Merajut Berkah – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM – Di bawah langit senja yang merona, angin sepoi-sepoi menyapu lembut halaman rumah mungil di Ngargorejo, Ngemplak, Boyolali. 

    Seakan mengiringi doa-doa yang telah lama dipanjatkan, rumah itu kini berdiri kokoh, menjadi saksi perjalanan seorang perantau yang tak kenal lelah dalam mengejar impiannya. 

    Wiwit Setiyono, lelaki kelahiran Pangkalan Bun, 10 Juli 1986, akhirnya menghirup udara penuh syukur. Bagi banyak orang, rumah bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga ladang berkah, tempat di mana keluarga bertumbuh dalam ketenangan dan kasih sayang.

    Sejak merantau ke Solo pada tahun 2016, Wiwit telah menanam harapan besar untuk memiliki rumah sendiri. 

    Namun, seperti banyak pejuang kehidupan lainnya, tantangan finansial sering kali menjadi penghalang. Keinginan itu harus dipendam sementara karena keterbatasan dana untuk uang muka. 

    Hingga akhirnya, di penghujung tahun 2020, Allah membuka jalan melalui program Kredit Pemilikan Rakyat (KPR) subsidi dari BTN Syariah. Seiring dengan hal itu, BTN Syariah menawarkan promo uang muka alias Down Payment (DP) hanya Rp3 juta all-in. 

    Hal ini bagi Wiwit bukan sekadar penawaran, tetapi jawaban atas istikharah dan harapan yang selama ini dipanjatkan.

    Sebagaimana yang dikatakan dalam buku Wealth and Poverty in the Middle East karya Kiren Aziz Chaudhry, “Property ownership in Islam is not merely a right, but a responsibility. A home should not only provide shelter but should be a source of spiritual and economic stability for a family.” 

    Kutipan ini menggambarkan betapa memiliki rumah bukan sekadar impian, tetapi juga bagian dari tanggung jawab dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 

    Rumah bukan hanya tempat berlindung dari panas dan hujan, tetapi juga menjadi landasan bagi kehidupan yang stabil secara ekonomi dan spiritual.

    Lantas bagi seorang Wiwit, rumah bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bukti nyata dari kerja kerasnya sebagai kepala keluarga dalam memastikan masa depan yang lebih baik bagi istri dan anak-anaknya. 

    “Dengan adanya rumah yang layak, saya dapat lebih fokus dalam bekerja dan mendidik anak-anaknya dalam lingkungan yang aman dan nyaman,” ujarnya ketika berbincang pada Rabu (12/2/2025).

    Adapun rumah pertama Wiwit kala itu dijual dengan harga Rp150.500.000 dan tenor angsuran selama 20 tahun.

    Setiap bulan, ia hanya perlu membayar Rp926.000, angka yang dirasa cukup ringan dibandingkan skema cicilan langsung ke developer menurutnya. 

    Tidak hanya aspek finansial yang menjadi pertimbangannya, tetapi juga kemudahan dan transparansi dalam sistem syariah yang diusung BTN Syariah. 

    “Prosesnya mudah dan cepat, angsurannya juga lebih ringan dibandingkan bank lain. Itu yang membuat saya yakin,” ungkap Wiwit dengan penuh syukur.

    Namun, perjalanan sebagai nasabah BTN Syariah bukan tanpa tantangan. 

    Meski mayoritas pengalaman yang dirasakan cukup memuaskan, Wiwit berharap ke depannya BTN Syariah dapat lebih berperan dalam memastikan kualitas bangunan yang dibiayai benar-benar layak huni. 

    “Kami ingin rumah yang tidak hanya terjangkau, tetapi juga memiliki kualitas yang baik, sehingga menjadi tempat yang nyaman bagi keluarga,” tambahnya.

    Di tengah dinamika kehidupan yang terus berkembang, sistem KPR syariah menjadi solusi yang dirasa lebih menenangkan. 

    Tanpa riba, dengan proses yang lebih transparan, serta sistem yang lebih adil bagi para nasabahnya, BTN Syariah hadir memberikan kesempatan bagi banyak orang untuk memiliki rumah impian mereka tanpa beban yang berlebihan. 

    Kisah Wiwit Setiyono bukan hanya tentang perjuangan seorang pria dalam meraih rumah impian, tetapi juga tentang keyakinan bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi hamba-Nya yang berusaha. 

    Dengan sistem KPR syariah yang lebih ringan dan transparan, impian memiliki rumah kini bukan sekadar angan-angan, melainkan sebuah kenyataan yang bisa diraih dengan ikhtiar dan doa.

    Kini, Wiwit dan keluarganya melangkah penuh harapan. Rumah yang kini mereka tempati bukan hanya bangunan dari bata dan semen, melainkan wujud nyata dari berkah, kesabaran, dan keyakinan bahwa setiap rezeki telah tertulis oleh-Nya. 

    Dengan keikhlasan dan tawakal, setiap keluarga bisa merajut impian mereka, membangun rumah, dan merangkai berkah dalam naungan-Nya.

    Capaian BTN Syariah di Solo Raya

    Pembiayaan KPR oleh BTN Syariah di wilayah Solo Raya terus menunjukkan pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. 

    Data mencatat bahwa pencapaian KPR Non-Subsidi dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan, dengan angka sebagai berikut:

    Tahun 2022: Rp 30,307 miliar
    Tahun 2023: Rp 37,792 miliar
    Tahun 2024: Rp 60,169 miliar

    Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan rata-rata sebesar 141,95 persen setiap tahunnya. Sementara itu, untuk KPR Subsidi, angka pembiayaan menunjukkan tren yang fluktuatif:

    Tahun 2022: Rp 142,338 miliar
    Tahun 2023: Rp 162,565 miliar
    Tahun 2024: Rp 161,650 miliar

    Penurunan angka pembiayaan KPR Subsidi di tahun 2024 disebabkan oleh kuota KPR Subsidi FLPP yang telah habis pada bulan Juni 2024. 

    Meski demikian, BTN Syariah Solo Raya tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan realisasi pembiayaan, khususnya KPR Subsidi, guna mendukung program pemerintah dalam mewujudkan target pembangunan 3 juta rumah bagi masyarakat Indonesia.

    KPR Subsidi Masih Mendominasi

    Branch Manager BTN Syariah Surakarta, Tony Ardiansyah, mengungkapkan bahwa KPR Subsidi masih mendominasi dibandingkan dengan KPR Non-Subsidi di wilayah Solo Raya. 

    Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap hunian terjangkau masih sangat tinggi.

    Dalam persaingan industri perbankan syariah, BTN Syariah memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan dengan bank lain. 

    Salah satu keunggulan utama adalah sistem angsuran tetap hingga lunas, yang didasarkan pada akad Murabahah atau Musyarakah Mutanaqisah (MMQ). 

    Skema ini memungkinkan nasabah untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik dibandingkan dengan sistem angsuran floating yang umum diterapkan oleh bank konvensional.

    BTN Syariah Solo Raya turut aktif dalam mendukung program pemerintah terkait pembangunan 3 juta rumah. 

    Berdasarkan pencapaian dari tahun ke tahun yang terus meningkat, target realisasi pembiayaan KPR Subsidi pada tahun 2025 ditetapkan hampir empat kali lipat dibanding tahun 2024. 

    Langkah ini menjadi bagian dari komitmen BTN Syariah dalam mendorong kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

    Dalam hal demografi nasabah, BTN Syariah mencatat bahwa segmen terbesar peminat KPR berasal dari kalangan milenial. 

    Generasi ini semakin aktif dalam mencari hunian yang terjangkau dengan skema pembiayaan yang stabil dan menguntungkan.

    Dengan berbagai program unggulan yang ditawarkan, BTN Syariah Solo Raya terus berupaya menghadirkan solusi pembiayaan perumahan yang sesuai dengan prinsip syariah dan kebutuhan masyarakat.

    Keuangan Syariah

    Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah dengan meningkatkan daya saing keuangan syariah melalui berbagai regulasi dan program inisiatif yang telah dan akan diterbitkan.​

    Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara menyampaikan hal itu dalam sambutannya pada Pertemuan Tahunan (Ijtima’ Sanawi) Dewan Pengawas Syariah Tahun 2024 di Jakarta.

    Mirza mengatakan, menindaklanjuti amanat UU P2SK dalam penguatan keuangan syariah, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan antara lain sembilan POJK di perbankan syariah, tujuh SEOJK perbankan syariah, satu POJK pasar modal syariah, satu POJK tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi serta satu POJK Industri Penjaminan Syariah.

    “Dengan penerbitan regulasi yang dimaksud, diharapkan Dewan Pengawas Syariah dapat mengoptimalkan perannya antara lain dalam peningkatan tata kelola industri jasa keuangan syariah serta penguatan peran keuangan syariah yang berdaya saing tinggi,” kata Mirza.

    Menurutnya, pada tahun ini OJK sedang menggagas pembentukan Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses pengambilan keputusan dalam pengembangan dan penguatan keuangan syariah, meningkatkan percepatan penyusunan peraturan yang mengatur kegiatan usaha atau produk dan jasa syariah, dan mendukung integrasi kebijakan OJK dalam pengembangan dan penguatan keuangan syariah.

    Ditambahkan Mirza, dalam mengembangkan sektor jasa keuangan syariah, OJK berpegangan pada beberapa prinsip antara lain menciptakan level of playing field yang sama bagi keuangan syariah, memberikan penegasan dan kepastian hukum, serta meningkatkan comparative advantage dengan menonjolkan keunikan keuangan syariah.

    Dalam catatan OJK, industri keuangan syariah telah menorehkan kinerja yang cukup baik dengan total aset sebesar Rp2.742,28 triliun per Agustus 2024.

    Total aset untuk sektor perbankan syariah mencapai Rp902,39 triliun, sektor industri keuangan non-bank syariah sebesar Rp163,47 triliun, dan sektor pasar modal syariah sebesar Rp1.676,42 triliun.

    Capaian tersebut meningkat sebesar 12,91 persen (yoy) dari tahun sebelumnya. Perkembangan yang positif ini menunjukkan bahwa sektor keuangan syariah memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam acara itu juga menjelaskan bahwa untuk mendorong pertumbuhan industri keuangan syariah diperlukan kegiatan edukasi keuangan syariah yang masif kepada masyarakat.

    “Kita perlu melakukan edukasi dan memperluas inklusi keuangan syariah sehingga terjadi financial well-being serta memasyarakatkan ekonomi dan keuangan syariah,” kata Friderica.

    Menurutnya, untuk mendorong industri keuangan syariah, OJK sudah membentuk kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah (LIKS) untuk meramu program pengembangan kegiatan edukasi keuangan syariah ke depan.

    “Kita akan terus meramu program untuk tingkatkan literasi inklusi keuangan supaya semakin meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah Indonesia,” kata Friderica.

    Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia H. Amirsyah Tambunan dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa aktivitas perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang telah berjalan selama ini merupakan modal sosial yang sangat baik bagi bangsa Indonesia untuk mengangkat masa depan yang lebih baik dan prospektif.

    “Oleh karena itu, kita semua dituntut untuk saling mendukung, saling bergandengan tangan untuk menjaga sustainable perkembangan ekonomi dan keuangan syariah,” tambah Amirsyah.

    Amirsyah berharap MUI sebagai tenda besar umat Islam dapat jadi bagian dari kekuatan dalam melakukan literasi dan edukasi dan sosialisasi bersama komponen lainnya sehingga nantinya jadi bagian literasi yang ingin membuka mata dunia dalam pengembangan industri keuangan syariah.

    (*)

  • PIK 2 buka suara soal polemik PSN di Tangerang

    PIK 2 buka suara soal polemik PSN di Tangerang

    Jajaran Manajemen Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 yang di bawah pengelolaan Agung Sedayu Grup buka suara perihal polemik publik terhadap proyek strategis nasional (PSN) berada di kawasan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten. (Azmi Samsul Maarif)

    PIK 2 buka suara soal polemik PSN di Tangerang
    Dalam Negeri   
    Editor: Widodo   
    Minggu, 12 Januari 2025 – 20:37 WIB

    Elshinta.com – Jajaran Manajemen Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 yang di bawah pengelolaan Agung Sedayu Grup buka suara perihal polemik publik terhadap proyek strategis nasional (PSN) berada di kawasan pesisir pantai utara (pantura) Kabupaten Tangerang, Banten.

    Manajemen PIK 2 Toni di Tangerang, Minggu menyampaikan bahwa pembangunan PSN itu dilakukan di atas area lahan bekas hutan lindung mangrove. Dimana luasan lahan pada hutan lindung proyek nasional tersebut mencapai 1.800 hektare.

    “Jadi untuk PSN ini total luasannya itu berada di 1.800 hektare. Maka kami tegaskan bahwa PSN dan PIK 2 ini dua hal yang berbeda,” ucapnya.

    Selain itu, lanjut Toni, bila PSN ini telah dicanangkan oleh pemerintah sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan peningkatan pariwisata dalam negeri. Maka, pembangunannya didukung penuh oleh investasi pihak swasta.

    “Dan investasi PSN itu murni dari swasta atau kami. Kalau boleh dilihat Pemenko nomor 6 tahun 2024 itu ada 223 PSN yang ditetapkan oleh pemerintah,” katanya.

    Menurutnya, dari 223 proyek strategis nasional itu sebanyak 49 diantaranya langsung dikelola oleh hasil investasi swasta dengan tidak mengandalkan bantuan anggaran pendapatan belanja negara (APBN).

    “Begitu juga PSN di PIK 2 adalah murni anggaran dari kami pihak swasta jadi tidak ada satu atau sedikit pun dana APBN masuk pada proyek PSN ini,” ujarnya.

    Kemudian, Manajemen PIK 2 juga menegaskan bila pembangunan proyek strategis nasional ini tidak dilakukan secara asal-asalan. Bahkan, pihaknya tidak mengambil lahan produktif atau milik warga setempat.

    Sehingga, katanya, proses pembangunan rehabilitasi tersebut tidak melanggar atau menyalahi aturan sebagaimana yang saat ini di publik sedang diperbincangkan.

    “Jadi lokasi yang di luar proyek PSN itu adalah lahan milik negara, jadi bukan lahan milik warga. Jadi ini perlu digarisbawahi agar tidak jadi simpang siur,” ungkapnya.

    Dia juga menjelaskan, luas hutan lindung mangrove yang mencapai 1.800 hektare ini kini telah menyusut menjadi hanya sekitar 91 hektare akibat abrasi dan perubahan fungsi lahan.

    Alhasil, dengan dijadikan sebagai lahan PSN maka swasta sebagai investor di proyek tersebut melakukan revitalisasi seluas 515 hektare.

    “Kami pertegas PSN ini tidak merusak mangrove yang ada tetapi merevitalisasi dan menambah yang sebelumnya 91 hektare dan menjadi 515 hektare,” paparnya.

    Toni menambahkan, dengan adanya pembangunan PSN di kawasan pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang diklaim bisa membawa dampak positif bagi pemerintah, salah satunya yaitu dapat menambah penerimaan tenaga kerja berskala besar dan meningkatkan sektor pariwisata dalam negeri.

    “Kami menargetkan kurang lebih 6.500 tenaga kerja yang nanti akan timbul akibat PSN ini. Kemudian ada multi efek lainnya yaitu peningkatan pariwisata, dimana saat ini sudah ada beberapa restoran atau tenan yang ada di PSN, artinya ini akan menambah tenaga kerja,” kata dia.

    Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di PIK 2 mengingat masih ada hal-hal yang belum selesai, baik sisi perizinan maupun kompensasi.

    “MUI sejauh ini hasil dari mukernas tentu kami minta dihentikan. Karena lebih banyak masalahnya,” ujar Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan di Jakarta.

    Dalam hal ini, MUI Pusat mengundang MUI DKI Jakarta dan MUI Banten untuk duduk bersama membahas sejumlah masalah terkait dengan PSN di PIK 2.

    Berdasarkan keterangan yang dipaparkan, banyak kejanggalan yang menimpa warga dan menjadi korban atas pembangunan PSN tersebut. Maka dari itu, ke depan MUI akan mengundang sejumlah instansi terkait yang berhubungan dengan PSN di PIK 2.

    Sumber : Antara

  • Serap 50 Ribu Tenaga Kerja

    Serap 50 Ribu Tenaga Kerja

    GELORA.CO – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten mendukung kelanjutan proyek strategis nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. MUI Banten menilai, proyek yang dikerjakan Grup Agung Sedayu tersebut memiliki manfaat besar termasuk membuka lapangan kerja.

    Ketua MUI Banten Bidang Informasi dan Komunikasi serta Kebudayaan Islam, Alwiyan Qosid Syam’un mengatakan, PSN diperkirakan menyerap tenaga kerja 30 ribu sampai 50 ribu orang. “Ini perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan semua untuk melepaskan egoisme, untuk membangun empati kepada kawan-kawan kita yang nasibnya kurang beruntung,” kata Alwiyan di Kota Serang, Banten, Kamis (9/1/2025).

    Menurut dia, garis besar dari proyek nasional tersebut adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi regional di Banten. “Bayangkan kalau industri nggak masuk, pengangguran terus meningkat. Saya kira dampak ini luar biasa. Sangat negatif. Jadi perlu ada insentif-insentif pembangunan untuk bagaimana mempercepat pertumbuhan ekonomi di Banten ini,” kata Alwiyan.

    Menurut Alwiyan, MUI Banten akan mendukung program-program pemerintah yang bertujuan memberikan manfaat besar bagi masyarakat. “PSN didukung kenapa? MUI selalu bicaranya maslahat mudharat dan itu harus melalui suatu kajian yang mendalam dan prosedural, untuk menyimpulkan suatu pendapat,” ujar Alwiyan.

    Meski mendukung kelanjutan PSN PIK 2, Alwiyan mengaku, pihaknya masih mempelajari soal bagian wilayah PSN PIK 2. Dia menyebut, telah bertemu dengan pengelola yakni PIK 2 secara informal untuk membahas persoalan PSN yang mengandung pro kontra di kalangan warga Kabupaten Tangerang.

    “Kita akan menyerap informasi dari masyarakat. Harus adil. Kalau masyarakat ada yang dizalimi, kita bela. Kalau pemerintah yang dizalimi, kita juga harus bela,” ujar Alwiyan.

    Sikap MUI Banten berbeda dengan MUI pusat. MUI pusat malah meminta pemerintah untuk menghentikan pembangunan PSN di PIK 2. Sekjen MUI pusat Amirsyah Tambunan mengatakan, proyek tersebut banyak mafsadatnya (keburukan yang membawa kerusakan).

    “MUI sejauh ini hasil dari Mukernas sudah diketahui oleh publik tentu kita minta dihentikan. Kenapa? Karena lebih banyak mafsadatnya,” ujar Amirsyah usai rapat di kantor MUI pusat, Jakarta Pusat, Selasa (7/1/2025).

  • Tahun 2025 Jadi Momentum Penerapan Politik yang Lebih Beradab dan Bermartabat

    Tahun 2025 Jadi Momentum Penerapan Politik yang Lebih Beradab dan Bermartabat

    JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap tahun 2025 menjadi momentum bagi bangsa Indonesia untuk menerapkan kehidupan bermasyarakat dan berpolitik yang lebih beradab dan bermartabat.

    Menurut Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan, tahun 2025 harus menjadi sebuah ikhtiar baik rakyat maupun pemerintah merenungkan makna kehidupan lebih baik (muhasabah) dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik.

    “MUI mendorong para pemimpin negara, para pimpinan partai politik dan para tokoh bangsa untuk lebih banyak menerapkan politik yang berkeadaban, yang bersendikan pada etik dan moral, yang diorientasikan untuk terciptanya kebaikan dan kemaslahatan guna terwujudnya Indonesia yang adil, makmur,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu 1 Januari 2025.

    “MUI juga mengimbau dan mengharapkan semua pihak, untuk mengevaluasi sistem politik dan praktik-praktik politik transaksional yang selama ini terjadi menjadi lebih bermartabat,” sambungnya.

    MUI, lanjut Amirsyah, tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto melalui aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, KPK, pengadilan untuk bertindak tegas dalam menegakkan hukum, terutama terkait dengan kasus-kasus korupsi.

    Dia berharap agar berharap aparat penegak hukum dapat menjatuhkan hukuman berat ke para koruptor, terutama kasus-kasus besar yang sangat merugikan keuangan negara dan rakyat. “Perlu dipidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Hal ini penting untuk efek jera, karena korupsi nyata-nyata telah sangat merugikan bangsa dan negara dan menjadi halangan besar dalam ikhtiar memajukan negara dan mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

  • MUI Harap Pidato Prabowo Jadi Momentum Solidaritas Negara Muslim

    MUI Harap Pidato Prabowo Jadi Momentum Solidaritas Negara Muslim

    Jakarta

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi pidato Prabowo Subianto di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-11 Developing Eight (D-8) yang menyinggung soal lemahnya solidaritas negara muslim. MUI berharap agar pidato Prabowo menjadi momentum agar solidaritas itu terwujud.

    “Apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto yang menyerukan pentingnya persatuan dan kerja sama antarnegara Muslim. Ia menegaskan ajakan ini merupakan momentum yang bagus untuk memperkuat persatuan sejumlah negara muslim,” ucap Sekjen MUI Amirsyah Tambunan saat dihubungi, Minggu (22/12/2024).

    Menurut Amirsyah, ajakan Prabowo sangat fundamental dan merupakan langkah konkret bagi dunia Islam. Salah satu hal yang diperjuangkan adalah pengakuan Palestina menjadi negara merdeka, dan lepas dari penjajahan.

    “Realitas (penjajahan di Palestina) ini harus mampu membuka mata hati dunia yakni peradaban yang maju harus mengedepankan rasa kemanusiaan untuk menghentikan segala bentuk penjajahan di muka bumi,” ujarnya.

    MUI menyampaikan akan terus mendukung langkah dari pemerintah Indonesia untuk kedamaian di Palestina.

    “MUI sebagai bagian dari komponen bangsa menyatakan tidak akan berhenti memberikan dukungan kemanuisaan agar Palestina, Suriah, aman dan damai,” katanya.

    Prabowo Ajak Negara Muslim Bersatu

    “Kita harus melihat realitas dari situasi ini. Kita selalu menyatakan dukungan untuk Palestina, Suriah, tapi dukungan yang seperti apa?” ucap Prabowo dalam pidatonya pada sesi khusus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-11 Developing Eight (D-8) di Istana Kepresidenan New Administrative Capital, Kairo, Mesir, sebagaimana dikutip dari siaran pers Setpres, Jumat (20/12/2024).

    Prabowo mengatakan sejumlah negara mengeluarkan pernyataan dukungan dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara lain. Namun, menurutnya, hal tersebut tidak diimbangi dengan langkah nyata untuk menciptakan perubahan.

    Prabowo juga mengkritik strategi devide et impera yang masih melemahkan solidaritas negara-negara Muslim. Dia menyebut konflik internal di beberapa negara Muslim menjadi contoh nyata adanya konflik internal di antara sesama.

    “Kapan ini akan berakhir? Bagaimana kita bisa membantu Palestina kalau kita saling bermusuhan antarsesama? Mari kita jujur kepada rakyat kita,” katanya.

    (aik/imk)