Xcloud.id

Tag: Amir Uskara

  • 9 Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi Nasional

    9 Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi Nasional

    Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muhamad Mardiono, terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030.
    Mardiono terpilih secara aklamasi dalam acara Muktamar X PPP yang berlokasi di Kawasan Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers.
    Amir mengakui pembukaan Muktamar X PPP memang mengalami dinamika. Dia pun menjelaskan dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi.
    Menurutnya, dalam pembahasan tata tertib muktamar, dijelaskan bahwa pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar.
    Setelah itu, ia meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.
    Usai disetujui peserta muktamar, Amir pun mengesahkan aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP selanjutnya dengan mengetuk palu.
    “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” tegasnya.
    “Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” sambungnya.
    Diketahui, pembukaan Muktamar X PPP sempat ricuh lantaran ada perbedaan pendapat antara kader yang ingin ada ketum baru dan kader yang ingin Mardiono tetap memimpin PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar Muktamar PPP X di Jakarta 27-29 September 2025 mendatang.
    Dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu ditegaskan dalam deklarasi pada forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (21/9/2025).
    Deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Musyafak Noer dihadiri ratusan kader PPP dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    Menurut politisi PPP asal Jatim itu, dukungan kepada Agus Suparmanto adalah keputusan majelis kiai PPP Jawa Timur.
    “Majels kiai PPP sudah memutuskan, maka kami sebagai kader partai yang dilahirkan oleh kiai kita harus patuh. Kalau kiai bilang A ya harus diikuti,” jelasnya.
    Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab memastikan dukungan untuk Agus Suparmanto sudah bulat.
    “Intruksi akan diteruskan kepada seluruh DPC PPP se-Jawa Timur,” terangnya.
    Nama Agus Suparmanto menurutnya sudah disosialisasikan secara berjenjang dalam forum DPC PPP.
    Dia memastikan PPP Jatim satu suara untuk mendukung Agus Suparmanto.
    “Sesuai intruksi para kiai, Jatim harus satu suara memenangkan Agus Susparmanto menjadi ketua umum PPP,” tegasnya.
    Beberapa nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Anies Baswedan Andi Amran Sulaiman, dan Plt Ketua Umum PPP.
    Kamis (19/9/2025) lalu di Jakarta, kandidat lain Muhamad Mardiono mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPW PPP untuk maju sebagai calon ketua umum. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sambut Dukungan Pengurus DPW-DPC, Mardiono Siap Maju Caketum PPP

    Sambut Dukungan Pengurus DPW-DPC, Mardiono Siap Maju Caketum PPP

    Jakarta –

    Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono menyambut deklarasi dukungan pengurus DPW-DPC dari 33 provinsi untuk maju caketum partai periode 2025-2030. Mardiono menegaskan bahwa meloloskan partai ke DPR menjadi pekerjaan rumah (PR) besar partai di periode selanjutnya.

    “Ini tentu amanah yang berat memang bagi saya. Saya harus berjuang kembali. Apalagi tentu karena PPP saat ini tidak lolos parliamentary threshold maka tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana PPP di pemilu tahun 2029 itu bisa kembali ke parlemen yaitu memenuhi parliamentary threshold,” kata Mardiono kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini mengapresiasi dukungan kepada dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan partai. Mardiono menegaskan siap jika mendapat amanah untuk terus memimpin partai.

    “Ketika rekan-rekan wilayah yang mayoritas di seluruh Indonesia itu meminta kembali saya maka Insyaallah bismillah, sebagaimana yang beberapa waktu saya sampaikan, saya sebagai seorang kader kalian masih dibutuhkan untuk melanjutkan perjuangan, saya bismillah,” ujarnya.

    Mardiono juga menanggapi munculnya figur eksternal partai yang didukung maju caketum PPP. Terkait ini, ia mengungkit adanya AD/ART partai yang telah mengatur syarat menjadi ketum PPP ialah harus menjadi pengurus setidaknya selama satu periode kepengurusan partai.

    “Setiap rumah orang, setiap rumah tangga itu tentu di situ akan ada aturan lainnya. Nah tentulah aturan lain itu sebagai landasan sebagai konstitusinya yaitu patut, untuk harus selalu dipatuhi. Jadi kita tidak menutup, tetapi semua harus ada mekanismenya. Itu karena kita sudah punya konstitusi yang baku,” kata Mardiono.

    Waketum PPP Amir Uskara turut menanggapi senada soal ini. Menurut dia, aturan mengenai syarat ketum dalam AD/ART itu pun tak akan diutak-atik saat pelaksanaan Muktamar mendatang.

    “Kita ini partai terbuka tapi memang ada aturan. Persoalan dia mau maju silakan tapi ikut aturan yang ada. Kan tidak mungkin kita mau buka aturan-aturan itu hanya karena ada kepentingan sesaat apalagi kalau itu kepentingan pragmatis. Tentu kita jaga itu. Ini partai Islam, partai yang didirikan oleh para ulama-ulama besar sehingga kami sebagai penerus harus menjaga itu,” ujar Amir.

    “Salah satu aturannya itu calonnya harus dari internal dan juga pengurus 5 tahun. Itu masuk dalam AD/ART kita sudah dikunci terkait dengan siapa yang mau jadi Ketua Umum, siapa yang mau jadi Sekjen, siapa yang mau jadi Ketua Wilayah, siapa yang mau jadi Sekretaris Wilayah sampai ke tingkat cabang itu dikunci di anggaran dasar dan saya kira itu tidak pernah diubah sejak tahun 2003,” lanjut dia.

    Pengurus DPW dan DPC PPP dari 33 provinsi menggelar deklarasi dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk maju sebagai calon Ketum PPP periode 2025-2030. Dukungan itu disampaikan menjelang Muktamar X PPP.

    Pembacaan deklarasi dukungan dilaksanakan di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (18/9). Hadir para pimpinan DPW dan DPC partai dari 33 provinsi.

    “Mendukung dan mengusung Bapak H Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030 dalam Muktamar X DPP PPP tanggal 27-29 September 2025 di Jakarta,” ujar salah satu pimpinan DPW membacakan poin deklarasi.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/rfs)

  • Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi namanya yang masuk bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar PPP 2025. 
    Jokowi mengatakan banyak calon ketua umum PPP yang memiliki kapabilitas dibanding dirinya. 

    “Endaklah yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (6/6/2025). 

    Terlebih banyak nama yang sudah muncul di bursa caketum PPP baik yang berasal dari internal maupun dari luar partai. Calon yang berasal dari internal partai seperti Muhamad Mardiono, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Suharso Monoarfa. 

    Sementara nama-nama berasal dari eksternal partai yang masuk dalam daftar caketum di antaranya Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mantan Menteri Perdagangan dari Kabinet Indonesia Maju Agus Suparmanto, serta purnawirawan TNI Dudung Abdurachman. 

    “Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali,” ujarnya. 

  • Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

    Menurutnya, hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

    “Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau. Kita nggak tahu Pak Sandi, Pak Amir Uskara kemudian Pak Sekjen Arwani Thomafi apakah sekarang diam-diam dulu, nanti akan muncul di kemudian hari, kita nggak tahu,” bebernya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, Mardiono menjadi figur terkuat karena hanya dia yang kini melakukan konsolidasi dan bahkan mendapatkan dukungan dari wilayah dalam forum musyawarah kerja wilayah.

    Sementara itu, lanjut dia, dari eksternal nama-nama yang muncul saat ini ada mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

    Dikatakan Usman, rata-rata nama-nama tersebut kerap muncul karena mereka dikabarkan pernah melakukan pertemuan atau berkomunikasi dengan para pimpinan partai.

    “Tapi yang eksternal ini kan belum ada pernyataan secara langsung dari yang bersangkutan ya. Masih beredar dari tim lah, tim suksesnya atau kader atau apalah ya, maksudnya beredar di permukaan aja. Kecuali Gus Ipul maupun Dudung sudah memberikan pernyataan untuk tidak maju,” jelasnya.

    Teranyar, lanjutnya, nama eksternal yang kini mengemuka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

    “Irfan Pulungan nyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya.

    Sementara untuk nama Anies Baswedan, Usman menyebut ini muncul karena Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy mengeluarkan pernyataan bahwa PPP sudah lama membangun komunikasi dengan Anies.

    “Belakangan baru ada pernyataan Gus Rommy ‘termasuk Anies juga saya datangi’ katanya begitu. Nah baru kemudian belakangan terakhir ini muncul namanya [Anies] disampaikan oleh salah satu pengurus DPW di DKI Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menuturkan bahwa dinamika PPP dalam hal bursa calon ketua umum ini masih cair karena usulan-usulan dari daerah itu beragam.

    Menurutnya, ada yang masih mengusulkan Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Dudung Abdurachman. Nama Dudung masih ada karena salah satu ketua DPC PPP kerabatnya.

    “Kemudian Pak Amran, banyak sekali itu yang mengusulkan terutama dari Sulawesi Selatan dan figur-figur yang lain. Ya bisa saja itu masih akan terus berkembang karena muktamar masih akan diselenggarakan antara Agustus atau September,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/6/2025).

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara

  • Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak dapat hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,” kata Dasco saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa Prabowo masih memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Kemudian, setelah buka puasa masih harus melakukan beberapa rapat terbatas kecil.

    “Setelah buka puasa, ada beberapa ratas kecil sehingga presiden belum bisa hadir pada hari ini,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

    Selain itu, sejumlah elite partai politik tampak menghadiri kegiatan ini, yakni Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Adapun DPP Partai NasDem juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Meski begitu, sampai malam hari Prabowo belum tampak hadir di NasDem Tower.

    Berdasarkan undangan yang diterima, kegiatan buka puasa bersama akan dimulai pukul 16.00 WIB.
    “Kami sampaikan bahwa DPP Partai NasDem akan mengadakan buka bersama Presiden Prabowo Subianto serta Partai Politik sahabat, Jumat, 21 Maret 2025, di Ballroom NasDem Tower,” tulis undangan tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025

  • Pilwali Makassar 2024 Jadi Panggung Politik Ilham Ari Fauzi

    Pilwali Makassar 2024 Jadi Panggung Politik Ilham Ari Fauzi

    FAJAR.CO.ID, MAKASSAR-Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan dari calon wali kota dan wakil wali kota Makassar, Indira Yusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi.

    Sehingga, upaya terakhir dari pasangan ini berakhir sejak MK mengetuk palu di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa 4/2/2025).

    Dalam pilwali 2024 ini, Ilham Ari Fauzi memulai karirnya pertama kali.

    Ia menjadi generasi Z yang pertama maju pada Pilkada 2024 lalu.

    “Beliau adalah sosok muda yang penuh potensi dalam dunia politik. Pengalaman dari pilwali 2024 bisa menjadi modal beliau di panggung politik ke depan,” kata pengamat politik UIN Alauddin Makassar, Febrianto Syam, Rabu (5/2/2025).

    Selama masa kampanye, Ilham Fauzi bisa dianggap sebagai perwakilan anak muda.

    Beberapa kali, Ilham menemui langsung masyarakat akar rumput.

    Ada suatu waktu, ia mendapatkan keluhan.

    Tak pikir panjang, putra dari wakil ketua umum DPP PPP, Amir Uskara ini pun langsung menelpon legislator DPRD Sulsel fraksi PPP.

    Solusinya pun langsung ada.

    Ia langsung mampu mencari solusi atas keluhan masyarakat.

    “Beliau juga merupakan anak muda yang mau mendengarkan aspirasi masyarakat dan mampu mengelola apa yang masyarakat sampaikan menjadi sebuah program pada pencalonan wali kota 2024 lalu,” katanya.

    Ilham Ari Fauzi pun mampu bertransformasi dari seorang direktur yayasan menjadi seorang politisi kawakan.

    Sehingga, pemilihan wali kota Makassa 2024 menjadi panggung dari Ilham Ari Fauzi.

    Ia mampu bersaing dengan politisi kawakan di Makassar bahkan mengalahkan ketua partai dan birokrat senior.

  • Gugatan INIMl di MK Kandas, Munafri Arifuddin: Saatnya Bersatu Padu Membangun Makassar

    Gugatan INIMl di MK Kandas, Munafri Arifuddin: Saatnya Bersatu Padu Membangun Makassar

    FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan INIMI terkait sengketa Pemilihan Wali Kota Makassar 2024. Hal tersebut dibacakan oleh Hakim MK, Suhartoyo dalam sidang yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (4/2/2025) pukul 20.00 WIB,

    Gugatan tersebut dilayangkan oleh pasangan Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi (INIMI) dengan nomor perkara 218/PHPU.WAKO-XXII/2025.

    Dengan putusan maka kemenangan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (MULIA) dinyatakan sah berdasarkan perundang-undangan.

    Hakim menilai dalil pemohon (INIMI) a quo adalah tidak beralasan menurut hukum.

    “Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima,” tegas Hakim MK Suhartoyo.

    Dalam penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, pasangan Munafri-Aliyah berhasil meraih 319.112 suara.

    Paslon nomor urut 1 itu unggul jauh dari tiga pasangan calon lainnya. 

    Pasangan nomor urut 2, Andi Seto Gadhista Asapa-Rezki Mulfiati Lutfi (SEHATI) mengantongi 162.427 suara. 

    Sementara paslon nomor urut 3, Indira Jusuf Ismail-Ilham Ari Fauzi Amir Uskara (INIMI) memperoleh 81.405 suara.

    Dan posisi buncit diduduki pasangan nomor urut 4, Amri Arsyid-Abdul Rahman Bando (AMAN) mengumpulkan 20.247 suara.

    KPU mencatat bahwa jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Makassar 2024 tercatat sebanyak 1.037.164 jiwa. 

    Namun, hanya 597.794 orang yang menggunakan hak pilihnya.

    Dari jumlah suara yang masuk, sebanyak 583.191 suara dinyatakan sah. Sementara 14.603 suara lainnya tidak sah.