Xcloud.id

Tag: Amir Uskara

  • PPP Akan Proses Hukum Pelaku Keributan di Muktamar X Nasional 28 September 2025

    PPP Akan Proses Hukum Pelaku Keributan di Muktamar X Nasional 28 September 2025

    PPP Akan Proses Hukum Pelaku Keributan di Muktamar X
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030 Muhamad Mardiono mengatakan, pihaknya akan memproses hukum pelaku keributan dalam Muktamar X PPP.
    Sebab, kericuhan sempat terjadi dalam pembukaan Muktamar X PPP, di antaranya adu mulut, perkelahian, hingga aksi lempar kursi.
    “Tentu ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum karena itu, dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak secara konstitusional,” kata Mardiono, usai terpilih secara aklamasi dalam Muktamar X PPP di Kawasan Ancol, Jakarta, Sabtu (27/9/2025) malam.
    Mardiono mengaku, sangat menyayangkan kericuhan tersebut.
    Menurut dia, keributan itu memakan korban.
    Beberapa kader pun ada yang dirawat di rumah sakit.
    “Ada beberapa kader kami yang saat ini sedang ada di rumah sakit, yang mengalami cedera di bagian kepala, kemudian di bagian bibir, dan lain sebagainya,” ungkap dia.
    Akibat kericuhan ini, Pimpinan Sidang Muktamar X pun mempercepat proses pemilihan ketua umum.
    Ketentuan soal ini juga diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP.
    “Sebagaimana yang diatur dalam pasal 11, ya, AD ART, maka proses bisa dipercepat dan kemudian ini kita anggap sebagai penyelamatan dalam kondisi situasi yang sangat darurat,” ujar dia.
    Sebelumnya diberitakan, pimpinan Sidang Muktamar X PPP Amir Uskara, mengumumkan bahwa Mardiono telah terpilih secara aklamasi sebagai Ketum PPP 2025-2030.
    Amir mengakui pembukaan Muktamar X PPP memang mengalami dinamika.
    Dia pun menjelaskan dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi.
    Dalam sidang, Amir mengatakan sudah meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.
    “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujar dia.
    “Jadi, setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” sambung dia.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Muhammad Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2025-2030

    Muhammad Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Periode 2025-2030

    Bisnis.com, JAKARTA – Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum definitif periode 2025-2030 dalam Muktamar ke-10 di Jakarta meski diwarnai kericuhan yang menimbulkan korban cedera.

    Mardiono menyampaikan bahwa keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.

    Ia menyebut sejumlah kader mengalami luka di bagian kepala dan bibir akibat kericuhan yang terjadi dan sudah dilarikan ke rumah sakit.

    “Ini nanti akan kita lanjutkan dengan proses hukum. Dalam demokrasi tidak boleh dicederai oleh hal-hal yang tidak konstitusional,,” kata Mardiono di Jakarta, Sabtu.

    Ia menegaskan keputusan Pimpinan Sidang dan Ketua Panitia Pelaksana mempercepat proses pemilihan dibenarkan oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

    Dari total peserta, Ia menyebut sekitar 80 persen menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.

    Pimpinan sidang Amir Uskara menyampaikan palu diketuk setelah seluruh peserta muktamar sepakat memilih Mardiono.

    “Saya bacakan, saya langsung meminta kesepakatan. Mereka setuju dan saya ketuk palu,” ujarnya.

    Amir menambahkan, dinamika sempat berlangsung sengit dalam pembahasan tata tertib, tetapi keputusan final sudah diambil sebelum kericuhan kembali pecah.

    Ia menyebut 30 ketua DPW hadir dan memberikan dukungan.

    Sementara itu, Mardiono menegaskan dirinya tidak pernah mendeklarasikan pencalonan atau membentuk tim sukses.

    Dorongan agar ia kembali memimpin partai datang dari mayoritas pengurus wilayah melalui rapat kerja wilayah (Rakerwil) maupun rapat pimpinan wilayah (Rapimwil).

    “Kalau memang organisasi ini memanggil, ya itu sudah menjadi kewajiban saya,” ucap Mardiono.

    Terkait kericuhan, Mardiono memastikan akan ada penyelidikan.

    “Ada CCTV, tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Kami sudah tahu sejak dua minggu terakhir ada kelompok-kelompok yang ingin secara ilegal mengambil alih secara paksa,” ucapnya.

    Muktamar X PPP juga membentuk formatur yang terdiri atas lima perwakilan DPW dan tiga dari DPP mendampingi Mardiono dalam menyusun struktur pengurus.

    Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan bimbingan teknis pada Senin (29/9) nanti.

    Diketahui, PPP berdiri pada 1973 dan hingga kini AD/ART partai tidak pernah diubah dalam setiap Muktamar, termasuk dalam forum yang ke-10 ini.

  • 9 Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi Nasional

    9 Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi Nasional

    Mardiono Terpilih Jadi Ketum PPP Secara Aklamasi
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Muhamad Mardiono, terpilih sebagai Ketua Umum (Ketum) PPP periode 2025-2030.
    Mardiono terpilih secara aklamasi dalam acara Muktamar X PPP yang berlokasi di Kawasan Ancol, Jakarta, pada Sabtu (27/9/2025).
    “Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” kata Pimpinan Sidang Muktamar X PPP, Amir Uskara, dalam konferensi pers.
    Amir mengakui pembukaan Muktamar X PPP memang mengalami dinamika. Dia pun menjelaskan dinamika sidang dalam pembahasan muktamar tadi.
    Menurutnya, dalam pembahasan tata tertib muktamar, dijelaskan bahwa pemilihan ketua umum harus dihadiri secara fisik oleh para peserta muktamar.
    Setelah itu, ia meminta kesepakatan para peserta muktamar terkait aklamasi Mardiono.
    Usai disetujui peserta muktamar, Amir pun mengesahkan aklamasi Mardiono sebagai Ketum PPP selanjutnya dengan mengetuk palu.
    “Saya langsung meminta kesepakatan dari seluruh peserta muktamar, apakah setuju karena sudah hadir, apakah setuju untuk kita aklamasi dengan Pak Mardiono, ternyata mereka setuju dan saya ketuk palu,” tegasnya.
    “Jadi setelah itu mungkin keributan dilanjutkan dan kami sudah meninggalkan sidang karena memang sudah ketuk palu,” sambungnya.
    Diketahui, pembukaan Muktamar X PPP sempat ricuh lantaran ada perbedaan pendapat antara kader yang ingin ada ketum baru dan kader yang ingin Mardiono tetap memimpin PPP.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum Surabaya 21 September 2025

    Jelang Muktamar X, DPW PPP Jatim Dukung Agus Suparmanto Jadi Ketum
    Tim Redaksi
    SURABAYA, KOMPAS.com –
    Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum PPP dalam Muktamar Muktamar PPP X di Jakarta 27-29 September 2025 mendatang.
    Dukungan kepada mantan Menteri Perdagangan itu ditegaskan dalam deklarasi pada forum Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Jawa Timur di Surabaya, Minggu (21/9/2025).
    Deklarasi dipimpin Wakil Ketua Umum PPP Musyafak Noer dihadiri ratusan kader PPP dari berbagai daerah di Jawa Timur.
    Menurut politisi PPP asal Jatim itu, dukungan kepada Agus Suparmanto adalah keputusan majelis kiai PPP Jawa Timur.
    “Majels kiai PPP sudah memutuskan, maka kami sebagai kader partai yang dilahirkan oleh kiai kita harus patuh. Kalau kiai bilang A ya harus diikuti,” jelasnya.
    Ketua DPW PPP Jatim Mundjidah Wahab memastikan dukungan untuk Agus Suparmanto sudah bulat.
    “Intruksi akan diteruskan kepada seluruh DPC PPP se-Jawa Timur,” terangnya.
    Nama Agus Suparmanto menurutnya sudah disosialisasikan secara berjenjang dalam forum DPC PPP.
    Dia memastikan PPP Jatim satu suara untuk mendukung Agus Suparmanto.
    “Sesuai intruksi para kiai, Jatim harus satu suara memenangkan Agus Susparmanto menjadi ketua umum PPP,” tegasnya.
    Beberapa nama yang sempat beredar dalam bursa calon ketua umum PPP antara lain, Sandiaga Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Anies Baswedan Andi Amran Sulaiman, dan Plt Ketua Umum PPP.
    Kamis (19/9/2025) lalu di Jakarta, kandidat lain Muhamad Mardiono mengklaim sudah mendapat dukungan 33 DPW PPP untuk maju sebagai calon ketua umum. 
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Sambut Dukungan Pengurus DPW-DPC, Mardiono Siap Maju Caketum PPP

    Sambut Dukungan Pengurus DPW-DPC, Mardiono Siap Maju Caketum PPP

    Jakarta –

    Plt Ketua Umum (Ketum) PPP Muhamad Mardiono menyambut deklarasi dukungan pengurus DPW-DPC dari 33 provinsi untuk maju caketum partai periode 2025-2030. Mardiono menegaskan bahwa meloloskan partai ke DPR menjadi pekerjaan rumah (PR) besar partai di periode selanjutnya.

    “Ini tentu amanah yang berat memang bagi saya. Saya harus berjuang kembali. Apalagi tentu karena PPP saat ini tidak lolos parliamentary threshold maka tujuan utama untuk perjuangan ke depan adalah bagaimana PPP di pemilu tahun 2029 itu bisa kembali ke parlemen yaitu memenuhi parliamentary threshold,” kata Mardiono kepada wartawan, Kamis (18/9/2025).

    Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan ini mengapresiasi dukungan kepada dirinya untuk melanjutkan kepemimpinan partai. Mardiono menegaskan siap jika mendapat amanah untuk terus memimpin partai.

    “Ketika rekan-rekan wilayah yang mayoritas di seluruh Indonesia itu meminta kembali saya maka Insyaallah bismillah, sebagaimana yang beberapa waktu saya sampaikan, saya sebagai seorang kader kalian masih dibutuhkan untuk melanjutkan perjuangan, saya bismillah,” ujarnya.

    Mardiono juga menanggapi munculnya figur eksternal partai yang didukung maju caketum PPP. Terkait ini, ia mengungkit adanya AD/ART partai yang telah mengatur syarat menjadi ketum PPP ialah harus menjadi pengurus setidaknya selama satu periode kepengurusan partai.

    “Setiap rumah orang, setiap rumah tangga itu tentu di situ akan ada aturan lainnya. Nah tentulah aturan lain itu sebagai landasan sebagai konstitusinya yaitu patut, untuk harus selalu dipatuhi. Jadi kita tidak menutup, tetapi semua harus ada mekanismenya. Itu karena kita sudah punya konstitusi yang baku,” kata Mardiono.

    Waketum PPP Amir Uskara turut menanggapi senada soal ini. Menurut dia, aturan mengenai syarat ketum dalam AD/ART itu pun tak akan diutak-atik saat pelaksanaan Muktamar mendatang.

    “Kita ini partai terbuka tapi memang ada aturan. Persoalan dia mau maju silakan tapi ikut aturan yang ada. Kan tidak mungkin kita mau buka aturan-aturan itu hanya karena ada kepentingan sesaat apalagi kalau itu kepentingan pragmatis. Tentu kita jaga itu. Ini partai Islam, partai yang didirikan oleh para ulama-ulama besar sehingga kami sebagai penerus harus menjaga itu,” ujar Amir.

    “Salah satu aturannya itu calonnya harus dari internal dan juga pengurus 5 tahun. Itu masuk dalam AD/ART kita sudah dikunci terkait dengan siapa yang mau jadi Ketua Umum, siapa yang mau jadi Sekjen, siapa yang mau jadi Ketua Wilayah, siapa yang mau jadi Sekretaris Wilayah sampai ke tingkat cabang itu dikunci di anggaran dasar dan saya kira itu tidak pernah diubah sejak tahun 2003,” lanjut dia.

    Pengurus DPW dan DPC PPP dari 33 provinsi menggelar deklarasi dukungan kepada Muhamad Mardiono untuk maju sebagai calon Ketum PPP periode 2025-2030. Dukungan itu disampaikan menjelang Muktamar X PPP.

    Pembacaan deklarasi dukungan dilaksanakan di Hotel Sheraton Jakarta, Kamis (18/9). Hadir para pimpinan DPW dan DPC partai dari 33 provinsi.

    “Mendukung dan mengusung Bapak H Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan masa bakti 2025-2030 dalam Muktamar X DPP PPP tanggal 27-29 September 2025 di Jakarta,” ujar salah satu pimpinan DPW membacakan poin deklarasi.

    Halaman 2 dari 2

    (fca/rfs)

  • Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Namanya Masuk Daftar Caketum PPP, Jokowi: Saya di PSI Saja

    Solo, Beritasatu.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menanggapi namanya yang masuk bursa calon ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada Muktamar PPP 2025. 
    Jokowi mengatakan banyak calon ketua umum PPP yang memiliki kapabilitas dibanding dirinya. 

    “Endaklah yang di PPP saya kira banyak calon-calon ketua umum yang jauh lebih baik yang punya kapasitas, kapabilitas, punya kompetensi,” ungkapnya saat ditemui di kediaman Jalan Kutai Utara Nomor 1, Sumber, Solo, Jumat (6/6/2025). 

    Terlebih banyak nama yang sudah muncul di bursa caketum PPP baik yang berasal dari internal maupun dari luar partai. Calon yang berasal dari internal partai seperti Muhamad Mardiono, Muhammad Romahurmuziy, Sandiaga Salahuddin Uno, Amir Uskara, Taj Yasin Maimoen, Suharso Monoarfa. 

    Sementara nama-nama berasal dari eksternal partai yang masuk dalam daftar caketum di antaranya Syaifullah Yusuf (Gus Ipul), Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Mantan Menteri Perdagangan dari Kabinet Indonesia Maju Agus Suparmanto, serta purnawirawan TNI Dudung Abdurachman. 

    “Banyak calon yang sudah beredar kan banyak. Banyak sekali,” ujarnya. 

  • Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Nama Sandiaga Uno, Anies, hingga Jokowi juga Masuk Bursa Caketum PPP

    Bisnis.com, JAKARTA — Juru Bicara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman M Tokan membeberkan beberapa nama internal ataupun eksternal yang masuk dalam bursa calon ketua umum PPP untuk periode mendatang.

    Menurutnya, hingga sejauh ini figur terkuat yang akan menjadi calon ketua umum berasal dari internal partai yakni pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono.

    “Ya, yang muncul di permukaan hari ini beliau [Mardiono], sejauh ini masih beliau. Kita nggak tahu Pak Sandi, Pak Amir Uskara kemudian Pak Sekjen Arwani Thomafi apakah sekarang diam-diam dulu, nanti akan muncul di kemudian hari, kita nggak tahu,” bebernya saat dikonfirmasi Bisnis, Senin (2/6/2025).

    Menurutnya, Mardiono menjadi figur terkuat karena hanya dia yang kini melakukan konsolidasi dan bahkan mendapatkan dukungan dari wilayah dalam forum musyawarah kerja wilayah.

    Sementara itu, lanjut dia, dari eksternal nama-nama yang muncul saat ini ada mantan KSAD Dudung Abdurachman, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, hingga Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul). 

    Dikatakan Usman, rata-rata nama-nama tersebut kerap muncul karena mereka dikabarkan pernah melakukan pertemuan atau berkomunikasi dengan para pimpinan partai.

    “Tapi yang eksternal ini kan belum ada pernyataan secara langsung dari yang bersangkutan ya. Masih beredar dari tim lah, tim suksesnya atau kader atau apalah ya, maksudnya beredar di permukaan aja. Kecuali Gus Ipul maupun Dudung sudah memberikan pernyataan untuk tidak maju,” jelasnya.

    Teranyar, lanjutnya, nama eksternal yang kini mengemuka adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Nama Jokowi muncul dari usulan Ketua Mahkamah PPP, Ade Irfan Pulungan.

    “Irfan Pulungan nyampaikan bahwa bagus juga kalau ada yang mendorong nama Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowinya sudah dikomunikasikan dengan Pak Irfan Pulungan? Terus apakah Pak Jokowi yang bersedia? Kita juga nggak tahu. Karena ini baru isu. Baru namanya diwacanakan oleh Pak Irfan Pulungan,” tegasnya.

    Sementara untuk nama Anies Baswedan, Usman menyebut ini muncul karena Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy mengeluarkan pernyataan bahwa PPP sudah lama membangun komunikasi dengan Anies.

    “Belakangan baru ada pernyataan Gus Rommy ‘termasuk Anies juga saya datangi’ katanya begitu. Nah baru kemudian belakangan terakhir ini muncul namanya [Anies] disampaikan oleh salah satu pengurus DPW di DKI Jakarta,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy alias Rommy menuturkan bahwa dinamika PPP dalam hal bursa calon ketua umum ini masih cair karena usulan-usulan dari daerah itu beragam.

    Menurutnya, ada yang masih mengusulkan Sandiaga Uno, Anies Baswedan, dan Dudung Abdurachman. Nama Dudung masih ada karena salah satu ketua DPC PPP kerabatnya.

    “Kemudian Pak Amran, banyak sekali itu yang mengusulkan terutama dari Sulawesi Selatan dan figur-figur yang lain. Ya bisa saja itu masih akan terus berkembang karena muktamar masih akan diselenggarakan antara Agustus atau September,” ungkapnya kepada Bisnis, Senin (2/6/2025).

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara

  • Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

    Sumber foto: Antara/elshinta.com.

    Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem
    Dalam Negeri   
    Editor: Sigit Kurniawan   
    Jumat, 21 Maret 2025 – 20:14 WIB

    Elshinta.com – Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

    Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

    Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

    “Saya baru tahu Pak Jokowi datang, saya datang ke sini kan diundang oleh pak Surya Paloh untuk bukber di Kantor NasDem. Nanti ini baru mau ketemu Pak Jokowi,” kata Puan di Lobby NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengatakan komunikasinya dengan Jokowi selalu hangat. Kendati demikian, dia belum tahu akan membahas apa bersama Jokowi.

    “Ya belum ketemu, belum ngobrolin, nanti kalau sudah ketemu baru tahu mau ngomongin apa,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah elite partai politik, yaitu Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Jokowi merupakan kader PDIP sejak awal karier politiknya. Ia maju sebagai Wali Kota Solo pada 2005 dengan dukungan PDIP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

    Keberhasilannya memimpin Solo membawanya ke panggung nasional, hingga PDIP mengusungnya sebagai calon Gubernur DKI Jakarta pada 2012 dan calon Presiden pada 2014.

    Namun, setelah dua periode menjabat sebagai presiden, hubungan Jokowi dengan PDIP mulai merenggang, terutama menjelang Pemilu 2024. Perbedaan sikap politik, terutama terkait dukungan terhadap calon presiden yang berbeda membuat hubungan keduanya semakin panas.

    Pada 17 Desember 2024, PDIP secara resmi memecat Jokowi dari keanggotaan partai. Keputusan ini diumumkan oleh Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI-P, Komarudin Watubun, yang menyatakan bahwa Jokowi melakukan pelanggaran berat karena mendukung calon presiden dan wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta menyalahgunakan kekuasaan.

    Sebelumnya, pada 22 April 2024, PDIP telah menyatakan bahwa Jokowi dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, tidak lagi menjadi anggota partai, menyusul dukungan mereka terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berbeda dari pilihan resmi partai.

    Pemecatan ini menandai puncak dari ketegangan antara Jokowi dan PDI-P, terutama terkait perbedaan dukungan politik menjelang Pemilu 2024.

    Sumber : Antara

  • Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    Dasco: Presiden Prabowo minta maaf tak bisa hadiri bukber NasDem

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,”

    Jakarta (ANTARA) – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permintaan maaf Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak dapat hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    “Pak Prabowo tadi minta maaf karena ada rapat paripurna kabinet yang saat ini masih berlangsung,” kata Dasco saat ditemui awak media di NasDem Tower, Jakarta, Jumat.

    Dia mengungkapkan bahwa Prabowo masih memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta. Kemudian, setelah buka puasa masih harus melakukan beberapa rapat terbatas kecil.

    “Setelah buka puasa, ada beberapa ratas kecil sehingga presiden belum bisa hadir pada hari ini,” ujarnya.

    Kegiatan ini dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim.

    Selain itu, sejumlah elite partai politik tampak menghadiri kegiatan ini, yakni Sekretaris Jenderal PAN Eko Patrio, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Wakil Ketua Umum PPP Amir Uskara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, Politisi Golkar Rizal Mallarangeng, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Utut Adianto.

    Adapun DPP Partai NasDem juga mengundang Presiden Prabowo Subianto dan para pimpinan partai di Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. Meski begitu, sampai malam hari Prabowo belum tampak hadir di NasDem Tower.

    Berdasarkan undangan yang diterima, kegiatan buka puasa bersama akan dimulai pukul 16.00 WIB.
    “Kami sampaikan bahwa DPP Partai NasDem akan mengadakan buka bersama Presiden Prabowo Subianto serta Partai Politik sahabat, Jumat, 21 Maret 2025, di Ballroom NasDem Tower,” tulis undangan tersebut.

    Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
    Editor: Agus Setiawan
    Copyright © ANTARA 2025