Xcloud.id

Tag: Amir Hamzah

  • Wapres Gibran Tinjau Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 2

    Wapres Gibran Tinjau Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 2

    Wapres Gibran Tinjau Proyek Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 2
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Wakil Presiden (Wapres)
    Gibran
    Rakabuming Raka meninjau proyek pembangunan Jalan
    Tol Serang-Panimbang
    Seksi 2 (Rangkasbitung–Cileles) di Kabupaten Lebak, Banten, Kamis (6/3/2025).
    Dilansir dari siaran pers Sekretariat Wakil Presiden, peninjuan ini dilakukan guna memastikan pembangunan proyek Tol Rangkasbitung-Cilelas berjalan sesuai rencana.
    “Pemerintah menargetkan jalan tol ini menjadi salah satu infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan mobilitas masyarakat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten dan sekitarnya,” kata Gibran.
    Wapres juga menekankan bahwa penyelesaian proyek jalan tol ini perlu dilakukan tepat waktu supaya manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
    Senada dengan Gibran, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, pengoperasian jalan tol ini dinantikan oleh masyarakat setempat dalam mendukung kelancaran mobilitas hingga ke wilayah Panimbang.
    “Tadi kami menyampaikan langsung kepada Bapak Wakil Presiden bahwa tol ini sangat diharapkan oleh kami, warga Banten, untuk segera bisa beroperasi sampai dengan Panimbang,” kata Andra Soni.
    Andra Soni mengatakan, keberadaan jalan tol ini akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di sekitar pintu tol. Terlebih, Pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh guna menciptakan kawasan ekonomi baru di sekitar akses jalan tol.
    “Karena Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten Lebak maupun Pandeglang punya komitmen untuk memberikan
    support
    di daerah-daerah pintu tolnya supaya terjadi wilayah pertumbuhan ekonomi baru,” ujarnya.
    Sebagai informasi, proyek pembangunan Jalan Tol Rangkasbitung-Cileles yang berlangsung sejak tahun 2022 ini ditargetkan selesai pada bulan Agustus mendatang.
    Hingga kini, perkembangan pembangunannya telah mencapai 84,10 persen, dengan total panjang 24,17 km dan estimasi waktu pelaksanaan selama 1.410 hari.
    Dalam kunjungan ini,
    Wapres Gibran
    didampingi Andra Soni, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah, Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito, dan Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Wahyu S. Winurseto.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • 15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    15 Aktivis HMI Jabat Menteri dan Wamen di Era Prabowo, Ini Kata Heikal Safar – Halaman all

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Bendahara Umum Yayasan Forum Alumni Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (YFAAHMI) Heikal Safar bersyukur, banyak aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dipercaya untuk menduduki jabatan yang strategis pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

    Dia mencatat, ada 15 orang yang menjadi menteri dan wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih.

    “Begitu juga sebanyak 57 orang total jumlahnya para kader HMI baik itu yang menjadi gubernur, bupati, hingga wali kota. Sehingga hal tersebut menandakan betapa pentingnya para kader-kader dan keberadaan organisasi HMI di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam mendukung suksesnya program kerja Presiden Prabowo,” kata Heikal kepada wartawan, Minggu (23/2/2025).

    Dia mengaku bangga banyak kader HMI memiliki kemampuan profesional bisa menjadi kepala dan wakil kepala daerah. 

    Mereka pun menjadi bagian dari 961 kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 yang dilantik Presiden Prabowo di halaman Istana Negara, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2024).

    Heikal memiliki data bahwa ada 57 guburnur, bupati, dan wali kota, maupun wakilnya yang berlatar belakang aktivis HMI.

    Mereka terbukti memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kredibilitas yang berjiwa nasionalis hingga bisa mendapat kepercayaan mengendalikan pemerintah daerah.

    “Mereka semuanya aktivis HMI. Alhamdulillah telah berhasil mengungguli lawan-lawan politiknya dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang digelar pada 27 November 2024 lalu,” ucap Heikal

    Dia mencontohkan, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Riau Abdul Wahid, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, dulunya merupakan kader HMI.

    Adapula Bupati Lahat (Sumsel) Bursah Zarnubi, Bupati Situbondo (Jatim) Yusuf Rio Prayogi, Wali Kota Probolinggo (Jatim) dr Aminuddin, Bupati Aceh Barat (Aceh) Tarmizi, hingga Bupati Bolaang Mongondow Utara (Sulut) Sirajuddin Lasena.

    “Selanjutnya ada Setyo Wahono sebagai Bupati Bojonegoro (Jatim), Oskar Pontoh sebagai Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur (Sulut), dan Amir Hamzah selaku Wakil Bupati Lebak (Banten) juga dari HMI,” kata Heikal.

  • Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Sudah Tiba di Magelang, Bupati Lebak Kader PDIP Tetap Ikut Retret

    Jakarta –

    Bupati Lebak Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap mengikuti kegiatan retret di Magelang, Jawa Tengah. Hasbi bahkan sudah tiba di Magelang.

    “Nggak ada di Lebak (Hasbi), iya ikut karena rangkaian kegiatan retret baru mulai sore ini,” kata Kepala Bagian Humas dan Protokol Lebak Akbar saat dimintai konfirmasi, Jumat (21/2/2025).

    Sementara itu, juru bicara Hasbi, Agus Wisas juga membenarkan keikutsertaan Hasbi dalam kegiatan retret kepala daerah. Menurutnya, Hasbi sudah siap mengikuti retret yang akan dimulai sore hari ini.

    “Pak Hasbi sudah berada di sana, jadi kalau balik lagi, bagaimana pertanggungjawaban kepada negara, kepada masyarakat?” kata Agus.

    Menurut Agus, Hasbi baru mengetahui surat larangan mengikuti retret yang dikeluarkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat perjalanan menuju Magelang. Sehingga, Hasbi tidak bisa kembali ke Jakarta.

    “Kemarin berangkatnya setelah syukuran pelantikan dari Hotel Mulia. Ke sana naik pesawat, masa pesawat suruh balik lagi. Nggak sesederhana itu ya, mungkin sekali lagi mungkin, kalau surat itu diterima sebelum berangkat kita bisa diskusi lagi. Tapi (sekarang) di sana jadi nggak mungkin balik lagi,” jelasnya.

    Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya merupakan Bupati Lebak terpilih 2025-2030. Hasbi merupakan kader PDIP dan pernah menjadi anggota DPR RI dua periode.

    Dalam Pilkada Lebak 2024, Hasbi berpasangan dengan Amir Hamzah. Mereka diusung oleh PDIP, Demokrat, PKB, PPP, Golkar dan Perindo.

    Untuk diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDI Perjuangan menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah. Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.

    Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan Kamis (20/2). Jubir PDIP Guntur Romli membagikan surat tersebut dalam bentuk dokumen elektronik via aplikasi WhatsApp (WA).

    (taa/taa)

    Hoegeng Awards 2025

    Usulkan Polisi Teladan di sekitarmu

  • Master Bagasi dan Kemendag bersinergi perkuat ekspor

    Master Bagasi dan Kemendag bersinergi perkuat ekspor

    Jakarta (ANTARA) – Master Bagasi mendapat dukungan dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam upaya memperkuat ekspor produk asli Indonesia ke pasar global.

    Sebagai loka pasar lintas negara pertama karya anak bangsa, Master Bagasi membangun kesepakatan bersama Kementerian Perdagangan untuk berkolaborasi guna memperluas akses produk lokal ke dalam mata rantai perdagangan internasional.

    Chief Creative Officer Master Bagasi Dzulqurnain Ali Sahab menyebut pertemuan dengan Kementerian Perdagangan menunjukkan Master Bagasi dapat mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk naik kelas dan berdaya saing. ⁠

    “Dukungan dari Kemendag sangat berarti bagi kami. Dengan adanya sinergi ini, kami semakin optimis bahwa produk asli Indonesia bisa bersaing di kancah global,” ujar Dzulqurnain dalam keterangan di Jakarta, Senin.

    Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa produk Indonesia memiliki daya saing tinggi dan mampu mendunia. Dengan strategi promosi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, Master Bagasi mendorong agar produk lokal dapat menjadi kebanggaan global, serta pelaku UMKM dapat naik kelas dengan masuk mata rantai perdagangan dunia.

    Pendiri dan CEO Master Bagasi Amir Hamzah mengatakan platform ini dapat memudahkan produk lokal untuk diakses dan dikenal luas. Menurut Hamzah, ekspor berbasis business to consumer (B2C) memiliki peran penting dalam memperkenalkan produk Indonesia ke konsumen global.

    Konsep ini dapat membantu UMKM menembus pasar internasional tanpa harus memenuhi persyaratan kompleks yang biasanya ada dalam skema B2B (business to business).

    Dengan digitalisasi yang semakin berkembang, ekspor berbasis loka pasar menjadi solusi yang lebih inklusif dan efisien. Diaspora Indonesia pun dapat berbelanja berbagai produk nusantara melalui aplikasi platform tersebut.

    “Kami membayangkan diaspora Indonesia adalah sebagai ambassador (duta) produk-produk lokal di luar negeri. Melalui Master Bagasi, kami berharap produk indonesia jangan sampai tergantikan dengan produk luar hanya karena aksesnya yang sulit,” jelas Hamzah.

    Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
    Editor: Zaenal Abidin
    Copyright © ANTARA 2025

  • HGB Sudah Resmi Tapi Dikucilkan

    HGB Sudah Resmi Tapi Dikucilkan

    loading…

    Amir Hamzah, Koordinator Linkar Studi Independensia. Foto/Dok. SINDOnews

    Amir Hamzah
    Koordinator Linkar Studi Independensia

    BAYANGKAN sebuah perusahaan yang memiliki dokumen “resmi” dalam bentuk Surat Hak Guna Bangunan (HGB) bisa dievaluasi, bahkan dibatalkan sepihak. Hal disinyalir memberikan efek ganda yakni perusahaan yang terlibat dan keterbukaan pemerintah.

    HGB yang diakui bersama tiba-tiba dievaluasi sendiri. Iklim usaha akan ikut terpukul jika komitmen itu justru dirusak penyelenggara negara.

    Rencananya evaluasi yang dilakukan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) ini telah mencapai tahap penyampaian hasil. Sekarang, kementerian teknis pengusul dan pemberi rekomendasi harus menindaklanjuti hasil evaluasi.

    Evaluasi ini mencakup Tropical Coastland dan seluruh proyek PSN, yang akan selesai di tahun ini atau setelah 2025. Menteri dan gubernur yang mengusulkan atau memberikan rekomendasi teknis untuk seluruh proyek PSN menerima permintaan untuk evaluasi teknis dan rekomendasi keberlanjutan.

    Menariknya pemerintah diminta penuh mengevaluasi pengembang dalam proyek Ecotourism Tropical Coastland di tengah ketergesaan pagar laut Tangerang. Namun, rekomendasi kepada pihak-pihak terkait tidak akan cukup untuk menyelesaikan masalah ini.

    Nyatanya pemerintah ditekan mencabut status PSN di pesisir utara Tangerang dan memeriksa semua Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) yang dimiliki oleh PIK 2. Belakangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memberikan sanksi berat 6 pejabat BPN namun publik tidak tahu siapa mereka.

    Jika status PSN dicabut, semua proses yang sedang dilakukan atas nama PSN Ecowisata Tropical Coastland secara otomatis akan berhenti. Pencabutan status PSN ini pada dasarnya kurang memiliki dasar yang jelas. Pasalnya secara jelas sertifikat yang dimiliki pengembang membeli tanah dari masyarakat di kawasan pesisir utara Tangerang.

    Surat hak milik (SHM) yang dibeli dari warga dengan status suratnya adalah surat hak milik. Selanjutnya, tanah berstatus HGB harus berada di daratan, bukan di lautan atau di area pagar laut Tangerang, karena status sertifikat SHM telah diubah menjadi SHGB. Keputusan yang dibuat Kementerian Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) adalah untuk menerbitkan HGB pada wilayah yang telah mengalami abrasi.

    Meskipun wilayah tersebut sebelumnya berstatus HGB, namun karena abrasi, HGB juga otomatis hilang dan tidak dapat lagi diakui. Hal ini sesuai dengan Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960.

  • 2.000 Rumah di Villa Kencana Bekasi Terendam Banjir: Belum Ada Bantuan

    2.000 Rumah di Villa Kencana Bekasi Terendam Banjir: Belum Ada Bantuan

    loading…

    Sebanyak 2.000 rumah dan 3.500 Kepala Keluarga (KK) di Perumahan Villa Kencana, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi terendam banjir. Foto/Ade Suhardi

    BEKASI – Sebanyak 2.000 rumah dan 3.500 Kepala Keluarga (KK) di Perumahan Villa Kencana, Desa Sukajadi, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Genangan banjir Bekasi mulai merendam jalanan hingga masuk ke rumah-rumah warga sejak Rabu (29/1/2025) pagi.

    Kapala Desa (Kades) Sukajadi, Amir Hamzah mengatakan bahwa selain curah hujan yang tinggi, banjir tersebut disebabkan dari luapan Kali Pulo Sirih, yang menjadi pemicu utama meluapnya air merendam permukiman warga.

    “Tentunya saat ini melihat banyak sekali rumah yang terendam banjir akibat genangan air yang diakibatkan curah hujan yang cukup tinggi, dan juga disebabkan luapan air dari Kali Pulo Sirih yang ada di depan,” ucapnya di lokasi banjir, Rabu (29/1/2025).

    Amir mengungkapkan, akibat banjir itu hampir merendam sebagian wilayahnya. Namun yang paling berdampak di perumahan Villa Kencana sebanyak 2.000 rumah dan 3.500 kepala keluarga (KK).

    “Kalau ketinggian airnya itu, rata-rata di atas 50-80 sentimeter,” jelasnya.

    Sejauh ini, kata Amir, pihaknya masih mendata sejumlah korban terdampak serta rumah dan fasilitas yang terandam banjir. Berdasarkan data sementara, sebagian warga sudah mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.

    “Sejauh ini warga yang mengungsi sudah ada, terutama warga yang mempunyai balita atau anak kecil, ada yang ke masjid yang dataran lebih tinggi,” ucapnya.

    Amir mengaku saat ini belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah untuk korban banjir di wilayahnya.

    “Kala bantuan memang belum kami belum ada yang sampai ke wilayah kami,” ujarnya.

    (shf)

  • Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    Sampaikan Pesan Kebangsaan, GNB Lebih Milih Bicara ke Media Ketimbang Bertemu Langsung Prabowo

    GELORA.CO – Gerakan Nurani Bangsa (GNB) lebih memilih menyampaikan Pesan Kebangsaan Awal Tahun 2025 dengan menggelar konferensi pers dengan awak media ketimbang bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.

    Hal ini agar pesan yang disampaikan mengena ke seluruh intansi/pejabat pemerintahan yang saat ini menjabat.

    “Kenapa ini (pesan) saya sampaikan terbuka ke media? Agar cepat sampai ke penyelenggara negara eksekutif, yudikarif, dan legislatif. Karena dengan bantuan rekan-rekan pers bisa cepat sampai ke mereka-mereka tanpa harus prosedural dan protokoler,” kata salah satu tokoh di GNB yang juga mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Griya Gus Dur, Jl. Taman Amir Hamzah No.8 Pegangsaan, Jakarta Pusat pada Selasa, 28 Januari 2025.

    Tentu dengan tersiarnya kabar melalui media, pemangku kebijakan di pemerintahan dapat mengetahui pesan kebangsaan lebih lengkap dan menyeluruh.

    Di sisi lain, Lukman mewakili GNB tidak ingin momentum pesan kebangsaan ini disamakan dengan evaluasi 100 hari kinerja Presiden Prabowo.

    Sebab, GNB masih menaruh harapan besar dalam pemerintahan Prabowo.

    “Evaluasi 100 hari kami tidak dalam posisi mengevaluasi kinerja pemerintah, kami hanya ingin hanya menyampaikan pesan itu 10 point pesan kebangsaan karena kami masih menaruh harapan ke pemerinthan ini,” kata Lukman.

    Adapun 10 point kebangsaan yang dimaksud, pertama, demokrasi sebagai manifestasi ‘dari, oleh, dan untuk rakyat’ merupakan hal mendasar dalam menjaga dan menata kehidupan bersama berbangsa dan bernegara di tengah masyarakat kita yang majemuk. Demokrasi merupakan wujud kedaulatan rakyat di mana peningkatan kualitas penerapannya menjadi keniscayaan. Penyelenggara Negara perlu mengawal perspektif ini dalam setiap langkahnya.

    Kedua, semua elemen bangsa (penyelenggara negara, pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis) perlu menjaga dan merawat nilai-nilai kebangsaan dan kemasyarakatan demi keutuhan dan kesatuan bangsa Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi.

    Ketiga, seluruh agenda berbangsa dan bernegara perlu disandarkan pada kemaslahatan rakyat dan masa depan negara bangsa secara berkelanjutan, tidak terjebak pada kepentingan segelintir orang dan kepentingan jangka pendek.

    Keempat, Presiden dan para pembantunya agar menjalankan program dan kebijakan yang mampu memperbaiki kualitas pendidikan, layanan kesehatan, kelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penyediaan lapangan kerja, sehingga kualitas hidup warga tetap terjaga dan kian meningkat.

    Kelima, seluruh penyelenggara pemerintahan, khususnya aparat keamanan dan aparat penegak hukum, harus melindungi dan menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara di era demokrasi, yang merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi serta menegakkan hukum secara profesional, berintegritas dan berkeadilan.

    Keenam, para penyelenggara negara di jajaran eksekutif, legislatif, yudikatif, serta pada semua  institusi negara dan instansi pemerintahan, haruslah benar-benar menjadi contoh dalam pemberantasan korupsi dengan menerapkan nilai-nilai anti-korupsi.

    Ketujuh, Presiden dan pembantunya, serta para pemimpin daerah, agar bekerja dengan sungguh-sungguh memberikan teladan melalui efektivitas dan efisiensi birokrasi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, menjunjung tinggi nilai etik dan moral demi kebaikan dan kesejahteraan bersama.

    Kedelapan, Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya membuat dan mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara lebih adil dan bijak. Setiap kebijakan fiskal haruslah berorientasi pada kesejahteraan sosial.

    Kesembilan, terkait situasi khusus Papua, agar seluruh pihak terkait mampu membangun Papua yang damai dan adil dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan ruang hidup warga berdasar kearifan lokal.

    Kesepuluh, semua penyelenggara negara menjadikan ajaran universal agama dan nilai luhur bangsa, khususnya yang terkristalisasi pada Pancasila, sebagai dasar sekaligus orientasi dalam mengemban amanah bangsa.

  • Ini Daftar 6 Kepala Daerah di Banten yang Akan Dilantik Presiden Prabowo 6 Februari 2025 Regional 23 Januari 2025

    Ini Daftar 6 Kepala Daerah di Banten yang Akan Dilantik Presiden Prabowo 6 Februari 2025 Regional 23 Januari 2025

    Ini Daftar 6 Kepala Daerah di Banten yang Akan Dilantik Presiden Prabowo 6 Februari 2025
    Tim Redaksi
    SERANG, KOMPAS.com
    – Sebanyak enam kepala daerah di Provinsi Banten akan dilantik oleh Presiden
    Prabowo Subianto
    pada 6 Februari 2025 mendatang.
    Prosesi pelantikan enam kepala daerah itu akan digelar di Istana Negara Jakarta bersama 270 pasangan kepala daerah lainnya hasil
    Pilkada 2024
    .
    Kelima pasangan dipastikan dilantik karena lawannya tidak melakukan gugatan terhadap hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi (MK).
    “Apabila mengacu pada kesepakatan antara Komisi II DPR RI, Pemerintah (mendagari) bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP, di Banten yang tidak terdapat sengketa di Mahkamah Konstitusi ada lima daerah,” kata Ketua KPU Banten Mohamad Ihsan saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Kamis (23/1/2025).
    Ihsan menyebut, kelima daerah itu yakni Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang.
    Sedangkan untuk teknis pelantikan, kewenangannya ada di Pemerintah.
    Sebab, tahapan Pilkada di Banten tahun 2024 telah selesai dengan menghasilkan kepala daerah sesuai keinginan masyarakat.
    “Untuk pelantikan menjadi wilayah pemerintah pusat, secara teknis penyelenggaraan pilkada telah selesai sejak penetapan,” ujar Ihsan.
    Sedangkan tiga kepala daerah di Banten yang tidak bisa dilantik pada 6 Februari akan dilaksanakan di termin kedua pelantikan setelah hasil sengketa diputuskan.
    Ketiga daerah itu yakni Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kota Tangerang Selatan.
    “Pilkada di Banten yang terdapat sengketa di MK ada tiga, yaitu Kota Tangsel, Kabupaten Serang, dan Pandeglang,” kata dia.
    Berikut daftar 5 kepala daerah di Banten lengkap dengan nama pasangannya:
    1. Provinsi Banten (Andra Soni-Dimyati Natakusumah)
    2. Kota Serang (Budi Rustandi-Nur Agis Aulia
    3. Kota Cilegon (Robinsar-Fajar Hadi Prabowo)
    4. Kabupaten Lebak (Hasbi Jayabaya-Amir Hamzah
    5. Kabupaten Tangerang (Mochammad Maesyal Rasyid – Intan Nurul Hikmah)
    6. Kota Tangerang (Sachrudin-Maryono)
     
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Hasil Pilwalkot Binjai Digugat, Partisipasi Pemilih Rendah karena Pencoblosan Digelar Saat Banjir

    Hasil Pilwalkot Binjai Digugat, Partisipasi Pemilih Rendah karena Pencoblosan Digelar Saat Banjir

    Hasil Pilwalkot Binjai Digugat, Partisipasi Pemilih Rendah karena Pencoblosan Digelar Saat Banjir
    Tim Redaksi
    JAKARTA, KOMPAS.com
    – Pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali Kota Binjai nomor urut 3,
    Donal Anjar Simanjuntak
    dan Muhammad Andri Alfisah, mempersoalkan kemenangan paslon nomor urut 4, Amir Hamzah-Hasanul Jihadi.
    Sebab, menurut pemohon perkara nomor 167/PHPU.WAKO-XXIII/2025 ini, Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Binjai dilaksanakan di tengah
    banjir
    yang menghambat mobilitas warga, termasuk banyak tempat pemungutan suara (TPS) yang tidak dapat diakses.
    Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Binjai dinilai memaksakan pemungutan suara di tengah banjir dan hujan deras, sehingga membuat masyarakat enggan menyalurkan hak pilihnya.
    “Dalam situasi bencana, KPU seharusnya mengedepankan kepentingan masyarakat dengan menunda pemungutan suara hingga kondisi memungkinkan,” kata kuasa hukum pemohon, Harkarando Siregar, dalam sidang yang digelar, Rabu (8/1/2025).
    Harkarando mengatakan, tindakan KPU tersebut berakibat pada penurunan animo masyarakat untuk berpartisipasi dalam pilkada.
    Ia mengutip pernyataan Anggota KPU Binjai, Arie Nurwanto, yang menyebutkan partisipasi masyarakat sekitar 60 persen karena faktor banjir pada hari pencoblosan.
    Partisipasi pemilih
    signifikan menurun dari pilkada sebelumnya, seperti Pilkada 2015 yang mencapai 65,41 persen dan Pilkada 2020 yang mencapai 71,68 persen.
    Bahkan, kata Harkarando, di tingkat TPS, tingkat
    partisipasi pemilih
    di banyak TPS berada di bawah 50 persen.
    Meskipun telah dilaksanakan pemungutan suara susulan di beberapa TPS di Kecamatan Binjai Kota, partisipasi pemilih tetap rendah dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
    Pemohon juga menuturkan bahwa KPU hanya menetapkan pemungutan suara susulan di Kecamatan Binjai Kota, sedangkan empat kecamatan lain yang terdampak banjir dengan kondisi serupa tidak diberikan perlakuan yang sama.
    Menurut pemohon, hal ini merupakan tindakan diskriminatif yang mencederai asas pemilu yang jujur, adil, dan inklusif.
    Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan
    KPU Kota Binjai
    Nomor 495 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil
    Pilwalkot Binjai
    Tahun 2024 yang bertanggal 4 Desember 2024.
    MK juga diminta membatalkan Keputusan KPU Kota Binjai Nomor 490 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara Susulan dalam Pemilihan Gubernur dan Pilwalkot Binjai Tahun 2024.
    Pemohon juga meminta kepada Mahkamah agar memerintahkan KPU Kota Binjai untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pilwalkot Binjai di Kota Binjai.
    Copyright 2008 – 2025 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

  • Aplikasi Cross Borders E-commerce Ini Bisa Bikin Produk UMKM Mendunia

    Aplikasi Cross Borders E-commerce Ini Bisa Bikin Produk UMKM Mendunia

    Jakarta –

    Aplikasi Cross Borders e-Commerce Master Bagasi berkomitmen mendukung produk-produk unggulan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal mendunia.

    Berbeda dengan yang lain, Master Bagasi bekerjasama dengan diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Menurut Amir Hamzah, Founder & CEO Master Bagasi diaspora Indonesia yang berjumlah lebih dari 12 juta di seluruh dunia adalah bagian dari ekosistem Master Bagasi yang memiliki kepedulian dan kecintaan terhadap produk unggulan khas Indonesia.

    Hal ini diamini oleh Pelaksana Fungsi Ekonomi KBRI Polandia, Muhammad Rizki saat menyambut kunjungan tim Master Bagasi di Polandia. Rizki menjelaskan inovasi Master Bagasi lewat aplikasi yang bisa diakses oleh diaspora Indonesia ini menjadi peluang bersama untuk menyuarakan gelombang Nusantara (Nusantara Wave) melalui produk-produk unggulan khas Indonesia.

    “Kami sangat antusias dan menyambut baik tim Master Bagasi. Kami bangga atas keberanian dan langkah besar yang diambil oleh anak muda Indonesia ini dalam mengembangkan bisnis yang mendukung UMKM. Kami berharap, kehadiran aplikasi Master Bagasi bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berinovasi dan membawa nama baik Indonesia di kancah global,” ujar Rizki dalam keterangan tertulisnya.

    Adapun aplikasi Master Bagasi yang tersedia di Play Store dan App Store ini telah diinstal lebih dari 30 ribu pengunduh. Kemudahan lewat teknologi ini, semakin mendekatkan produk UMKM menembus pasar global.

    Disampaikan Hamzah dari jumlah pengunduh, lebih dari 50% adalah pengguna aktif (active user). Mereka menggunakan aplikasi untuk memesan produk-produk pilihan dari ribuan merek khas Indonesia. Jumlah negara yang dijangkau juga semakin banyak, lebih dari 100 negara di dunia.

    Karya Indonesia, Siap Jejaki Dunia

    Dalam mendukung visi besar Indonesia Emas 2045 sebagai negara berpendapatan tinggi, Master Bagasi, startup cross border e-commerce pertama di Indonesia mendukung penuh gerakan Nusantara Wave melalui Bentala Project, yang disambung hangat oleh KBRI Polandia.

    Melalui Bentala Project ini, diharapkan lahirnya gelombang produk-produk khas Nusantara yang mendunia. “Ini adalah langkah strategis bagi bangsa Indonesia di berbagai belahan dunia untuk membawa misi besar Nusantara Wave di mancanegara,” jelas Hamzah.

    Diakui Hamzah, Bentala Project ini menjadi cara unik dan strategis untuk membawa produk khas Nusantara mendunia. Caranya adalah dengan menggabungkan promosi digital dengan interaksi langsung melalui jaringan diaspora. Strategi tersebut dirancang untuk memperkuat hubungan dengan diaspora di berbagai negara target market sekaligus untuk menjadi ‘Ambassador ‘ produk lokal Indonesia.

    Dengan memanfaatkan infrastruktur digital yang Master Bagasi bangun sejak 2021, gerakan ini menjadi satu langkah lebih depan karena memberikan kemudahan dalam pertukaran lintas batas barang dan jasa melalui tools Master Bagasi Super App.

    Diaspora Indonesia memiliki potensi besar sebagai pasar dan mitra strategis dalam menjadi bagian dari gelombang Nusantara melalui Bentala Project ini. Tingginya rasa nasionalisme dan keinginan untuk tetap terhubung dengan tanah air menjadi alasan utama diaspora berperan sebagai pintu gerbang ekspor bagi UMKM.

    Master Bagasi pun memanfaatkan jaringan diaspora melalui pendekatan strategis yang melibatkan kemitraan dengan institusi pemerintah seperti KBRI dan ITPC, serta komunitas diaspora di luar negeri. Langkah ini memungkinkan produk-produk terbaik dari ratusan brand asli Indonesia menjangkau pasar global, sekaligus mempercepat ekspor dan meningkatkan daya saing UMKM.

    Inisiatif Bentala Project pun sejalan dengan misi Master Bagasi untuk memperkuat citra Indonesia sebagai pemain ekonomi global yang kompetitif. Melalui kolaborasi lintas sektor, penggunaan teknologi, dan integrasi ekosistem digital, kami mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.

    (agt/asj)